aililnya suatu perusahaan
berbagai pihak. In. di karenakan banyaknya sis; negatif yang dapat merugikan, tidak hanya bagi debitur dan kreditur. namun juga berdampak buruk bagi sekelompok masyarakat tertentu, seperti distributor, buyer. retailer. negara kehilangan sumber penda patan (dad
se klor pajak), konsumen, dan pada tingkat tertentu menyebabkan lerjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara vmum , kasu5 kepailitan ini akan menimbulkan efek buruk bagi perek.onomian
na sionaJ. Dlundangkannya perubahan alas Undang-Undang Kepailitan telah memberikan terobosan penting dalam dunia usaha dan teori hukum bisni!' di 1ndonesia . Melalui Vndang-Undang Kepailitan ii'll Pengadilan Niaga (Commercial Caurt)-yang mengadili perkara gugatan paiJil - berwenang memutus permohenan pernyataan pail it dengan "pe nundaan kewajiban pembayaran utang". PutuSin pengadilan dengan memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitur terhadap kreditur, telah menyelamatkan suatu peru sahaan benangkutan dari krisis kepailitan. Sebelum ini tidak dikenal dalam undang-undana dan praktik peradilan di Indonesia . Vndang-Undang Kepailitan-dari Foillisement Vefordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217 je. Sib. 1906 No. 348 maupun Perpu No. 1/ 1998 yang akhirnya diletapkan menjadi UU No . 4/1998, dan terakhir di ubah lagi dengan UU No. 37j2004 - di samping mengatur kepailitan, juga mengatur penundaan pembayaran utang debitur, yang dikenal sebagai NPenundaan Kewajiban Pembayaran utang" (PKPU) . Pengaturan ini semacam morato rium/penundaan pembaya(an oleh debitur untuk menghindari terjadinya kepailitan. Buku ini ditulis dengan perpaduan yang kuat antara dos sein dan das solen, antara (ealita dan perkembangan leori hukum bisnis di Indonesia masa kini.
K[NCANA MttNIlDA MlDIA CROUr
ISBN 918-979-8730-64-8
KATA PENGANTAR ..................................................................... .
KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG Rl.. ................. .
KATA SAMBlITAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG NON-YUDISIAL. .......................................................... .
KATA SAMBUTAN GURU BESAR HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO ................................................... .
BAB I PENDAHULUAN...........................................................',
BAB II LEMBAGA KEPAILlTAN ................................................",'
A. Sejarah
Lahirnya Lembaga Kepailitan di Indonesia ........................................................... . B. Tujuan dan Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan dalam Dunia Usaha .............................................. . C. Utang Piutang dalam Dunia Usaha .................... ..
D. Pengaturan Lembaga Kepailitan pada Umumnya .................................................... .. 1. Tentang Perrnohonan 2. 3.
4.
s. dan I lak Pihak Ketiga atas Barta yang ada pada Debitur Pailit ............................................ .
6. Pengadilan Niaga ................................................. 7. Kurator dalam Iial Pailit...................................... BAB III LEMBAGA PENUNDAAN KEWAlIBAN PEMBAYARAN UTANG.................................................. A. Lembaga PKPU dan Penyelesaian Utang.............. 1. Tentang Kepailitan ............................................... 2. Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU........ B. Manfaat PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.............................................. 1. Manfaat Dilihat dari Sisi Ekonomi ..................... 2. Manfaat Dilihat dari Sisi Sosial........................... 3. Manfaat Dilihat dad Sisi Yuridis ......................... BAB IV EFEKTIVITAS PKPU DALAM MENCEGAH KE PAlLITAN .................................................................. A. Alasan Debitur Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Mencegah Kepailitan..................... 1. Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan .................. 2. DebiturTetap Dapat Melangsungkan Kegiatan Usaha ..................................................... 3. PKPU Mempunyai Manfaat Waktu, Ekonomis, dan Yuridis......................................... 4. Alasan Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .................................
B. Tingkat Keberhasilan Debitur dalam Mencegah Kepailitan Melalui Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang {PKPU)................. 1. DebiturTerhindar dari Kepailitan sebagai Akibat dari Tercapainya Perjanjian di Bawah Tangan .................................................. 2. Debitur Terhindar dari Kepailitan sebagai Akibat Terpenuhinya Perjanjian Perdamaian ................. 3. Debitur Pailit sebagai Akibat Gagal Tercapainya Perjanjian Perdamaian .................... xxii
..
41
43
4. Debitur Pailit sebagai Akibat Pembat Perdamaian ......................... ·· ....·....·.. ·· 5. Tingkat Keberhasilan Debitur dalam Mencegah Kepailitan Melalui Pengaj Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....................................
45 45
45
49
C. Efektivitas PKPU dalam Mencegah Ker
56 56
57
57
D. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU .......................................... E. Rangkuman .......................................... ..
