PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh :

NO.

KETENTUAN PERATURAN & PERUNDANGAN

STATUS PENERAPAN (KEPATUHAN) PATUH

1.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

TIDAK PATUH

KETERANGAN TINDAKAN PERBAIKAN (CAR)

TARGET

STATUS PENYELE SAIAN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : 2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan. Pengurus atau pengusaha (yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992), wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dipimpinnya, yang terdiri dari: a. Kecelakaan Kerja; b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah; c. Kejadian berbahaya lainnya. Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran 1. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis. Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja dengan tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993. Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha Pelaporan Kecelakaan: Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik. Peraturan ini mengatur semua persyaratan tentang instalasi alarm kebakaran otomatik termasuk pemeliharaan dan pengujiannya, sistem deteksi panas, sistem deteksi asap dan sistem deteksi api. Detektor dipasang pada bagian bangunan kecuali apabila bagian bangunan tersebut telah dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran otomatik. Apabila detektor-detektor dipasang dalam suatu ruang aman yang tahan api (strong room), maka detektor-detektor tersebut harus memiliki kelompok alarm sendiri yang dipasang diluar ruangan tersebut. Setiap almari dalam tembok yang memiliki tinggi lebih dari 2 (dua) m atau tingginya 3 mencapai langit-langit mempunyai isi lebih dari 3 (tiga) m harus dipasang detektor. Almari yang tidak memerlukan pemasangan detektor bila ruangannya terbagi-bagi oleh 3 per atau rak-rak sehingga menjadi bilik -bilik yang mempunyai isi kurang dari 3 (tiga) m . Bila pintu tahan api memisahkan daerah yang dilindungi dengan daerah yang tidak dilindungi, maka harus dipasang detektor di daerah yang dilindungi dengan jarak 1,5 (setengah) m dari pintu tersebut. Bila pintu tahan api memisahkan dua daerah yang dilindungi, penempatan detektor tidak perlu dalam jarak 1,5 (setengah) m dari pintu tersebut. Lokasi atau area yang tidak memerlukan pemasangan detektor adalah: Kakus tunggal, kamar mandi/pancuran atau kamar mandi tunggal; beranda terbuka dengan deretan tiang kolom, jalanan beratap atau atap yang menggantung dan sebagainya jika terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar dan ruangan tersebut tidak untuk menyimpan barang ataupun sebagai tempat parkir mobil/ kendaraan; Peralatan, kap penutup, saluran dan sejenisnya yang lebarnya kurang dari 2(dua) m serta tidak menghalangi mengalirnya udara yang harus bebas mencapai detektor yang terpasang di atasnya. Setiap instalasi alarm kebakaran harus mepunyai buku akte pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktur, Departemen Tenaga Kerja. Selain buku akte pengesahan harus disediakan pula buku catatan yang ditempatkan di ruangan panel indikator.

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Buku catatan dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk mencatat semua peristiwa alarm, latihan penggunaan alarm, dan pengujiannya. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diatas batas luas lantai untuk satu kelompok alarm kebakaran dapat diperluas areanya dengan syarat-syarat yang tertera dalam peraturan ini. 2

Setiap kelompok alarm harus dapat melindungi maximum 1000 (seribu) m luas lantai dengan ketentuan jumlah detektor dan jarak penempatannya tidak boleh lebih dari yang ditetapkan dalam pasal 61 s/d 65 atau pasal 72 dan 78 dengan mengingat jenis detektornya. Setiap lantai harus ada kelompok alarm kebakaran tersendiri. Semua detector kecuali detector yang dipasang pada etalase toko harus diusahakan ruangan bebas sekurang-kurangnya dengan radius 0,3 (tiga persepuluh) sampai ke dalam 600 mm Pemeliharaan Dan Pengujian Terhadap instalasi alarm kebakaran otomatik harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan dan tahunan. Pemelihaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang telah diakui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.


Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-180/Men/1999 dan Kep 186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja. Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran ditempat kerja meliputi: a.pengendalian setiap bentuk energi; b.penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi; c. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas; d.pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja; e.penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala; f. memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, memuat antara lain: a. informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya; b. jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja; c. prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran; d. prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran harus memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. unit kerja.

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari: a. Petugas peran kebakaran; b. Regu penanggulangan kebakaran; c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran; d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung-jawab teknis. Petugas peran kebakaran, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan berat. Koordinator unit penanggulangan kebakaran untuk tempat kerja resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I, sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 orang. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap unit kerja.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per-04/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Peraturan ini mengatur semua persyaratan tentang keadaan pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Pemasangan Alat Pemadam Kebakaran: Semua alat pemadam api sebaiknya: - Berwarna merah. - Ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil. - Diberikan tanda pada ketinggian !25 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan. - Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas 2 (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 cm dari permukaan lantai kecuali jenis CO , dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai. - Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. - Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2 peraturan ini. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran : Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun yaitu: dalam jangka 6 (enam) bulan dan dalam jangka 12 (dua belas) bulan. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat. Penunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas. Untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan tekanan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba menurut selama 30 (tiga puluh) detik. Untuk alat pemadam api jenis busa dan cairan harus tahan terhadap tekanan cobaan sebesar 20 kg per cm2. Tabung gas pada alat pemadam api ringan dan tabung bertekanan tetap (srored pressure) harus tahan terhadap tekanan coba sebesar satu setengah kali tekanan kerjanya atau 20 kg per- cm2. Tata cara pengisian ulang berbagai jenis alat pemadam kebakaran diatur dalam pasalpasal ini. 6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per 03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Peraturan ini mengatur persyaratan tentang pengaturan dan pelanggaran Pelayanan Kesehatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat Pelayanan Kesehatan Kerja. Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. Per-01/Men/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. Peraturan ini mengatur persyaratan tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan Pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, Pengurus dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat. Ada 30 jenis penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan dan ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini. Laporan harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya. Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya. Apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dokter, Pengurus dapat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengurus wajib menyediakan secara cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.


Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-51/Men/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desi Bell A (dBA). Kebisingan yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II. NAB getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det2). Getaran yang melampaui NAB, waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III. NAB radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV. NAB radiasi sinar ultra ungu ditetapkan sebesar 0,1 mikro Watt per sentimeter persegi 2 (uW/cm ). Radiasi sinar ultra ungu yang melampaui NAB waktu pemajanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V. Pengukuran dan penilaian faktor fisika di tempat kerja dilaksanakan oleh Pusat dan atau Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja atau pihak-pihak lain yang ditunjuk.

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Ada 3 (tiga) kategori Nilai Ambang Batas (NAB) yang spesifik, yaitu sebagai berikut: NAB rata-rata selama jam kerja, yaitu kadar bahan-bahan kimia rata-rata di lingkungan kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dimana hampir semua tenaga kerja dapat terpajan berulang-ulang, sehari-hari dalam melakukan pekerjaannya, tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. NAB batas pemaparan singkat, yaitu kadar tertentu bahan-bahan kimia di udara lingkungan kerja dimana hampir semua tenaga kerja dapat terpajan secara terus menerus dalam waktu yang singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit dan tidak lebih dari 4 kali kepajan per hari kerja, tanpa menderita/mengalami gangguan iritasi, kerusakan atau perubahan jaringan yang kronis serta efek narkosis. Dalam daftar perubahan jaringan yang kronis serta efek narkosis NAB tertinggi, yaitu kadar tertinggi bahanbahan kimia di udara lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Nilai Ambang Batas ini akan digunakan sebagai rekomendasi pada praktek higine perusahaan dalam melakukan penatalaksanaan lingkungan kerja sebagai upaya untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 02/Men/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir. Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kemampuan perlindungan secara teknis; b. ketahanan mekanis; c. ketahanan terhadap korosi. Bahan dan kontruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat; Bagianbagian instalasi penyalur petir harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat yang diakui. Sambungan-sambungan harus merupakan suatu sambungan elektris, tidak ada kemungkinan terbuka dan dapat menahan kekuatan tarik sama dengan sepuluh kali berat penghantar yang menggantung pada sambungan itu. Penyambungan dilakukan dengan cara: a. Dilas; b. Diklem (plat klem, bus kontak klem) dengan panjang sekurang-kurangnya 5 cm; c. Disolder dengan panjang sekurang-kurangnya 10 cm dan khusus untuk penghantar penurunan dari pita harus dikeling. Sambungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak berkarat, sehingga mudah diperiksa Semua penghantar penurunan petir dilengkapi dengan sambungan pada tempat mudah dicapai. Pemasangan instalasi penyalur petir harus dilakukan oleh Instalasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya. Setiap perencanaan instalasi penyalur petir harus dilengkapi dengan gambar rencana instalasi; Gambar rencana harus menunjukan: gambar bagan tampak samping yang mencakup gambar detail dari bagian-bagian instalasi beserta keterangan terinci termasuk jenis air terminal, jenis dari atap bangunan, bagian-bagian lain peralatan yang ada diatas dan bagianbagian logam pada atau diatas atap . Gambar rencana sebagaimana dimaksud pada pasal 55 harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya; Setiap instalasi penyalur petir harusmendapatkan sertifikat dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. Setiap terminal udara khusus seperti elektrostatic dan lainnya harus mendapat sertifikat dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;


Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-05/Men/1985 Tentang Pesawat Angkat Dan Angkut. Peraturan ini mengatur persyaratan tentang pesawat angkat dan angkut termasuk pita angkut, Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan, Alat angkutan jalan ril, pemeriksaan dan pengujian, dan pengesahan pesawat angkat dan angkut. Bahan konstruksi serta perlengkapan dari pesawat angkat dan angkut harus cukup kuat, tidak cacat dan memenuhi syarat. (1) Beban maksimum yang diijinkan dari pesawat angkat dan angkut harus ditulis pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas; (2) Semua pesawat angkat dan angkut tidak boleh dibebani melebihi beban maksimum yang diijinkan; (3) Pengangkatan dan penurunan muatan pada pesawat angkat dan angkut harus perlahan-lahan; (4) Gerak mula dan berhenti secara tiba-tiba dilarang. Setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki ketrampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut. Pembuatan dan pemasangan pesawat angkat dan angkut harus dilaksanakan oleh pembuat dan pemasang yang telah mendapat pengesahan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya. Setiap pesawat angkat dan angkut sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu dengan standard uji yang telah ditentukan. Untuk pengujian beban lebih, harus dilaksanakan sebesar 125% dari jumlah beban maksimum yang diujikan; Besarnya tahanan isolasi dan instalasi listrik Pesawat Angkat dan Angkut harus sekurang-kurangnya memenuhi yang ditentukan dalam PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik). Pemeriksaan dan pengujian ulang pesawat angkat dan angkut dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian ulang selanjutnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali; Pemeriksaan dan pengujian dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas dan atau Ahli Keselamatan Kerja kecuali ditentukan lain.


Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Se.05/Bw/1997 Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri. Peraturan ini mengatur persyaratan-persyaratan penggunaan Alat Perlindungan Diri. Sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Inst 02/BW/BK/1984 tanggal 30 Agustus 1984 tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri, maka semua alat pelindung diri yang diedarkan dan digunakan di seluruh Indonesia harus sudah terdaftar dan disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja R. I.

12.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Dirjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.


Keputusan Menteri Kesehatatan Republik Indonesia Nomor 261/Menkes/SK/II/1998 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. Persyaratan Kesehatan Lingkungan kerja perkantoran meliputi: 1. Penyehatan Air: kapasitas dan kualitas air bersih dijelaskan pada bagian ini. 2. Penyehatan udara ruangan. - Suhu dan Kelembaban - Debu - Pertukaran udara - Bahan pencemar - Mikrobiologi 3. Persyaratan Limbah untuk Limbah padat/ sampah dan cair. 4. Intensitas cahaya di ruang Kerja. 5. Kebisingan di ruangan. 6. Getaran di ruangan. 7. Radiasi di ruangan. 8. Vektor penyakit yang terdiri dari: - Serangga penular penyakit - Tikus: Setiap ruang kantor harus bebas tikus. 9. Ruang dan bangunan. 10. Instalasi. 11. Toilet.

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja industri meliputi : 1. Penyehatan air. 2. Penyehatan udara ruangan: - Suhu dan Kelembaban - Debu - Pertukaran udara - Bahan pencemar 3. Limbah: - Limbah padat domestik - Limbah cair - Limbah Bahan beracun dan Berbahaya (B3) - Limbah gas 4. Pencahayaan. 5. Kebisingan: Tingkat kebisingan di ruang kerja. 6. Getaran: Tingkat getaran maksimal untuk kenyamanan dan kesehatan karyawan. 7. Radiasi di ruangan: Tingkat pajanan oleh radiasi medan listrik dan medan magnit listrik ditentukan untuk: - Medan Listrik - Medan Magnit Listrik 8. Vektor penyakit Indeks maksimal serangga penular penyakit untuk lalat, kecoa dan nyamuk Aides Aegypti. - Tikus: Setiap ruangan dalam industri harus bebas tikus 9. Lokasi industri. 10. Ruang dan bangunan. 11. Instalasi: Instalsi listrik, pemadam kebakaran, air bersih, air kotor, air limbah, air hujan harus dapat menjamin keamanan, ketentuan teknis yang berlaku. Penangkal petir. 12. Toilet Jumlah minimal wastafel, jamban dan peturasan yang harus disediakan di setiap kantor diatur dalam bagian ini.


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Jaminan kecelakaan untuk penyakit yang timbul karena hubungan Kerja. Setiap Tenaga Kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan Kerja berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja baik pada saat masih dalam hubungan Kerja maupun setelah hubungan Kerja berakhir. Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga Kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan, apabila menurut hasil diagnosa dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja bersangkutan masih dalam hubungan kerja; Hak Jaminan Kecelakaan Kerja diberikan, apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir. Penyakit yang timbul karena hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

15.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun - Apakah sudah dilakukan klasifikasi B3 - Apakah tersedia Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) - Apakah symbol dan label B3 digunakan - Apakah B3 dikelola dengan baik penyimpanan, pembuangan

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : 16

Peraturan Pemerintah RI No. 14/1993 dan 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta Kep-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi - Tenaga kerja diikut sertakan dalam Program Jamsostek - Formulir dan data kepesertaan - Setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang dan pada penawaran pekerjaan

17

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 192/Men/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul K3 - Monitoring pelaksanaan K3 di beberapa tempat kerja yang rawan kecelakaan - Penilaian kecelakaan nihil di perusahaan - Evaluasi kegiatan P2K3 di tempat kerja - Sosialisasi SMK3 - Peragaan K3 atau latihan kebakaran/evakuasi - Pembinaan/penyuluhan K3 terhadap tenaga kerja - Audit internal penerapan SMK3 - Pemberian penghargaan kepada pekerja teladan dibidang K3 - Perlombaan K3 antar unit/divisi/bagian

18

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja - Penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB/ MSDS) dan Label - Penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia - Penetapan kriteria bahan kimia berbahaya seperti beracun, mudah terbakar, gas dll


20

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen penerapan SMK3 - Merencanakan pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3 - Menyediakan sarana pendukung - Mengukur memantau dan mengevaluasi SMK3 - Audit SMK3 minimal tahunan - Menyampaikan rencana Audit kepada Depnaker setempat - Tersedianya Dokumen SMK3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi - Alat pengaman dan Pelindung dipasang kembali setelah alat diperbaiki - Ban-ban penggerak, rantai-rantai dan tali-tali yang dapat menimbulkan bahaya dilengkapi alat perlindungan - Pada pekerjaan yang menimbulkan serbuk, serpih, debu dan bunga api yang dapat menimbulkan bahaya harus diadakan pengaman dan perlindungan. - Semua pesawat tenaga dan produksi harus dipelihara secara berkala dan baik.


Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan : Tentang Tempat Kerja dan Alat – alat kerja: Disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk dengan aman Tempat – tempat kerja, tangga – tangga, lprong – lorong dan gang – gang tempat orang bekerja atau sering dilalui, harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku Semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga dapat mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya Kebersihan dan kerapihan ditempat kerja harus dijaga sehingga bahan – bahan yang berserakan, bahan – bahan bangunan, peralatan dan alat – alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah alat – alat kerja, bahan – bahan dan benda – benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan kebawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Semua peralatan sisi – sisi lantai yang terbuka, lubang – lubang dilantai yang terbuka, atap – atap atau panggung yang dapat dimasuki, sisi – sisi tangga yang terbuka, semua galian – galian dan lubang – lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat Kebisingan dan getaran ditempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan Nilai Ambang Batas yang berlaku Orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki tempat kerja Tentang Perancah : Perancah harus diberi lanatai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan Lantai pernacah harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter Perancah tiang kayu yang terdiribdari sejumlah tiang kayu dan bagian atasnya dipasang gelagar sebagai tempat untuk meletakkan papan – papan perancah harus diberi palang pada semua sisinya Untuk perancah tiang kayu harus digunakan kayu lurus yang baik Perancah gantung harus terdiri dari angker pengaman, kabel – kabel baja penggantung yang kuat dan sangkar gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman Keamanan perancah gantung harus diuji tiap hari sebelum digunakan

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Tentang Tangga dan Tangga Rumah : Tangga harus terdiri dari dua kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada kedua kaki tangga dengan kuat Tangga yang dapat dipindah – pindahkan dna tangga kuda – kuda yang dapat dipindah – pindahkan panjangnya tidak boleh lebih dari 6 meter dan pengembangan antara kaki depan dan kaki belakang harus diperkuat dengan pengaman Tangga bersambung dan tenaga mekanik panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter Tangga tetap harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan kondisi lainnya, yang panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter Tentang alat – alat angkat: Setiap kran angkat harus dibuat dan dipelihara sedemikian rupa sehingga setelah diperhitungkan besarnya, pengaruhnya,kondisinya, ragamnya muatan dan kekuatan, perimbangan dari setiap bagian peralatan bantu yang terpasang, maka tegangan maksimum yang diijinkan dan harus ada keseimbangan sehingga dapat berfungsi tanpa melalui bata – batas pemuaian, pelenteran, getaran, puntiran dan tanpa terjadi kerusakan sebelum batas waktunya Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas keran jalan untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit Pesawat – pesawat angkat monoril harus dilengkapi sakelar pembatas untuk menjamin agar perjalanan naik dari peralatan angkat harus berhenti di jarak yang aman pada posisi atas Tentang Kabel Baja, Tambang, Rantai dan Peralatan Bantu: Semua tambang, rantai dan peralatan bantunya yang digunakan untuk mengankat, menurunkan atau menggantungkan harus terbuat dari bahan yang baik dan kuat dan harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk menjamin bahwa tambang rantai dan peralatan bantu tersebut kuat untuk menahan beban maksimum yang diijinkan dengan faktor keamanan yang mencukupi Bantalan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah agar tambang tidak menyentuh permukaan, pinggir atau sudut yang tajam atau sentuhan lainnya yang dpat mengakibatkan rusaknya tambang tersebut Rantai – rantai harus dibersihkan dan harus dilakukan pemeriksaan berkala, untuk mengetahui adanya cacat, retak, rengat atau cacat – cacat lainnya Kaitan (hooks) dan pengunci (scackles) harus dibuat sedemikian rupa sehingga beban tidak lepas

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Tentang Mesin – mesin Mesin –mesin yang digunakan harus dipasang dan dilengkapi dengan alat pengaman yang harus terpasang sewaktu mesin dijalankan Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja karena mesin bergerak secara tiba – tiba Mesin harus dihentikan untuk pemeriksaan dan perbaikan pada tenggang waktu yang sesuai dengan petunjuk pabriknya Tentang Peralatan Konstruksi Bangunan: Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke tempat kerja yang terdapat bahaya kejatuhan benda Sebelum meninggalkan bulldozer atau scraper, operator harus melakukan tindakan pencegahan yang perlu untuk menjamin agar mesin – mesin tersebut tidak bergerak Mesin pemuat harus dilengkapi dengan kap yang kuat dan dilengkapi dengan alat pengaman sehingga tenaga kerja tidak tergencet oleh bagian – bagian mesin yang bergerak Gergaji bundar harus dilengkapi dengan alat – alat mencegah bahaya singgung dengan mata gergaji dan alat pencegah bahaya tendangan belakang, terkena serpihan yang berterbangan atau mata gergaji yang patah Alat penebak paku harus dilengkapi dengan alat pengaman untuk me;lindungi atau menahan pantulan kembali dari paku dan benda – benda yang ditembakkan oleh alat tersebut Tentang Konstruksi Bawah Tanah: Terowongan harus cukup penerangan dan dilengkapi dengan jalan keluar yang aman direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga dalam keadaan darurat terowongan harus segera dapat dikosongkan Apabila terdapat kemungkinan bahaya runtuhnya batu atau tanah dari atas sisi kontruksi bangunan dibawah tanah, maka konstruksi tersebut harus segera diperkuat Konstruksi di bawah tanah harus dilengkapi dengan ventilasi buatan yang cukup Harus disediakan sarana penanggulangan bahaya kebakaran Tenaga kerja yang mengebor tanah harus dilindungi dari bahaya kejatuhan benda, bahaya debu, uap, gas, kebisingan dan getaran Tentang Penggalian: Setiap pekerjaan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu atau bahan – bahan lainnya yang terdapat dipinggir atau di dekat pekerjaan galian Pinggir – pinggir dan dinding – dinding pekerjaan galian harus diberi pengaman

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Tentang Pekerjaan Memancang: Mesin pancang dan peralatan yang dipakai harus diperiksa dengan teliti secara berkala dan tidak boleh digunakan kecuali sudah terjamin keamanannya Mesin pancang jenis terapung yang digunakan harus dilengkapi pengaman dan dijalankan sedemikian rupa sehingga kestabilannya atau tidak tenggelam Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan agar supayab pelat penahan tidak berayun atau berputar yang tidak terkendalikan oleh tekanan angin, roboh oleh tekanan air atau tekanan lainnya Tentang Pekerjaan Beton Upaya pencegahan yang praktis harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja terutama: singgungan langsung kulit terhadap semen dan dapur, kejatuhan benda – benda dan bahan – bahan yang diangkut dengan ember adukan beton, sewaktubeton dipompa atau dicor pipa – pipa termasuk penghubung atau sambungan dan penguat harus kuat, sewaktu pembekuan adukan harus terhindar dari goncangan dan bahan kimia yang dapat mengurangi kekuatan, sewaktu lempengan atau lembaran beton dipasang kedalam dudukannya harus digerakkan dengan hati – hati Setiap ujung – ujung mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilindungi Tentang Pekarjaan Lainnya Pekerjaan pembangunan konstruksi baja harus dilakukan tindakan pencegahan bahaya jatuh atau kejatuhan benda terhadap tenaga kerja Bagian – bagian konstruksi baja sedapat mungkin harus dirakit sebelum dipasang Apabila menggunakan asbes maka tindakan pencegahan harus dilakukan agar tenaga kerja tidak menghirup serat asbes Apabila mengecat harus dilakukan tindakan pencegahan supaya tukang cat atidak menghirup uap, gas, asap dan debu yang berbahaya Tindakan pencegahan juga harus dilakukan pada saat pekerja mengelas dan memotong dengan las busur sehingga bisa terhindar dari kebakaran dan juga tenaga kerja harus dilindungi terhadap serpihan bunga api, uap radiasi, dan sinar berbahaya lainnya Tenaga kerja yang mengolah batu harus dilakukan tindakan pencegahan untuk melindungi agar tidak menghisap debu silikat Tentang Pembongkaran Rencana pekerjaan pengangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai Semua instalasi, listrik, gas, air dan uap harus dimatikan, kecuali apabila diperlukan sepanjang tidak membahayakan Semua bagian – bagian kaca, bagian – bagian yang lepas, bagian – bagian yang

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : Pekerjaan pembongkaran harus dilakukan tingkat demi tingkat dimulai dari atap dan seterusnya kebawah Sewaktu pembongkaran dilakukan dengan alat mekanik, terlebih dahulu harus ditetapkan daerah berbahaya dimana tenaga kerja dilarang berada Tenaga kerja harus dilindungi terhadap debu dan pecahan – pecahan yang berhamburan dan dari kemungkinan kejatuhan benda Ada pagar pada area pembongkaran 22.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 02/MEN/1982 Tentang Kwalifikasi Juru Las Di tempat Kerja - Sehat yang dinyatakan oleh Surat Keterangan Dokter - Berumur sekurangnya 18 Tahun - Pernah mengikuti latihan dan lulus dasar las - Memiliki pengetahuan pencegahan kecelakaan, kebakaran dan peledakan - Mengerti Kwalifikasi Las untuk Pekerjaan Las Golongan I, II, III, IV, V, VI, VII


Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.01/Men/1989 Tentang Kualifikasi dan Syarat – Syarat Operator Keran Angkat - Syarat Operator Kelas I : 1. Sekurang – kurangnya SLTA jurusan mekanik, listrik atau IPA 2. Pengalaman di bidang pelayanan keran angkat menurut jenisnya sekurang – kurangnya 5 thn dengan kapasitas 50 ton 3. Berkelakuan baik dari Kepolisian 4. Berbadan sehat dari dokter 5. Umur sekurang kurangnya 23 tahun 6. Harus lulus paket A1+A2+A3 7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Depnaker cq. Ditjen Binawas - Syarat Operator Kelas II : 1. Sekurang – kurangnya SLTP, diutamakan jurusan teknik mekanik atau listrik 2. Pernah sebagai operator selama 3 tahun dan kapasitas 25 – 50 ton 3. Berkelakuan baik dari Kepolisian 4. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun 5. Berbadan sehat dari dokter 6. Mengikuti kursus operator paket A1 + A2 7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Depnaker cq. Ditjen Binawas

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN Tanggal : Ruang Lingkup : Evaluasi Oleh : - Syarat Operator Kelas III : 1. Sekurang – kurangnya SLTP, diutamakan jurusan teknik mekanik atau listrik 2. Pernah sebagai pembantu operator selama 1 tahun dengan kapasitas 25 ton 3. Berkelakuan baik dari Kepolisian 4. Umur sekurang – kurangnya 20 tahun 5. Berbadan sehat dari dokter 6. Mengikuti kursus operator A1 7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Depnaker cq. Ditjen Binawas - Sertifikat operator diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya setelah yang bersangkutan lulus, sertifikat harus diperbaharui setiap 2 (dua) tahun melalui atau tanpa kursus penyegaran - Operator dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama keran angkat dioperasikan - Operator melakukan pengecekan dan merawat keran angkat, alat pengaman & perlengkapan lain - Operator mengisi buku laporan harianpengoperasian keran angkat - Operator membuat laporan bulanan pemakaian keran angkat pada P2K3 24

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1999 tentang Syarat-Syarat K3 Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang. - Apakah kapasitas angkut lift sudah dicantumkan (orang atau Kg) - Bagian lift apakah aman, kuat, tidak cacat dan memenuhi unsur K3 - Mesin harus dilengkapi dengan rem yang bekerja dengan tenaga pegas - Bangunan kamar mesin bebas air dan dibuat dari bahan tahan api sekurangkurangnya 1 jam - Penerangan dan ventilasi yang cukup - Dilengkapi APAR jenis ringan kapasitas sekurang-kurangnya 5Kg - Rangkaian, pengamanan dan pelayanan listrik lift harus sesuai dengan PUIL


Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. - Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis baik tata bangunan maupun keandalannya (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) - Persyaratan Tata Bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung (lokasi, kepadatan, ketinggian dan jarak bangunan gedung), arsitektur gedung dan pengendalian dampak lingkungan - Persyaratan keselamatan gedung mendukung beban muatan, mencegah bahaya kebakaran dan bahaya petir - Akses evakuasi dalam keadaan darurat meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, jalur evakuasi kecuali rumah tinggal - Penyediaan

F-AAA-HSE-01

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI DAFTAR KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANGAN

Recommend Documents