Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
INDIKASI BELUM SIAPNYA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PENGELOLAAN AIR TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN) Puji Pratiknyo. Jurusan Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta
ABSTRACT Since implementation of territory autonomy law 1999, on role in decentralization foundation have been formed and composed province territory, regency territory and town teritorry which have an authority to arrange locally citizens needed based on citizens aspirations. To groundwater management should be based on a groundwater basin region and subsurface water management in an region handled by bupati/walikota. Management of groundwater basin which its spread crossing provinces or districts/towns is handled by governor or bupati/walikota base on agreement bupati/walikota with coordination supported and facilitated of governor. Kabupaten/kota must prepare human resources to groundwater management appropriate with field will be handled. Unpreparation in human resources to groundwater management will be affected in decreases of groundwater quality. In Gowa regency, the preparation in human resources to groundwater management is not yet ready, its indicated by no person which master in groundwater science and uncorrected the technically content of groundwater drilling permit letter.
Sari Sejak diimplementasikannya Undang Undang otonomi daerah Tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan azas desentralisai, maka dibentuk dan disusunlah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengelolaan air tanah harus berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan pengelolaan air bawah tanah yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota. Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh masing-masing gubernur atau bupati/walikota berdasarkan kesepakatan bupati/walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi dari gubernur.
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
Semestinya daerah kabupaten/kota mempersiapkan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan air tanah sesuai dengan bidang keahlian yang ditanganinya. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan air bawah tanah akan berdampak pada penurunan mutu air tanah. Di kabupaten Gowa, belum siapnya sumber daya manusia dalam pengelolaan air bawah tanah diindikasikan dengan tidak adanya tenaga ahli di bidang air tanah dan isi Surat Izin Melakukan Pengeboran Air Tanah yang secara teknis tidak tepat. Pendahuluan Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, pemerintah daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai berbenah menyesuaikan diri dengan apa yang tersirat dalam undang-undang tersebut demi tercapainya maksud dan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, pemerintah juga menerbitkan undang-undang atau peraturan sebagai kelanjutannya untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah yang lebih rinci mengenai apa yang ada pada Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999. Akibatnya, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dalam rangka mengimplementasikan undang-undang maupun peraturan tersebut. Salah satu peraturan pemerintah yang merupakan kelanjutan dari Undang- Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pada pasal 6 ayat (5) disebutkan bahwa bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota. Dalam rangka melaksankan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tentunya melakukan langkah persiapan. Persiapan tersebut membutuhkan berbagai upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang bertujuan melancarkan jalannya proses pengelolaan air tanah yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang telah diberlakukan. Oleh karena keterbasan waktu, tentunya banyak hal yang belum bisa dipersiapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang berlaku. Melakukan penelitian tentang kesiapan pemerintah daerah kabupaten/kota dinilai perlu dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah pusat dalam pengelolaan air tanah. Alasan kenapa Kabupaten Gowa dijadikan sebagai daerah penelitian adalah bahwa Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah kabupaten yang ada di Provinsi Selawesi Selatan, yang merupakan salah satu provinsi andalan di bidang pertanian. Di mana kebutuhan akan air di wilayah tersebut sangat tinggi untuk keperluan air minum dan irigasi. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah semestinya sedini mungkin dilaksanakan di kabupaten ini demi terjaminnya kelangsungan kehidupan manusia dan peningkatan produksi di bidang pertanian.
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
Untuk dapat turut membantu pelakasanaan undang-undang dan peraturan pemerintah, perlu diketahui kendala apa saja yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa telah atau belum siap melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan air tanah sehingga dapat dilakukan langkah konkrit dalam penyelesaiannya. Tinjauan Pustaka Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 telah diterbikan dan disebarluaskan untuk diimplementasikan di semua wilayah Negara Republik Indonesia pada tingkat Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 berisikan 3 undang-undang yaitu: a. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. b. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bab IV pasal 7 ayat (2) tersirat bahwa kewenangan daerah antara lain menyangkut tentang pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam, dan konservasi. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 adalah tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Dalam keputusan menteri antara lain dibahas tentang Asas dan Landasan Pengelolaan Air Tanah, Pengelolaan Air Tanah serta Pedoman Teknisnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 adalah tentang Air Tanah. Dalam peraturan ini, dibahas antara lain tentang Landasan Pengelolaan Air Tanah, Pengelolaan Air Tanah, Perizinan, dan Sistem Informasi Air Tanah. Geologi Lembar Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, dibuat oleh Rab Sukamto (1990), diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Pada peta tersebut, digambarkan kondisi geologi daerah Sulawesi Selatan, antara lain batuan penyusun, nama formasinya, stratigrafi serta struktur geologinya. Peta Cekungan Air Tanah Indonesia, Lembar VIII-Makassar dan Sebagian Lembar IV Manado berskala 1:1.000.000, dibuat oleh Haryadi Tirtomihardjo dan Hendri Setiadi, di terbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenederal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan. Pada peta tersebut digambarkan cekungan air tanah yang ada di Pulau Sulawesi, baik wilayahnya serta potensi air tanahnya. Metode Penelitian Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan maka metode yang penulis anggap tepat diterapkan adalah dengan melakukan tahap penelitian sebagai berikut:
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
a. Studi pustaka untuk mengetahui kondisi secara umum Kabupaten Gowa, baik kondisi administrasi, geologi dan hidrogeologinya, khususnya cekungan air tanahnya. b. Penelitian lapangan dengan melakukan kunjungan ke instansi yang terkait dengan bidang pengelolaan air tanah untuk melakukan wawancara dengan aparat yang membidangi pengelolaan air tanah dan masyarakat pengguna air tanah serta mengambil data yang terkait dengan pengelolaan air tanah, c. Melakukan analisa terhadap hasil studi pustaka dan penelitian di lapangan serta menarik kesimpulan. Hasil dan Pembahasan Kabupaten Gowa terletak di sebelah tenggara Kodya Ujung Pandang. Kabupaten ini termasuk dalam wilayah bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berdasarkann topografinya, di wilayah ini membentang pegunungan vulkanik dan perbukitan denudasional. Lereng yang mendominasi di daerah ini adalah 25-40% dengan ketinggian di atas 300 m dpal dan lereng 15-25% dengan ketinggian di atas 100 m dpal. (Gambar 1: Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan). Gunung yang ada di Kabupaten ini adalah Gunung Lompobattang dengan ketinggian 2871 meter dpal. Sungai yang mengalir antara lain Sungai Tangka, Sungai Tamanroya, Sungai Allo, Sungai Pappo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Biringkapang. Sungai-sungai tersebut sebagian besar mengalir ke Selat Makasar. Batuan penyusun yang dominan di Kabupaten Gowa berupa batuan gunung api yang bersifat menengah dan basa. Batuan ini terdiri dari breksi volkanik, lava, lava bantal, tuf, konglomerat berselingan dengan sedimen laut dan batugamping. Air tanah Kabupaten Gowa ada dalam cekungan air tanah Gowa dengan jumlah imbuhan air tanah bebas sebanyak 332 juta meter kubik per tahun dan jumlah air tanah tertekan sebanyak 2 juta meter kubik per tahun (Gambar 2: Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan).
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
Gambar 1. Peta Adminstrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambar 2. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian di lapangan melalui wawancara terhadap aparat instansi pengelola air tanah di daerah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota serta dengan melihat dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten / kota menunjukkan adanya data sebagai berikut: 1. Masih ada kontroversi pembagian kewenangan dalam pengelolaan air tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini dikarenakan aturan yang ada secara substansial masih lemah, sehingga seakan-akan terjadi perebutan kewenangan pengelolaan air tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Belum ada sumber daya manusia yang menangani bidang pengelolaan air tanah yang dinilai mempunyai latar belakang ilmu kebumian khususnya ilmu air tanah. Sumber daya manusia yang menangani pengelolaan air tanah dilakukan oleh tenaga dengan latar belakang pendidikan sosial yang relatif tidak mengetahui ilmu air tanah. 3. Belum tepatnya substansi teknis isi Surat Izin Pengeboran Air Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa (Gambar 3, 4, 5, dan 6: foto Surat Izin Pengeboran Air Tanah). Dalam Surat Izin Pengeboran Air Tanah tertulis bahwa total kedalaman konstruksi sumur lebih besar dari kedalaman rencana sumurnya. Hal tersebut menunjukkan
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
bahwa pemberi izin belum memahami masalah air tanah dan konstruksi sumur pemboran air tanah. Seharusnya total rencana kedalaman sumur harus sama dengan total rencana kedalaman konstruksinya.
Gambar 3. Foto surat izin pengeboran air tanah. Kedalaman konstruksi (150 meter) lebih besar dari pada rencana kedalaman sumur (100 meter)
Gambar 4 : Foto surat izin pengeboran air tanah. Kedalaman konstruksi (150 meter) lebih besar dari pada rencana kedalaman sumur (100 meter)
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
Gambar 5. Foto surat izin pengeboran air tanah. Kedalaman konstruksi (240 meter) lebih besar dari pada rencana kedalaman sumur (160 meter)
Gambar 6. Foto surat izin pengeboran air tanah. Kedalaman konstruksi (150 meter) lebih besar dari pada rencana kedalaman sumur (100 meter) Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan adanya indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa belum siap melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan air tanah secara menyeluruh, indikasi tersebut antara lain diketahui dengan kenyataan di lapangan bahwa: Pemerintah daerah belum melakukan pengadaan sumber daya manusia yang mempunyai latar belekang pendidikan yang sesuai untuk menangani pengelolaan air tanah di daerahnya. Materi Surat Izin Pengeboran Air Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten secara substansi teknis salah dan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Daftar Pustaka Anonim. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sejahtera Mandiri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2000. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Presiden Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 3, No. 2, Juli 2010
Sukamto, Rab. 1990. Geologi Lembar Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Departemen Pertambangan dan Energi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral,Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Tirtomihardjo, Haryadi dan Setiadi, Hendri. Peta Cekungan Air Tanah Indonesia, Lembar VIII-Makassar dan Sebagian Lembar IV Manado, Skala 1:1.000.000. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenederal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.
