RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..TAHUN ……... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; c. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan lembaga pendidikan nonformal dan wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, yang berperan dalam mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui layanan pendayagunaan sumber-sumber informasi termaksud, serta melalui upaya menumbuhkan minat dan kegemaran membaca; d. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan sarana penelitian, sarana penunjang pembangunan nasional, serta berperan sebagai wahana pelestari dan pewaris hasil budaya bangsa; e. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemberdayaan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu adanya sistem peraturan perundang-undangan yang mengikat baik penyelenggara maupun warga negara Republik Indonesia demi tercapainya fungsi dan peranan perpustakaan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan.

Mengingat

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28B Ayat (1) Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1) dan (2), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

RUU Perpustakaan (bahan pembahasan di Hotel Bumi Karsa, Jakarta 9 – 10 Juni 2006)

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi infrastruktur sistem pendidikan nasional yang berfungsi mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. 2. Sumber Daya Perpustakaan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan perpustakaan, yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya informasi atau koleksi bahan perpustakaan, metode/sistem, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan. 3. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perpustakaan Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Negara. 4. Dewan Perpustakaan adalah badan pertimbangan dan penasihat Pemerintah yang bertugas memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan. 5. Pemilik kepentingan perpustakaan adalah seluruh warga negara pengguna perpustakaan yang terkait dengan kegiatan perpustakaan. 6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat luas di wilayahnya masing-masing. 7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan persekolahan yang layanannya diperuntukan bagi siswa, guru, dan masyarakat sekolah lainnya. 8. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang layanannya diperuntukan bagi sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. 9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang layanannya diperuntukan bagi pengguna di lingkungan lembaga/instansi yang bersangkutan. 10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna. 11. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan yang meliputi pustakawan dan non pustakawan.


2

12. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induk berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. 13. Bahan perpustakaan adalah buku dan semua hasil karya intelektual yang tertulis, tercetak, dan terekam. 14. Naskah Nusantara adalah semua naskah yang dihasilkan di wilayah nusantara. 15. Layanan perpustakaan dan informasi adalah upaya penyediaan akses terhadap bahan perpustakaan dan pendayagunaan informasi yang berbasis media dalam koleksi perpustakaan kepada masyarakat. 16. Pelestarian bahan perpustakaan adalah upaya pengembangan program dan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih media. 17. Pembinaan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/kegiatan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang perpustakaan oleh instansi yang berwenang. 18. Pengembangan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/ kegiatan meningkatkan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, meliputi pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi. 19. Pendayagunaan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/ kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi perpustakaan secara maksimal demi pemanfaatan jasa dan sumber daya perpustakaan. 20. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN Bagian Kesatu Dasar dan Arah Pasal 2 (1) (2)

Perpustakaan dibentuk, diarahkan dan dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengembangan perpustakaan diarahkan sebagai sarana belajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua Fungsi dan tujuan Pasal 3 Perpustakaan berfungsi memberikan layanan pendidikan dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya termasuk rekreasi dalam meningkatkan kemampuan, wawasan, dan kecerdasan masyarakat yang bermartabat sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.


3

Pasal 4 Perpustakaan bertujuan mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, meningkatkan minat baca masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat yang berwatak dan berakhlak mulia yang mampu memperkukuh jati diri bangsa, cakap, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Pasal 5 Penyelengaraan perpustakaan dilaksanakan dengan prinsip: a. keadilan dan pemerataan; b. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa; c. pembudayaan baca masyarakat (reading society); d. pembentukan masyarakat belajar (learning society); e. masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society); f. pendidikan dan pencerdasan masyarakat berlangsung sepanjang hayat (life long education); g. keterbukaan dan pemberian kesempatan yang sama untuk mengakses perpustakaan; h. layanan prima terhadap pengguna; i. kemanfaatan; j. perimbangan antara daerah terpencil dan non terpencil; k. pengelolaan pengembangan nilai budaya; l. partisipasi masyarakat; m. kemudahan akses dan ketersediaan koleksi; n. sumber belajar sepanjang hayat; o. pelestarian; p. penelitian; q. informasi.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan Pasal 6 (1) Perpustakaan dibentuk oleh masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai wahana penyimpanan, pelestarian, dan penyebaran hasil budaya, serta sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. (3) Pembentukan perpustakaan dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan


4

perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 7 (1) Perpustakaan diselenggarakan secara profesional dan demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya dan keagamaan, serta kemajemukan bangsa. (2) Perpustakaan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan serta pelestarian dan pemberdayaan hasil budaya bangsa berdasarkan satu kesatuan yang sistemik yang berlangsung sepanjang hayat. (3) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan sistem pengelolaan yang baku untuk memberi fasilitas dan peluang kepada masyarakat untuk mengakses semua jenis informasi secara mudah, cepat, dan tepat. (4) Perpustakaan diselenggarakan dengan fokus perhatian memberikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan informasi bagi masyarakat untuk mendukung upaya pengembangan potensi diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat. (5) Perpustakaan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pendayagunaannya, serta dikembangkan dengan memperhatikan keberadaan dan perkembangan budaya lokal, nasional, regional, dan internasional. (6) Penyelenggara perpustakaan menginformasikan keberadaan perpustakaan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Nasional wajib mendokumentasikan pelaksanaan perpustakaan di Indonesia. (7) Penyelenggaraan perpustakaan secara nasional menjadi tanggung jawab Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, MASYARAKAT, PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 8 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan. (2) Warga negara di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. (3) Warga negara yang memiliki cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh layanan perpustakaan dengan menggunakan sumber daya perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Pasal 9 (1)

Setiap warga negara wajib turut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perpustakaan.


5

(2)

(3)

(4)

Setiap warga negara wajib menjaga dan memelihara kelestarian koleksi bahan perpustakaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Setiap warga negara yang memiliki koleksi nasional yang bernilai budaya tinggi (naskah kuno) wajib menyimpan, merawat, dan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional wajib mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki warga negara untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 10 (1) Masyarakat dan lembaga swasta/swadaya masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta evaluasi program dan kegiatan perpustakaan. (2) Masyarakat dan lembaga swasta/swadaya masyarakat berhak mengusulkan keanggotaan Dewan Nasional Perpustakaan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) undang-undang ini. (3) Masyarakat dan lembaga swasta/swadaya masyarakat yang menyediakan layanan perpustakaan untuk kepentingan umum dengan baik berhak memperoleh insentif. Pasal 11 (1) Masyarakat wajib menyediakan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya. (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan bagi para pendidik dan peserta didik.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 12 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dengan tetap memperhatikan standar kompetensi dan standar penyelenggaraan perpustakaan. (2) Pemerintah berhak menentukan kebijakan nasional pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. (3) Pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13


6

(1)

Pemerintah wajib mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan perpustakaan dan sumber belajar dalam layanan perpustakaan dalam upaya menjaga kemampuan keaksaraan (literasi) masyarakat. (3) Pemerintah wajib menjamin kualitas bahan perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media. (4) Pemerintah wajib menggalakan minat dan kebiasaan membaca dan menulis dalam upaya belajar sepanjang hayat. (5) Pemerintah wajib menyediakan anggaran program pembudayaan baca masyarakat minimal 20% dari anggaran Perpustakaan Nasional. (6) Pemerintah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan. (7) Pemerintah wajib mengembangkan perpustakaan secara nasional sebagai pusat penelitian, pelestarian, rujukan, dan pusat jaringan. (8) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kompetensi pustakawan. (9) Pemerintah wajib membiayai penyelenggaraan perpustakaan nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. (10) Pemerintah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah pada setiap pendidikan jalur sekolah. Pasal 14 (1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

Pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perpustakaan induk di wilayah masingmasing. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah pada setiap pendidikan jalur sekolah. Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan bahan perpustakaan dan sumber belajar dalam layanan perpustakaan sebagai upaya menjaga kemampuan keaksaraan (literasi) masyarakat. Pemerintah daerah wajib menggalakan minat dan kebiasaan membaca dan menulis dalam upaya belajar sepanjang hayat. Pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah daerah wajib membangun perpustakaan induk sebagai pusat penelitian dan rujukan di wilayahnya. Pemerintah daerah wajib memiliki perpustakaan yang merupakan kekhasan daerah. Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15


7

(1) Sistem penyelenggaraan perpustakaan dilakukan berdasarkan kewilayahan dan pengguna. (2) Penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kewilayahan terdiri atas: a. perpustakaan tingkat nasional; b. perpustakaan tingkat provinsi; c. perpustakaan tingkat kabupaten/kota (3) Penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan pengguna terdiri atas: a. perpustakaan sekolah; b. perpustakaan perguruan tinggi; c. perpustakaan instansi/lembaga; dan d. perpustakaan pesantren dan rumah ibadah. (4) Setiap jenis perpustakaan dikembangkan berdasarkan karakteristik, fokus, fungsi, dan tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani. Pasal 16 (1)

(2)

Perpustakaan dikembangkan dalam kerangka sistem nasional perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perpustakaan dikembangkan secara optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Perpustakaan Nasional Pasal 17 (1) Perpustakaan Nasional bertindak sebagai perpustakaan deposit, pusat rujukan, pusat penelitian, pusat pelestarian, dan koordinator pinjam antarperpustakaan tingkat nasional. (2) Perpustakaan Nasional bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan kerjasama perpustakaan tingkat regional dan internasional. (3) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab atas pengembangan jenis perpustakaan dalam kerangka Sistem Nasional Perpustakaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (4) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab atas terwujudnya koleksi nasional sebagai wujud pelestarian hasil budaya bangsa, khususnya dalam bentuk dokumen tertulis, tercetak, dan terekam. (5) Perpustakaan Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. (6) Perpustakaan Nasional mengembangkan standar penyelenggaraan perpustakaan. (7) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Perpustakaan Umum Pasal 18


8

(1) Perpustakaan umum dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas terwujudnya koleksi lokal di provinsi dan/atau kabupaten/kota, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) undang-undang ini. (3) Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.

Bagian Kelima Perpustakaan Sekolah Pasal 19 (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta pemimpin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan dana paling sedikit 5% dari anggaran sekolah untuk penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Keenam Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 20 (1) Setiap satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat wajib menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. (2) Pemerintah dan pimpinan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat wajib menyediakan dana paling sedikit 5% dari anggaran perguruan tinggi untuk penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Ketujuh Perpustakaan Khusus Pasal 21 Lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat wajib menyelenggarakan perpustakaan khusus untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mendayagunakan bahan perpustakaan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan misi lembaga masing-masing.


9

Bagian Kedelapan Perpustakaan Pesantren dan Rumah Ibadah Pasal 22 Setiap pesantren wajib menyelenggarakan perpustakaan. Pasal 23 (1) Perpustakaan pesantren adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh badan pengurus pesantren atas nama dan untuk kepentingan pesantren. (2) Perpustakaan pesantren menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pesantren. (3) Pendanaan perpustakaan pesantren diusahakan oleh pengurus pesantren yang bersangkutan. (4) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 24 Setiap rumah ibadah wajib menyelenggarakan perpustakaan. Pasal 25 (1) Perpustakaan rumah ibadah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Rumah Ibadah atas nama dan untuk kepentingan persekutuan umat beriman pemeluk agama yang terkait. (2) Perpustakaan rumah ibadah terdiri atas perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, perpustakaan wihara, perpustakaan pura, dan perpustakaan klenteng. (3) Perpustakaan rumah ibadah menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan umat. (4) Pendanaan perpustakaan rumah ibadah diusahakan oleh para pengurus rumah ibadah yang bersangkutan. (5) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VII SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Ketenagaan Pasal 26


10

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan nonpustakawan. (2) Pustakawan merupakan tenaga profesional yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan fungsional pustakawan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Tenaga nonpustakawan terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga teknis bidang yang terkait dengan perpustakaan, dokumentasi, informasi, dan media. (5) Pemimpin perpustakaan dan pemimpin unit kerja lini perpustakaan dijabat oleh pustakawan atau oleh tenaga yang ahli di bidang perpustakaan.

Pasal 27 (1) Tenaga perpustakaan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas; e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Tenaga perpustakaan berkewajiban: a. menyelenggarakan layanan prima terhadap pengguna perpustakaan; b. menciptakan suasana perpustakaan yang menyenangkan; c. mempunyai keprofesionalan dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan; d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kedua Pendidikan Tenaga Perpustakaan Pasal 28 (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan yang profesional ditunjang oleh ketersediaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan. (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat. (3) Perpustakaan Nasional bersama organisasi profesi dan lembaga pendidikan meningkatkan keprofesionalan tenaga perpustakaan.

Bagian Ketiga Koleksi Perpustakaan


11

Pasal 29 (1) (2)

Perpustakaan wajib menyediakan dan mengembangkan koleksi bahan perpustakaan yang terseleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Koleksi bahan perpustakaan terdiri atas dokumen tertulis, tercetak, dan terekam.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Pasal 30 (1) (2)

Penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan. Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendanaan Perpustakaan Pasal 31 (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan harus didukung sumber dana. (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga masyarakat penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan dan/atau mengusahakan anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan. (3) Sumber pendanaan perpustakaan dari pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (4) Sumber pendanaan perpustakaan dari pemerintah daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (5) Setiap penyelenggara perpustakaan dapat mencari sumber lain bagi dana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. (6) Perpustakaan dapat mengupayakan jasa layanan perpustakaan yang menghasilkan sumber pendanaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Perpustakaan dapat memberikan jasa layanan pemasaran buku yang dibutuhkan masyarakat.

BAB VIII PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Jasa Perpustakaan Pasal 32


12

(1) Setiap perpustakaan menyelenggarakan layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. (2) Perpustakaan wajib membangkitkan minat masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan secara optimal. (3) Perpustakaan wajib membantu pengembangan perbukuan nasional.

Bagian Kedua Kerja Sama Antarperpustakaan Pasal 33 (1) Perpustakaan bekerja sama dengan perpustakaan lain mengembangkan dan memanfaatkan bersama sumber daya perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi. (2) Perpustakaan wajib melakukan jejaring dengan perpustakaan lain pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 34 (1) Pengelolaan sistem nasional perpustakaan menjadi tanggung jawab pemerintah. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar perpustakaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan perpustakaan secara nasional. Pasal 35 (1)

(2)

Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Pemerintah provinsi wajib mengelola kekayaan pustaka budaya daerah yang merupakan keunggulan daerah bersangkutan. Pasal 36

(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya perpustakaan yang berbasis keunggulan daerah. (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola kekayaan pustaka budaya daerah yang merupakan keunggulan daerah bersangkutan. Pasal 37 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat membentuk sarana pembudayaan baca masyarakat dalam mengelola perpustakaan. (2) Pemerintah daerah dapat mendirikan cabang sarana pembudayaan baca masyarakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.


13

Bagian Keempat Evaluasi dan Pengawasan Pasal 38 (1) Evaluasi dan pengawasan perpustakaan bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. (2) Pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan secara nasional. (3) Perpustakaan provinsi dan/atau perpustakaan kabupaten/kota melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan di wilayah masing-masing.

BAB IX DEWAN PERPUSTAKAAN Pasal 39 (1)

(2) (3)

(4)

(5) (6)

Pemerintah membentuk Dewan Perpustakaan yang bertugas memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan. Dewan Perpustakaan bersifat mandiri. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan perpustakaan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program perpustakaan melalui Dewan Perpustakaan. Dewan Perpustakaan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Dewan Perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang anggota, yaitu ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, anggota, dan sekretaris. Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 Dewan Perpustakaan mempunyai tugas pokok dan fungsi: a. memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan; b. melakukan pamantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.

BAB X SANKSI


14

Pasal 41 (1) Setiap orang yang mengalihkan aset, sarana, dan prasarana perpustakaan untuk kepentingan lain di luar fungsi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dikenai sanksi administratif.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Semua peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan undangundang ini dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Semua penyelenggara perpustakaan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini wajib melaksanakannya paling lambat dua belas bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undangundang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undangundang ini. Pasal 44 (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal …….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


15

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..TAHUN ……. TENTANG PERPUSTAKAAN

I. UMUM Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena, ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan, dan menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini tiada lain adalah terbentuknya masyarakat yang pembudayaan membaca dan selalu belajar sepanjang hayat, demi terwujudnya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pelaksanan fungsi mendasar perpustakaan tersebut juga demi mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena perpustakaan merupakan pusat sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat dunia, pelaksanaan fungsi perpustakaan secara maksimal juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya dunia untuk membangun masyarakat informasi berbasis TIK, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan, di mana setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan, hingga memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Deklarasi WSIS menyebut potensi perpustakaan dalam menyediakan akses layanan informasi berbasis TIK bagi masyarakat. WSIS juga menyebut bahwa: insitusi


16

publik seperti perpustakaan dan arsip, museum, koleksi budaya dan fasilitas akses publik lainnya harus dikuatkan untuk mendorong pelestarian rekaman dokumenter dan akses informasi yang bebas dan merata. Perpustakaan dengan karakter seperti itu jelas akan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk belajar sepanjang hayat, atau dengan kata lain sebagai wahana pembelajaran dan pembudayaan masyarakat. Walaupun telah merdeka lebih dari 60 tahun, perpustakaan ternyata belum menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat Indonesia. Beberapa konsultan dari Unesco telah bekerja dan memberikan rekomendasi, antara lain berkaitan dengan perlunya dikembangkan suatu Sistem Nasional Perpustakaan. Sistem Nasional Perpustakaan ini merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat, demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakukan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan pusat dan daerah di bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum dapat dikatakan tidak menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang handal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku. Hal ini karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh daerah, serta perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Akibatnya, hak warga masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan bagi peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dari ketrampilan kehidupannya tidak dapat dipenuhi secara optimal Kekosongan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat telah dicoba diisi oleh sejumlah warga masyarakat dengan mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan. Hal ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun demikian, tentunya upaya sebagian kesil warga masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan instensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang pendidikan, pasal 32 tentang kebudayaan; dan pasal 28 F tentang informasi, pemerintah wajib menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat, demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan dalam rangka memenuhi kewajiban warga negara untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Berdasarkan visi penyelenggaraan perpustakaan tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan mempunyai misi sebagai berikut: 1. mengembangkan sistem, sarana dan prasarana belajar sepanjang hayat, penelitian dan pengkajian, rekreasi serta hiburan bagi seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Menyelenggarakan pelestarian khazanah budaya bangsa melalui pemantapan sistem pengelolaan yang terpadu.


17

3. Menyelenggarakan kerja sama perpustakaan di dalam negeri dan dengan luar negeri. 4. Mengembangkan fungsi perpustakaan sebagai sarana pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan nasional. 5. menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai: 1. prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

Undang-Undang Perpustakaan bertujuan untuk : 1. Menjamin keberadaan dan terselenggaranya perpustakaan di Indonesia agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Menjadi landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia menjadi Sistem Nasional Perpustakaan, khususnya untuk melayani masyarakat luas dalam sistem jaringan kerjasama perpustakaan. Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi: 1. pembentukan dan penyelenggaraan Perpustakaan Nasional dan jenis-jenis perpustakaan lainnya, sebagai bentuk kelembagaan perpustakaan 2. pembentukan dewan perpustakaan; 3. hak dan kewajiban masyarakat dan warga negara sebagai pemangku utama kepentingan perpustakaan; 4. hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemangku utama lain kepentingan perpustakaan; 5. jasa perpustakaan dan informasi; 6. standarisasi dan akreditasi perpustakaan; 7. sumber daya perpustakaan yang meliputi: tenaga, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan sarana maupun prasarana. 8. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang meliputi: kebijakan nasional, pendidikan profesi pustakawan, evaluasi dan pengawasan 9. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan; serta 10. sanksi pidana dan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan perpustakaan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar menjadi


18

wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana pembudayaan. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga dapat menjadikan perpustakaan sebagai bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dengan dibentuk dan dikembangkannya berbagai jenis perpustakaan menurut undang-undang ini, maka diharapkan dapat dibangun satu sistem nasional perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terjadinya koordinasi dan sinergi dalam mencapai tujuan perpustakaan. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Perpustakaan sebagai pusat pengelolaan sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan akumulasi bahan pembelajaran yang sangat penting bagi seluruh warga masyarakat. Pelestarian hasil budaya yang berupa karya tulis, cetak, dan rekam dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai atau isi informasi yang terkandung dalam dokumen atau media aslinya, agar tetap dapat diwariskan dan digunakan oleh generasi mendatang. Bentuk pelestarian yang dimaksud antara lain berupa pemeliharaan (preservasi), pengawetan (konservasi), pengembalian ke bentuk asli (restorasi), dan/atau pengalih-mediaan (transformasi) dengan menggunakan perangkat teknologi yang relevan. Fungsi pelestarian hasil budaya bangsa berupa karya tulis, cetak, dan rekam sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, karena sebagian besar dokumen karya tulis, cetak dan rekam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) huruf a. undang-undang termaksud.


19

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1) Perpustakaan yang demokratis berarti perpustakaan yang memberikan layanan tanpa membeda-bedakan ras, jenis kelamin, status sosial, kelompok, dan agama. Pembedaan layanan hanya berdasar jenis perpustakaan, misalnya perpustakaan khusus melayani pengguna khusus dari instansinya, walaupun dimungkinkan juga melayani masyarakat umum. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Sistem pengelolaan perpustakaan yang baku, adalah sistem yang telah dikembangkan dan berlaku secara universal, antara lain meliputi sub-sistem pengkatalogan, pengklasifikasian subjek, penyimpanan dan penemuan kembali informasi, dan sub-sistem pelayanan informasi bagi pengguna. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Layanan perpustakaan untuk warga negara di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang diwujudkan sesuai dengan kondisi setempat, misalnya melalui layanan perpustakaan keliling (darat), perpustakaan terapung, atau perpustakaan terbang. Ayat (3)


20

Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Koleksi nasional yang bernilai budaya tinggi (naskah kuno) adalah semua hasil budaya bangsa Indonesia yang tertulis, tercetak, dan terekam yang di terbitkan maupun yang tidak diterbitkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan tentang perpustakaan yang mendapat insentif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13


21

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas


22

Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pembentukan dan pengaturan kelembagaan perpustakaan harus juga mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga jenis perpustakaan yang dikembangkan harus bersifat elastik dan adaptif, namun tetap dalam kerangka pengelompokan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3). Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasi, menetapkan kebijakan nasional, memantau, dan mengevaluasi pengembangan semua jenis perpustakaan yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat umum di Indonesia.


23

Ayat (4) Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen koleksi nasional ini dilaksanakan upaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta upaya-upaya lain yang sah. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Standar penyelenggaraan perpustakaan adalah ketentuan/kriteria minimal yang dibakukan melalui proses tertentu yang harus dipenuhi dalam hal pembentukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan suatu perpustakaan. Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Selain berfungsi sebagai perpustakaan umum, perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota berfungsi juga sebagai penanggung-jawab atas pengembangan jenis-jenis perpustakaan di wilayahnya; Perpustakaan provinsi adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat; Perpustakaan kabupaten/kota adalah Lembaga Teknis Daerah Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum; Perpustakaan umum kecamatan, adalah perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di wilayah masing-masing; Perpustakaan umum desa/kelurahan adalah perpustakaan yang berada di desa/kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di desa/kelurahan masing-masing. Ayat (2) Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen koleksi nasional ini dilaksanakan upaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta upaya-upaya lain yang sah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19


24

Ayat (1) Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang harus diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Anggaran Perpustakaan sekolah sebesar 5% dari anggaran sekolah diluar gaji dan pembangunan. Pasal 20 Ayat (1) Perpustakaan di lembaga perguruan tinggi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang harus diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Anggaran perpustakaan perguruan tinggi sebesar 5% dari anggaran perguruan tinggi diluar gaji dan pembangunan.

Pasal 21 Perpustakaan khusus mencakup juga perpustakaan organisasi profesi, paguyuban, perpustakaan pesantren, dan perpustakaan rumah ibadah. Perpustakaan khusus berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pusat layanan informasi bagi lembaga yang bersangkutan. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25


25

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) Pustakawan adalah warga masyarakat yang memiliki kompetensi di pidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi berdasarkan pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang sah. Tenaga lain bukan pustakawan terdiri dari teknisi bidangbidang terkait, dan tenaga administrasi. Tenaga Pustakawan melaksanakan tugas-tugas keprofesian di bidang perpustakaan, sedangkan tenaga lain bukan pustakawan bertugas penyelenggaraan kegiatan teknis dan/atau administratif yang menunjang penyelenggaraan perpustakaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Kesejahteraan sosial meliputi tunjangan yang diberikan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali gaji pokok. Ayat (2) Cukup jelas


26

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Koleksi mengikuti perkembangan teknologi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga menuntut adanya tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran yang memadai, serta kontribusi warga masyarakat dalam memberikan masukan tentang kebutuhan informasinya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Sumber lain mencakup antara lain sumbangan perpustakaan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sponsor perusahaan, keringan dan penghapusan pajak, hasil usaha dari jasa-jasa, dan penerimaan jenis lain yang sah.


27

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Kerja sama perpustakaan adalah upaya pengembangan program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi bagi masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Membantu perbukuan diantaranya dengan mempromosikan dan distribusi. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) kup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


28

Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Keanggotaan Dewan Perpustakaan terdiri dari unsur pemerintah, pakar perpustakaan, warga masyarakat yang peduli terhadap perpustakaan, dan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional sebagai sekretaris dewan yang tidak mempunyai hak suara. Sekretaris Dewan Perpustakaan secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 40 Karena fungsi dan peranan perpustakaan yang sangat strategis, dan di lain pihak terdapat berbagai faktor yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, maka pemerintah, dalam hal ini Perpustakaan Nasional, perlu mendapat nasihat, pertimbangan, dan saran dari lembaga yang secara khusus dibentuk untuk maksud tersebut demi terpenuhinya tugas pokok dan fungsi Sistem Nasional Perpustakaan. Pasal 41


29

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


30

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents