2016 Laporan Tahunan-PKPA
Pusat Kajian dan Perlinduangan Anak (PKPA)
PKPA SAHABAT ANAK, SHARING, CARRING & PROTECTION
[ALAMAT KANTOR] Jln. Abdul Hakim No. 5A Pasar | Setia Budi, Medan, Sumatera Utara, 20132, Telepon: +61-820 0170, Hotline: 821 1117, Fax. +61-8213009, Email:
[email protected],
[email protected]
KATA PENGANTAR Diusia yang ke-20 tahun pada tahun 2016, Pusat Kajian dan Pelindungan Anak (PKPA) konsisten menjalankan mandatnya menjaga anak Indonesia. Pada tahun 2016 PKPA menjalankan 7 issu program utama yaitu Advokasi kebijakan, Layanan bantuan hukum, program pekerja anak, program anak jalanan, penguatan partisipasi anak, program imigran anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Didukung oleh 15 Donors/Sponsorhip, 17 proyek, mengelola dana lebih dari Rp 3,9 Milyar, dan memberi manfaat langsung bagi 10.299 orang (8.782 anak dan 1.517 dewasa). Kami menyadari bahwa pencapaian dan dampak program PKPA perubahan merupakan kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, atas nama lembaga, mewakili seluruh anak-anak dan masyarakat yang telah menerima manfaat program PKPA di Sumatera Utara dan Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada; KINDERNOTHILFE, ACT JAPAN, AVI–CGS, PT. Bank Sumut, BNN, Cifa Italy, Kedutaan Besar Australia di Indonesia, KONSI LSM Indonesia-Ford Foundation, IOM, KEMENKUMHAM RI, KEMENDIKNAS RI, ICCO Coorporation, MM-Netherland, OXFAMIndonesia, dan STAR Foundation UK. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra jaringan yang telah saling mendukung dan melakukan upaya bersama dalam berbagai isu anak. mitra jaringan PKPA antara lain JPA –Sumut, JPA-Siantar, FISIP-UMSU, FH-USU, FISIP-USU, F-Psi USU, Paska Sarajana Hukum-UMA, Univ. Prima Medan, dan UNIMED, LPPM UNIMED, LPPM-UIN SU, Pusat Pengembangan Anak (PPA) di Medan dan Sekitarnya, KPPAN-Nias, JPAI-MM Patners, JARAK-Indonesia, dan Terima kasih pula kepada media partner kami, Medan FM, Kabarmedan.com, RRI Medan, RRI Gunungsitoli, ANTV, TVRI-SUMUT, DAAI TV, dan media massa lainnya baik cetak, elektronik, dan media online. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pemerintah kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Pemerintah kabupaten Karo, Pemerintah Aceh Utara, dan Pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerjasama dalam berbagai kegiatan perlindungan anak. Dan tentunya masih banyak pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan keseluruhan dalam laporan ini namun telah berkonstribusi besar dalam pencapaian hasil proyek dan manfaat kepada anak-anak kita. Semoga kemitraan, kerjasama kedepan dapat terus kita bangun bersama untuk mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak. Kepada seluruh organ organisasi Yayasan PKPA, mulai dari Pembina, Pengawas, Pengurus, dan jajaran Badan Eksekutif, semoga semangat kekeluragaan tetap dapat terjaga dengan baik. Perjuangan kita untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak masih sangat panjang. Diakhir periode jabatan kami sebagai Direktur Eksekutif, kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama periode 2014-2016 banyak kekurangan dan kesalahan selama memimpin Yayasan PKPA. Semoga generasi selanjutnya akan lebih baik dan berintegritas. Salam Hormat
Misran Lubis Direktur Executive
Terima kasih Kepada Donor dan Sponsor PKPA 2016
KEMENDIKNAS
=======================
PKPA Anggota Jaringan
RINGKASAN LAPORAN TAHUN PKPA 2016
I. Pendahuluan Program PKPA tahun 2016 masih mengacu pada PKPA 2016 dalam Angka program strategis PKPA jangka menengah periode Didukung 42 Staf (Laki-laki 2014-2016, yang memprioritaskan pada lima pilar 18 dan Perempuan 24), 3 Theory of Change (ToC). Lima pilar ToC tersebut adalah: Kantor operasional (Medan, 1. Advokasi Pemerintah Sumatera Utara dan Aceh Pinang Baris, dan Nias), 15 untuk memiliki peraturan daerah yang relevan Donors/Sponsorhip, 17 untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak proyek, mengelola dana lebih sesuai dengan konvensi hak anak dari Rp 3,9 Milyar, dan 2. Peningkatan kapasitas Pemerintah dan sektor memberi manfaat langsung swasta dalam perencanaan program dan anggaran yang responsif anak untuk bagi 10.299 orang (8.782 penyelenggaraan perlindungan anak anak dan 1.517 dewasa) 3. Melakukan pemberdayaan Keluarga, masyarakat dan anak untuk terlibat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak 4. Advokasi dan penguatan kapasitas Pemerintah dan masyarakat memenuhi hak-hak anak dalam situasi bencana dan pengungsian 5. Meningkatkan kemampuan PKPA untuk menjadi organisasi berkelanjutan dan efektif dalam pemberdayaan dan pelayanan kepada anak, keluarga dan masyarakat Untuk mencapai tujuan lima pilar ToC yang telah di tetapkan PKPA, maka Badan Eksekutif melakukan merancang project tahun 2016 dan melakukan fundraising untuk mendukung projectproject tersebut. Berikut ini adalah daftar project dan tujuan besar yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan ToC; No Project Tujuan Utama Lokasi Project Donor/Sponsor 1 Program anak Kota Medan, ada Donor utama Dukungan keberlanjutan jalanan di Kota project pendidikan anak jalanan lima area utama dan miskin kota, akses Medan project: Pinang Baris, Kindernothilfe(pemberdayaan dan layanan kesehatan, Amplas, Simalingkar, Germany, perlindungan, partisipasi anak) Jl, Ayahanda, dan dukungan lainnya pengembangan kreatitas Kelampbir V LPPM UNIMED, anak. dan penguatan dan CSR Bank ekonomi keluarga Sumut 2 Program Berbasis Bertujuan untuk Untuk tahun 2016 Donor utama Hak Anak di menciptakan daerah fokus wilayah project Kepulauan Nias layak anak di kepulauan projectnya adalah KindernothilfeNias, sehingga anakkota Gunungsitoli Germany, Stars anak hidup sejahtera dan Kabupaten Nias Foundation, terbebas dari kekerasan Utara Yayasan dan eksploitasi SILOAM-Batam, dukungan lainnya AVI, DAP, CGS
3
Promosi Perlindungan anak online (Child Online Protection) dalam Pencegahan Pedagangan dan Kejahatan Seksual Anak
Pelajar di kota Medan mampu memanfaatkan akses internet dengan sehat dan berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan perdagangan dan eksploitasi seksual anak
Kota Medan, khususnya di lima sekolah mitra yaitu:
4
Layanan dan perlindungan hukum bagi anak korban, pelaku dan saksi pidana
Layanan hukum bagi anak mencakup seluruh wilayah Sumatera Utara, dan khusus pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice fokus di Kabupaten Deli Serdang, Medan dan Kepulauan Nias
5
Meningkatkan komitmen multistakeholders untuk pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus
Anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan perlindungan sesuai Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan sistem Diversi dan pendekatan Restoratif Justice Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional dan daerah untuk responsif hak anak dalam pengembangan program dan anggaran
6
Program pendidikan bagi anak-anak Imigran di Medan, Sumatera Utara
7
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi anak migran dalam kegiatan belajar terutama anak-anak usia sekolah Mengembangkan media KIE untuk pencegahan perdagangan orang
SMK Negeri 9 Medan, SMA Dharma Pancasila, SMP Negeri 9 Medan, MTS Alwasliyah Pasar V Sunggal, dan SD Negeri 066655 Medan
Ada tiga level implementasi projectnya yaitu nasional, provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten Nias
Lokasi di shelter penampungan Imigran di kota Medan
Medan, Nias dan Aceh
dari kedutaan Australia di Jakarta Donor utama MM-Netherland, dan mendapat dukungan dari Binmas Polda Sumut, Dinas Kominfo Kota Medan, dan Persatuan Bhayangkari Sumatera Utara Donor utama dari ACT-Japan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Donor utama Stars Foundation, dalam pelaksanaannya mendapatkan banyak dukungan terutama pada event Konfrensi Nasional Perlindungan Anak, antara lain: Ecpat Indonesia, JARAK, LPSK, GNI, dan Rumah Faye IOM-Indonesia
Kementerian Pendidikan Nasional,
8
9
10
Bisnis dan Hak Anak
Mengembangkan kemitraan antara LSM, Pemerintah, dan Sektor Bisnis untuk pemanfaatan CSR bagi pengembangan program penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Promosi Kebijakan organisasi yang aman bagi anak
khususnya di kalangan pelajar/sekolah Mengembangkan dan mendorong implementasi CRBP (Children Right and Bussines Priniple) di sektor perkebunan kelapa Sawit Meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari lembaga donor, pemerintah dan privat sector kepada LSM yang menerapkan prinsip-prinsip akuntablilitas.
Meningkatnya kesadaran berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak (CPP)
Republik Indonesia Kabupaten Langkat (Langkat Hulu)
ICCO Coorportaion
Medan, Sumatera Utara
Ford Foundationa melalui KONSIL LSM Indonesia
Lokasi seluruh wilayah Indonesia, terutama area mitra Kindernothilfe, KONSIL LSM, WALHI
KindernothilfeGermany
Kerjasama PKPA dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sumatera Bagian Utara untuk program CSR sektor lembaga jasa keuangan
II. Area Proyek Wilayah kerja PKPA di tahun 2016 meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Secara spesifik tersebar 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu; Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Medan, Tanah Karo, dan Kabupaten Deli Serdang.
III. Pencapaian program 2016 3.1 Pencapaian Utama Project Hasil-hasil utama yang dapat disampaikan secara kualitatif selama tahun 2016, berdasarkan project utama antara lain; a)
Program anak jalanan di Kota Medan (pemberdayaan dan partisipasi anak) Bidang pendidikan: 192 anak jalanan dan miskin kota dapat dicegak dari dropout sekolah dengan dukungan biaya pendidikan dan seregam sekolah, 14 anak jalanan yang putus sekolah telah mengikuti sekolah paket A, B, dan C, serta 1 anak mengikut kursus komputer, sebagai alternatif pilihan peningkatan kecakapan hidup. PKPA juga telah bekerjasama dengan 5 sekolah untuk pengembangan sekolah inklusi. Bidang Kesehatan Kerjasama dengan 4 (empat) layanan kesehatan masyarakat milik pemerintah (PUSKESMAS) memudahkan akses layanan kesehatan kepada anak jalanan dan promosi kesehatan diri. Sebanyak 192 anak jalanan dan miskin kota telah menerima promosi kesehatan dan akses pemeriksaaan kesehatan dasar. PKPA juga tetap menjadlin kerjasama dengan satu rumah sakit Bina Kasis sebagai rujukan layanan kesehatan anak yang ada di kawasan terminal pinang baris. Bidang Perlindungan Anak - Adanya sistem perlindungan anak berbasis komunitas dikawasan terminal, melibatkan orangorang dewasa yang ada di kawasan terminal sebagai focal poin dan mitra PKPA - Selama 2016 menangani 2 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kasus hilangnya anak dari sekolah.
Bidang bakat dan kreatifitas Anak Sekolah sepak bola anak (SSB) yang diberinama “SSB Scorpion” merupakan wadah pengembangan bakat yang sangat populer bagi anak jalanan. Sebanyak 40 anak usia 12 – 17 tahun terdaftar sebagai tim sepak bola SSB Scorpion. Karena tidak adanya lapangan sepak bola yang dapat dimanfaatkan SSB Scorpion, maka PKPA bekerjasama dengan Kaveleri TNI untuk penggunaan lapangan sepak bola milik militer ini. Keterbukaaan anak-anak dari TNI menerima kehadiran SSB Scorpion yang mayoritas anak jalanan dan miskin kota menjadikan tim sepak bola ini lebih inklusif. Mereka telah mengikuti berbagai pertandingan persahabatan dan kompetisi di Medan dan Sumatera Utara, termasuk seleksi tim yang diadakan oleh “Danone Cup” setiap tahunnya. Selain sepak bola juga ada kelompok tari, cinematografi, dan teater anak. Pemberdayaan ekonomi keluarga Pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan miskin kota dibagi dalam 3 kelompok, yaitu; kelompok pemula didampingi untuk penguatan kepercayaan dan dukungan individu-individu dengan konsep SHG (Self help group), kelompok kedua didampingi dengan pendekatan kelompok simpan pinjam melalui pendekatan Credit Union (CU) yang bernama “CU Sumber Rezeki”, dan kelompok ketiga adalah kelompok usaha yang di wadahi dengan rumah bisnis disebut Rumah Industri Marjinal (RIM). Sebanyak 91 orang yang didominasi perempuan tergabung dalam group SHG, CU dan RIM. b) Program Berbasis Hak Anak di Kepulauan Nias Advokasi kebijakan daerah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak:
Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah menandatangani kesepakatan dengan Gubernur Sumatera Utara untuk mengembangkan kebijakan, program dan anggaran daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dukungan dan kerjasama PKPA dengan Pemerintah Nias Utara untuk percepatan menuju layak anak adalah; memfasilitasi pembentukan gugus tugas KLA, penyusunan rencana aksi daerah KLA, dan pilot project desa layak anak. Layanan Bantuan Hukum bagi anak dan perempuan: - Membentuk tim diversi dan restoratif justice berbasis kearifan lokal di kota Gunungsitoli, melibatkan lembaga budaya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah, dan lembaga pendidikan. - PKPA-Nias menjadi mitra pendamping anak di persidangan dan menjalankan fungsi Balai Pemasyarakat (BAPAS) bekerjasama dengan Lembaga pemsyarakatan (LAPAS) Gunungsitoli, mengcover 5 Kabupaten/ Kota di kepulauan Nias. Selain mitra LAPAS, PKPA juga menjadi mitra kepolisian dalam pembuatan Laporan Sosial terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum, sebagai pertimbangan dalam proses peradilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kerjasama ini dilakukan karena terbatasnya jumlah dan kemampuan personil LAPAS dan Kepolisian dalam melakukan penelitian sosial kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
-
Selama tahun 2016, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum ditangani PKPA sebanyak 286 anak (152 laki-laki dan 135 perempuan), dan 9 kasus perempuan dewasa.
Penguatan partisipasi anak dan kreatifitas anak: -
-
Memfasilitasi forum anak sebagai wadah partisipasi anak untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Ada dua forum anak yang secara intens didampingi PKPA yaitu FAKOLI (Forum Anak Kota Gunungsitoli), dan FANIRA (Forum Anak Nias Utara). Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias Utara telah menerima keberadaan organisasi anak ini dengan dukungan anggaran, dan keterlibatan mereka dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (MUSREMBANG). Forum anak juga telah menjadi media pengembangan bakat dan kreatifitas anak seperti bakat cinematografi, promosi perlindungan anak oleh anak (child to child educators) dan bakatbakat lainnya.
Program ekonomi kreatif dan pencegahan buruh anak: Mencegah anak bekerja, mendampingi keluarga dalam penguatan ekonomi keluraga, bekerjasama dengan lembaga adat dan budaya, karena kecenderungan masyarakat masih lebih mematuhi “amaidola” (nasehar-nasehat yang didasarkan dari kearifan lokal Nias) dan ayat dari al Kitab guna mencegah pekerja anak dan penarikan buruh anak dan mengintegrasikan mereka kembali ke sekolah c)
Promosi Perlindungan anak online (Child Online Protection) dalam Pencegahan Pedagangan dan Kejahatan Seksual Anak Kejahatan online yang mengancam anak-anak merupakan kejahatan serius saat ini ditengah era digital, dimana 80% masyarakat Indonesia telah aktif menjadi user media sosial dan sebagian besarnya adalah anak-anak. beberapa bentuk kejahatan online yang mengancam anak-anak adalah Bulying, Trafficking, Pornografi, Penculikan, dan penipuan. Secara khusus kejahatan trafficking untuk prostitusi menjadi issu utama karena tingginya kasus kejahatan ini. Melalui program promosi perlindungan anak dari kejahatan online, PKPA telah berhasil menjalin kerjasama dengan sekolah dan pihak-pihak lain, diantaranya: - Terbentuknya komunitas Medan-Child Online Protection (Med-Cop) dari komunitas pelajar, guru, blogger, media online, LSM. - Keterlibatan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Direktorat BINMAS yang akan membentuk Polisi Child Online Protection (Pol-Cop), serta adanya dukungan dari jaringan Internet Baik Sumatera Utara (IBSU). Sedang dalam persiapan kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Warnet Sumatera Utara dengan jumlah anggota 150 pegusaha, akan menjadi media promosi perlindungan anak online pada setiap layar komputer dimasing-masing perusahaan jasa warung internet
d)
Layanan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum - Layanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibagi dalam 3 kategori yaitu anak sebagai pelaku pidana, anak korban dan anak saksi. - Layanan terhadap anak sebagai pelaku pidana dan saksi mengutakan pendekatan diversi untuk tindak kejahatan ringan sesuai dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dengan sistem Diversi dan pendekatan Restoratif Justice. Untuk memperkuat implementasi diversi, maka PKPA memfasilitasi terbentuknya forum diversi di kabupaten Deli Serdang dan merumuskan Standart Operasional Prosedur (SOP) Diversi dengan mengutamakan kondisi sumberdaya daerah. Pembentuk forum diversi dan SOP Diversi telah di sahkan oleh Bupati Deli Serdang, dan sepakati oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembagalembaga kemmasyarakatan. - Layanan bantuan hukum terhadap anak sebagai korban merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak. - Selain layanan langsung kepada anak, PKPA juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjadi bagian pelindung anak dengan melakukan pelatihanpelatihan paralegal dan pelindung anak berbasis masyarakat. Sebagai pilot porject pembentukan perlindungan anak berbasis masyarakat adalah kelurahan Amplas dan Kelurahan Belawan
e) Meningkatkan komitmen multistakeholders untuk pemenuhan hak anak yang
membutuhkan perlindungan khusus
Kegiatan Level nasional, terselenggara Konferensi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) yang merupakan agenda refleksi paska 25 tahun ratifikasi konvensi hak anak di Indonesia. Konferensi dilaksanakan pada tanggal 20-22 November 2016 di J akarta, diikuti 250 peserta, 40 orang speakers yang terbagi dalam 10 panel. Selain forum untuk orang dewasa, Konferensi ini uga menghadiri khusus panel anak, untuk mewadahi aspirasi dan suara anak-anak yang melibatkan hampir 40 peserta. Konfrensi ini melahirkan 2 bentuk rekomendasi, yaitu rekomendasi umum yang dirumuskan oleh forum orang dewasa, dan rekomendasi khusus anak dari forum perwakilan anak. -
- Rekomendasi Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2016
Rekomendasi Umum 1. Perlu dikembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung upaya pembangunan sistem perlindungan anak yang inklusif dan efektif 2. Perlu dibangun mekanisme atau infrastruktur perlindungan yang inklusif dan terpadu yang responsif terhadap perkembangan program perlidungan anak dengan berbagai instrumennya, khususnya membantu koordinasi lintas sektoral dan program 3. Perlu dikembangkan standard-standard praktik perlindungan anak yang dapat diimplementasikan di berbagai sektor dan permasalahan spesifik dalam perlindungan anak 4. Perlu pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung sistem perlindungan anak yang telah ada saat ini 5. Mendorong adanya regulasi dan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan legislatif yang didukung anggaran responsif hak anak 6. Perlu kebijakan penguatan organisasi masyarakat sipil melalui sistem subsidi anggaran dari APBN maupun APBD 7. Perlu keterlibatan dan pemberdayaan sektor industri/bisnis dan swasta lainnya untuk mengambil bagian secara signifikan dalam melindungi anak 8. Perlu pengembangan program-program inovatif yang menjawab kebutuhan perlindungan anak dalam konteks-konteks lokal dan nasional 9. Perlu pengembangan riset-riset inovatif dan relevan secara berkala untuk mendukung upaya monitoring dan evaluasi serta pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak 10. Perlu dibangun sistem data dan informasi terpadu yang membantu pengembangan kebijakan, program intervensi dari tingkat lokal sampai nasional. 11. Perlu dikembangan advokasi yang efektif untuk mendidikan pimpinan daerah, pimpainan partai politik agar lebih menyadari dan memberikan komitmen yang sungguhsungguh dalam perlindungan anak
Rekomendasi Anak 1. Perlindungan khusus untuk anak rentan dan mengalami masalah sosial. 2. Pemerintah memberikan pendidikan bagi anakanak yang berada di lembaga permasyarakatan. 3. Hapuskan hukuman fisik dan bully disekolah. 4. Sediakan layanan informasi kesehatan reproduksi untuk remaja untuk pencegahan pernikahan dini. 5. Pemerintah masyarakat dan keluarga wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan formal dan non formal. 6. Kesetaraan akses untuk semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus
- Pada level provinsi, kegiatan merumuskan pedoman penyusunan program dan anggaran daerah yang responsif anak. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , ditambah dengan perwakilan LSM dan akademisi. Adanya pedoman perumusan program dan anggaran yang
responsif anak, diharapkan akan membantuk para pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk melihat kepentingan anak dalam perencanaan pembangunan daerah. f) Program pendidikan bagi anak-anak Imigran di Medan, Sumatera Utara Sumatera Utara, khususnya Kota Medan menjadi salah satu daerah penampung sementara (transit) para imigran yang akan mencari suaka ke negara-negara tujuan seperti Australia. Diantara para imigran terdapat sejumlah anak-anak, mereka harus menunggu dalam waktu lama dan tidak dapat dipastikan kapan mendapatkan status sebagai pengungsi atau status lainnya dari pihak berwenang UNHCR. Selama berada didalam penampungan, baik di IDC Belawan maupun shelter, anak-anak tidak mendapatkan layanan pendidikan. Oleh karena itu melalui kerjasama PKPA dan IOM selama tahun 2016 telah melayani 93 anak dan 10 orang dewasa, tersebar di 3 lokasi rumah shelter yaitu Braspati, Cendana, dan Lestari. Program layanan yang diberikan adalah konsep homeschooling. g)
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Mengembangkan media KIE untuk pencegahan perdagangan orang khususnya di kalangan pelajar/sekolah. Project dukungan dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia ini di lakukan di 3 wilayah yaitu; Medan, Nias , dan Banda Aceh. Target yang dicapai lebih dari 6000 pelajar mendapatkan informasi dan mampu melakukan pencegahan dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Media KIE yang dikembangkan adalah film pendek, pendidik sebaya, poster, dan majalah-majalah dinding.
h)
Project Bisnis dan Hak Anak Project ini merupakan issu baru bagi PKPA, meski PKPA telah memiliki pengalaman dalam issu bruuh anak, namun hubungan antara anak khususnya buruh anak dengan sektor bisnis merupakan pendekatan yang baru. Mengadopsi dari konsep CRBP (Children Right and Bussines Priniple) yang telah dikembangkan oleh unicef dan Save the Children, project ini memilih intervensi bisnis khusus di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat. Pemilihan sektor perkebunan kelapa sawit, karena keterlibatan anak pada sektor perkebunan sangat tinggi dan perkebunan kelapa sawit merupakan industri primodona di Sumatera Utara. Project ini belum selesai pada akhir tahun 2016, karena masih akan berlanjut hingga Mei 2017. Pada pertengahan waktu implementasi project, pencapaian telah sampai pada draft CRBP sektor perkebunan kelapa sawit yang disusun secara partisipatif melibatkan pelaku usaha perkebunan, unicef, dan pemerintah kabupaten Langkat. Sebelum proses penyusunan Toolkits CRBP dilakukan, terlebih dahulu dilakukan baseline survey untuk mengetahui pendapat masyarakat disekitar perkebunan termasuk kelompok anak.
i) Mengembangkan kemitraan antara LSM, Pemerintah, dan Sektor Bisnis untuk pemanfaatan CSR bagi pengembangan program penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan PKPA sebagai host implementasi project KONSIL LSM Indonesia di Sumatera Utara, dan melibatkan seluruh anggota KONSIL di Sumatera Utara yaitu Bitra Indonesia, Perkumpulan Sada
Ahmo, Perkupulan HAPSARI, Yayasan KKSP, dan Yayasan Holiana’a. Namun keberadaan yayasan Holiana’a yang berbasis di Nias, maka sangat sulit untuk terlibat secara aktif. Untuk mengembangkan sebuah konsep kemitraan strategis di daerah antara LSM, Pemerintah, dan Sektor Bisnis, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah; - advokasi Peraturan Daerah Sumatera Utara tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang disebut juga dengan CSR. Rancangan Peraturan Daerah telah disampaikan kepada DPRD Sumatera Utara, dan telah dilakukan pembahasan bersama antara LSM, Sektor Bisnis, Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif). Namun peraturan daerah ini belum mendapatkan pengesahan, dan prosesnya masih dalam program legislasi daerah di DPRD Sumatera Utara. - Terselenggaranya 2 kali forum dialog dengan 6 perusahaan yaitu; PT Angkasa Pura II, PT Bank SUMUT, PT Bank Mestika, APINDO, The Body Shop dan Tupperware Indonesia. Terbukanya forum dialog antara sektor bisnis dengan LSM anggota KONSIL ini menjadi langkah awal untuk menjajagi kesempatan kerjasama program yang berkelanjutan. - Project ini masih akan berlanjut hingga tahun 2017 dan proses penjajakan kerjasama melalui forum dialog masih sangat terbuka untuk dilakukan. j)
Promosi Kebijakan organisasi yang aman bagi anak Promosi kebijakan dan prosedur perlindungan anak atau CPP tidak hanya dilakukan untuk organisasi yang bekerja langsung dengan anak-anak. Tetapi semua lembaga yang bekerja untuk masyarakat akan memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung dengan anak-anak. beberapa pencapaian promosi CPP adalah: - Menguatkan lembaga mitra Kindernothilfe (KNH) di Indonesia yaitu KDM-Bekasi, AMURT-Semarang, PRY-Yogyakarta, Ecpat-Jakarta, dan MAMRE-Pematang Siantar. Penguatan ini dilakukan melalui workshop Module-3 tentang refleksi dan pertukaran pengalaman tentang hal-hal yang dibutuhkan dan penting untuk sebuah Sistem Perlindungan Anak yang efektif. - Promosi CPP juga telah diterima sebagai bagian dari kebijakan organisasi jaringan lainnya yaitu Konsil LSM Indonesia, WALHI-Indonesia, Caritas Keuskupan Sibolga-Nias, dan CDRM Nomensen.
3.2 Capaian penerima manfaat 2016 Penerima manfaat program PKPA dibagi dalam dua kategori yaitu, penerima manfaat dampingan dan penerima manfaat non-pendampingan. Penerima manfaat Pendampingan merupakan jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari program/layanan yang diberikan PKPA, yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan lamanya durasi projek atau mandat yang diberikan. Sementara pengertian penerima manfaat non-pendampingan adalah jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari project/ layanan jasa yang diberikan PKPA, namun tidak didampingi secara berkelanjutan, hanya 1 kali pertemuan. Total penerima manfaat program PKPA dari dua kategori diatas adalah 10.299 orang. penerima manfaat langsung yang dilakukan pendampingan secara reguler berjumlah 3.890 orang, dan yang non-pendampingan 6.409 orang. Penerima manfaat langsung kategori pendampingan, dapat terdiri dari 3.121 anak, dan 769 orang dewasa. Untuk penerima manfaat anak dibagi dalam 5 jenis kegiatan: NO
Layanan Kegiatan untuk Anak
Jumlah (sex) Laki-Laki
Perempuan
1
Layanan anak imigran
46
47
2
1.036
1.217
3
Pemberdayaan dan Partisipasi Anak Program Anak Jalanan
154
96
4
Program Pekerja Anak
30
20
5
Layanan Hukum
205
177
1.471
1.557
Jumlah
3.3 PKPA dan Jaringan Sepanjang tahun 2016 PKPA juga membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga untuk memperkuat advokasi dan sistem perlindungan anak, terutama pada level lokal. Di skala lokal antara lain; Respon bersama gempa Pidie Jaya-Aceh bersama jaringan Rumah Belajar Harmoni Kebencanaan (RBHK) yang merupakan jaringan nasional nasional OXFAM-Idnonesia, Jaringan Perlindungan Anak Sumatera Utara (JPA-Sumut), dan kerjsama dengan sejumlah Perguruan Tinggi seperti USU, UMSU, UNIV. PRIMA MEDAN, UMA, UIN Sumatera Utara dan UNIMED. Di skala nasional PKPA tetap memperkuat jaringan dan kemitraan dengan JPAI-Jakarta, JPAI-MM Patners, INFID, Ecpat-Indonesia, JARAK-Indonesia, KONSIL LSM Indonesia, dan WALHI. Di skala Internasional pula, PKPA sepanjang tahun 2015, membangun jaringan dengan Regional Patner Stars Foundation, AVI-Australia, EDF for EFA-Japan dan Mercy Relief-Singapore serta aktif kembali di jaringan CRIN.
3.4 Laporan Keuangan dan Sumber Pendanaan Dari rencana anggaran lembaga tahun 2016 sebesar Rp. 2.318.904.000,- namun selama periode Januari-Desember 2016 PKPA mendapatkan komitmen pendanaan dari para donor sebesar Rp. 4.350.780.493 dengan jumlah
dana yang telah diterima sebesar Rp. 3.922.100.376 . Sebagai dana yang program yang telah komitmen akan diterima pada periode 2017 karena kegiatan project masih akan berlangsung antara bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Berikut ini adalah sumber pendanaan PKPA selama 2016: Pendanaan tersebut bersumber dari 12 lembaga donor/sponsor baik donor internasional, pemerintah Indonesia, dan sektor bisnis. Berikut ini adalah matrik perbandingan penerimaan anggaran proyek dari beberapa sumber donor/sponsorship: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Donor/Sponsor
Lokasi Project
Act Japan Medan dan Deli Serdang Bank SUMUT Medan Cifa Nias ICCO Coorporation Langkat IOM Medan KEMENDIKBUD RI Medan, Nias, dan Aceh KEMENKUMHAM RI Medan KINDERNOTHILFE Medan dan Nias KONSIL LSM-FF Medan-Sumatera Utara MM-Netherland Medan Star Foundation Medan, Nias dan Jakarta PKBI (sisa dana project) Total
Nilai MOU (Komitmen) 271.999.800 206.538.000 514.030.000 116.400.000 180.000.000 90.670.000 1.954.806.375 86.500.000 210.300.000 688.150.000 31.386.318 4.350.780.493
Penerimaan dan Realiasi 272.758.800 206.538.000 8.934.271 453.297.562 74.205.000 180.000.000 83.025.600 1.676.660.675 32.581.700 215.169.075 688.543.375 30.386.318 3.922.100.376
Perbandingan sumber pendanaan proyek PKPA ini menggambarkan adanya varsiasi, dan termasuk masuknya sektor bisnis sebagai sumber pendanaan. PKPA sejak tahun 2014 mulai mendorong peran sektor bisnis melalui skema program CSR dapat berkonstriibusi pada program perlindungan anak yang berkelanjutan.
IV. Tantangan kerja-kerja Perlindungan Anak a) Harapan yang semakin besar terhadap kehadiran organisasi masyarakat sipil dalam setiap masalah anak yang semakin kompleks, menjadi tantangan besar saat ini bagi PKPA. Kesenjangan atau gap antara tingkat masalah yang dihadapi anak-anak terutama kekerasan, buruh anak, anak jalanan, trafficking anak, prostitusi anak, anak yang berkonflik dengan hukum dan situasi resiko lainnya semakin tinggi, namun belum di imbangi dengan peningkatan
kapasitas lembaga nergara, anggaran yang responsif anak untuk mendukung implementasi regulasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. b) Penerapan sistem perlindungan anak (SPA) bagi anak korban dan anak yang konflik dengan hukum, masih sulit di laksanakan sesuai kebutuhan layanan kepada anak karena tidak tersedianya fasilitas yang memadai di lembaga pemangku kepentingan, seperti kepolisian untuk ruang mediasi dan diversi, dipemerintahan untuk shelter bagi anak korban, dan rehabilitasi sosial bagi anak yang telah berhasil dilakukan diversi. c) Kejahatan online terhadap anak menjadi tantangan tersendiri yang semakin serius, dan diperkukan komitmen yang kuat dari pemerintah, jasa provader, pengusaha warung internet, lembaga pendidikan dan keluarga, untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengaturan penggunaan “gedget” pada anak. V. Rencana kedepan PKPA melalui rapat kerja tahunan 2016, telah menyusun rencana strategis progarm jangka menengah untuk periode 2017-2019. Rancangan program strategis dengan menggunakan pendekatan teori perubahan “teory of change”. Skema teori perubahan ini dirancang untuk memandu PKPA dan pemangku kepentingan lainnya di Sumatera Utara secara khusus menuju pemenuhan hak dan perlindungan anak yang holistik. PKPA menetapkan ....issu strategis: 1. Pengarus utamaan hak anak dalam kebijakan perlindungan anak 2. Intervensi sektor swasta dalam program dan kebijakan perlindungan anak 3. pencegahan kekerasan terhadap anak 4. database staff dan kontrol kinerja staf 5. managemen capacity building untuk staff 6. mobilisasi sumber daya PKPA 7. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi Untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, sangat penting bagi PKPA untuk memperkuat fundraising untuk keberlanjutan keuangan dan sumberdaya dengan strategi-strategi yang inovatif. Selain fundraising internasional, PKPA mengembangkan fundraising lokal pendekatan pada sektor bisnis, mobilisasi sumberdaya internal dan meningkatkan partisipasi publik.
VI. Penutup Ringkasan laporan tahunan PKPA ini dibuat merupakan bagian dari komitmen PKPA menerapkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Kami terbuka bagi para pihak yang ingin mengklarifkasi, memberikan masukan, dan ingin melakukan kemitraan dengan PKPA untuk kedepan.
Medan, 31 Desember 2016
Misran Lubis Direktur Eksekutif
