UL TIN G
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
ON S
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJ A
LT
SC
By: LTS Consulting
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP
UL TIN G
By LTS Consulting
(Artikel ini bisa didownload di www.lts-consulting.asia)
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 1.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Menggantikan
2. 3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN/ AMDAL 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (menggantikan PP no 27 Tahun
2.
Permen LH no 16 Tahun 2012 Pedoman penyusunan Dokumen Lingk Hidup (menggantikan PermenLH no
3.
Permen LH no 17 Tahun 2012 Pedoman Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan (menggantikan KepmenLH no 8 Tahun 2000) Permen LH no 13 tahun 2010 UKL/UPL dan SPPL (Menggantikan KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002
1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)
4.
ON S
8 Tahun 2006 AMDAL dan PermenLH 13 Tahun 2010 UKL/UPL dan SPPL)
Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) 5. 6. 7. 8.
Permen LH no 14 Tahun 2010 Dokumen Lingk Hidup bagi Usaha yg telah memperoleh izin tapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup PerMen LH Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pengganti PermenLH nomor 11 Tahun 2006) KepMen LH Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Menteri Negara Lingkungan Hidup KepMen LH Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL (Pengganti Kepmen KLH
Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Panduan Evaluasi Dokumen ANDAL) KepMen LH Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu 10. KepMen LH Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah 11. PerMen LH Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pengganti KepMen LH Nomor 40 Tahun 2000) 12. PerMen LH no 15 Tahun 2010 Persyaratan dan Tatacara Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
SC
9.
(Pengganti KepMen LH Nomor 06 Tahun 2008)
LT
13. KepMen LH Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat 14. PerMen LH Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Lembaga Penyedia Pelatihan Penyusun AMDAL 15. KepMen LH Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 16. KepMen LH Nomor 42 Tahun 1994 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan 17. KepMen LH nomor 45 tahun 2005 Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (Pengganti KepMen LH nomor 105 tahun 1997) 18. PerMen LH Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup 19. KepKa Bapedal Nomor 124 Tahun 1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL 20. KepKa Bapedal Nomor 299 tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 21. KepKa Bapedal Nomor 56 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting 22. KepKa Bapeten Nomor 3-P Tahun 1999 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL untuk Rencana Pembangunan & Pengoperasian Reaktor Nuklir 23. KepKa Bapeten Nomor 04-P Tahun 1999 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL untuk Rencana Pembangunan & Pengoperasian Instalasi
1.
UL TIN G
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
2. 3. 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Pengelolaan Air Tanah Permen Kesehatan no 492 Tahun 2010 Persyaratan Kualitas Air Minum (Menggantikan Keputusan Menteri
5. 6. 7.
PerMenkes Nomor 416 Tahun 1990 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air PerMen LH Nomor 12 Tahun 2009 Pemanfaatan Air Hujan PerMen LH Nomor 01 Tahun 2010 Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air (Menggantikan KepMen LH
Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum)
Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
SC
21. 22.
PerMen LH Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Kawasan Industri (Pengganti KepMen LH no 3 Tahun 1998) PerMen LH Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Gula PerMen LH Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Rokok PerMen LH Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha Pembangkit Listrik Thermal PerMen LH Nomor 09 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Jamu PerMen LH Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Oleokimia Dasar PerMen LH Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha Peternakan Sapi dan Babi PerMen LH Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri tambang bijih besi PerMen LH Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri bijih bauksit PerMen LH Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut PerMen LH Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa PerMen LH Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging PerMen LH Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan kedelai PerMen LH Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air PerMen LH Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi (menggantikan KepMen LH no 9 Tahun 1997) PerMen LH Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran PerMen LH Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan PerMen LH Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu PerMen LH Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Industri Rayon PerMen LH Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate PerMen LH Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan cara Injeksi. KepMen LH Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun 1995 ttg Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Pupuk KepMen LH Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha & atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas & atau Tembaga KepMen LH Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit KepMen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit KepMen LH Nomor 37 tahun 2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan
ON S
8.
23. 24. 25. 26.
LT
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
UL TIN G
Contoh Air Permukaan 34. KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air 35. KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik 36. KepMen LH Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara 37. KepMen LH Nomor 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air 38. KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 39. KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air 40. KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kawasan Industri 41. KepMen LH Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih (Prokasih) 42. KepMen LH Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 43. KepMen LH Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel 44. KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit 45. PerMen LH Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan 46. PerMen LH Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Timah 47. PerMen LH Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Nikel 48. PerMen LH Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Poly Vinyl Chloride
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN GANGGUAN 1. 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara PerMen LH nomor 13 Tahun 2009 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Minyak dan Gas
3.
PerMen LH nomor 04 Tahun 2009 Ambang Batas Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor Tipe Baru
4.
PerMen LH nomor 07 Tahun 2009 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
5.
PerMen LH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Industri Keramik
6.
PerMen LH Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Industri Karbon Black PerMen LH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Thermal PerMen LH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap PerMen LH Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
(menggantikan KepMen LH Nomor 129 Tahun 2003)
7. 8. 9.
ON S
(Menggantikan KepMen LH nomor 141 Tahun 2003)
(Pengganti KepMenLH 35 Tahun 1993)
KepMen LH Nomor 133 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk KepMen LH Nomor 45 Tahun 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara KepMen LH Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Program Langit Biru KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan KepMen LH Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran KepMen LH Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan KepMen LH Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak KepMen Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003 Tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan 18. KepKa Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara 19. KepKa Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
LT
SC
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
PENGENDALIAN PENCEMARAN PERUSAKAN LAUT 1. 2. 3. 4. 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut KepMen LH Nomor 179 Tahun 2004 Tentang Ralat Atas KEPMEN LH no 51 tahun 2004 ttg BM Air Laut KepMen LH Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan & Pedoman Penentuan Status Padang Lamun KepMen LH Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku & Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
6. 7. 8. 9.
KepMen LH Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang KepMen LH Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Program Pantai Lestari PerMen LH Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perizinan Pembuangan Limbah ke Laut KepKa Bapedal Nomor 47 tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Pengendalian sampah rumah tangga. Permen LH no 10 Tahun 2010 pencegahan kerusakan lingk berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan Permen LH no 33 Tahun 2009 Tatacara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 KepMen LH Nomor 43 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan PerMen LH Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengukuran Kerusakan Tanah Untuk Biomassa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus). KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999 Tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Industri KepMen Pertambangan & Energi Nomor 1211 Tahun 1995 Tentang Pencegahan & Penanggulangan Perusakan & Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum
ON S
11
UL TIN G
PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH DAN LAHAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PerMen LH Nomor 18 Tahun 2009 Tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4.
PerMen LH Nomor 05 Tahun 2009 Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (menggantikan Permen LH nomor
5. 6. 7. 8.
PerMen LH Nomor 30 Tahun 2009 Tatacara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemda Permen LH no 33 Tahun 2009 Tatacara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 PerMen LH Nomor 02 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PerMen LH Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi KepMen LH Nomor 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis KepMen LH Nomor 520 Tahun 2003 Tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya & Beracun KepMen ESDM Nomor 1693 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas & Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 372 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas & Pengolahan Pelumas Bekas KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas KepKa Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Dokumen Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
(menggantikan KepKa Bapedal no 68 / 1994)
9.
SC
03 Tahun 2007)
10. 11.
LT
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. KepKa Bapedal Nomor 05 Tahun 1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3 22. Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SE/02/1997 Tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas 23. KepKa Bapeten Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22.
SC
23.
Undang-Undang nomor 09 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan & Penggunaan Pestisida Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Kesehatan & Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Bejana Tekanan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan PerMen LH no 35 Tahun 2009 Pengelolaan Halon PerMen LH no 03 Tahun 2008 Simbol dan Label Bahan berbahaya dan beracun Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Ozon dan Barang yang Mempergunakan Bahan Perusak Ozon KepMen Pertanian Nomor 763 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap Pestisida KepMen Pertanian Nomor 764 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Sementara Pestisida KepMen Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas KepMen Pertanian Nomor 541 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap Pestisida KepMen Pertanian Nomor 543 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Sementara Pestisida KepMen Pertanian Nomor 544 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida KepMen Pertanian Nomor 546 Tahun 1996 Tentang Pemberian Izin & Perluasan Penggunaan Pestisida KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 790 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas KEPMEN PERINDAG Tahun 1998 no 110 ttg Larangan Produksi dan Memperdagangkan ODS KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 Tentang Tata Niaga Impor & Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Larangan Memproduksi & Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi & Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan BPLO (ODS) SK Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1985 Tentang Pengamanan Bahan Beracun & Berbahaya di Perusahaan Industri KepMen Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja KepMen Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja SE Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1997 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja Kep DIRJEN Perhubungan Darat Nomor 725 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan
ON S
1.
UL TIN G
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
24.
KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Pemerintah nomor 03 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP no 06 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Peraturan Pemerintah nomor 02 tahun 2008 tentang Jenis & Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
LT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
ON S
UL TIN G
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestraian Alam 17. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan 18. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional 19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 01 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup tahun 2008 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Lembaga Konservasi 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perbenihan Tanaman Hutan 24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman 26. KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 55 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa yang Dilindungi 27. KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar & Menangkap Satwa Liar 28. KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 385 Tahun 1999 Tentang Penetapan Lola Merah (Trochus Niloticus) Sebagai Satwa Buru 29. KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 449 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ) 30. Kep Bersama Menteri Pertanian, Kehutanan, Kesehatan, Pangan Nomor 998.1 Tahun 1999 Tentang Keamanan Hayati & Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika 31. Kep DIRJEND Perlindungan & Konservasi Alam Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan & Penangkapan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi UU 32. Kep DIRJEND Perlindungan & Konservasi Alam Nomor 200 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jatah & Pengambilan Tumbuhan Alam & Satwa Liar yang Tidak Dilindungi UU utk Periode Thn 2000
PENATAAN RUANG
6. 7.
LT
8. 9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan ruang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Menggantikan PP no 34 Tahun 2002) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 Tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
SC
1. 2. 3. 4. 5.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
LABORATORIUM LINGKUNGAN PerMen LH no 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan (Pengganti KepKa Bapedal nomor 113
1.
Tahun 2000 Pedoman Umum dan Teknis Laboratorium Lingkungan)
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan KepMen LH Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup KepMen LH Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) KepMen LH Nomor 78 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan Pada Kementrian LH KepMen LH Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas KepMen LH Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota KepMen LH Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah PerMen LH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungah Hidup daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Menggantikan KepMen LH nomor 197 Tahun 2004) PerMen LH Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup di Propinsi atau Kabupaten/Kota (Menggantikan KepMen LH nomor 197 Tahun 2004) Keputusan Bersama Kementerian LH, Kejaksaan, Kepolisian Nomor KEP-04/MENLH/04/2004, KEP208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (SATU ATAP), Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia KepKa BAPEDAL Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Di BAPEDAL Surat Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 Tentang Perihal Pedoman teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
PROPER
PerMen LH nomor 05 Tahun 2011 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Menggantikan Permen LH Nomor 18 Tahun 2010 & PermenLH no 519 no
SC
1.
ON S
1.
UL TIN G
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
2009)
INTERNATIONAL ENVIRONMENTALS CONVENTIONS AND TREATIES 1.
LT
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) KepPres Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Protokol 9 Dangerous Good (Protokol Pengesahan 9 Barang-barang Berbahaya) KepPres Nomor 92 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Montreal Protocol Tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992 KepPres Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Vienna Convention for the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties KepPres Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 Protocol to the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty 1996 International Tropical Timber Agreement 1994
3. 4. 5.
6. 7. 8.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
LT
SC
39. 40. 41. 42. 43.
UL TIN G
17.
Comprehensive Nuclear TEST-Ban Treaty 1994 Convention on Biological Diversity 1992 The Rio Declaration on Environment and Development 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents 1992 International Convention an Civil Liability for Liability for Oil Pollution Damage 1991 Protocol on Environmental Protection to the Antartic Treaty 1991 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes 1991 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Reduction of Sulphur Emissions of Volatile Organic Compound of Their Transboundary Fluxes 1991 Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste 1989 The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987 Convention early Notification of a Nuclear Accident 1986 Convention on Assistance in the of a Nuclear Accident 1986 Protocol Amending the Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based Sources 1986 Protocol to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969,1984 World Charter for Nature 1982 Convention on the Conservative of Antartic Marine Living Resources 1980 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979 Protocol to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969,1976 Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land Based Sources 1974 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 International Convention for the Prevention of Pollutions from Ships 1973 Protocol of 1978 Relating to the International Convention for Prevention of Pollution from Ships 1973 Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (1972) and Resolutions Adopted by the Special Meeting Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (1972) and Resolutions Adopted by The Special Meeting, 1972 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 Convention of the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircrafts 1972 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in Atmosphere, in Outer Space and Under Water (Nuclear TestBan Treaty) 1963 The Antarctic 1959 Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources pf the High Seas 1958 International Convention for The Protection of Pollution of the Sea by Oil 1954 International Convention for the Protection of Birds 1950 Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent (PIC) Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
ON S
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
UNDANG-UNDANG 1. 2. 3. 4.
Undang-undang Undang-undang Undang-undang Undang-undang
Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Uap Tahun 1930 (STOOM ORDONANTIE) Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 1992 Jamsostek
PERATURAN PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Peraturan Uap Tahun 1930 (STOOM VERORDENING)
ON S
KEPUTUSAN PRESIDEN 1.
UL TIN G
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja
KEPUTUSAN DAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJ A &/ ATAU MENTERI TENAGA KERJ A DAN TRANSMIGRASI 1.
Permenakertrans Tahun 2011 no 13 NAB Faktor Kimia dan Fisika di tempat kerja
(menggantikan SE Menaker 01/1997 dan Kepmenaker 51 / 1999) 2.
Permenakertrans Tahun 2010 no 07 Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (menggantikan
SC
Permenakertrans Tahun 2006 no 23) 3. 4.
Permenakertrans Tahun 2010 no 08 Alat Pelindung Diri Permenakertrans Tahun 2010 no 09 Operator Pesawat Angkat dan angkut (menggantikan
Permenaker no 01 Tahun 1989)
5. 6.
Permenakertrans Tahun 2010 no 15 Standar pelayanan minimal ketenagakerjaan (Pemda) Permenakertrans Tahun 2008 no 25 Pedoman diagnose kecelakaan dan PAK (menggantikan
Kepmenakertrans no 79 / 2003)
7. 8.
PerMenakertrans Tahun 2008 no 18 Penyelenggaraan Audit SMK3 Permenakertrans Tahun 2008 no 17 Pengangkatan dokter penasehat (menggantikan
LT
Permenaker no 04 / 1998)
9. PerMenakertrans Tahun 2008 no 15 P3K di tempat kerja 10. Permenakertrans Tahun 2008 no 02 Pemakaian tenaga kerja asing (menggantikan
Kepmenakertrans no 228 / 2003, Kepmenakertrans no 20 / 2004, Kepmenakertrans no 21 / 2004, Kepmenakertrans no 07 / 2006, Kepmenakertrans no 15 / 2006, Kepmenakertrans no 34 / 2006)
11. Keputusan Menakertrans Tahun 2007 no 347 Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 nasional tahun 2008 12. PerMenakertrans Tahun 2007 no 01 Pedoman penghargaan K3 13. Permenakertrans Tahun 2006 no 14 Tatacara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan (menggantikan Permenaker Tahun 1995 no 06 dan SKep Menaker Tahun 1981
no 170)
SC
ON S
UL TIN G
14. Permenakertrans Tahun 2005 no 15 Waktu kerja sector tambang daerah tertentu 15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 68 Tahun 2004 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 235 Tahun 2003 Jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral Anak 17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep75/MEN/2002 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: SNI-04-02252000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja 18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1999 No. Kep-187 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja 19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1999 No. Kep-186 Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1999 No. Per-03 Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1998 No. 03 Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 1998 No. 01 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja 23. Kep Menaker no 19 tahun 1997 Audit SMK3 24. Kep Menaker no 23 Tahun 1997 Pengawasan di Depnaker 25. Per Menaker no 05 Tahun 1996 Audit Sistem Manajemen K3 26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja 28. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 29. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja 30. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-334/MEN/1989 tentang Lembaga K3 Indonesia 31. Kep Menaker no 612 Tahun 1989 Penyediaan data bahan berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1988 tentang Kwalifikasi dan Syaratsyarat Operator Pesawat Uap 34. Kepmenaker Nomor 155 Tahun 1984 Pembentukan DK3N, DK3W, dan P2K3 Nasional 35. Kepmenaker Nomor 31 Tahun 1986 Pembentukan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia 36. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Kerja
LT
37. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja 38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1985 tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes 39. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut 40. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi 41. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik 42. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las 44. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan 45. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor
UL TIN G
Penyakit Akibat Kerja 46. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 47. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 48. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan 49. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis Perusahaan 50. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja 51. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1978 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Penerbangan Dan Pengangkutan Kayu 52. Per Menaker no 03 Tahun 1978 Syarat Penunjukan pengawasan dan Ahli K3 53. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1976 tentang Wajib Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan 54. Permen Perburuhan no 07 Tahun 1964 Syarat K3 dan Penerangan tempat kerja
INSTRUKSI DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJ A &/ ATAU MENTERI TENAGA KERJ A TRANSMIGRASI
2. 3. 4.
Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. Ins. 11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran Instruksi Menaker Nomor 05 Tahun 1996 Pengawasan K3 di Konstruksi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no 05 Tahun 1997 Wajib daftar Alat Pelindung Diri Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja no 06 Tahun 1997 Cara daftar Alat Pelindung Diri
ON S
1.
KEPUTUSAN BERSAMA
3. 4.
Keputusan Bersama Mentri PU dan Menaker Nomor 174 Tahun 1986 K3 Konstruksi Keputusan Bersama MenKes dan Menaker no 235 Tahun 1985 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja Kepmen PU no 2 tahun 1985 Ketentuan pencegahan kebakaran pada gedung Keputusan Bersama Menaker dan Dirjen BATAN no 09 Tahun 1979 Perizinan Pengawasan pemakaian penangkal petir radioaktif
SC
1. 2.
KEPUTUSAN DIRJ EN
Kep Dirjen Binawas Naker no 45 Tahun 2008 Pedoman K3 bekerja di ketinggian dengan tali Kep Dirjen Binawas Naker no 113 Tahun 2006 Pedoman Teknis Petugas K3 Ruang terbatas (confined space)
LT
1. 2. 3.
Kep Dirjen Bina Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep-311/BW/2002 Tentang Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik
4.
Kep Dirjen Bina Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 84 Tahun 2002 Cara pengisian form laporan dan analisa statistik kecelakaan Kep Dirjen Binawas No. Kep-407/BW/1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift Keputusan Dirjen no 40 Tahun 1978 Pemasangan instalasi K3 tempat kerja Keputusan Dirjen no 49 Tahun 1978 Pengesahan konsultan K3
5. 6. 7.
