SISTEM EKONOMI INDONESIA Penafsiran Pancasila dan UUD 45
Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Mengapa Sistem Ekonomi Indonesia ?
Semua rejim masa lalu memiliki model pembangunan yang berbeda, tetapi semuanya berakhir tragis
Pancasila dan UUD 1945 masih terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir oleh setiap rejim.
Ada amanat UU untuk memiliki Sistem Ekonomi Nasional
Pemikir terdahulu (Emil Salim, Sri-Edi Swasono, Mubyarto, ISEI) baru pada tahap menunjukkan ciri-ciri Ekonomi Pancasila
Langkah Berfikir 1. 2. 3.
4.
Merumuskan definisi sistem ekonomi yang akan dipakai sebagai sebagai pijakan Memahami bekerjanya kegiatan ekonomi (definisi ekonomi) Membuat rancangan bangunan sistem ekonomi Membangun Sistem Ekonomi Indonesia
Pengertian Sistem Ekonomi
Unsur pokok sistem ekonomi: Tatanan berekonomi yang berlandaskan pada pandangan hidupnya (ideologi) Menyatunya bagian-bagian sehingga menjadi satuan kerja yang holistik (komponen)
Ekonomi: studi bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya yang terbatas
Tatanan pemanfaatan sumber daya oleh pelaku ekonomi dengan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai pandangan hidupnya
Empat Komponen Sistem Ekonomi
Sumber daya, sebagai bekal aktor/pelaku untuk beraktivitas
Pelaku dan regulasi, yang merealisasikan sistem ekonomi menjadi nyata
Mekanisme, sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi
Kesejahteraan Umum, sebagai referensi (tujuan) semua komponen sistem ekonomi
Bangunan Sistem Ekonomi Indonesia Nilai-Nilai Dasar Idiologis
Kepemilikan Sumber Daya
Pelaku atau Partisipan
Proses Penyelenggaraan Kegiatan Ekonomi
Tujuan: Kesejahteraan
Landasan ideologis Pancasila Komponen sistem mengacu pada UUD 1945, sehingga rangkaian pasal-pasal dalam UUD 45 membentuk model bekerjanya SEI
Bangunan Sistem Ekonomi Indonesia IDEOLOGI Pancasila
MEKANISME Pasal 33 Ayat1 UUD 45
KEPEMILIKAN
PELAKU
Pasal 33 Ayat 3 UUD 45
Penjelasan Pasal 33 UUD 45
KESEJAHTERAAN Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 UUD 45
Landasan Filosofis Sistem Ekonomi ASAS: Kebersamaan dan Kekeluargaan
SENDI: Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, dan Kerakyatan
PRINSIP PENYELENGGARAAN : Keadilan dan Kemanfaatan
TUJUAN : Kesejahteraan
Harmonisasi Landasan Sistem Ekonomi, Politik, dan Sosial di Indonesia Sistem Ekonomi Kekeluargaan
Pancasila: Kebersamaan
Sistem Politik: Musyawarah/Mufakat
Sistem Sosial : Gotong-royong
Harmonisasi Landasan Sistem Ekonomi, Politik, dan Sosial di Negara Barat Sistem Ekonomi : Persaingan
Individualisme: 1. Individu 2. Kebebasan
Sistem sosial : Masyarakat yang egois
Sistem Politik : Demokrasi 1 orang 1 suara
Harmonisasi Tujuan Sistem Ekonomi, Politik, dan Sosial di Indonesia Sistem Ekonomi Dasar: Kekeluargaan Tujuan: Kemakmuran
Tujuan Nasional Kesejahteraan yang berkeadilan sosial
Sistem Politik Dasar: Musyawarah Tujuan: Keadilan
Sistem Sosial Dasar: Gotongroyong Tujuan: Keseimbangan
KOMPONEN1: Kesejahteraan Umum
Unsur kesejahteraan: material dan non-material
Sasaran: kesejahteraan umum, dengan kriteria: Jaminan terpenuhinya kebutuhan primer bagi semua warga negara Tersedianya kesempatan untuk meraih kebutuhan sekunder dan tersier bagi semua orang
Pembagian tanggung jawab kesejahteraan: individu, keluarga, masyarakat, dan negara
KOMPONEN 1: Kesejahteraan Umum
Instrumen kesejahteraan : Bekerja dan jaminan sosial Semua pilar bertanggung jawab
KOMPONEN 2: Kepemilikan Sumberdaya
Bentuk kepemilikan: individu/privat, publik, dan negara
Kaidah kepemilikan: Perolehan: bekerja dan cara lain yang benar Pemanfaatan: efektivitas, tidak merugikan, dan tunduk pada kepentingan umum
KOMPONEN 2: Kepemilikan Sumberdaya Alam
Sumber daya alam: Dikuasai (bukan dimiliki) negara, praktek yang umum Pengalaman masa lalu sering menimbulkan ketidakadilan, sehingga diusulkan menjadi kepemilikan publik Sering menjadi sumber konflik
Sumber daya bukan alam (ada di UUD Sementara) Yang bekerja secara langsung mendapat priorotas Pemilik faktor produksi manusia dihargaia lebih tinggi Mengangkat praktek kearifan lokal sebagai model praktek ekonomi
KOMPONEN 3: Pelaku dan Regulasinya 1.
BUMN/BUMD: Redistribusi pendapatan Stabilitas ekonomi Pemasok kebutuhan publik
2.
Usaha swasta: Penggerak utama pertumbuhan ekonomi
3.
Koperasi: Meningkatkan kemampuan mengakses pasar Mendorong munculnya aktivitas usaha lokal yang kreatif
KOMPONEN 3: Pelaku Ekonomi dan Regulasinya Karakteristik Koperasi: Kebersamaan dan kearifan lokal
Karakter Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan cepat tanpa mengabaikan kearifan lokal Karakteristik Swasta: Effisiensi dan Inovasi
Karakter Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan cepat tanpa mengabaikan kearifan lokal Karakter Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan cepat dengan pemerataan
Ciri BUMN/BUMD: Pemerataan dan keadilan
Desain Regulasi: Persaingan
KOMPONEN 4: Mekanisme Penyelenggaraan Kepemilikan awal
Mekanisme Pengelolaan
Perencanaan Demokrasi dengan basis kerakyatan dan berasas kebersamaan: Peranan Negara dalam pengaturan: 1. Sektor strategis ( SDA dan Kebutuhandasar), 2. Distribusi (Skala ekonomi dan teknologi )
Hasil Kepemilikan Setelah Pembangunan
Sistematika Bekerjanya Sistem Ekonomi Indonesia PANCASILA Nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan Kebersaam & kekeluargaan Peran negara penting
MEKANISME Pasar yang dikendalikan negara
KEPEMILIKAN Negara menguasai SDA Pembagian hasil dng mengutamakan kemanusiaan Publik/adat diberdayakan
KESEJAHTERAAN Kesejahteraan umum Tanggung jawab bersama Material & nonmaterial
PELAKU Negara: sektor strategis Swasta: penggerak dinamika ekonomi Koperasi: instrumen kebersamaan berusaha
Sistem Ekonomi Kapitalis INDIVIDUALISME Dominasi individu Kebebasan individu Peran negara kecil
KEPEMILIKAN Dominasi kepemilikan individu
KESEJAHTERAAN MEKANISME Pasar bebas
Mengutamakan kesejahteraan indivdu Unsur material
PELAKU
Pelaku swasta menguasai
Wassalam Semoga Bermanfaat
