PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERSYARATAN HUKUM DAN LAINNYA
NO DOKUMEN
:
P-AAA-HSE-02
STATUS DOKUMEN
:
MASTER
NOMOR REVISI TANGGAL EFEKTIF
: :
DIBUAT OLEH :
HSE
COPY
NO :
00 1 JULI 2013
DIPERIKSA OLEH :
MANAJEMEN REPRESENTATIF
DISETUJUI OLEH :
DIREKTUR UTAMA
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERSYARATAN HUKUM DAN LAINNYA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : P-AAA-HSE-02 Halaman 2 Dari 4 01 JULI 2013 Rev. 00
1. TUJUAN Untuk menguraikan prosedur identifikasi, mendapatkan, menjaga, menelusuri perubahan dan pembaharuan serta ketentuan K3 dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan K3 yang berlaku. Untuk mengkomunikasikan peraturan dan ketentuan K3 kepada karyawan, subkontraktor juga tamu dan pihak terkait lainnya. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini digunakan di lingkungan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang mencakup semua aspek kegiatan yang menimbulkan resiko K3 yang diatur oleh peraturan atau ketentuan lain. 3. REFERENSI - Manual MK3 - OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2; 4.5.2 - Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. DEFINISI • DEPNAKER • PEMDA
: Departemen Tenaga Kerja : Pemerintah Daerah
5. PENANGGUNG JAWAB - MR : memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan persyaratan lainnya telah diidentifikasi, dievaluasi, didokumentasikan dan dikomunikasikan secara efektif ke seluruh pihak terkait dan merangkum hasil identifikasi dan evaluasi terbaru dari seluruh departemen terkait. - Kepala Departemen / Project Manager : mengidentifikasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan mendokumentaskan hasil seluruh persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang terkait dengan seluruh aktivitas, produk dan jasa di bawah tangung jawabnya, melakukan update sekurang-kurangnya setiap 12 bulan sekali atau setiap ada perubahan di dalam organisasi (perubahan sistem manajemen, Sarana kerja, prasarana kerja, sumber daya manusia, dll) dan melaporkan hasil identifikasi serta evaluasi ke wakil manajemen. - P2K3 : membantu divisi lainnya dalam mengidentifikasi dan mendata lembagalembaga atau departemen yang mengeluarkan peraturan atau ketentuan mengenai LK3, baik yang terkait dengan kegiatan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI secara langsung ataupun tidak, memastikan bahwa ketentuan-ketentuan K3 telah dipatuhi PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI, telah sesuai dengan peraturan perundangan atau ketentuan K3 lainnya dengan cara melakukan audit kepatuhan dan Memastikan bahwa seluruh persyaratan hokum dan persyaratan lainnya tesedia di lokasi penggunaa dan bisa diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERSYARATAN HUKUM DAN LAINNYA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : P-AAA-HSE-02 Halaman 3 Dari 4 01 JULI 2013 Rev. 00
6. URAIAN PROSEDUR Kegiatan
6.1
Penanggung Jawab
Identifikasi dan Cara Mendapatkannya
6.1.1 Mengidentifikasikan dan mendapatkan peraturan perundangan atau ketentuan lain yang sesuai dengan semua aspek kegiatan di kerjakan oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap K3. 6.1.2 Peraturan atau ketentuan mengenai K3 meliputi : a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Presiden d. Keputusan Menteri e. Peraturan Daerah Tingkat I f. Keputusan Gubernur g. Peraturan daerah Tingkat II h. Peraturan Perusahaan i. Ketentuan Asosiasi / Organisasi, Internasional dan Nasional, termasuk Organisasi Induk dan Pelanggan j. Kesepakatan Internasional dan Nasional k. Peraturan Lokal/ Kawasan Industri 6.1.3 Mencari informasi dan mendapatkan peraturan perundangan atau ketentuan lain melalui surat atau secara langsung dari: a. Internet b. Departemen terkait c. PEMDA Tingkat I dan II d. Instansi terkait lainya, Nasional maupun Internasional e. Pemberi kerja f. Pihak terkait lainnya g. Dan lain-lain 6.1.4 Memasukkan peraturan perundangan dan ketentuan lain yang didapatkan ke dalam Daftar Peraturan perundangan serta ketentuan K3 serta membuat rangkumannya agar mudah dalam proses sosialisasi dan pemahaman karyawan. 6.2 Pemeliharaan 6.2.1 Memelihara Peraturan perundangan serta Ketentuan K3 yang berlaku sehingga dapat diterapkan pada aspek kegiatan. 6.2.2 Memelihara dan menetapkan daftar semua peraturan
MR/P2K3/ Kepala Departemen terkait
MR/P2K3/ Kepala Departemen terkait
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERSYARATAN HUKUM DAN LAINNYA
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : P-AAA-HSE-02 Halaman 4 Dari 4 01 JULI 2013 Rev. 00
perundangan dan ketentuan K3 untuk memudahkan pelacakannya. 6.2.3 Lama penyimpanan dokumen perundangan dan peraturan serta ketentuan K3 lainnya adalah minimal 5 tahun. 6.3 Pembaharuan 6.3.1 Menjamin bahwa semua peraturan perundangan dan ketentuan K3 selalu “Up to Date” dengan memperbaharui setiap perubahan peraturan dan ketentuan serta menerapkannya. 6.3.2 Mencari informasi tentang adanya peraturan perundangan dan ketentuan K3 baru melalui surat atau cara langsung setiap dua belas bulan sekali, dengan sumber informasi yang bisa dihubungi. 6.3.3 Memasukan peraturan atau ketentuan lainnya yang didapatkan kedalam daftar peraturan perundangan. 6.3.4 Setiap ada perubahan peraturan perundangan, maka daftar peraturan perundangan K3 yang ada harus di update. 6.3.5 Jika perubahan peraturan perundangan cukup besar pengaruhnya bagi PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI, maka hal tersebut harus didiskusikan dalam Rapat Manajemen. 6.3.6 Memperbaharui dan menerapkan peraturan perundangan atau ketentuan K3 sesuai dengan prosedur Pengendalian Dokumen. 6.4 Komunikasi 6.4.1. Menyampaikan informasi peraturan perundangan dan ketentuan K3 kepada semua Departemen terkait. 6.4.2 Mengkomunikasikan dan menerapkan setiap peraturan perundangan dan ketentuan K3 yang baru ke Departemen terkait paling lama 2 (dua) bulan setelah didapatkan, disertai dengan Rangkuman Peraturan Perundangan K3. 6.5 Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan 6.5.1. Melakukan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan ketentuan K3 secara periodik sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. 6.5.2 Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil evaluasi terutama yang masih belum memenuhi dan mematuhi peraturan perundangan.
MR/P2K3/ Kepala Departemen terkait
MR/P2K3
MR/P2K3/ Kepala Departemen terkait
PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERSYARATAN HUKUM DAN LAINNYA
7. 7.1 7.2 7.3
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : P-AAA-HSE-02 Halaman 5 Dari 4 01 JULI 2013 Rev. 00
FORMULIR YANG DIGUNAKAN Formulir Daftar Peraturan Perundangan Formulir Daftar Rangkuman Peraturan dan Perundangan Formulir Daftar Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan
