PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

-1-

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan ASET Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan Pajak dan biaya dibayar di muka Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan Tanah yang belum dikembangkan Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 128.817.239 pada tahun 2011 dan Rp 118.316.913 pada tahun 2010) Aset lain-lain JUMLAH ASET

2c, 2q, 3, 28 2d, 2q, 4, 28 2f, 2i, 5, 25

2011

2010

59,689,912 19,105,887

59,416,967 22,867,295

2g, 6 2h, 2o, 7

60,814 3,134,086 3,684,116 355,158,271 6,871,003

15,085 3,183,312 5,128,899 372,844,434 5,382,123

2i, 8, 25 2o, 23 2g, 9, 29

59,057,162 25,259 26,271,641

38,135,163 6,339 26,271,641

2e, 2j, 10, 29 2k

69,872,432 136,357

79,977,301 1,888,119

603,066,940

615,116,678

-2PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (Lanjutan) 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan KEWAJIBAN Hutang bank Hutang usaha Hutang pajak Beban masih harus dibayar Pendapatan diterima di muka Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan Penyisihan penggantian peralatan dan perlengkapan hotel Uang jaminan penyewa Kewajiban lain-lain

11 2s, 29 2o, 12, 23 2n, 13 2n, 14

2011

26,151,160 7,526,591 3,979,629 4,168,707 286,957,988

2010

24,250,000 6,423,201 5,568,715 4,434,005 319,073,205

2i, 8, 25 2o

16,558,261 (6,963)

26,569,318 80,402

2e, 2j 2q, 15, 28 2l, 16

46,338 13,067,278 7,718,383

37,363 14,112,610 8,271,323

366,167,372

408,820,142

2b, 17

25,099,344

14,539,102

18 2m

143,552,250 (1,197,157)

143,552,250 (1,197,157)

2b, 19

1,372,309 68,072,822

1,372,309 48,030,032

Jumlah Ekuitas

211,800,224

191,757,434

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

603,066,940

615,116,678

Jumlah Kewajiban HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 125 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar - 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.148.418.000 saham Tambahan modal disetor - bersih Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo laba

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

-3PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK PENJUALAN

2010

2n, 20, 25

31,167,559

29,774,796

2n, 21

11,808,959

11,918,988

19,358,600

17,855,808

354,148 9,171,965 9,526,113

395,543 8,442,450 8,837,993

9,832,487

9,017,815

LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha

2011

2n, 22

LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Rugi selisih kurs - bersih Penghasilan bunga Laba penjualan aset tetap - bersih Beban bunga Lain-lain - bersih Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

2n

2j, 10

LABA SEBELUM PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Kini Final Tidak Final Tangguhan Jumlah Beban Pajak

2b, 17

LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)

(1,511,730) 687,024 (902,171) 509,103 (1,217,774)

9,673,363

7,800,041

(1,335,294) (334,197) (1,669,491)

(1,410,916) (302,648) (1,713,564)

8,003,872

6,086,477

(1,860,114)

(1,672,271)

6,143,758

4,414,206

5.35

3.84

2o, 23

LABA BERSIH SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

(411,392) 142,300 40,000 (764,395) 834,363 (159,124)

2p, 24


-4-

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saldo 1 Januari 2010 Laba bersih

143,552,250 -

Tambahan Modal Disetor - Bersih

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

(1,197,157)

1,372,309

43,615,826

187,343,228

-

4,414,206

4,414,206

-

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

Saldo 31 Maret 2010

143,552,250

(1,197,157)

1,372,309

48,030,032

191,757,434

Saldo 1 Januari 2011

143,552,250

(1,197,157)

1,372,309

61,929,064

205,656,466

-

6,143,758

6,143,758

1,372,309

68,072,822

211,800,224

Laba bersih Saldo 31 Maret 2011

143,552,250

(1,197,157)


-5PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran pada karyawan dan pemasok

2010

45,531,947 (15,740,613)

46,386,615 (7,766,060)

Kas diperoleh dari operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan badan Penerimaan bunga

29,791,334 (9,085) (1,724,172) 178,199

38,620,555 (169,046) (1,639,831) 678,647

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

28,236,276

37,490,325

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Penempatan investasi jangka pendek

(30,980) (19,105,887)

(320,869) (22,867,295)

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(19,136,867)

(23,188,164)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan hutang bank jangka pendek Pembayaran hutang bank jangka pendek dan jangka panjang Piutang dan hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa hubungan istimewa Penambahan (pengembalian) uang jaminan penyewa

(3,339,795) (4,922,646) -

(4,433,170)

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

(8,262,441)

(7,808,858)

(3,375,688) -

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

836,968

6,493,303

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

-

-

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

58,852,944

52,923,664

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

59,689,912

59,416,967


-6PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM a.

Pendirian dan Informasi Umum PT Lamicitra Nusantara Tbk (d/h PT Lami Citra Persada) (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. UndangUndang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 32 tanggal 29 Januari 1988 dari Tjitra Sasanti Djatmiko, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-9900. HT.01. 01.TH.89 tanggal 25 Oktober 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 182 tanggal 23 Juli 2008 yang telah diperbaiki dengan akta No. 287 tanggal 30 Agustus 2008 dari Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan susunan pengurus Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-85053.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 12 Nopember 2008. Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan lokasi usaha di Surabaya dan Semarang. Kantor pusat Perusahaan berada di Jembatan Merah Plaza lantai 5, Jl. Taman Jayengrono No. 2 - 4, Surabaya. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan properti, jasa, perdagangan dan pertokoan. Perusahaan memulai usaha komersialnya pada bulan Januari 1990. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah penjualan stand di Jembatan Merah Plaza – Surabaya, pengelola kawasan berikat di Tanjung Emas Semarang dan penyertaan modal pada Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan depo peti kemas, perhotelan, real estat dan properti. Jumlah karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan rata-rata 717 karyawan masing-masing pada tahun 2011 dan 2010. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) PT Lamicitra Nusantara Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direktur Utama Direktur

: Laksmono Kartika : Sri Kuntjoro Dewi Maureen, MBA : Abdullah Gawi Oemar, S.E. : Pranowo Kartika, S.H., MBA : Ir. Priyo Setya Budi Drs. Udjang Ongkowidjojo Drs. Robin Wijaya Gejali, MBA Dra. Lanny Gondokusumo Siana Kartika Prasetyo Kartika, B.Com, M.M.

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.098.000 dan Rp 1.038.000.

-7PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Anak Perusahaan Perusahaan memiliki langsung lebih dari 50% saham Anak Perusahaan sebagai berikut: Tahun 2011

Anak Perusahaan

Domisili

Jenis Usaha

Persentase Kepemilikan

Tahun Operasi Komersial

Jumlah Aset

PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH)

Surabaya

Perhotelan

99,33%

1996

41.215.293

PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)

Surabaya

Real estat

98,96%

1994

47.251.848

PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)

Surabaya

Pengelolaan Depo Peti Kemas

80,00%

1993

1.397.275

PT Penta Persada Pertiwi (PPP)

Surabaya

Properti

75,00%

2007

107.890.681

PT Persada Alam Nusantara (PAN)

Surabaya

Properti

54,50%

2007

359.990.971

Persentase Kepemilikan

Tahun Operasi Komersial

Tahun 2010

Anak Perusahaan

Domisili

Jenis Usaha

Jumlah Aset

PT Tunjungan Crystal Hotel

Surabaya

Perhotelan

99,33%

1996

43.403.753

PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)

Surabaya

Real estat

98,96%

1994

46.256.746

PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)

Surabaya

Pengelolaan Depo Peti Kemas

80,00%

1993

1.212.486

PT Penta Persada Pertiwi (PPP)

Surabaya

Properti

75,00%

2007

106.854.164

PT Persada Alam Nusantara (PAN)

Surabaya

Properti

54,50%

2007

338.975.670

Perusahaan mencatat penyertaan saham dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method). c. Penawaran Umum Saham Perusahaan Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-605/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum atas 80.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan disertai penerbitan 160.000.000 Waran Seri I (Waran) yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham di mana setiap satu pemegang saham baru Perusahaan akan memperoleh 2 Waran dan setiap 1 Waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru


Perusahaan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (Rupiah penuh) per sahamnya. Waran tersebut mempunyai jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 18 Januari 2002 sampai dengan tanggal 16 Juli 2004. Pada tanggal 31 Maret 2011, Perusahaan telah mencatatkan seluruh saham biasanya (1.148.418.000 saham) pada Bursa Efek Indonesia.

2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan, yang diedarkan oleh BAPEPAM-LK bagi emiten atau perusahaan publik industri real estat. Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (accrual basis) dengan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk persediaan yang dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah. b. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung lebih dari 50%. Saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. Bagian proporsional dari pemegang saham minoritas pada Anak Perusahaan disajikan sebagai akun “Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak Perusahaan” dalam neraca konsolidasi. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku Anak Perusahaan yang diakuisisi dalam transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai unsur ekuitas dalam neraca konsolidasi. c. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban dan pinjaman lainnya serta tidak dibatasi penggunaannya.


d. Investasi Jangka Pendek Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan dari tanggal penempatannya namun dijaminkan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatannya, disajikan sebagai “Investasi Jangka Pendek” dalam neraca konsolidasi. e. Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase dari pendapatan jasa pelayanan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut. f. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain Piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, piutang diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Penurunan Nilai Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang ragu-ragu dihapuskan pada saat piutang tersebut tidak tertagih. g. Persediaan Sejak tanggal 1 Januari 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengadopsi PSAK No. 14 (Revisi 2008) mengenai “Persediaan” yang efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama untuk persediaan bahan bakar, peralatan kantor dan pemeliharaan gedung, sedangkan untuk persediaan makanan, minuman dan keperluan hotel ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Persediaan tanah dan bangunan (stand/kios dan ruko) yang siap jual, bangunan yang sedang dikonstruksi, tanah matang, tanah dalam pematangan dan tanah yang belum dimatangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat serta dipindahkan ke aset tanah dan bangunan pada saat selesai dibangun dan siap dijual dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

- 10 PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya perolehan tanah dalam pematangan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat. Biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan meliputi biaya pra perolehan dan perolehan tanah dan dipindahkan ke tanah dalam pematangan pada saat pematangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun. h. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dibayar untuk masa manfaat berkisar antara 1 sampai 3 tahun dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. i. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi. j. Aset Tetap Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan). Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) mengenai “Aset Tetap” yang menggantikan PSAK No. 16 (1994) mengenai “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain” dan PSAK No. 17 (1994) mengenai “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan

10 - 13 20 4 - 10 4 4


Hak atas tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Hak atas tanah sewa merupakan hak atas tanah milik Perusahaan yang berada di atas tanah yang disewa. Hak atas tanah tersebut disusutkan secara garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya maksimum selama jangka waktu sewa tanah. Peralatan dan perlengkapan hotel (tembikar, gelas, permadani, linen dan seragam) milik TCH (Anak Perusahaan) dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Penggantian karena kerusakan dari aset tetap tersebut diperoleh dari penyisihan dana untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel yang dicatat dalam akun “Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel” dalam neraca konsolidasi. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai “Penurunan Nilai Aset”, mewajibkan penelaahan atas indikasi penurunan nilai aset ke nilai wajar apabila terjadi indikasi kejadian atau peristiwa bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset dibebankan sebagai rugi dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. k. Biaya Pra-Operasi Biaya yang terjadi sebelum saat dimulainya kegiatan komersial dikapitalisasi dan akan diamortisasikan setelah dimulainya kegiatan usaha komersial. Penangguhan pembebanan tersebut hanya terbatas pada biaya-biaya yang memiliki manfaat di masa depan yang antara lain meliputi beban pendirian Anak Perusahaan. l. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan mengakui kewajiban atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU”). Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai “Imbalan Kerja”, biaya penyisihan imbalan kerja karyawan menurut UU ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar antara nilai kini imbalan pasti dan nilai wajar aset program pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian aktuaria ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Kemudian, biaya jasa lalu diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested).


m. Biaya Emisi Saham Biaya emisi saham dikurangkan langsung dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan. n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dari penjualan pertokoan di plaza (stand), rumah toko (ruko) dan bangunan rumah tinggal beserta tanahnya diakui secara penuh (full accrual) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: - Pengikatan jual beli telah ditandatangani; - Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar tersebut sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual; - Tagihan bebas dari subordinasi; dan - Penjual telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substantial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan stand dan bangunan rumah tinggal beserta tanah yang dijual tersebut. Sedangkan untuk penjualan kavling tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh pembeli tanpa keterlibatan penjual (retail land sales) diakui secara penuh (full accrual) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: - Pengikatan jual beli telah ditandatangani; - Pembeli telah membayar uang muka sekurang-kurangnya 20% dari harga jual yang telah disepakati dan masa pengembalian uang muka telah lewat; - Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar tersebut sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual; - Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi; dan - Selesainya pengembangan lingkungan dimana tanah tersebut berada, yaitu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi. Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai pendapatan diterima di muka dan dicatat dengan deposit method sampai seluruh persyaratan tersebut terpenuhi. Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan diakui pada saat penggunaan aset oleh pihak lain sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat periode digunakannya aset yang bersangkutan. Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan disajikan sebelum dikenakan pajak penghasilan final. Uang muka yang diterima dari penyewa dicatat dalam akun “Pendapatan Diterima di Muka” dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Pendapatan dari penjualan dan jasa diakui pada saat barang atau jasa diserahkan. Pendapatan atas iuran kebersihan dan keamanan diakui pada saat pembeli (pemilik) akan membangun kavling yang dimiliki. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).


o. Pajak Penghasilan Pada tanggal 4 Nopember 2008, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 mengenai Pajak Penghasilan dari Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Peraturan ini menyatakan bahwa penghasilan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Beban pajak kini atas pendapatan jasa perhotelan dan depo kontainer ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan dari sewa bangunan pabrik dan stand dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak. Pendapatan jasa pemeliharaan (service charge) dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Kecuali untuk usaha yang atas pendapatannya telah dikenakan pajak final, aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca konsolidasi. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas konsolidasi. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca konsolidasi atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini. p. Laba Bersih per Saham Dasar Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu sebesar 1.148.418.000 saham pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca konsolidasi, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter adalah kurs tengah Bank Indonesia.


Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, kurs yang digunakan masing-masing adalah: 2011 (Rupiah penuh) EUR 1, Euro Eropa JPY 100, Yen Jepang AUD 1, Dolar Australia AS$ 1, Dolar Amerika Serikat SGD 1, Dolar Singapura HKD 1, Dolar Hongkong

12.317 10.514 9.001 8.709 6.906 1.118

2010 (Rupiah penuh) 12.216 9.771 8.344 9.115 6.505 1.174

r. Informasi Segmen Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Informasi segmen Perusahaan dan Anak Perusahaan disajikan menurut pengelompokan (segmen) usaha. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (distinguishable components) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pada tahun 2000, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) mengenai “Pelaporan Segmen” yang efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002. PSAK ini menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen. Standar ini mengharuskan perusahaan publik dan perusahaan yang sedang dalam proses menerbitkan efek ekuitas atau efek hutang di pasar modal untuk mengidentifikasi segmen usaha dan segmen geografis berdasarkan faktor resiko dan imbalan yang berbeda untuk masing-masing segmen. s. Hutang Usaha Hutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. t. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena terdapatnya risiko yang melekat dalam suatu estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.


3. KAS DAN SETARA KAS Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Kas

1.112.383

1.264.851

Bank Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Victoria PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Jatim PT Bank Mega Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk Lain-lain

3.912.716 2.264.761 45.632 177.921 122.197 5.547 305.740 284.282 33.204 149.383 10.276 533.048 3.166

5.025.135 1.066.800 115.751 171.363 90.346 5.547 391.983 233.699 32.092 322.010 10.276 2.279.005 1.447

664.607 559.741 322.439 46.484

1.666.795 561.121 1.613.915 48.287

39.690 220.251 9.004

749.057 39.357 9.413

9.710.089

14.433.399

22.000.000 2.593.299 7.715 48.474

4.500.000 7.715 -

24.217.952 -

30.108.353 5.169.812 1.630.844 2.301.993

Sub-jumlah

48.867.440

43.718.717

Jumlah

59.689.912

59.416.967

Dolar Amerika Serikat The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk PT ANZ Panin Bank (d/h The Royal Bank of Scotland) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Fortis Bank S.A./N.V. Sub-jumlah Deposito berjangka Rupiah PT Bank Mega Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT ICBC Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT ICBC Indonesia PT Bank Pan Indonesia Tbk


2011 Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah Dolar Amerika Serikat

2010

5% - 8% 2,25% - 4,25%

6% - 8% 2,0% - 4,75%

4. INVESTASI JANGKA PENDEK Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Penempatan di: Rupiah PT Bank Mega Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

4.609.589 552.184 356.677 110.863

5.699.730 552.510 356.677 -

13.476.574

16.258.378

Jumlah

19.105.887

22.867.295

Penempatan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mega Tbk (Mega) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) digunakan sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh BNI, Mega dan BRI kepada konsumen PAN dan PPP (Anak Perusahaan). Tingkat bunga atas penempatan ini adalah sebesar 5,75%-7,5% per tahun dan 5%-8% per tahun masing-masing pada tahun 2011 dan 2010. Penempatan di PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) merupakan escrow account atas fasilitas kredit yang diperoleh PAN (Anak Perusahaan) dari Panin (lihat Catatan 11). 5. PIUTANG USAHA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

a. Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Jasa perhotelan PT Jasamitra Propertindo

60.814

15.085

Pihak ketiga Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Properti Lain-lain

971.933 200.154 135.960 36.925 1.789.114

1.247.338 323.168 395.193 66.110 1.151.503

Sub-jumlah

3.134.086

3.183.312

Jumlah

3.194.900

3.198.397


2011

2010

b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) Belum jatuh tempo Sudah jatuh tempo 1 s/d 30 hari 31 s/d 60 hari 61 s/d 90 hari 91 s/d 120 hari > 120 hari

-

-

200.154 971.933 135.960 36.925 1.789.114

323.168 1.247.338 395.193 66.110 1.151.503

Jumlah

3.134.086

3.183.312

c. Jumlah piutang usaha berdasarkan mata uang Seluruh piutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 adalah dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih, dan oleh karena itu tidak ditetapkan penyisihan piutang ragu-ragu. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga. 6. PERSEDIAAN Akun ini terdiri dari: 2011 Unit siap dijual  Stand Pusat Grosir Surabaya  Stand Tunjungan Electronic Centre  Stand Jembatan Merah Plaza II  Stand Jembatan Merah Plaza I  Ruko Jembatan Merah Yang sedang dikonstruksi  Ruko Jembatan Merah  Toll City  Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) Mega Darmo  Jembatan Merah Plaza III Tanah matang  Darmo Hill Tanah dalam pematangan  Basuki Rachmat  Darmo Hill Persediaan hotel  Makanan, minuman dan perlengkapan Lain-lain Jumlah

2010

109.330.023 104.227.920 58.414.923 11.319.189 3.884.509

132.143.277 102.218.678 58.447.286 11.319.189 3.491.509

16.765.188 1.442.466 726.000 618.191

16.765.188 618.191

14.367.698

14.367.698

26.439.935 7.122.080

26.439.935 6.560.680

476.801 23.348

423.209 49.594

355.158.271

372.844.434


Stand Pusat Grosir Surabaya (PGS) (d/h Grosir Stasiun Pasar Turi) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Dupak, Emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PAN (Anak Perusahaan) yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah PT Kereta Api (Persero) (KAI) merupakan aset real estat milik PAN (Anak Perusahaan). Pada tahun 2008, PAN (Anak Perusahaan) telah memiliki sertifikat Strata Title atas bangunan PGS. Stand Tunjungan Electronic Centre (TEC) (d/h Hi-Tech Centre (HTC)) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Tunjungan No. 5-7, Surabaya merupakan aset real estat milik PPP (Anak Perusahaan). Stand Jembatan Merah Plaza I (JMP I) dan stand Jembatan Merah Plaza II (JMP II) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Taman Jayengrono No. 2-4, Surabaya merupakan aset real estat milik Perusahaan. Ruko Jembatan Merah merupakan tanah dan rumah toko yang tersedia untuk dijual dan yang sedang dikonstruksi berlokasi di Jl. Jayengrono, Surabaya merupakan aset real estat milik Perusahaan. Jembatan Merah Plaza III yang sedang dikonstruksi berlokasi di Jl. Taman Jayengrono, Surabaya merupakan aset real estat milik Perusahaan. Toll City yang sedang dikonstruksi merupakan Proyek Pembangunan Fly Over Toll Road Lintas Tengah melalui Kali Mas Surabaya, merupakan aset real estat milik Perusahaan. Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” merupakan rencana bangunan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” yang terletak di Kelurahan Pakis, Sawunggaling dan Darmo, Kecamatan Sawahan dan Wonokromo, Surabaya dengan luas kurang lebih 250.100 m2, merupakan aset real estat milik PAN (Anak Perusahaan). Berdasarkan Surat Izin No. 460/457/436.6.2/2009, Walikota Surabaya telah memberikan izin lokasi kepada Perusahaan untuk keperluan pembangunan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” yang terletak di Kelurahan Pakis, Sawunggaling dan Darmo, Kecamatan Sawahan dan Wonokromo, Surabaya. Tanah matang dan tanah dalam pematangan Darmo Hill berlokasi di Jl. Pakis Argosari, Surabaya merupakan aset real estat milik DBAJ (Anak Perusahaan). Tanah dalam pematangan Basuki Rachmat merupakan tanah dan bangunan yang akan dikembangkan yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 80-82, Surabaya dengan luas kurang lebih 3.780 m2, merupakan aset real estat milik PAN (Anak Perusahaan). Hak legal atas tanah matang dan tanah dalam pematangan adalah HGB atas nama DBAJ dan PAN (Anak Perusahaan). Persediaan stand siap jual dan ruko telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dari semua risiko termasuk gempa bumi, bencana alam dan kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 827.575.640 dan Rp 742.654.640 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami.


Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, seluruh persediaan hotel telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersama-sama dengan asuransi aset tetap (lihat Catatan 10). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami. Persediaan tertentu (lihat Catatan 11).

digunakan sebagai

jaminan

atas

hutang bank

yang diperoleh

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. 7. PAJAK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Pajak dibayar di muka Pajak Penghasilan Final (lihat Catatan 24) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan 25 Pajak Pertambahan Nilai

1.695.486 383 277.016 1.618.822

1.412.367 383 117.685 1.985.528

Sub-jumlah Biaya dibayar di muka

3.591.707 3.279.296

3.515.963 1.866.160

Jumlah

6.871.003

5.382.123

8. PIUTANG DAN HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

KEPADA

PIHAK-PIHAK

YANG

MEMPUNYAI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 25). Rincian piutang dan hutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 2011 2010 Piutang PT Madura Industrial Seaport City PT Jasamitra Propertindo PT Tunjangan Imperial Sukses

58.603.065 350.675 103.422

35.847.572 2.087.920 199.671

Jumlah

59.057.162

38.135.163

Hutang PT Laksanacitra Nusantara

16.558.261

26.569.318

a. TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses atas pengelolaan restoran seperti dijelaskan pada Catatan 30. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca konsolidasi.


b. Piutang dan hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya terutama timbul dari biaya Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau sebaliknya. c. Hutang PT Laksanacitra Nusantara (LC) terutama merupakan pinjaman modal kerja. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan serta jangka waktu pengembalian. Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak-pihak tersebut tidak dicadangkan penyisihan piutang ragu-ragu.

9. TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, tanah yang belum dikembangkan adalah seluas 450.295 m2. Tanah ini terletak di Tanjung Emas, Semarang yang merupakan bagian dari hak pengelolaan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dari seluruh tanah yang dicadangkan untuk pengadaan Kawasan Berikat Tanjung Emas Processing Zone tahap II (lihat Catatan 29). Perusahaan telah menandatangani Surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/154/TMS-2005 tertanggal 23 September 2005, mengenai perpanjangan sewa atas tanah seluas ± 450.295 m2 yang belum dikembangkan (dalam bentuk tambak dan tanah tergenang air) selama 13 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.353.182 (lihat Catatan 29).

10. ASET TETAP Akun ini terdiri dari: 2011 Saldo Awal Biaya Perolehan Hak atas tanah Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Bangunan dalam penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Buku

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

11.627.323 79.996.391 64.185.108 16.355.267 12.211.573 14.246.929 -

4.100 49.638 13.342 -

-

-

11.627.323 79.996.391 64.185.108 16.359.367 12.261.211 14.260.271 -

198.622.591

67.080

-

-

198.689.671

49.478.682 46.363.450 10.389.476 9.747.309 10.325.218

551.526 1.603.341 179.174 216.922 -

37.829

-

50.030.208 47.966.761 10.568.650 9.964.231 10.287.389

126.304.135

2.550.933

37.829

-

128.817.239

72.318.456

69.872.432


2010 Saldo Awal Biaya Perolehan Hak atas tanah Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Bangunan dalam penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Buku

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

11.627.323 79.996.391 64.003.525 16.310.341 11.894.864 13.772.668 180.967

180.818 10.247 188.277 309.760 -

180.967 (

-)

11.627.323 79.996.391 64.184.343 16.320.588 12.083.141 14.082.428 -

197.786.079

689.102

180.967

-

198.294.214

47.272.583 40.067.702 9.673.431 8.876.618 9.627.783

551.525 1.593.415 179.141 220.165 254.550

-

-

47.824.108 41.661.117 9.852.572 9.096.783 9.882.333

115.518.117

2.798.796

-

-

118.316.913

82.267.962

79.977.301

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: 2011

2010

Beban pokok penjualan Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 22)

2.359.476 191.457

2.610.562 188.234

Jumlah

2.550.933

2.798.796

TCH (Anak Perusahaan) memiliki sebidang tanah seluas 4.339 m2 yang terletak di Jl. Tunjungan No. 102 – 104, Kelurahan Kedungdoro – Surabaya dengan hak legal berupa HGB No. 156/K yang berakhir pada tahun 2026. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Hak atas tanah sewa merupakan tanah di Kelurahan Tanjung Emas, Semarang seluas 721.095 m2 dengan hak legal berupa HGB No. 19 atas nama Perusahaan yang berakhir pada tahun 2024 (lihat Catatan 9). HGB tersebut berada di atas tanah yang disewa Perusahaan dari Perusahaan Umum Pelabuhan III (lihat Catatan 30). Hak atas tanah sewa yang berlokasi di Semarang digunakan oleh Perusahaan sebagai kawasan industri (Industrial Estate) dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone. Seluruh aset tetap Perusahaan dan Anak Perusahaan diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 403.874.501 dan AS$ 1.886.689 serta Rp 336.451.091 dan AS$ 1.886.358 masing-masing untuk tahun 2011dan 2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Aset tetap berupa mesin-mesin perlengkapan bangunan, peralatan dapur dan seluruh peralatan dan perlengkapan hotel milik TCH (Anak Perusahaan), dengan biaya perolehan sebesar Rp 28.454.708 dijadikan jaminan sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman Rekening


Koran dan Term Loan yang diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dari PT Bank Mega Tbk. Jaminan tersebut juga dijadikan sebagai jaminan atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand antara PPP dan PAN (Anak Perusahaan) dengan PT Bank Mega Tbk (lihat Catatan 11 dan 29). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010.

11. HUTANG BANK Hutang Bank Jangka Pendek Akun ini terdiri dari: 2011

2010

PT Bank Pan Indonesia Tbk Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Tetap Modal Langsung

18.151.160

-

Jumlah

18.151.160

-

PT Bank Mega Tbk Pada tanggal 23 Nopember 2006, TCH (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Mega Tbk (Mega) dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 3.000.000 dan tingkat bunga sebesar 17% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas Term Loan dari bank yang sama. Berdasarkan Surat No. 26/TCH/I/2009, TCH (Anak Perusahaan) telah menutup fasilitas PRK dari Mega mulai tanggal 23 Januari 2009. PT Bank Pan Indonesia Tbk Pada bulan Juli 2008, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan oleh Notaris Shinta Ameliawaty, S.H., No. 180, tanggal 22 Juli 2008, PAN (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) berupa Pinjaman Rekening Koran-Small Medium Business (PRK-SMB) dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000 dan Pinjaman Tetap Modal Langsung (PTML) sebesar Rp 20.000.000. Jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 1 tahun dan 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: -

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 422/2008 - 459/2008 tanggal 22 Juli 2008 dari Notaris Shinta Ameliawaty, S.H. Giro mundur sebesar Rp 27.500.717 dengan berbagai tanggal jatuh tempo mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 30 Maret 2011. Giro mundur sebesar Rp 2.247.696 yang akan jatuh pada bulan Juli 2011.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada PAN (Anak Perusahaan) antara lain, perolehan pinjaman baru, mengubah Anggaran Dasar PAN (Anak Perusahaan) termasuk


susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta pemodalan, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. Hutang Bank Jangka Panjang Akun ini terdiri dari: 2011

2010

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk

8.000.000 -

20.000.000 4.250.000

Jumlah Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

8.000.000 8.000.000

24.250.000 22.000.000

-

2.250.000

Hutang jangka panjang – bersih

Tingkat bunga per tahun adalah sebesar 10%-13,5% dan 12,5%-16% masing-masing untuk tahun 2011 dan 2010. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk a. Pada tahun 2006, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan kawasan Tanjung Emas Export Processing Zone dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp 48.000.000 dengan suku bunga sebesar 16% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun. Tambahan fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan: -

Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Coaster No. 8, Semarang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 19 atas nama Perusahaan. Company guarantee atas nama PT Laksanacitra Nusantara.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada Perusahaan, antara lain, pemeliharaan rasio keuangan tertentu dan pelunasan hutang kepada pemegang saham. Perusahaan harus memelihara rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,7 kali, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar minimal 1 kali. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh BNI. b. Berdasarkan akta Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., No. 11, tanggal 26 Januari 2005, PPP (Anak Perusahaan) memperoleh pinjaman dalam rangka tambahan biaya proyek pembangunan pusat perbelanjaan barang-barang elektronik di lokasi proyek TEC dari BNI sebesar Rp 49.824.000 yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp 47.599.000 dan Kredit Investasi Interest During Construction sebesar Rp 2.225.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 4 tahun 1 triwulan.


Fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan: -

Tanah dengan SHGB No. 380, yang terletak di Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, atas nama PPP (Anak Perusahaan). Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada PPP (Anak Perusahaan), antara lain, pemeliharaan rasio keuangan tertentu, perolehan pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, atau penyertaan baru pada perusahaan lain, mengubah Anggaran Dasar PPP (Anak Perusahaan) termasuk susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta pemodalan, memberikan pinjaman, membagi laba usaha dan membayar dividen, melakukan investasi, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. PPP (Anak Perusahaan) harus memelihara rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,75 kali, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar minimal 1,2 kali. Pada tahun 2009, pinjaman ini telah dilunasi oleh PPP (Anak Perusahaan). PT Bank Mega Tbk Pada tanggal 23 Nopember 2006, TCH (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas kredit dari Mega yang telah diaktakan oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., dengan akta No. 2 tanggal 24 Januari 2007, berupa fasilitas Term Loan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 34.000.000, dengan tingkat bunga sebesar 17% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 73 bulan, termasuk masa tenggang, yang akan berakhir pada tanggal 24 Pebruari 2013. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembiayaan renovasi hotel berikut relokasi Grand Ball Room dan penambahan 55 unit kamar hotel pada Hotel Tunjungan di Surabaya. Fasilitas PRK dan Term Loan yang diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dijamin dengan: a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH (Anak Perusahaan) dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo. b. Jaminan pribadi (borgtocht) dari Laksmono Kartika. c. Jaminan fidusia atas seluruh peralatan dan equipment Hotel Tunjungan di Surabaya. Berdasarkan Perubahan I Perjanjian Kredit yang diaktakan dengan akta Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 1 tanggal 9 Maret 2007, terdapat perubahan syarat kredit sebagai berikut: a. Tingkat suku bunga menjadi 15,5% per tahun. b. Jangka waktu pinjaman menjadi selama 84 bulan, termasuk masa tenggang selama 12 bulan, yang akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2014. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada TCH (Anak Perusahaan), antara lain, perolehan pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, atau penyertaan baru pada perusahaan lain, mengubah Anggaran Dasar TCH (Anak Perusahaan) termasuk susunan pengurus dan/atau pemegang saham serta pemodalan, memberikan pinjaman, membagi laba usaha dan membayar dividen, melakukan investasi, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. Pada tahun 2010, pinjaman ini telah dilunasi oleh TCH (Anak Perusahaan).


12. HUTANG PAJAK Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Pajak Penghasilan Final (lihat Catatan 23) Pajak Pembangunan 1 PBB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 (lihat Catatan 23) Pajak Pertambahan Nilai

107.569 1.204.859 69.000

83.830 1.717.058 68.678

31.734 1.008.484 46.677 697.047 814.259

29.127 982.362 29.800 744.369 1.913.491

Jumlah

3.979.629

5.568.715

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Asuransi Jasa profesional Gaji Beban bunga Listrik, telepon dan air Lain-lain

595.893 174.712 516.120 151.119 16.334 2.714.529

549.840 215.431 944.278 16.000 2.708.456

Jumlah

4.168.707

4.434.005

Biaya masih harus dibayar – lain-lain terutama merupakan pencadangan atas biaya pengurusan dalam rangka penerbitan sertifikat Strata Title pada bangunan TEC milik PPP (Anak Perusahaan) pada tahun 2011 dan 2010. 14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Uang muka penjualan stand Sewa diterima di muka Uang muka tamu hotel

277.410.230 7.680.455 1.867.303

309.869.058 7.724.161 1.479.986

Jumlah

286.957.988

319.073.205


15. UANG JAMINAN PENYEWA Merupakan uang jaminan yang diterima dari penyewa sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan di lokasi Kawasan Berikat Tanjung Emas-Semarang dan sewa stand di JMP milik Perusahaan, sewa stand di PGS milik PAN (Anak Perusahaan) serta sewa stand di TEC milik PPP (Anak Perusahaan). 16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan Anak Perusahaan TCH PAN PPP DBAJ WTDC

196.696

187.134

1.617.008 774.377 170.387 7.206 7.099

1.141.241 443.748 62.950 7.206 7.099

Sub-jumlah

2.772.773

1.849.378

Hutang lain-lain

4.945.610

6.421.945

Jumlah

7.718.383

8.271.323

Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 3.728.831 dan Rp 2.710.859 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 yang disajikan sebagai bagian dari “Kewajiban Lain-lain” dalam neraca konsolidasi. Biaya yang dibebankan sebesar Rp 1.017.972 dan Rp 541.289 masing-masing pada tahun 2011 dan 2010 disajikan sebagai akun “Beban Usaha – Umum dan Administrasi – Imbalan Kerja” dalam laporan laba rugi konsolidasi (lihat Catatan 22). Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasti atas imbalan pasca kerja (post employment benefit) tersebut berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 yang masing-masing dilakukan oleh PT Ricky Leonard Jasatama dan PT Rileos Pratama, aktuaris independen, menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: Usia pensiun Tingkat proyeksi kenaikan gaji Tabel mortalita Tingkat diskonto

: : : :

55 tahun 1,5%-8% pada tahun 2010 dan 2009 Tabel Mortalita Indonesia 2 9,5% pada tahun 2010 dan 11%-12% pada tahun 2009

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa jumlah akrual pada tahun 2011 dan 2010 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam keputusan tersebut.


17. HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2011 a. Hak minoritas atas aset bersih Anak Perusahaan PAN DBAJ WTDC TCH PPP

(

Jumlah

25.858.373 467.706 228.809 12.797 1.468.341)

2010

(

25.099.344

14.539.102

2011 b. Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan PAN ( DBAJ WTDC ( TCH ( PPP ( Jumlah

(

1.810.403) 507 7.062) 1.110) 42.046) 1.860.114)

14.822.350 461.632 192.782 11.338 949.001)

2010 ( ( ( (

1.875.216) 422 6.657) 781) 209.961 1.672.271)

18. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh

Persentase Kepemilikan (%)

Jumlah

PT Laksanacitra Nusantara Sri Kuntjoro Dewi Maureen Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)

1.066.687.992 8

92,88 0,01

133.335.999 1

81.730.000

7,11

10.216.250

Jumlah

1.148.418.000

100,00

143.552.250

19. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI Akun ini berasal dari transaksi akuisisi 98,96% saham DBAJ (Anak Perusahaan) oleh Perusahaan pada tahun 1999. Akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali.


20. PENDAPATAN USAHA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Penjualan ruko dan stand Pendapatan sewa dan jasa pelayanan Pendapatan hotel Pendapatan jasa depo peti kemas Pendapatan lainnya

12.354.572 8.738.312 9.651.623 291.529 131.523

11.985.410 8.802.143 8.643.716 343.527 -

Jumlah

31.167.559

29.774.796

Tidak ada penjualan kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total penjualan pada tahun 2011 dan 2010. 21. BEBAN POKOK PENJUALAN Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Beban langsung hotel: Energi dan pemeliharaan Makan dan minuman Penyusutan Gaji dan beban pegawai lainnya Telepon, telex dan faksimili Lainnya

1.444.767 649.973 699.634 627.806 13.743 918.186

1.357.483 656.121 732.075 639.578 39.608 832.158

Sub-jumlah

4.354.109

4.257.023

Beban pokok penjualan ruko dan stand Beban langsung pendapatan sewa dan jasa pelayanan Beban pokok jasa depo peti kemas Beban pokok pendapatan lainnya

4.490.423

4.747.955

2.658.528 167.788 138.111

2.512.525 222.339 179.146

11.808.959

11.918.988

Jumlah

Tidak ada pembelian kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total pembelian pada tahun 2011 dan 2010.


22. BEBAN USAHA Akun ini terdiri dari: 2011

2010

Beban Penjualan Gaji dan tunjangan Iklan dan promosi Sumbangan dan representasi Pemeliharaan Telepon, telex dan faksimili Keperluan kantor Perjalanan dinas Lain-lain

197.391 60.259 42.351 20.344 12.814 11.474 8.666 849

175.461 123.261 50.869 14.493 11.719 12.211 6.182 1.347

Sub-jumlah

354.148

395.543

Beban Umum dan Administrasi Gaji dan tunjangan Representasi dan sumbangan Asuransi Listrik, air dan telepon Perjalanan dinas Pajak PBB dan PPI Imbalan kerja (lihat Catatan 16) Komisi dan sewa Penyusutan (lihat Catatan 10) Keperluan kantor Konsultan dan notaris Perijinan Administrasi bank Lain-lain

4.286.684 912.792 573.464 209.304 1.074.797 10.200 1.040.526 343.091 191.457 100.315 30.040 33.903 13.966 351.426

3.938.663 492.496 563.019 569.759 947.896 9.000 868.842 248.998 188.234 86.479 103.600 31.473 15.962 378.029

Sub-jumlah

9.171.965

8.442.450

Jumlah

9.526.113

8.837.993


23. PAJAK PENGHASILAN Beban (penghasilan) pajak Perusahaan dan Anak Perusahaan terdiri dari: 2011 Pajak kini Pajak Penghasilan Final Perusahaan Anak Perusahaan PAN PPP Sub-jumlah Pajak Penghasilan Tidak Final

612.269

611.170

617.728 105.296

745.683 54.063

1.335.293

1.410.916

334.198

302.648

-

-

-

-

-

-

1.669.491

1.713.564

Pajak tangguhan Perusahaan Anak Perusahaan WTDC DBAJ TCH PAN PPP Sub-jumlah Jumlah

2010

Pajak Kini Pajak Penghasilan Final Pajak penghasilan final Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

2011

2010

Pajak Penghasilan final atas pendapatan yang telah diakui Pajak Penghasilan final atas uang muka sewa

1.335.293 1.695.485

1.410.916 1.412.367

Jumlah Pajak Penghasilan final Pajak Penghasilan final yang telah dibayar

3.030.778 2.022.294

2.823.283 2.739.454

Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Final

1.008.484

83.829


Pajak Penghasilan Tidak Final Perhitungan beban pajak dan hutang pajak penghasilan tidak final Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: 2011 2010 Beban pajak kini Perusahaan Anak Perusahaan TCH PAN DBAJ PPP WTDC

-

-

250.149 34.743 6.963) 48.715 7.553

292.602 3.121 6.925

Jumlah

334.197

302.648

Dikurangi : Pajak Penghasilan-pasal 23 Pajak Penghasilan-pasal 25

277.016

(

Hutang pajak tahun berjalan Hutang pajak tahun lalu

117.684

57.181 44.894

184.964 -

102.075

184.964

(

61.444)

-

(

1.071) 110.118 2.367 34.485 27.274)

203.202 1.835 20.073)

Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Tidak Final

Rincian: Perusahaan Anak Perusahaan PAN TCH WTDC PPP DBAJ

-

(

Jumlah

57.181

(

184.964

Rekonsiliasi antara laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut: 2011 Laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi Laba sebelum pajak Anak Perusahaan

(

Laba sebelum pajak Perusahaan Dikurangi laba sebelum pajak atas penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final Laba sebelum pajak atas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final

13.231.504 6.845.410) ( 6.386.094

(

3.895.730) ( 2.490.364

2010 7.800.040 4.776.771 ) 3.023.269 3.023.269 ) -


Perbedaan tetap: Penghasilan bunga Biaya pajak Biaya representasi dan sumbangan

(

Sub-jumlah

7.933 ) 3.973 187.176

-

183.216

-

-

-

2.673.580

-

334.198

-

277.017 )

-

57.181

-

Perbedaan waktu: Imbalan kerja Laba fiskal Beban pajak kini Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka – pasal 25

(

Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Tidak Final - Perusahaan

24. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba bersih per saham dasar: 2011 Laba bersih Laba bersih untuk perhitungan laba bersih per saham dasar Jumlah saham Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)

2010

6.143.758

4.414.206

1.148.418.000

1.148.418.000

5,35

3,84

25. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA Sifat dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: Sifat hubungan istimewa

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pemegang saham mayoritas Perusahaan

PT Laksanacitra Nusantara

Sebagian pengurus atau manajemen yang sama

PT Jasamitra Propertindo PT Madura Industrial Seaport City PT Tunjungan Imperial Sukses

Transaksi Hubungan Istimewa


Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi antara lain: a. Sebesar 0,024% dan 0,027% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010, merupakan pendapatan usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Piutang atas pendapatan usaha tersebut disajikan sebagai akun “Piutang Usaha – Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca konsolidasi, yang meliputi 0,004% dan 0,002% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. b. TCH (Anak Perusahaan) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses (TIS) untuk pengelolaan restoran di Hotel Tunjungan (lihat Catatan 29). Atas perjanjian tersebut TCH memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar Rp 76.786 dan Rp 69.435 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. Piutang atas pendapatan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun “Piutang kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca konsolidasi (lihat Catatan 8) yang meliputi 0,013% dan 0,025% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010. c. Perusahaan dan Anak Perusahaan mengadakan transaksi diluar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang diungkapkan pada Catatan 8. 26. INFORMASI SEGMEN USAHA Perusahaan dan Anak Perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Real estat Sewa dan jasa pelayanan Jasa perhotelan Jasa depo peti kemas

a. Penjualan dan Pendapatan Usaha 2011 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Jumlah sebelum Eliminasi Eliminasi

(

Jumlah Harga jual antar segmen ditetapkan berdasarkan harga jual.

2010

15.166.537 9.674.332 6.057.869 291.529

14.734.731 8.662.792 6.052.821 343.527

31.190.267 22.708 ) (

29.793.871 19.075 )

31.167.559

29.774.796


b. Laba Usaha dan Laba Sebelum Penghasilan (Beban) Pajak 2011 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Laba usaha Penghasilan (beban) lain-lain

5.088.020 1.710.788 2.991.413 42.266 (

Laba sebelum penghasilan (beban) pajak

9.832.487 159.124 ) ( 9.673.363

2010 4.442.369 1.411.863 3.123.796 39.787 9.017.815 1.217.774) 7.800.041

c. Jumlah Aset 2011 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Jumlah sebelum Eliminasi Eliminasi Jumlah

(

2010

771.921.361 41.215.293 69.751.868 1.397.275

722.239.674 43.403.753 70.138.970 1.212.486

884.285.797 281.218.857 ) (

836.994.883 221.878.205 )

603.066.940

615.116.678

27. KONTINJENSI a. Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 1997 melakukan gugatan wanprestasi sehubungan dengan pekerjaan perbaikan bangunan pabrik yang mengalami kebakaran dan pembayaran sewa unit tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Coaster Kavling A-05 dan A-06 Tanjung Emas Semarang terhadap PT Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia Tbk (Tergugat) untuk membayar kepada Perusahaan sebesar Rp 11.781.760 ditambah AS$ 2.384.345,20 dan bunga 2,5% per bulan sejak bulan Desember 1996 sampai dibayar lunas. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan tersebut diterima dan mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 1.781.760 ditambah AS$ 44.567,20. Atas keputusan tersebut Tergugat mengajukan kasasi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4455K/Pdt/1998 tanggal 11 Mei 1999 sebagai berikut: -

Menolak gugatan Perusahaan (dahulu Penggugat, Termohon Banding I, sekarang Termohon Kasasi) seluruhnya; Menyatakan Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997 tidak sah dan tidak berharga; dan


-

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengangkat Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, belum ada perkembangan baru dari kasus ini. b. Berdasarkan perkara perdata No. 101/Pdt.G/1991/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, Perusahaan sebagai Turut Tergugat II atas gugatan dari 9 (sembilan) pihak sebagai penyewa tanah dan/atau bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut qq Pelabuhan Nasional Pelabuhan Daerah IV Surabaya yang diputuskan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III (Perumpel III) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku Tergugat I pada tanggal 5 Januari 1991. Para penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp 23.395.000. Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 1991 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 101) memutuskan menghukum Perumpel III selaku Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.063.255 dan khusus kepada Penggugat II (Anthony Sasongko) harus dibayarkan ganti rugi pabrik dan biaya-biaya fasilitas lainnya sebesar Rp 5.000.000 secara tunai dan terhadap putusan ini, Tergugat I mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada tanggal 11 Desember 1991, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengeluarkan putusan (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 678) antara lain membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 101 dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Atas putusan ini, Penggugat yang mana telah mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dan telah mengeluarkan putusan Reg. No. 1841/K/Pdt/1992 tanggal 30 April 1993, yang antara lain menolak gugatan para Penggugat. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, belum ada perkembangan baru dari kasus ini. 28. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING 2011

Aset Kas dan setara kas

Investasi jangka pendek

Mata uang asing

Ekuivalen

Mata uang asing

Ekuivalen

AS$ 2.994.622 SGD 900 JPY 31.000 HKD 800 AUD 925 EUR 150 AS$ 1.547.608

26.080.167 6.215 3.259 894 8.326 1.848 13.476.574

AS$ 4.794.801 SGD 1.152 JPY 31.000 HKD 800 AUD 925 EUR 150 AS$ 1.783.695

43.704.611 7.494 3.029 939 7.718 1.832 16.258.378

Jumlah Aset Kewajiban Uang jaminan penyewa Jumlah Aset - Bersih

2010

39.577.283 AS$ 1.250.687

10.892.240 28.685.043

59.984.001 AS$ 1.323.773

12.066.194 47.917.807


29. IKATAN a. Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan tanah seluas 23.900 m 2, yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 327/JS.VI/SP/91 tanggal 15 Juni 1991. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.

-

Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai tanggal 1 Juli 1991 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 dan dapat diperpanjang.

-

Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.195.000.

-

Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

b. Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan tanah seluas 13.650 m2, yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 412/JS.XII/SP/91 tanggal 30 Juni 1991. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.

-

Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai tanggal 1 Januari 1992 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang.

-

Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 682.500.

-

Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

Pada tahun 2002, Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian perpanjangan jangka waktu dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan tanah seluas 13.650 m2, dimana jangka waktu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Atas perpanjangan pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 3.423.420.


c. i. Pada tanggal 2 Nopember 1991, Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang atas penggunaan tanah seluas ± 1.017.187,62 m 2, yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 47/HPL/BPN/90 tanggal 12 Juni 1990, atau dikenal dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone (Industrial Estate) Semarang. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - Perusahaan akan menggunakan tanah untuk keperluan zona/kawasan industri lengkap dengan segala fasilitas seperti Management Center, Health Center, Power Station, Fire Brigade, Public Service dan lain-lain. - Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang selama 20 tahun mulai tanggal 1 Nopember 1991 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.515.028 yang dibayar saat penandatanganan Surat Perjanjian. - Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang. ii. Pada tanggal 1 Desember 1994, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan biaya kompensasi untuk tanah PLTGU Tambak Lorok Semarang, Perusahaan telah mengalihkan sebagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang seluas ± 36.517,188 m2 kepada PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah. iii. Perusahaan telah menandatangani Surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/12/TMS-2005 tertanggal 16 Maret 2005, yang berisi antara lain: -

Perpanjangan waktu atas tanah seluas + 270.800 m2 yang telah dimanfaatkan dari tanggal 31 Oktober 2011 menjadi tanggal 31 Oktober 2024.

-

Pengembalian tanah seluas 69.263 m2 dan 190.312 m2 kepada Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang dengan kompensasi perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun untuk tanah seluas + 270.800 m2.

-

Atas perpanjangan tanah seluas 270.800 m2, Perusahaan harus membayar tambahan uang pemasukan untuk penggunaan tanah sebesar Rp 4.419.598.

iv. Perusahaan telah menandatangani Surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/154/TMS-2005 tertanggal 23 September 2005, mengenai perpanjangan sewa atas tanah seluas + 450.295 m2 yang belum dikembangkan (dalam bentuk tambak dan tanah tergenang air) selama 13 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.353.182. d. Pada tanggal 6 Juni 2001, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang atas perpanjangan penggunaan tanah seluas 9.700 m2.


Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - Tanah tersebut digunakan untuk jalan dan bangunan kantor Perusahaan. - Jangka waktu yang diberikan adalah selama 10 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 30 September 2010. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 519.033. Pada tanggal 8 Januari 2010, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan seluas 9.700 m2 selama 10 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2010 – 30 September 2020 dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.576.861. e. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jasamitra Propertindo dalam hal pengelolaan hall, selatsar, tempat perparkiran yang merupakan milik Perusahaan di Jembatan Merah Plaza. Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan komposisi 20% untuk Perusahaan dan 80% untuk PT Jasamitra Propertindo. f.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. HK. 0501/42/TMS-2008 – 068/WTDC/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008, WTDC (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama operasi (KSO) dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang, yaitu untuk pengelolaan dan pengoperasian lapangan penumpukan peti kemas kosong yang terletak di atas tanah Hak Guna Bangunan PT Lamicitra Nusantara Tbk (pemegang saham mayoritas) seluas ± 19.477 m2 di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang. Berdasarkan perjanjian tersebut, WTDC (Anak Perusahaan) membayar tarif pengoperasian sebesar Rp 7.000 setiap bulan dan dapat diperpanjang.

g. TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan TIS, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang bergerak dalam bidang pengelolaan restoran. Berdasarkan perjanjian tersebut, TIS setuju untuk menjalankan usahanya di tempat milik TCH. Atas hal tersebut, TCH memperoleh imbalan sebesar 10% dari pendapatan kotor TIS. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perpanjangan perjanjian tersebut masih dalam proses (lihat Catatan 8). h. TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Swan Karaoke (Swan) dan Dome yang bergerak dalam bidang pengelolaan tempat hiburan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Swan dan Dome setuju untuk menjalankan usahanya di tempat milik TCH (Anak Perusahaan) dengan memberikan imbalan masing-masing sebesar Rp 5.000 per bulan. i.

TCH (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Renovasi Hotel Tunjungan No. 26/TCH/TEK/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 dengan PT Jaya Kencana tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek renovasi Hotel Tunjungan dengan nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 5.500.000 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pada tahun 2009, pekerjaaan proyek renovasi Hotel Tunjungan ini telah selesai dikerjakan.

j.

TCH (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Renovasi Hotel Tunjungan No. 27/TCH/TEK/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 dengan CV Multiguna Abadi Pratama tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek renovasi Hotel Tunjungan dengan nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat


lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 14.000.000 untuk pekerjaan sipil dan arsitektur. Pada tahun 2009, pekerjaaan proyek renovasi Hotel Tunjungan ini telah selesai dikerjakan. k. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 165 tanggal 15 Oktober 2004 dengan KAI tentang pemanfaatan tanah KAI di Jalan Dupak, Emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - PAN (Anak Perusahaan) akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan shopping center. - Jangka waktu yang diberikan kepada PAN untuk mengelola bangunan dan fasilitasnya adalah 30 tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2036 dan pada saat berakhirnya perjanjian tanah dan bangunan berikut fasilitasnya diserahkan dan menjadi milik KAI. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, PAN (Anak Perusahaan) diwajibkan membayar Rp 7.889.400 untuk masa pembayaran selama 2 tahun. - PAN (Anak Perusahaan) diperkenankan untuk mengalihkan dan atau menyewakan bangunan kepada pihak ketiga diatas tanah HPL KAI. - Dalam hal pengelolaan perparkiran dan periklanan dilaksanakan oleh PAN (Anak Perusahaan). Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan kompensasi 65% untuk PAN dan 35% untuk KAI. Pembayaran ini dimulai tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian ini. Pada tahun 2010 dan 2009, PAN (Anak Perusahaan) belum melakukan pembayaran atas bagi hasil tersebut dikarenakan pengelolaan tersebut masih mengalami kerugian. - PAN (Anak Perusahaan) dan atau pihak ketiga yang menerima pengalihan hak pemanfaatan bangunan, tidak diperkenankan mengubah bangunan, menjaminkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah untuk pelunasan hutang, mengalihkan kerjasama ini kepada pihak ketiga kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari KAI. l.

Berdasarkan akta Notaris Surjadi Jasin No. 166 tanggal 15 Oktober 2004, KAI memberi kuasa kepada PAN (Anak Perusahaan) untuk: - Melakukan pembebasan dan pengosongan tanah; - Mengurus semua perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan; - Mengurus pensertifikatan hak atas tanah dalam bentuk HPL atas nama KAI serta mengurus diterbitkannya HGB di atas tanah HPL tersebut atas nama PAN (Anak Perusahaan) atau pihak ketiga; - Membangun dan memanfaatkan bangunan berupa shopping center serta bangunan lainnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pemerintah Kota Surabaya; - Mengalihkan HGB dan atau Hak Pemanfaatan Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu yang telah ditentukan;


- Menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan Bangunan dengan pihak ketiga. m. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan PGS No. 14/PAN/TEK/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. - Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp 30.750.000 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 12 bulan mulai tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan tanggal 2 Juni 2006. - PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PAN (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti. n. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan dengan akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 17, tanggal 5 April 2007, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Mega Tbk (Mega) dalam hal pemberian pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: -

Mega akan mencairkan pinjaman maksimum sebesar 80% dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Debitur, sedangkan sisanya sebesar 20% akan ditahan sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

-

PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada Mega.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan Mega akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PAN (Anak Perusahaan).

-

Kewajiban PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin (buy back guarantee) atas kelalaian Debitur secara otomatis akan berakhir apabila sisa pinjaman pokok Debitur di Mega telah berkurang lebih dari 60%.


-

PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin wajib menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo dan Personal Guarantee dari Laksmono Kartika, pemegang saham PAN (Anak Perusahaan). Agunan tersebut di atas juga dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh TCH, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dari Mega.

Berdasarkan surat Mega No. 219/CRB-1/07, tanggal 28 Pebruari 2007 mengenai perubahan syarat kredit kerjasama developer, Mega menyetujui penurunan tingkat bunga untuk debitur dari sebesar 17% per tahun menjadi sebesar 14% per tahun, sehingga tidak ada lagi subsidi bunga dari developer sebesar 3% per tahun. Berdasarkan Akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 17, tanggal 9 Oktober 2008, Mega menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan kepada PAN (Anak Perusahaan) untuk menyelesaikan proses pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur serta penurunan jumlah deposito yang ditahan oleh Mega menjadi sebesar 10%. o. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah diaktakan dengan akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 67, tanggal 19 September 2006, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam hal penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah (BNI Griya) kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: -

BNI akan mencairkan pinjaman sebesar 90% dari maksimum fasilitas BNI Griya atas nama Debitur apabila telah memenuhi persyaratan yang ada, sedangkan sisanya sebesar 10% akan dicairkan apabila BNI telah menerima dokumen asli berupa Sertifikat yang telah terdaftar, AJB, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) serta fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan telah lunas.

-

PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada BNI.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan BNI akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PAN (Anak Perusahaan).

-

Kewajiban PAN (Anak Perusahaan) tersebut di atas akan berakhir apabila fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan telah lunas, PAN (Anak Perusahaan) telah menyelesaikan pembangunan proyek dan BNI telah menerima dokumen asli berupa AJB, Sertifikat, SKMHT/APHT dan SHT.

Sesuai dengan Perjanjian Beli Kembali yang telah diaktakan dengan akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 68, tanggal 19 September 2006, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan Perjanjian Beli Kembali dengan BNI dalam kondisi fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan belum lunas, PAN (Anak Perusahaan) belum menyelesaikan


pembangunan proyek dan BNI belum menerima dokumen asli berupa AJB, Sertifikat, SKMHT/APHT dan SHT. Berdasarkan akta Addendum Perjanjian Beli Kembali dari Notaris Tavianto Yudha Patria, S.H., M.Kn., No. 1, tanggal 20 Januari 2009, BNI telah menghapus persyaratan kondisi dimana Debitur yang bersangkutan belum lunas, yang tercantum dalam akta Perjanjian Beli Kembali dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 68, tanggal 19 September 2006 dengan PAN (Anak Perusahaan). Berdasarkan Surat BNI No. KSN/3/10245 tanggal 27 Desember 2006 mengenai keringanan persyaratan, kewajiban buy back guarantee hanya selama Sertifikat (SHMSRS) atas nama Debitur dan SHT yang membebani Sertifikat tersebut belum diterbitkan dan diserahkan kepada BNI beserta IMB per kavling berikut gambar denah bangunan yang sesuai siteplan/blokplan, maka apabila Debitur melakukan kelalaian pembayaran angsuran untuk pengembalian KPR selama 3 bulan berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut. p. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah diaktakan dengan akta Notaris Hendrikus Caroles, S.H., No. 70, tanggal 22 Nopember 2007, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam hal pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian kios. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: - BRI akan mencairkan pinjaman sebesar 95% dari maksimum fasilitas kredit pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya sebesar 5% sebagai payment guarantee akan dicairkan apabila proses penerbitan Sertifikat Pecahan telah selesai, Ijin Mendirikan Bangunan telah selesai dan Akta Jual Beli telah ditandatangani antara PAN (Anak Perusahaan) dan Debitur. - Selambat-lambatnya dalam waktu 24 bulan, PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat pecahan, memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, pembangunan kios dinyatakan 100% selesai dan penandatanganan Akta Jual Beli antara Perusahaan dan Debitur. - Apabila selama proses penyelesaian kewajiban seperti yang disebut di atas, Debitur wanprestasi maka PAN (Anak Perusahaan) wajib melunasi kewajiban Debitur kepada Bank atau melaksanakan payment guarantee. q. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan TEC No. 10/PPP/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan TEC Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC Surabaya.

-

Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 18.500.000.


r.

-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan 14 April 2006.

-

PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti.

PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan TEC No. 18/PPP/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dengan PT Waskita Karya tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan TEC Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

PT Waskita Karya akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC Surabaya.

-

Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 38.500.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Mei 2006.

-

PT Waskita Karya tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Waskita Karya.

Berdasarkan Addendum No. 249/PPP/Add/HTC/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, telah disepakati untuk menambah nilai kontrak atas pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC sebesar Rp 1.675.000, sehingga total nilai kontrak menjadi sebesar Rp 40.175.000. s.

PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang telah diaktakan dengan akta No. 16 tanggal 8 Pebruari 2005 oleh Notaris Rusdi Muljono, S.H., notaris di Surabaya. Perjanjian ini mengatur tentang kerjasama antara PPP (Anak Perusahaan) dengan BRI dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada calon pembeli stand/kios di TEC dengan jumlah maksimum sebesar 80% dari harga jual stand/kios tersebut. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 10 tahun yang akan berakhir pada tanggal 7 Pebruari 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, PPP (Anak Perusahaan) belum menggunakan fasilitas ini.

t.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan dengan akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 18, tanggal 5 April 2007, PPP (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Mega Tbk (Mega) dalam hal pemberian pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain:


-

Mega akan mencairkan pinjaman maksimum sebesar 80% dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Debitur, sedangkan sisanya sebesar 20% akan ditahan sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

-

PPP (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada Mega.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PPP(Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan Mega akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PPP (Anak Perusahaan).

-

Kewajiban PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin (buy back guarantee) atas kelalaian Debitur secara otomatis akan berakhir apabila sisa pinjaman pokok Debitur di Mega telah berkurang lebih dari 60%.

-

PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin wajib menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo dan Personal Guarantee dari Laksmono Kartika, pemegang saham PPP (Anak Perusahaan). Agunan tersebut di atas juga dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh TCH, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dari Mega.

Berdasarkan Akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 18, tanggal 9 Oktober 2008, Mega menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan kepada PPP (Anak Perusahaan) untuk menyelesaikan proses pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur serta penurunan jumlah deposito yang ditahan oleh Mega menjadi sebesar 10%.

30. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Aktivitas Perusahaan dan Anak Perusahaan mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan antara lain: risiko mata uang, risiko suku bunga, risiko harga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Risiko Mata Uang Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Kegiatan operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan untuk menyeimbangkan arus kas, Perusahaan melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.


b. Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Eksposur risiko tingkat bunga Perusahaan dan Anak Perusahaan timbul terutama dari pinjaman yang diperoleh dari pinjaman bank. Perusahaan dan Anak Perusahaan memandang tingkat suku bunga pinjaman bank sangat kompetitif dan resiko dalam berinvestasi akan memberikan hasil yang sangat memadai. Perusahaan dan Anak Perusahaan aktif melakukan review atas pinjaman yang diberikan oleh bank. c. Risiko Harga Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar. Perkembangan pasar properti Indonesia dan persaingan dengan perusahaan yang memiliki kegiatan sejenis serta kemampuan daya beli konsumen dapat mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perusahaan dan Anak Perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perusahaan dan Anak Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan (enhancements) properti yang optimal sehingga bisa menarik minat pembeli dan penghuni yang telah ada untuk memperpanjang kontrak sewa. d. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Perusahaan dan Anak Perusahaan selalu melakukan monitoring kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang. e. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Ekposur risiko likuiditas Perusahaan dan Anak Perusahaan timbul terutama dari persyaratan pendanaan untuk membayar kewajiban dan mendukung kegiatan usaha. Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan juga dapat memperoleh dana tambahan melalui lembaga perbankan.


31. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN REVISI Berikut ini ikhtisar revisi PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK): a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan:   

PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengenai “Biaya Pinjaman” PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”

b. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:                    

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Arus Kas” PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” PSAK No. 5 (Revisi 2009) mengenai “Segmen Operasi” PSAK No. 7 (Revisi 2010) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” PSAK No. 12 (Revisi 2009) mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” PSAK No. 15 (Revisi 2009) mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” PSAK No. 19 (Revisi 2010) mengenai “Aset Tak Berwujud” PSAK No. 22 (Revisi 2010) mengenai “Kombinasi Bisnis” PSAK No. 23 (Revisi 2010) mengenai “Pendapatan” PSAK No. 25 (Revisi 2009) mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” PSAK No. 48 (Revisi 2009) mengenai “Penurunan Nilai Aset” PSAK No. 57 (Revisi 2009) mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” PSAK No. 58 (Revisi 2009) mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” ISAK No. 7 (Revisi 2009) mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus” ISAK No. 9 mengenai “Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa” ISAK No. 10 mengenai “Program Loyalitas Pelanggan” ISAK No. 11 mengenai “Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik” ISAK No. 12 mengenai “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer” ISAK No. 14 mengenai “Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web”


c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:  

PSAK No. 10 (Revisi 2010) mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing” ISAK No. 13 mengenai “Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri’

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan yang telah diselesaikan pada tanggal 27 April 2011.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents