RANCANGAN PEDOMAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA (PROGRAM PERMATA)

Pedoman Program Pertukaran Mahasiswa Se-Tanah Air Nusantara (PERMATA)

2013

RANCANGAN PEDOMAN

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA (PROGRAM PERMATA)

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Januari 2013

-1-


2013

Daftar ISI Rancangan Pedoman Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (Program PERMATA) Halaman Daftar Isi -----------------------------------------------------------------------------------------------------i Kata Pengantar ---------------------------------------------------------------------------------------------ii Bab I Pendahuluan ----------------------------------------------------------------------------------------1 I.1 Latar Belakang Program PERMATA -----------------------------------------------------1 I.2 Dasar Hukum Program PERMATA ------------------------------------------------------4 I.3 Tujuan Program PERMATA ----------------------------------------------------------------6 Bab II Persiapan Pelaksanaan Program PERMATA ----------------------------------------------7 II.1 Persyaratan Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan tinggi Penerima ---------------------------------------------------------------------------------------7 II.2 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima -----------------------------------9 II.3 Sosialisasi Program PERMATA di Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima --------------------------------------------------------11 Bab III Pelaksanaan Program PERMATA -----------------------------------------------------------12 III.1 Persyaratan Mahasiswa Peserta Program ---------------------------------------------12 III.2 Rekrutmen/Seleksi Mahasiswa Peserta Program ----------------------------------13 III.3 Pelaksanaan Program ----------------------------------------------------------------------14 III.4 Proses Pemberangkatan Mahasiswa ----------------------------------------------------16 III.5 Penyambutan dan Pendampingan ------------------------------------------------------17 III.6 Pelaksanaan Kegiatan Akademik -------------------------------------------------------18 III.7 Kewajiban Perguruan Tinggi Peserta Program --------------------------------------18 III.8 Hak dan Kewajiban Mahasiswa Peserta Program -----------------------------------19 III.9 Pembiayaan Program ----------------------------------------------------------------------20 Bab IV Monitoring dan Evaluasi ----------------------------------------------------------------------22 IV.1 Monitoring Program -----------------------------------------------------------------------22 IV.2 Evaluasi Program ---------------------------------------------------------------------------23 Bab V Penutup ---------------------------------------------------------------------------------------------24

-2-


2013

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Program PERMATA Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran Perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dimainkan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan baik yang berasal dari internal perguruan tinggi maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance). Pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara tradisional, tanpa didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang bersinergis dengan kebutuhan stakeholder atau rencana strategis dan prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Tantang eksternal berupa semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi, jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah, biaya pendidikan tinggi semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di universitas semakin menurun, revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap -3-


2013

sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar, sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi, sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Kondisi yang demikian, justru harus dihadapi oleh perguruan tinggi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya globalisasi, termasuk globalisasi pendidikan. Globalisasi, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi, merupakan phenomena yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. General Agreement on Trade in Services (GATS) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan pintu masuknya perguruan tinggi asing untuk menyediakan jasa layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai konsekuensi Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 65, Bab XVIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain, maka perguruan tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia.

Beberapa perguruan tinggi asing saat ini telah mulai berekspansi ke Indonesia, baik dalam skala terkecilnya bekerjasama dengan konsultan pendidikan atau dengan cara mendirikan cabang unit pendidikannya di Indonesia, hingga melalui mekanisme kerjasama dengan perguruan tinggi di tanah air, dengan satu tujuan untuk mendapatkan mahasiswa unggulan dari Indonesia. Dengan populasi penduduk usia perguruan tinggi mencapai lebih dari 25 juta jiwa dan terus akan meningkat, Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perguruan tinggi asing. Menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya.

Di sisi lain, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia antara lain terjadi karena disparitas kualitas pendidikan di antara perguruan tinggi masih sangat tajam, sementara pola pembinaan yang melibatkan perguran tinggi yang kuat terhadap yang lebih lemah belum berjalan dengan baik. Hingga saat ini -4-


2013

belum terciptanya pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia yang dapat mempekuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi tersebut di atas.

Kerjasama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi pembangunan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses dan memperkuat jejaring antar perguran tinggi nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan

efisiensi

sumberdaya

unutk

pembelajaran

dan

riset,

menumbuhkembangkan Center of Excellence, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan dayasaing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat persatuan negara.

Sebagai komitmen sejak awal berdirinya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), dimana para rektor Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia, yang menjadi anggota dari majelis ini telah menyepakati untuk mengambil peran sebagai wadah perekat bangsa di tengah-tengah isu kemajemukan, desintegrasi, otonomisasi dan globalisasi yang lagi marak saat ini. Bias yang begitu luas dari perkembangan isu ini,

dinilai sangat berpotensi mengikis akar budaya, karakter dan jati diri bangsa

Indonesia, bila tidak diiringi dengan keawasan, kedewasaan dan wawasan kebangsaan yang baik dari seluruh komponen bangsa.

Perguruan Tinggi sebagai pusat pencerdasan dan peningkatan derajat martabat sumber daya manusia dan kapasitasnya sebagai rahim budaya perdamaian, harus mengambil inisiatif dalam mencegah keretakan bangsa ini melalui pendidikan, yang dipercaya dapat memperluas pemahaman berkehidupan kebangsaan di tengah kemajemukan bangsa. Generasi muda dan mahasiswa pada khususnya, harus dapat memposisikan -5-


2013

diri sebagai perisai peradaban bangsa, sehingga kedepan dapat menjadi pilar-pilar bangsa yang

memiliki integritas tinggi dalam menyikapi setiap perubahan dan

kemajuan.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi di Indonesia,

semakin hari semakin

dirasakan besarnya ketimpangan mutu, fasilitas dan kemandiriannya. Tinggi maju semakin melaju meninggalkan Perguruan Tinggi yang

Perguruan

kurang maju

sehingga dikhawatirkan dapat memicu pudarnya nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan generasi muda yang ada didalamnya.

Atas pertimbangan tersebut, MRPTNI dengan bimbingan dan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian bertekad untuk menyelenggarakan kegiatan PERMATA “Pertukaran Mahasiswa Tanah Air-Nusantara”, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiwa PTN se tanah air untuk mengikuti pekuliahan yang relevan di PTN lainnya di seluruh nusantara, sepanjang memenuhi krteria yang telah ditetapkan, dalam bentuk kegiatan akademik atau “credit earning or credit transfer”.

I.2 Dasar Hukum Program PERMATA

Pelaksanaan Program PERMATA didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336). -6-


2013

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 103 tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi Dl Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri

-7-


2013

I.3 Tujuan Program PERMATA

Secara umum tujuan dari kegiatan PERMATA “Pertukaran Mahasiswa Tanah AirNusantara” adalah untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTN se Indonesia 2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se- Indonesia. 3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaaan NKRI. 4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di PTN tujuan. 5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTN se Indonesia

Secara khusus Program PERMATA ditujukan untuk membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa, meningkatkan komunikasi mahasiswa lintas PTN dan lintas budaya, serta memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil perkuliahan di PTN yang memiliki keunggulan dan kekhasan keilmuan tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari mahasiswa yang bersangkutan, serta atmosfir akademik yang berbeda melalui peningkatan mobilitas mahasiswa.

-8-


2013

BAB II PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA

II.1

Persyaratan Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima

1. Program PERMATA adalah program kerjasama yang dilakukan oleh dan antara perguruan tinggi negeri se-Indonesia.

2. Perguruan Tinggi Pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa yang mengikuti Program PERMATA

3. Perguruan Tinggi Penerima adalah perguruan tinggi tempat mahasiswa peserta Program PERMATA melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu berlangsungnya Program PERMATA

4. Perguruan Tinggi Pengirim wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Merupakan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia b. Merupakan anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia; c. Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima telah menandatangani

Nota

Kesepahaman

dan

Perjanjian

Kerjasama

Pertukaran Mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor masing-masing Perguruan Tinggi. d. Perguruan Tinggi Pengirim telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Program Studi

asal yang mengirimkan mahasiswa peserta Program

PERMATA wajib memiliki ijin Operasional dari Kementerian Pendidikan

-9-


2013

dan Kebudayaan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. f. Program Studi

asal yang mengirimkan mahasiswa peserta Program

PERMATA wajib telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Badan Akreditasi Mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perguruan Tinggi Penerima wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a. Merupakan anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia; b. Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima telah menandatangani

Nota

Kesepahaman

dan

Perjanjian

Kerjasama

Pertukaran Mahasiswa yang ditandatangani oleh Rektor masing-masing Perguruan Tinggi. c. Perguruan Tinggi Penerima telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Program Studi yang menerima mahasiswa peserta Program PERMATA wajib memiliki ijin Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Program Studi yang menerima mahasiswa peserta Program PERMATA wajib telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Badan Akreditasi Mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan

yang

berlaku

dengan

peringkat

Akreditasi

sekurang-kurangnya B.

6. Apabila dalam dalam jangka waktu pelaksanaan Program PERMATA terjadi penurunan peringkat Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi - 10 -


2013

Penerima sehingga peringkat Akreditasi menjadi kurang dari peringkat B, maka Program tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Program yang bersangkutan.

7. Apabila dalam dalam jangka waktu pelaksanaan Program PERMATA terjadi perubahan peringkat Akreditasi Program Studi dari Perguruan Tinggi Penerima sehingga menjadi tidak terakreditasi, maka Perguruan Tinggi Pengirim dapat membatalkan Program yang sedang berjalan dan menarik kembali mahasiswanya dari Program Studi yang bersangkutan.

II.2 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Pengirim Dan Perguruan Tinggi Penerima 1. Sebelum dilaksanakannya Program PERMATA antara dua atau lebih Perguruan Tinggi yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan Program PERMATA, maka terlebih dahulu wajib ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) antara perguruan tinggi-perguruan tinggi peserta Program PERMATA

2. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi.

3. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas Perguruan Tinggi yang melaksanakan kerjasama b. Tujuan Nota Kesepahaman c. Jangka Waktu Nota Kesepahaman d. Pokok-pokok Kesepahaman yang disepakati - 11 -


2013

e. Berakhirnya Nota Kesepahaman

4. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepekati Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerjasama pertukaran mahasiswa.

5. Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) sekurang-kurangnya memuat : a. Identitas Perguruan Tinggi yang melaksanakan kerjasama b. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama c. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang: 1. Sistem

rekrutmen

peserta

termasuk

ketentuan

persyaratan-

persyaratan mahasiswa peserta Program 2. kurikulum (learning outcomes, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya) 3. jumlah program studi yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas 4. jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta Program untuk masing-masing Program Studi 5. jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa peserta Program 6. jumlah semester yang ditempuh oleh mahasiswa peserta Program 7. tempat pelaksanaan program kerja sama yang menjelaskan tempat dimana setiap mahasiswa peserta wajib menempuh semua beban studi 8. sistim koordinasi pelaksanaan program kerjasama 9. skema pembiayaan

- 12 -


2013

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak/ Perguruan Tinggi yang bekerjasama e. Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program f. Penyelesaian perselisihan g. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

6. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerjasama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional cq. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.

II.3 Sosialisasi Program PERMATA di Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima

1. Seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam keanggotaan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia wajib melaksanakan sosialisasi Program PERMATA di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

2. Bentuk dan jenis kegiatan serta pembiayaan sosialisasi Program PERMATA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perguruan tinggi 3. Sebaiknya bahan sosialisasi dapat di samakan antar seluruh peserta Program PERMATA, dengan menambahkan bagian atau karakter yang khusus dari PTN peserta program PERMATA

- 13 -


2013

4. Bahan sosialisasi yang disamakan dapat berupa brosur, website atau bahan presentasi yang dapat diunduh pada masing masing situs PTN peserta program PERMATA. 5. Sosialisasi Program perlu dikoordinasikan dengan DIKTI.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA

III.1 Persyaratan Mahasiswa Peserta Program

1. Peserta adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri anggota MRPTNI diseluruh Indonesia yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut :

a. Mahasiswa yang dapat mengambil transfer SKS adalah mahasiswa aktif pada semester 5 sampai semester 8 dari PTN anggota MPRTNI b. memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.0 c. tidak pernah dikenakan sanksi akademik berdasarkan peraturan akademik atau peraturan disiplin dan etika mahasiswa pada Perguruan Tinggi Pengirim yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan atau Ketua Program Studi

2. Calon peserta memenuhi kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Surat

ijin dari orang tua atau wali bagi mahasiswa yang kedua

orangtuanya telah meninggal dunia b. Surat rekomendasi dari Dekan atau Ketua Program Studi c. Surat

rekomendasi

dari

Pembantu

Rektor/Wakil

Rektor

Bidang

Akademik di Perguruan Tinggi Pengirim; - 14 -


2013

d. Menandatangani kesediaan untuk mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada Perguruan Tinggi Penerima. e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Universitas/ Poliklinik Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Pengirim

III.2 Rekrutmen/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Dua bulan sebelum masa perkuliahan anggota MPRTNI menerbitkan daftar PS dan MK yang dapat diambil oleh calon peserta beserta silabusnya, kuota serta jadwal perkuliahan melalui website MPRTNI dan atau website masing masing PTN peserta program PERMATA.

2. Calon peserta wajib mendaftarkan diri di Perguruan Tinggi Pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.

3. Perguruan Tinggi Pengirim melakukan seleksi awal dan melalui Pembantu Rektor I/Wakil Rektor Bidang Akademik mengirimkan calon peserta kepada PTN Penerima selambat-lambatnya 30 hari sebelum perkuliahan dimulai disertai dengan seluruh kelengkapan yang berlaku berupa soft dan hard copy;

4. Kriteria penilaian dan standar kelulusan wawancara ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Pengirim.

5. Perguruan Tinggi Penerima berhak menyeleksi pelamar untuk dapat diterima sebagai peserta program alih kredit dengan mempertimbangkan: a. Daya tampung yang tersedia di Perguruan Tinggi Penerima b. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh. - 15 -


2013

c. Dokumen-dokumen pendukung yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi Pengirim

6. Perguruan Tinggi Penerima melalui Pembantu Rektor I /Wakil Rektor Bidang Akademik menerbitkan surat penetapan penerimaan sesuai kuota yang tersedia selambat-lambatnya 10 hari sebelum kuliah dimulai.

7. Perguruan Tinggi Penerima menetapkan Ketua Program Studi sebagai Pembimbing Akademik bagi mahasiswa peserta transfer SKS.

8. Mahasiswa peserta transfer SKS hadir di Perguruan Tinggi Penerima selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perkuliahan dimulai untuk melakukan pendaftaran ulang, pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa Sementara serta menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.

9. Mahasiswa peserta transfer SKS mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sejak hari pertama perkuliahan dimulai yang meliputi kuliah, praktikum dan praktek lapangan (bila ada), tugas terstruktur, kuis dan ujian, serta kegiatan kemahasiswaan sesuai minatnya.

10. PTN Penerima menerbitkan transkrip bagi mahasiswa peserta transfer SKS pada akhir semester yang diikuti.

III.3 Pelaksanaan Program

1. Transfer SKS dilaksanakan dalam satu semester penuh sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh Program Studi/Perguruan Tinggi Penerima. - 16 -


2013

2. Seorang mahasiswa hanya memiliki kesempatan satu kali untuk mengambil dan mendapat pengakuan nilai transfer SKS selama satu semester dan hanya pada satu Program Studi pada Perguruan Tinggi Penerima.

3. Jumlah SKS yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester adalah 15 sampai dengan 21 SKS.

4. Dalam satu semester berjalan jumlah peserta transfer SKS untuk satu mata kuliah maksimal 5 (lima) orang, namun dengan pertimbangan tertentu Program Studi/Perguruan Tinggi Penerima dapat meningkatkan daya terimanya sesuai dengan kesediaan dan daya tampung Program Studi/ Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

5. Selama mengikuti transfer SKS mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup: a) memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Sementara dari Perguruan Tinggi Penerima yang berlaku selama satu semester; b) memperoleh pelayanan perpustakaan; c) memperoleh kesempatan berkonsultasi dengan dosen pengampu dan Pembimbing Akademik (PA) di Perguruan Tinggi Penerima termasuk informasi tentang pemondokan dan biaya hidup di kota lokasi Perguruan Tinggi Penerima, dan d) kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Penerima,

6. Mahasiswa

peserta

transfer

SKS

diwajibkan

mengikuti

ketentuan

administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada Perguruan Tinggi Penerima.

- 17 -


2013

7. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta transfer SKS dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di Program Studi/Perguruan Tinggi Penerima.

8. Pada akhir masa transfer SKS mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi Penerima.

III.4 Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima masing-masing menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta Program.

2. Sebelum mahasiswa Peserta Program berangkat menuju Perguruan Tinggi Penerima, kepada mahasiswa Peserta Program telah diberikan pembekalan dan seluruh informasi/keterangan-keterangan sehubungan dengan Program PERMATA.

3. Pembekalan juga setidaknya harus melingkupi informasi yang jelas mengenai syarat dan sanksi pelaksanaan program PERMATA dan juga mengenai PTN yang akan dituju termasuk kota tempat tinggal, nama penanggung jawab serta alamat dan nomor yang dapat dihubungi. 4. Petugas pemberangkatan dari Perguruan Tinggi Pengirim berkoordinasi dengan petugas dari Perguruan Tinggi Penerima mengenai keberangkatan mahasiswa Peserta Program meliputi nama-nama Peserta Program, tanggal keberangkatan dan modal transportasi yang dipergunakan.

- 18 -


2013

5. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa Peserta Program, maka Petugas

penjemputan

dari

Perguruan

Tinggi

Penerima

menjemput

mahasiswa Peserta Program di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa Peserta Program dan mengantarkan mahasiswa Peserta Program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari Perguruan Tinggi Penerima.

III.5 Penyambutan dan Pendampingan 1. Mahasiswa peserta transfer SKS hadir di Perguruan Tinggi Penerima selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perkuliahan dimulai untuk melakukan pendaftaran ulang, pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa Sementara, serta menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.

2. Pada hari pertama kehadiran di Perguruan Tinggi Penerima, mahasiswamahasiswa peserta Program transfer SKS mendatangi Kantor Pembantu Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan selanjutnya Pembantu Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menunjuk petugas untuk mendampingi dan membantu

mahasiswa/mahasiswa-mahasiswa peserta

Program mengurus segala sesuatu yang diperlukan.

3. Mahasiswa Peserta Program dan Petugas pendamping menghadap ke Biro Akademik

untuk

menyelesaikan

urusan-urusan

administrasi

sesuai

ketentuan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penerima.

4. Pembantu

Rektor/Wakil

Rektor

Bidang

Akademik

dan

Pembantu

Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau petugas yang ditunjuk pada Perguruan Penerima memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang diperlukan, antara lain : - 19 -


2013

a. peraturan akademik dan tata kehidupan kampus b. pengenalan kampus, khususnya Program Studi yang diikuti c. tempat tinggal/pemondokan d. Konseling dan keadaan darurat (nomor dan pihak yang bertanggung jawab selama program berlangsung) e. hal-hal lain yang diperlukan

5. Petugas pendamping membawa Peserta Program menghadap Dekan dan/atau Ketua Program Studi serta membantu mahasiswa Peserta Program mengurus hal-hal yang diperlukan pada tingkat Fakultas dan/atau Program Studi.

III.6 Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1.

Pelaksanaan kegiatan akademik Peserta Program di Perguruan Tinggi Penerima dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di Perguruan Tinggi Penerima.

2.

Peserta Program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin,

etika

mahasiswa

dan

peraturan-peraturan

lainnya

yang

diberlakukan oleh Perguruan Tinggi Penerima.

3.

Peserta Program diperlakukan sama dengan mahasiswa Perguruan Tinggi Tinggi Penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

III.7 Kewajiban Perguruan Tinggi Peserta Program

1.

Perguruan Tinggi Pengirim memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut: - 20 -


2013

a. Mengikuti persyaratan/ketentuan pelaksanaan transfer SKS (kalender akademik, standar penilaian, dll) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penerima. b. Menerima dan mengakui nilai yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penerima dengan menyebutkan identitas Perguruan Tinggi Penerima untuk mata kuliah (MK) yang diambil di Perguruan Tinggi Penerima pada transkrip akhir mahasiswa yang bersangkutan. c. Dalam hal mahasiswa peserta program transfer SKS mendapatkan nilai D atau E dari Perguruan Tinggi Penerima maka kebijakan penyelesaiannya diserahkan kepada Perguruan Tinggi Pengirim.

2.

Perguruan Tinggi Penerima memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut: a. Menerima calon mahasiswa peserta transfer SKS berdasarkan kuota yang tersedia di setiap Program Studi Perguruan Tinggi Penerima. b. Menyelenggarakan perkuliahan bagi mahasiswa peserta transfer SKS bersama-sama dengan mahasiswa regular di Perguruan Tinggi Penerima dan menyediakan konsultasi mata kuliah bila diperlukan. c. Menetapkan Ketua Program Studi Perguruan Tinggi Penerima sebagai Pembimbing Akademik (PA) bagi mahasiswa peserta transfer SKS. d. Menerbitkan transkrip bagi mahasiswa peserta transfer SKS dengan standar/sistem penilaian yang berlaku di Perguruan Tinggi Penerima.

III.8 Hak dan Kewajiban Mahasiswa Peserta Program 1. Selama mengikuti transfer SKS mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup: a. memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Sementara dari Perguruan Tinggi Penerima yang berlaku selama satu semester; b. memperoleh pelayanan perpustakaan; - 21 -


2013

c. memperoleh kesempatan berkonsultasi dengan dosen pengampu dan Pembimbing Akademik (PA) di Perguruan Tinggi Penerima termasuk informasi tentang pemondokan dan biaya hidup di kota lokasi Perguruan Tinggi Penerima, dan d. kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Penerima,

2. Pada akhir masa transfer SKS mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi Penerima.

3. Mahasiswa

peserta

transfer

SKS

diwajibkan

mengikuti

ketentuan

administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada Perguruan Tinggi Penerima.

4. Perguruan Tinggi Penerima memiliki berhak untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa peserta Program sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Penerima apabila mahasiswa Peserta Program melakukan perbuatan yang melanggar peraturan akademik, atau peraturan disiplin atau etika mahasiswa.

III.9 Pembiayaan Program

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program PERMATA berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Perguruan Tinggi Pengirim, Perguruan Tinggi Penerima, mahasiswa peserta Program dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, yang sesuai dengan standar SBU Beasiswa.

- 22 -


2013

2. Komponen biaya pelaksanaan Program PERMATA adalah sebagai berikut: No. Jenis Biaya (1) (2) 01. Biaya SPP

Penanggungjawab (3)

Keterangan (4)

Perguruan Tinggi Pengirim

SPP dibayarkan pada Perguruan Tinggi Pengirim

02.

Biaya transportasi keberangkatan ke Perguruan Tinggi Penerima


Jumlah biaya ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Pengirim

03.

Biaya transportasi keberangkatan ke Perguruan Tinggi Pengirim pada saat Program Berakhir


Jumlah biaya ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Pengirim

04.

Biaya hidup mahasiswa Peserta Program termasuk biaya sewa tempat tinggal/pemondokan


Jumlah biaya setiap bulannya ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Pengirim atas informasi PT Penerima

05.

Biaya penjemputan awal dan biaya transportasi lokal pada saat pemulangan peserta

Perguruan Tinggi Penerima

Jumlah biaya setiap bulannya ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penerima.

06.

Biaya pembekalan dan orientasi pengenalan kampus

Perguruan Tinggi Penerima

Jumlah biaya setiap bulannya ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Penerima.

- 23 -


2013

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

IV.1 Monitoring Program

1. Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan Program PERMATA

2. Perguruan Tinggi Penerima menyampaikan laporan keadaan mahasiswa Peserta Program setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS) yang sekurang-kurangnya meliputi : a. jumlah mahasiswa Peserta Program yang berasal dari Perguruan Tinggi Pengirim b. alamat tempat tinggal/pemondokan mahasiswa c. kendala/masalah yang dihadapi mahasiswa (jika ada) d. hal-hal lain yang dipandang perlu

3. Pada setiap akhir semester, Perguruan Tinggi Penerima membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan yang memuat kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup identifikasi hambatan, langkah penanganan, dan analisis serta evaluasi.

4. Perguruan Tinggi Penerima membuat dan menyampaikan Laporan Akhir. Laporan ini selain memuat laporan hasil implementasi semester kedua, juga memuat analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil pembelajaran selama dua semester. Laporan akhir juga memuat analisis data dan masukan dari pihak-pihak terkait (yang diperoleh melalui diseminasi

- 24 -


program) serta rekomendasi kepada Perguruan Tinggi Pengirim

2013 dalam

bentuk dokumen tertulis lengkap dan Ringkasan Eksekutif

IV.2 Evaluasi Program

1. Berdasarkan hasil monitoring dan laporan-laporan kegiatan, Perguruan Tinggi Pengirim dan Perguruan Tinggi Penerima melakukan evaluasi bersama setelah berakhirnya jangka waktu Program yang dikerjasamakan.

2. Evaluasi Program menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan Program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan Program untuk masa yang akan datang.

3. Hasil Evaluasi dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dicantumkan dalam Berita Acara Evaluasi dan 1 (satu) rangkap/ eksemplar disampaikan kepada MRPTNI.

- 25 -


2013

BAB V PENUTUP

Pedoman ini dibuat sebagai rujukan yang wajib dipedomani oleh seluruh anggota MRPTNI yang melakukan kerjasama dalam Program PERMATA. Pedoman ini sebagai rujukan dalam merumuskan Manual Prosedur/Standard Operating Procedure (SOP) pertukaran mahasiswa pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri anggota MRPTNI.

Lingkup keberlakuan Pedoman ini terbatas pada perguruan tinggi negeri anggota MRPTNI yang saling bekerjasama dalam Program PERMATA dalam bentuk transfer SKS. Oleh karena itu, apabila terdapat kerjasama pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh PTN anggota MRPTNI dengan perguruan tinggi lain bukan anggota MRPTNI, termasuk perguruan tinggi di luar negeri, maka kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini ataupun yang ada dikemudian hari, maka ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 26 -


2013

Lampiran-Lampiran (bila ada) 1. SK Dirjen Dikti mengenai Program PERMATA (bila ada)

- 27 -


2013

Lampiran Nama Dan Nomor Kontak Penanggung Jawab Program PERMATA pada Masing Masing Perguruan Tinggi

No.

NAMA

NIP

JABATAN

NOMOR TELEPON/HP

- 28 -

RANCANGAN PEDOMAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR NUSANTARA (PROGRAM PERMATA)

Recommend Documents