R1 BADAN USAHA l.1LI NF.CIAR<.. REPUBL.1K INDON ESI A Nomor Sifat Lampiran Hal
: S-581/MBU/10/2014 : Penting :: Persetujuan Pengalihan Saham
01 Oktober 2014
Yth. Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) diTempat
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 468/KMK.06/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, dengan ini kami selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ("Perseroan"), memutuskan hal-hal sebagai berikut: I. Menyetujui pengalihan 783.536 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham Negara RI yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 2. Dengan pengalihan sebagaimana dimaksud angka 1, maka Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menjadi sebagai berikut : a. Negara RI sebesar Rp87.060.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh juta rupiah) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan. b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp783.536.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau setara dengan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan. 3. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang benvenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat ini. 4. Direksi Perseroan wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan keputusan ini kepada kami. Demikiafr .../2
GEDI:NO KFMENTER1AN
LANTAI M, IL. MEDAN MERDEKA SFLATAN NO. 13 JAKARTA !MI()
//1,11 ',OM:47Q 17A
'1,111,,
cl-r,
MENTERT BADAN USAHA NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSE OAN (PER ERO) PT PERKEBUNA NUSAN
/ DA LAN ISKAN Tembusan Yth.: 1. Menteri Keuangan; 2. Wakil Menteri BUMN; 3. Sekretaris Kementerian BUMN; 4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis; 5. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis; 6. Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
GEDUNG KEMENTERIAN 13LNIN. LANTA1 \1..11 NICDAN MERDCKA TFI FPCINI
I
I (11'1 ,00:S7_1(1
F L:AT:AN NO). 13 JAKARTA 10110
Menimbang
Mengingat
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA X NOMOR : PTPN X/RUPS/01/X/2014 NOMOR : SK-57/D1.MBU/10/2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR : a. bahwa sesuai surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Perkebunan Nusantara X (Persero) ("Perseroan") Nomor S581/MBU/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Saham, diputuskan bahwa Negara Republik Indonesia mengalihkan 90% (sembilan puluh persen) sahamnya pada Perseroan kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang telah ditindaldanjuti dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas 90% saham Negara RI pada PTPN X kepada PTPN III tertanggal 2 Oktober 2014, Akta Penyimpanan Surat tertanggal 03 Oktober 2014 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Notaris di Jakarta; S.H., b. bahwa untuk memperlancar efektivitas dan memenuhi prinsip good corporate governance dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan dipandang perlu untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan; c. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik yang mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan humf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pam Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X tentang Perubahan Anggaran Dasar. : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 218 Tahun 2014); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2014; 7. Surat Kuasa Menteri BUMN dengan hak substitusi kepada Sdr. Muhamad Zamkhani, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis, Nomor : SKU-163/MBU/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014; 8. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-88/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 jo SK-233/MBU/2013 tanggal 29 April 2013; 9. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara X (yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 18, tanggal 18 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04572.A11.01.02.Tahun 2013, tanggal 6 Februari 2013). MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA X TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KESATU KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: Menyetujui perubahan nama Perseroan dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X menjadi PT Perkebunan Nusantara X. : Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dan pengalihan 90% (sembilan puluh persen) saham Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yakni sebanyak 783.536 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai sementara sebesar Rp783.536.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah). : Nilai sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan nilai sementara sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014, dan untuk selanjutnya nilai def.-miff akan dituangkan dalam keputusan RUPS sesuai hasil valuasi oleh Penilai Independen dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. : Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp870.596.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) oleh para pemegang saham sebagai berikut : 1. Negara Republik Indonesia sebanyak 87.060 (delapan puluh tujuh ribu enam puluh) saham atau selunihnya sebesar Rp87.060.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh juta Rupiah). 2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 783.536 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp783.536.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah). : Menyetujui penetapan klasifikasi saham Seri A dan Seri B pada Perseroan sebagai berikut: a. 1 (satu) saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero); dan -2-
KEENAM
KETUJUH
b. 3.399.999 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Negara Republik Indonesia. : Menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar mengenai hak-hak khusus yang melekat pada saham Seri A dan selanjutnya perubahan terkait dengan kewenangan Direksi Perseroan antara lain untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi dan perbendaharaan, pengadaan, perencanaan dan pengembangan, teknologi informasi, serta sumber daya manusia, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan umum yang telah ditetapkan dan pemegang saham Seri A. : Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), keseluruhan Pasal 5, Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 4, ayat (8) dan ayat (10) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan dalam dan disesuaikan dengan diktum KESATU hingga KEENAM keputusan ini, sehingga Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), keseluruhan Pasal 5, Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 4, ayat (8) dan ayat (10) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bemama "PT Perkebunan Nusantara X" atau disingkat "PTPN X" selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya, Jawa Timur. Modal Pasal 4 1. Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp3.400.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 3.400.000 (tiga juta empat ratus) saham yang terdiri atas : a. 1 (satu) saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan b. 3.399.999 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). 2. Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak 870.596 (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau seluruhnya sebesar Rp870.596.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta Rupiah). 3. 100 % (seratus persen) dan nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp870.596.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta Rupiah). telah disetor penuh oleh pars pemegang saham dengan perincian sebagai berilcut: a. Negara Republik Indonesia sebanyak 87.060 (delapan puluh tujuh ribu enam puluh) saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp87.060.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam puluh juta Rupiah); dan -3-
b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 783.536 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam) saham atau sebesar Rp783.536.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah), yang terdiri dari: a. 1 (satu) saham Seri A atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan b. 783.535 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp783.535.000.000,00 (tujuh rams delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah). Saham Pasal 5 1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: - Saham Seri A; dan - Saham Seri B. 2. Perseroan hanya menerbitkan 1 (satu) Saham Seri A, yakni saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain sebagaimana akan ditetapkan dalam anggaran dasar. 3. Pemegang Saham Seri A mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengusulkan calon Dewan Komisaris dan Direksi; b. mengusulkan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal; c. mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; d. meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. e. mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; f. Menetapkan kebijakan umum terhadap Perseroan dalam bidang sebagai berikut : (i) Bidang Produksi (a) Harmonisasi bidang produksi , energi, persediaan dan sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah produksi; dengan biaya yang efisien. (b) Health, safety and environment (HSE) dengan target zero accident; (c) Pengelolaan Aset Produksi dan fasilitas pendukung. (ii) Bidang Pemasaran Kegiatan perdagangan produksi Barang dan Jasa untuk pasar ekspor maupun dalam negeri; (iii) Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan (a) Akuntansi mengenai standarisasi biaya operasional (OPEX) dan Biaya Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi -4-
dan komponen laporan keuangan Interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akutansi BUMN Perkebunan berbasis International Financial Reporting Standard (IFRS); (b) Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas dan keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen resiko; pendanaan proyek investasi; modal kerja; dan pengelolaan kas/Bank dan treasuri dalam tata kelola valuta asing; (c) Modal kerja; (d) Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, penerbitan obligasi atau instrumentinstrumen pasar modal lainnya. (iv) Bidang Pengadaan (a) Impor Barang dan Jasa yang bersifat strategis; (b) Pengadaan bersama atas barang atau material supporting produksi yang jenisnya sama dan tertentu; (v) Bidang Perencanaan dan Pengembangan (a) Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, teknologi dan peluang pasar. (b) Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus kepada aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi. (vi) Bidang Teknologi Informasi Pengadaan dan Pengembangan Teknologi Informasi (vii) Bidang Sumber Daya Manusia (a) Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi secara ter Integrasi, yang terdiri dari i. Sistem Rekrutmen dan Seleksi ii. Sistem Pengembangan SDM iii. Sistem Manajemen Pengetahuan iv. Sistem Manajemen Kined a v. Sistem Karir dan Suksesi Berdasarkan Talent Management vi. Sistem Retensi vii. Sistem remunerasi; pool) untuk (acceleration (b) Talent management mempersiapkan Pemimpin Strategis (c) Hubungan Industrial (d) Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi (e) Pengembangan sistem informasi 4. Pemegang Saham Seri B merupakan pemegang saham biasa yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebabsebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka -5-
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak 6. yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. 7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum hams tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Pasal 10 10. Anggota Direksi diangkat dan calon yang diusulkan oleh pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi Pasal 11 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka: a. Direksi berwenang untuk: 1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan, Akutansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia Direksi wajib berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A; 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan, hams mendapat persetujuan terlebih dahulu dan Pemegang Saham Seri A. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini hams mendapat persetujuan 8. tertulis dan Dewan Komisaris: a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, dengan nilai pinjaman yang dijamin lebih dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dan jumlah kekayaan bersih Perseroan. b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT),
-6-
Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO). c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; e. Menghapuskan aktiva tetap karena kondisi tertentu, yaitu aktiva tetap yang hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar dari pada nilai ekonomis yang diperoleh dari hasil pemindahtanganan, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mengalihkan aktiva tetap Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih f. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, yang nilainya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. g. Menjadikan jaminan utang aktiva tetap Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, yang nilainya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. h. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk penambahan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan) dan penyertaan modal untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dengan nilai penyertaan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), kecuali dalam hal (i) Perseroan mengalami equitas negatif atau (ii) jumlah tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. i. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan. j. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan. k. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. 1. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. m. Mengangkat dan memberhentikan Selcretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Internal. -7-
10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dan Dewan Komisaris dan persetujuan dan RUPS untuk : a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (bong atau avalist), dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, dengan nilai pinjaman yang dijamin di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau melebihi 20% (dua puluh persen) dan jumlah kekayaan bersih Perseroan, atau dalam hal Perseroan mengalami equitas negatif b. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan. c. Pembelian kembali saham Perseroan (buy back). d. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO). e. Mengalihkan aktiva tetap Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, yang nilainya di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau melebihi 20% (dua puluh persen) dan jumlah kekayaan bersih Perseroan, atau dalam hal Perseroan mengalami equitas negatif f. Menjadikan jaminan utang aktiva tetap Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam 1 (satu) tahun buku, yang nilainya di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau melebihi 20% (dua puluh persen) dan jumlah kekayaan bersih Perseroan, atau dalam hal Perseroan mengalami equitas negatif. g. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk penambahan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan) dan penyertaan modal untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dengan nilai penyertaan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau melebihi 20% (dua puluh persen) dan jumlah kekayaan bersih Perseroan, atau dalam hal Perseroan mengalami equitas negatif. h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau melepaskan penyertaan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan/perusahaan patungan. i. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. j. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan, kecuali penggantian Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan. Dewan Komisaris Pasal 14 11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan calon yang diusulkan oleh pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. -8-
KEDELAPAN : Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat keputusan ini. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta
PARA PEMEGANG SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PEMEGANG SAHAM
TANDA TANGAN
PEMEGANG SAHAM 10% MUHAMAD ZAMKHANI Kuasa Menteri BUMN
TANGGAL
METERAI
TEMPEL 61 , 053406525
7 OK tober 2014
t O. 0
PEMEGANG SAHAM 90% BAGAS ANGKASA Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
7 Oktober 2014
-9-
KEDELAPAN Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat keputusan ini. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta
PARA PEMEGANG SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PEMEGANG SAHAM
TANDA TANGAN
TANGGAL
PEMEGANG SAHAM 10% MUHAMAD ZAMKHANI Kuasa Menteri BUMN 7 Oktober 2014 ...----*
PEMEGANG SAHAM 90% BAGAS ANGKASA Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
NLETERAI
TE/ViPEL
PAUICAL/Lft0/C07. BoOlOSA ,
,..„ I
44063ACF34836524 ,IMO
-....
-9-
ag ff )
7 Oktober 2014
