PT.
CIPTA JAYA MULIA PT. Cipta Jaya Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi, reklamasi, jalan, jembatan dan rental equipment serta bidang lainnya. PT. cipta jaya mulia is moving firm at construction field, reclamation, road, bridge and rental equipment e.t.c.
PT. Cipta Jaya Mulia dirintis oleh Bapak Tahan Sibarani tahun 1981 di Wamena. Perintisan usaha pertamanya dengan membuka kios pada tahun 1984. Namun dengan intuisi bisnis yang baik dalam melihat peluang bisnis dari sisi kurangnya kapasitas yang dibutuhkan dalam bidang kontruksi sipil dan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana khususnya jalan dan jembatan untuk mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, maka tahun 1986 Bapak Tahan Sibarani membuka CV. Cipta Jaya yang selanjutnya ditingkatkan menjadi PT. Cipta Jaya Mulia pada tanggal 17 September 2003 sesuai dengan Akte pendirian nomor : 43 dihadapan notaris Yovitarea,SH. Tahun 2008 karena usahanya yang semakin berkembang maka PT. Cipta Jaya Mulia membuka cabang di Boven Digul dan Mulia.
PT. cipta jaya mulia was founded by Mr. Tahan Sibarani in1981 at Wamena. The first step of the struggle is by opened kios year 1984. But with good intuition business he looks for business opportunity with realized that there is a few construction field and the importance of structure and infrastructure development especially roads and bridges to accelerate the increasing economic field in Jayawijaya regency, therefore in 1986 Mr. Tahan Sibarani opens CV. Cipta Jaya and accelerate for PT. Cipta Jaya Mulia at 17 September 2003 approprited with certificate no : 43 with Mr. Yovitarea, SH as a notary. In 2008 since its effort is getting success than PT. Cipta Jaya Mandiri opened branch new office at Boven Digul and Mulia.
Melihat pertumbuhan Industri dan perdagangan yang begitu cepat dan signifikan diperlukan adanya keseimbangan antara kualitas pekerjaan yang memadai perlu ditunjang dengan tersedianya SDM yang mampu mengantisipasi perubahan itu sendiri, maka PT. Cipta Jaya Mulia mengikutsertakan beberapa karyawannya pada berbagai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga pada bulan Oktober 2007, PT. Cipta Jaya Mulia mendapat sertifikasi ISO-9001:2000.
By growth Industrial and trade is fast and significant was required in balancing among quality job that supported by HR which can handled changed itself. Therefore PT. Jaya Mulia sending his employees for training which held by central or regional Government on October 2007, PT. Cipta Jaya Mulia get certification ISO 9001:2000.
PT. Cipta Jaya Mulia membangun mitra dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua karena merasa puas atas pelayanan yang diterima selama ini sebagai nasabah Bank Papua.
PT. Cipta Jaya Mulia builds partnership with PT. Papua’s Regional development bank because perceives to please for accepted service for all this time as customer of Bank Papua.
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
71
KELOMPOK USAHA KOPI ALUA MARIAN
72
Bapak Hubertus Marian kelahiran wagawaga Kecamatan Kurulu Kabupaten Jayawijaya merintis usaha pengolahan kopi sejak tahun 1980 dengan sistem tradisional. Kemudian Pemerintah Daerah Jayawijaya memberikan bantuan berupa mesin pengupas dan pengering kopi tahun 2002 dan mesin penggiling kopi bubuk tahun 2004 sehingga usahanya mulai kearah home industri.
Mr. Hubertus Marian was born in waga waga at Kurulu district Jayawijaya Regency start his business with coffee processing since 1980 by traditional systems. Then Jayawijaya’s Regional Government provide him parer and drye coffe machine year 2002 and coffee grinder machines in 2004 so its effort begins to home industries.
Pada tahun 2006, Bapak Hubertus Marian menjadi mitra bisnis Bank Papua melalui kredit modal kerja Papua Peduli dalam peningkatan serta pengembangan produksi dan pemasaran kopi. Produksi kopi Bapak Hubertus Marian diberi merk “ Kopi Alua Marian “ sesuai nama kelompok usaha, hingga saat ini setiap turis baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Kabupaten Jayawijaya akan membeli kopi produksi dari kelompok usaha bapak Hubertus Marian ini.
On year 2006, Mr. Hubertus Marian’ becomes Bank Papua’s business partner via capital loan Papua’s cares in increasing and developing of production and coffee marketing. coffee production of Mr. Hubertus Marian named as “ Kopi Alua Marian“ as same as working group, nowadays local and also foreign tourist who come to Jayawijaya’s regency will buy coffee of Mr. Hubertus Marian..
Bapak Hubertus Marian mempercayakan Bank Papua sebagai mitra karena merasa bahwa Bank Papua yang dapat memberikan pelayanan yang baik atas kebutuhan rakyat kecil dalam membantu perekonomian di sektor pertanian/ peternakan di Kabupaten Jayawijaya melalui Kredit lunak UKM Peduli Papua.
Mr.Marian relies on Bank Papua as partner because Bank Papua delivered good service for society in upgrading economics at agricultural / ranch sector at Regency of Jayawijaya through Papua’s Cares UKM’s Soft Loan
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
Laporan Good Corporate Governance Report of Good Corporate Governance at PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
Dengan diberlakukannya PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/2006 tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai bank umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Tanah Papua dengan status Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum yang berpedoman pada peraturan sehingga implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaiknya di Bank Papua tidak hanya mengacu pada aturan Bank Indonesia, tetapi juga pada Undang-Undang Perseroan dan Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite nasional Kebijakan Governance (KNKG).
As an act of Central Bank of Indonesia regulation No 8/4/PBI/2006 about implementation of Good Corporate Governance for Public Bank and Central bank of Indonesia rules No 8/14/2006 about its changes, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua as commercial bank of Local Government within Limited Incorporation is the corporation based on regulation so that the implementation doesn’t only refer to Bank Indonesia, but also to regulation of Good Corporate Governance released by National Committee of Governance Policy.
Komisaris dan Direksi Bank Papua berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasikan Bank Papua menjadi bank kebanggaan masyarakat Papua. Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan masyarakat. Prinsip – prinsip GCG merupakan fondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Bank Papua menerapkan praktek GCG perusahaan, hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan GCG yang optimal, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi implementasi GCG perusahaan secara berkesinambungan. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi bank maupun pihak lain yang berkepentingan antara lain dengan : 1. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, nasabah dan masyarakat lainnya. 2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholder’s values 3. Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat baik nasabah maupun calon nasabah. 4. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (tranparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
Board of Commissioners and Directors of Bank Papua commit to uphold health and strong banking system in Indonesia and transform into great bank of Papua. The management believes that implementation of Good Corporate Governance principles is one of important requirement in this transformation. The good implementation is an advance for investors and publics.
The principles are foundation of sound and transparent business. Bank Papua applies Good Corporate Governance to obtain better performances; it is a commitment to maintain the trust of customers, investors, partners, and other related-sides. In order to applying optimum GCG, Board of Commissioner and Compliance Director, together with management has been evaluating the implementation of GCG continually. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua believes that Implementation of consistence practices will have good benefit to bank or the others such as: 1. To increase bank performances, efficiency and services for related-parties like investors, government, clients and public. 2. To make fund financing is cheaper and to raise shareholder’s values. 3. To motivate trust and interest of public both client and applicant. 4. To raise sense of willingness of management in transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, also alert for organizing bank.
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
73
(responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) serta kehati-hatian dalam pengelolaan bank. 5. Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.
5. Bank must be protected by external intervention and law indictment.
Bank Papua menyadari akan pentingnya penerapan GCG dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan (GCG) maka sebelum dikeluarkannya PBI NO. 8/4/2006, bank telah menetapkan Surat Keputusan bersama Komisaris dan Direksi No. 01/Kom-Dir/BPD/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Kebijakan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, No 2/Kom-Dir/BPD/ XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Buku Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi PT. BPD Papua dan Komitmen manajemen untuk menerapkan prinsip – prinsip dan praktek GCG dengan Kode Etik Bank Papua.
Bank Papua realizes the importance of the Good Corporate Governance and before releasing NO. 8/4/2006, based on the practices, bank has appointed the decree among Commissioners and Management No. 01/Kom-Dir/BPD/ XII/2004 on December 8, 2004 about implementation of Good Corporate Governance Policy of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua; No 2/Kom-Dir/BPD/XII/2004 on December 16, 2004 about Manual Handbook to Commissioner and Management of PT. Bank Pembangunan Daerah Papua and the commitment to apply the principles and GCG practices with Bank Papua’s ethique codes.
Kode Etik Bank Papua meliputi : 1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank Papua Kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan Bank. 2. Hubungan dengan Pelanggan Eksternal 3. Hubungan dengan Pelanggan Internal 4. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar 5. Hubungan Bank Papua dengan Insan Bank Papua
Ethics Code of Bank Papua includes: 1. Compliance to Law and Policy of Bank Papua. Compliance to regulation and also procedure & system has been appointed by Bank.
6. Kebijakan Periklanan/Promosi 7. Kerahasiaan Informasi Perusahaan 8. Ketepatan Pembukuan Perusahaan 9. Transaksi dengan Nasabah dan Pemasok 10.Benturan Kepentingan 11.Pemberian Hadiah 12.Penerimaan Hadiah 13.Kontribusi dan Aktivitas Politik Dengan ditetapkan Surat Keputusan Bersama ini sejalan dengan tugas Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memantau efektivitas implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaik. Sosialisasi prinsip – prinsip dan praktek GCG serta kebijakan yang terkait dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank Papua melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung melalui forum komunikasi di Kantor Pusat, kunjungan ke seluruh Cabang, dalam sosialisasi kepada seluruh karyawan dilakukan oleh Direksi langsung dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip dan praktek – praktek terbaik GCG dalam menjalankan tugas. Disamping itu sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi GCG secara singkat dalam laporan
74
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
2. 3. 4. 5.
Relation with external customers. Relation with internal customers. Relation with around society. Relation between Bank Papua with Bank Papua’s employees. 6. Promotion/advertising Policy. 7. Information Secrecy. 8. Accounting Accuracy. 9. Transaction with customers and suppliers 10. Importance Clash. 11. Giving on Gift. 12. Accepting on Gift. 13. Political activities and Contribution. The Collective Decision is in line with Commissioner’s task in controlling of the operation by management and monitoring the affectivity of the implementation including its best practice. Socialization of the practices and the principles and related policy is made for all Bank Papua corps through many ways, such as direct socialization with communication forum in head office, inspection to all branch office, it is directly held by management so that the corps can understand and perform the best practice of Good Corporate Governance. Besides, the socialization is also by charging matter of CGC briefly in annual report of Bank Papua in order that all interested parties acknowledge.
tahunan Bank Papua sehingga diharapkan pelaksanaan GCG di Bank Papua dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Sebelum dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal terhadap pelaksanaan GCG, bank telah melakukan self assessment berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/427/ DPNP/IDPnP tanggal 30 Agustus 2006 perihal Persiapan Implementasi Self Assessment Good Corporate Governance. Self assessment tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana prinsip – prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG telah diterapkan di Bank Papua. Agar hasil penilaian itu dapat mewakili seluruh jajaran di Bank Papua, maka dilibatkan dalam mengisi form penilaian tersebut adalah Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern, Kepala Divisi serta pejabat yang terlibat di Kantor Pusat.
Before releasing PBI No 8/4/PBI/2006, which bank require to evaluate itself internally toward the implementation of Good Corporate Governance, bank has done self assessment based on letter of Bank Indonesia No 8/427/DPNP/IDPnP on August 30, 2006 about arrangement of Self Assessment Good Corporate Governance. It is used to measure how far the principle and the practice have been implemented in Bank Papua. Commissioner, Managements, Unit of Internal Audit, Head of Division and related-official is involved to fill the form so that the result can represent all corps of Bank Papua.
Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance di Bank Papua
Good Corporate Governance Principles in Bank Papua
1. Keterbukaan (transparency) »» Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern. »» Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya. »» Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. »» Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank.
1. Transparency »» Bank provides information about vision, mission, business target, strategy, financial condition, management structure, executive official, organization of risk, internal controlling systems. »» Bank reveals information which is on time, equal, clear, accurate, and comparable and also acknowledge by all interested parties. »» T his principle of openness remains to maintain confidential of bank, confidential of position, and personal right based on recent regulation. »» The policy must be written and communicated to all parties that have a right to acquire bank information.
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
75
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank Umum beserta perubahannya yaitu PBI No. 8/14/PBI/2006 mewajibkan Bank Papua untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dimulai pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007.
Regulation of Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 about implementation of Good Corporate Governance for public bank and its changes which is PBI 8/14/PBI/2006 obligate Bank Papua to make an annual report at the end of December 2007.
2. Akuntability (Accountability) »» Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG. »» Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank. »» Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
2. Accountability »» Bank assures that all banking organization has a competency according to its responsibility and understands its role in the implementation.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) »» Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking ) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. »» Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
3. Responsibility »» Bank stands to prudential banking principle and assures subservience to recent regulation.
4. Independensi (Independency) »» Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak – pihak yang berkepentingan. »» Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
4. Independency »» Bank avoids interest conflict, not influenced by one’s interest and avoids domination of interested parties.
5. Kewajaran (Fairness) »» Bank memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban. »» Bank memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank. »» Bank memperhatikan hak – hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham.
5. Fairness »» Bank concerns to stakeholder’s interest based on principle of equality and obligation »» Bank provides opportunity to stakeholder to make an input and send their opinion for the bank.
76
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
»» B ank has standards to measure performance of all corps based on collective format with company’s value, target business and bank strategy. »» Bank determines explicit responsibility from each bank in line with vision, mission, business target, and bank strategy and decides competency to all corps based on each responsibility.
»» B ank concerns to environment and takes social responsibility.
»» B ank takes decision objectively and free from other pressures.
»» Bank concern to equal right toward all investors.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Report of Implementation of Good Corporate Governance Struktur Corporate Governance di Bank Papua adalah sebagai berikut : Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Bank Papua, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan manajemen Bank Papua.
Structure of Corporate Governance in Bank Papua as follows: As statutes of Bank Papua, Board of Commissioner and Management must make managing and controlling function of Bank Papua.
1. Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses penyusunan visi dan misi Bank. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari komite nominasi dan remunerasi dibawahnya, menominasikan anggota Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Komisaris dan Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, komite nominasi dan remunerasi merekomendasikan calon komisaris. Dari rekomendasi tersebut Pemegang saham memilih anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan, demikian pula dengan pemberhentian Komisaris hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Calon Komisaris menjadi efektif untuk dipilih dalam RUPS setelah lulus fit and proper test Bank Indonesia. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur bahwa anggota Komisaris suatu bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, sejak bulan September 2006 jumlah anggota Komisaris berjumlah 3 orang setelah 2 orang anggota Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Per tanggal 27 Desember 2007 Dewan Komisaris yang beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk Komisaris Utama dan semuanya independen telah mengakhiri masa jabatannya. Semua Komisaris memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas pribadi dan kompetensi profesionalnya. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11/RUPSLB/BPD/IX/2007 tanggal 20 September 2007 anggota
1. Board of Commissioners Board of Commissioner gives instruction to management in arranging vision and mission of the bank. The Board, by considering input from committee of nomination and remuneration, runs for member of management and recommends remuneration for them; evaluates and approves the decision and strategic action by Management, monitors practices of risk management, evaluates and follows up internal and external audit finding, approves distribution of credit to related parties, controls implementation of Good Corporate Governance and evaluate management performance.
Based on the policy, committees of nomination and remuneration recommend candidates of commissioners. By the recommendation, investors choose members of commissioners through transparent RUPS, similarly the dismissal of commissioners may only be held by investors in RUPS. The candidate is effective to choose in RUPS after pass fit and proper test of Central Bank of Indonesia.
PBI No 8/4/PBI/2006 says that member of commissioner at least 3 persons and maximum number is equal with total of member of management, since September 2006 the members is 3 person after 2 members has finished their tenure.
Per December 27, 2007, board of commissioner which has 3 members including head commissioner and all independent has ended his tenure. All commissioners have wide experience and is chosen based on personal integrity and professional competency. Members of commissioner is promoted and discharged by investors by RUPS. According to decision of RUPS No 11/RUPS-LB/ BPD/IX/2007 on September 20, 2007, the member is added their tenure until further RUPS-LB.
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
77
Komisaris diperpanjang sampai dengan pelaksanaan RUPS – LB Yang akan datang.
Tanggung jawab dan kewajiban Komisaris : a) Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif dan efisien, terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Bank Indonesia. b) Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memantau efektivitas praktek GCG. c) Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundangundangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian. d) Komisaris memiliki tata tertib komisaris yang mengikat dan ditaati oleh semua komisaris, Tata tertib tersebut antara lain mengatur mengenai rapat komisaris. e) Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham bank maupun perusahaan lainnya sesuai ketentuan. f) Komisaris dilarang memanfatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.
Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris : A. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA sebagai Komisaris Utama B. Dr. D. Asmuruf, MM sebagai anggota Komisaris C. Drs. G.M. Satya, MSc sebagai anggota Komisaris.
2. Komisaris independen Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan stakeholder. Selaku komisaris independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur paling kurang 51 % dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua komite audit. Saat ini Bank Papua memiliki
78
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
Responsibility and Obligation of Commissioners: a) Commissioners are responsible to the task set in statutes of Bank effectively and efficiently, preserve effective communication between commissioners and Management, external auditor and Central Bank of Indonesia. b) Commissioners responsibly act on regulation and monitor affectivity of practice of Good Corporate Governance. c) Commissioners must follow up the result of control and recommendation in deviation of regulation, statutes, and prudential principles. d) Commissioners have a bind regulation and are obedient by all commissioners. The regulation is setting up commissioner meeting. e) Commissioner must reveal bank or other ownership according to the rules. f) Commissioner must not use bank for their personal, family, company, or business group interest which breaks the regulation and fairness of banking.
Structures of Membership at Board of Commissioner: A. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA as head of commissioner B. Dr. D. Asmuruf, MM as member of commissioner C. Drs. G.M. Satya, MSc as member of commissioner
2. Independent Commissioner Independent commissioner is meant to support more objective climate and work environment and place fairness and equality at much stakeholder interest. Independent commissioner must be released from interest conflict On PBI No 8/14/PBI/2006 about implementation of Good Corporate Governance for public bank mentioned that independent is member of commissioner which has not relation with financial, management, share ownership; or family among other members of commissioner, of management and of stakeholder that influence their capacity to act independently. The PBI regulate at least 51% of total member and one is chosen as chief of audit committee. Nowadays, Bank Papua has 3 member of commissioner and they are independent committee member.
3 orang anggota Komisaris dan semuanya merupakan anggota komite independen.
3. Direksi PBI No. 8/4/PBI/2006 menetapkan bahwa usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Komisaris kepada RUPS – LB harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Kemudian para Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi tersebut memilih Direksi dalam RUPS – LB yang terbuka dan transparan, pemberhentian Direksi hanya bisa dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS-LB. Pemilihan anggota Direksi dilakukan setelah calon anggota Direksi lulus fit and proper test Bank Indonesia. Direksi bertanggungjawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko dan praktek GCG yang baik. Direksi memastikan agar praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Direksi juga mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Pada tanggal 20 September 2007 dilaksanakan RUPS-LB untuk memberhentikan 3 (tiga) orang Direktur termasuk Direktur Utama Bank Papua dan memilih 2 (dua) Direktur baru yaitu Direktur Pengembangan Korporat merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan untuk periode 2007 – 2011. Per akhir Desember 2007 jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Pengembangan Korporat. Salah seorang Direksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan bertanggung jawab melaksanakan praktek-praktek tata kelola dan memastikan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 disebutkan tugas dan tanggung jawab Direksi : 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
3. Board of Directors PBI No 8/4/PBI/2006 says that proposal in replacing and promoting member of management by commissioner into RUPS-LB must consider recommendation of national committee. Then, investors based on the recommendation pick up the management in RUPS-LB openly and transparently, the dismissal is only executed by investors in RUPS-LB. The election is held after candidates passed fit and proper test of Central Bank of Indonesia.
Board of Directors has responsibility to arrange business strategy, budget and planning according to vision and mission of the bank. The management is responsible as well over structure of bank controlling internal and implementation of risk management and practice of Good Corporate Governance. Management assure bank accounting based on regulation of Bank Indonesia. They also monitor internal audit, and further follow up.
On September 20, 2007 held RUPS-LB to dismiss 3 directors including Head of Director of Bank Papua and promote 2 new directors which are Director of Corporate Development with executor both head of director and director of subservience for 2007-2011 periods.
At the end of December 2007, total member of management is 3 (three) person, Head of Director is also taken by Director of Corporate Development. One of Director is as Director of Subservience and responsible to the practice and assure Bank to abide the law and recent regulation.
Based on PBI 8/4/PBI/2006 say that task and responsibility of the management: 1) Responsible to manage organization of the bank. 2) Organizes bank based on competence and responsibility as regulated in statutes and recent regulation. 3) Applies Principles of Good Corporate Governance in every bank activities at all hierarchy 4) Takes further action on audit finding and recommendation from unit of bank internal audit, external audit, monitoring result of Central Bank of Indonesia or other institution. Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
79
5) Membentuk satuan kerja : DD Satuan Kerja Audit Intern DD Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko DD Satuan Kerja Kepatuhan. 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. 7) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 8) Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris. 9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
5) Reforms labour unit: DD Unit of Internal Audit DD Unit of Risk Management and Committee of Risk Management DD Unit of Compliance 6) Takes responsibility of their task to investor through Shareholders General Meeting.
Susunan anggota Direksi posisi Desember 2007 A. Johan Kafiar, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama B. Dr. Ronald E. Engko, MSi sebagai Direktur Operasi Bisnis C. Johan Kafiar, SE, MM sebagai Direktur Pengembangan Korporat D. Drs. Nadjib Bachmid, MM sebagai Direktur Kepatuhan
Formation of member of management December 2007 A. Johan Kafiar, SE, MM as Implementer of Head of Director task. B. Dr. Ronald E. Engko, MSi as Director of Business Operation. C. Johan Kafiar, SE, MM as Director of Corporate Development D. Drs. Nadjib Bachmid, MM as Director of Subservience
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, selama tahun 2007 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat intern sebanyak 9 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 8 kali dan Rapat Direksi dengan pejabat eksekutif bank sebanyak 14 kali.
Rapat Komisaris periode 1 Januari – 31 Desember 2007
Jabatan/Function
1. Prof.Dr. Balthasar Kambuaya, MBA
Komisaris Utama/ Head of Commissioner Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi periode 1 januari – 31 Desember 2007
Meeting of Board of Commissioner and Director On implementing their task, along 2007, Board of Commissioner’s meeting held 9 times, Consolidated Meeting between Board of Commissioner and Management held 8 times, and Meeting between management and executive official held 14 times.
Meeting of Commissioner per January 1 – December 31, 2007
NO Nama/Name
2. Dr. D. Asmuruf,MM 3. Drs. G.M. Satya MSc
80
7) Informs to employee about strategic bank policy in personal program. 8) Provides accurate, relevant, on-time information to commissioner. 9) Has a bind manual and regulation to all member of management.
Jumlah Rapat/ Total of Meeting 9 kali/times
Tidak hadir/ Absence -
% Hadir/ Presence 100 %
9 kali/times 9 kali/times
1 kali/times -
88,88 % 100 %
Consolidate Meeting of Board of Management and Management per January 1 – December 31, 2007
NO
Nama/Name
Jabatan/Function
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Prof. Dr. B. Kambuaya MBA Dr. D. Asmuruf,MM Drs. G.M. Satya, MSc Onesias Fairyo,SE Dr. Ronald E Engko, MSi Justinus Saraun, SE
7. 8.
Djuriah Syamsi, SE Johan Kafiar,SE,MM
9.
Drs. Nadjib Bachmid, MM
Komisaris Utama/ Head of Commissioner Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner Direktur Utama/Head of Director Direktur Op. Bisnis/Director of Business Op Dir. Pengemb. Korporat/ Director of Corporate Development Direktur Kepatuhan/Director of Compliance Plt. Dirut merangkap Dir. Pengemb Kor/ Implementer Head and Corp. Development Direktur Kepatuhan/Director of Compliance
Laporan Tahunan-Annual Report 2007 Bank Papua
Jumlah Rapat/ Total of Meeting 8 kali/times 8 kali/times 8 kali/times 6 kali/times 8 kali/times 6 kali/times
Tidak hadir/ Absence 1 kali/times 3 kali/times 1 kali/times 1 kali/times -
% Hadir/ Presence 87,5 % 62,5 % 100 % 83,33 % 87,5 % 100 %
6 kali/times 1 kali/times
1 kali/times -
83,33 % 100 %
1 kali/times
-
100 %
