RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..TAHUN ……... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Republik Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, serta mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; b. bahwa perpustakaan sebagai pemercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menumbuhkan kegemaran membaca melalui pendayagunaan sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. c. bahwa perpustakaan merupakan infrastruktur pendidikan, wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, serta pelestari dan pewaris hasil budaya bangsa. d. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemberdayaan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya undang-undang yang mengikat baik penyelenggara maupun warga negara Republik Indonesia demi tercapainya fungsi dan peranan perpustakaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat

: Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21 F, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (3) dan (4), Pasal 31 ayat (1) dan (2), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Draf Rancangan Undang-undang Perpustakaan

1

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, tercetak dan terekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi tertulis, terekam dan tercetak dalam berbagai media yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 3. Koleksi nasional adalah semua hasil budaya bangsa yang tertulis, tercetak dan terekam yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut Perpustakaan Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara. 5. Komisi perpustakaan adalah badan pertimbangan dan penasihat pemerintah yang bertugas memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan. 6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang layanannya diperuntukkan masyarakat luas di wilayahnya masing-masing. 7. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan peserta didik, dan guru, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. 8. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi yang layanannya diperuntukkan sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. 9. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang layanannya diperuntukkan pengguna di lingkungan lembaga/instansi yang bersangkutan. 10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna. 11. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan yang meliputi pustakawan dan pemerpustaka. 12. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induk berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. 13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan. 14. Pemerpustakaan adalah pengelola perpustakaan. 15. Bahan perpustakaan adalah buku dan semua hasil karya intelektual yang tertulis, tercetak, dan terekam.


2

16. Layanan perpustakaan dan informasi adalah upaya penyediaan akses terhadap bahan perpustakaan dan pendayagunaan informasi yang berbasis media dalam koleksi perpustakaan kepada masyarakat. 17. Pelestarian bahan perpustakaan adalah upaya pengembangan program dan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih media. 18. Pembinaan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/kegiatan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang perpustakaan oleh instansi yang berwenang. 19. Pengembangan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/ kegiatan meningkatkan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, meliputi pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi. 20. Pendayagunaan perpustakaan adalah upaya pengembangan program/ kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi perpustakaan secara maksimal demi pemanfaatan jasa dan sumber daya perpustakaan. 21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22. Kegemaran membaca adalah kegiatan yang tumbuh dari dalam diri untuk memahami, mengetahui dan menyerap informasi tulisan melalui pancaindra. 23. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pustakawan untuk mengembangkan keprofesionalan kepustakawanan. 24. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan anggota masyarakat secara aktif dalam membina dan mengembangkan penyelenggaraan perpustakaan. 25. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 26. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota. 27. Layanan prima adalah layanan yang terbaik yang dapat diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN Bagian Kesatu Dasar Pasal 2 Perpustakaan dibentuk berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi dan tujuan Pasal 3 Perpustakaan sebagai pemercepat pencerdasan bangsa berfungsi sebagai infrastruktur pendidikan, transformasi informasi, penelitian, pelestari budaya bangsa, dan sumber rekreasi ilmiah.


3

Pasal 4 Perpustakaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan pemustaka serta sebagai salah satu sarana mencapai tujuan pendidikan nasional.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Pasal 5 Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan prinsip: a. demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya dan keagamaan, serta kemajemukan bangsa; b. pelestarian dan pemberdayaan hasil karya pustaka budaya bangsa dalam satu kesatuan yang sistemik; c. pembinaan dan pengembangan sarana belajar sepanjang hayat; d. profesionalitas dalam pengelolaan berbagai jenis informasi agar dapat diakses secara cepat, dan murah oleh pemustaka; e. pelayanan prima yang berorientasi pada kebutuhan pemustaka sebagai upaya peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan dan pengembangan potensi diri; f. pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan memperhatikan keberadaan dan perkembangan budaya lokal dan nasional; g. Kerja sama perpustakaan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan koleksi perpustakaan secara bersama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 6 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan. (2) Setiap warga negara di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. (3) Setiap warga negara yang memiliki cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh layanan perpustakaan dengan menggunakan sumber daya perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara tepat, efektif, dan efisien. Pasal 7 (1) Setiap warga negara wajib:


4

a. menjaga kelangsungan terselenggaranya perpustakaan; b. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, serta sarana dan prasarana perpustakaan;

c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan. (2) Setiap warga negara wajib menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki sebagai aset budaya bangsa dan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional sebagai bagian dari koleksi nasional.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 Masyarakat berhak: a. memperoleh, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kecakapan hidup; b. mengusulkan keanggotaan Komisi Nasional Perpustakaan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) undang-undang ini. Pasal 9 Masyarakat berkewajiban: a. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berhak: a. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; b. menentukan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; c. menentukan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; d. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki warga negara untuk dilestarikan dan didayagunakan. Pasal 11 Pemerintah wajib:


5

a. mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan; b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat sepanjang hayat; c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; d. melaksanakan pengawasan dalam penerbitan untuk menjamin tersedianya koleksi perpustakaan yang berkualitas;

e. menjamin keberlangsungan karya penulis/atau pengarang daerah dan nasional dalam memperkaya koleksi perpustakaan yang dapat membentuk kecintaan masyarakat atas kekayaan budaya daerah dan nasional; f. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), serta alih media; g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan dengan mendukung produktivitas perbukuan nasional yang dapat menggalakan pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca dan menulis di masyarakat; h. membina dan mengembangkan kompetensi dan profesi pustakawan dan pemerpustaka; i. mengembangkan perpustakaan nasional sebagai pusat penelitian, pusat pelestarian, dan pusat jaringan. Pasal 12 Pemerintah daerah wajib: a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; b. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat sepanjang hayat; c. menggalakan dan mempromosikan pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca dan menulis; d. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; e. membangun perpustakaan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya; f. mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN Pasal 13 (1) (2) (3) (4)

Koleksi perpustakaan terdiri atas karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disediakan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka. Koleksi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disimpan dan didayagunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan. Koleksi perpustakaan dikembangkan sesuai dengan standar koleksi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.


6

Pasal 14 (1) Koleksi nasional dihimpun, dilestarikan, dan didayagunakan untuk kepentingan pemustaka. (2) Koleksi nasional dikelola dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. (3) Koleksi nasional yang berada di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB VI SISTEM LAYANAN PERPUSTAKAAN Pasal 15 (1) Sistem layanan perpustakaan berorientasi pada kepentingan pemustaka. (2) Setiap perpustakaan menentukan sistem layanan perpustakaan berdasarkan karakteristik dan jenis perpustakaan yang bersangkutan. (3) Setiap perpustakaan mengembangkan sistem layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Pengembangan sistem layanan perpustakaan dimaksud untuk memberikan layanan bahan perpustakaan seluas-luasnya kepada masyarakat pemustaka. (5) Penerapan sistem layanan perpustakaan berdasarkan standar guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perpustakaan. (6) Sistem layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. (7) Sistem layanan perpustakaan secara nasional dilaksanakan melalui jaringan otomasi. (8) Pusat jaringan sistem layanan perpustakaan dikelola dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional.

BAB VII KEGEMARAN MEMBACA Pasal 16 (1) Gerakan nasional gemar membaca wajib dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. (2) Kegemaran membaca dalam masyarakat wajib dipromosikan oleh setiap perpustakaan. (3) Kegemaran membaca dalam masyarakat wajib difasilitasi oleh setiap perpustakaan melalui penyediaan karya tulis, karya rekam, dan karya cetak. (4) Kegemaran membaca dalam masyarakat didorong dan difasilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. (5) Pewujudan kegemaran membaca dalam masyarakat dilakukan oleh perpustakaan yang bekerja sama dengan pemilik kepentingan. (6) Kegemaran membaca di masyarakat wajib difasilitasi oleh pemerintah. (7) Masyarakat berperan aktif dalam menumbuhkan kegemaran membaca. (8) Satuan pendidikan berperan utama dalam membina dan mengembangkan kegemaran membaca peserta didik melalui perpustakaan.


7

BAB VIII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan Pasal 17 (1) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat wajib dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Pembentukan perpustakaan untuk memenuhi kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh masyarakat. (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan standar dan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 18 (1) Sistem penyelenggaraan perpustakaan dilakukan berdasarkan kewilayahan dan pengguna. (2) Penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kewilayahan terdiri atas: a. perpustakaan tingkat nasional; b. perpustakaan tingkat provinsi; dan c. perpustakaan tingkat kabupaten/kota. (3) Penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan pengguna terdiri atas: a. perpustakaan umum; b. perpustakaan sekolah/madrasah; c. perpustakaan perguruan tinggi; d. perpustakaan khusus; dan e. perpustakaan pesantren dan rumah ibadah.

Pasal 19 (1) Penyelenggaraan perpustakaan memenuhi persyaratan teknis perpustakaan. (2) Penyelenggara perpustakaan wajib mendaftar ke Perpustakaan Nasional. (3) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 20


8

(1) Perpustakaan Nasional menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan (2) Perpustakaan Nasional melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. (3) Perpustakaan Nasional membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. (4) Perpustakaan Nasional menerbitkan berbagai pedoman, dan standardisasi pengelolaan perpustakaan. (5) Setiap perpustakaan melaksanakan kegiatannya berdasarkan standar teknis pengelolaan yang baku.

Bagian Keempat Pengembangan Pasal 21 (1) Setiap jenis perpustakaan dikembangkan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. (2) Perpustakaan dikembangkan dalam kerangka sistem nasional perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. (3) Perpustakaan dikembangkan secara optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Perpustakaan Nasional Pasal 22 (1) Perpustakaan Nasional bertindak sebagai perpustakaan deposit, pusat rujukan, pusat penelitian, pusat pelestarian, dan koordinator pinjam antarperpustakaan tingkat nasional. (2) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab atas pengembangan jenis perpustakaan dalam kerangka Sistem Nasional Perpustakaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (3) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab atas terwujudnya koleksi nasional sebagai wujud pelestarian hasil budaya bangsa, khususnya dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. (4) Perpustakaan Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. (5) Perpustakaan Nasional mengembangkan standar penyelenggaraan perpustakaan. (6) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai acuan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam Perpustakaan Umum


9

Pasal 23 (1) Perpustakaan umum dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. (2) Perpustakaan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas terwujudnya koleksi lokal di provinsi dan/atau kabupaten/kota, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang ini. (3) Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketujuh Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 24 (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta pemimpin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyediakan dana paling sedikit 5% dari anggaran sekolah untuk penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedelapan Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 25 (1) Perpustakaan perguruan tinggi wajib diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan tinggi. (2) Pemerintah dan pemimpin satuan pendidikan tinggi wajib menyediakan dana paling sedikit 5% dari anggaran perguruan tinggi untuk penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kesembilan Perpustakaan Khusus Pasal 26 (1) Perpustakaan khusus wajib diselenggarakan oleh lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (2) Perpustakaan khusus dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kesepuluh Perpustakaan Pesantren dan Rumah Ibadah


10

Pasal 27 Setiap pesantren wajib menyelenggarakan perpustakaan. Pasal 28 (1) Perpustakaan pesantren adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh badan pengurus pesantren atas nama dan untuk kepentingan pesantren. (2) Perpustakaan pesantren menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pesantren. (3) Pendanaan perpustakaan pesantren diusahakan oleh pengurus pesantren yang bersangkutan. (4) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan. Pasal 29 Setiap rumah ibadah wajib menyelenggarakan perpustakaan.

Pasal 30 (1) Perpustakaan rumah ibadah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Rumah Ibadah atas nama dan untuk kepentingan persekutuan umat beriman pemeluk agama yang terkait. (2) Perpustakaan rumah ibadah terdiri atas perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, perpustakaan wihara, perpustakaan pura, dan perpustakaan klenteng. (3) Perpustakaan rumah ibadah menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan umat. (4) Pendanaan perpustakaan rumah ibadah diusahakan oleh para pengurus rumah ibadah yang bersangkutan. (5) Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan.

BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Ketenagaan Pasal 31 (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan pemerpustakaan. (2) Pustakawan merupakan tenaga profesional yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.


11

(3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan fungsional pustakawan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Tenaga pemerpustakaan terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga teknis bidang yang terkait dengan perpustakaan, dokumentasi, informasi, dan media. (5) Pemimpin perpustakaan dan pemimpin unit kerja lini perpustakaan dijabat oleh pustakawan atau oleh tenaga yang ahli di bidang perpustakaan. Pasal 32 (1) Tenaga perpustakaan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Tenaga perpustakaan berkewajiban: a. menyelenggarakan layanan prima terhadap pemustaka; b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; c. mempunyai keprofesionalan dalam meningkatkan mutu layanan perpustakaan; d. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Kedua Pendidikan Tenaga Perpustakaan Pasal 33 (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan yang profesional diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan. (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (3) Perpustakaan Nasional bersama organisasi profesi dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan meningkatkan keprofesionalan tenaga perpustakaan.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi Pasal 34 (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi; meningkatkan kompetensi, karier, dan wawasan kepustakaan; memberikan perlindungan profesi dan kesejahteraan; serta mengabdi masyarakat. (3) Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


12

(5) Organisasi profesi pustakawan melakukan pembinaan dan pengembangan profesi pustakawan. (6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 35 Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi; b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan; c. memberikan bantuan hukum kepada pustakawan; d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan di tingkat nasional, regional dan internasional; e. mempercepat proses pencerdasan kehidupan bangsa. Pasal 36 (1) Organisasi profesi pustakawan membentuk kode etik untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat pustakawan dan pemerpustakaan dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku pustakawan dan pemerpustakaan dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

BAB X SARANA DAN PRASARANA Pasal 37 (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

Sarana dan prasarana perpustakaan wajib disediakan oleh setiap penyelenggara perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan wajib mengikuti standar penyelenggaraan perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi. Sarana dan prasarana perpustakaan wajib disediakan, dimanfaatkan, dirawat, dan dikembangkan oleh setiap penyelenggara perpustakaan. Sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perpustakaan. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dengan berpedoman pada standar dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN


13

Pasal 38 (1) (2)

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 39

(1) (2)

Sumber pendanaan perpustakaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Sumber pendanaan perpustakaan dapat diperoleh dari: a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. kerja sama yang saling menguntungkan; c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40

(1) (2)

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana perpustakaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41

Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Pasal 42 Dana pembinaan dan pengembangan kegemaran membaca wajib disediakan sekurangkurangnya 20% dari anggaran Perpustakaan Nasional.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 43 (1) Kerja sama perpustakaan bertujuan untuk mempercepat proses pencerdasan masyarakat. (2) Kerja sama perpustakaan bertujuan menggerakan kegemaran membaca masyarakat.


14

(3) Kerja sama perpustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan. (4) Kerja sama perpustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (5) Kerja sama perpustakaan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dilakukan melalui sistem jaringan perpustakaan. (6) Kerja sama perpustakaan dapat dilakukan dengan organisasi profesi pustakawan, penerbit, pengusaha rekaman, perguruan tinggi, dan masyarakat. Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 44 Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIII KOMISI PERPUSTAKAAN Pasal 45 (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemerintah membentuk Komisi Perpustakaan yang bertugas memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan. Komisi Perpustakaan bersifat mandiri. Komisi Perpustakaan berperan dalam memberikan saran dan masukan terhadap pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Komisi Perpustakaan berperan aktif dalam menentukan kebijakan penyeleksian buku-buku asing yang dapat menjadi koleksi perpustakaan di tanah air. Komisi Perpustakaan bertindak sebagai penyampai aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Komisi Perpustakaan menjalin kerja sama di tingkat nasional, regional dan internasional dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Komisi Perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri atas 5 (lima) orang anggota, yaitu ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, anggota, dan sekretaris. Komisi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undangundang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undangundang ini. Pasal 47


15

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal …….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR .......


16

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..TAHUN ……. TENTANG PERPUSTAKAAN

I. UMUM Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena, ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan, dan menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini tiada lain adalah terbentuknya masyarakat yang pembudayaan membaca dan selalu belajar sepanjang hayat, demi terwujudnya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pelaksanan fungsi mendasar perpustakaan tersebut juga demi mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena perpustakaan merupakan pusat sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat dunia, pelaksanaan fungsi perpustakaan secara maksimal juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya dunia untuk membangun masyarakat informasi berbasis TIK, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan, di mana setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan, hingga memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Deklarasi WSIS menyebut potensi perpustakaan dalam menyediakan akses layanan informasi berbasis TIK bagi masyarakat. WSIS juga menyebut bahwa: insitusi publik seperti perpustakaan dan arsip, museum, koleksi budaya dan fasilitas akses publik


17

lainnya harus dikuatkan untuk mendorong pelestarian rekaman dokumenter dan akses informasi yang bebas dan merata. Perpustakaan dengan karakter seperti itu jelas akan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk belajar sepanjang hayat, atau dengan kata lain sebagai wahana pembelajaran dan pembudayaan masyarakat. Walaupun telah merdeka lebih dari 60 tahun, perpustakaan ternyata belum menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat Indonesia. Beberapa konsultan dari Unesco telah bekerja dan memberikan rekomendasi, antara lain berkaitan dengan perlunya dikembangkan suatu Sistem Nasional Perpustakaan. Sistem Nasional Perpustakaan ini merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat, demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakukan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan pusat dan daerah di bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum dapat dikatakan tidak menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang handal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku. Hal ini karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh daerah, serta perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Akibatnya, hak warga masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan bagi peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dari ketrampilan kehidupannya tidak dapat dipenuhi secara optimal Kekosongan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat telah dicoba diisi oleh sejumlah warga masyarakat dengan mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan. Hal ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun demikian, tentunya upaya sebagian kecil warga masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan instensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang pendidikan, pasal 32 tentang kebudayaan; dan pasal 28 F tentang informasi, pemerintah wajib menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat, demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan dalam rangka memenuhi kewajiban warga negara untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Berdasarkan visi penyelenggaraan perpustakaan tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan mempunyai misi sebagai berikut: 1. mengembangkan sistem, sarana dan prasarana belajar sepanjang hayat, penelitian dan pengkajian, rekreasi serta hiburan bagi seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Menyelenggarakan pelestarian khazanah budaya bangsa melalui pemantapan sistem pengelolaan yang terpadu.


18

3. Menyelenggarakan kerja sama perpustakaan di dalam negeri dan dengan luar negeri. 4. Mengembangkan fungsi perpustakaan sebagai sarana pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal dalam rangka pelaksanaan sistem pendidikan nasional. 5. menyediakan wadah bagi pelestarian hasil budaya bangsa, baik berupa karya cetak, maupun karya rekam, melalui program wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai: 1. prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama. Undang-Undang Perpustakaan bertujuan untuk: 1. Menjamin keberadaan dan terselenggaranya perpustakaan di Indonesia agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Menjadi landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Indonesia menjadi Sistem Nasional Perpustakaan, khususnya untuk melayani masyarakat luas dalam sistem jaringan kerjasama perpustakaan. Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, Sistem Nasional Perpustakaan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi: 1. pembentukan dan penyelenggaraan Perpustakaan Nasional dan jenis-jenis perpustakaan lainnya, sebagai bentuk kelembagaan perpustakaan 2. pembentukan komisi perpustakaan; 3. hak dan kewajiban masyarakat dan warga negara sebagai pemangku utama kepentingan perpustakaan; 4. hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemangku utama lain kepentingan perpustakaan; 5. sistem layanan perpustakaan; 6. sumber daya perpustakaan yang meliputi: tenaga, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan sarana maupun prasarana. 7. pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang meliputi: kebijakan nasional, pendidikan profesi pustakawan, 8. kerja sama dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan; serta Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga dapat menjadikan perpustakaan sebagai bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.


19

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Layanan perpustakaan untuk warga negara di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang diwujudkan sesuai dengan kondisi setempat misalnya melalui layanan perpustakaan keliling (darat), terapung atau perpustakaan terbang Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11


20

Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Koleksi mengikuti perkembangan teknologi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga menuntut adanya tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran yang memadai, serta kontribusi warga masyarakat dalam memberikan masukan tentang kebutuhan informasinya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas


21

Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud membaca adalah memanfaatkan semua panca indra untuk memperoleh dan menyerap informasi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas


22

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas


23

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Selain berfungsi sebagai perpustakaan umum, perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota berfungsi juga sebagai penanggung-jawab atas pengembangan jenis-jenis perpustakaan di wilayahnya; Perpustakaan provinsi adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat; Perpustakaan kabupaten/kota adalah Lembaga Teknis Daerah Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum; Perpustakaan umum kecamatan, adalah perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di wilayah masing-masing; Perpustakaan umum desa/kelurahan adalah perpustakaan yang berada di desa/kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di desa/kelurahan masing-masing.

Ayat (2) Untuk mengumpulkan dokumen-dokumen koleksi nasional ini dilaksanakan upaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta upaya-upaya lain yang sah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24


24

Ayat (1) Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang harus diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Anggaran Perpustakaan sekolah sebesar 5% dari anggaran sekolah diluar gaji dan pembangunan. Pasal 25 Ayat (1) Perpustakaan di lembaga perguruan tinggi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang harus diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Anggaran perpustakaan perguruan tinggi sebesar 5% dari anggaran perguruan tinggi diluar gaji dan pembangunan. Pasal 26 Perpustakaan khusus mencakup juga perpustakaan organisasi profesi, paguyuban, perpustakaan pesantren, dan perpustakaan rumah ibadah. Perpustakaan khusus berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan pusat layanan informasi bagi lembaga yang bersangkutan. Pasal 27 Perpustakaan pesantren merupakan perpustakaan yang mendukung pendidikan keagamaan bagi umat Islam. Bentuk lain adalah pasraman, babhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas


25

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Pustakawan adalah warga masyarakat yang memiliki kompetensi di pidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi berdasarkan pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang sah. Tenaga lain bukan pustakawan terdiri dari teknisi bidangbidang terkait, dan tenaga administrasi. Tenaga Pustakawan melaksanakan tugas-tugas keprofesian di bidang perpustakaan, sedangkan tenaga lain bukan pustakawan bertugas penyelenggaraan kegiatan teknis dan/atau administratif yang menunjang penyelenggaraan perpustakaan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Kesejahteraan sosial meliputi tunjangan yang diberikan paling sedikit sebesar 1 (satu) kali gaji pokok. Ayat (2) Cukup jelas


26

Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


27

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Sumber lain mencakup antara lain sumbangan perpustakaan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sponsor perusahaan, keringan dan penghapusan pajak, hasil usaha dari jasa-jasa, dan penerimaan jenis lain yang sah. Perpustakaan dapat memberikan jasa layanan pemasaran buku yang dibutuhkan masyarakat. Usaha jasa layanan perpustakaan diantaranya membantu penyebaran/distribusi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam di daerah yang belum tersedia toko buku atau tempat penjualan yang sejenis. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas


28

Pasal 43 Ayat (1) Kerja sama perpustakaan adalah upaya pengembangan program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi bagi masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Keanggotaan Komisi Perpustakaan terdiri dari unsur pemerintah, pakar perpustakaan, warga masyarakat yang peduli terhadap perpustakaan, dan


29

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional sebagai sekretaris komisi yang tidak mempunyai hak suara. Sekretaris Komisi Perpustakaan secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. Ayat (8) Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas


30

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents