PT Indosat Tbk. (didirikan di Republik Indonesia sebagai perseroan terbatas)
Kode Etik
1
I.
PENDAHULUAN
Kode Etik ini merangkum dasar-dasar berperilaku yang sudah lama dianut PT Indosat Tbk. (“Perseroan”) untuk memastikan kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan penuh integritas serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Mengingat Perseroan didirikan di Republik Indonesia, dimana saham-sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mengingat sebagian besar kegiatan usahanya dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Perseroan wajib tunduk pada hukum dan etika-etika yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan mengharapkan agar para anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan Perseroan untuk memahami dan menjalankan kebijakankebijakan yang digariskan dalam Kode Etik ini. Setiap karyawan yang melanggar ketentuan atau asas dari kebijakan-kebijakan ini akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin, sampai dengan dan termasuk pemutusan hubungan kerja Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kejujuran dan etika. Sehubungan dengan hal tersebut, Kode Etik ini merupakan pedoman untuk meningkatkan kepekaan setiap Komisaris, Direktur, anggota komitekomite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan terhadap permasalahan hukum dan etika yang seringkali timbul serta untuk menciptakan suatu tata cara untuk melaporkan perilaku yang melanggar hukum atau etika tersebut. Kode Etik ini bukan merupakan dokumen lengkap yang mengatur semua permasalahan hukum dan etika yang mungkin dihadapi serta bukan merupakan suatu ringkasan dari seluruh hukum dan kebijakan yang berlaku bagi kegiatan usaha Perseroan. Kode Etik ini merupakan tambahan dari kebijakan-kebijakan, peraturan dan ketetapan internal Perseroan yang berlaku bagi semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan. Oleh karena itu, penting kiranya agar prinsip kehati-hatian dan etika dapat selalu menjadi pedoman dan dasar-dasar berperilaku. Setiap pertanyaan mengenai Kode Etik ini atau setiap keraguan akan suatu perilaku yang dianggap melanggar Kode Etik ini, kebijakan-kebijakan lain dari Perseroan, hukum, peraturan atau ketetapan yang berlaku, dapat disampaikan kepada Group Head Legal.
II.
KEPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN
Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di Republik Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal (“Undang-Undang Pasar Modal Indonesia”) serta peraturan di bidang pasar modal lainnya, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia, serta peraturan di bidang telekomunikasi. III.
LARANGAN TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, atau karyawan yang mempunyai akses pada, atau mengetahui, informasi orang dalam yang material dari atau tentang Perseroan (“Orang Dalam”), dilarang untuk membeli, menjual atau memperdagangkan saham atau efek lain dari Perseroan. “Informasi Orang Dalam” menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia berarti informasi material yang belum diungkapkan ke masyarakat, termasuk segala fakta yang penting dan relevan mengenai setiap kejadian, tindakan atau data yang dapat
2
mempengaruhi harga saham di bursa atau dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut. Orang Dalam tersebut juga dilarang untuk memberitahukan Informasi Orang Dalam, secara langsung ataupun tidak langsung kepada orang lain, termasuk anggota keluarga, kerabat dan teman-temannya, yang dapat mempengaruhi mereka untuk memperdagangkan saham atau efek Perseroan. Selain itu, jika Orang Dalam Perseroan, karena kedudukannya sebagai Direktur/Komisaris/anggota komite/karyawan, memperoleh Informasi Orang Dalam yang material tentang perusahaan lain yang mempunyai hubungan usaha atau bertransaksi dengan Perseroan, misalnya pelanggan, pemasok atau afiliasi Perseroan, atau Orang Dalam tersebut mengetahui bahwa Perseroan sedang merencanakan suatu transaksi besar dengan perusahaan lain (seperti pengambilalihan atau akuisisi), maka Direktur, Komisaris, anggota komite ataupun karyawan yang bersangkutan dilarang untuk memperdagangkan efek perusahaan lain tersebut.
Di Indonesia, “perdagangan orang dalam” diatur menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Setiap karyawan, Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama Perseroan dan pihak ketiga lainnya, yang karena hubungan usahanya memiliki akses kepada, atau mengetahui informasi orang dalam mengenai Perseroan, atau pihak lain yang selama enam bulan terakhir merupakan salah satu pihak seperti tercantum di atas dianggap sebagai orang dalam. Para Pihak tersebut dilarang untuk melakukan transaksi saham atau efek Perseroan, atau saham atau efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan, seperti pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur (selanjutnya disebut “Efek Yang Dilarang”). Undang-Undang Pasar Modal Indonesia juga melarang orang dalam tersebut untuk mempengaruhi atau menyediakan informasi kepada pihak ketiga, untuk melakukan perdagangan atas Efek yang Dilarang. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perdagangan orang dalam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia akan dikenakan ketentuan pidana berupa denda sampai dengan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) atau hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
IV.
ITIKAD BAIK, TANGGUNG JAWAB , KEHATI-HATIAN, DAN BENTURAN KEPENTINGAN
Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan wajib menerapkan prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehatihatian di dalam melaksanakan pekerjaannya. Keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan usaha Perseroan harus dibuat berdasarkan dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan, bukan atas dasar kepentingan atau keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Dengan demikian, semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, komitekomite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan harus menghindari tindakan yang nyata-nyata merupakan benturan kepentingan atau tindakan lain yang bisa dianggap memiliki benturan kepentingan. “Benturan Kepentingan” terjadi ketika kepentingan pribadi seseorang bersinggungan atau berbenturan (atau bahkan terlihat seperti bersinggungan atau berbenturan) dengan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan bisa timbul jika seorang anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan melakukan tindakan atau mempunyai kepentingan (keuangan atau lainnya) yang menimbulkan kesulitan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan tersebut untuk menjalankan tugas perusahaan secara obyektif dan efektif. Benturan kepentingan juga mungkin timbul ketika seorang anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan atau anggota keluarganya
3
menerima keuntungan pribadi yang tidak pantas karena posisinya di Perseroan, dengan tidak memperhatikan apakah keuntungan tersebut diperoleh dari Perseroan atau pihak ketiga. Untuk menentukan secara lengkap apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, para anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan harus menghindari situasi di mana pertimbangan bisnis mereka yang mandiri seolah-olah dapat dipengaruhi oleh pertimbangan lain. Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan penyampaian atas situasi benturan kepentingan yang timbul, dapat disampaikan kepada Group Head Legal melalui
[email protected] dan/atau salah satu seorang anggota Komite Audit Perseroan. V.
PELUANG PERUSAHAAN
Semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan dilarang untuk: (a) mengambil peluang untuk kepentingan pribadi atas suatu hal yang sebenarnya menjadi hak perusahaan atau mencari peluang dengan menggunakan fasilitas, informasi atau posisi perusahaan; (b) menggunakan fasilitas, informasi atau posisi perusahaan untuk kepentingan pribadi; dan (c) memiliki, mengurus, menjalankan, memberikan jasa konsultasi kepada atau dipekerjakan pada suatu usaha yang secara substansial sama dengan, atau bersifat kompetitif dengan, usaha Perseroan pada saat yang bersangkutan, kecuali afiliasi Perseroan. Semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan wajib untuk mendahulukan kepentingan Perseroan setiap saat. VI.
PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN YANG LAYAK ATAS ASET PERUSAHAAN
Semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan harus melindungi aset-aset Perseroan dan menggunakan aset-aset tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan terbaik Perseroan. Aset-aset tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hak milik intelektual seperti nama perusahaan, logo, merek, hak paten, hak cipta, informasi rahasia, ide, rencana dan strategi. Pencurian, kelalaian dan pemborosan atas aset-aset tersebut akan berakibat langsung pada tingkat perolehan keuntungan perusahaan. Apabila terdapat penyalahgunaan aset-aset perusahaan tersebut, hal tersebut harus dilaporkan kepada Group Head Legal melalui
[email protected], dan/atau salah satu anggota Komite Audit Perseroan. VII.
PELAPORAN BAGI PERUSAHAAN PUBLIK
Sebagai perusahaan publik di Republik Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik dan laporan lainnya kepada otoritas pasar modal. Sehubungan dengan berbagai macam kewajiban terhadap keterbukaan dan pelaporan, yang dari waktu ke waktu diwajibkan bagi Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka:
A.
Setiap Direktur dan karyawan wajib segera menyampaikan kepada Director and Chief Financial Officer mengenai adanya suatu informasi material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau mempengaruhi keputusan investor sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal yang terkait, termasuk: a) penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan; b) pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
4
c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)
B.
pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya; Perolehan atau kehilangan kontrak penting; produk atau penemuan baru yang berarti; perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen; pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material perselisihan tenaga kerja yang relatif penting; tuntutan hukum yang penting terhadap Perseroan, dana tau direktur dan komisaris Perseroan; pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain; penggantian akuntan yang mengaudit Perseroan; penggantian wali amanat; dan perubahan tahun fiskal Perseroan.
Setiap Direktur dan karyawan harus segera menyampaikan kepada Komite Audit: (i)
(ii)
Setiap informasi yang diketahuinya tentang adanya kelemahan pada struktur atau pelaksanaan pengawasan internal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencatat, memproses, merangkum dan melaporkan data keuangan; dan/atau Pengaduan mengenai masalah akuntansi, pengendalian internal, serta audit yang diragukan.
Semua pengaduan/laporan yang disampaikan kepada Komite Audit sesuai dengan kebijakan whistle blower Perseroan sebagaimana mungkin dapat diubah dari waktu ke waktu dan akan diperlakukan sebagai rahasia. Anggota Komite Audit atau tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan atau tindak lanjut pengaduan (”Penyelidik”) dimungkinkan untuk menghubungi pelapor untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Intensitas hubungan antara penyelidik dan pelapor ditentukan dari isi Pengaduan dan kejelasan informasi yang disampaikan. Penyelidik akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan. Namun demikian terdapat kemungkinan anggota manajemen lainnya perlu terlibat dalam penyelidikan, di samping itu terdapat kemungkinan kerahasiaan tersebut harus dibuka sesuai dengan persyaratan hukum atau instruksi dari Komite Audit. Perseroan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang yang dengan itikad baik mengajukan pengaduan dan/atau laporan maupun memberhentikan, mendemosi, menskors, mengancam, melecehkan atau dengan cara apapun melakukan diskriminasi terhadap karyawan dalam hubungan ketenagakerjaan berkaitan dengan itikad baik karyawan dalam mengajukan Pengaduan. Meskipun demikian, pelaporan yang tidak mempunyai dasar, khususnya yang dapat merusak reputasi seseorang, akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengaduan/pelaporan, termasuk materi penyelidikan, akan disimpan secara rahasia untuk jangka waktu lima tahun oleh Komite
5
Audit atau pihak lainnya (sebagaimana mungkin ditugaskan oleh Komite Audit) untuk mewakili Komite Audit. VIII.
PELAPORAN TINDAKAN YANG ILEGAL ATAU TIDAK ETIS
Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan wajib mentaati Kode Etik ini. Setiap pelanggaran material atas undangundang, peraturan atau ketetapan lainnya yang mengikat Perseroan dan kegiatan usahanya, ataupun juga pelanggaran Kode Etik ini wajib dilaporkan kepada Group Head Legal.
IX.
PERUBAHAN ATAU MODIFIKASI
Kode Etik ini dapat diubah atau dimodifikasi dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
X.
PENGAKUAN DAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan wajib memahami dan menaati kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Kode Etik ini. Perseroan dapat meminta para anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, dan karyawan untuk menandatangani suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menerima, dan membaca Kode Etik ini, serta memahami dan akan mematuhi isi Kode Etik ini.
6
