P U T U S A N: Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : FELLY ANGGRAINI, yang beralamat di Jalan Kebon Pring Nomor 37/4 Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada : R. PANDJI AMIARSA, S.H., M.H., M. IKSAN SETIADI, S.H., dan NUGRAHA, S.H.,M.Ag., Advokat yang berkantor di Firma HSP & Associates yang beralamat di Jalan Kalibaru Selatan Nomor 3 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015 ; Sebagai Pembanding, semula Pelawan ;
M e l a w a n:
1. NY.TIEN SURYANI, yang beralamat di jalan Suryani Indah No.7 Rt.002 Rw.10 Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Warung Muncung Kota Bandung, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Dra. RISMA SITUMORANG,SH.MH, CHRISTIN NHAZZIA AGUSTINE, S.H., IDA YANTI SITUMORANG, S.H., dan DEBBY ASTUTI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
Hukum
RISMA
SITUMORANG
&
PARTNERS
beralamat di Jl. Antara No.45 A Pasar Baru Jakarta Pusat berdasarkan
Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Januari
2015; Sebagai Terbanding I, semula Terlawan I ; 2. HIDAYAT TANDA PRANATA,
(dahulu TAN TJOEN HIE) yang
beralamat di Jalan Kebon Pring Nomor 37/4 Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon, yang dalam perkara ini memberi
Halamanl 1 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
kuasa kepada Dr. J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H.,M.H., H. DOSE HUDAYA, S.E.,S.H.,M.H., MARHENDI, S.H., M.H., dan FERRY, S.E.,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara Dr. J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H.,M.H., & PARTNER beralamat di Jl. Perjuangan Kav. Cimanuk B9 Cirebon, berdasrkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2015 ; Sebagai Terbanding II, semula Terlawan II ; Dan : AHLI WARIS TJANDRA GUNAWAN, yaitu : a. Ny. JOHANA, beralamat di Jalan Kebon Pring No.37/4 Cirebon, Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon; b. Ny.LAY KIAUW TJOE, TUAN DAVID TANDA PRANATA< YENY TANDA PRANATA, adalah
ahli
waris dari
KRISMANTO TANDA PRANATA , bralamat di Komplek Taman Wahidin C2/Kav 27 Cirebon ; c.
IR.SUHARSONO TANDA PRANATA, beralamat di Jalan Sadewa No.36 Bandung ;
d. THOMAS SUHERMAN TANDA PRANATA, beralamat di Jalan Bojong Raya D/19 Bandung ; e. Ny.SUBIANTI
TEDJA,
TEDY
SUGIONO
TANDA
PRANATA, LINDA FRANSISKA TANDA PRANATA, LISA TANDA PRANATA
Ahli waris dari HANDOKO TANDA
PRANATA, beralamat di Jalan Kesambi No.66 Cirebon, Kesemua ahli waris Tjandra Gunawan ; Sebagai
Turut
Terbanding,
semula
Turut
Terlawan ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 September 2015 Nomor : 385/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
Halamanl 2 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN.CN, tanggal 03 Juni 2015 berikut surat surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 62/PDT.PLW/2014/ PN.CN, tanggal 03 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ( kwaad opposant ) ;
-
Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.641.000,(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN.CBN, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015, Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN. CN, tanggal 03 Juni 2015 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN.CBN, Jo Nomor : 597 /PDT /DEL /2015 /PN.BDG yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Bandung, pengajuan permohonan banding oleh
Pengadilan Negeri
Kuasa Hukum Pembanding
semula Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut masing-masing kepada Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 13 Juli 2015, dan Kepada Terbanding II/Terlawan II serta kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan pada tanggal 08 Juli 2015 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 30 Juni 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Halamanl 3 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
para pihak yang berperkara pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 04 Agustus 2015 secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II/Terlawan II, dan Tururt Terbanding/Turut Terlawan berdasarkan surat keterangan tertanggal 21 Agustus 2015, Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN. CBN, yang ditandatangani oleh H. SUSTRISNO BARDI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tidak menyerahkan kontra memori banding dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 62/PDT.PLW/2014/PN.CBN, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Juli 2015 telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding/Pelawan dan kepada Terbanding II/Terlawan II. Sedangkan kepada Terbanding I/Terlawan I dan kepada Turut Terbanding/Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan surat Nomor : 62/PDT. PLW/2014/PN.CBN, Jo Nomor : 689/PDT/DEL/2015/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, namun demikian baik Terbanding I/Terlawan I, dan Turut Terbanding/Turut Terlawan selama
tenggang
waktu
yang
diberikan
oleh
Undang-undang
tidak
menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Pengadilan Negeri
Cirerbon,
sebagaiman
sesusai
dengan
Menggunakan Haknya Untuk Mempelajari Berkas
Surat
Keterangan
Tidak
(Inzage) Nomor : 62/
PDT.PLW/2014/PN. CBN, tanggal 21 Agustus 2015 yang ditangatangani oleh H. SUTRISNO BARDI,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cirebon ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
kuasa
hukum
Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang………………….
Halamanl 4 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut : Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: A. Bahwa pertimbangan hukum majelis pada halaman 22 terhadap tuntutan provisi angka 1 Pelawan/Pembanding menyatakan bahwa terhadap Surat Pernyataan Penanggungan Utang atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA dan Surat Pernyataan Pengakuan Utang, semuanya itu adalah hak dari kedua belah pihak yang bersangkutan yang membuat perikatan dan pihak ketiga tidak mempunyai hak apapun. Menurut PEMBANDING/PELAWAN : 1. bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru menafsirkan kedudukan Pihak Ketiga sebagai Pelawan yang disebutkan tidak mempunyai hak apapun; 2. Bahwa Pihak Ketiga sangat berkepentingan dengan Objek yang akan di Eksekusi karena Pembanding selaku Pihak Ketiga mempunyai Hak atas Objek yang akan di Eksekusi tersebut, Objek yang akan di Eksekusi adalah juga melekat milik pihak ketiga (Pembanding) sebagaimana bukti yang telah diajukan dengan Kode Bukti P-13 Akta Nikah, yang mana antara Pembanding dengan Terbanding II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Januari 1979; 3. Bahwa sebagaimana bukti Tambahan yang diajukan Pembanding dengan Kode Pb.-1 sampai dengan Pb.-3, maka jelas 3 Buah Sertifikat Pengganti telah terbit atau lahir dalam masa pernikahana antara Pembanding dengan Terbanding II yakni pada tanggal 4 Maret 2008, artinya sebagaimana bukti P-13 yang diperkuat dengan bukti P-14 sertifiakt tersebut sah adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding II; 4. Bahwa
mohon kiranya Majelis di tingkat Banding dapat melihat
dengan teliti dan seksama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Cn tanggal 23 Juni 2009 ditandai dengan BUKTI T.1.-9 sebagaimana bukti yang diajukan TERBANDING I di Pengadilan
Negeri
Cirebon,
dalam
Putusannya
halaman
2,
disebutkan: Halamanl 5 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
“Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2009, diterima dan terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Februari 2009 dan terdaftar dalam register Perkara No 06/Pdt.G/2009/PN.Cn telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut”; 5. Bahwa dengan demikian, sertifkat yang dijadikan bukti oleh Terbanding/Terlawan I sebagaimna Bukti
yang dahulu pernah
diajukan dalam Register Perkara Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Cn atas 3 buah Sertifikat yang terbit pada tahun 1997, maka sejak diterbitkannya Sertfikat Pengganti atas 3 buah Sertifikat yang dinyatakan hilang tersebut, maka Sertifikat yang dijadikan Objek Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung No. 99 K/PDT/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.78/PDT/2010/PT.BDG Tanggal 3 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 06/PDT.G/2009/PN.CN Tanggal 23 Juni 2009 menjadi Putusan yang NON EXECUTABLE, karena Putusan mendasarkan kepada 3 buah Sertifkat yang sudah dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkan Sertifikat Pengganti pada tanggal 4 Maret 2008 vide Bukti Pb-1 s/d Pb.3; 6. Bahwa, atas BUKTI Pb.-1 s/d BUKTI Pb.-3 belum ada satu Prodak hukum pun yang membatalkan ketiga sertifikat pengganti yang telah diterbitkan tersebut, sehingga ketiga sertifikat tersebut adalah Bukti yang sah DAN oleh karena itu atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagimana Bukti T.I-9 dan T.I-10 yang di dalamnya mencantumkan 3 Buah Sertifkat yang sudah tidak berlaku menjadi Cacat dan tidak bisa dilaksanakan (Non Executable); 7.
Bahwa Putusan sita Jaminan yang mendasarkan pada Sertifikat yang terbit tahun 1997 sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yakni BUKTI T.I9 mapun T.I-10 BUKAN merupakan bukti kepemilikan sah yang bisa dijadikan dasar jaminan atau penyitaan, karena dianggap sudah tidak berlaku, dan seharusnya di musnahkan sebagaimana ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:
“Dalam hal penggantian
Halamanl 6 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
sertifikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan” ; B. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 22, menyatakan bahwa dalam kedua surat tersebut yang membuat perikatan adalah NY. TIEN SURYANI (Terbanding I), TJANDRA GUNAWAN, dan HIDAYAT TANDAPRANATA,(Terbanding II) sedangkan Pelawan/Pembanding tidak termasuk di dalamnya. Oleh karenanya Pelawan/Pembanding tidak berhak untuk menuntut supaya kedua surat tersebut diserahkan kepada Pelawan/Pembanding. Menurut PEMBANDING/PELAWAN : 1. bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami esensi gugatan perlawanan dari Pelawan, majelis Hakim telah mengabaikan hak Pembanding dalam mencari dan mendapatkan keadilan yang sesuangguhnya, karena Senyatanya Terlawan II/Terbanding sebagai Suami dari Pembanding TIDAK PERNAH membuat Surat Pernyataan menjamin utang almarhum Tjandara Gunawan, Kapan dan dimana Terbanding II telah membuat pernyataan menjamin hutang Tjandara Gunawan sementara yang dijaminkan adalah Harta Persekutuan antara Pembanding dengan Terbanding II; 2. Bahwa banyak kejanggalan dalam Putusan Pengadilan sebagaimana Bukti T.1-9 dan Bukti T.1-10 yakni diantaranya adalah Surat Pernyataan
Penanggungan
Utang
atas
nama
TERBANDING
II/TERLAWAN II yang dibuat tanpa tanggal dengan maksud untuk menjaminkan objek eksekusi tidak pernah ada izin atau persetujuan dari
PEMBANDING/PELAWAN
padahal
PEMBANDING/PELAWAN
merupahan istri yang sah dari TERBANDING II/TERLAWAN II. Sehingga PEMBANDING/PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar surat pernyataan Penanggungan Utang atas nama TERBANDING II
tersebut dapat dinyatakan adalah TIDAK
SAH dan CACAT HUKUM sebagaimana diatur dalam
Pasal 36
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, juga diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan
Halamanl 7 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
isteri”. bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut melarang penggunaan harta bersama tanpa pesrsetujuan dari pasangan
suami-isteri.
Hal
ini
sejalan
dengan
Keputusan
Mahkamah Agung RI No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa, “tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapatkan persetujuan siami-isteri”. Karena belum ada persetujuan dari istri, maka tindakan seorang suami yang membuat perjanjuan atas harta bersama adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM ; C. Bahwa dalam putusannya pada halaman 23 disebutkan Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanpa tanggal atas nama Tjandra Gunawan tersebut tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, baik oleh Pelawan maupun Terlawan I…. dst ; Menurut PEMBANDING/PELAWAN : 1. Bahwa tidak benar Pembanding tidak mengajukan bukti Surat Pernyataan Tjandara Gunawan, Surat Pernyataan tersebut sudah dijadikan bukti di Persidangan dengan kode Bukti P-16 Surat Pernyataan Hidayat Tanda Pranata dan Bukti P-15 untuk Surat Pernyataan Terbanding II; 2. Bahwa Alat Bukti sebagaimana Bukti P-15 dan bukti P-16 adalah alat bukti di Bawah Tangan 2 yang kedua alat bukti tersebut BUKAN MERUPAKAN BUKTI YANG AUTENTIK sehingga seharusnya ada alat bukti lainnya yang bisa mendukung Alat bukti tersebut apalagi BUKTI P-16 dibuat oleh Orang yang sudah meninggal sehingga diperlukan Bukti Penunjang lainnya baik berupa alat bukti Saksi, Persangkaanpersangkaan,
Pengakuan
maupun
Sumpah
begitupula
dengan
BUKTI P-15 yang tidak diakui kebenaran akan isi suratnya oleh Terbanding II, sehingga seharusnya Hakim Bisa menilai dua BUKTI SURAT tersebut BUKANLAH BUKTI YANG SEMPURNA karena TIDAK DI DUKUNG OLEH ALAT BUKTI LAINNYA dan hanya merupkan bukti permulaan
yang
(PENGAKUAN,
WAJIB
DIDUKUNG
Oleh
PERSANGKAAN-PERSANGKAAN,
Bukti-Bukti
Lainnya
SUMPAH
maupun
SAKSI) sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata Tentang Alat Bukti”;
Halamanl 8 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti Surat yang dibuat di bawah tangan TANPA adanya legalisir dari NOTARIS dan TANPA MENYEBUTKAN TANGGAL dan TEMPAT dibuatnya Alat Bukti Surat dimaksud bahkan alat bukti Surat Tersebut (BUKTI P-15 dan BUKTI P-16) dibuat TANPA MENGGUNAKAN MATERAI padahal alat bukti Surat tersebut mencantumkan nilai dengan Nilai 110.000 USS, sehingga Majelis hakim telah keliru dan tidak teliti dalam mengambil keputusan untuk itu atas putusanputusan sebelumnya WAJIB DIBATALKAN; 4. Bahwa Putusan sebagaimana Bukti T.I-9 dan T.I-10 telah mengabaikan
ketentuan
Pasal
1878
KUHPerdata
yang
menyebutkan “Perikatan-perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penandatangan sendiri atau paling
sedikit
selain
tandatangan
harus
ditulis
dengan
si
penandatangan sendiri suatu perjanjian yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang” ; D. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 23 Majelis Hakim menyebutkan, bahwa suatu perikatan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan apalagi oleh pihak ketiga ; Menurut PEMBANDING/PELAWAN : 1. Bahwa Pembanding selaku Pihak yang tidak termasuk dalam pengertian “Pihak Ketiga” sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata tersebut, tersirat bahwa yang disebut pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu
perjanjian dan
juga bukan penerima atau pengoper hak atau rechtsverkrijgenden , baik berdasarkan alas hak umum maupun alas hak khusus. Mengoper berdasarkan alas hak umum adalah mengoper seluruh atau suatu bagian sebanding tertentu dari suatu kekayaan (sekelompok aktiva dan pasiva) seperti mengoper berdasarkan pewarisan ab intestaat atau wasiat pengangkatan waris, berdasarkan percampuran harta dalam perkawinan atau mengoper kekayaan perseroan pada saat pembubarannya ;
Halamanl 9 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
2. Bahwa Karena Pembanding dalil gugatannya ada mendalilkan tentang percampuran harta bersama, maka Pembanding Wajib dipandang sebagai
Pihak
yang
dapat
menuntut
ketidaksahan
atas
Perjanjian yang terjadi antara Pihak Yang membuatnya; 3. Majelis Hakim telah lalai dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim melupakan suatu perikatan yang Causa yang tidak halal adalah BATAL DEMI HUKUM yang artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan Surat Pernyataan sebagaimana bukti P16 dan P-15 bukan dalam katagori Perikatan yang DAPAT DIBATALKAN namun masuk katagori Perikatan YANG BATAL DEMI HUKUM, dikarenakan Surat Pernyataan Tjandra Gunawan telah dibuat tidak ditulis tangan sebagimana ketentuan 1878 KUHPerdata, Surat Pernyataan diajukan pada saat yang membuat Pernyataan sudah meninggal, Surat Pernyataan tanpa di dukung dengan alat bukti lainnya baik Saksi ataupun Bukti Petunjuk lainnya, Surat Pernyataan telah disangkal atas kebenaran dari isi Surat Pernyataan sehingga seharusnya Surat Pernyataan sebagaimana Bukti P-15 belum dipandang cukup
untuk menyatakan kebenaran isi surat
pernyataan tersebut, karena masih membutuhkan bukti pendukung lainnya; 4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena bagaimana mungkin Orang yang sudah meninggal bisa membatalkan Perikatan, lalu penempatan Pembading selaku Pihak Ketiga yang disebutkan dalam Putusannya suatu perikatan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan apalagi oleh pihak ketiga
merupakan Pertimbangan Hakim
yang tidak cukup, karena Pembanding tidak dalam kapasitas untuk membatalkan perikatan namun Pembanding hanya memohonkan agar Surat Pernyataan dinyatakan tidak sah atau dengan kata lain karena Surat Pernyatan di buat dengan Causa yang tidak halal maka surat pernyatan harus di pandang Batal Demi Hukum sehingga oleh karena itu dengan tidak di pertimbangkan terkait Perikatan yang Batal Demi Hukum, Maka Hakim di Pengadilan Negeri wajib di pandang “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerd).
Halamanl 10 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
5. Bahwa atas Putusan yang tidak dipertimbangkan dengan cukup maka putusan demikian Wajib dibatalkan; E. Bahwa dalam putusannya pada halaman 24 Majelis Hakim menimbang bahwa
berbuatan
hukum
yang
telah
dilakukan
oleh
TERBANDING
II/TERLAWAN II (HIDAYAT TANDAPRANATA) yang diwujudkan dalam Surat Pernyataan Penanggungan Utang tanpa tanggal dengan kop surat CV. SARI WANGI adalah sah dan mengikat. Menurut PEMBANDING/PELAWAN : Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut PEMBANDING tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, padahal Surat Pernyataan Penanggungan Utang tersebut mengandung kecacatan dan WAJIB DIBATALKAN, karena : a. Surat Pernyataan dibuat dengan tidak mencantumkan tanggal dan tempat pembuatannya serta tidak bermeterai dan tidak adanya saksi yang melihat surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani, sehingga tidak jelas kapan dan dimana surat pernyataan tersebut di buat serta siapa yang menyaksikan dibuatnya surat pernyataan itu. Dalam
hal
ini
Surat
Pernyataan
Penanggungan
Utang
diragukan kebenarannya; b. Surat Pernyataan Penanggungan Utang TIDAK PERNAH DIAKUI akan isi surat tersebut oleh TERBANDINGII/TERLAWAN II, sehingga Surat Pernyataan Penanggungan Utang
TERBANDINGII/TERLAWAN II
tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna, karena keberadaannya disangkal oleh TERBANDINGII/TERLAWAN II; c.
Tidak
ada
bukti
lain
yang
mendukung
Surat
Pernyataan
Penanggungan Utang tersebut, baik itu berupa kwitansi maupun saksi-saksi yang menyaksikan dibuatnya surat pernyataan tersebut dibuat, sehingga Surat Pernyataan DIBAWAH TANGAN tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya, atau TIDAK BERKUALITAS sebagai bukti ; F. Bahwa dalam putusannya pada halaman 24 Majelis Hakim menimbang bahwa
barang-barang
tetap
yang
dijaminkan
oleh
TERBANDING
II/TERLAWAN II kepada TERBANDING I/TERLAWAN I dan menjadi objek eksekusi tidak terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II.
Halamanl 11 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Menurut PEMBANDING/PELAWAN : objek eksekusi berupa : a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2024 tertulis atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA (dahulu TAN JOEN HIE), seluas 222 M2, gambar situasi tanggal 25 Agustus 1997 No. 1475/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1556 tertulis atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA (dahulu TAN JOEN HIE), seluas 178 M2, surat ukur tanggal 3 Maret 1997 No. 1475/1990 No. 69/1990, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; c.
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2047 tertulis atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 987 M2, surat ukur tanggal 18 Desember 1997 No. 965/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; Adalah merupakan harta persekutuan (harta bersama) yang diperoleh
semasa
dalam
perkawinan
yang
sah
antara
PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah No. 9/1979 tertanggal 19 Januari 1979 antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdata demi hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan
suami-isteri
atau
antara
harta
kekayaan
antara
PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II. Bahwa PEMBANDING/PELAWAN tidak pernahdimintai ataupun
izin
dari TERBANDING II/TERLAWAN II untuk menjadikan objek tersebut sebagai jaminan penanggungan utang terhadap utangnya almarhun TJANDRA GUNAWAN; G. Bahwa dalam putusannya pada halaman 25 Majelis Hakim menimbang bahwa bukti P.13 (fotocopy Akta Nikah No. 9/1979 tertanggal 19 Januari
Halamanl 12 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
1979 antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II), dan bukti P. 14 (fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32704042408070026 tertanggal 8 februari 2010 atas nama keluarga TERLAWAN II (HIDAYAT TANDAPRANATA) belum cukup untuk membuktikan bahwa 3 objek eksekusi diatas
sebagai
harta
bersama
dalam
perkawinan
antara
PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II. Menurut PEMBANDING/PELAWAN : Padahal dengan dua Alat Bukti Surat
yakni berupa Akta Nikah No.
9/1979 tertanggal 19 Januari 1979 antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II dan Kartu Keluarga Nomor 32704042408070026 tertanggal 8 februari 2010 atas nama keluarga TERLAWAN II (HIDAYAT TANDAPRANATA) sudah cukup dan bisa membuktikan
bahwa
PEMBANDING/PELAWAN
sejak
tanggal
dengan
19
Januari
TERBANDING
1979
antara
II/TERLAWAN
II
merupakan pasangan suami isteri, sehingga barang atau harta apapun yang diperoleh semasa perkawinan
antara PEMBANDING/PELAWAN
dengan TERBANDING II/TERLAWAN II merupakan harta persekutuan (harta bersama), terlepas apakah atas harta bersama tersebut atas nama Istri ataupun Suami, selama Harta Bersama dilahirkan dalam masa perkawinan maka harta tersebut termasuk Harta Bersama sebagaiman ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tenatng perkawinan; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon kepada Bapak/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan keputusan : DALAM PROVISI : 1) Memerintahkan
kepada
TERBANDING
I/TERLAWAN
I
untuk
menyerahkan asli dari Surat Pernyataan Penanggungan Utang yang mengatasnamakan
HIDAYAT
TANDA
PRANATA/TERLAWAN
II/TERBANDING II dengan kop Surat CC. SARI WANGI tanpa tanggal dan SURAT PERNYATAAN pengakuan utang yang mengatasnamakan TJANDARA GUNAWAN tanpa tanggal, untuk diperiksakan dan diuji materil di LABKRIM MABES POLRI karena di duga adanya rekayasa atas isi dari surat pernyatan a quo; 2) Memerintahkan untuk menunda eksekusi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2012 Nomor 99K/PDT/2012 sampai perkara
Halamanl 13 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
perlawanan ini diputus Pengadilan dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARA: 1) Mengabulkan gugatan perlawanan seluruhnya; 2) Menyatakan bahwa PEMBANDING/PELAWAN adalah PEMBANDING/ PELAWAN yang baik/benar; 3) Menyatakan bahwa :
Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2024 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 222 m2, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1997 No. 1475/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal
sebagai
Jalan
Kebon
Pring,
Kelurahan
Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1556 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 178 m2, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1997 No. 1475/1990 No. 69/1990, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat;
sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2047 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA, seluas 987 m2, Surat Ukur tanggal 18 Desember 1997 No. 965/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; Adalah harta bersama antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II;
4) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, setidak-tidaknya membatalkan atau menyatakan batal serta tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum penanggungan hutang dan penjaminan harta bersama (persekutuan perkawinan) PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING/TERLAWAN II untuk hutangnya TJANDRA GUNAWAN,
dan
produk-produknya
berupa
Surat
Pernyataan
Penanggungan Utang yang mengatasnamakan HIDAYAT TANDA PRANATA dengan kop Surat CC. SARI WANGI tanpa tanggal;
Halamanl 14 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
5) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, setidak-tidaknya membatalkan atau menyatakan batal serta tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan pengakuan utang yang mengatasnamakan TJANDARA GUNAWAN tanpa tanggal; 6) Menyatakan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 2012 Nomor 99K/PDT/2012
tidak
dapat
dilaksanakan
eksekusinya
(non
excecutable) 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding atau kasasi; 8) Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERLAWAN untuk taat pada putusan perkara ini; 9) Menghukum TERBANDING I/TERLAWAN I untuk membayar ongkos perkara; Atau Setidaknya: Jika Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan
Pengadilan
Negeri
Cirebon
tanggal
03
Juni
2015,
Nomor
62/PDT.PLW/2014/PN.CN, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama
surat
memori
banding
yang
diajukan
oleh
pihak
Pelawan/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara Perlawanan Pelawan ini berpendapat sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi angka 1 sampai dengan 2, yang pada pokoknya menolak Provisi Pembanding/Pelawan menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Provisi dalam perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : Menimbang ………………
Halamanl 15 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penanggungan Utang atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA dan SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG, semuanya itu adalah hak dari kedua belah pihak yang bersangkutan yang membuat perikatan dan pihak ketiga tidak mempunyai hak apapun juga ; Menimbang, bahwa dalam kedua surat tersebut, yang membuat perikatan adalah NY.TIEN SURYANI, TJANDRA GUNAWAN dan HIDAYAT TANDA PRANATA. Sedangkan Pelawan tidak termasuk didalamnya. Oleh karenanya itu Pelawan tidak berhak untuk menuntut supaya kedua surat tersebut diserahkan kepada Pelawan ; Menimbang, bahwa oleh karenanya itu, tuntutan Pelawan dalam provisi angka 1 tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa untuk tuntutan Provisi angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu ; Menimbang, bahwa oleh karenanya itu, penundaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2012 Nomor: 99 K/Pdt/2012 bukan wewenang Majelis Hakim, melainkan wewenang Ketua Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Provisi untuk angka 2 harus dinyatakan ditolak ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang,
bahwa
mengenai
pertimbangan
hukum
dalam
kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Majelis
Halamanl 16 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan perkara Perlawanan ini, karena tidak mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Pelawan bahwa bukti P-13, dan bukti P-14 yaitu : 1. Akta Nikah Nomor : 9/1979 tertanggal 19 Januari 1979 antara Pelawan dengan Terlawan II (di bukti P-13) ; 2. Kartu Keluarga Nomor : 32704042408070026 tertanggal 8 Februari 2010 atas nama keluarga HIDAYAT TANDAPRANATA (di bukti P-14) adalah Akta Otentik yang harus dijadikan sebagai bukti terkuat sehingga tidak ada yang membantahnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-14 tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar Pelawan adalah istri sah dari Terlawan II (Terbanding II) ; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Perlawanan Pelawan menyatakan tidak pernah digugat atau di ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara dalam perkara Nomor : 06/PDT.G/2009/PN.CN, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 78/PDT/2010/PT.BDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 99 K/PDT/2012, artinya Pelawan tidak pernah di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut ; Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perlawanan ini adalah obyek eksekusi yaitu : 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2047 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 987 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2024 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 222 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1556 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 178 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan
Halamanl 17 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan diatas yaitu mengenai perkawinan, perolehan harta obyek Eksekusi dalam perakra ini, dan tanggal terbitnya sertifikat tanah obyek Eksekusi, Pengadilan Tinggi bependapat bahwa harta sengketa (obyek eksekusi), adalah harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan yang sah antara Pelawan dan Terlawan II (Terbanding II) ; Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyatakan : “Mengenai harta
bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan
kedua
belah pihak“; Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443 K/PDT/1984 Tanggal 19 Agustus 1985, amarnya berbunyi “karena rumah yang digugat merupakan harta
bersama (gono gini) istri Tergugat harus juga digugat” ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
dan
pedoman
Yurisprudensi diatas Pengadilan Tinggi berpendapat : pada azasnya benar suatu putusan berlaku bagi para pihak sehingga pihak ketiga yang tidak ikut digugat tidak wajib melaksanakan putusan tersebut, dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi pihak ketiga yang tidak ikut digugat ; Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai harta yang akan di eksekusi, tidak dapat dilaksanakan karena dalam harta tersebut melekat hak-hak milik pihak ketiga dalam hal ini pelawan sebagai istri sah dari Terlawan II (Terbanding II) yang tidak digugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum perlawanan yang memohon agar mengabulkan Pelawan adalah Pelawan yang baik/benar dapat dikabulkan, demikian pula untuk petitum yang diberi nomor 3 haruslah dinyatakan harta yang akan di eksekusi tersebut adalah harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan II (Terbanding II) ;
Halamanl 18 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa oleh karena harta sengketa berupa : 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2047 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 987 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; 2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2024 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 222 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1556 tanggal 4 Maret 2008 atas nama HIDAYAT TANDAPRANATA, seluas 178 M2, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kotamadya Cirebon Provinsi Jawa Barat ; Adalah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan II (Terbanding II) maka dengan berpegang pada azas-azas keadilan diambillah suatu permohonan dalam putusan yang seadil-adilnya, yaitu harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (non Executable) ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Perlawanan Pelawan/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Perlawanan Pelawan selebihnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 62/PDT. PLW/2014/PN.CN, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I/Terbanding I sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara a quo ; MENGADILI ………………
Halamanl 19 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 03 Juni 2015
Nomor
:
62/PDT.PLW/2014/PN.CN,
yang
dimohonkan
banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang baik/benar ; 3. Menyatakan bahwa : 1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2024 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 222 m2, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1997 No. 1475/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1556 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 178 m2, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1997
No.
1475/1990
No.
69/1990,
berikut
segala
bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai
Jalan
Kebon
Pring,
Kelurahan
Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; 3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2047 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA, seluas 987 m2, Surat Ukur tanggal 18 Desember 1997 No. 965/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan
Halamanl 20 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
Pekalipan,
Kecamatan
Pekalipan,
Kotamadya
Cirebon
Propinsi Jawa Barat; Adalah harta bersama antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II ; 4. Menyatakan bahwa harta bersama yang menjadi obyek Eksekusi tersebut diatas yaitu : 1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2024 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 222 m2, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1997 No. 1475/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1556 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA (dahulu TAN TJOEN HIE), seluas 178 m2, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1997
No.
1475/1990
No.
69/1990,
berikut
segala
bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai
Jalan
Kebon
Pring,
Kelurahan
Pekalipan,
Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon Propinsi Jawa Barat; 3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2047 tertulis atas nama HIDAYAT TANDA PRANATA, seluas 987 m2, Surat Ukur tanggal 18 Desember 1997 No. 965/1997, berikut segala bangunan yang berdiri diatasnya, yang setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Pring, Kelurahan Pekalipan,
Kecamatan
Pekalipan,
Kotamadya
Cirebon
Propinsi Jawa Barat; Adalah harta bersama antara PEMBANDING/PELAWAN dengan TERBANDING II/TERLAWAN II ; Tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non Executable); 5. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan selebihnya ; 6. Menghukum Turut Terbanding/Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini ; 7. Menghukum Terbanding I/ Terlawan I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan
Halamanl 21 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami HARTONO ABDUL MURAD, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan AMRIDIN, S.H.,M.H., dan FIRZAL ARZI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOETJIPTO. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
A M R I D I N, S.H.,M.H.
HARTONO ABDUL MURAD, SH.,M.H.
Ttd FIRZAL ARZI, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti, Ttd S O E T J I P T O.
Perincian biaya perkara : 1. Materai putusan
Rp.
6.000,-
2. Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
Halamanl 22 dari 22 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 385/PDT/2015/PT.BDG.
