PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009

PT Lamicitra Nusantara Tbk

Pranowo Kartika, S.H., MBA Direktur Utama

PT. LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN DAFTAR ISI

Halaman LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI – Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009

Neraca Konsolidasi

1

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

3

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi

4

Laporan Arus Kas Konsolidasi

5

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi

6

-1-

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 MARET 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010

Catatan ASET Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan Pajak dan biaya dibayar di muka Piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan Tanah yang belum dikembangkan Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 118.316.913 pada tahun 2010 dan Rp 107.836.892 pada tahun 2009) Aset lain-lain JUMLAH ASET

2c, 2q, 3, 30 Rp 2d, 4, 30 2f, 2i, 5, 27

59.416.967 22.867.295

2009

Rp

70.762.266 28.186.471

2g, 6 2h, 2o, 7

15.085 3.183.312 5.128.899 372.844.434 5.382.123

6.066 2.195.226 609.469 389.407.040 6.004.466

2i, 8, 27 2o, 25 2g, 9, 31

38.135.163 6.339 26.271.641

21.647.128 395.226 26.271.641

2e, 2j, 10, 31 2k

79.977.301 1.888.119

83.800.221 487.960

Rp

615.116.678

Rp

629.773.180

-2PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (Lanjutan) 31 MARET 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010

Catatan KEWAJIBAN Hutang bank Hutang usaha Hutang pajak Beban masih harus dibayar Pendapatan diterima di muka Hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan Penyisihan penggantian peralatan dan perlengkapan hotel Uang jaminan penyewa Kewajiban lain-lain

11 2o, 12, 24 13 2n, 14

24.250.000 6.423.201 5.568.715 4.434.005 319.073.205

2i, 8, 26 2o

26.569.318 80.402

21.486.558 154.250

2e, 2j 2q, 15, 29 2l, 16

37.363 14.112.610 8.271.323

417.986 14.790.171 1.659.075

408.820.142

427.659.714

17

14.539.102

16.608.169

18

143.552.250 (1.197.157)

143.552.250 (1.197.157)

Jumlah Kewajiban

HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN

Rp

2009

Rp

38.125.711 5.217.671 7.883.057 3.973.998 333.951.237

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham Modal dasar - 4.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.148.418.000 saham Tambahan modal disetor - bersih

-3PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan PENDAPATAN USAHA

2n, 21, 27

BEBAN POKOK PENJUALAN

2010 Rp

2n, 22

LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha

29.774.796

Rp

41.940.227

11.918.988

16.537.219

17.855.808

25.403.008

395.543 8.442.450 8.837.993

396.291 7.342.390 7.738.681

9.017.815

17.664.327

(1.511.730) 687.024 (902.171) 509.103 (1.217.774)

4.058.259 486.787 (1.560.215) 451.534 3.436.365

7.800.041

21.100.692

(1.410.916) (302.648) (1.713.564)

(2.083.628) (337.451) (2.421.079)

6.086.477

18.679.613

(1.672.271)

(7.176.256)

2n, 23

LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba (rugi) selisih kurs - bersih Penghasilan bunga Laba penjualan aset tetap - bersih Beban bunga Lain-lain - bersih Penghasilan (Beban) Lain-lain

2n

LABA SEBELUM PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK Tahun berjalan Final Tidak Final Tangguhan Jumlah Beban Pajak

2o, 24

LABA BERSIH SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN

17

LABA BERSIH LABA PER SAHAM DASAR

2009

Rp

4.414.206

2p, 25

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

3,84

Rp

11.503.357 10,01

-4-

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan Saldo 1 Januari 2009

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp

Laba bersih

Rp

143.552.250

143.552.250

Rp

Rp

(1.197.157)

(1.197.157)

Rp

1.372.309 Rp

Rp

1.372.309

Saldo Laba

-

(1.197.157)

Rp

(1.197.157) -

143.552.250

Laba bersih Saldo 31 Maret 2010

Rp

-

Saldo 31 Maret 2009 Saldo 1 Januari 2010

143.552.250

Tambahan Modal Disetor - Bersih

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

1.372.309

Rp

Rp

1.372.309


30.274.538

Jumlah Ekuitas Rp

11.503.357

11.503.357

41.777.895

185.505.297

43.615.826

Rp

4.414.206 Rp

174.001.940

48.030.032

187.343.228 4.414.206

Rp

191.757.434

-5PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran pada karyawan dan pemasok

Rp

2009

46.386.615 (7.766.060)

Rp

53.274.941 (7.258.233)

Kas diperoleh dari operasi Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan badan Penerimaan bunga

38.620.555 (169.046) (1.639.831) 678.647

46.016.708 (354.817) (1.401.678) 952.480

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

37.490.325

45.212.693

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Penempatan investasi jangka pendek

(320.869) (22.867.295)

(3.544.894) (28.186.471)

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

(23.188.164)

(31.731.365)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembagian dividen - bersih Pembayaran hutang bank jangka pendek dan jangka panjang Piutang dan hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Penambahan uang jaminan penyewa

(4.433.170)

(10.093.453)

(3.375.688) -

(4.589.433) -

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

(7.808.858)

(14.682.886)

6.493.303

(1.201.558)

-

-

52.923.664

71.963.824

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS Pengaruh perubahan kurs mata uang asing KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

Rp

59.416.967


Rp

70.762.266

-6PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM a.

Pendirian dan Informasi Umum PT Lamicitra Nusantara Tbk (d/h PT Lami Citra Persada) (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. UndangUndang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 32 tanggal 29 Januari 1988 dari Tjitra Sasanti Djatmiko, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-9900. HT.01. 01.TH.89 tanggal 25 Oktober 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 182 tanggal 23 Juli 2008 yang telah diperbaiki dengan akta No. 287 tanggal 30 Agustus 2008 dari Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan susunan pengurus Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-85053.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 12 Nopember 2008. Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan lokasi usaha di Surabaya dan Semarang. Kantor pusat Perusahaan berada di Jembatan Merah Plaza lantai 5, Jl. Taman Jayengrono No. 2 - 4, Surabaya. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan properti, jasa, perdagangan dan pertokoan. Perusahaan memulai usaha komersialnya pada Januari 1990. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah penjualan stand di Jembatan Merah Plaza – Surabaya, pengelola kawasan berikat di Tanjung Emas Semarang dan penyertaan modal pada Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan depo peti kemas, perhotelan, real estat dan properti. Jumlah karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan rata-rata 717 dan 748 karyawan masingmasing pada tahun 2010 dan 2009. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (grup) PT Lamicitra Nusantara Tbk. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direktur Utama Direktur

: Laksmono Kartika : Sri Kuntjoro Dewi Maureen, MBA : Abdullah Gawi Oemar, S.E. : Pranowo Kartika, S.H., MBA : Ir. Priyo Setya Budi Drs. Udjang Ongkowidjojo Drs. Robin Wijaya Gejali, MBA Dra. Lanny Gondokusumo Siana Kartika Prasetyo Kartika, B.Com, M.M.

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1.038.000 dan Rp 946.000.

-7PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Anak Perusahaan Perusahaan memiliki langsung lebih dari 50% saham Anak Perusahaan sebagai berikut: Tahun 2010

Anak Perusahaan

Domisili

Jenis Usaha

Persentase Kepemilikan

Tahun Operasi Komersial

Jumlah Aset

PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH)

Surabaya

Perhotelan

99,33%

1996

43,403,753

PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)

Surabaya

Real estat

98,96%

1994

46,256,746

PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)

Surabaya

80,00%

1993

1,212,486

PT Penta Persada Pertiwi (PPP)

Surabaya

Pengelolaan Depo Peti Kemas Properti

75,00%

2007

106,854,164

PT Persada Alam Nusantara (PAN)

Surabaya

Properti

54,50%

2007

338,975,670

Persentase Kepemilikan

Tahun Operasi Komersial

Tahun 2009

Anak Perusahaan

Domisili

Jenis Usaha

Jumlah Aset

PT Tunjungan Crystal Hotel (TCH)

Surabaya

Perhotelan

99,33%

1996

39,291,372

PT Dharmabhakti Adijaya (DBAJ)

Surabaya

Real estat

98,96%

1994

45,441,331

PT Wiratangguh Dharmacitra (WTDC)

Surabaya

80,00%

1993

889,291

PT Penta Persada Pertiwi (PPP)

Surabaya

Pengelolaan Depo Peti Kemas Properti

75,00%

2007

104,016,197

PT Persada Alam Nusantara (PAN)

Surabaya

Properti

54,50%

2007

359,312,597

Perusahaan mencatat penyertaan saham dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method). c. Penawaran Umum Saham Perusahaan Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-605/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum atas 80.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat dengan disertai penerbitan 160.000.000 Waran Seri I (Waran) yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham di mana setiap satu pemegang saham baru Perusahaan akan memperoleh 2 Waran dan setiap 1 Waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan Rp 125 (Rupiah penuh) per lembarnya. Waran


tersebut mempunyai jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 18 Januari 2002 sampai dengan tanggal 16 Juli 2004. Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan telah mencatatkan seluruh saham biasanya (1.148.418.000 saham) pada Bursa Efek Indonesia.

2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan, yang diedarkan oleh BAPEPAM-LK bagi emiten atau perusahaan publik industri real estat. Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (accrual basis) dengan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk persediaan yang dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah. b. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan kepemilikan langsung lebih dari 50%. Saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku Anak Perusahaan yang diakuisisi dalam transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendalian dibukukan dalam akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai unsur ekuitas. c. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta dibatasi penggunaannya. d. Investasi Jangka Pendek Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatan, disajikan sebagai “Investasi Jangka Pendek”.


e. Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase dari pendapatan jasa pelayanan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut. f. Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masingmasing akun piutang pada akhir tahun. g. Persediaan Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengadopsi PSAK No. 14 (Revisi 2008), mengenai “Persediaan” yang efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama untuk persediaan bahan bakar, peralatan kantor dan pemeliharaan gedung, sedangkan untuk persediaan makanan, minuman dan keperluan hotel ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Persediaan tanah dan bangunan (stand/kios dan ruko) yang siap jual, bangunan yang sedang dikonstruksi, tanah matang, tanah dalam pematangan dan tanah yang belum dimatangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan meliputi biaya pra perolehan dan perolehan tanah dan dipindahkan ke tanah dalam pematangan pada saat pematangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun. Biaya perolehan tanah dalam pematangan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dimatangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat serta dipindahkan ke aset tanah dan bangunan pada saat selesai dibangun dan siap dijual dengan menggunakan metode identifikasi khusus. h. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dibayar untuk masa manfaat berkisar antara 1 sampai 3 tahun dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. i. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

- 10 PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (Lanjutan) (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi. j. Aset Tetap Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan). Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) mengenai “Aset Tetap” yang menggantikan PSAK No. 16 (1994) mengenai “Aktiva Tetap dan Aktiva Lainlain” dan PSAK No. 17 (1994) mengenai “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan

17 - 18 20 4 - 10 4 4

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Hak atas tanah sewa merupakan hak atas tanah milik Perusahaan yang berada di atas tanah yang disewa. Hak atas tanah tersebut disusutkan secara garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya maksimum selama jangka waktu sewa tanah. Peralatan dan perlengkapan hotel (tembikar, gelas, permadani, linen dan seragam) milik TCH (Anak Perusahaan) dinyatakan berdasarkan biaya perolehannya dan tidak disusutkan. Penggantian karena kerusakan dari aset tetap tersebut diperoleh dari penyisihan dana untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel yang dicatat dalam akun “Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel”. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.


Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai “Penurunan Nilai Aset”, mewajibkan penelaahan atas indikasi penurunan nilai aset ke nilai wajar apabila terjadi indikasi kejadian atau peristiwa bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset dibebankan sebagai rugi dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. k. Biaya Pra-Operasi Biaya yang terjadi sebelum saat dimulainya kegiatan komersial dikapitalisasi dan akan diamortisasikan setelah dimulainya kegiatan usaha komersial. l. Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan mengakui kewajiban atas imbalan kerja karyawan yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU”). Sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai “Imbalan Kerja”, biaya penyisihan imbalan kerja karyawan menurut UU ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar antara nilai kini imbalan pasti dan nilai wajar aset program pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian aktuaria ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Kemudian, biaya jasa lalu diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested). m. Biaya Emisi Saham Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan. n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan diakui pada saat penggunaan aset oleh pihak lain sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat periode digunakannya aset yang bersangkutan. Pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan disajikan sebelum dikenakan pajak penghasilan final. Uang muka yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Pendapatan dari penjualan dan jasa diakui pada saat barang atau jasa diserahkan. Pendapatan dari penjualan pertokoan di plaza (stand), rumah toko (ruko) dan bangunan rumah tinggal beserta tanahnya diakui secara penuh (full accrual) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: - Pengikatan jual beli telah ditandatangani; - Harga jual akan tertagih yaitu jumlah yang telah dibayar tersebut sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual; - Tagihan bebas dari subordinasi; dan


- Penjual telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substantial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan stand dan bangunan rumah tinggal beserta tanah yang dijual tersebut. Sedangkan untuk penjualan kavling tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh pembeli tanpa keterlibatan penjual (retail land sales), diakui secara penuh (full accrual) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: - Pengikatan jual beli telah ditandatangani; - Pembeli telah membayar uang muka sekurang-kurangnya 20% dari harga jual yang telah disepakati dan masa pengembalian uang muka telah lewat; - Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual; - Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi; dan - Selesainya pengembangan lingkungan di mana tanah tersebut berada, yaitu penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi. Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai pendapatan diterima di muka dan dicatat dengan deposit method sampai seluruh persyaratan tersebut terpenuhi. Pendapatan atas iuran kebersihan dan keamanan diakui pada saat pembeli (pemilik) akan membangun kavling yang dimiliki. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis). o. Pajak Penghasilan Beban pajak kini atas pendapatan jasa perhotelan dan depo kontainer ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan dari sewa bangunan pabrik dan stand dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak. Pendapatan jasa pemeliharaan (service charge) dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah kotor nilai kontrak. Pada tanggal 4 Nopember 2008, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 mengenai Pajak Penghasilan dari Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Peraturan ini menyatakan bahwa penghasilan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Kecuali untuk usaha yang atas pendapatannya telah dikenakan pajak final, aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua


perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini. p. Laba per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter adalah kurs tengah Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, kurs yang digunakan masing-masing adalah : 2010 (Rupiah penuh) EUR 1, Euro Eropa JPY 100, Yen Jepang AS$ 1, Dolar Amerika Serikat SGD 1, Dolar Singapura AUD 1, Dolar Australia HKD 1, Dolar Hongkong

12,216 9,771 9,115 6,505 8,344 1,174

2009 (Rupiah penuh) 15,327 11,794 11,575 7,617 7,949 1,494

r. Informasi Segmen Informasi segmen disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Informasi segmen Perusahaan dan Anak Perusahaan disajikan menurut pengelompokan (segmen) usaha. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (distinguishable components) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pada tahun 2000, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) mengenai “Pelaporan Segmen” yang efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002. PSAK ini menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan


berdasarkan segmen. Standar ini mengharuskan perusahaan publik dan perusahaan yang sedang dalam proses menerbitkan efek ekuitas atau efek hutang di pasar modal untuk mengidentifikasi segmen usaha dan segmen geografis berdasarkan faktor resiko dan imbalan yang berbeda untuk masing-masing segmen. s. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena terdapatnya risiko yang melekat dalam suatu estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin didasarkan pada jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS Akun ini terdiri dari: 2010 Kas Bank Rupiah PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Victoria PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mega Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Jatim Lain-lain Dolar Amerika Serikat The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk The Royal Bank of Scotland PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk Fortis Bank S.A./N.V. Citibank N.A. Sub-jumlah

2009

1,264,851

1.130.908

5,025,135 1,066,800 2,279,005 233,699 391,983 115,751 171,363 90,346

3,429,714 766,598 617,664 648,792 1,405,433 10,584 164,528 44,567

32,092 322,010 10,276 5,547 1,447

30,647 129,070 7,353 10,276

1,666,795 1,613,915 749,057 561,121 39,357 48,287 9,413

11,326,964 791,166 530,560 58,390 86,377 61,653 10,965 -

14,433,399

21,262,209


2010 Deposito berjangka Rupiah PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT ICBC Indonesia Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank BRI Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Bank ICBC Indonesia

2009

7,715 166,611 1,840,000 7,715 4,500,000 30,108,353 5,169,812 2,301,993

4,154,021 43,331,710

1,630,844

Sub-jumlah

43,718,717

49,500,057

Jumlah

59,416,967

70,762,266

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah Dolar Amerika Serikat

6% - 8% 2,0% - 4,75%

6,5 % - 7 % 3,25 % - 4 %

4. INVESTASI JANGKA PENDEK Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Penempatan di: Rupiah PT Bank Mega Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

5,699,730 552,510 356,677

5,937,038 552,785 373,905

16,258,378

21,322,743

Jumlah

22,867,295

28,186,471

Penempatan ini digunakan sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mega Tbk (Mega) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kepada konsumen PAN dan PPP (Anak Perusahaan). Tingkat bunga atas penempatan ini adalah sebesar 5%-8% per tahun.


5. PIUTANG USAHA Akun ini terdiri dari: 2010 a. Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Jasa Perhotelan PT Jasamitra Propertindo

2009

15,085

6,066

Pihak ketiga Jasa perhotelan Properti Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Lain-lain

1,247,338 66,110 323,168 395,193 1,151,503

1,026,519 36,925 494,781 342,739 294,262

Sub-jumlah

3,183,312

2,195,226

Jumlah

3,198,397

2,201,292

323,168 1,247,338 395,193 66,110 1,151,503

494,781 1,026,519 342,739 36,925 294,262

3,183,312

2,195,226

b. Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) Belum jatuh tempo Sudah jatuh tempo 1 s/d 30 hari 31 s/d 60 hari 61 s/d 90 hari 91 s/d 120 hari > 120 hari Jumlah

c. Jumlah piutang usaha berdasarkan mata uang Seluruh piutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih, dan oleh karena itu tidak ditetapkan penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (lihat Catatan 11). Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.


6. PERSEDIAAN 2010 Unit siap dijual − Stand Pusat Grosir Surabaya − Stand Tunjungan Electronic Centre − Stand Jembatan Merah Plaza II − Stand Jembatan Merah Plaza I − Ruko Jembatan Merah Yang sedang dikonstruksi − Ruko Jembatan Merah − Jembatan Merah Plaza III − Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) Mega Darmo Tanah matang − Darmo Hill Tanah dalam pematangan − Basuki Rachmat − Darmo Hill Persediaan hotel − Makanan, minuman dan perlengkapan Lain-lain Jumlah

2009

132,143,277 102,218,678 58,447,286 11,319,189 3,491,509

152,798,099 98,648,774 58,447,286 11,319,189 3,491,509

16,765,188 618,191

16,765,188 618,191

14,367,698

14,367,698

26,439,935 6,560,680

26,439,935 5,997,748

423,209 49,594

484,612 28,811

372,844,434

389,407,040

Stand Pusat Grosir Surabaya (PGS) (d/h Grosir Stasiun Pasar Turi) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jalan Dupak, Emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya berstatus Hak Guna Bangunan atas nama PAN (Anak Perusahaan) yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah PT Kereta Api (Persero) (KAI) merupakan aset real estat milik PAN (Anak Perusahaan). Pada tahun 2008, Perusahaan telah memiliki sertifikat Strata Title atas bangunan PGS. Stand Tunjungan Electronic Centre (TEC) (d/h Hi-Tech Centre (HTC)) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Tunjungan No. 5-7, Surabaya merupakan aset real estat milik PPP (Anak Perusahaan). Stand Jembatan Merah Plaza I (JMP I) dan stand Jembatan Merah Plaza II (JMP II) yang tersedia untuk dijual, berlokasi di Jl. Taman Jayengrono No. 2-4, Surabaya merupakan aset real estat milik Perusahaan. Ruko Jembatan Merah merupakan tanah dan rumah toko yang tersedia untuk dijual dan yang sedang dikonstruksi berlokasi di Jl. Jayengrono, Surabaya merupakan aset real estat milik Perusahaan. Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” merupakan rencana bangunan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” yang terletak di Kelurahan Pakis, Sawunggaling dan Darmo, Kecamatan Sawahan dan Wonokromo, Surabaya dengan luas kurang lebih 250.100 m2. Berdasarkan Surat Izin No. 460/457/436.6.2/2009, Walikota Surabaya telah memberikan izin lokasi kepada Perusahaan untuk keperluan pembangunan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) “Mega Darmo” yang terletak di Kelurahan Pakis, Sawunggaling dan Darmo, Kecamatan Sawahan dan Wonokromo, Surabaya.


Tanah matang dan tanah dalam pematangan Darmo Hill berlokasi di Jl. Pakis Argosari, Surabaya merupakan aset real estat milik DBAJ (Anak Perusahaan). Tanah dalam pematangan Basuki Rachmat merupakan tanah dan bangunan yang akan dikembangkan yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 80-82, Surabaya dengan luas kurang lebih 3.780 m2 merupakan aset real estat milik PAN (Anak Perusahaan) (lihat Catatan 31). Hak legal atas tanah matang dan tanah dalam pematangan adalah Hak Guna Bangunan atas nama Perusahaan, DBAJ dan PAN (Anak Perusahaan). Persediaan stand siap jual dan ruko telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dari semua risiko termasuk gempa bumi, bencana alam dan kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 742.654.640 pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, seluruh persediaan hotel telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersama-sama dengan asuransi aset tetap (lihat Catatan 10). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami. Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh (lihat Catatan 11). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. 7. PAJAK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Pajak dibayar di muka Pajak Penghasilan Final (lihat Catatan 25) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Pertambahan Nilai

1,412,367 383

1,585,598 383

117,685 1,985,528

121,117 2,457,136

Sub-jumlah Biaya dibayar di muka

3,515,963 1,866,160

4,164,234 1,840,232

Jumlah

5,382,123

6,004,466


8. PIUTANG DAN HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

KEPADA

PIHAK-PIHAK

YANG

MEMPUNYAI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 27). Rincian piutang dan hutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: 2010 2009 Piutang PT Madura Industrial Seaport City PT Jasamitra Propertindo PT Tunjangan Imperial Sukses

35,847,572 2,087,920 199,671

16,738,310 4,837,980 70,838

Jumlah

38,135,163

21,647,128

Hutang PT Laksanacitra Nusantara

26,569,318

21,486,558

a. TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses atas pengelolaan restoran seperti dijelaskan pada Catatan 31. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai “Hutang/Piutang kepada Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. b. Piutang dan hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya terutama timbul dari biaya Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau sebaliknya. c. Hutang PT Laksanacitra Nusantara (LC) terutama merupakan pinjaman modal kerja. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan serta jangka waktu pengembalian. Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi keuangan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga atas piutang kepada pihak-pihak tersebut tidak dicadangkan penyisihan piutang ragu-ragu.

9. TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, tanah yang belum dikembangkan adalah seluas 450.295 m2. Tanah ini terletak di Tanjung Emas, Semarang yang merupakan bagian dari hak pengelolaan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dari seluruh tanah yang dicadangkan untuk pengadaan Kawasan Berikat Tanjung Emas Processing Zone tahap II (lihat Catatan 31). Pada tahun 2005, Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang, yang diantaranya berisi (lihat Catatan 31): -

Perpanjangan waktu atas tanah seluas + 270.800 m2 (yang telah dimanfaatkan) dari tanggal 31 Oktober 2011 menjadi tanggal 31 Oktober 2024.


-

Pengembalian tanah seluas 69.263 m2 dan 190.312 m2 kepada Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang dengan kompensasi perpanjangan waktu sebesar 5 (lima) tahun untuk tanah seluas + 270.800 m2.

10. ASET TETAP Akun ini terdiri dari: 2010 Saldo Awal Biaya Perolehan Tanah Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Bangunan dalam penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Buku

11,627,323 79,996,391 64,003,525 16,310,341 11,894,864 13,772,668 180,967

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir 11.627.323 79.996.391 64,184,343 16.320,588 12,083,141 14,082,428

180,818 10,247 188,277 309,760 180,967 (

)

197,786,079

689,102

180,967

198,294,214

47,272,583 40,067,702 9,673,431 8,876,618 9,627,783

551,525 1,593,415 179,141 220,165 254,550

47,824,108 41,661,117 9,852,572 9,096,783 9,882,333

115,518,117

2,798,796

118,316,913

82,267,962

79,977,301

2009 Saldo Awal Biaya Perolehan Tanah Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Bangunan dalam penyelesaian Jumlah Akumulasi Penyusutan Hak atas tanah sewa Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Perabot dan peralatan Kendaraan Jumlah Nilai Buku

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

11,627,323 79,996,391 51,539,885 9,922,552 10,067,823 13,229,280 11,345,496

3,497,087

11,627,323 79,996,391 51,539885 9,981,052 10,420,599 13,299280 14,842,583

181,728,750

3,908,363

191,637,113

45,066,483 34,082,404 9,283,985 8,174,114 8,853,451

551,526 1,419,622 13,498 139,058 252,751

45,618,009 35,502,026 9,297,483 8,313,172 9,106,202

105,460,437

2,376,455

107,836,892

82,268,313

58,500 352,776

83,800,221


Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: 2010

2009

Beban pokok penjualan Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 24)

2,610,562 188,234

2,162,921 213,534

Jumlah

2,798,796

2,376,455

Hak atas tanah sewa merupakan tanah di Kelurahan Tanjung Emas, Semarang seluas 278.143 m2 dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perusahaan (lihat Catatan 9). HGB tersebut berada di atas tanah yang disewa Perusahaan dari Perusahaan Umum Pelabuhan III (lihat Catatan 31). Hak atas tanah sewa yang berlokasi di Semarang digunakan oleh Perusahaan sebagai kawasan industri (Industrial Estate) dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone. TCH (Anak Perusahaan) memiliki sebidang tanah seluas 4.339 m2 yang terletak di Jl. Tunjungan No. 102 – 104, kelurahan Kedungdoro – Surabaya dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan No.156/K yang berakhir pada tahun 2026. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Seluruh aset tetap Perusahaan dan Anak Perusahaan diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 336.451.091 dan AS$ 1.886.358 serta Rp 333.978.918 dan AS$ 1.748.324 masing-masing untuk tahun 2009 dan 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Aset tetap berupa mesin-mesin perlengkapan bangunan, peralatan dapur dan seluruh peralatan dan perlengkapan hotel milik TCH (Anak Perusahaan), dengan biaya perolehan sebesar Rp 28.454.708 dijadikan jaminan sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman Rekening Koran dan Term Loan yang diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dari PT Bank Mega Tbk. Jaminan tersebut juga dijadikan sebagai jaminan atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand antara PPP dan PAN (Anak Perusahaan) dengan PT Bank Mega Tbk (lihat Catatan 11 dan 31). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009.

11. HUTANG BANK PT Bank Mega Tbk Pada tanggal 23 Nopember 2006, TCH (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Mega Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 3.000.000 dan tingkat bunga sebesar 17% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas Term Loan dari bank yang sama.


Berdasarkan Surat No. 26/TCH/I/2009, TCH (Anak Perusahaan) telah menutup fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank Mega Tbk mulai tanggal 23 Januari 2009. PT Bank Pan Indonesia Tbk Pada bulan Juni 2007, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan oleh Notaris Shinta Ameliawaty, S.H., No. 86, tanggal 22 Juni 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk berupa Pinjaman Rekening Koran-Small Medium Business (PRK-SMB) dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000 dan Pinjaman Tetap Modal Langsung (PTML) sebesar Rp 18.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: -

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 306/2007 - 343/2007 tanggal 22 Juni 2007 dari Notaris Shinta Ameliawaty, S.H. Giro mundur sebesar Rp 22.507.785 dengan berbagai tanggal jatuh tempo mulai tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 30 Desember 2008.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada Perusahaan, antara lain, perolehan pinjaman baru, merubah Anggaran Dasar Perusahaan termasuk susunan pengurus dan atau pemegang saham serta pemodalan, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. Pada tahun 2008, pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan. Hutang Bank Jangka Panjang Akun ini terdiri dari: 2010

2009

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mega Tbk

20,000,000 4,250,000

30,000,000 8,125,711

Jumlah

24,250,000

38,125,711

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

22,000,000

13,100,000

2,250,000

25,025,711

Hutang jangka panjang – bersih

Tingkat bunga per tahun adalah sebesar 12,5% - 16%. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk a. Pada tahun 2006, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan kawasan Tanjung Emas Processing Zone dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp 48.000.000 dengan suku bunga sebesar 16% per tahun. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun.


Tambahan fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan: -

Tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Coaster No. 8, Semarang dengan SHGB No. 19 atas nama Perusahaan. Company guarantee atas nama PT Laksanacitra Nusantara.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada Perusahaan, antara lain, pemeliharaan rasio keuangan tertentu dan pelunasan hutang kepada pemegang saham. Perusahaan harus memelihara rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,7 kali, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar minimal 1 kali. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh BNI. b. Berdasarkan akta Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., No. 11, tanggal 26 Januari 2005, PPP (Anak Perusahaan) memperoleh pinjaman dalam rangka tambahan biaya proyek pembangunan pusat perbelanjaan barang-barang elektronik di lokasi proyek TEC dari BNI sebesar Rp 49.824.000 yang terdiri dari Kredit Investasi Pokok sebesar Rp 47.599.000 dan Kredit Investasi Interest During Construction sebesar Rp 2.225.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 15% per tahun. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 4 tahun 1 triwulan. Fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan: -

Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 380, yang terletak di Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, atas nama PPP (Anak Perusahaan). Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada PPP (Anak Perusahaan), antara lain, pemeliharaan rasio keuangan tertentu, perolehan pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, atau penyertaan baru pada perusahaan lain, merubah Anggaran Dasar Perusahaan termasuk susunan pengurus dan atau pemegang saham serta pemodalan, memberikan pinjaman, membagi laba usaha dan membayar dividen, melakukan investasi, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. Perusahaan harus memelihara rasio hutang terhadap ekuitas maksimal 2,75 kali, rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar minimal 1,2 kali. Pada tahun 2009, pinjaman ini telah dilunasi oleh PPP (Anak Perusahaan). PT Bank Mega Tbk Pada tanggal 23 Nopember 2006, TCH (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mega Tbk (Bank), yang telah diaktakan oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., dengan Akta No. 2 tanggal 24 Januari 2007, berupa fasilitas Term Loan dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 34.000.000, dengan tingkat bunga sebesar 17% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 73 bulan, termasuk masa tenggang, yang akan berakhir pada tanggal 24 Pebruari 2013. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembiayaan renovasi hotel berikut relokasi Grand Ball Room dan penambahan 55 unit kamar hotel pada Hotel Tunjungan di Surabaya.


Fasilitas pinjaman Rekening Koran dan Term Loan yang diperoleh TCH (Anak Perusahaan) dijamin dengan: a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH (Anak Perusahaan) dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo. b. Jaminan pribadi (borgtocht) dari Laksmono Kartika. c. Jaminan fidusia atas seluruh peralatan dan equipment Hotel Tunjungan di Surabaya. Berdasarkan Perubahan I Perjanjian Kredit yang diaktakan dengan Akta Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 1 tanggal 9 Maret 2007, terdapat perubahan syarat kredit sebagai berikut: a. Tingkat suku bunga menjadi 15,5% per tahun. b. Jangka waktu pinjaman menjadi selama 84 bulan, termasuk masa tenggang selama 12 bulan, yang akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2014. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada TCH (Anak Perusahaan), antara lain perolehan pinjaman baru, melakukan penggabungan usaha, atau penyertaan baru pada perusahaan lain, merubah Anggaran Dasar Perusahaan termasuk susunan pengurus dan atau pemegang saham serta pemodalan, memberikan pinjaman, membagi laba usaha dan membayar dividen, melakukan investasi, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. PT Bank Pan Indonesia Tbk Pada bulan Juli 2008, berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan oleh Notaris Shinta Ameliawaty, S.H., No. 180, tanggal 22 Juli 2008, PAN (Anak Perusahaan) memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin) berupa Pinjaman Rekening Koran-Small Medium Business (PRK-SMB) dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000 dan Pinjaman Tetap Modal Langsung (PTML) sebesar Rp 20.000.000. Jangka waktu pinjaman masing-masing adalah 1 tahun dan 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 12,5% per tahun. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: -

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 422/2008 - 459/2008 tanggal 22 Juli 2008 dari Notaris Shinta Ameliawaty, S.H.

-

Giro mundur sebesar Rp 27.500.717 dengan berbagai tanggal jatuh tempo mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 30 Maret 2011.

Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan kepada PAN (Anak Perusahaan), antara lain perolehan pinjaman baru, merubah Anggaran Dasar Perusahaan termasuk susunan pengurus dan atau pemegang saham serta pemodalan, bertindak selaku penjamin dan melakukan pengalihan, penjaminan atau penjualan aset. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, PAN (Anak Perusahaan) tidak menggunakan fasilitas PRK-SMB dan PTML.


12. HUTANG PAJAK Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Pajak Penghasilan Final (lihat Catatan 25) Pajak Pembangunan 1 PBB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 29 (lihat Catatan 25) Pajak Pertambahan Nilai

83,830 1,717,058 68,678

116,687 958,275 70,492

29,127 982,362 29,800 744,369 1,913,491

19,114 2,124,274 29,799 2,325,155 2,239,261

Jumlah

5,568,715

7,883,057

13. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Asuransi Jasa profesional Gaji Listrik, telepon dan air Lain-lain

549,840 215,431 944,278 16,000 2,708,456

593,405 151,471 497,883 17,056 2,714,183

Jumlah

4,434,005

3,973,998

Biaya masih harus dibayar – lain-lain terutama merupakan pencadangan atas biaya pengurusan dalam rangka penerbitan sertifikat Strata Title pada bangunan TEC milik PPP (Anak Perusahaan) pada tahun 2010 dan 2009. 14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Uang muka penjualan stand Sewa diterima di muka Uang muka tamu hotel

309,869,058 7,724,161 1,479,986

326,038,193 6,031,172 1,881,872

Jumlah

319,073,205

333,951,237


15. UANG JAMINAN PENYEWA Merupakan uang jaminan yang diterima dari penyewa sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan di lokasi Kawasan Berikat Tanjung Emas-Semarang, sewa stand di JMP, sewa stand di PGS milik PAN (Anak Perusahaan), dan sewa stand di TEC milik PPP (Anak Perusahaan).

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja Perusahaan Anak Perusahaan TCH PAN PPP DBAJ WTDC

187,134

181,602

1,141,241 443,748 62,950 7,206 7,099

898,829 244,856 23,219 7,206 7,099

Sub-jumlah

1,849,378

1,362,811

Hutang lain-lain

6,421,945

296,264

Jumlah

8,271,323

1,659,075

Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 2.710.859 dan Rp 2.169.570 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 yang disajikan sebagai bagian dari akun “Kewajiban Lain-lain”. Biaya yang dibebankan sebesar Rp 541.289 dan Rp 581.391 masing-masing pada tahun 2010 dan 2009 disajikan sebagai “Beban Usaha – Umum dan Administrasi – Imbalan Kerja” (lihat Catatan 24). Perusahaan dan Anak Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasti atas imbalan pasca kerja (post employment benefit) tersebut berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 yang dilakukan oleh PT Rileos Pratama, aktuaris independen, menggunakan metode “Projected Unit Credit” dan asumsi-asumsi sebagai berikut : Usia pensiun Tingkat kenaikan gaji tahunan Tingkat kematian Suku bunga diskonto tahunan

: : : :

55 tahun 1,5%-8% pada tahun 2010 dan 2,5%-8% pada tahun 2009 Tabel Mortalita Indonesia 2 11%-12% pada tahun 2010 dan 12% pada tahun 2009

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa jumlah akrual pada tahun 2010 dan 2009 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam keputusan tersebut.


17. HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2010 a. Hak minoritas atas aset bersih Anak Perusahaan PAN DBAJ WTDC TCH PPP

(

Jumlah b. Hak minoritas atas laba bersih Anak Perusahaan PAN ( DBAJ WTDC ( TCH ( PPP Jumlah

(

2009

14,822,350 461,632 192,782 11,338 949,001) (

16,064,029 453,971 159,121 9,972 78,924)

14,539,102

16,608,169

1,875,216 ) ( 422 6,657) ( 781 ) ( 209,961

7,455,746) 400 3,696) 590) 283,376

1,672,271 ) (

7,176,256)

18. MODAL SAHAM Susunan pemegang saham dan kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham

Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)

Persentase Kepemilikan (%)

Jumlah

PT Laksanacitra Nusantara Sri Kuntjoro Dewi Maureen Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)

1.066.687.992 8

92,88 0,01

133.335.999 1

81.730.000

7,11

10.216.250

Jumlah

1.148.418.000

100,00

143.552.250


19. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI Akun ini berasal dari transaksi akuisisi 98,96% saham DBAJ (Anak Perusahaan) oleh Perusahaan pada tahun 1999. Akuisisi tersebut dilakukan antara entitas sepengendali.

20. DIVIDEN Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang telah diaktakan dengan akta No. 127 tanggal 23 Juni 2008 dari Noor Irawati, S.H., para pemegang saham telah menyetujui untuk membagi dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp 1 (Rupiah penuh) per lembar saham, yang telah dibagikan pada bulan Juli 2008.

21. PENDAPATAN USAHA Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Pendapatan hotel Penjualan ruko dan stand Pendapatan sewa dan jasa pelayanan Pendapatan jasa depo peti kemas Pendapatan lainnya

8,643,716 11,985,410 8,802,143

8,017,759 25,105,968 8,460,335

343,527

356,165

Jumlah

29,774,796

41,940,227

Tidak ada penjualan kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total penjualan pada tahun 2010 dan 2009.


22. BEBAN POKOK PENJUALAN Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Beban langsung hotel: Energi dan pemeliharaan Makan dan minuman Gaji dan beban pegawai lainnya Penyusutan Telepon, telex dan faksimili Lainnya

1,357,483 656,121 639,578 732,075 39,608 832,158

1,300,406 592,264 547,648 326,420 19,161 888,577

Sub-jumlah

4,257,023

3,674,476

Beban pokok penjualan ruko dan stand Beban langsung pendapatan sewa dan jasa pelayanan Beban pokok jasa depo peti kemas Beban pokok penjualan lainnya

4,747,955

9,913,854

2,512,525 222,339 179,146

2,540,955

11,918,988

16,537,219

Jumlah

407,934

Tidak ada pembelian kepada satu perusahaan yang melebihi 10% dari total pembelian pada tahun 2010 dan 2009.

23. BEBAN USAHA Akun ini terdiri dari: 2010

2009

Beban Penjualan Gaji dan tunjangan Iklan dan promosi Sumbangan dan representasi Pemeliharaan Keperluan kantor Telepon, telex dan faksimili Perjalanan dinas Lain-lain

175,461 123,261 50,869 14,493 12,211 11,719 6,182 1,347

182,970 100,163 59,768 22,490 11,372 12,734 6,462 332

Sub-jumlah

395,543

396,291

3,938,663 569,759 947,896 492,496 868,842 563,019 188,234

3,416,549 663,168 611,071 532,039 782,136 343,772 213,534

Beban Umum dan Administrasi Gaji dan tunjangan Listrik, air dan telepon Perjalanan dinas Representasi dan sumbangan PBB dan PPI Asuransi Penyusutan (lihat Catatan 10)


2010

2009

Komisi dan sewa Imbalan kerja (lihat Catatan 17) Pajak Keperluan kantor Perijinan Konsultan dan notaris Administrasi bank Lain-lain

248,998

103,087

9,000 86,479 31,473 103,600 15,962 378,029

144,897 80,578 29,968 54,400 15,957 351,234

Sub-jumlah

873,541

780,121

8,442,450

7,738,681

Jumlah

24. PAJAK PENGHASILAN Beban (penghasilan) pajak Perusahaan dan Anak Perusahaan terdiri dari: 2010 Pajak kini Pajak Penghasilan final Perusahaan Anak Perusahaan PAN PPP WTDC Sub-jumlah Pajak Penghasilan tidak final Pajak tangguhan Perusahaan Anak Perusahaan PAN WTDC DBAJ PPP TCH

2009

611,170

730,983

745,683 54,063 -

1,352,645 -

1,410,916

2,083,628

302,648

337,451

( ( ( (

) ) ) (

)

(

)

Sub-jumlah Jumlah

)

1,713,564

2,421,079


Pajak Kini Pajak Penghasilan Final Pajak penghasilan final Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2010

2009

Pajak Penghasilan final atas pendapatan yang telah diakui Pajak Penghasilan final atas uang muka sewa

1,410,916 1,412,367

2,083,628 608,439

Jumlah Pajak Penghasilan final Pajak Penghasilan final yang telah dibayar

2,823,283 2,739,454

2,692,067 1,823,879

83,829

868,188

Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Tidak Final Perhitungan beban pajak dan hutang pajak penghasilan tidak final Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: 2010

2009

Beban pajak kini Perusahaan Anak Perusahaan DBAJ WTDC TCH PAN PPP

3,121 6,925 292,602 -

Jumlah

302,648

337,451

Dikurangi : Pajak Penghasilan-pasal 23 Pajak Penghasilan-pasal 25

117,684

121,117

Hutang pajak tahun berjalan Hutang pajak tahun lalu

184,964 -

216,334 -

Jumlah Hutang Pajak Penghasilan Tidak Final

184,964

216,334

(

5,977 ) 6,223 337,205 -


Rincian: Perusahaan Anak Perusahaan TCH PAN PPP WTDC DBAJ

(

Jumlah

203,202 1,835 20,073)

( (

184,964

243,406 2,002) 1,192 26,262) 216,334

Rekonsiliasi antara laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut: 2010 Laba sebelum penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi Laba sebelum pajak Anak Perusahaan

2009

7,800,040 4,776,771 )

30,019,166 17,784,826

Laba sebelum pajak Perusahaan

3,023,269

12,234,340

Dikurangi laba sebelum pajak atas penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan final

3,023,269

12,234,340

Laba sebelum pajak atas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan final

-

-

)( -

) -

Perbedaan tetap: Penghasilan bunga deposito dan jasa giro Biaya pajak Representasi Jumlah

(

(

(

)(

)

Perbedaan waktu: Imbalan kerja Laba fiskal Beban pajak kini Dikurangi pajak dibayar di muka Jumlah hutang pajak kini - Perusahaan

-

(

-

) ( -

) -


25. LABA PER SAHAM Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar: 2010 Laba bersih Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar Jumlah saham Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham besar Laba per saham dasar (Rupiah penuh)

2009

4,414,206

11,503,357

1,148,418,000

1,148,418,000

3,84

10,01

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA Sifat dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: Sifat hubungan istimewa

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Pemegang saham mayoritas Perusahaan

PT Laksanacitra Nusantara

Sebagian pengurus atau manajemen yang sama

PT Jasamitra Propertindo PT Madura Industrial Seaport City PT Tunjungan Imperial Sukses

Transaksi Hubungan Istimewa Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi antara lain: a. Sebesar 0,027% dan 0,031% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, merupakan pendapatan usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana menurut manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, piutang atas pendapatan usaha tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,002% dan 0,001% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. b. TCH (Anak Perusahaan) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Tunjungan Imperial Sukses (TIS) untuk pengelolaan restoran di Hotel Tunjungan (lihat Catatan 31). Atas perjanjian tersebut TCH memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar Rp 69.435 dan Rp 72.926 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2010 dan 2009. Piutang atas pendapatan tersebut pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 disajikan sebagai “Piutang kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” (lihat Catatan 8). c. Perusahaan dan Anak Perusahaan mengadakan transaksi diluar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang diungkapkan pada Catatan 8.


27. INFORMASI SEGMEN USAHA Perusahaan dan Anak Perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Real estat Sewa dan jasa pelayanan Jasa perhotelan Jasa depo peti kemas

a. Penjualan dan Pendapatan Usaha 2010 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Jumlah sebelum Eliminasi Eliminasi

(

Jumlah

2009

14,734,731 8,662,792 6,052,821 343,527

25,105,968 8,035,885 8,460,334 356,165

29,793,871 19,075 ) (

41,958,352 18,125 )

29,774,796

41,940,227

Harga jual antar segmen ditetapkan berdasarkan harga jual. b. Laba Usaha dan Laba Sebelum Pajak 2010 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Laba usaha Penghasilan (beban) lain-lain Laba sebelum beban pajak

(

2009

4,442,369 1,411,863 3,123,796 39,787

12,306,993 1,381,283 3,951,510 24,541

9,017,815 1,217,774 )

17,664,327 3,436,365

7,800,041

21,100,692


c. Jumlah Aset 2010 Real estat Jasa perhotelan Sewa dan jasa pelayanan Jasa depo peti kemas Jumlah sebelum Eliminasi Eliminasi Jumlah

722,239,674 43,403,753 70,138,970 1,212,486 (

836,994,883 221,878,205) ( 615,116,678

2009 684,235,177 39,291,372 120,180,685 889,291 844,596,525 214,823,345 ) 629,773,180

28. KONTINJENSI a. Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 1997 melakukan gugatan wanprestasi sehubungan dengan pekerjaan perbaikan bangunan pabrik yang mengalami kebakaran dan pembayaran sewa unit tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Coaster Kavling A-06 dan A-05 Tanjung Emas Semarang terhadap PT Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia Tbk (Tergugat) untuk membayar kepada Perusahaan sebesar Rp 11.781.760 ditambah AS$ 2.384.345,20 dan bunga 2,5% per bulan sejak Desember 1996 sampai dibayar lunas. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan tersebut diterima dan mewajibkan PT Nostalgia Handcrafted Furniture Indonesia Tbk (Tergugat) membayar ganti rugi sebesar Rp 1.781.760 ditambah AS$ 44.567,20. Atas keputusan tersebut pihak tergugat mengajukan kasasi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4455K/Pdt/1998 tanggal 11 Mei 1999 sebagai berikut: -

-

Menolak gugatan Perusahaan (dahulu Penggugat, Termohon Banding I, sekarang Termohon Kasasi) seluruhnya; Menyatakan Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997 tidak sah dan tidak berharga; dan Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengangkat Sita Jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 14 April 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 dan Sita Perbandingan No. 72/Pdt.G/1997/PN.Smg, tanggal 26 Juni 1997.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, belum ada perkembangan baru dari kasus ini. b. Berdasarkan perkara perdata No. 101/Pdt.G/1991/PN.Sby di pengadilan Negeri Surabaya, Perusahaan sebagai turut tergugat II atas gugatan dari 9 (sembilan) pihak sebagai penyewa tanah dan/atau bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut qq Pelabuhan Nasional Pelabuhan Daerah IV Surabaya yang diputuskan secara sepihak oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III (Perumpel III) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku Tergugat I pada tanggal 5 Januari 1991. Para penggugat menuntut ganti rugi kepada


Tergugat I sebesar Rp 23.395.000. Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 1991 (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 101) memutuskan dengan menghukum Perumpel III sebagai Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.063.255 dan khusus kepada Penggugat II (Anthony Sasongko) harus dibayarkan ganti rugi pabrik dan biaya-biaya fasilitas lainnya sebesar Rp 5.000.000 secara tunai dan terhadap putusan ini, Tergugat I mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada tanggal 11 Desember 1991 Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengeluarkan putusan (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 678) antara lain membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 101 dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Atas putusan ini, Penggugat yang mana telah mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung dan telah mengeluarkan putusan Reg. No. 1841/K/Pdt/1992 tanggal 30 April 1993, yang antara lain menolak gugatan para Penggugat. Sampai dengan tanggal laporan, belum ada perkembangan baru dari kasus ini. c. PAN (Anak Perusahaan) melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Desember 2007 melakukan gugatan wanprestasi sehubungan dengan keterlambatan pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan PGS berdasarkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan PGS No. 10/PAN/TEK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 terhadap PT Praba Indopersada (Tergugat). PAN (Anak Perusahaan) menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus kepada PAN (Anak Perusahaan), yaitu: -

Kerugian materiil sebesar Rp 78.607.369, dan Kerugian immateriil sebesar Rp 60.897.491.

Pada tanggal 30 April 2008, PAN (Anak Perusahaan) dan Praba telah mengadakan Perjanjian Perdamaian yang dinyatakan dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya - Akta Perdamaian No. 731/PDT.G/2007/PN.SBY tanggal 7 Mei 2008 yang menyatakan bahwa PAN (Anak Perusahaan) dan Praba sepakat untuk berdamai dan menghentikan tuntutan secara hukum dan tidak akan saling mengadakan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan PGS dan masingmasing pihak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya masing-masing sesuai dengan Perjanjian Perdamaian.


29. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING 2010

Aset Kas dan setara kas

2009

Mata uang asing

Ekuivalen

Mata uang asing

Ekuivalen

AS$ 4,794,801 SGD 1,152 JPY 31,000 HKD 800 AUD 925 EUR 150

43,704,611 7,494 3,029 939 7,718 1,832

AS$ 5,218,779 SGD 252 JPY 11,000 HKD 800 AUD 875 EUR 50

60,407,367 1,919 1,297 1,195 6,955 766

2010

Investasi jangka pendek

Mata uang asing

Ekuivalen

Mata uang asing

Ekuivalen

AS$ 1,783,695

16,258,378

AS$ 1,842,137

21,322,744

Jumlah Aset Kewajiban Uang jaminan penyewa

2009

59,984,001

AS$ 1,323,773

Jumlah Aset - Bersih

12,066,194 47,917,807

81,742,243

AS$ 1,196,890

13,854,000 67,888,243

30. IKATAN a. Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan tanah seluas 23.900 m2, yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 327/JS.VI/SP/91 tanggal 15 Juni 1991. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.

-

Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai tanggal 1 Juli 1991 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 dan dapat diperpanjang.

-

Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.195.000.

-

Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan, mengalihkan hak atas bangunan, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.


b. Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan lokasi seluas 13.650 m2, yang merupakan bagian dari hak pengelolaan pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. 412/JS.XII/SP/91 tanggal 30 Juni 1991. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

Perusahaan akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan pusat perkantoran grosir.

-

Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya selama 20 tahun mulai tanggal 1 Januari 1992 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang.

-

Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 682.500.

-

Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

Pada tahun 2002, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian perpanjangan jangka waktu dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya atas penggunaan lokasi seluas 13.650 m2, dimana jangka waktu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Atas perpanjangan pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 3.423.420. c. i. Pada tanggal 2 Nopember 1991, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Emas Semarang atas penggunaan tanah seluas ± 1.017.187,62 m2, yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 47/HPL/BPN/90 tanggal 12 Juni 1990, atau dikenal dengan nama Tanjung Emas Export Processing Zone (Industrial Estate) Semarang. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - Perusahaan akan menggunakan tanah untuk keperluan zona/kawasan industri lengkap dengan segala fasilitas seperti Management Center, Health Center, Power Station, Fire Brigade, Public Service dan lain-lain. - Jangka waktu yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang selama 20 tahun mulai tanggal 1 Nopember 1991 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.515.028 yang dibayar saat penandatanganan surat perjanjian. - Perusahaan tidak diperkenankan menggadaikan atau menjual, mempertanggungkan atau mengalihkan hak atas tanah, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Emas Semarang.


ii. Pada tanggal 1 Desember 1994, berdasarkan berita acara kesepakatan biaya kompensasi untuk tanah PLTGU Tambak Lorok Semarang, Perusahaan telah mengalihkan sebagian dari Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang seluas ± 36.517,188 m2 kepada PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah. iii. Perusahaan telah menandatangani surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/12/TMS-2005 tertanggal 16 Maret 2005, yang berisi antara lain: -

Perpanjangan waktu atas tanah seluas + 270.800 m2 yang telah dimanfaatkan dari tanggal 31 Oktober 2011 menjadi tanggal 31 Oktober 2024.

-

Pengembalian tanah seluas 69.263 m2 dan 190.312 m2 kepada Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang dengan kompensasi perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun untuk tanah seluas + 270.800 m2.

-

Atas perpanjangan tanah seluas 270.800 m2, Perusahaan harus membayar tambahan uang pemasukan untuk penggunaan tanah sebesar Rp 4.419.598 yang dibayar 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut: º Pembayaran tahun I sebesar Rp 1.476.544 º Pembayaran tahun II sebesar Rp 1.471.527 º Pembayaran tahun III sebesar Rp 1.471.527

iv. Perusahaan telah menandatangani surat Addendum Perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, cabang Tanjung Emas Semarang No. HK 0501/154/TMS-2005 tertanggal 23 September 2005, mengenai perpanjangan sewa atas tanah seluas + 450.295 m2 yang belum dikembangkan (dalam bentuk tambak dan tanah tergenang air) selama 13 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024, dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.353.182 yang dibayarkan dengan perincian sebagai berikut: * Pembayaran tahun I sebesar Rp 451.692 * Pembayaran tahun II sebesar Rp 450.745 * Pembayaran tahun III sebesar Rp 450.745 Atas keterlambatan pembayaran tersebut, Perusahaan dikenakan denda 3% per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Pada tanggal 6 Juni 2001, Perusahaan telah menandatangani surat perjanjian dengan Perusahaan Umum Pelabuhan III, Cabang Tanjung Emas Semarang atas perpanjangan penggunaan tanah seluas 9.700 m2. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - Tanah tersebut digunakan untuk jalan dan bangunan kantor Perusahaan. - Jangka waktu yang diberikan adalah selama 10 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 30 September 2010. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, Perusahaan diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 519.033.


e. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jasamitra Propertindo dalam hal pengelolaan hall, selatsar, tempat perparkiran yang merupakan milik Perusahaan di Jembatan Merah Plaza. Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan komposisi 20% untuk Perusahaan dan 80% untuk PT Jasamitra Propertindo. f.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. HK. 0501/42/TMS-2008 – 068/WTDC/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008, WTDC (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama operasi (KSO) dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang, yaitu untuk pengelolaan dan pengoperasian lapangan penumpukan peti kemas kosong yang terletak di atas tanah Hak Guna Bangunan PT Lamicitra Nusantara Tbk (pemegang saham mayoritas) seluas ± 19.477 m2 di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas Semarang. Berdasarkan perjanjian tersebut, WTDC (Anak Perusahaan) membayar tarif pengoperasian sebesar Rp 7.000 setiap bulan dan dapat diperpanjang.

g. Pada tanggal 15 Januari 1996, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan TIS, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang bergerak dalam bidang pengelolaan restoran. Berdasarkan perjanjian tersebut, TIS setuju untuk menjalankan usahanya di tempat milik TCH. Atas hal tersebut, TCH memperoleh imbalan 30% dari pendapatan kotor TIS. Perjanjian tersebut telah diubah pada tanggal 20 Desember 1997 dimana TCH memperoleh 10% dari pendapatan kotor TIS. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perpanjangan perjanjian tersebut masih dalam proses (lihat Catatan 8). h. Pada tanggal 25 Pebruari 2002, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Swan Karaoke (Swan), yang bergerak dalam bidang pengelolaan karaoke. Berdasarkan perjanjian tersebut, Swan setuju untuk menjalankan usahanya ditempat milik TCH dengan memberikan imbalan sebesar Rp 7.500 per bulan. Perjanjian tersebut telah diubah pada Juli 2004, di mana TCH memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000 per bulan. i.

Pada tanggal 8 Mei 2002, TCH (Anak Perusahaan) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dome yang bergerak dalam bidang pengelolaan hiburan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Dome setuju untuk menjalankan usahanya di tempat milik TCH dengan memberikan imbalan sebesar Rp 10.000 per bulan. Perjanjian tersebut telah diubah pada bulan Juli 2004, di mana TCH memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.000 per bulan.

j.

TCH (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Renovasi Hotel Tunjungan No. 26/TCH/TEK/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 dengan PT Jaya Kencana tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek renovasi Hotel Tunjungan dengan nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 5.500.000 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pada tahun 2009, pekerjaaan proyek renovasi Hotel Tunjungan ini telah selesai dikerjakan.

k. TCH (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Renovasi Hotel Tunjungan No. 27/TCH/TEK/III/2008 tanggal 8 Maret 2008 dengan CV Multiguna Abadipratama tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek renovasi Hotel Tunjungan dengan nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 14.000.000 untuk pekerjaan sipil dan arsitektur.


Pada tahun 2009, pekerjaaan proyek renovasi Hotel Tunjungan ini telah selesai dikerjakan. l.

PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No. 165 tanggal 15 Oktober 2004 dengan KAI tentang pemanfaatan tanah KAI di Jalan Dupak, Emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - PAN (Anak Perusahaan) akan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan shopping center. - Jangka waktu yang diberikan kepada PAN untuk mengelola bangunan dan fasilitasnya adalah 30 tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2036 dan pada saat berakhirnya perjanjian tanah dan bangunan berikut fasilitasnya diserahkan dan menjadi milik KAI. - Atas pemanfaatan tanah tersebut, PAN (Anak Perusahaan) diwajibkan membayar Rp 7.889.400 untuk masa pembayaran selama 2 tahun. - PAN (Anak Perusahaan) diperkenankan untuk mengalihkan dan atau menyewakan bangunan kepada pihak ketiga diatas tanah HPL KAI. - Dalam hal pengelolaan perparkiran dan periklanan dilaksanakan oleh PAN (Anak Perusahaan). Laba dari hasil pengelolaan tersebut, dibagi dengan kompensasi 65% untuk PAN dan 35% untuk KAI. Pembayaran ini dimulai tanggal 15 Oktober 2007 sampai dengan saat berakhirnya perjanjian ini. Pada tahun 2009 dan 2008, PAN (Anak Perusahaan) belum melakukan pembayaran atas bagi hasil tersebut dikarenakan pengelolaan tersebut masih mengalami kerugian. - PAN (Anak Perusahaan) dan atau pihak ketiga yang menerima pengalihan hak pemanfaatan bangunan, tidak diperkenankan mengubah bangunan, menjaminkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tanah untuk pelunasan hutang, mengalihkan kerjasama ini kepada pihak ketiga kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari KAI.

m. Berdasarkan akta Notaris Surjadi Jasin No. 166 tanggal 15 Oktober 2004, KAI memberi kuasa kepada PAN (Anak Perusahaan) untuk: - Melakukan pembebasan dan pengosongan tanah; - Mengurus semua perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan; - Mengurus pensertifikatan hak atas tanah dalam bentuk HPL atas nama KAI serta mengurus diterbitkannya HGB di atas tanah HPL tersebut atas nama PAN (Anak Perusahaan) atau pihak ketiga; - Membangun dan memanfaatkan bangunan berupa shopping center serta bangunan lainnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pemerintah Kota Surabaya; - Mengalihkan HGB dan atau Hak Pemanfaatan Tanah dan Bangunan kepada pihak ketiga dengan jangka waktu yang telah ditentukan; - Menandatangani Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan Bangunan dengan pihak ketiga.


n. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan PGS No. 10/PAN/TEK/IV/2005 tanggal 18 April 2005 dengan PT Praba Indopersada tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - PT Praba Indopersada akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. - Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 92.500.000 untuk pekerjaan sipil dan arsitektur. - Nilai kontrak tersebut di atas telah direvisi menjadi sebesar Rp 68.000.000 untuk pekerjaan sipil dan arsitektur. - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 12 bulan mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Maret 2006. - PT Praba Indopersada tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PAN (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Praba Indopersada. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan PGS tanggal 20 Pebruari 2007, PT Praba Indopersada telah mengadakan serah terima Pekerjaan Struktur Pembangunan Proyek PGS dengan PAN (Anak Perusahaan) dan mengundurkan diri, untuk selanjutnya pekerjaan finishing akan diserahkan kepada sub kontraktor lainnya (lihat Catatan 29). o. PAN (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan PGS No. 14/PAN/TEK/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: - PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan PGS. - Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp 30.750.000 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 12 bulan mulai tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan tanggal 2 Juni 2006. - PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PAN (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti. p. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan dengan akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 17, tanggal 5 April 2007, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Mega Tbk (Mega) dalam hal


pemberian pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: -

Mega akan mencairkan pinjaman maksimum sebesar 80% dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Debitur, sedangkan sisanya sebesar 20% akan ditahan sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

-

PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada Mega.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan Mega akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PAN (Anak Perusahaan).

-

Kewajiban PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin (buy back guarantee) atas kelalaian Debitur secara otomatis akan berakhir apabila sisa pinjaman pokok Debitur di Mega telah berkurang lebih dari 60%.

-

PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin wajib menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo dan Personal Guarantee dari Laksmono Kartika, pemegang saham PAN (Anak Perusahaan). Agunan tersebut di atas juga dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh TCH, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dari Mega.

Berdasarkan surat Mega No. 219/CRB-1/07, tanggal 28 Pebruari 2007 mengenai perubahan syarat kredit kerjasama developer, Mega menyetujui penurunan tingkat bunga untuk debitur dari sebesar 17% per tahun menjadi sebesar 14% per tahun, sehingga tidak ada lagi subsidi bunga dari developer sebesar 3% per tahun. Berdasarkan Akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 17, tanggal 9 Oktober 2008, Mega menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan kepada PAN (Anak Perusahaan) untuk menyelesaikan proses pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur serta penurunan jumlah deposito yang ditahan oleh Mega menjadi sebesar 10%. q. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah diaktakan dengan akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 67, tanggal 19 September 2006, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam hal penyediaan fasilitas kredit pemilikan rumah (BNI Griya) kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PAN (Anak Perusahaan) sebagai penjamin.


Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: -

BNI akan mencairkan pinjaman sebesar 90% dari maksimum fasilitas BNI Griya atas nama Debitur apabila telah memenuhi persyaratan yang ada, sedangkan sisanya sebesar 10% akan dicairkan apabila BNI telah menerima dokumen asli berupa Sertifikat yang telah terdaftar, AJB, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) serta fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan telah lunas.

-

PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada BNI.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan BNI akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PAN (Anak Perusahaan). Kewajiban PAN (Anak Perusahaan) tersebut di atas akan berakhir apabila fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan telah lunas, PAN (Anak Perusahaan) telah menyelesaikan pembangunan proyek dan BNI telah menerima dokumen asli berupa AJB, Sertifikat, SKMHT/APHT dan SHT.

-

Sesuai dengan Perjanjian Beli Kembali yang telah diaktakan dengan akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 68, tanggal 19 September 2006, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan Perjanjian Beli Kembali dengan BNI dalam kondisi fasilitas BNI Griya atas nama Debitur yang bersangkutan belum lunas, PAN (Anak Perusahaan) belum menyelesaikan pembangunan proyek dan BNI belum menerima dokumen asli berupa AJB, Sertifikat, SKMHT/APHT dan SHT. Berdasarkan akta Addendum Perjanjian Beli Kembali dari Notaris Tavianto Yudha Patria, S.H., M.Kn., No. 1, tanggal 20 Januari 2009, BNI telah menghapus persyaratan kondisi dimana Debitur yang bersangkutan belum lunas, yang tercantum dalam akta Perjanjian Beli Kembali dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 68, tanggal 19 September 2006 (lihat Catatan 31) dengan PAN (Anak Perusahaan). Berdasarkan Surat BNI No. KSN/3/10245 tanggal 27 Desember 2006 mengenai keringanan persyaratan, kewajiban buy back guarantee hanya selama Sertifikat (SHMSRS) atas nama Debitur dan SHT yang membebani Sertifikat tersebut belum diterbitkan dan diserahkan kepada BNI beserta IMB per kavling berikut gambar denah bangunan yang sesuai siteplan/blokplan, maka apabila Debitur melakukan kelalaian pembayaran angsuran untuk pengembalian KPR selama 3 bulan berturut-turut, maka PAN (Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut. r.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah diaktakan dengan akta Notaris Hendrikus Caroles, S.H., No. 70, tanggal 22 Nopember 2007, PAN (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam hal pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian kios.


Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: - BRI akan mencairkan pinjaman sebesar 95% dari maksimum fasilitas kredit pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya sebesar 5% sebagai payment guarantee akan dicairkan apabila proses penerbitan Sertifikat Pecahan telah selesai, Ijin Mendirikan Bangunan telah selesai dan Akta Jual Beli telah ditandatangani antara PAN (Anak Perusahaan) dan Debitur. - Selambat-lambatnya dalam waktu 24 bulan, PAN (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat pecahan, memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan, pembangunan kios dinyatakan 100% selesai dan penandatanganan Akta Jual Beli antara Perusahaan dan Debitur. - Apabila selama proses penyelesaian kewajiban seperti yang disebut di atas, Debitur wanprestasi maka PAN (Anak Perusahaan) wajib melunasi kewajiban Debitur kepada Bank atau melaksanakan payment guarantee. s. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan TEC No. 10/PPP/II/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 dengan PT Star Delta Utama Sakti tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan TEC Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain:

t.

-

PT Star Delta Utama Sakti akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC Surabaya.

-

Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 18.500.000.

-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 14 Pebruari 2005 sampai dengan 14 April 2006.

-

PT Star Delta Utama Sakti tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Star Delta Utama Sakti.

PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan TEC No. 18/PPP/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dengan PT Waskita Karya tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek pembangunan TEC Surabaya. Ketentuan dalam perjanjian tersebut antara lain: -

PT Waskita Karya akan melaksanakan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC Surabaya.

-

Nilai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut bersifat lump sum fix price dengan total harga sebesar Rp 38.500.000.

-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 14 bulan mulai tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 1 Mei 2006.


-

PT Waskita Karya tidak diperkenankan mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada pihak ketiga (sub kontraktor) kecuali setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari PPP (Anak Perusahaan) dan pekerjaan yang dialihkan tersebut tetap merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PT Waskita Karya.

Berdasarkan Addendum No. 249/PPP/Add/HTC/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, telah disepakati untuk menambah nilai kontrak atas pelaksanaan pemborongan pekerjaan untuk proyek pembangunan TEC sebesar Rp 1.675.000, sehingga total nilai kontrak menjadi sebesar Rp 40.175.000. u. PPP (Anak Perusahaan) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang telah diaktakan dengan akta No. 16 tanggal 8 Pebruari 2005 oleh Notaris Rusdi Muljono, S.H., notaris di Surabaya. Perjanjian ini mengatur tentang kerjasama antara PPP (Anak Perusahaan) dengan BRI dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada calon pembeli stand/kios di TEC dengan jumlah maksimum sebesar 80% dari harga jual stand/kios tersebut. Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 10 tahun yang akan berakhir pada tanggal 7 Pebruari 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, PPP (Anak Perusahaan) belum menggunakan fasilitas ini. v. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pemberian Jaminan yang telah diaktakan dengan akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 18, tanggal 5 April 2007, PPP (Anak Perusahaan) mengadakan kerjasama dengan PT Bank Mega Tbk (Mega) dalam hal pemberian pinjaman berupa Fasilitas Kredit Pemilikan Kios/Stand kepada pihak ketiga (Debitur), dengan PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain: -

Mega akan mencairkan pinjaman maksimum sebesar 80% dari harga jual termasuk Pajak Pertambahan Nilai apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh Debitur, sedangkan sisanya sebesar 20% akan ditahan sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

-

PPP (Anak Perusahaan) berkewajiban untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat per kavling/per unit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Debitur dan foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas stand yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang serta menyerahkannya kepada Mega.

-

Apabila selama proses pemecahan sertifikat tersebut di atas belum selesai atau selama AJB dan APHT belum ditandatangani, diketahui bahwa Debitur terbukti lalai selama 3 kali masa angsuran berturut-turut, maka PPP(Anak Perusahaan) wajib untuk langsung melunasi seluruh jumlah hutang Debitur termasuk bunga tertunggak, denda keterlambatan serta seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya kelalaian tersebut dan Mega akan menyerahkan segala hak dan wewenangnya atas stand tersebut kepada PPP (Anak Perusahaan).

-

Kewajiban PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin (buy back guarantee) atas kelalaian Debitur secara otomatis akan berakhir apabila sisa pinjaman pokok Debitur di Mega telah berkurang lebih dari 60%.

-

PPP (Anak Perusahaan) sebagai penjamin wajib menyerahkan agunan berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 156/K, seluas 4.339 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atas nama TCH dan Aliza Sri Wahjuni Gondokusumo dan Personal Guarantee dari


Laksmono Kartika, pemegang saham PPP (Anak Perusahaan). Agunan tersebut di atas juga dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh TCH, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dari Mega. Berdasarkan Akta Notaris Noor Irawati, S.H., No. 18, tanggal 9 Oktober 2008, Mega menyetujui untuk memberikan perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan kepada PPP (Anak Perusahaan) untuk menyelesaikan proses pemecahan sertifikat per kavling/per unit Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas nama Debitur serta penurunan jumlah deposito yang ditahan oleh Mega menjadi sebesar 10%.

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA Pada tanggal 8 Januari 2010, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan seluas 9.700 m2 selama 10 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2010 – 30 September 2020 dengan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.576.861 (lihat Catatan 31).

32. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010: (i)

PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” yang menggantikan PSAK No. 50 mengenai “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”. PSAK No. 50 (Revisi 2006) memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan dan menyajikan instrumen keuangan pada laporan keuangan dan menentukan apakah instrumen keuangan adalah instrumen kewajiban atau ekuitas. Standar ini digunakan untuk klasifikasi atas instrumen keuangan dari prospektif penerbitnya, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK No. 50 (Revisi 2006) melengkapi ketentuan pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diatur pada PSAK No. 55 (Revisi 2006). DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 50 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 mengenai “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan konsolidasi.


(ii)

PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999) mengenai “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. PSAK No. 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut juga memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item non-keuangan. DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 55 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 mengenai “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(iii)

PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengenai “Biaya Pinjaman” Pada bulan September 2008, DSAK mengeluarkan PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengenai “Biaya Pinjaman” yang menggantikan PSAK No. 26 (1997) mengenai “Biaya Pinjaman”. PSAK No. 26 (Revisi 2008) memberikan pedoman terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset. PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengharuskan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan suatu aset kualifikasian untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. PSAK No. 26 (Revisi 2008) efektif berlaku sejak 1 Januari 2010. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 26 (Revisi 2008) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(iv)

PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 1 (Revisi 200) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” yang mengamandemen PSAK No. 1 (Revisi 1998) mengenai “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK No. 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK No. 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.


(v)

PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Arus Kas” Pada bulan November 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Arus Kas” yang mengamandemen PSAK No. 2 (Reformat 2007) mengenai “Laporan Arus Kas”. PSAK No. 2 (Revisi 2009) menyediakan pedoman spesifik dalam menyusun Laporan Arus Kas. PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan historis terkait kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. PSAK No. 2 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 2 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(vi)

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” Pada bulan November 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” yang mengamandemen PSAK No. 4 (Reformat 2007) mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”. PSAK No. 4 (Revisi 2009) menitikberatkan relevansi, keandalan dan komparabilitas informasi yang disajikan Perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Menurut PSAK No. 4 (Revisi 2009), kepentingan non pengendali ( yang sebelumnya disebut hak minoritas) harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam bagian ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Pada saat Perusahaan membuat laporan keuangan tersendiri, investasi pada Anak Perusahaan harus dicatat pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 4 (Reformat 2007). PSAK No. 4 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(vii)

PSAK No. 5 (Revisi 2009) mengenai “Segmen Operasi” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) mengenai “Segmen Operasi” yang merubah PSAK No. 5 (Revisi 2000) mengenai “Pelaporan Segmen”. PSAK No. 5 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan dan Anak Perusahaannya untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan konsolidasi untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK No. 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK No. 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 5 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(viii) PSAK No. 10 (Revisi 2009) mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 10 (Revisi 2009) mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” yang merubah PSAK No. 10 (Reformat 2007), mengenai “Transaksi dalam Mata Uang Asing”, PSAK No. 11


(Reformat 2007), mengenai “Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”, dan PSAK No. 52 mengenai “Mata Uang Pelaporan”. PSAK No. 10 (Revisi 2009) memperluas definisi mata uang fungsional dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari suatu entitas serta memberikan pedoman dalam pelaporan transaksi-transaksi dalam mata uang asing, penjabaran pada mata uang penyajian, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Dalam penjabaran kegiatan usaha luar negeri, goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar pada nilai tercatat aset dan kewajiban untuk dinyatakan dalam mata uang fungsional dan dijabarkan dalam kurs penutupan. PSAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No.10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (ix)

PSAK No. 12 (Revisi 2009) mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 12 (Revisi 2009) mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” yang merubah PSAK No. 12 (Reformat 2007) mengenai “Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset”. PSAK No. 12 (Revisi 2009) memberikan pedoman dalam akuntansi dan pelaporan kepemilikan dalam ventura bersama dalam laporan keuangan venturer. Venturer harus mengakui bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama aset dalam laporan keuangannya. Venturer harus mengakui aset yang dikendalikan, kewajiban dan beban yang timbul dan bagian pendapatan dalam laporan keuangannya dalam pengendalian bersama operasi. Venturer harus mengakui bagian pertisipasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan menggunakan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Penerapan dini atas PSAK No. 12 (Revisi 2009) dianjurkan. PSAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 12 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(x)

PSAK No. 15 (Revisi 2009) mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” yang menggantikan PSAK 12 (1998), “Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi. PSAK No. 15 (Revisi 2009) diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Investasi dalam entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. PSAK No. 15 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. penerapan dini PSAK No. 15 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan dan Anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 15 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(xi)

PSAK No. 25 (Revisi 2009) mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 25 (Revisi 2009) mengenai ”Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” yang menggantikan PSAK No. 25 (Reformat 2007) mengenai ”Laba atau Rugi Bersih untuk


Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi”. PSAK No. 25 (Revisi 2009) memberikan definisi tentang kelalaian pencantuman, kesalahan penyajian, kesalahan mendasar dan kesalahan lain yang material. PSAK No. 25 (Revisi 2009) mensyaratkan perusahaan dan Anak Perusahaan untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul akibat penerapan standar-standar akuntansi keuangan yang baru pada laporan keuangan konsolidasian pada periode awal penerapan. PSAK No. 25 (Revisi 2009) juga memberikan panduan untuk mencatat dan mengungkapkan kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. PSAK No. 25 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 25 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 25 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xii)

PSAK No. 48 (Revisi 2009) mengenai “Penurunan Nilai Aset”. Pada bulan Oktober 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 48 (Revisi 2009) mengenai ”Penurunan Nilai Aset” yang menggantikan PSAK No. 48 mengenai ”Penurunan Nilai Aset”. PSAK No. 48 (Revisi 2009) memberikan prosedur untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK No. 48 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasiindikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain goodwill sudah tidak terdapat lagi. PSAK No. 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan harus menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2009) secara prospektif. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

(xiii) PSAK No. 57 (Revisi 2009) mengenai “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 57 (Revisi 2009) mengenai ”Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang menggantikan PSAK No. 57 mengenai ”Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. PSAK No. 57 (Revisi 2009) memberikan panduan penerapan untuk mengakui dan mengungkapkan kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. PSAK No. 57 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 57 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 57 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xiv) PSAK No. 58 (Revisi 2009) mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 58 (Revisi 2009) mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” yang


merubah PSAK No. 58 (Revisi 2003), “Operasi yang Dihentikan”. PSAK No. 58 (Revisi 2009) memperluas pedoman pengklasifikasian dan pengukuran aset tersedia untuk dijual. Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. PSAK No. 58 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xv)

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus“

No. 7 (Revisi 2009) mengenai

Pada bulan Oktober 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 7 (Revisi 2009) mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus“ yang mengubah ISAK 7 (Revisi 2004) mengenai ”Entitas Bertujuan Khusus”. ISAK No. 7 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana mengidentifikasi entitas bertujuan khusus dan menjelaskan indikasi adanya pengendalian yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu Entitas Bertujuan Khusus (EBK) dikonsolidasikan atau tidak. ISAK No. 7 (Revisi 2009) mengharuskan suatu EBK dikonsolidasi apabila dikendalikan oleh suatu entitas. ISAK No. 7 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 7 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xvi) ISAK No. 9 (Revisi 2009) mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 9 (Revisi 2009) mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. ISAK No. 9 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana menghitung dampak perubahan dalam pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yang muncul karena kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap, pabrik dan peralatan dan restorasi lokasi aset sebagai konsekuensi dari pembeliannya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut dan bagaimana mengukurnya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xvii) ISAK No. 10 (Revisi 2009) mengenai “Program Loyalitas Pelanggan” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 10 (Revisi 2009) mengenai “Program Loyalitas Pelanggan”. ISAK No. 10 (Revisi 2009) menyediakan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. Interpretasi ini mensyaratkan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini dari ISAK No. 10 (Revisi 2009) diperbolehkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari penerapan di ISAK No. 10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.


(xviii) ISAK No. 11 (Revisi 2009) mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 11 (Revisi 2009) mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”. ISAK No. 11 (Revisi 2009) menyediakan pedoman pengakuan, pengukuran dan pengungkapan hutang dividen pada saat entitas mengumumkan distribusi dan mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aset kepada pemilik. Hal ini mensyaratkan entitas untuk mengakui perbedaan antara nilai tercatat aset yang didistribusikan dan nilai tercatat utang dividen dalam laba rugi. ISAK No. 11 (Revisi 2009) diterapkan secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan retrospektif tidak diperbolehkan sedangkan penerapan dini diperbolehkan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 11 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi. (xix)

ISAK No. 12 (Revisi 2009) mengenai “Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer” Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 12 (Revisi 2009) mengenai “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”. ISAK No. 12 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengakuan keuntungan atau kerugian dari kontribusi aset nonmoneter pada PBE (Pengendalian Bersama Entitas) dalam pertukaran dengan bagian partisipasi ekuitas PBE dalam laporan laba rugi venturer. Standar tersebut juga memberikan pedoman bagaimana menghitung imbalan tambahan dan menyajikan keuntungan atau kerugian belum terealisasi pada laporan keuangan konsolidasian venturer. Venturer tidak mengakui posri keuntungan atau kerugian yang diatribusikan pada bagian partisipasi ekuitas venturer lain jika (a) risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan aset nonmoneter yang dikontribusikan tidak beralih ke PBE; atau (b) Keuntungan atau kerugian dalam kontribusi nonmoneter tidak dapat diukur dengan andal; atau (c) transaksi kontribusi tidak memiliki substansi komersial. Jika disamping menerima bagian partisipasi ekuitas, venturer menerima aset moneter atau nonmoneter, maka porsi yang sesuai dari keuntungan atau kerugian dalam transaksi tersebut diakui oleh venturer. ISAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini ISAK No. 12 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 12 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 28 April 2010.

PT LAMICITRA NUSANTARA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents