PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) Tahun 2013

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) LAMANDAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Disiapkan oleh:

POKJA SANITASI KABUPATEN LAMANDAU

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013

KATA SAMBUTAN Dengan mengucapkan rasa syukur yang terkira kepada Allah SWT, penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Lamandau telah diselesaikan pada waktunya. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini merupakan rencana strategi yang bertujuan menjawab adanya permasalahn mendesak yang sudah dijabarkan pada Buk Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Lamandau. Dokumen ini berisikan tentang laporan data dan analisa kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di Kabupaten Lamandau. Dari data dan analisa kegiatan yang meliputi penggalian informasi tentang permasalah mendesak, isu strategis, sasaran, strategi dan tujuan sasaran beserta program kegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab dari permasalahn mendesak yang ada di Kabupaten Lamandau. Terakhir, kami haturkan terima kasih dan penghargaan kepada para stake holder yang terkait sektor sanitasi di Kabupaten Lamandau, Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Lamandau, City Fasilitator Kabupaten Lamandau, masyarakat dan swasta yang ikut berperan serta dalam penyusunan dokumen ini. Lamandau,

Desember 2013

BUPATI LAMANDAU

Halaman ii

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Prasarana bidang sanitasi bertujuan untuk dapat mencapai hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang layak huni. Pembangunan kota yang tidak terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti masalah kesehatan

lingkungan, pencemaran, penyediaan air bersih dan

sebagainya. Sementara itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berwawasan lingkungan menghadapi berbagai tantangan khususnya menyangkut sumber dana, peningkatan kapasitas baik sumber daya manusia maupun institusional termasuk upaya sosialisasi yang lebih luas dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung berbagai program yang telah dicanangkan. Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan. Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di daerah berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan lingkungan hidup, seperti tingginya tingkat kematian bayi di daerah permukiman miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah terutama untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki system jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia, kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki system jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dewasa ini semakin pesat, namun belum diikuti dengan penyediaan layanan sanitasi dasar yang memadai bagi penduduk, khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah dan yang bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh. Buruknya kondisi sanitasi terlihat pada akses sanitasi penduduk Indonesia masih sangat rendah. Dari data Sanitasi Nasional, terdapat sekitar 70 juta penduduk masih melakukan praktek BABS (Buang Air Besar Sembarangan), 98 % sampah tidak terkelola dengan baik, dan TPA masih dioperasikan secara Open Dumping dan terdapat sekitar 14.000 ton tinja dan 176.000 m3 urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau dan pantai. Disamping itu dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah dimana

Bab I - 1

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 setiap 1000 bayi yang lahir, hampir 50 diantaranya meninggal akibat diare sebelum usia 5 tahun, serta menurunnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Menyadari buruknya kondisi sanitasi tersebut di atas serta dampak negatif yang telah ditimbulkannya, maka Pemerintah Pusat mengupayakan Percepatan Pembangunan Sanitasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pencanangan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP). PPSP diarahkan untuk mendukung pencapaian RPIJM 2011-2015 melalui tiga target pembangunan sanitasi, yaitu : (1) Stop BAB Sembarangan di wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2015, (2) Perbaikan Pengelolaan Persampahan, melalui implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan TPA berwawasan lingkungan (sanitary landfill dan controlled landfill), (3) Pengurangan genangan di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha. Dapat dilihat pada tabel berikut ini; Tabel 1.1 Target RPJMN dan Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Lamandau TARGET RPJMN DALAM BIDANG SANITASI

KONDISI UMUM SANITASI KABUPATEN LAMANDAU

1.

Stop buang air besar sembarang tempat melalui peningkatan system pengelolaan limbah terpusat 10% untuk penduduk, dan peningkatan system pengelolaan air limbah setempat bagi 90% penduduk.

2.

Peningkatan pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan dengan cakupan layanan hingga 80%;

Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sebanyak 69 %, tetapi tidak semua sesuai kategori jamban sehat. Sementara sebagian besar masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali. Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 14,5%. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke halaman belakang rumah, saluran drainase ataupun langsung ke sungai. ( data Laporan EHRA Lamandau 2013 ) Prosentase jumlah keluarga yang mengelola sampah dengan benar (dikumpulkan oleh kolektor, dikumpulkan dan dibuang ke TPS, dibuang ke dalam lubang lalu ditutup tanah) sebesar 8,5 %. Sebagian besar masyarakat pengelolaan sampah nya masih dengan cara dibakar sebesar 70,5% dan sisanya dengan cara dibuang ke sungai, laut, ke kebun dll. ( data Laporan EHRA Lamandau 201 3)

NO

Bab I - 2

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 3.

Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.

Masih adanya Genangan setiap kali hujan dialami oleh 30,5 % dan genangan mencapai lebih dari satu kali setahun dialami oleh 2,8 % rumah tangga sementara satu tahun sekali terjadi genangan dialami oleh 2,8%, sebulan sekali dialami oleh 1,1 % rumah tangga. ( data Laporan EHRA Lamandau 2013 )

Hal tersebut di atas mendorong Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk ikut serta dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep sanitasi masyarakat. Keikutsertaan Kabupaten Lamandau dalam PPSP didahului dengan adanya surat tentang Pernyataan Minat Ikut Serta Dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) PPSP di Kabupaten Lamandau diluncurkan 25 Maret 2013 melalui Kick of Meeting tingkat Provinsi Kalimantan Tengah secara Nasional di Balikpapan dengan bersamaan dan Kick of Meeting tingkat Kabupaten Lamandau pada tanggal 29 April tahun 2013, program ini dilaksanakan serentak di 4 (empat) kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu: Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Dalam rangka melaksanakan program tersebut Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dengan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.55/34/I/HUK/2013 tanggal 29 Januari 2013, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi. Kelompok Kerja Sanitasi tersebut bertugas salah satunya adalah menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten atau SSK dimana merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipasif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-terget pencapaian layanan sektor sanitasi di Kabupaten Lamandau. Untuk memperbaiki perencanaan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, dokumen STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 mengacu pada beberapa temuan penting dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) yang telah tersusun sebelumnya oleh Pokja Sanitasi

Bab I - 3

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Kabupaten Lamandau. Dalam Buku Putih Sanitasi telah terpilih beberapa area beresiko sanitasi yang akan menjadi prioritas pembangunan sanitasi. Aspek SSK ini sangat penting karena sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sanitasi yang meliputi pengelolaan air limbah doimestik, persampahan, drainase lingkungaan dan Promosi Higiene dan Sanitasi. Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau disusun berdasarkan 4 (empat) kriteria penyusunan yaitu : a) Disusun oleh, dari dan untuk kabupaten b) Komprehensif, multi sektor dan terintegrasi c) Berdasarkan data empiris/aktual, d) top-down dan bottom up,

1.2 Wilayah Cakupan SSK Wilayah cakupan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Lamandau mengacu pada wilayah kajian Buku Putih Sanitasi (BPS) yaitu berskala kabupaten yakni mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yang meliputi 8 kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Peta Cakupan Wilayah SSK adalah sama dengan Peta Administrasi Kabupaten Lamandau, Sedangkan untuk wilayah cakupan SSK berdasarkan kesepakatan POKJA dan EHRA diprioritaskan di Kelurahan Nanga Bulik, Desan Kujan dan Desa Bumi Agung. Peta wilayah cakupan SSK dapat dilihat pada halaman berikutnya

Bab I - 4


Peta 1.1: Peta Administrasi Kabupaten Lamandau dan Cakupan Wilayah Kajian Kabupaten Lamandau Tahun 2013

Bab I - 5

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Peta 1.2: Peta Prioritas Wilayah Kajian Kabupaten Lamandau Tahun 2013

Bab I - 6

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 1.3 Maksud dan Tujuan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi kabupaten tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi yang dapat memberikan arahan pembangunan sanitasi jangka panjang (25 tahunan), dan jangka menengah (5 tahunan), yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi para pengambil keputusan di Kabupaten Lamandau. Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah : A. Tujuan Umum SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan 5 tahunan di bidang sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Lamandau Jangka Menengah seperti dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 B. Tujuan Khusus SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Lamandau selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2013 sampai dengan 2018 yaitu; 1. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau. 2. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau.

Bab I - 7

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 1.4 Metodologi Metodelogi dan Jenis Data Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau ini disusun oleh Pokja Sanitasi kabupaten secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan konsultasi publik dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri yang difasilitasi dari tim pendamping yaitu City Facilitator. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan oleh Pokja Sanitasi dan tim fasilitator pendamping adalah : -

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kota saat ini (dari Buku Putih Sanitasi). Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi kabupaten dengan

memastikan kondisi yang ada saat ini sehingga diketahui potensi dan

permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten Lamandau. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri ; sektor air limbah, sektor persampahan, sektor drainase lingkungan dan sekotor promosi higiene dan sanitasi serta air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi -

Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kota, dan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Juga bagaimana strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD dan RTRW Kabupaten Lamandau dan dokumen perencanaan lainnya yang ada. Selanjutnya, jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang meliputi datadata teknis terkait sanitasi berupa data air limbah, persampahan, drainase dan prohisan.

-

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

-

Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah (5 tahunan).

Bab I - 8

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi.

Proses Penulisan SSK Adapun proses penulisan dokumen SSK ini dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Lamandau bersama dengan pendamping (City Fasilitator) dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab 1: Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Wilayah cakupan SSK 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Metodologi 1.5. Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Kerangka Pengembangan Sanitasi 2.1. Visi Misi Sanitasi 2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi 2.3. Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Promosi Higinene dan Sanitasi (Prohisan) Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi 4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik 4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan 4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase 4.5 Program dan Kegiatan Pengelolaan Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) Bab 5: Strategi Monev Bab I - 9

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Proses Penyepakatan. Alur penyepakatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

.

Bab I - 10

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 1.5 Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Dengan demikian melalui dokumen Strategi Sanitasi Kota ini Pokja Sanitasi Kabupaten

Lamandau

akan

mengintegrasikan

permasalahan

intersektor

sanitasi

sebagaimana yang telah disebutkan dalam BPS Kabupaten Lamandau dengan tujuan agar Strategi Sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu : a) Disusun oleh, dari dan untuk kabupaten b) Komprehensif, multi sektor dan terintegrasi c) Berdasarkan data empiris/aktual, d) top-down dan bottom up, SSK dengan RPJP Dokumen RPJP kabupaten Lamandau tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan Hubungan SSK dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten. Oleh karena itu, Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD. Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsipprinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Lamandau untuk periode 2010-2014 yang tertuang dalam RPJMD.

Bab I - 11

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Hubungan SSK dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau. Renstra SKPD dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten, dimana untuk rencana tahun 2013 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Strategi Sanitasi Kabupaten mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari Strategi Sanitasi Kabupaten.

Bab I - 12


BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

2.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan serta sanitasi yang buruk. Permasalahan tersebut tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi. Kemiskinan bisa menjadi penyebab buruknya akses dan layanan sanitasi yang tidak memadai, dimana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatanan dan lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat produktifitas masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk membenahi sanitasi. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusanurusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah serta promosi higiene. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan, drainase, dan promosi higiene masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan manusia akan meningkat pula. Oleh karena itu, Pemerintah maupun masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan mengelola lingkungannya agar tidak membawa dampak buruk bagi Bab II - 1

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 penghuninya. Dampak tersebut notabene merupakan efek samping dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat itu sendiri. Pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau diharapkan berkontribusi dalam pencapaian visi misi kota dan sanitasi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan Tim Sanitasi Kota sebagai Visi misi Kabupaten Lamandau merupakan acuan dari visi misi sanitasi di Kabupaten Lamandau. Adapun visi dan misi Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : Visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Bebas Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Dari rumusan visi tersebut maka tertuanglah misi untuk Kabupaten Lamandau. Adapun Misi Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 4. Menciptkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bab II - 2

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Lamandau tersebut, maka dapat dirumuskan visi dan misi untuk sanitasi di Kabupaten Lamandau, Visi Sanitasi yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Lamandau Yang bersih dan sehat melalui sistem layanan sanitasi berbasis masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan pada Tahun 2018” Sedangkan misi sanitasi Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan;

2.

Mengurangi timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan sistem perberdayaan masyarakat dan Pengolahan Sampah yang tepat guna;

3.

Mengurangi jumlah genangan dengan system drainase yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik;

4.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui Promosi higiene dan sanitasi (Prohisan);

Adapun untuk menggambarkan visi dan misi tersebut dapat kami rangkum dalam table berikut ini.

Bab II - 3

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Tabel 2.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau Visi Kabupaten Lamandau “Terwujudnya

Misi Kabupaten Lamandau

Kesejahteraan 1. Membangun

ekonomi

Masyarakat, Terlaksananya Tata

kerakyatan untuk meningkatkan

Kelola Pemerintah Yang Baik

pendapatan

Bebas

Dari

masyarakat

dan

Kolusi

Korupsi

mengurangi penduduk miskin,

Nepotisme

(KKN)

Yang

angka pengangguran sehingga

Dilandasi

Keimanan

Dan

masyarakat sejahtera;

Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan

dan

Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau

“Terwujudnya Kabupaten Lamandau Yang

Misi Air Limbah Domestik : Meningkatan

bersih dan sehat melalui sistem layanan

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

sanitasi berbasis masyarakat yang mandiri

pengelolaan air limbah rumah tangga yang

dan berwawasan lingkungan pada Tahun

berwawasan lingkungan

2018” Misi Persampahan :

Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang 2. Meningkatkan kualitas Sumber Maha Esa”

Visi Sanitasi Kabupaten Lamandau

mampu

Mengurangi timbulan sampah semaksimal mungkin dari hulu ke hilir dengan sistem perberdayaan masyarakat dan Pengolahan Sampah yang tepat guna

mandiri; 3. Mewujudkan

pola

hidup

masyarakat sehat agar angka harapan

hidup

meningkat,

angka kematian ibu dan bayi

Misi Drainase : Mengurangi

jumlah

genangan

dengan

system drainase yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik

menurun; 4. Menciptakan keamanan

ketentraman, dan

kenyamanan

masyarakat secara keseluruhan yang

berada

di

Kabupaten

Misi Prohisan : Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

tentang kesehatan melalui Promosi higiene dan sanitasi (Prohisan)

Lamandau;

Bab II - 4

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 5. Membuka keterisolasian daerah pedesaaan dan kecamatan agar lancarnya

angkutan

orang,

barang dan jasa; 6. Meningkatkan

martabat

masyarakat

Kabupaten

Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 7. Mewujudkan

tatakelola

pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi

kuat,

berwibawa,

demokratis serta melayani; 8. Menumbuh

kehidupan mempunyai

kembangkan beragama keimanan

agar dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bab II - 5

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Lamandau Strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten Lamandau yang merupakan ringkasan dari rencana pengembangan wilayah, memuat potensi dan masalah serta rencana arah pengembangan kota dan wilayah sekitarnya. Adapun rencana yang ada antara lain : Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau 2013-2033. Potensi dan Masalah pengembangan Kabupaten Lamandau meliputi potensi dan masalah terkait struktur ruang kota, pola ruang kota, dan kawasan strategis. Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan Program dan Kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sitem yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah suatu proses multi-langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir . Setiap tahap ini disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi sendiri-sendiri dengan pengelolaan spesifik. Sistem sanitasi berdasarkan pentahapan implementasi jangka pendek (1-2 tahun), jangka Menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Zona sanitasi menunjukkan dimana “sistem” tersebut akan diterapkan. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah : 

faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O dan M, kepemilikan aset);



faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi);



faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan). Pilihan Sistem yang dapat digunakan umumnya adalah :

2.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Lamandau

Lembaga utama yang menangani sektor Air Limbah Domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sudah ada namun belum optimal. Pengelolaan grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain-lain) secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Lamandau masih menjadi

Bab II - 6

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 masalah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tempat pembuangan akhir tinja tahun 2013 adalah 18% tangki septik yang aman. Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan

mendasar bagi daerah khususnya

untuk penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Lamandau belum memiliki instalasi pengolahan limbah domestic.

Bab II - 7

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite

STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Peta 2.1b: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Offsite (belum ada rencana pengembangan)

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota Cakupan No

Sistem

(a)

Target cakupan layanan* (%)

layanan

Jangka

Jangka

Jangka

eksisting* (%)

pendek

menengah

panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

(b)

A

Sistem On-site

1

Individual (tangki septik)

1%

7,5%

35%

50%

2

Komunal(MCK, MCK++)

1%

2,5%

5%

7,5%

3

Cubluk dan sejenisnya.

98%

90%

55%

32,5%

B

Sistem Off-site

1

Skala Kota

0%

3%

5%

10%

2

Skala Wilayah

0%

0%

5%

10%

98%

90%

55%

0%

C

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Bab II - 10


2.4 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Lamandau Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau khususnya di Ibukota kabupaten telah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari kota ke lokasi tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dilakukan sebagian dengan menggunakan dump truck. Kapasitas angkut 4 sampai dengan 6 m3 atau 4 ton. Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan sehari sekali dengan 3 unit dump truck. Rata-rata sampah yang terangkut kurang lebih 14 sampai dengan 16 m3 per hari. Pada tahun 2013 TPA

Nanga Bulik baru akan

mengalami rehabilitasi

Infrastruktur jalan dengan bantuan dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan rehabilitasi ini rencananya akan dilaksanakan selama 4 (Empat) tahun berturut-turut. Dengan rehabilitasi ini diharapkan nantinya TPA Nanga Bulik yang semula menerapkan system open dumping yaitu sistem penimbunan sampah menjadi control landfill yaitu sistem open dumping yang diperbaiki atau ditingkatkan yang merupakan peralihan antara tehnik open dumping dan sanitary landfill, pada cara ini penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh dengan timbunan sampah yang dipadatkan atau setelah mencapai tahap/periode tertentu, jadi penutupan dengan tanah tidak dilakukan setiap hari tetapi dengan periode waktu yang lebih panjang. Seiring peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan sampah sebagian besar kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Kabupaten Lamandau yang terdiri dari 8 kecamatan (83 desa/kelurahan) dengan luas 6.414 Km2, dengan jumlah penduduk 64.744 jiwa berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 0,4 Kg perharinya. Namun penanganan persampahan hanya dilakukan di ibu kota kabupaten yaitu di Nanga Bulik dan sekitarnya dengan jumlah penduduk 16.431 jiwa, berarti produksi sampahnya perhari sekitar 6.572 kg atau sekitar 6,5 ton/ hari. sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola secara arif dan bijaksana tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan.

Bab II - 11


Pelayanan angkutan persampahan oleh Dinas PU Kabupaten Lamandau baru mencakup Kota Nanga Bulik yang meliputi Kelurahan Bulik dan Desa Kujan. Penduduk yang dilayani mencapai 80 % dari jumlah penduduk kota. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Lamandau dalam pengelolaan sampah antara lain; 

Belum tersedianya TPA yang memenuhi syarat dan fasilitas pendukungnya secara memadai.



Kebiasaan membuang sampah sembarangan, khususnya dipinggir sungai.



Rendahnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap permasalahan sampah dilingkungannya.



Timbunan sampah yang menumpuk diakibatkan terbatasnya sarana prasarana angkutan. Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan dalam rangka percepatan

peningkatan akses dan sarana prasarana persampahan, yaitu sebagai berikut: 

Dibangunnya TPA dengan system sanitary landfill atau controlled landfill;



Didorong untuk upaya pengurangan sampah dengan penerapan konsep 3 R (Reduce, re-usedanre-cycling);



Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan;



Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan persampahan;



Diadakan bimbingan teknis pengomposan guna mengurangi volume sampah ke TPA dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk kebutuhan sendiri maupun di jual.

Bab II - 12

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LAMANDAU 2013 Adapun sarana dan prasarana kebersihan yang tersedia saat ini di Dinas PU Kabupaten Lamandau sebagai berikut ;

No

Jenis

Jumlah

Kondisi

TPA Nanga Bulik

1 Unit

Berfungsi

Dump Truck

3 Unit

Berfungsi

Mobil L 300

1 Unit

Berfungsi

Motor Roda 3 (tiga).

2 Unit

Berfungsi

Gerobak Sampah Roda 2

33 Unit

Berfungsi

Tong Sampah / Bak Sampah

140 Unit

Sebagian baik dan Sebagian rusak

Pengepul Sampah

2 lembaga

Berfungsi

Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamandau, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor

22Tahun 2012.

Tanggal, 17 Desember 2013. Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberhasilan. Seksi Kebersihan Kota dan Seksi Pertamana dan Permakaman yang ada pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan taman kota Nanga Bulik seperti melalukan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dan lain-lain) dari sumber sampah sampai dengan pembuangan di TPA. Sedangkan UPT TPAmelaksanakan pengurangan sampah (3R) dan penanganan sampah (antara lain pemilahan dan pengangkutan, pengomposan dan lain-lain). Pelayanan pengelolaan sampah tersebut hanya dilakukan di kota Nanga Bulik dan belum mencakup dibeberapa Kecamatan dimana pelayanan pengelolaan sampah dilakukan mulai dari pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) sampai pengangkutan ke TPA. Sedangkan dari sumber sampah ke TPS-TPS yang tersebar di dalam kota Nanga Bulik, pengelolaan dilakukan oleh Tim KebersihanTukang Sapu Dinas PU, seperti RT, RW, sekolah, kantor, dll.

Bab II - 13


Untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sebaiknya sampah dipisah menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Kegiatan ini dapat dilakukan ketika proses pengumpulan sampah dari sumbernya,dimana sampah organik dan anorganik ditempatkan pada wadah yang berbeda karena nantinya sampah akan diolah sendirisendiri sesuai jenis sampahnya. Sampah organik yang jumlahnya sangat besar dapat dimanfaatkan dan diolah diantaranya dibuat kompos/pupuk.

Lembaga utama yang menangani sub-sektor persampahan adalah Seksi Kebersihan kotadan Seksi Pertamanan dan pemakaman, Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau, keterlibatan dari masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal.

Fungsi pengelolaan persampahan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Pemilahan Sampah; 2. Penyenyediaan sarana daur ulang sampah 3. Pengelolaan daur ulang sampah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandauyang diarahkan untuk pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Kabupaten LamandauNomor :22 Tahun 2012 tanggal, 17 Desember 2013. Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Perda Penyelenggaraan Kebersihan yang berlaku saat ini sudah memuat sejumlah point positif yang memungkinkan terjadinya kerjasama yang efektif antara Dinas pekerjaan Umum sebagai lembaga penanggungjawab layanan persampahan dengan pihak ketiga yang ingin mengelola daur ulang sampah. Namun demikian pola pengelolaan sampah yang tertuang di dalamnya belum selaras dengan ketentuan pengelolaan sampah, Kondisi penegakan hukum / aturan masih belum optimal.

Bab II - 14


Koordinasi antar SKPD, dan juga antara SKPD dengan masyarakat dan swasta dalam tahap perencanaan, implementasi maupun monev pengelolaan sampah belum optimal dan masih menemui beberapa kendala. Masalah utama:  Belum secara menyeluruhpemahaman yang baik tentang potensi masalah sampah baik yang ada di lingkungan yang besar bagi Kabupaten Lamandausebagai akibat dari tidak adanya pengelolaan diTPA .  Belum optimalnya sosialisasi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lamandauterkait hal pengelolaan sampah yang sudah dijalankan selama ini.  Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Permasalahan persampahan di tingkat masyarakat 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang 2. Prilaku masyarakat Kabupaten Lamandaumembuang sampah di sungai atau badan saluran masih banyak terlihat 3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih belum terlaksana. 4. Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan 5. Pada saat ini rumah tangga yang berasal dari permukiman yang berada diluar jalan protokol sebagian belum ditangani secara baik, dan masih ditangani secara individual.

Permasalahan persampahan di tingkat pemerintah 1. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan 2. Pihak Pemerintah Kabupaten Lamandaumelalui Badan Lingkungan Hidup serta Seksi Kebersihan Kota dan Seksi Pertamanan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau mengalami sedikit kendalauntuk menempatkan TPS-TPS (baik permanen maupun kontainer). 3. TPA di Kabupaten Lamandau masih Open Dumping dan belum dilakukan secara Sanitary Landfill.

Bab II - 15


Permasalahan persampahan ditingkat swasta Peran swasta masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb;

2). Kepadatan

penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Lamandau tedapat 2 zona yang dapat diliustrasikan dalam peta 2.2.dengan penjelasan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area yang cukup padat, ada kawasan bisnis dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100 % (Full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA. Terdapat 3 Kecamatan dalam zona ini yaitu Kecamatan Lamandau III dan Betung Rantau Bayur Di dalam peta diberi warna hijau.



Zona 2, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) setidaknya Minimal 70 % cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah ( 5 tahun) ke depan. Terdapat

Kecamatan dalam zona ini yaitu :

Tanjung Lago, Talang Kelapa,

Lamandau II, Dalam peta diberi warna kuning. 

Zona 3, merupakan area yang tidak terlalu padat penduduknya serta tidak terdapat tempat-tempat umum, CBD, pasar, tujuan wisata maupun tempat umum lainnya, area ini dilayani secara lokal baik individual maupun komunal, dalam jangka pendek sampai panjang. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R. Terdapat 13 Kecamatan dalam zona ini yaitu Dalam peta diberi warna Oranye. Berdasarkan zonasi persampahan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten

Lamandau dan kemampuan daerah di dalam Grand Strategy indikator sasaran seluruh sentra ekonomi memiliki sarana listrik, air bersih, akses transportasi yang lancar ,irigasi, sanitasi, persampahan dan drainase yang handal

di Dinas Pekerjaan Umum untuk

persampahan adalah sebagai berikut Bab II - 16


Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan

Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota

No

(a) A

Sistem

(b) Penanganan

Cakupan

Cakupan layanan* (%)

layanan

Jangka

Jangka

Jangka

eksisting* (%)

pendek

menengah

panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

langsung

(direct)

1 Dst B

Penanganan

tidak

langsung (indirect)

1 Dst C

Penanganan

berbasis

masyarakat

1

Bab II - 17


BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI Strategi percepatan pembangunan sanitasi berfungsi untuk mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Disamping itu strategi percepatan pembangunan sanitasi memiliki positioning sebagai tantangan ke depan yang bersifat eksternal dan internal. Strategi percepatan pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau ini mencakup aspek non teknis yang terdiri dari aspek, kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan strategi aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Rencana Strategi Pengembangan Air Limbah domestik di Kabupaten Lamandau didasarkan pada kondisi eksisting dari berbagai permasalahan mendesak serta isu strategis terkait Air Limbah domestik saat ini. Tujuan yang ingin dicapai, sasaran serta strategi Pengembangan Air Limbah domestik di Kabupaten Lamandau secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1: Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah domestik. Sasaran Tujuan

Pernyataan Sasaran

Strategi Indikator Sasaran

Mendapatkan gambaran tentang kondisi menyeluruh dan rencana penanganan air limbah di Kabupaten Lamandau

Tersusunnya Master Plan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik akhir tahun 2014

Adanya Master Plan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Lamandau

Perencanaan menyeluruh pengelolaan sistem air limbah domestik pada daerah permukiman

Mendapatkan dukungan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah dan penyelenggaran pengelolaan air limbah

Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah dan sistem air limbah akhir tahun 2015

Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah

Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga pemerintah dan DPR dalam merumuskan Perda air limbah.

Bab III - 1


Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah skala kabupaten

Terkelolanya air limbah domestik skala kabupaten

Terbangunnya infrastruktur pengelolaan air limbah (IPLT) sekala kota

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan tidak BAB Sembarangan

Bantuan stimulan sarana jamban dan MCK umum bagi masyarakat kumuh wilayah padat penduduk hingga tahun 2018

Tersedianya sarana jamban dan MCK yang memenuhi persyaratan kesehatan

Pembangunan IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja) skala kota sesuai standart yang diijinkan. Memberikan bantuan stimulan jamban dan MCK serta penyadaran untuk tidak BABS

3.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan.

Rencana Strategi Pengembangan Persampahan di Kabupaten Lamandau didasarkan pada kondisi eksisting dari berbagai permasalahan mendesak serta isu strategis terkait Persampahan saat ini. Tujuan yang ingin dicapai, sasaran serta strategi Pengembangan Persampahan di Kabupaten Lamandau secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan

Sasaran Tujuan

Pernyataan Sasaran


Mendapatkan gambaran tentang kondisi dan rencana penanganan Sampah di Kabupaten Lamandau Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Tersedianya Plan Pengelolaan persampahan kabupaten

Master Adanya Master Plan sistem Sistem Pengelolaan Persampahan skala Kabupaten Lamandau

Perencanaan menyeluruh pengelolaan persampahan

Meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan persampahan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah, dari pengeloaan awal hingga pengelolaan akhir

Terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan persampahan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah

Membuka kerja sama dan penjaringan minat pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Pembangunan sarana dan prasarana persampahan dari pengeloaan awal hingga pengelolaan akhir

Meningkatkan layanan pengelolaan sampah skala kabupaten

Terkelolanya sampah skala kabupaten

Terbangunnya infrastruktur pengelolaan sampah (TPA) sekala kabupaten

Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir ) yang memenuhi standar.

Bab III - 2


3.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Draenase. Rencana

Strategi

Pengembangan

Draenase

di

Kabupaten

Lamandau

didasarkan pada kondisi eksisting dari berbagai permasalahan mendesak serta isu strategis terkait Saluran drainase saat ini. Tujuan yang ingin dicapai, sasaran serta strategi Pengembangan Drainase di Kabupaten Lamandau secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 : Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Draenase

Sasaran Tujuan

Pernyataan Sasaran


Mendapatkan gambaran tentang kondisi dan rencana sistem drainase lingkungan di Kabupaten Lamandau

Tersedianya Master Adanya Database Plan sistem drainase Drainase dan Master lingkungan skala Plan Sistem drainase kabupaten lingkungan Kabupaten Lamandau

Menanggulangi genangan di wilayah permukiman di perkotaan.

Teratasinya permasalahan genagan di wilayah permukiman

60% lingkungan permukiman penduduk bebas genagan hingga 2018

Penyusunan Database Drainase dan Perencanaan menyeluruh pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten 1. penyiapan infrastruktur drainase primer, skunder dan tersier 2. Meningkatkan peran swasta melalui CSR 3. Melibatkan masyarakat didalam pemeliharaan saluran drainase

Bab III - 3


3.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene. Rencana Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene di Kabupaten Lamandau didasarkan pada kondisi eksisting dari berbagai permasalahan mendesak serta isu strategis terkait PHBS dan Promosi Higiene saat ini. Tujuan yang ingin dicapai, sasaran serta strategi Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene di Kabupaten Lamandau secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 : Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga.

Sasaran Tujuan

Pernyataan Sasaran


Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Lamandau

Meningkatnya kesadaran masyarakat Lamandau tentang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Kesadaran masyarakat meningkat

Meningkatkan peran media dalam promosi PHBS

Meningkatnya pemanfaatan media baik media informasi formal dan non formal dalam Promosi PHBS di Lamandau. Meningkatnya pemanfaatan media baik media informasi formal dan non formal dalam Promosi PHBS di Lamandau.

Peran media dan keterlibatan swasta meningkat

Meningkatkan peran media dalam promosi PHBS

Peran media dan keterlibatan swasta meningkat

Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) Permukiman dan ditempat-tempat umum dilakukan secara rutin. Melakukan upaya kerja sama dan penjanringan minat swasta untuk ikut serta dalam promosi PHBS Melakukan upaya kerja sama dan penjanringan minat swasta untuk ikut serta dalam promosi PHBS

Bab III - 4

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SAN KABUPATEN LAMANDAU

4.1

Progam dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Berikut ini disajikan Tabel Program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non Pemerintah untuk pengembangan air limbah domestic tahun 201 Tabel 4.1 Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Lamandau Estimasi Outcome PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

NO.

1 A.

1

2

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/ Kel./Kws)

2

3

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Jml. Pendudu k terlayani (Jiwa)

Luas Wilayah terlayani (Ha)

4

5

Volume 2014

2015

2016

2017

2018

Total Volume

7

8

9

10

11

12

SATUAN

6

I

2014

2015

13

14

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

Jamban keluarga -

Pengelolaan Lumpur Tinja -

Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin (kloset, perpipaan, dan septic tank)

8 kec

Masterplan dan DED Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala Kota/Kawasan Studi UKL /UPL Sistem Pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala Kota/Kawasan

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

4

1.20

paket

1

1 250

Nanga Bulik

paket

1

1

20

3

Infrastruktur Air limbah -

Penyusunan DED IPAL kawasan

Nanga Bulik

paket

1

-

Supervisi IPAL Skala Kawasan

Nanga Bulik

paket

1

1 1

2 1

30

3

20 -

Pembangunan IPAL kawasan

Nanga Bulik

kawasan

-

Pembangunan Sanimas

1 kec

kawasan

-

Pembangunan infrastruktur sanitasi pemukiman Kabupaten Lamandau Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal berbasis masyarakat Pembiayaan Pemberdayaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pelatihan KSM/ Pengelola Kegiatan sanitasi lingkungan berbasis Masyarakat Insentif KSM tenaga pengelola MCK Komunal se Kab. Lamandau Belanja Konsultasi Pendamping Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Stimulan Sanitasi Rumah Sehat

8 kec

1

kawasan

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

-

3.00

400

40

1 750

4 kec

kawasan

4

2

2

2

2

12

8 kec

kawasan

1

1

1

1

1

5

8 kec

1

1

1

1

1

5

8 kec

1

1

1

1

1

5

8 kec

1

1

1

1

1

5

8 kec

1

1

1

1

1

5

8 kec

1

1

1

1

1.800

90

50

5

90

9

50

5

40

4

50

5

4

4 4

Program Penataan Peraturan Daerah -

paket

-

Kajian teknis rancangan peraturan daerah Legalitasi rancangan peraturan daerah Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah

paket

1

1

-

Publikasi peraturan daerah

paket

1

1

-

1

1

50 paket

1

1

4.2

Progam dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Berikut ini disajikan Tabel Program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non Pemerintah untuk pengembangan persampahan tahun 2014 hing Tabel 4.2 Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Kabupaten Lamandau Estimasi Outcome PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

NO.

1

2

B.

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

1

Program Pembangunan sistem informasi/data base pengelolaan persampahan Penyusunan database persampahan di Kabupaten Lamandau Updating database persampahan

2


Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (antara Stasiun dan TPA sampah) Review Masterplan Persampahan Kabupaten Lamandau Pembangunan TPA Kabupaten Lamandau sanitary landfill Supervisi TPA Kabupaten Lamandau

3

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)

Luas Wilayah terlayani (Ha)

4

5

Volume 2014

2015

2016

2017

2018

Total Volume

7

8

9

10

11

12

SATUAN

6

Ind

2014

2015

13

14

8 Kecamatan paket

1

1

8 Kec

paket

Nanga Bulik

paket

1

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

1

-

Pengadaan Bulldozer

Nanga Bulik

unit

-

Pengadaan Eksavator

Nanga Bulik

unit

-

Pengadaan Dump Truck

Nanga Bulik

unit

-

Pengadaan Arm Roll Truck dan

Nanga Bulik

unit

1

1 1

1 1

1

150

2

1

500

1

5

10.000

10.000

1

5

300

300

1

1.500

1 1

3 1

2.000 300

350

390

-

Pengadaan Bak TPS (4m3)

8 kec

unit

10

10

10

-

Pengadaan Gerobak Sampah

8 kec

unit

18

12

15

-

Penyediaan sarana pembuangan sampah (tong sampah dan TPS untuk sekolah Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Perencanaan Bank Sampah

8 kec

unit

20

20

20

20

80

100

8 kec

kali

2

2

2

2

8

100

Nanga Bulik

paket

1

1

Supervisi Bank Sampah Pembangunan Bank Sampah dan Fasilitas Penunjangnya Pembentukan Lembaga Pengelola Bank Sampah Pelatihan Kegiatan 3R bagi anak Sekolah dan Ibu Rumah Tangga

Nanga Bulik Nanga Bulik

paket Paket

1 1

1 1

Lembaga

1

1

-

4

Studi Banding Pengelolaan Persampahan -

8 Kec 8 Kec

Studi Banding Pengelolaan Persampahan

kali

2

paket

1

2

10

2

10

2

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

4.3

50

50

50

45

63

42

8

40

150

14.263

16.002

Progam dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Berikut ini disajikan Tabel Program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non Pemerintah untuk pengembangan drainase tahun 2014 hingga 2 Tabel 4.3 Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Kabupaten Lamandau Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh

-

Review Masterplan Drainase Primer

Nanga Bulik

paket

1

-

Sosialisasi Pembangunan Drainase Primer

Nanga Bulik

paket

1

-

Pembebasan Lahan Saluran Drainase Primer

Nanga Bulik

-

Detailed Engineering Design (DED) Drainase Primer Pembangunan Saluran Drainase Primer Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Primer

Nanga Bulik

-

3

Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan/ Sekunder & Tersier - Penyusunan DED Drainase Sekunder dan Tersier daerah tergenang/ rawan banjir -

Pembangunan Saluran Drainase Sekunder dan Tersier daerah genangan Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Sekunder dan Tersier daerah genangan

1

1

3

paket

1

1

1

3

Nanga Bulik

paket

1

Nanga Bulik

paket

1

1

1

3

1

1

1

3

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

4

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

4

Nanga Bulik

paket

1

1

1

1

4

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor Drainase

4.4

0

Progam dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Berikut ini disajikan Tabel Program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Non Pemerintah untuk pengelolaan PHBS dan promosi higiene tahun Tabel 4.4 Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Kabupaten Lamandau Estimasi Outcome NO.

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)


Kebutuhan Penanganan menyeluruh Jml. Penduduk terlayani

Luas Wilayah terlayani

Volume SATUAN

Total Volume

2014

2

3

4

Pengembangan media promosi kesehatan dan tehnologi informasi -

Pembuatan dan penayangan iklan di radio

-

Pembuatan dan penayangan spanduk, standing banner di lokasi strategis

8 kec

paket

-

Pembuatan leaflet poster, booklet dll

8 kec

paket

paket

2

2

2

2

2

10

60

2

2

2

2

2

10

100

2

2

2

2

2

10

80

2

2

2

2

2

10

40

2

2

2

2

2

10

70

2

2

2

2

2

10

100

2

2

2

2

2

10

100

2

2

2

2

2

10

50

2

2

2

2

2

10

80

2

2

2

2

2

10

60

1

1

1

1

1

5

30

2

2

2

2

2

10

100

2

2

2

2

2

10

60

1

2

2

2

2

9

50

2

2

2

2

2

10

30

1

1

1

1

1

5

Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) -

Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan STBM

8 kec

paket

-

Pertemuan sanitarian

8 kec

paket

-

Pemicuan STBM

8 kec

paket

8 kec

paket

8 kec

paket

8 kec

paket

-

5

Nanga Bulik

Pemeriksaan kualitas air minum dan air bersih Penyuluhan pemilahan sampah di institusi sekolah Pemeriksaan dan pengawasan tempat tempat umum

-

Pengawasan limbah industri rumah tangga

8 kec

paket

-

Pengadaan alat cetak septictank

8 kec

paket

-

Pengadaan sanitarian kit di puskesmas

-

Biaya pemusnahan sampah medis

-

Biaya pemeriksaan air minum dan air bersih ( laboratorium)

8 kec

paket

-

Pengadaan closed dan pipa septictank rumah tangga (stimulan)

8 kec

paket

8 Kec

paket

8 Kec

paket

10 puskesmas 10 puskesmas

paket paket

Program Upaya Kesehatan Masyarakat -

Pertemuan evaluasi program penanggulangan masalah kesehatan Fogging massal

20 1

1

1

1

1

5 150

6

Program Pengembangan Lingkungan Sehat -

Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)

83 Desa

paket

Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat SD dan SMP

8 kec

paket

Jambore Sanitasi Sekolah Tingkat SD dan SMP

8 kec

paket

Program Pembangunan sistem informasi data base Rumah Sehat dan Perilaku Hidup Sehat Penyusunan sistem informasi/data base Rumah Sehat berbasis GIS Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.

8 kec

paket

8 kec

paket

-

7

-

8

Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk ber-PHBS termasuk Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, , Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum

Program penggunaan Sumber Air Bersih yang sehat Masterplan pengelolaan cakupan sumber air bersih Kabupaten Lamandau Penyusunan Sistem Informasi/ database air bersih Kabupaten Lamandau berbasis GIS Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS

8 kec

paket

8 kec

paket

8 kec

paket

1 1

1

2

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1 1

100

1 1

1.760

3

BAB V. STRATEGI MONEV Strategi monitoring dan evaluasi merupakan rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dipantau merupakan kegiatan yang direncanakan pada bab-bab sebelumnya dengan fokus evaluasi dan pemantaun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). 5.1 Gambaran Umum Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkam target-target pembangunan sanitasi subsektor (Air Bersih, Air Limbah, Persampahan dan Drainase) serta target aspek Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi kota. Dalam pelaksanaannya nanti, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Monitoring pelaksanaan pembangunan sanitasi bertujuan untuk : 1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan. 2. Mengidentifikasi capaian kinerja dan permasalahan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan : 1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. 2. Bentuk usaha peningkatkan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi. 3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Tugas khusus Pokja Sanitasi yang terkait monitoring dan evaluasi adalah mengkordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan pemantauan capaian kegiatan, capaian strategis dan perencanaan dan pengambilan keputusan. Koordinasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diusulkan dalam SSK dapat diimplementasikan dan dipantau dengan menggunakan instrumen yang tepat untuk memantau pencapaian sasaran, visi dan tujuan. Tugas ini memerlukan dua kegiatan penting monitoring, yakni pemantauan proses perencanaan, untuk memastikan bahwa proses perencanaan sanitasi sudah berjalan efektif dalam mencapai sasaran. Yang kedua adalah pemantauan pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang dihasilkan serta aspek capaian sasaran stretegismya. Dengan memakai indikator sanitasi yang didefinisikan dengan jelas, untuk mengukur kecenderungan jangka panjang dan perubahan serta memberikan panduan untuk penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi capaian kinerja pembangunan sanitasi dapat dilihat dari penyimpangan target dengan capaian sasaran masing-masing sub sektor dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana

tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan atau dari perbandingan pengalokasian anggaran dan keluaran kegiatan dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD dan dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran subsektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau. Meskipun demikian dalam pelaksanaan evaluasi perlu diperhatikan kontributor di luar Pemerintah Kabupaten yaitu pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei kondisi sanitasi perlu dilakukan atas hasil pelaksanaan pembangunan sanitasi untuk menilai capaian kinerja beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap dua tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan).

5.2 Pemantauan Capaian Pelaksanaan & Strategis Pemantauan Capaian Pelaksanaan kegiatan adalah untuk menilai tingkat investasi dan keluaran dari pelaksanaan kegiatan berkaitan sanitasi oleh pemerintah kabupaten. Kegiatan-kegiatan ini mengacu kepada usulan kegiatan (rencana tindak) SSK maupun kegiatan-kegiatan diluar usulan SSK yang dilaksanakan oleh SKPD. Jumlah kegiatan usulan SSK menurut tahun dan sub sektornya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Matriks Kerangka Logis ( Tiap sub-sektor ) A.

Sektor Air Limbah Domestik

Tujuan : Bebas BABS Tahun 2018 Sasaran

Tersedianya regulasi tentang pengelolaan air limbah permukiman dan industri

Indikator

Adanya regulasi daerah tentang pengelolaan air limbah di kabupaten Lamandau

Data dasar Nilai Sumber

0%

Target

1 Dokumen

Tahun 2014 Rencana

Tahun 2015

Realisasi

100 %

Rencana

Tahun 2016

Realisasi

-

Rencana

Tahun 2017

Realisasi

-

Rencana

Tahun 2018

Realisasi

Rencana

-

-

65 %

80 %

Realisasi

Tujuan : Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan limbah

Berkurangnya kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan

30 %

40 %

35 %

80 %

50 %

Tujuan : Mewujudkan Pola hidup bersih dan sehat di masyarakat Sasaran

Indikator


Target

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

1. Mengurangi praktek BABS di masyarakat

1. Berkurangnya masyarakat yang BABS pada tahun 2017

79,4 %

2. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat

2. Berkurangnya 20 % sama Study kasus dengan EHRA pencemaran 267,164 lingkungan jiwa oleh limbah rumah tangga.

Sama dengan : 441.934 jiwa

Study EHRA

30 % sama dengan 166.978 Jiwa

80 %

65 %

55

60 %

50 %

40 %

30 %

60

65

70

80

3 Unit

2 Unit

Tujuan : Meningkatkan Pengembangan Sistem Pengolahan Air limbah Domestik Offsite dan onsite

Menyediakan sistem pengelolaan tinja terpusat

Limbah Tinja dibuang dan diolah di IPLT

0 Unit

Dinas PU

IPAL : 1 Unit

1 Unit

IPLT : 1 Unit

Tujuan : Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah Sasaran

Indikator


Target

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Mendidik pegawai BLHPP dibidang pengelolaan limbah Pengujian kadar pencemaran limbah padat dan limbah cair

BLH

Menyelesaikan 75 % kasus pencemaran

100 %

50 %

60 %

70 %

35 %

50 %

65 %

85 %

75 %

100 %

85 %

B. Sektor Persampahan Tujuan : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan Sasaran

Tersedianya regulasi tentang persampahan

Indikator

Adanya regulasi daerah tentang pengelolaan persampahan di kabupaten Lamandau


0

DINAS PU

Target

1 Dokumen Masterplan Persampahan

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

1 Dokumen

Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan dan sistem pengelolaan persampahan

1. Mengoptimalk an sumberdaya pengelolaan persampahan

1. Tidak ada lagi keterlambatan pembersihan dan pengangkutan sampah

80 %

40 %

2. Menyediakan sistem

2. Kabupaten

100 %

50 %

60 %

70 %

75 %

80 %

Realisasi

pelayanan persampahan yang berkelanjutan melalui TPA Sanitary Landfill.

Lamandau mengoperasik an TPA Sanitary Lanfill.

80 %

100 %

Tujuan : Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sasaran

Meningkatkan upaya pengelolaan sampah dengan 3R pada tatanan rumah tangga

Indikator

Masyarakat memilah sampah dan memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang bernilai


1%

Data Study EHRA

Target

30 %

Tujuan : Mengurangi timbunan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya

Tahun 2014 Rencana

5%

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

10 %

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

15 %

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

20 %

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

30 %

Realisasi

Meningkatkan upaya pengelolaan sampah dengan 3R pada tatanan rumah tangga

C.

Volume sampah yang masuk ke TPA berkurang.

Meningkatkan operasional rumah sampah dan TPST dan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat lainnya

Sektor Drainase

Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan perundang-undangan mengenai drainase. Sasaran

Indikator

Tersedianya regulasi tentang drainase (masterplan dan perda)

1. Pembangunan sistem layanan Drainase di Lamandau dilakukan secara terintegrasi, tepat sasaran dan terukur

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

2. Tersedianyan sarana dan prasarana drainase

Data dasar Nilai Sumber DINAS PU

Target 1 Dokumen

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

1 Doku Men

55 % 45 %

65 %

75 %

85 %

Realisasi

prasarana penanganan sistim jaringan drainase

lingkungan

Tujuan : Pengembangan dan peningkatan Sistem informasi Drainase Sasaran

Indikator

Tersedianya mudahnya database/ pengelolaan sistem drainase di kab. informasi Muba untuk drainase skala melakukan kabupaten pembenahan dan pembangunan.


0

DINAS PU

Target

100 %

Tujuan : Peningkatan sistem jaringan drainase skala kota dan wilayah

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

100 %

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Tersedianya rencana teknis drainase kota Nanga Bulik.

Tidak terjadi lagi genangan setinggi 30cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun pada tahun 2018.

Tersedianya rencana teknis drainase kota Nanga Bulik di tahun 2015

Tujuan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase Sasaran

Mengurangi perilaku masyarakat membuang limbah/sampah pada drainase dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya membersihkan drainase

Indikator

lancarnya aliran air pada drainase.


Target

mengurangi tumpukan sampah pada drainase dari menjadi 0% pada tahun 2018, tidak ada lagimasyarakat yang membuang sampah dan limbah ke saluran drainase.

Tujuan : Peningkatan peran serta sektor swasta dalam pengelolaan drainase.

Tahun 2014 Rencana

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

Realisasi

Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan sistem drainase yang baik pada perumahan.

D.

Tidak terjadi lagi genangan setinggi 30cm selama 2 jam pada lingkungan perumahan

Tidak ada lagi perumahan tanpa adanya sistem drainase yang jelas pada tahun 2018

Sektor Hygiene

Tujuan : Ketersediaan fasilitas kesehatan CTPS di poskesdes, Sekolah, posyandu & fasum. Sasaran

Tersedianya sarana CTPS

Indikator

Jumlah Pasilitas CTPS bertambah


Dinas Kesehatan

Target

50 Unit

Tujuan : Meningkatkan PHBS di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat

Tahun 2014 Rencana

91%

Realisasi

Tahun 2015 Rencana

100%

Realisasi

Tahun 2016 Rencana

100%

Realisasi

Tahun 2017 Rencana

100%

Realisasi

Tahun 2018 Rencana

100%

Realisasi

Meningkatnya PHBS Rumah Tangga

Meningkatnya cakupan Jamban sehat

Cakupan jamban sehat masih minim

Dinkes

65 %

20 %

30 %

40 %

50 %

65 %

Dinkes

75 %

30 %

40 %

50 %

60 %

75 %

5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi SKPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran subsektor sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah Kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan kontributor diluar pemerintah Kabupaten Lamandau yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, survei sanitasi seluruh Kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indikator. Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap dua tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan)

Tabel 5.2: Mekanisme Monev Implementasi SSK Obyek Pemantauan Realisasi Pembangunan TPA (di Nanga Bulik) Pelaksanaan Pembangunan IPAL dan IPLT Kegiatan Penanganan Drainse Lingkungan

Penanggungjawab Penanggung jawab Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Pengumpul Data & Dokumentasi Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Pengolah Data/Pemantau Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Waktu Pelaksanaan

Pelaporan Penerima Laporan

Format

Pokja Sanitasi

Laporan Soft Copy dan Hardcopy

Pokja Sanitasi


1 Tahun Se Pokja Sanitasi


1 Tahun

1 Tahun

MCK KOMUNAL DAN SANIMAS

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

1 Tahun

Pokja Sanitasi


Pelaksanaan Pemicuan PHBS

Dinkes

Dinkes

Dinkes

1 Tahun

Pokja Sanitasi


Obyek utama untuk pemantauan Sub Sektor Persampahan di kabupaten Lamandau adalah peningkatan kualitas TPA di Nanga Bulik, saat ini TPA dalam tahap Perencanaan dari open Dumping menjadi sanitarry land fill. Saat ini DED dari TPA tersebut sudah selesei direalisasikan, Sedangkan Sub Sektor Air Limbah adalah jumlah kepemilikan jamban yang layak atau Septik tank dari dat a yang ada.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents