RANCANGAN UNDANG-UNDANG FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, HIMPUNAN MAHASISWA, BADAN KHUSUS OTONOM, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, PAGUYUBAN, KLUB, DAN LEMBAGA EKSTERNAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas; b. bahwa perlunya sebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukan kelembagaan mahasiswa di masa jabatannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk peraturan fakultas tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Kemahasiswaan; : a. Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas; b. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Susunan dan Kedudukan Sidang Umum, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Badan Khusus Otonom, Unit Kegiatan Mahasiswa, Paguyuban, Klub, Dan Lembaga Eksternal pada 2016; c. Rekomendasi Musyawarah Istimewa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas 2012;
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut FTI Unand, adalah wilayah yang menjadi teritorial Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Univeritas Andalas. 2. Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut UUD NB KM FTI UNAND, adalah dasar konstitusional Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. 3. Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut NB KM FTI Unand, adalah negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND 4. Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut SU, adalah Sidang Umum sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. 5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut DPM, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut BEM, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND. 7. Gubernur Keluarga Mahasiswa Negara Bagian Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut Gubernur, adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. 8. Garis-Garis Besar Pedoman Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut GBPK adalah pedoman awal bagi Badan Eksekutif Mahasiswa yang disusun oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa 9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut HMPS adalah Himpunan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND 10. Badan Khusus Otonom Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut BKO, adalah Badan Khusus Otonom sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND 11. Badan Khusus Unit Kegiatan Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, selanjutnya disebut UKMF, adalah Badan Khusus Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam UUD NB KM FTI UNAND. 12. Klub adalah perkumpulan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama, yang berada di bawah departemen BEM NB KM FTI UNAND. 13. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat di luar lingkungan negara FTI UNAND namun memiliki cabang di wilayah negara FTI UNAND atau beranggotakan warga negara FTI UNAND atau beranggotakan lembaga negara FTI UNAND.
14. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Gubernur Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disepakati oleh BEM dan DPM. 16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut AD/ART, adalah ketentuan operasional dari organisasi. BAB II SIDANG UMUM Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 2 SU dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat. Pasal 3 SU bersifat terbuka dan hendaknya diliput oleh pers kampus dan mendapat penjagaan dari keamanan kampus. Pasal 4 (1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara. (2) Peserta penuh terdiri atas anggota DPM. Pasal 5 (1) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara. (2) Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, perwakilan HMPS, dan perwakilan UKMF. Pasal 6 (1) Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara. (2) Peserta pengamat merupakan warga negara NB KM FTI UNAND yang mendapat undangan atau berkeinginan hadir pada SU dengan izin dari panitia. (3) Tata cara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU. Pasal 7 (1) SU terdiri atas tiga bagian yakni bagian satu, bagian dua dan bagian tiga. (2) SU bagian satu dengan agenda utama pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BEM. (3) SU bagian dua dengan agenda utama pembahasan amanat bagi BEM dan DPM. (4) SU bagian tiga adalah penentuan komisi DPM
(5) SU bagian satu diakhiri dengan pelantikan DPM dan Gubernur, yang dipilih lewat hasil pemilihan umum. (6) SU bagian dua diakhiri dengan pidato Gubernur. (7) SU bagian tiga diakhiri dengan pembacaan anggota DPM per Komisi. Bagian Kedua Pimpinan Pasal 8 SU dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang. Pasal 9 (1) Sidang dipimpin oleh presidium sidang sementara sebelum presidium sidang tetap dipilih. (2) Presidium sidang sementara ditunjuk dari dan oleh panitia SU. (3) Tata cara pemilihan presidium sidang sementara beserta syarat-syaratnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU. Pasal 10 (1) Presidium tetap sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh SU. (2) Presidium tetap sidang dipilih pada awal setiap bagian SU. (3) Tata cara pemilihan presidium tetap sidang beserta syarat-syaratnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU. Pasal 11 (1) Presidium sidang bertugas untuk : a. membuka dan menutup SU; b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SU dan mencabutnya; c. memutuskan dan menetapkan keputusan SU dan menandatangani konsideran; d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien; e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SU. (2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU. Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 12 (1) SU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di NB KM FTI UNAND. (2) SU merupakan kelengkapan nonstruktural NB KM FTI UNAND. Pasal 13 SU mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.
Pasal 14 (1) Waktu pelaksanaan SU telah ditetapkan pada SU sebelumnya. (2) SU dilaksanakan setiap satu tahun sekali di kampus FTI Unand. (3) SU dapat dilaksanakan tidak menurut ayat (1) dan (2) dalam keadaan tertentu dan diputuskan dalam sidang paripurna DPM. Pasal 15 (1) (2)
Panitia SU dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM. Panitia SU dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM. Pasal 16
(1) (2)
Panitia SU terdiri dari steering comitee dan organizating comitee. Steering comitee dan organizating comitee adalah warga negara NB KM FTI UNAND yang dipilih oleh DPM. Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 17
SU mempunyai tugas dan wewenang : a. mendengarkan laporan hasil kerja BEM selama satu tahun; b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM; c. menerima dan membahas tanggapan UKMF dan HMPS; d. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara; e. melantik ketua dan anggota DPM; f. melantik Gubernur. Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 18 SU mempunyai hak : a. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM; b. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja BEM; c. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja DPM; d. memberikan tanggapan terhadap pidato Gubernur. Pasal 19 SU mempunyai kewajiban: a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di NB KM FTI UNAND; dan b. mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.
Pasal 20 BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SU. Pasal 21 Setiap warga negara wajib menghormati SU dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SU. BAB III DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 22 (1) (2)
DPM terdiri atas wakil-wakil angkatan yang dipilih melalui pemilihan umum dan/atau perwakilan. Pembagian angkatan, kuota setiap angkatan, dan syarat sebagai calon DPM diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Pasal 23
Ketua dan keanggotaan DPM dilantik dalam SU. Pasal 24 (1) Masa jabatan anggota DPM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPM yang baru mengucapkan sumpah dan janji. (2) Anggota DPM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya. (3) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan DPM diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPM. Pasal 25 (1) Anggota DPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dalam SU dengan lafaz sebagai berikut : SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater”
JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS “Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater” (2) Anggota DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPM pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPM. (3) Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM. Pasal 26 (1) (2)
Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut. Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dari tiga periode. Bagian Kedua Pimpinan Pasal 27
(1) Pimpinan DPM terdiri atas seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, dan ketua dari tiap-tiap komisi yang diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPM. (2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota DPM dalam sidang paripurna DPM tertutup. (3) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut dalam rapat komisi tertutup dan disahkan dalam sidang paripurna DPM tertutup. Pasal 28 (1) (2) (3)
Ketua dan wakil ketua tidak termasuk dalam keanggotaan komisi. Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Kelengkapan DPM. Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Khusus dan HMPS. Pasal 29
(1)
(2)
Tugas pimpinan DPM adalah : a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c. menjadi juru bicara DPM; d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; dan e. menyampaikan pelaksanaan tugasnya dalam SU. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.
Pasal 30 (1)
(2)
(3) (4)
Pimpinan DPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena: a. berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPM; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis dan lisan kepada sidang paripurna DPM; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPM; dan d. melanggar perundang-undangan, kode etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan DPM berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan Badan Kehormatan. Dalam hal ketua atau wakil ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota DPM mengadakan sidang paripurna untuk memilih ketua dan atau wakil ketua pengganti. Dalam hal ketua komisi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota komisi tersebut mengadakan rapat komisi untuk memilih ketua komisi pengganti. Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM. Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 31
DPM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di NB KM FTI UNAND. Pasal 32 DPM mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran. Bagian Keempat Tugas dan Wewenang (1)
DPM mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk peraturan fakultas yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama; b. menetapkan program kerja BEM; c. menetapkan APBD bersama Gubernur; d. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang; e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan fakultas, keuangan negara, serta kebijakan pemerintah negara; f. memberikan penilaian terhadap kinerja BEM; g. memberikan persetujuan kepada Gubernur dalam mengadakan perjanjian dengan luar negara yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan negara; h. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa FTI UNAND;
i. j. k. l. (2)
melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik bernegara; melantik Gubernur berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam SU; memilih Gubernur Sementara apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan; melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM. Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 34
DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 35 Anggota DPM mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan fakultas; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif. Pasal 36 Anggota DPM mempunyai kewajiban : a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya; c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara dan negara; e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM; dan h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. Pasal 37 (1) DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta anggota kabinet BEM, pengurus HMPS, pengurus Badan Khusus, dan warga negara untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara. (2) Setiap anggota kabinet BEM, pengurus HMPS, atau pengurus Badan Khusus wajib memenuhi permintaan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Anggota kabinet BEM, pengurus HMPS, atau pengurus Badan Khusus yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 38 Anggota kabinet BEM terdiri atas warga negara NB KM FTI UNAND yang dipilih oleh Gubernur dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 Susunan dan keanggotaan kabinet BEM diresmikan oleh Gubernur dengan sepengetahuan DPM. Pasal 40 Masa jabatan anggota kabinet BEM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BEM yang dibacakan dalam SU. Pasal 41 Anggota kabinet BEM tidak boleh menjabat sebagai ; a. anggota DPM; b. pimpinan Badan Khusus Otonom; c. pimpinan UKMF d. pimpinan HMPS; e. pimpinan lembaga eksternal. Pasal 42 Anggota kabinet BEM dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BEM. Pasal 43 (1)
(2)
Anggota kabinet BEM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh Gubernur disaksikan oleh DPM, perwakilan badan khusus, dan perwakilan HMPS. Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Tata Kerja Organisasi BEM.
Bagian Kedua Pimpinan Pasal 44 Pimpinan BEM sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Gubernur, seorang Wakil Gubernur seorang Sekretaris Negara, dan seorang Bendahara Umum. Pasal 45 (1) (2)
Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 merupakan Gubernur NB KM FTI UNAND yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Gubernur diresmikan bersamaan dengan pelantikannya sebagai Gubernur NB KM FTI UNAND dalam SU. Pasal 46
Wakil Gubernur, Sekretaris Negara, Bendahara Umum, dan pimpinan BEM lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dipilih oleh Gubernur dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1)
(2)
(3) (4)
(5)
Tugas pimpinan BEM : a. memimpin rapat BEM dan menyimpulkan hasil rapat tersebut; b. mengadakan pembagian kerja antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Negara, dan Bendahara Umum; c. menjadi juru bicara BEM; d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara dan negara lainnya; e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU. Tugas khusus Gubernur: a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota kabinet BEM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memutuskan Peraturan Tata Tertib BEM; c. melakukan kontrol dan koordinasi dengan dinas - dinas dalam kepengurusan BEM; d. menindak anggota kabinet BEM yang melanggar perundang-undangan yang berlaku; e. mengesahkan peraturan fakultas yang dibuat oleh DPM; dan f. meminta pertimbangan DPM dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta menyangkut keamanan dan nama baik FTI Unand. Tugas khusus Wakil Gubernur : a. mewakili Gubernur Mahasiswa yang berhalangan melaksanakan tugasnya; Tugas khusus Sekretaris Negara : a. menyusun jadwal global seluruh kegiatan BEM; b. melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kesekretariatan; dan c. bertanggungjawab terhadap setiap arsip-arsip kerja BEM. Tugas khusus Bendahara Umum : a. mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kepentingannya, dalam kepengurusan BEM; b. bertanggungjawab terhadap keamanan uang;
c. membuat pembukuan keuangan BEM; d. menerima uang dari danus dan bantuan pihak luar negara yang dapat dipertanggungjawabkan asal-muasalnya; e. meminta pertimbangan DPM terhadap pengeluarn uang dalam jumlah yang lebih besar dari satu juta rupiah; f. bersama dengan Gubernur dan anggota kabinet BEM menyusun anggaran pendapatan negara dengan memperhatikan pertimbangan DPM; dan g. melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kewirausahaan Pasal 48 Gubernur tidak boleh menjabat sebagai : a. anggota DPM; b. pengurus Badan Khusus Otonom; c. pengurus HMPS: d. pimpinan paguyuban; dan e. pimpinan lembaga eksternal. Pasal 49 (1)
(2)
(3)
Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara NB KM FTI UNAND; c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPM dan disetujui oleh DPM; d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Gubernur Mahasiswa; e. melanggar perundang-undangan, kode etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM; f. melakukan tindakan pidana. Pada saat Gubernur berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPM memilih Gubernur Sementara sampai dilaksanakannya pemilihan Gubernur yang baru; Tata cara mengenai pemilihan Gubernur Sementara diatur oleh DPM dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 50
(1)
Sekretaris negara dan bendahara umum BEM sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara NB KM FTI UNAND; c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPM dan disetujui oleh DPM; d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai sekretaris negara dan bendahara umum BEM; e. diberhentikan oleh Gubernur dengan tujuan meningkatkan kinerja BEM dan disahkan oleh DPM;
(2)
(3)
f. melanggar perundang-undangan, kode etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai sekretaris umum dan bendahara umum berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM; dan g. melakukan tindakan pidana. Pada saat sekretaris negara dan atau bendahara umum berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gubernur memilih sekretaris negara dan atau bendahara umum pengganti. Pemilihan sekretaris negara dan atau bendahara umum pengganti dilakukan selambatlambatnya dua minggu setelah sekretaris negara dan atau bendahara umum yang lama berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 51
BEM adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam NB KM FTI UNAND. Pasal 52 BEM mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi. Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 53 BEM mempunyai tugas dan wewenang : a. menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU dan GBPK, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. meminta pengesahan program kerja kepada DPM; c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan memperhatikan pertimbangan DPM. d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM; e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan FTI Unand dengan tertib; f. memfasilitasi minat, bakat dan potensi positif yang dimiliki oleh mahasiswa FTI Unand; g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warga negara dan lingkungan kampus FTI Unand; h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FTI Unand, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus; i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam SU.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 54 BEM mempunyai hak ; a. mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FTI; b. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban BEM; c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan d. mengajukan Rancangan Peraturan Fakultas dan berbagai usulan kepada DPM; e. memberi penghargaan dan atau tanda jasa; f. memberikan teguran kepada HMPS dan Badan Khusus yang melanggar hak dan kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 BEM mempunyai kewajiban : a. menaati dan melaksanakan UUD dan GBPK; b. menaati dan melaksanakan hasil sidang DPM; c. meminta pengesahan kepada DPM atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya; d. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh DPM; e. memberikan laporan cara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM dan atau bila diminta oleh DPM; f. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FTI Unand; g. melakukan koordinasi dengan HMPS dan Badan Khusus; h. melaksanakan pemberian sanksi atas pelanggaran UUD dan Peraturan Fakultas lainnya dan i. memberikan perlindungan kepada warga FTI Unand yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V HIMPUNAN MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 56 HMPS terdiri atas mahasiswa dari program studi yang terdapat di NB KM FTI Unand. Pasal 57 HMPS diketuai olah seorang ketua yang dipilih melalui pemilihan pada program studi yang bersangkutan. Pasal 58
Ketua HMPS mengucapkan sumpah/janji yang sesuai dengan tata cara AD/ART masingmasing HMPS dan diikuti sumpah pada pasal 59 Pasal 59 Sumpah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut: “Demi Tuhan YME, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai ketua HIMA Program Studi................Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan menjalankan Peraturan Fakultas dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater.” Janji sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 58 adalah sebagai berikut: “Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai ketua HIMA Program Studi................Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas dan menjalankan Peraturan Fakultas dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater.”
Pasal 60 Susunan kepengurusan HMPS disusun oleh ketua terpilih segera setelah dilantik. Pasal 61 masa kepungurusan HMPS selama 1 tahun dan di berikan keringanan untuk mengadakan pemilihan ketua umum selambat-lambatnya 3 bulan setelah tenggat waktu yg di tentukan. Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 62 (1) (2)
HMPS merupakan wadah pengembangan keprofesian tingkat program studi di wilayah FTI UNAND. HMPS bersifat koordinatif dengan BEM. Pasal 63
Sebagai wadah pengembagan keprofesian tingkat program studi HMPS mempunyai fungsi fasilitasi, dinamisasi dan koordinasi.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 64 Dalam melaksanakan perannya sebagai wadah pengembangan keprofesian tingkat program studi, HMPS mempunyai hak : a. mendapatkan perlindungan penuh dari NB KM FTI UNAND; b. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NB KM FTI Unand dan peraturan lainnya; c. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan keprofesian mahasiswa di wilayah program studi yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan fakultas; d. mengajukan usulan kepada lembaga NB KM FTI UNAND tentang sesuatu yang dianggap perlu. Pasal 65 HMPS mempunyai kewajiban : a. tunduk terhadap Peraturan Fakultas Teknologi Informasi Unand; b. mengatur mahasiswa dalam wilayah program studi yang bersangkutan sesuai UUD NB KM FTI Unand yang berlaku; c. memberikan program kerja kepada DPM NB KM FTI Unand BAB VI BADAN KHUSUS BERSTATUS OTONOM (BKO) Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 66 BKO terdiri atas pimpinan dan anggota. Pasal 67
Pimpinan BKO dipilih dari dan oleh anggota BKO yang tata cara dan mekanisme pemilihannya ditetapkan oleh anggota BKO yang bersangkutan. Pasal 68 Keanggotaan BKO memiliki persyaratan umum dan khusus, yaitu: a. Persyaratan umum pimpinan dan anggota BKO : 1. beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa; 2. warga negara NB KM FTI UNAND; 3. mempunyai integritas, komitmen dan produktif; 4. mampu bekerjasama; 5. peduli terhadap NB KM FTI UNAND; dan 6. tidak sedang menjalani sanksi akademik.
b. Persyaratan khusus pimpinan dan anggota BKO diatur tersendiri dalam peraturan yang dibuat oleh badan khusus tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara FTI Unand. Pasal 69 Keanggotaan BKO diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 70 Pemilihan anggota BKO tersebut dilaksanakan secara akuntabel, jujur dan objektif.
Pasal 71 (1) Masa bakti kepengurusan BKO paling lama 1 (satu) tahun sejak seluruh anggota BKO diangkat oleh Gubernur. (2) Dalam hal tertentu, masa bakti kepengurusan lain dapat ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 72 Pemberhentian keanggotaan dilakukan karena : a. meninggal dunia; b. melanggar peraturan perundang-undangan Negara FTI Unand; c. hilangnya status kewarganegaraan yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya; dan d. melakukan tindak pidana. Pasal 73 Pemberhentian anggota BKO ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 74 BKO merupakan badan otonom negara yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Pasal 75 BKO berkedudukan di wilayah NB KM FTI UNAND.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 76 BKO mempunyai hak : a. mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Negara FTI Unand; b. menentukan AD/ART atau peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD; dan c. mengatur hal yang diamanatkan oleh lembaga negara secara otonom. Pasal 77 BKO mempunyai kewajiban : a. tunduk terhadap peraturan UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NB KM FTI UNAND; b. mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan UUD; c. menyerahkan laporan pendirian kepada DPM paling lambat 14 (empat belas) hari setelah BKO didirikan; d. melaksanakan pedoman kerja yang ditetapkan DPM; e. memberikan laporan kegiatan kepada BEM setelah pelaksanaan kegiatan; dan f. memberikan laporan pertanggungjawaban kapada BEM pada akhir masa kepengurusan. BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 78 Pengurus UKMF sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Pasal 79 Pengurus UKMF ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh anggota UKMF yang bersangkutan. Pasal 80 (1) (2)
UKMF beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari masing-masing jurusan. Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKMF yang bersangkutan. Pasal 81
(1) masa kepengurusan UKMF maksimal 1 tahun sejak pengambilan sumpah; (2) jika telah melewati masa satu tahun maka diharuskan selambat-lambatnya tiga bulan untuk mengadakan pemilihan ketua umum.
Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 82 UKMF berkedudukan di wilayah Negara FTI Unand. Pasal 83 (1) (2)
UKMF merupakan badan yang bersifat koordinatif, akuntabel dan berada dalam naungan Pemerintahan NB KM FTI Unand. UKMF merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain di luar wilayah Negara FTI Unand. Pasal 84
UKMF mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat warga negara FTI Unand. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 85 UKMF mempunyai hak : a. Mendapat perlindungan dari Pemerintahan NB KM FTI UNAND; b. Mendapatkan SK izin berorganisasi dari Gubernur setelah mendapat persetujuan DPM; c. Mendapatkan SK izin berorganisasi dari dekanat yang dalam prosesnya di ajukan dan di urus oleh UKMF yang bersangkutan dan didampingi oleh BEM setelah UKMF mendapatkan SK izin berorganisasi dari Gubernur; d. Mendapatkan SK Kepengurusan dari dekanat yang dalam prosesnya diajukan dan di urus oleh UKMF; e. Melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. f. Menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NB KM FTI UNAND g. Menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NB KM FTI UNAND h. Mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu. Pasal 86 UKMF mempunyai kewajiban : a. Tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di NB KM FTI UNAND. b. Mengajukan proposal pembentukan UKMF kepada Gubernur untuk diverifikasi dan diadvokasi kepada DPM c. Menjalankan amanat yang telah di sepakati dengan pemerintah NB KM FTI UNAND sebagai wadah pengembangan kepribadian dan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan
bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. d. Menyampaikan program kerja kepada DPM pada awal masa kepengurusan. e. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program kerja dengan seluruh lembaga NB KM FTI UNAND. BAB IX KLUB Bagian Pertama Susunan dan keanggotaan Pasal 87 Klub merupakan wadah yang terdiri dari atas warga negara NB KM FTI UNAND yang menghimpun diri atas dasar kesamaan minat. Pasal 88 Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan. Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 89 Klub berkedudukan di wilayah negara NB KM FTI Unand. Pasal 90 Klub berada di bawah struktur departemen BEM. Pasal 91 Klub berfungsi menyalurkan minat anggotanya. Bagian ketiga Hak dan kewajiban Pasal 92 Klub mempunyai hak : a. mendapat perlindungan dari NB KM FTI UNAND; b. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan dan ketertiban umum; dan c. mendapatkan hak atas dana kemahasiswaan.
Pasal 93 Klub berkewajiban: a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara FTI Unand; b. meminta persetujuan BEM sebelum mendirikan klub; c. meminta persetujuan BEM sebelum menentukan program kerja atau kegiatan; d. bersedia menjalankan program kerja BEM yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan; e. mencantumkan tanda tangan Gubernur pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FTI Unand; BAB X LEMBAGA EKSTERNAL Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 94 Lembaga eksternal merupakan suatu badan atau lembaga yang memiliki pusat atau cabang di lingkungan NB KM FTI Unand serta beranggotakan warga negara atau lembaga negara NB KM FTI Unand. Pasal 95 Susunan keanggotaan lembaga eksternal dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota yang bersangkutan. Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 96 Kedudukan lembaga eksternal ditentukan oleh lembaga tersebut. Pasal 97 Fungsi lembaga eksternal ditentukan oleh lembaga tersebut. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 98 Lembaga eksternal mempunyai hak menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma kesusilaan dan ketertiban umum.
Pasal 99 Lembaga eksternal berkewajiban: a. tunduk terhadap peraturan UUD NB KM FTI UNAND dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara FTI Unand selama melakukan kegiatan di wilayah NB KM FTI UNAND; b. meminta izin kepada BEM sebelum melaksanakan kegiatan di wilayah NB KM FTI UNAND; c. memberitahu BEM sebelum melaksanakan kegiatan di luar wilayah NB KM FTI UNAND yang membawa nama FTI Unand; dan d. memberikan susunan dan keanggotaan lembaga eksternal kepada BEM setiap periode kepengurusan lembaga tersebut; e. meminta izin kepada BEM sebelum mendirikan cabang di wilayah NB KM FTI UNAND. BAB XI KEHILANGAN LEGALITAS Pasal 100 Legalitas BKO, UKMF, paguyuban dan lembaga eksternal dapat hilang jika yang bersangkutan: e. melanggar UUD NB KM FTI UNAND; dan f. melanggar peraturan fakultas yang berlaku di NB KM FTI UNAND. Pasal 101 Gubernur mengumumkan nama lembaga yang kehilangan legalitasnya dalam berita Negara NB KM FTI UNAND. Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai kehilangan legalitas lembaga kemahasiswaan FTI Unand diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XII SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI LEGALITAS Pasal 103 Lembaga yang kehilangan legalitas dapat memperoleh kembali legalitasnya melalui prosedur pelegalan kembali. Pasal 104 Lembaga yang kehilangan legalitasnya dapat memperoleh kembali legalitasnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dan membuat perjanjian tertulis tidak akan mengulangi tindakan yang menyebabkan kehilangan legalitasnya.
Pasal 105 Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali legalitas diberikan paling lambat satu bulan oleh Gubernur atas persetujuan DPM terhitung sejak diajukannya permohonan. Pasal 106 Gubernur mengumumkan nama lembaga yang memperoleh kembali legalitas dalam berita Negara NB KM FTI UNAND. Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali legalitas diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU Bagian Pertama Pergantian Antar Waktu Anggota DPM Pasal 108 (1)
(2)
(3)
(4)
Anggota DPM berhenti antar waktu karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c. tidak lagi atau berhenti sementara menjadi warga negara NB KM FTI UNAND. Anggota DPM diberhentikan karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPM; b. dinyatakan melanggar sumpah atau janji, kode etik DPM, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPM; c. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan; d. melakukan tindakan pidana. Pemberhentian anggota DPM yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf c langsung disampaikan oleh pimpinan DPM kepada Gubernur. Pemberhentian anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan atas pengaduan pimpinan dan anggota DPM, masyarakat dan atau pemilih. Pasal 109
(1)
(2)
Pergantian anggota DPM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dalam pasal 116 adalah calon yang tidak terpilih dengan suara terbanyak pada Pemilihan Umum secara berurutan. Apabila ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka kelas yang bersangkutan berhak mengajukan nama pengganti anggota DPM utusan kelasnya.
(3) (4) (5)
Sebelum memangku jabatannya, anggota yang diangkat tersebut mengucapkan sumpah/ janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua DPM. Apabila dalam waktu tiga minggu sejak dinyatakan berhenti oleh DPM anggota yang bersangkutan tidak juga diganti maka jatah kursinya dinyatakan hangus. Anggota DPM pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Anggota Kabinet BEM Pasal 110
(1)
(2)
(3)
Anggota kabinet BEM berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c. tidak lagi menjadi warga Negara FTI Unand. Anggota kabinet BEM diberhentikan karena : a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota kabinet BEM; b. dinyatakan melanggar sumpah atau janji, tata kerja organisasi BEM, dan atau tidak melaksanakan kewaajiban sebagai anggota kabinet BEM; c. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Tata Tertib BEM; d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan; dan e. melakukan tindakan pidana. Pemberhentian anggota kabinet BEM yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf langsung ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 111
Pengganti anggota kabinet BEM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas adalah calon yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BEM. BAB XIV ALAT KELENGKAPAN DAN PENDUKUNG, PROTOKOLER DAN PERATURAN TATA TERTIB Bagian Pertama Alat Kelengkapan dan Pendukung Pasal 112 (1)
(2)
Alat kelengkapan DPM terdiri atas : a. pimpinan DPM; b. badan kehormatan; c. komisi; d. sekretariat. Ketentuan ayat di atas diatur dalam Tata Tertib DPM.
Pasal 113 (1)
(2)
Alat kelengkapan BEM terdiri dari : a. pimpinan BEM; b. departemen-departemen; c. biro; dan d. panitia-panitia lain yang diperlukan. Ketentuan ayat di atas diatur dalam Peraturan Tata Tertib BEM. Pasal 114
(1)
(2)
Alat kelengkapan HMPS terdiri dari : a. pengurus inti; b. bidang - bidang; c. biro; dan d. panitia-panitia lain yang diperlukan. Ketentuan ayat di atas diatur sendiri oleh HMPS dan diketahui oleh DPM Pasal 115
(1)
(2)
Alat kelengkapan BKO terdiri dari : a. pimpinan; dan b. anggota. Ketentuan ayat di atas diatur dalam Peraturan Fakultas. Pasal 116
(1)
(2)
Alat kelengkapan UKMF terdiri dari : a. pimpinan; b. bidang-bidang; dan c. anggota. Ketentuan ayat di atas diatur dalam Peraturan Fakultas dan kesepakatan masing-masing UKMF. Pasal 117
(1)
(2)
Alat kelengkapan paguyuban terdiri .dari : a. pimpinan; b. bidang-bidang; dan c. anggota. Ketentuan ayat di atas berdasrkan kesepakatan masing-masing paguyuban Pasal 118
(1)
(2)
Alat kelengkapan Klub terdiri dari : a. pimpinan; dan b. anggota. Ketentuan ayat di atas berdasarkan kesepakatan masing-masing klub.
Bagian Kedua Protokoler Pasal 119 (1)
(2)
Kedudukan protokoler DPM, BEM, HMPS, BKO, UKMF, Paguyuban, Klub dan Lembaga Eksternal diatur oleh masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja antar lembaga harus diketahui oleh masing-masing pimpinan lembaga sesuai dengan peraturan perundangan. Pasal 120
DPM memberikan GBPK kepada BEM di awal kepengurusan sebelum program kerja disahkan. Pasal 121 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
BEM menyerahkan rancangan program kerjanya ke DPM di awal kepengurusan untuk disahkan. BEM memberikan RAPBN untuk di bahas dan disetujui oleh DPM, BEM menyerahkan rancangan anggaran pendapatan Negara untuk di bahas dan disetujui oleh DPM. BEM dapat memberikan rancangan program kerja tambahan sepanjang masa kepengurusan untuk disahkan DPM. Rancangan program kerja yang diajukan oleh BEM kepada DPM harus sesuai dengan amanat SU dan GBPK, serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. BEM hanya melaksanakan rancangan program kerja yang disahkan oleh DPM. DPM berhak untuk : a. memberikan pertimbangan terhadap rancangan program kerja; b. menolak rancangan program kerja; dan c. meninjau langsung pelaksanaan program kerja. Pasal 122
(1) (2)
(3)
DPM melakukan pengawasan kinerja BEM sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bentuk-bentuk pengawasan kerja BEM oleh DPM : a. Rapat Kerja Koordinasi dengan BEM dibagi menjadi rapat kerja koordinasi awal tahun dan rapat kerja koordinasi insidental; dan b. Rapat Kerja Evaluasi per semester dengan BEM; Pengawasan langsung pelaksanaan program kerja. Pasal 123
DPM memiliki hak : a. Hak interpelasi; b. Hak angket; c. Hak menyatakan pendapat; dan d. Hak mengajukan, menganjurkan dan memberikan pertimbangan.
Pasal 124 (1)
DPM dapat memberhentikan Gubernur beserta kabinetnya, yang dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemberhentian Gubernur harus melalui mekanisme sebagai berikut : a. Surat peringatan; b. Memorandum pertama; c. Memorandum kedua; dan d. Sidang Istimewa. Pasal 125 (1) (2)
Gubernur menyusun kabinetnya berlandaskan amanat SU dan GBPK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPM tidak berhak memberhentikan atau mengatur susunan kabinet BEM. Bagian Ketiga Pengaturan Tata Tertib Pasal 126
(1)
(2) (3)
(4)
Pengaturan tata tertib DPM, BEM, HMPS, BKO, UKMF, Paguyuban, Klub dan Lembaga Eksternal ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota atau lembaga. Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga. Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan pihak lain atau suatu lembaga di luar lembaga tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak lain atau lembaga terkait. Pengaturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. BAB XV LARANGAN DAN PENYIDIKAN Bagian Pertama Larangan Pasal 127
(1) (2) (3) (4)
Anggota DPM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota badan eksekutif dan pengurus inti lembaga-lembaga lainnya. Anggota BEM dilarang merangkap jabatan sebagai anggota badan legislatif dan pengurus inti lembaga-lembaga lainnya. Anggota masing-masing lembaga dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Anggota masing-masing lembaga tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(5)
(6)
(7)
Anggota kelembagaan yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib melepaskan jabatan tersebut selama menjadi anggota legislatif atau eksekutif. Anggota legislatif dan atau eksekutif yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan oleh pimpinan lembaga berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan masing-masing lembaga. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diatur dalam peraturan tata tertib lembaga eksekutif dan legislatif. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 128
(1) (2) (3)
(4) (5)
Penyidikan terhadap masing-masing anggota kelembagaan harus mendapat izin tertulis dari pemimpin kelembagaan dan pimpinan DPM. Setiap anggota lembaga yang menyalahi tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga perlu dilakukan penyidikan terhadapnya. Kegiatan kelembagaan yang sekiranya tidak memenuhi tata tertib atau yang dapat memberikan dampak buruk kepada negara wajib dilaksanakan penyidikan jika dianggap perlu. Badan eksekutif dan lembaga lainnya mendapatkan penyidikan dari DPM jika dianggap perlu. Penyidikan terhadap anggota DPM dilakukan oleh Badan Kehormatan DPM dengan persetujuan sidang paripurna DPM. BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 129
Pada distrik yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan lagi pemilihan anggota DPM sampai dengan pemilihan umum berikutnya. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130 Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Fakultas ini. Pasal 131 Ketentuan mengenai pergantian antar waktu Anggota DPM, BEM, HIMA, BKO, dan UKMF dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Fakultas ini, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota DPM atau BEM.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 132 Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 133 Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Fakultas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara NB KM FTI UNAND Ditetapkan di Padang Pada tanggal 25 April 2016 Gubernur NB KM FTI UNAND,
Surya Dwi Putra
Diundangkan di Padang pada tanggal 25 April 2015 Kepala Departemen Sosial dan Politik NB KM FTI UNAND
Ade Nur Hidayat LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2016 NOMOR
