UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kode: ST-UAJ-01-10/R2
Tanggal berlaku: 7 Desember 2015
Lembaga Penjaminan Mutu
1
2
Halaman Pengesahan
Nama
Jabatan
Perumusan
Drs. Suharsono, M.Si
Ketua Tim Perumus Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Pemeriksaan
Dr. Clara R.P. Ajisuksmo, M.Sc.
Ketua LPPM
Pengesahan
Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc.
Rektor
Pengendalian
MM. Wahyuni Inderawati S.Si, M.M.
Ketua LPM
Jakarta, 7 Desember 2015
Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc. Rektor
3
TIM PENYUSUN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Penanggungjawab
: Dr. Clara R.P. Ajisuksmo, M.Sc (Ketua LPPM)
Ketua
: Drs. Suharsono, M.Si.
Wakil Ketua
: MM. Wahyuni Inderawati S.Si, M.M.
Sekretaris
: A.M. Dwi Yunti Wibowo
Anggota
: Herman Yosep Sutarno, S.Pd
4
KATA PENGANTAR Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan penyempurnaan dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ada sebelumnya (ST-UAJ-01-10/R1). Penyempurnaan diperlukan khususnya untuk memenuhi ketentuan mengenai standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebagai mana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi yakni darma pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah maupun internal Unika Atma Jaya. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini terdiri dari 8 standar yakni standar standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan Pembiayaan. Semoga Standar ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Unika Atma Jaya, khususnya untuk peningkatan penelitian baik dalam hal jumlah maupun mutu. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini akan senantiasa dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
Jakarta, Nopember 2015 Penyusun
5
DAFTAR ISI
Halaman Judul
1
Lembar Pengesahan
3
Tim Penyusun Standar Pengabdian kepada masyarakat
4
Kata Pengantar
5
Daftar Isi
6
I. Rasional
7
II. Landasan hukum
7
III. Visi - Misi
7
IV. Subyek/pihak yang bertanggung jawab V. Ruang lingkup
10 10
A. Mekanisme Penetapan Standar
11
B. Mekanisme Pelaksanaan Standar
11
C. Mekanisme Pengendalian Standar
12
D. Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan
12
VI. Definisi istilah
12
VII. Dokumen terkait
13
VIII. Pernyataan isi standar
13
A. Standar Hasil
13
B. Standar Isi
14
C. Standar Proses
15
D. Standar Penilaian
17
E. Standar Pelaksana
18
F. Standar Sarana dan Prasarana
19
6
G. Standar Pengelolaan
19
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
21
Tabel Indikator Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
7
24
I. RASIONAL Sebagaimana disebutkan dalam statuta, misi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) adalah menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu darma yang dimaksud adalah darma pengabdian kepada masyarakat. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pengabdian di lingkungan UAJ, perlu disusun Standar Pengabdian kepada masyarakat.
II. LANDASAN HUKUM A. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
III. VISI MISI A. Visi UAJ Universitas mempunyai visi mewujudkan komunitas Pendidikan Tinggi yang unggul dan profesional, dengan didasarkan pada nilai-nilai Katolik yang peduli pada martabat manusia serta kesejahteraan sosial.
8
B.
Misi UAJ a.
Membangun Komunitas Atma Jaya yang semakin kuat dalam iman, persaudaraan sejati, dan budaya kasih;
b.
Mengembangkan komunitas Atma Jaya sebagai kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, serta mempunyai semangat belajar seumur hidup;
c.
Melaksanakan kepemimpinan dan manajemen secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, dan adil;
d.
Meningkatkan perwujudan martabat manusia serta kesejahteraan sosial dengan mengembangkan sikap peduli, solider, plural, dan lebih berpihak kepada yang lemah.
C. Visi Lembaga Penelitian Masyarakat UAJ
dan
Pengabdian
kepada
LPPM menjadi unit akademik berkualitas internasional dalam mengabdikan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pengajaran, pengembangan komunitas, khususnya komunitas kurang mampu di perkotaan, dan kemajuan kualitas hidup manusia umumnya. D. Misi Lembaga Penelitian Masyarakat UAJ
dan
Pengabdian
kepada
1.
Mengembangkan sumber daya pendidikan dan pengajaran di kampus dan masyarakat umumnya melalui penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian dan teknologi terapan.
2.
Mengembangkan unit-unit kajian akademik di lingkungan universitas yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional, regional, dan internasional.
3.
Menghasilkan dan kajian-kajian akademik berkualitas yang memberikan dampak pada kebijakan kampus dan 9
publik, baik internasional.
di
tingkat
lokal,
nasional,
maupun
4.
Mendiseminasikan hasil-hasil melalui seminar, lokakarya, publikasi jurnal, dan media lainnya sehingga mencapai sasaran seluas-luasnya.
5.
Mengembangkan berbagai modul pelatihan untuk mengembangkan tenaga peneliti dan pengabdian masyarakat yang handal dan berkualitas.
6.
Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang profesional, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teruji.
IV. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/ mengembangkan isi standar ini adalah: 1.
Rektor UAJ
2.
Wakil Rektor yang membawahi bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4.
Koodinator Penelitian dan Masyarakat (P2M) di Fakultas
5.
Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pusat lain di bawah LPPM
Pengabdian
kepada
dan Kepala
V. RUANG LINGKUP Standar Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan standar sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal. 10
Standar ini dilengkapi dengan formulir (borang) mengenai isi standar, indikator, dan sasaran mutu. Standar pengabdian kepada masyarakat ini dibagi atas delapan standar, yaitu: 1.
Standar Hasil
2.
Standar Isi
3.
Standar Proses
4.
Standar Penilaian
5.
Standar Pelaksana
6.
Standar Sarana dan Prasarana
7.
Standar Pengelolaan
8.
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
A. Mekanisme Penetapan Standar Penetapan kedelapan standar ini dilandasi oleh peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. B.
Mekanisme Pelaksanaan/Pemenuhan Standar
1.
Wakil Rektor yang membawahi bidang pengabdian kepada masyarakat bersama dengan Ketua LPPM, Kepala Pusat di bawah LPPM, dan Koordinator P2M melakukan sosialiasi isi kedelapan standar penelitian ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2.
Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri.
11
C. Mekanisme Pengendalian Standar 1.
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UAJ dilakukan oleh LPPM berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh LPPM.
2.
Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui pelaksanaan audit internal setiap semester.
D. Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan Hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh LPPM dan LPM menjadi masukan penetapan standar berikutnya dalam rangka peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
VI. DEFINISI ISTILAH Dosen UU No. 14/2005 Pasal 1 Ayat (2)
Pengabdian kepada Masyarakat Permendinkas No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 Ayat (12)
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12
VII. DOKUMEN TERKAIT 9
1.
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT.
2.
PR-UAJ-26-06 Prosedur Pelaksanaan Pengabdian.
3.
Panduan Umum Pengabdian UAJ, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UAJ, 2012.
4.
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan ketentuan Ditjen Dikti .
VIII. PERNYATAAN ISI STANDAR A. Standar Hasil 1.
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.
Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3.
Prioritas pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Pendidikan, Sosial Ekonomi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan nilai inti Unika Atma Jaya terutama tentang nilai Peduli
4.
Kegiatan pengabdian kepada menghasilkan luaran dalam bentuk:
a. artikel popular atau publikasi ilmiah 13
masyarakat
b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan
c. produk/program/modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan
d. publikasi internal dalam bentuk poster setiap kegiatan dan majalah Potret sebagai media komunikasi dengan mitra 5.
Pengabdian kepada masyarakat Unika Atma Jaya memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan Negara, yang meliputi: a. Bidang pendidikan, antara lain: mampu memberikan perubahan dalam metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa. b. Bidang kesehatan antara lain mampu membekali guru sebagai “agen” untuk perubahan perilaku sehat “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat” (PHBS) bagi siswa siswi. c. Bidang sosial ekonomi, antara lain mampu membantu meningkatkan perekonomian mitra dengan berbagai pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi mitra. d. Bidang lingkungan, mampu memberikan contoh perilaku hidup yang peduli terhadap lingkungan misal menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah dan membuat resapan air di sekitar rumah.
B.
Standar Isi 1.
Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2.
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 14
masyarakat. 3.
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4.
Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
C. Standar Proses 1.
Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses perencanaan sampai pelaporan terwujud dalam kewajiban melakukan kegiatan mulai dari pengajuan proposal sampai pelaporan hasil akhir kegiatan beserta laporan keuangan.
2.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 15
3.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
6.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
7.
Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pengabdi masyarakat:
8.
a.
memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b.
memiliki proposal atau rencana kegiatan.
c.
melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan: a.
memiliki laporan kegiatan.
b.
memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur. 16
D. Standar Penilaian 1.
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2.
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3.
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4.
Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu 17
pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5.
E.
Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Standar Pelaksana 1.
Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2.
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3.
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat
4.
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5.
Dosen atau pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan
6.
Ketua tim pelaksana adalah dosen tetap Unika Atma Jaya.
18
F.
Standar Sarana dan Prasarana 1.
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2.
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
3.
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4.
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
G. Standar Pengelolaan 1.
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2.
Unika Atma Jaya memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian.
3.
Unit/Fakultas/ Prodi dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri 19
berkoordinasi dengan LPPM. 4.
LPPM memiliki pusat-pusat yang melaksanakan secara teknis kegiatan penelitian dan pengabdian, salah satunya adalah Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
5.
PPM mengelola kegiatan pengabdian pada masyarakat secara lintas unit/Fakultas/Prodi dengan: a.
merencanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai Renstra UAJ dan Sasaran Mutu pelaksanaan pengabdian UAJ.
b.
melakukan kujungan ke mitra untuk mengevaluasi dan menggali informasi untuk tindak lanjut kegiatan.
c.
membentuk tim pelaksana pengabdian secara lintas unit.
d.
memfasilitasi kebutuhan tim dalam pelaksanaan pengabdian lintas unit antara lain assessment kebutuhan mitra.
e.
memantau dan pengabdian.
f.
memantau hasil program pengabdian pada mitra sebagai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
g.
mengarsip dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian lintas unit.
h.
melaporkan seluruh kegiatan pengabdian sesuai dengan sistem evaluasi internal UAJ (setiap 3 bulan)
i.
melaporkan seluruh kegiatan pengabdian kepada Ketua LPPM setiap akhir tahun.
j.
pengabdian yang dilakukan kerjasama dengan pihak luar seharusnya memiliki dokumen perjanjian kerjasama antara PPM/LPPM dengan 20
mengevaluasi
kegiatan
mitra kerja. 6.
LPPM bertanggungjawab:
a.
mengadministrasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya.
b.
memiliki panduan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. memberikan penghargaan kepada tim pengabdi yang dinilai paling berdampak (bermanfaat) bagi masyarakat
c.
memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
d.
Mendorong pengembangan pengabdian kepada masyarakat baik secara kuntitas maupun kualitas
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan 1.
Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2.
Pendanaan pengabdian kepada perguruan tinggi bersumber dari:
masyarakat
a.
dana pemerintah (kementerian)
maupun
b.
dana internal perguruan tinggi.
c.
dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
d.
dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
3.
daerah
di
pusat
UAJ wajib menyediakan dana pengabdian internal yang dianggarkan oleh Fakultas/Prodi/Unit dan 21
PPM-LPPM. 4.
Mekanisme pendanaan pengabdian yang bersumber dari UAJ mengacu pada ketentuan yang berlaku di UAJ.
5.
Mekanisme pendanaan pengabdian yang bersumber dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta mengacu pada peraturan dari pemberi dana
6.
Pendanaan pengabdian dapat digunakan untuk membiayai :
7.
a.
perencanaan pengabdian termasuk assessment.
b.
tim penyelekssi (penilai) proposal pengabdian lintas unit
c.
pelaksanaan pengabdian
d.
pemantauan dan evaluasi pengabdian
e.
pelaporan hasil pengabdian
UAJ melalui LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian yang digunakan antara lain untuk membiayai : a.
manajemen pengabdian antara lain seleksi/penilaian proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian dan pemilihan hasil pengabdian yang berdampak bagi masyarakat.
b.
peningkatan kapasitas pengabdian
c.
insentif publikasi ilmiah hasil pengabdian.
8.
Anggaran pembiyaan pengabdian harus dibuat sewajar mungkin dengan memperhatikan jumlah maksimal anggaran yang telah diajukan oleh fakultas/prodi/Unit dan PPM-LPPM.
9.
Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam anggaran pengabdian dengan dana internal UAJ meliputi: 22
a.
honorarium pengabdi;
b.
pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;
c.
pengeluaran yang dianggap melanggar etika seperti pemberian hadiah rokok kepada mitra;
d.
Pembelian alat-alat kantor yang tidak habis pakai seperti laptop, printer dan alat perekam.
10. LPPM wajib menginformasikan penawaran hibah pengabdian kepada dekan/kepala pusat untuk disampaikan kepada semua dosen.
23
Tabel Indikator Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) No Urut
Butir Standar
1. PkM
Daftar Pertanyaan
Standar SPMI (Ref)
Dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
Buku 6 Borang Akreditasi Sarjana, butir 6.1.7
RPKM ≥ Rp 1,5 juta
Buku 6 Borang Akreditasi Magister butir 6.2.4, Doktoral butir 6.1.2.4
RPKM > Rp 2,5 juta
Buku 6 Borang Akreditasi Sarjana, butir 7.2.1
Tersedia
RPKM = Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun.
2.
Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. Aspek yang dicakup: 1. Arah dan fokus kegiatan PkM 2. Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM 3. Pola kerja sama dengan pihak luar 4. Pendanaan
24
Sasaran Mutu
No Urut 3.
Butir Standar
Daftar Pertanyaan Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir. Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
Standar SPMI (Ref) Buku 6 Borang Akreditasi Sarjana, butir 7.2.2
Sasaran Mutu NK ≥ 1
NK = Nilai kasar =
4×na 2×nb nc f
Keterangan: na = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri nb = Jumlah PkM dengan biaya luar nc = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen f = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.
25
NK ≥ 6 Buku 6 Borang Akreditasi Magister, butir 7.2.1
NK ≥ 10 Buku 6 Borang Akreditasi Doktoral, butir 7.2.1
No Urut 4.
Butir Standar
Daftar Pertanyaan Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM. PT mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut:
(1) Memiliki agenda PkM jangka panjang.
(2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan. (3) Mengembangkan dan membina jejaring PkM. (4) Mencari berbagai sumber dana PkM
26
Standar SPMI (Ref) Buku 6 Borang Akreditasi Sarjana, butir 7.2.3
Sasaran Mutu Tersedia
