PT. SELECTA: Dapatkah Menjadi Alternatif Model Lembaga Ekonomi Kerakyatan ? Oleh: Munawar Ismail Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Secara konstitusional, koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang sangat diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, koperasi juga diharapkan bisa menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Pernyataan koperasi sebagai soko-guru perekonomian, mensiratkan bahwa koperasi mestinya menjadi penyangga utama perekonomian nasional. Namun dalam perkembangannya, jangankan sebagai soko-guru perekonomian, kehidupan koperasi itu sendiri secara internal menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Sumbangan koperasi dalam menciptakan kesejahteraan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Nada sumbang terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif menjadi fenomena yang umum. Tujuan dari makalah ini bukan untuk mengkritisi keberadaan koperasi sebagai sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Melainkan untuk memperkenalkan salah satu lembaga ekonomi yang ada di Kota Batu Jawa Timur (yakni PT. Selecta). Meskipun tidak berbentuk koperasi, pengelolaan bisnis PT. Selecta menyerupai koperasi, di mana kebersamaan dan kekeluargaan menjadi ciri yang sangat menonjol. Hampir semua yang telibat dalam kegiatan bisnisnyanya, mulai dari tingkatan pekerja yang paling rendah sampai jajaran direktur, semuanya melibatkan masyarakat sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa praktek bisnisnya sangat bersesuaian dengan pasal 33 UUD 1945. Nilai-nilai bisnis yang dipraktekan oleh PT. SELECTA bisa dijadikan masukan bagi pembentukan lembaga ekonomi yang berwatak kerakyatan. Namun demikian, sebelum menyampaikan gambaran tentang PT. Selecta, makalah ini akan diawali dengan pembahasan mengenai peranan dari lembaga/organsasi ekonomi secara umum dalam perekonomian, lembaga usaha apa saja yang ada di Indonesia, serta aturan-aturan yang seharusnya ada untuk mengendalikan lembaga usaha ekonomi tersebut. Dengan uraian pendahuluan ini, diharapkan kita memahami letak strategisnya peranan lembaga ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyajikan model pengelolaan PT. Selecta, makaslah ini diakhiri dengan kesimpulan. I. KEDUDUKAN LEMBAGA EKONOMI Dalam sistem ekonomi yang manapun, kekuatan ekonomi sangat ditentukan oleh intensitas kegiatan ekonominya. Semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi di suatu negara, maka perekonomian negara tersebut akan menjadi semakin besar dan kuat. Selanjutnya, kegiatan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh para aktor ekonomi yang terlibat. Bila pelaku ekonomi sangat bergairah dalam melakukan kegiatan ekonominya, maka perekonomian dimana para pelaku itu beraktivitas akan menjadi maju dan berkembang. Dalam bentuknya yang spesifik, aktivitas dari para pelaku ekonomi pada gilirannya akan tercermin dalam transaksi atau pertukaran yang terjadi dalam perekonomian. Transaksi dalam ekonomi tidak bersifat netral. Pertukaran berlangsung karena ada kesepakatan dua pihak yang saling mengisi kepentingan masing-masing. Misalnya, di
satu sisi, pembeli membutuhkan barang tetapi barang itu tidak bisa dihasilkannya sendiri. Sedangkan, di sisi lain, produsen memiliki kemampuan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen, tetapi produsen sendiri sebenarnya tidak membutuhkan barang yang dimaksud. Kedua belah pihak yang rnemiliki kemampuan yang berbeda tersebut akhirnya sepakat untuk saling mengisi dan menukarkan kepentingan melalui transaksi ekonomi. Jadi, pertukaran kepentingan merupakan alasan utama dari terjadinya transaksi dari seluruh kegiatan yang ada dalam perekonomian. Sekali lagi, pertukaran kepentingan merupakan unsur yang sangat mendasar dalain setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi yang tidak dibarengi dengan transfer kepentingan yang sebanding, akan memiliki implikasi yang sangat .buruk bagi kelangsungan dari transaksi itu sendiri. Bila ini yang terjadi, konsekuensinya sangat mahal. Yakni, buruknya keberlanjutan dari transaksi yang luas lagi akan berdampak langsung pada buruknya kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dalam contoh jual beli di atas, kepentingan konsumen sudah dipenuhi oleh produsen dengan meyediakan barang yang dibutuhkan konsumen. Sebagai gantinya, konsumen harus memberikan imbalan kepada produsen yang telah mengorbankan kepentinganya. Imbalan yang diberikan oleh konsumen tidak lain merupakan pengorbanan kepentingan konsumen. Bila kedua pihak sudah merasa nyaman dengan transfer kepentingan mereka lakukan, maka hal ini akan memberikan harapan yang lebih optimis lagi dalam perekonomian terhadap munculnya kepentingan-kepentigan yang lebih luas lagi. Dalam kehidupan ekonomi, pelaku ekonomi yang menukarkan kepentingan tidak harus berbentuk perorangan. Produsen, konsumen, pedagang atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi, tidak harus orang per orang, tetapi juga bisa berbentuk kumpulan orangorang (organisasi atau lembaga). Dan bentuk dari lembaga ekonomi itu sendiri juga sangat beragam. Bisa berbentuk asosiai, perserikatan, koperasi, perusahaan, yayasan, atau yang lainnya. Perbedaan bentuk dari pelaku ekonomi seperti ini, tentu saja memiliki konsekuensi yang luas terhadap tingkat kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat. Hal ini perlu dipahami karena perbedaan tersebut memiliki kaitan langsung dengan pola distribusi manfaat yang terjadi dalam perekonomian, baik pembagian manfaat antar para pelaku/lembaga ekonomi maupun pembagian manfaat antar anggota-anggota yang berada di dalam lembaga ekonomi tertentu. Yang jelas, bila pelaku ekonominya berbentuk organisasi, maka pembagian manfaat atau kepentirigan yang diperoleh dari transaksi ekonomi menjadi semakin rumit, dibanding pelaku perorangan Disamping karena pola hubungan antar individu dalam organisasi itu sendiri sudah komplek, menetapkan ukuran imbalan yang pas bagi setiap orang dalam sebuah organisasi bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu, diskripsi tentang kedudukan dan tanggung jawab individu dalam sebuah organisasi ekonomi merupakan hal sangat penting, karena hal ini berkaitan erat dengan kewajiban dan imbalan yang akan diterima. Uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga ekonomi memiliki peranan yang sangat strategis dulam perekonomian. Disamping sebagai fakor yang akan mentukan cepat atau lambatnya pembangunan ekonomi, definisi mengenai bentuk dari pelaku ekonomi juga memiliki dampak yang luas terhadap pola pembagaian pendapatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, pengalaman di Indonesia sangat tidak menggembirakan. Kekuatan pelaku ekonomi yang semula tidak begitu timpang, seiring dengan berjalannya proses
pembangunan, justru menjadi sangat timpang. Kekuatan ekonomi mengarah kepada segelintir pelaku ekonomi yang jumlah terus mengecil tetapi menguasai sebagain besar aktivitas perekonomian. Akibatnya terjadi ketimpangan yang lebar antar pelaku ekonomi. Dan ternyata, tidak hanya berdampak pada timpangnya pernbagian pendapatan yang terjadi di masyarakat, ketimpangan kekuatan antar lembaga-lembaga ekonomi juga berimplikasi pada rapuhnya struktur perekonomian Indonesia. Dengan susah payah pembangunan dicapai, tetapi dalam waktu yang singkat perekonomian menjadi berantakan karena strukturnya memang rapuh. Ini pelajaran yang sangat berharga dan harus diambil hikmahnya agar tidak terulang di masa depan. II. LEMBAGA EKONOMI INDONESIA Dalam perspektif UUD 1945, terutama jika dikaitkan dengan pasal 33, di Indonesia dikenal tiga lembaga ekonomi yang berperan sebagai aktor penting dalam perekonomian nasional, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD). badan usaha swasta, dan koperasi (Kartasasmita, 1996 hal. 119). Ketiga lembaga ekonomi tersebut, bersama-sama dengan pelaku perorangan yang jumlahnya lebih banyak, melakukan interaksi satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan perekonomian Indonesia, Pemisahan pelaku lembaga ekonomi ke dalam tiga golongan tersebut tidak bisa. dipisahkan dari fungsi dan peranan yang harus dimainkan oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia. Usaha milik negara menduduki peranan yang paling strategis dibanding dengan dua lembaga lainnya. Peranan yang strategis tersebut dapat dicerminkan oleh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha negara, antara lain sebagai perintis usaha, mengelola bidang-bidang yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, penyeimbang kekuatan di pasar, dan penunjang pelaksana kebijakan negara. Fungsi badan usaha negara seperti ini tidak bisa dipisahkan dari amanat UUD 1945 ayat 2 pasal 33, dimana dinyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta ayat 3 "Bumii, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sedangkan badan usaha swasta diharapkan berperan sebagai pendorong dinamika perekonomian nasional. Dalam kenyataannya, badan usaha swasta, baik yang formal maupun yang informal, memang memberikan sumbangan yang sangat besar dalam penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat Indonesia. Sumbangan usaha swasta ini mulai menonjol dalam era Orde Baru. Sejak dikeluarkannya UU penanaman modal pada tahun 1967, usaha swasta mulai merambah berbagai sektor kehidupan. Namun hancurnya usaha swasta skala menengah dan atas pada krisis tahun 1997/98 memiliki darnpak yang sangat nyata terhadap meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu dilihat dari kacamata UUD 1945, koperasi dianggap sebagai lembaga ekonomi yang paling sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Azas kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi sangat bersesuaian dengan pasal 33. Namun dalam implementasinya, koperasi belurn berhasil dalam memberikan sumbangan yang berarti dalam perekonomian nasional. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintahan (kususnya Orde Baru) untuk membangun koperasi masih belum menjadikan koperasi sebagai lembaga. yang mampu bersaing dengan badan usaha swasta. Bahkan, dibanding
dengan dua lembaga ekonomi lainnya, sumbangan koperasi tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat paling rendah. Ini merupakan fakta yang ironis. Sebagai lembaga yang memiliki posisi tinggi dalam UUD, justru realita di lapangan menunjukkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang terpinggirkan. Posisi koperasi dipandang rendah oleh hampir semua pelaku ekonomi. Yang lebih parah lagi, hanya segelintir orang (termasuk ekonom Indonesia) yang percaya bahwa koperasi merupakan instrumen ampuh untuk menbangun perekonomian nasional. Imbasnya sangat panjang, lembaga koperasi dan pendidikan yang fokus pada koperasi menjadi tidak menarik bagi sebagian besar orang Indonesia. III. PROBLEM PENGATURAN HUBUNGAN ANTAR PELAKU EKONOMI Jika UUD memberikan sinyal yang jelas terhadap bentuk-bentuk lembaga ekonomi, maka tidak demikian halnya dengan aturan tentang bagaimana interaksi dari semua lembaga. ekonomi harus dijalankan. Maksudnya, pembagian yang jelas dalam bentuk-bentuk lembaga ekonomi tidak disertai dengan aturan yang jelas mengenai interaksi dan kompetisi diantara mereka. Kegiatan ekonomi tidak bisa disekat-sekat secara kaku berdasarkan area di mana pelaku ekonomi harus beraktivitas. Realitas ekonomi adalah hasil interaksi yang sangat komplek dari seluruh pelaku ekonomi, sehingga absennya hukum interaksi dan kompetisi akan memiliki dampak yang sangat serius terhadap keharmonisan ekonomi dan sosial di masyarakat. Semakin mengguritanya konglomerasi usaha swasta tidak bisa dipisahkan dari tidak jelasnya aturan persaingan di Indonesia. Usaha swasta yang diberi kesempatan sangat luas oleh konstitusi kemudian berkembang menjadi bentuk usaha monopoli dan oligopoli, yang tidak hanya berdampak pada terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi pada sekelompok badan usaha tertentu, tetapi juga berdampak pada tidak efisiennya ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemusatan kekuasaan ekonomi pada usaha swasta semakin cepat pada masa Orde Bara seiring dengan meluasnya interaksi yang tidak sehat antara pelaku usaha swasta dengan orang-orang yang memiliki posisi kuat dalam jajaran ekskutif dan legislatif. Tidak hanya berdampak pada semakin kuatnya badan usaha swasta dalam ekonomi nasional, hal tersebut juga berimplikasi pada semakin relatif lemahnya kekuasaan dan kinerja badan usaha negara dan koperasi. Seperti yang diungkap secara jelas oleh Block dan Evans (2005), dalam mengelola sistem ekonomi, tidak hanya diperlukan aturan mengenai hubungan antar pelaku ekonomi, tetapi juga diperlukan pedoman yang mengatur hubungan yang lebih strategis lagi, yaitu hubungan antara negara, ekonomi dan masyarakat sipil. Bagaimana hubungan antara negara dan ekonomi, apa yang harus disediakan oleh negara untuk ekonomi, dan apa yang bisa diambil oleh negara dari ekonomi, semua harus diatur dengan jelas. Tanpa itu, hubungan antara ketiga elemen besar tersebut akan menjadi semerawut yang berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan. Tatanan persaingan menjadi elemen kunci dalam sistem ekonomi nasional Jerman (yang lebih dikenal dengan istilah Ekonomi Pasar Sosial) (Lampert, 1994). Seperti yang telah disebutkan, pasar di mana seluruh pelaku ekonomi melakukan aktivitasnya, mempertemukan berbagai rencana dan kepentingan dari pelaku ekonomi unluk mencapai kesepakatan. Dalam pasar yang tidak diatur, persaingan akan mengarah pada usaha yang
saling mematikan. Pelaku ekonomi yang memiliki kekuasaan lebih, dengan mudah akan dapat memaksakan kepentingannya di atas kepentingan pelaku lainnya. Jika ini yang terjadi, maka distribusi ekonomi yang pada akhirnya tercermiu dalam distribusi kekuasan, kekayaan dan pendapatan menjadi semakin timpang dan ongkos sosial yang ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin besar. Agar tidak berdampak negatif, persaingan antar pelaku ekonomi harus diatur. Aturan mengenai persaingan bukan untuk mematikan persaingan itu sendiri, melainkan untuk mengarahkan agar persaingan tidak mengorbankan keharmonisan sosial. Persaingan merupakan unsur yang sangat penting bagi berkembangnya kegiatan ekonomi karena persaingan merupakan sumber utama dari efisiensi, dan efisiensi itu sendiri merupakan landasan utama dari kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, mematikan persaingan berarti sama saja dengan mematikan kreativitas, elisicnsi dankemakmuran ekonomi. Dalam kontek inilah model Ekonomi Pasar Sosial Jerman memiliki aturan yang jelas mengenai persaingan antar pelaku ekonomi dan peranan negara dalam perekonomian. Secara eksplisit dikatakan bahwa Ekonomi Pasar Sosial merupakan bentuk alternatif ketiga antara sistem ekonomi pasar persaingan bebas dan sistem ekonomi terencana yang tidak memiliki persaingan (Lampert, 1994). Tujuan dari model tersebut adalah untuk menciptakan sistem proteksi sosial yang menyeluruh dalam sistem ekonomi yang menjunjung tinggi persaingan. Disamping pengaturan mengenai persaingan antar pelaku ekonomi, aturan mengenai hak kepemilikan mutlak dibutuhkan. Seperti telah disebutkan, hak kepemilikan merupakan instrumen utama bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh pendapatan dan hak-hak lain yang menjamin kesejahteraannya. Kekayaan yang dimiliki seseorang memungkinkan mereka untuk bisa berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi, dan dari sinilah kemudian pelaku ekonomi bisa memperoleh penghasilan. Tanpa hak kepemilikan yang jelas, sulit bagi seseorang untuk menjadi pemain dalam perekonomian, sehingga kondisi seperti ini akan selalu menempatkan mereka pada posisi marjinal dalam sistem ekonomi. Hak kepermilikan tidak harus diartikan secara sempit sebagai hak kepemilikan atas asetaset fisik seperti tanah dan faktor produksi lainnya. Hak-hak kepemilikan pelaku ekonomi bisa berupa klaim-klaim hukum atas, misalnya, pelayanan publik, perusahaan asuransi, saham dan obligasi, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, kekayaan adat, merek/paten, dan sebagainya. Hak berupa klaim hukum seperti ini memiliki peranan yang strategis terhadap penciptaan kesejahteraan sosial. Perlu disadari bahwa setiap hak kepemilikan atas sesuatu memiliki pemaksaan kewajiban terhadap pemiliknya. Pemaksaan kewajiban harus diperlakukan dari dua sisi, yakni baik cara perolehan hak maupun penggunaan hak tersebut. Kepemilikan atas sesuatu harus diperoleh dengan cara yang benar. Tanpa aturan ini, ketidakadilan dalam kepemilikan aset akan menjadi semakin luas, dan perekonomian nasional akan menjadi tempat pencucian uang dari para pelaku kejahatan ekonomi. Hak untuk memindahkan kepemilikan dan pemanfaatan kepemilikan oleh semua pelaku ekonomi dibatasi oleh kepentingan kesejahteraan masyarakat.
IV. MODEL PENGELOLAAN PT. SELECTA Uraian di atas menjelaskan bahwa model-model lembaga ekonomi beserta bentuk interaksi di antara mereka memiliki dampak yang langsung terhadap pembagian manfaat ekonomi di antara seluruh pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sistein ekonomi riasional membutuhkan keberadaan sebuah lembaga ekonomi/bisnis yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara optimal. Koperasi sangat diharapkan untuk memenuhi tuntutan itu, tetapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Untuk itu alternatif model perlu ditawarkan. PT. Selecta, dengan segala kelebihan dan kekurangarmya, bisa dijadikan model percontohan untuk dikemabngkan dimasa depan. 4.1. Sejarah Berdirinya PT. Selecta terletak di. Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota. Batu, Jawa Timur. Secara geografis, tempatnya berada pada ketinggian 1.150 meter dari permukaan air laut, dengan suhu udara antara 15-25 derajad Celcius. Keberadaannya di kelilingi oleh Gunung Panderman, Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Dengan kondisi geografis semacam ini, kesejukan dan keindahan alam merupakan daya tarik utama dari keberadaan PT. Selecta. Keberadaan PT. Selecta dimulai pada tahun 1.930 ketika seorang warga Belanda yang bernama De Ruyter de Wildt mendirikan pemandian dengan nama Bath Hotel Selecta. Pada masa itu, tempat ini menjadi tujuan tempat peristirahatan warga Belanda yang ada di Indonesia. Bersamaan dengan masuknya Jepang ke Indonesia, antara tahun 1942-1945, tempat ini kemudian dikelola oleh warga negara Jepang bernama Mr. Hashiguchi. Pada akhir tahun 1949, ketika pecah perang revolusi (clash ke dua), Selecta hancur total (dibumi-hanguskan) menjadi puing-puing yang tidak berbentuk. Selecta mulai dibangun kembali pada tahun 1950. Tepatnya pada tanggal 19 Januari 1950, ketika terbentuk panitia pembangunan di Kecamatan Batu yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Desa Tulungrejo (pamong desa, tokoh pemuda, dan pekerja). Semuanya berjumlah 47 orang yang kemudian ditetapkan sebagai pendiri PT. Selecta (Lampiran 1). Bersamaan dengan berlangsunya pembangunan fisik, dibutlah Akte Pendirian dihadapan Notaris Hendrik Ribbers di Malang pada 10 Maret 1954 nomor 20 (dari kemudian diubah dengan Akte nomor 37 tertanggal 19 Mei 1954). Penetapan Selecta sebagai Badan Hukum diperoleh dari Menteri Kehakiman tanggal 18 Juni 1954 dengan nomor J.A.5/50/3. Dengan diberlakukannya UU No.l tahun 1975 tentang Perseroan Terbatas, bentuk perusahaanya disesuaikan menjadi Perseroan Terbatas Taman Rekreasi & Hotel "Selecta" disingkat dengan PT. Selecta. Selecta pernah memiliki hubungan historis dengan tokoh Proklamator (Soekarno-Hatta). Pada tahun 1942, Bung Kamo pernah tinggal selama 15 hari di Selecta, tepatnya di villa De Brandarice. Selama tinggal di sini, kegiatan sehari-harinya adalah olah raga di pagi hari, mengunci kamar di siang hari, dan menikamti pemandangan di sore hari. Kunjungan berikutnya dilakukan pada tahun 1946 bersama ibu Fatmawati dan putra. pertamanya dan menginap di vila yang sama. Atas usul beliau, nama De Brandarice diganti menjadi Bima Sakti yang tetap tidak berubah sampai sekarang. Bung Karno mengakui bahwa perenungan di Selecta telah mengilhami munculnya keputusan-keputusan penting tentang Republik ini (Teks asli kenang-kenangan dapat dilihat pada Lampiran 2). Bung Hatta juga pernah mengunjungi Selecta dan menginap di Mimosa pada saat menjelang konferensi KNIP pada tahun 1956. Dulunya Mimosa dimiliki oleh warga Belanda dan sekarang menjadi Kantor Desa Tulungrejo. Tidak banyak kisah yang bisa
diungkap tentang perjalanan Bung Hatta ke Selecta, tetapi beliau sempat menulis keriangkenangan berupa pesan untuk membangun Selecta dengan semangat (Lampiran 3). 4.2. PT. SELECTA Sebagai Lembaga Ekonomi Menurut sejarahnya, modal dasar PT. Selecta pada saat berdirinya berjumlah Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah). Modal sebanyak itu terbagi atas 5.000 lembar saham sehingga nilai nominalnya mencapai Rp 100,- (seratus rupiah) per lembar saham. Sampai saat ini, modal dasar sudah mengalami perubahan sebanyak dua kali dan nilainya sekarang mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan jumlah saham yang tetap sebanyak 5.000 lembar, raaka nilai per lembar sahamnya adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Namun demikian nilai pasar dari saham jauh di atas itu, dimana nilainya hampir mencapai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lembar saham. Jumlah pemegang saham mencapai 1.110 orang dan sebagian besar berdomisili di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Jumlah kepemilikan saham relatif penyebar, dimana hanya ada satu orang yang memiliki saham sebanyak 126 lembar. Disamping menikmati deviden, para pemegang saham memilild kemudahan untuk menikmati fasilitas yang dimiliki oleh PT. Selecta. Misalnya, setiap dua tahun sekali para pemegang saham mendapat jatah gratis untuk menginap semalam di hotel, dan mendapatkan 5 tiket gratis untuk masuk Selecta. PT. Selecta memiliki aturan tersendiri mengenai jumlah suara yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dimana aturannya adalah setiap satu lembar saham memiliki satu suara. Ketentuan ini berlaku sampai jumlali enam lembar saham. Kepemilikan lebih dari enam lembar saham, memiliki jumlah maksimum enam suara. Sehingga jumlah suara yang dimiliki oleh orang yang memegang saham sebanyak 126 lembar atau 6 lembar besarnya sama, yaitu masing-masing enam suara. Pada saat sekarang ini, ada tiga andalan fasilitas rekreasi yang ditawarkan oleh usaha. swasta ini, yaitu pemandian, restoran dan hotel. Sebelumnya pernah memiliki usaha kebun apel, tetapi karena apel tidak lagi menjadi komoditi yang menguntungkan maka usaha ini dihentikan. 4.3. Sifat Kebersamaan dalam PT. Selecta Meskipuri berbentuk Perseroan Terbatas, 'suasana bisnis dalam PT. Selecta memiliki ciriciri seperti koperasi. Kebersamaan dan keterikatan dengan masyarakat di sekitarnya merupakan karakter yang sangat menonjol. Hal ini tercermin dalam beberapa hal berikut ini: Manajemen harus berasal dari orang dalam. Direktur Utama yang sekarang ini menjabat, Bapak Samuel Rusdi, merintis kariernya dari bawah, mulai dari tukang taman, pelayan kamar hotel, kepala tata usaha hotel, asisten manajer hotel, manajer hotel selama 15 tahun, direktur PT. Selecta pada tahun 2005, dan baru menjadi direktur utama sejak 2006. Sekitar 90 karyawan dari PT. Selecta sekaligus sebagai pemegang saham. Ada pembatasan jumlah suara bagi pemegang saham yang memiliki saham lebih dari enam lembar. Saham ke-satu sampai ke-enam memiliki masing-masing satu suara. Tetapi lebih dari enam lembar, jumlah suaranya tetap enam. Karyawanya PT. Selecta hampir semuanya berasal dari Desa Tulungrejo dan sekitarnya. Sejak tahun 2007, diperlakukan pembatasan jumlah karyawan dari setiap rumah tangga yang boleh bekerja di PT. Selecta.
Aturannya adalah setiap satu rumah tangga hanya ada satu anggota keluarga yang boleh bekerja di PT. Selecta. Sebelum itu, bisa saja semua anggota rumah tangga bekerja di PT. Selecta. Karyawan dari PT. Selecta memiliki koperasi simpan pinjam. Disamping melayani kebutuhan dana bagi anggotanya, koperasi ini mendapatkan order bisnis dari PT. Selecta, yaitu sebagai pemasok bahan pangan bagi kebutuhan makan karyawan PT. Selecta. Semua praktek tersebut menggambarkan betapa kuatnya budaya PT. Selecta dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat sekitar di mana pemsahaan itu berada. Disamping itu, PT. Selecta juga memberikan dampak yang positip bagi tumbuhnya usaha-usaha kecil di sekitarnya, seperti warung, ikan hias, budidaya dan penjualan tanaman hias di sekitar jalan menuju Selecta. Perlu diketahui bahwa usaha tanaman hias memiliki sumbangan besar terhadap citra Batu sebagai kota wisata alam. Ringkasnya, warna kerakyatan dari PT. Selecta sangat kental dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh para pendirinya tetap dipegang teguh dalam menjalankan praktek bisnisnya. 4.4. Kelebihan dan Kekurangan Sifat Kebersamaan Bagi PT. Selecta Organisasi bisnis merupakan bangunan kolektif yang terbentuk karena adanya hubungan perjanjian yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas produktif. Organisasi bisnis tidak peniah hidup di alam yang netral. Maksudnya, keberadaan suatu organisasi bisnis tidak bisa dipisahkan dari lingkimgan ekonomi dan sosial dimana organisasi itu beroperasi. Lingkungan ekonomi dan sosial yang komplek pada akhirnya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bentuk organisasi bisnisnya, karakter pengelolaannya dan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi seperti ini juga berlaku bagi PT. Selecta. Seperti telah disebutkan, terdapat hubungan emosional yang sangat erat antara karyawan, perusahaan dan masyarakat sekitar. Sejarah berdirinya dari lingkungan sosialnya, memilki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya sifat kebersamaan dalam penyelenggaran kegiatan bisnisnya. Disamping memberikan pengaruh yang positip, sifat kebersaman dan kekeluargaan juga memiliki pengaruh yang kurang bagus terhadap perjalan PT. Selecta. Dalam organisasi bisnis di mana ada pemisahan antara pemilik (pemegang saham) dan manajemen (pengelola), sering terjadi konflik kepentingan. Kepentingan manajemen tidak selamanya sejalan dengan kepentingan pemilik, Apa yang dipandang bagus oleh pemilik tidak selamanya bagus oleh pihak manajemen. Walaupun sebagai pemilik, para pemegang saham tidak rasngetahui secara menyeluruh perkembangan kondisi intemai perusahaan dari hari ke hari. Yang memniki informasi komplit tentang masalah ini adalah pihak manajemen. Persoalan akan timbul manakala pihak manajemen menyalah gunakan kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengesampingkan kepentingan pemilik. Dalam literatur, persoalan semacam ini dikenal dengan istilah informasi tidak simetris yang kemudian memunculkan perilaku moral hazard dari pihak manajemen. Untuk kasus PT, Selecta, persoalan informasi yang ndak simetris sudah bisa teratasi karena karyawan dan pengelola pada jajaran direktur juga sekaligus menjadi pemegang saham. Karyawan yang juga berstatus pemilik menempati posisi yang tersebar sehingga mereka mengetahui dengan benar segala aktivitas harian (termasuk aktivitas keuangan) perusahaan. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi pihak manajemen untuk bertindak atas dasar kepentingannya (problem moral hazard sulit untuk muncul). Dengan sistem
pengelolaan yang didasari oleh semangat kebersamaan tinggi mampu meminimkan biaya transaksi internal perusahaan PT. Selecta yang biasanya hal seperti ini menjadi persoalan yang pelik bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pembatasan tentang pihak manajemen yang harus berasal dari orang dalam, memang telah niampu mengatasi persoalan informasi tidak simetris dalam perusahaan, tetapi hal ini memiliki implikasi yang kurang bagus bagi perkembangan PT. Selecta. Persoalan ini menjadi lebih nyata mengingat SDM yang dimiliki oleh PT. Selecta berasal daerah sekitar yang umumnya memiliki kualitas pendidikan yang kurang bagus. Kebijakan perekrutan karyawan di masa lalu yang tidak mementingkan kualitas tetapi lebih memperhatikan asal daerah, memiliki andil yang besar terhadap rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oelh PT. Selecta. Dengan kualitas SDM seperti ini, sulit mengharapkan munculnya ivovasi-inovasi kreatif dari dalam untuk memajukan perusahaan. Masuknya manajemen dari luar yang membawa ide-ide inovatif seririg mengahadapi tantangan yang besar karena dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan sebagian besar karyawan. Untuk masa lalu, model pengelolaan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah yang serius karena Selecta menjadi pemain tunggal untuk usaha rekreasi keluarga di Kota Batu. Namun dengan berkembangnya tempat rekreasi yang lebih menarik di Batu, seperti Jatim Park dan Agrowisata yang terus melakukan inovasi kreatif yang cepat. keberlangsungan PT. Selecta akan terancam. Inilah pekerjaan rumah yang harus dicarikan jawabannya. V. KESIMPULAN Telah Disampaikan bahwa model lembaga usaha ekonomi yang diadopsi memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem ekonomi nasional. Disamping berperan sebagai pendorong dinamika perkembangan perekonomian, keberadaan lembaga ekonomi juga menempati posisi krusial dalam menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan. dan keadilan ekonomi diantara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Model lembaga usaha bisnis yang secara internal memiliki kekuasaan yang tidak merata akan menghasilkan pola pembagian pendapatan dan. kesejahteraan yang sangat timpang di masyarakat. Koperasi yang azasnya pro terhadap kebersamaan, diyakini dapat memainkan peranan sebagai lembaga ekonorai yang mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dalam sistem ekonomi Indonesia. Tetapi dengan bukti-bukti sejarah sejak berdirinya Republik ini, koperasi tidak mampu memainkan peran seperti yang diharapkan. Sumbangan koperasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat masih kalah jauh jika dibandingkan dengan lembaga usaha negara dan swasta. Ketimpangan pembagian pendapatan yang disebabkan oleh timpangnya kekuatan antar lembaga usaha bisnis di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang tidak adil. Lembaga usaha yang seharusnya dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, tetapi karena merebaknya praktek interaksi yang tidak sehat anata pelaku usaha dengan pihak eksekutif/legislatif, malah mendapatkan bantuan dan perlindungan yang berlebihan. Hubungan antara negara dan pelaku ekonomi yang melebihi batas kewajaran, akhirnya juga menciptakan hubungan yang tidak fair dalam internal perusahaan. Hampir semua jajaran elit perusahan di masa lalu lebih memperhatikan hubungannya dengan elit kekuasaan dari pada hubungannya dengan para buruh dan karyawannya. Setiap ada
konflik internal, jajaran elit perusahaan lebih mempercayai pihak luar (aparat keamanan) untuk menyelesaikan persoalannya. Sebagai lembaga bisnis yang berbentuk PT, Selecta memiliki budaya usaha yang unik. Kebersamaan dan keterikatannya yang tinggi terhadap masyarakat sekitar, menjadi inspirasi penting dari model pengelolaan binisnya. Sebagian besar karyawannya, baik mulai dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas atas, berasal dari desa Tulungrejo dan sekitarnya (Tulungrejo adalah desa di mana PT. Selecta berdomosili). Karyawan dan pihak manajemen sekaligus juga sebagai pemegang saham. Dengan model kekeluargaan seperti ini, problem informasi tidak simetris yang berimplikasi pada tingginya biaya transaksi internal perusahaan dapat ditekan sampai titik yang terendah. Sejak berdiri mulai tahun 50-an sampai sekarang, PT. Selecta tetap eksis dalam kondisi yang sangat bagus. Selama itu pula, PT. Selecta telah memberikan sumbangan yang besar baik langsung mapun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Selecta adalah ikon Kota Batu disamping apel. Masa hidupnya telah melampui masa hidup koperasi yang semula dijadikan sebagai lembaga ekonomi harapan. Begitu kuatnya pengaruh Selecta terhadap kehidupan masyarakat di Batu khususnya, dan di Malang pada umumnya, telah menciptakan kebanggaan tersendiri bagi para pemegang sahamnya. Bagi kebanyakan pemegang saham, kebanggaan terhadap nilai historis dan sosial yang diberikan oleh Selecta melebihi nilai ekonomisnya. Namun demikian, sifat kekeluargaan dan kebersamaan yang dipraktekkan PT. Selecta perlu pendefmisian ulang. Kebersamaan yang lebih menekankan pada sisi sosial, ternyata mendapat tantangan yang sangat besar dari hadirnya ekonomi persaingan. Hadirnya obyek-obyek wisata yang lebih besar menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan PT. Selecta. Inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari semu pihak agar model-model kerakyatan yang sudah bagus seperti ini bisa menjadi pionir . di masa depan. DAFTAR PUSTAKA Block, Fred and Peter Evans, 2005, "The State and the Economy", dalam Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Hanbook of Economic Sociology, Princeton University Press. Bourdieu, Pierre, 2005, "Principles of an Economic Antropology", dalam Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Hanbook of Economic Sociology, Princeton University Press. Edelman, Lauren B. and Robin Stryker, 2005, "A Sociological Approach to Law and the Economy", dalam Neil J. Smelser and Richard Swedberg, Hanbook of Economic Sociology, Princeton University Press. Kartasasmita, Ginandjar, 1996, "Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemeralaan", PT. Pustaka CIDESINDO. Lampert, Heinz, 1994, "Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman", Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (PUSPA SWARA).
