PROYEK PERUBAHAN PROJECT JABATAN MENTOR JABATAN COACT
: MOH SUGIHARTO : KASUBBAG PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM : ANDI KRISNA, S.Sos., M.M. : KABAG ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM : LALU ISMAIL , SP., M.Sc.
PROFIL SINGKAT PROJECT LEADER Nama Moh Sugiharto Tempat/Tanggal Lahir Purworejo/04 Januari 1981 Riwayat Pendidikan Sarjana Hukum Tata Negara, UGM Yogyakarta Riwayat Jabatan PNS Staf Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum, Maret 2009 sd. 26 Juli 2013. Kasubbag Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Biro Hukum, 27 Juli 2013 sd. 9 Oktober 2014; Kasubbag Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum, 10 Oktober 2014 sd. Sekarang. Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat
LATAR BELAKANG Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan Menurut UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015, ada dua jenis sengketa yakni, sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Pada Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, duduk sebagai Termohon adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga penyelesaiannya pun dihadapi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karenannya, dokumen terkait dengan penyelesaian Perkara Sengketa Pemiliihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ada pada KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten masing-masing. Peran KPU-RI, adalah memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih. Sebagai pemegang tanggung jawab akhir, KPU bertanggung jawab dalam koordinasi, pembinaan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pemilihan serentak. Pada tahapan penyelesaian Perkara Sengketa, KPU melakukan supervisi, pengawasan, serta melakukan pengumpulan Data Sengketa, untuk kepentingan evaluasi, referensi, dan publik
IDENTIFIKASI MASALAH Belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan pembelaan pada Penyelesaian Perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Belum tersedianya Sistem Informasi terkait dengan data Perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang dapat menyajikan data secara akurat. Kurangnya koordinasi penanganan Perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
TUJUAN JANGKA PENDEK Membuat user need database perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Membuat lay out aplikasi database Perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
JANGKA MENENGAH Sosialisasikannya aplikasi database perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; Uji coba terhadap aplikasi database perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi database Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang telah diterapkan.
JANGKA PANJANG Mengintegrasikan aplikasi database Perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian kasus Hukum (SIKUM)
MANFAAT Tersedianya aplikasi database perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.
Terkumpulnya aplikasi data perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam database.
Tersedianya data perkara Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang berkualitas sebagai referensi penanganan perkara di masa mendatang, bahan kajian hukum, serta sebagai bahan penelitian dan kajian oleh stakeholder (Intansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, LSM/NGO, Partai Politik dll).
JANGKA PENDEK
PENTAHAPAN/MILESTONE No 1
TAHAPAN a. b.
Membuat Nota Dinas permemintaan personil Tim Kerja; Pemaparan kepada Tim kerja terkait dengan proyek perubahan ; Menyiapkan Surat Tugas Tim Kerja; Penandatanganan ST Tim Kerja; pembahasan mekanisme kerja TIM Kerja.
Menyusun user need Aplikasi database. a. b. c.
3
OUTPUT
Minggu ke IV Oktober –Minggu ke I November 2015
Surat Tugas Tim Kerja
Pembentukan Tim Kerja
c. d. e.
2
WAKTU
Melakukan rapat pengumpulan data kebutuhan konten database; Melakukan analisis dan menetapkan kebutuhan konten/fitur database; Finalisasi kebutuhan konten/fitur database;.
Membuat tampilan aplikasi database a. b. c.
Menyiapkan draf diskripsi struktur serta tampilan aplikasi database. Merancang struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database. Finalisasi tampilan aplikasi database.
Minggu ke 2 sd. Minggu Ke IV November 2015
Minggu ke 3 November sd. Minggu ke 3 Desember 2015
Tersedianya data user need
Tersediannya tampilan aplikasi database
JANGKA MENENGAH
PENTAHAPAN/MILESTONE NO. 1
2
TAHAPAN
OUTPUT
Januari sd. Mei 2016
Laporan pelaksanaan sosialisasi
Sosialisasi aplikasi database. a. b. c.
Persiapan sosialisasi database Pelaksanaan sosialaisasi Penyusunan laporan pelaksanaan sosialisasi
Uji coba terhadap aplikasi database. a. b. c.
3
WAKTU
Uji coba Aplikasi database ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Monitoring pelaksanaan uji coba aplikasi database Penyusunan laporan hasil uji coba dan monitoring.
Evaluasi a. Pembahasan dan analisis terhadap laporan hasil sosilaisiasi dan laporan hasil uji coba dan monitoring serta kendala-kendala yang dihadapi. b. Evaluasi c. Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi database
Mei sd. Sept. 2016
Okt. Sd. Des. 2016
Laporan uji coba aplikasi database
Laporan hasil evaluasi & tersediannya aplikasi database yang telah disempurnakan
JANGKA PANJANG
PENTAHAPAN/MILESTONE No. 1
2
3
TAHAPAN
WAKTU
OUTPUT
Minggu ke 2, Bulan Januari, Tahun 2017
Terintregrasinya aplikasi database perkara sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian kasus Hukum (SIKUM)
Koordinasi dengan Admin SIKUM o Koordinasi dengan dengan Admin SIKUM untuk proses pengintegrasian Aplikasi database sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan
Penerapan o Mengintegrasikan Sistem Informasi Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke dalam Sistem Informasi Penyelesaian kasus Hukum (SIKUM)
Minggu ke 3 -4 Bulan Januari, Tahun 2017
Bimbingan lanjutan/pendampingan dan rencana berkelanjutan
Februari 2017 dst.
TATA KELOLA PROYEK Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum/ Mentor
COACH
Kabag Pengolahan data dan informasi serta Kasubbag dan Staf Pengembangan Teknologi Informasi dan Program aplikasi pada Biro Perencanaan dan Data/Tim Kerja
STRUKTUR ORGANISASI DALAM PROYEK TIM PERUBAHAN
Kasubbag Penyelesaian Sengketa Hukum /Project Leader
Para Kepala Subbagian dan staf di Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Para Kepala Subbagian dan staf di Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER Interest (-) Power (+) KUADRAN I • Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi; • Kasubag Pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi:serta • Staf pada Bagian Pengolahan Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Data
Interest (+) Power (+) KUADRAN II • Kepala Biro Hukum • Wakil Kepala Biro Hukum • Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum • Kasubag dan staf pada Bagian Advokasi dan Penyelesaian sengketa hukum.
Interest (+) Power (-) KUADRAN III • BAWASLU • DKPP • KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Intansi Pemerintah • Intansi Pendidikan • LSM/NGO • Partai Politik • dll
Interest (-) Power (-) KUADRN IV • Narasumber yang terkait dengan teknologi informasi
STRATEGI PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN Identifikasi Potensi Masalah
Identifikasi Stakeholders
Kriteria Keberhasilan Tersedianya aplikasi database perkara Sengekata Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan secara tepat waktu Faktor Pendukung Keberhasilan Komitmen dr seluruh tim Dukungan dr pimpinan Disiplin dr tim Koordinasi anggota tim Sumberdaya Tim bekerja dengan optimal
Waktu/jdwl yg mendekati akhir tahun/padat Batasan wkt pertanggunggjawban anggaran Waktu dr narasumber
Identifikasi Resiko Pembangunan melibatkan pihak lain diluar Biro Hukum Sistim aplikasi rumit Ketersediaan SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang kurang memadai
TERIMA KASIH
