NOTULEN RAPAT KOORDINASI PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM PARA HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM PARA KETUA PENGADILAN AGAMA DAN PANITEA/SEKRETARIS SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM, PEJABAT KEPANITERAAN DAN FUNGSIONAL PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM.
Hari / Tanggal
: Kamis / 20 Agustus 2015
Waktu
: 08.30 WITA – 16.00 WITA
Tempat
: Aula Lt. 2 Gedung Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Agenda Rapat
: 1. Pembangunan Masjid Darul Hikmah PTA Mataram 2. Membahas Persiapan PTA. Mataram sebagai tuan rumah dalam Turnamen Mahkamah Agung Cup 3. Membahas pelaksanaan tusi di bidang kepaniteraan dan permasalahannya 4. Membahas pelaksanaan tusi di bidang kesekretariatan dan permasalahannya
PIMPINAN RAPAT : Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,M.H. (KPTA Mataram). PESERTA RAPAT : 1. Hakim Tinggi PTA. Mataram. 2. Pansek Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 3. Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram. 4. Panitera Sekretaris sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 5. Para Pejabat Fungsional dan Struktural PTA Mataram. RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 1 dari 14 hlm).
Notulis. : 1. AHMAD MUJTABA, SH.MH. 2. BAIQ NANING SURYATNI, S.T. Pembukaan Rapat Dinas. 1. Rapat dinas dibuka oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dengan membaca “Bismillahirrahmanirrahim”. 2. Penyampaian Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Tentang Pembangunan Masjid dan PTWP Mahkamah Agung Cup. 3. Rapat Koordinasi Ketua dan Panitera Sewilayah sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2015.
PEMBAHASAN PEMBANGUNAN MASJID. I.
Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram. -. Pembangunan Masjid Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan susunan Panitia sebagai berikut : -. Ketua Drs. Subuki, M.H. -. Sekretaris Drs. M. Sidiq. M.H. -. Bendahara H. Muslim, SH. -. Untuk kegiatan PTWP Tingkat Nasional dari tanggal 10 Oktober 2015 sampai tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Denpasar Bali, PTA Mataram sebagai tuan rumah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan tersebut. (Khususnya kepada tamu dari Mahkamah Agung, Hakim Agung, Eselon I dan II selama kegiatan berlangsung). -. Mobil-mobil yang berada di Pulau Lombok dan Denpasar harus siap selama kegiatan berlangsung. Dan untuk Pengadilan Agama sewilayah Bali supaya menyiapkan 2 (dua) buah mobil masingmasing Pengadilan Agama. -. Koordinator Wilayah : -
Pulau Lombok adalah Ketua Pengadilan Agama Mataram ;
-
Pulau Bali adalah Ketua Pengadilan Agama Denpasar;
-
Pulau Sumbawa adalah Ketua Pengadilan Agama Bima; RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 2 dari 14 hlm).
-. Untuk Pakaian/kelengkapan peserta PTWP, dana yang terkumpul masih kurang/minus. 2.
Drs. SUBUKI, SH. -. Untuk pembangunan Masjid dana yang sudah terkumpul sampai Desember 2015 sejumlah 119.150.000,- -. Dana berdasarkan RAB dari Konsultan sejumlah Rp.645.936.000, -. Luas Masjid yang akan kita bangun berukuran 12 m2 X 8 m2. Dengan bangunan Minimalis. -. Peletakan batu pertama direncanakan pada awal bulan Nopember 2015
3.
Drs. M. SIDIQ. MH Diharapkan kepada Pengadilan Agama sewilayah PTA Mataram supaya ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini.
4.
H. MUSLIM, SH -. Sumbangan Pembangunan Masjid berdasarkan keihlasan tidak ada unsur paksaan dan bisa dicicil selama 5 (lima) kali/bulan. -. Dana (saldo Kas) sampai saat ini berjumlah 32.150.000,-
PTWP. 1.
Drs.H.Nasikhin. (Ketua PTWP) daerah. -. Tenis di Bali akan diikuti oleh Ketua dan Pansek sewilayah PTA Mataram. Ditambah dengan 15 (lima belas) anggota Tim. -. Pakaian yang dipakai adalah pakaian adat Lombok, seluruhnya dibiayai oleh PTWP. -. Tanggal 28 Agustus diadakan training yaitu hari Kamis sampai Sabtu. -. Saldo /Juli 2015 sejumlah Rp.56.557.133. -. Setiap peserta diberikan kostum lengkap (baju kaos dan Topi) dan khusus kepada Tim selain kostum lengkap diberikan uang saku.
RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 3 dari 14 hlm).
-. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk :
2.
-
Kostum dan uang saku pemain Rp.32.160.000,-
-
Transportasi darat
Rp.38.000.000,-.
-
jumlah
Rp.70.160.000,-
Drs. Syaifullah, SH.MH. -. Seluruh peserta termasuk tim berjumlah 72 orang, dengan perincian : - 10 orang pemain. - 11 orang Pejabat PTA Mataram. - 51 orang (Ketua dan Pansek PA sewilayah PTA Mataram). - Seluruhnya peserta memakai pakaian adat Lombok, dengan menyewa seharga Rp.1.620.000,-. Untuk transportasi/penjemputan tamu, untuk Pengadilan Agama sewilayah Bali supaya menyiapkan 2 (dua) mobil dan untuk Pengadilan Agama sewilayah Lombok menyiapkan 1 (satu) mobil, sehingga jumlah mobil berjumlah 23 mobil (Wilayah Bali 18 Mobil dan Lombok 5 mobil); -. Alokasi Dana sejumlah Rp.63.020.000,-
3.
Drs. Suhadak (Ketua Pengadilan Agama Denpasar); -. Komitmen KPT dan KPTA. -. Pesan Bapak Dirjen
“Tolong urus hamba Allah, jangan sampai
mengecewakan”. -. Anggaran dari MARI sebanyak 2 (dua) milyar, sedangkan anggaran sewaktu acara di Surabaya sejumlah 4 (empat) milyar; -. Masing-masing Pengadilan Negeri sewilayah Bali memberikan iuran sejumlah Rp.20.000.000,- sedangkan untuk Pengadilan Agama dengan jumlah tersebut tidak mampu oleh karena itu jumlah iuran sewilayah Bali untuk Pengadilan Agama sejumlah Rp.30.000.000,-. Jumlah tamu dari MARI dengan ruangan VIV sebanyak 15 orang. Selama 3 (tiga) hari (eselon I dan II );
RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 4 dari 14 hlm).
-. Sudah banyak PTA-PTA yang memesan kamar dengan kisaran harga Rp.350.000/Kamar/hari, seperti PTA Surabaya, Gorontalo, Makasar dan lainnya -. Seluruh petugas/supir supaya stanbay di Bandara; 4.
Dr. Hj. Arofah. MH. (Ketua PA Giayar); -. Sewaktu rapat sewilayah Bali ; bahwa masing Penagdilan Negegri memberikan iuran sejumlah Rp.20.000.000,- sedangkan kita tidak mampu untuk memberikan sejumlah tersebut, sehingga kita hanya mampu memeberikan sejumlah Rp..40.000.000,- untuk Pengadilan Agama sewilayah Bali; -. Untuk kamar VIV selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp.15.000.000,-
TANGGAPAN-TANGGAPAN; 1.
PANSEK PA BANGLI : Dari Pengadilan Tinggi Bali sudah menyiapkan 1 (satu) mobil untuk 1 (satu) peserta; Untuk Pengadilan Agama wilayah Bali ada yang belum mempunyai mobil, sementara Bendahara PTWP menyatakan 1 (satu) Pengadilan Agama menyiapkan 2 (dua) mobil;
2.
KETUA PA SUMBAWA; Untuk wilayah Pulau Sumbawa sampai saat ini belum pernah mengadakan koordinasi baik lisan ataupun tertulis, kami bisa bergerak setelah dana ditentukan berapa jumlahnya;
3.
KETUA PA NEGARA; Sehubungan dengan Ketua dan Pansek sewilayah Bali sudah masuk sebagai Panitia dan mendapatkan kostum lengkap (kostum panitia) maka Ketua dan Pansek sewilayah Bali tidak usah dibagikan kostum demi untuk menghemat anggaran/dana;
RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 5 dari 14 hlm).
Sehubungan dengan bapak Ketua PTA sudah datang maka rapat PTWP kita tutup dan kita beranjak ke rapat koordinasi ; 1.
Pansek PTA Mataram. Untuk rapat pada hari ini kita akan membahas tentang : A. Tentang Keperkaraan; 1. Laporan perkara yang terlambat; 2. Perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan belum juga diputus; 3. Teknis hukum acara; 4. Halaman dalam Putusan dan Berita Acara; 5. Biaya Proses/sejarah biaya proses dari Rp.50.000,- ke Rp.60.000,-; 6. Pengembalian sisa panjar biaya perkara; 7. Sisa/potongan
uang
panggilan
dari
Jurusita/Jurusita
Pengganti; B.
Kesekretariatan; 1. Ada 25 Pejabat/Hakim yang harus mengembalikan kelebihan biaya pindah (mutasi); 2. Proyek untuk Pengadilan Agama Sumbawa yang baru mencapai 30%, sedangkan waktu kerja tinggal 58 hari;
A.
Pengadilan Agama Mataram;
1.
Pansek Pengadilan Agama Mataram; 1. Biaya proses dari Rp.50.000,- menjadi Rp.60.000,- ini disebabkan karena berpariasinya biaya proses antara Pengadilan Agama satu dengan lainnya bahkan ada yang sampai di atas Rp.100.000,sehingga pada waktu acara Rakor di Hotel Gren Legi diputuskan bersama bahwa biaya proses sejumlah Rp.60.000,-; 2. Biaya proses tidak bisa in cos karena sistemnya subsidi silang antara perkara yangsatu dengan lainnya; 3. Jumlah biaya panggilan sama dengan biaya panggilan di RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 6 dari 14 hlm).
Pengadilan Negeri Mataram; 4. Insentif panggilan dari Jurusita sebesar 35%, berdasarkan kesepakatan dan disetor ke Paguyuban (Bendahara jurusita); 5. Sisa
panjar biaya perkara
yang belum diambil sejumlah
Rp.4.126.000,6. Uang PNBP yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp.752.900,7. Penyerapan anggaran belanja Modal pengadaan Server sejumlah Rp.40.000.000,- sudah terealisir semua; 8. Belanaja Pegawai sudah minus; 9. Uang SPPD/perjalanan dinas sudah habis total; 10. Anggaran Posbakum sejumlah Rp.48.000.000,- sudah terserap sejumah Rp.19.200.000,- dengan waktu pelayanan 5 jam/hari; 11. Pengadilan Agama Mataram sampai saat ini belum menerima hasil pengawasan; 12. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Mataram sudah banyak melebihi kapasitas ruangan, sehingga pegawai yang baru datang sebanyak 3 orang harus membeli sendiri meja dan kursi, karena tidak tersedianya anggaran; 2.
Ketua Pengadilan Agama Mataram; 1. Adanya insentif bagi pengelola biaya proses disebabkan karena perbedaan penafsiran Perma No 03 tahun 2012. Pasal 2 ayat (3); 2. Insentif dari Jurusita sebesar 35%, merupakan kesepakatan bersama, panggilan
dimana
Jurusita
kemudian
menerima
jurusita
penuh
menyetor
ke
sesuai
biaya
Bendahara
Jurusita/Paguyuban; 3. Pengembalian biaya proses sejumlah Rp.12.000.000,- sudah terealisir; B.
PENGADILAN AGAMA BIMA;
1.
Ketua Pengadilan Agama Bima; 1. Biaya proses yang hilang sejumlah Rp.80.000.000,- sudah RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 7 dari 14 hlm).
terselesaikan, yang diambilkan dari dana insentif jurusita sebesar 40% perpanggilan; 2. Semua temuan BPK mengenai uang PNBP sudah terselesaikan; 3. Hanya 4 (empat) perkara yang belum mengambil sisa panjar perkara; 2.
Pansek PA Bima; 1. Sisa dana perkara prodeo sejumlah Rp.6.605.000,2. Sisa dana Posbakum sejumlah 22.000.000,- dari jumlah dana sejumlah Rp.48.000.000,3. Jumlah panjar biaya perkara
sampai Juli 2015 sejumlah
325.944.440,- dan sudah dikeluarkan sejumlah Rp.243.030.440,sehinga saldo panjar biaya perkara sejumlah Rp.82.914.000,4. Insentif panggilan sebesar 40% dipegang sendiri oleh Jurusita; 5. SPPD/biaya perjalanan dinas sudah habis, sehingga kami melakukan perjalanan dinas memakai dana dari insentif Jurusita; 6. Ada perkara yang belum selesai lebih dari 5 (lima) bulan bahkan lebih 1 (satu) tahun; 7. Mohon acara-acara rakor supaya terjadwal sehingga tidak mengganggu persidangan; C.
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG;
1.
Pansek PA. Giri Menang; 1. Biaya proses dari Rp.50.000,- ke Rp. 60.000,- merupakan hasil Rakor di Gren Legi; 2. Saldo biaya proses sejumlah Rp.37.929.000,- dari 800 perkara dengan system subsidi silang antar perkara yang satu dengan perkara lainnya. 3. Insentif dari Jurusita merupakan keputusan bersama KPTAKPTA Rakor di Bandung;
2.
Ketua PA Giri Menang ; 1. Temuan BPK sejumlah Rp.20.000.000,- sudah diselesaikan; 2. Insentif dari Jurusita, merupakan keihlasan sendiri para jurusita; RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 8 dari 14 hlm).
3. Pengadilan Agama Giri Menang belum ada Mebeler dan Korden;
D.
PENGADILAN AGAMA PRAYA;
1.
Ketua Pengadilan Agama Praya; 1.
Perkara putus lebih dari 5 (lima) bulan disebabkan karena para pihak / Pengacara sering tidak hadir dalam persidangan, sekarang hadir besok tidak hadir, lebih-lebih perkara waris.
2.
Insentif dari para Jurusita/Jurusita Pengganti di pegang oleh Bendahara perkara, dengan besaran sekitar 35%-40%;
3.
Belanja modal sejumlah Rp.40.000.000,- untuk pembelian Server sudah terealisir dan sekarang mendapat dana tambahan (APBNP) dari MARI sejumlah RP.300.000.000,-
4.
Bolehkah ruangan perpustakaan di gabung dengan ruang kerja;
5.
Berkas perkara sudah tidak ada tempatnya, ruangan arsip sudah kepenuhan, mohon penambahan ruangan arsip;
E.
PENGADILAN AGAMA DENPASAR;
1.
KETUA PA DENPASAR: 1. Mohon petunjuk tentang permohonan eksekusi Lelang hak tanggungan yang berada di Bank Muamalat; 2. Dalam perkara Harta Bersama dimana para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat bahwa Harta Bersama tersebut diberikan kepada anak Penggugat dan Tegrugat, kemudian oleh Tergugat (suami) menganggunkan Harta Bersama tersebut di bank tanpa sepengetahuan Penggugat (Isteri), selanjutnya Penggugat (Isteri) melaporkan ke Kantor, mohon petunjuk atas permasalahan tersebut ; 3. Mohon biaya proses diturunkan. 4. Dalam hal menerima tamu perkara kita merujuk SEMA no 03 Tahun 2012;
2.
PANSEK. 1. Untuk
biaya
proses
sejumlah
Rp.60.000,-
berasal
dari
RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 9 dari 14 hlm).
kesepakatan bersama pada waktu Rakor di Hotel Gren Legi, mohon diturunkan; 2. Insentif dari Jurusita/Jurusita Pengganti sebesar 25% /panggilan dipegang oleh Bendahara perkara (Kasir) ; Rapat dischort oleh PANSEK PTA MATARAM dan akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WITA. Rapat dibuka kembali pada pukul 13.30. WITA, dan dilanjutkan dengan pengarahan/Pembinaan oleh : 1.
BAPAK KPTA MATARAM. -. Jangan sampai terjadi duplikasi DIPA. Baik DIPA 01 maupun DIPA 04, misalnya ada biaya konsumsi, sementara Hakim/pegawai setiap hari diberi uang makan/konsumsi terjadi terkesan
hampir sama, jangan sampai
bahwa hakim itu hari sidangnya menggunakan
uang prosesnya sebagai uang makannya. Sementara di DIPA 01 telah tersedia biaya uang makan. Bagaimana cara agar bisa disikapi. -. Kemudian DI DIPA 04, ada
pemberkasan kalau tidak salah Rp.
5.000 per perkara, sehingga jangan juga terkesan DIPA 04 juga digunakan untuk itu kemudian ada uang proses digunakan untuk hal yang sama. Kehati-hatian jangan sampai terulang duplikasi seperti itu. -. Untuk diketahui
bahwa Tim Pengelola Keuangan Biaya Proses
perkara di Pengadilan tingkat pertama tidak ada insentif biaya proses, jangan sampai terulang lagi peristiwa sebagaimana bulanbulan yang terdahulu (lalu). Kita bersama-sama mempertahankan PTA mataram lebih baik dari sebelumnya; -. Perhatikan uang proses, pertanggung jawaban jangan sampai terlena, ATK biaya proses bisa digunakan belanja untuk printer, dan sebagainya sebagai belanja barang. Jangan sampai terjadi duplikasi. Kemudian menyangkut sisa panjar menjadi perhatian, sesuai ketentuan
apabila diberitahukan kepada pihak yang RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 10 dari 14 hlm).
membayar, kalau bisa ada instrument-instrumennya, serahkan ambil di kasir. Jika selama 6 bulan tidak mengambil maka setor ke kas Negara,
Hal ini di tingkat
pengadilan sudah ada teguran
tertulis, jikalau TPM diangkat kalau ada teguran tersebut menjadi hambatan untuk meningkatkan karier. Jika ada cacat cidera seperti ini. Kita sudah mendukung untuk meningkatkan karier tapi kalau ada cacat/cidera gagallah yang bersangkutan. -. Selanjutnya PNBP jangan sampai terlambat melaporkannya, pembukuannya harus tertib, jangan sampai temuan yang sudahsudah terulang kembali. -. Hati-hati terhadap bawahan kita, Jangan sampai terjadi pemalsuan putusan. Hakim pengawas bidang setiap putusan yang keluar di pantau. Panitera ada peluang untuk memalsukan sehingga apabila demikian tertutup jalan pemalsuan dan bagi yang memalsukan tidak ada ampun, zero toleransi. -. Ungkapan KPTA Mataramm, “tidak banyak uang tapi melayani dengan baik”. PTWP di Denpasar mengikuti alur, karena panitia sudah sewa 90 unit. 1 unit untuk 1 kontingen. Tambahan agar masing-masng PA membawa mobil 2 (dua) buah, Penggunaanya PTWP yang mengatur. Altis yang dibawa hendaknya diservis sebelumnya, karena akan digunakan untuk melayani Hakim Agung. Ada 29 PTA tentu memerlukan mobil. Semoga dapat menjadi tuan rumah yang baik. -. Kalau bisa mengupayakan pertemuan untuk gubernur dengan Ketua Mahkamah Agung RI dalam rangka pembentukan PTA Denpasar, guna menuju pembentukan PTA Denpasar; 2.
PANSEK PTA MATARAM -. Ada persoalan di unit kerja kepegawaian, untuk sistem manajemen kepegawaian
melalui
aplikasi
atau
dalam
bentuk
e-doc
kepegawaian yang selama ini kita gunakan aplikasi SIMPEG yang telah lama dikembangkan oleh Badan Peradilan Agama, ternyata RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 11 dari 14 hlm).
saat ini harus dialihkan ke SIKEP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Permasalahannya disini data yang telah diinput di SIMPEG tidak bisa dimigrasi otomatis dari SIMPEG ke SIKEP, jadi harus mengisi/ menginput ulang dari awal data-data pegawai masing-masing satker di aplikasi SIKEP. Disini diminta kepada Pengadilan Agama di wilayah PTA. Mataram harus secepatnya menindaklanjuti hal ini, paling lambat 13 Oktober 2015, kalau bisa sebelum itu, karena jika
terlambat berimbas pada
penundaan pencairan tunjangan remunerasi. -. Persoalan kedua pada penyampaian laporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2014, yang terdiri dari dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama), dokumen Renstra 2010-2014, dokumen RKT Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dokumen PKT Tahun 2014 dan Tahun 2015, dokumen LKjIP Tahun 2014 dan dokumen Renstra 2015-2019. Masih banyak Pengadilan Agama di wilayah PTA Mataram yang masih tidak lengkap mengirimkan dokumen SAKIP tersebut, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka : a. Kaitannya dengan evaluasi SAKIP Pengadilan Tingkat Pertama datelinenya akhir Agustus 2015, untuk itu dimohon kepada satker PA untuk mengirimkan kekurangan dokumen yang belum dikirim paling lambat tanggal 25 Agustus 2015. b. Jadwal pengiriman SAKIP Tahun depan (SAKIP Tahun 2015) : - Pengadilan Tk. Pertama mengirim kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tembusan Badan Urusan Administrasi selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2016 - Pengadilan Tingkat Banding mengirim kepada Badan Urusan Administrasi secara kolektif, selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2016 . - Selain hardcopy dikirm juga soft copy-nya, serta di-upload dalam web masing-masing satker. RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 12 dari 14 hlm).
3.
Drs. H. SARWOHADI, M.H. -. Pertama masalah pengembalian sisa panjar biaya perkara menurut pemeriksaan BPK yang ada di PA ternyata cara penyelesaiannya berbeda-beda. Maka dari itu, mencoba memberikan jalan keluar, yaitu: a) Pertama, begitu perkara diputus, maka buku jurnal ditutup, dan bila masih ada pengembalian biaya perkara dicatat dengan buku sendiri sesuai edaran Mahkamah Agung RI. Ketua Majelis memberitahukan kepada penggugat untuk menanyakan mengambil sisa panjar biaya perkara dengan instrumen. Akan tetapi instrumen belum dapat dijadikan dasar hukum, dasar hukumnya 6 bulan sejak diberitahukan ini., jika belum diambil pada saat itu maka yang bersangkutan diberitahukan ketika mengambil salinan putusan saat itu diberitahukan dengan surat pemberitahuan. Ada SEMA nya cuma multi tafsir. Ada enam orang baca mungkin ada enam pendapat yang beda-beda. Tapi disini kita satukan pikiran untuk disepakati. Kemudian sejak diberitahukan enam bulan, yang bersangkutan tidak
mengambil, maka uang tersebut
disetor ke Negara. Jadi kita sepakati ya jangan ditafsir-tafsir lagi. b) Kedua, masalah PNBP, menurut Peraturan WAKA MA yaitu sejak 1 minggu diterima oleh bendahara penerima disetor ke kas negara, tetapi ada diperbaharui oleh Menteri Keuangan PERMA No. 02 Tahun 2013, hari berikutnya harus disetor ke kas Negara, oleh karena itu menyiasatinya, karena disitu ada kasir, dan
ada bendahara penerima. Mohon kasir tidak
menyetor ke bendahara penerima setiap hari,
karena
bendahara penerima harus menyetor ke kas Negara setiap hari juga, jadi untuk kesepakatan bahwa kasir mengumpulkan selama 1 minggu baru menyetor ke bendahara penerima. RAKOR 20 AGUSTUS 2015 (Hlm 13 dari 14 hlm).
Selanjutnya hari berikutnya bendahara penerima menyetor ke kas Negara. c) Perlu kita seragamkan karena banyak perbedaan-perbedaan yang ditemukan dari hasil pengawasa ke daerah diantaranya : 1) Pemateraian tentang penetapan ikrar talak, hasil survey di seluruh Indonesia tidak bermaterai 2) Bukti surat yang diajukan dipersidangan tidak perlu dilegalisasi. 3) Penomoran surat yang dikeluarkan panitera dalam produk suatu perkara berbeda-beda ada yang menggunakan
,
nomor surat umum,
ada
surat
perkara.
Ini - yang
dibenarkan hanya satu yaitu surat yang berkaitan dengan perkara.
Notulis
1'1""-,
,-
BAIQ NANING SURYATNI, S.T.
RAKOR20 AGUSTUS2015 (Him 14 dar; 14 him).
