RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……TAHUN ... TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.
bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan bangsa diwujudkan dengan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam guna menumbuhkan budaya gemar membaca; c. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan perpustakaan belum diatur dalam suatu undang-undang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (3) dan (4), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 3. Koleksi nasional adalah semua hasil budaya bangsa yang tertulis, tercetak dan terekam yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan baik dalam maupun luar negeri. 4. Dewan Perpustakaan adalah badan pertimbangan dan penasihat pemerintah yang bertugas memberi pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan. 5. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang layanannya diperuntukkan masyarakat luas di wilayahnya masing-masing. 6. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang ditujukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induk berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. 7. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan. 8. Pemerpustaka adalah pengelola perpustakaan. 9. Bahan perpustakaan adalah buku dan semua hasil karya intelektual yang tertulis, tercetak, dan terekam. 10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 11. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN
2
Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, keadilan, pembelajaran sepanjang hayat, profesionalitas, akuntabilitas, dan kemitraan.
Bagian Kedua Fungsi dan tujuan Pasal 3 Perpustakaan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa melalui transformasi informasi, penelitian, pelestarian budaya bangsa, dan rekreasi ilmiah. Pasal 4 Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan. (2) Setiap orang di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. (3) Setiap orang yang memiliki cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh layanan perpustakaan dengan menggunakan sumber daya perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. (4) Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara tepat, efektif, dan efisien. Pasal 6 Masyarakat berhak: a. memperoleh, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan; dan
3
b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan. Pasal 7 Pemerintah berwenang: a. menentukan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia; dan b. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh setiap orang untuk dilestarikan dan didayagunakan.
Pasal 8 Pemerintah Daerah berwenang: a. menentukan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan b. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh setiap orang untuk dilestarikan dan didayagunakan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9 (1) Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan, serta sarana dan prasarana perpustakaan;
b. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan c. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan. (2) Setiap orang berkewajiban menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki sebagai aset budaya bangsa dan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional sebagai bagian dari koleksi nasional. (3) Setiap orang yang menyimpan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan oleh Perpustakaan Nasional.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat tertulis. Pasal 10 Masyarakat berkewajiban: a. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
4
b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya. Pasal 11 Pemerintah berkewajiban: a. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; b. mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan; c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat; d. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; e. melaksanakan pengawasan penerbitan untuk menjamin tersedianya koleksi perpustakaan yang berkualitas; f.
menjamin keberlangsungan karya penulis dan/atau pengarang dalam memperkaya koleksi perpustakaan;
g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), serta alih media; h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan dengan mendukung produktivitas perbukuan nasional yang dapat menggalakan pemanfaatan perpustakaan; i.
membina dan mengembangkan pemerpustaka; dan
kompetensi
dan
profesi
pustakawan
dan
j.
mengembangkan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan deposit, pusat rujukan, pusat penelitian, pusat pelestarian, dan pusat jaringan. Pasal 12
Pemerintah daerah berkewajiban: a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; b. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat sepanjang hayat; c. menggalakan dan mempromosikan pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca dan menulis; d. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; e. membangun perpustakaan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya; dan
5
f.
mengembangkan perpustakaan berdasarkan kekhasan daerah.
BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN Pasal 13 (1) Koleksi perpustakaan terdiri dari: a. koleksi nasional; dan b. koleksi khusus. (2) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi, diolah, disediakan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan perpustakaan dan pemustaka serta memperhatikan perkembangan teknologi. (4) Koleksi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disimpan dan didayagunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan. (5) Koleksi perpustakaan dikembangkan sesuai dengan standar koleksi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
Pasal 14 (1) Koleksi nasional meliputi semua hasil budaya bangsa yang tertulis, tercetak dan terekam yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan baik dalam maupun luar negeri. (2) Koleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional. (3) Koleksi nasional yang berada di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 15 (1) Koleksi khusus merupakan koleksi yang dimiliki oleh lembaga/instansi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang layanannya diperuntukkan bagi pengguna di lingkungan lembaga/instansi yang bersangkutan. (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh perpustakaan khusus. BAB V LAYANAN PERPUSTAKAAN Pasal 16
6
(1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima yang berorientasi bagi kepentingan pemustaka. (2) Setiap perpustakaan menentukan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar, serta karakteristik dan jenis perpustakaan yang bersangkutan. (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui layanan bahan perpustakaan guna memenuhi seluas-luasnya kebutuhan pemustaka dan masyarakat. (5) Penerapan tata cara layanan perpustakaan dilakukan berdasarkan standar guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perpustakaan. (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan. (7) Layanan perpustakaan secara nasional dilaksanakan melalui jaringan otomasi yang berpusat pada Perpustakaan Nasional. (8) Pusat jaringan otomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelola dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional.
BAB VI MEMBUDAYAKAN KEGEMARAN MEMBACA Pasal 17 (1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kegemaran membaca dilakukan gerakan nasional gemar membaca. (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional. (3) Setiap perpustakaan berkewajiban memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam. (4) Untuk mewujudkan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kegemaran membaca dalam masyarakat. (6) Masyarakat ikut berperan dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
7
(7) Satuan pendidikan berperan membina dan membaca peserta didik melalui perpustakaan.
mengembangkan
kegemaran
BAB VII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan Pasal 18 (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sekurang-kurangnya: a. memiliki koleksi perpustakaan; b. memiliki tenaga perpustakaan; c. memiliki ruang atau tempat kegiatan; d. memiliki sumber pendanaan; dan e. mendaftar ke Perpustakaan Nasional. Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 19 (1) Penyelenggaraan pemustaka.
perpustakaan
dilakukan
berdasarkan
kewilayahan
dan
(2) Penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kewilayahan terdiri atas: a. perpustakaan pusat; . b. perpustakaan daerah provinsi; dan c. perpustakaan daerah kabupaten/kota. (3) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemustaka terdiri atas: a. perpustakaan umum; dan b. perpustakaan khusus.
8
(4) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: a. b. c. d. e.
perpustakaan lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, ataupun swasta; perpustakaan sekolah/madrasah; perpustakaan perguruan tinggi; perpustakaan pesantren; dan perpustakaan rumah ibadah. Pasal 20
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
persyaratan
teknis
Bagian Ketiga Pengelolaan Pasal 21 Setiap perpustakaan melaksanakan pengelolaan yang baku.
kegiatannya
berdasarkan
standar
teknis
Bagian Keempat Pengembangan Pasal 22 (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya pengembangan program/kegiatan meningkatkan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, meliputi pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi. (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. BAB VIII JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Perpustakaan Nasional Pasal 23 Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara. Pasal 24
9
Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 bertindak sebagai perpustakaan deposit, pusat rujukan, pusat penelitian, pusat pelestarian, dan koordinator pinjam antarperpustakaan tingkat nasional. Pasal 25 (1) Perpustakaan Nasional bertugas: a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan d. menerbitkan pedoman dan standarisasi pengelolaan perpustakaan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab: a. mengembangkan jenis perpustakaan; b. terwujudnya koleksi nasional sebagai wujud pelestarian hasil budaya bangsa, khususnya dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam; c. mengembangkan standar penyelenggaraan perpustakaan; dan d.
menetapkan standar nasional sebagai acuan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan.
Bagian Kedua Perpustakaan Umum Pasal 26 (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. (2) Perpustakaan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas terwujudnya koleksi daerah di provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Pemerintah serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 27
10
Perpustakaan sekolah/madrasah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 28 (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah. (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta pemimpin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran sekolah untuk penyelenggaraan perpustakaan. Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 29 Perpustakaan perguruan tinggi diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi yang layanannya diperuntukkan sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Pasal 30 (1) Setiap satuan pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi. (2) Pemerintah serta pemimpin satuan pendidikan tinggi berkewajiban mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran perguruan tinggi untuk penyelenggaraan perpustakaan. Bagian Kelima Perpustakaan Khusus Pasal 31 Perpustakaan khusus diselenggarakan oleh lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, ataupun swasta yang layanannya diperuntukkan bagi pengguna di lingkungan lembaga/instansi yang bersangkutan.
Pasal 32 (1) Setiap lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan khusus. (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
11
Bagian Keenam Perpustakaan Pesantren Pasal 33 Perpustakaan pesantren diselenggarakan oleh badan pengurus pesantren atas nama dan untuk kepentingan pesantren. Pasal 34 (1) Setiap pesantren berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan. (2) Perpustakaan pesantren menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pesantren. (3) Pendanaan perpustakaan pesantren diusahakan oleh pengurus pesantren yang bersangkutan. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan. Bagian Ketujuh Perpustakaan Rumah Ibadah Pasal 35 Perpustakaan rumah ibadah diselenggarakan oleh badan pengurus rumah ibadah atas nama dan untuk kepentingan persekutuan umat beriman pemeluk agama yang terkait. Pasal 36 (1) Setiap rumah ibadah dapat menyelenggarakan perpustakaan. (2) Perpustakaan rumah ibadah menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan umat. (3) Pendanaan perpustakaan rumah ibadah diusahakan oleh para pengurus rumah ibadah yang bersangkutan. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan berupa pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan.
BAB IX TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan Pasal 37
12
(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan pemerpustaka. (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kompetensi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga. (3) Pemerpustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tenaga administrasi; dan b. tenaga teknis bidang yang terkait dengan perpustakaan, dokumentasi, informasi, dan media. (4) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan dan promosi pustakawan di lingkungan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan dan promosi pustakawan pada perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masingmasing pengurus/penyelenggara dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 38 Pemimpin perpustakaan dan pemimpin unit kerja lini perpustakaan dijabat oleh pustakawan atau oleh tenaga yang ahli di bidang perpustakaan. Pasal 39 (1) Tenaga perpustakaan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Tenaga perpustakaan berkewajiban: a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka; b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; c. meningkatkan mutu dan profesionalitas layanan perpustakaan; dan d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Bagian Kedua Pendidikan Pasal 40 (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan yang profesional merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
13
(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lembaga pendidikan dan/atau pelatihan. (3) Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama Perpustakaan Nasional dengan organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan/atau pelatihan. Bagian Ketiga Organisasi Profesi Pasal 41 (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Perpustakaan Nasional. (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kepustakaan, memberikan perlindungan profesi, kesejahteraan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. (4) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi. (5) Pembinaan dan pengembangan profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 42 Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan; c. memberikan bantuan hukum kepada pustakawan; dan d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan di tingkat nasional, regional, atau internasional.
Pasal 43 (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berisi norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan selama menjalankan tugas untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi. Pasal 44 (1)
Untuk menegakkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Pustakawan.
14
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik Pustakawan diatur dalam peraturan organisasi profesi Pustakawan.
BAB X SARANA DAN PRASARANA Pasal 45 (1) Setiap penyelenggara perpustakaan.
perpustakaan
menyediakan
sarana
dan
prasarana
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai standar penyelenggaraan perpustakaan dan perkembangan teknologi. BAB XI PENDANAAN Pasal 46 (1)
Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(2)
Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 47
(1) Pendanaan perpustakaan keberlanjutan.
ditentukan
berdasarkan
prinsip
kecukupan
dan
(2) Sumber pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. APBN/APBD; b. sebagian anggaran pendidikan; c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; d. kerja sama yang saling menguntungkan; e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; f.
hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau.
g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48
15
Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Pasal 49 Dana pembinaan dan pengembangan kegemaran membaca dialokasikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran Perpustakaan Nasional. BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 50 (1) Untuk mempercepat proses pencerdasan masyarakat penyelenggara perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan organisasi profesi pustakawan, penerbit, pengusaha rekaman, perguruan tinggi, dan masyarakat. (2) Kerja sama sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya perpustakaan serta teknologi informasi dan komunikasi. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat daerah, pusat, regional, dan internasional dilakukan melalui sistem jaringan perpustakaan. Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 51 Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. BAB XIII DEWAN PERPUSTAKAAN Pasal 52 (1) Perpustakaan Nasional membentuk Dewan Perpustakaan. (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari: a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah; b. 3 (tiga) orang dari unsur pustakawan; c. 2 (dua) orang dari pemustaka; dan d. 1 (satu) orang dari akademisi. (3) Perpustakaan
daerah
dapat
membentuk
Dewan
Perpustakaan
dengan
16
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan; b. menyeleksi buku-buku asing yang dapat menjadi koleksi perpustakaan; dan c. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), Dewan Perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan di tingkat daerah, pusat, dan internasional. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan Dewan Perpustakaan diatur dengan Peraturan Perpustakaan Nasional. BAB XIV KETENTUAN SANKSI
Pasal 55 (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 yang tidak menyelenggarakan perpustakaan dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dari Perpustakaan Nasional. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undangundang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 57 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta
17
pada tanggal …….. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal............ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
HAMID AWALUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .........NOMOR .......
18
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……..TAHUN ……. TENTANG PERPUSTAKAAN I. UMUM Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena, ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan atau apa yang dirasakan, dan menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003. Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan, di mana setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan, hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.
19
Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, namun perpustakaan ternyata belum menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu Sistem Nasional Perpustakaan. Sistem ini merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat, demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakukan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan pusat dan daerah di bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah, namun di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang handal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku, karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun demikian, tentunya upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan instensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat, demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga dapat menjadikan perpustakaan sebagai bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan “rekreasi ilmiah” adalah bahwa perpustakaan selain menyediakan informasi ilmiah juga terdapat karya-karya fiksi seperti novel,
20
komik, cerpen atau film, lukisan, musik, termasuk penataan ruang dalam perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai bahan rekreasi yang sehat. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Layanan perpustakaan untuk warga negara di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang diwujudkan sesuai dengan kondisi setempat misalnya melalui layanan perpustakaan keliling (darat), terapung atau perpustakaan terbang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
21
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegemaran membaca” adalah memanfaatkan semua panca indra untuk memperoleh dan menyerap informasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “perpustakaan provinsi” adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat; Huruf c Yang dimaksud dengan “Perpustakaan kabupaten/kota” adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang
22
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum; Yang dimaksud dengan “Perpustakaan umum kecamatan”, adalah perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di wilayah masing-masing; Yang dimaksud dengan “Perpustakaan umum desa/kelurahan” adalah perpustakaan yang berada di desa/kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten/kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat di desa/kelurahan masing-masing. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”5% dari anggaran sekolah” adalah anggaran diluar gaji dan pembangunan. Pasal 29 Cukup jelas.
23
Pasal 30 Ayat (1) Perpustakaan di lembaga perguruan tinggi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang diselenggarakan sebagai salah satu sarana dan prasarana pendidikan yang utama. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”5% dari anggaran perguruan tinggi” adalah anggaran diluar gaji dan pembangunan. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Perpustakaan pesantren merupakan perpustakaan yang mendukung pendidikan keagamaan bagi umat Islam. Bentuk lain adalah pasraman, babhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Yang dimaksud dengan “dijabat oleh pustakawan” adalah berasal dari tenaga fungsional. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.
24
Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “hasil usaha jasa layanan perpustakaan” antara lain membantu penyebaran/distribusi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam di daerah yang belum tersedia toko buku atau tempat penjualan yang sejenis. Huruf g Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain sumbangan perpustakaan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sponsor perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak, hasil usaha dari jasa-jasa, dan penerimaan jenis lain yang sah. Perpustakaan dapat memberikan jasa layanan pemasaran buku yang dibutuhkan masyarakat. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas.
25
Pasal 50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah upaya pengembangan program dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi bagi masyarakat Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR........
26
