PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG Menimbang
Mengingat :
: a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; b. bahwa dengan bertambahnya penduduk setiap tahun maka kebutuhan akan area pemukiman dan area untuk penempatan menara semakin bertambah, demikian juga penggunaan layanan selular semakin bertambah dengan meningkatnya aktivitas penduduk, maka kebutuhan akan informasi dan komunikasi baik secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat; c. bahwa dengan meningkatnya tuntutan layanan terhadap beberapa daerah di Kabupaten Temanggung yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi (blank spot) maka perlu adanya upaya penambahan titik-titik koordinat lokasi pembangunan menara telekomunikasi untuk penempatan (BASE TRANCEIVER STATION) yang disertai dengan usaha penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa 4247); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perungang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 5587), Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 3980); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa Nomor 3981); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa 4737); 12. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RUang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan tata cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Tata Cara Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 40) 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor : 07/ PRT/ M/2009 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/ 03/ 2009 Nomor: 3/P/2009 Tenteng Pedoman Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penempatan Radio Base Station (BTS (BASE TRANCEIVER STATION)) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 51)
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKIASI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah kabupaten Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat sebagai pembantu Bupati. 5. Kepala SKPD Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adala Kepala SKPD Instansi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuktanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sytem elektro magnetik lainnya. 7. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satu diantaranya adalah menara telekomunikasi. 8. Jaringan utama adalah bagian dari infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan sebagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). 9. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya. 10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul,dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagaisarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi. 11. Menara bersama telekonunikasi yang selanjutnya disebut Negara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh lebih dari satu penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transcaiver Station) berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Cell Plan). 12. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Cell Plan adalah kajian teknis terpadu tentang rencana pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. 13. Zona cell plan adalah penempatan lokasi pembangunan menara telekomunikasi.
14. Titik Koordinat Zona Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran lokasi untuk pembangunan menara telekomunikasi dalam sebuah radius yang ditentukan didalam peraturan ini. 15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 16. Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi serta memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Temanggung. 17. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 18. Penyedia Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi. 19. Antena BTS (BASE TRANCEIVER STATION) yang selanjutnya disingkat BTS adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya beserta menara yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. 20. Menara Combat atau BTS mobile adalah menara telekomunikasi yang dibangun secara temporary pada lokasi tertentu dapat berdiri tanpa pondasi beton karena didesain menggunakan landasan trailer yang dapat dipindah kemanapun dan kapanpun dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu. 21. Menara Kamuflase adalah menara dengan penyesuaian desain bentuk BTS yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. 22. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. 23. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pengembangan kegiatan pariwisata. 24. Objek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintahan, swasta atau kelompok masyarakat. 25. Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan untuk fungsi khusus atau tertentu. 26. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud atau Aset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan asset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun BTS. 27. Longitude adalah satuan koordinat geografis untuk baris bujur. 28. Latitude adalah satuan koordinat geografis lintang. BAB II KRITERIA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu
Pembangunan dan Penempatan Menara Pasal 2 (1) Setiap pembangunan menara diarahkan memenuhi kriteria sebagai menara bersama dan dapat digunakan oleh lebih dari satu operator telekomunikasi seluler. (2) Penempatan lokasi pembangunan menara mengacu pada dokumen cell plan yang ditentukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhantelekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area lokasi pembangunan menara. (3) Dokumen cell plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Lampiran I dan II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. (4) Pada setiap zona cell plan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. zona cell plan terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu zona cell plan eksisting yang didalamnya telah berdiri satu atau lebih menara, dan zona cell plan baru yang didalam zona tersebut belum terdapat menara. b. dalam setiap zona cell plandapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) menara. c. dikecualikan bagi zona cell plan eksisting yang pada saat peraturan ini dibuat telah lebih dari 4 (empat) menara, maka keberadaannya diakui sepanjang struktur bangunan menara dan fungsionalitasnya memenuhi kriteria penggunaan menara bersama dan standar keamanan bangunan menara telekomunikasi, serta memegang izin pendirian menara telekomunikasi yang masih berlaku. d. pembangunan menara baru dapat didirikan dalam radius maksimal 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat cell plan. e. untuk keperluan perluasan zona cell plan, pembangunan menara dapat didirikan pada jarak paling jauh 100 (seratus) meter dari titik terluar zona cell plan. f. pada perluasan zona cell plan sebagaimana simaksud dalam ayat (4) huruf e hanya dapat didirikan paling banyak 2 (dua) buah menara. g. jarak antara menara satu dengan yang lain dalam satu kesatuan zona cell plan ditentukan paling pendek 1,25 (satu koma dua lima) kali ketinggian menara tertinggi yang berdekatan;dan h. jarak Lokasi bagi pembangunan menara baru dari As jalan arteri sekunder, jalan kolektor, jalan local dan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Garis Sempadan. Pasal 3 (1) Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, telivisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaran telekomunikasi khusu instansi tertentu/swasta serta keperluan transmis jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2.
(2) Pembangunan Menara Telekomunikasi khusus eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud ayat(1) wajib dilaporkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Pembangunan menara kamuflase dapat diizinkan untuk penyediaan menara diluar zona cell plan sepanjang fungsinya hanya sebagai menara tambahan penghubung untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi, serta memenuhi aspek pengendalian menara telekomunikasi, aspek teledensitas, aspek estetika, dan aspek pemenuhan kewajiban layanan telekomunikasi. Pasal 5 (1) Setiap penempatan menara combat atau pemasangan antenna BTS mobile pada menara atau pada bangunan gedung harus dilaporkan epada Kepala Dinas, yang meliputi nama operator BTS, lokasi dan koordinat, serta lama waktu operasional dari menara combat atau BTS mobile tersebut. (2) Laporan penempatan menara combat atau pemasangan BTS mobile selanjutnya menjadi dasar untuk menerbitkan rekomendasi penempatan menace combat atau BTS mobile. (3) Penempatan menara combat atau BTS mobile wajib memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari kebutuhan penempatan menara atau BTS mobile. Pasal 6 (1) Pembangunan menara pada kawasan khusus di wilayah Kabupaten Temanggung wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pembangunan menara pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelolanya. (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua Ketinggian Menara Pasal 7 (1) Peletakan Antena BTS dan pembangunan menara baru di atas permukaan tanah ditentukan dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter. (2) Peletakan Antena BTS dan pembangunan menara baru di atas bangunan gedung ditentukan dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter diukur dari permukaan tanah.
BAB III TP3MT Pasal 8 (1) TP3MT bertugas untuk melaksanakan pengkajian, pembinaan, survey lapangan dan kajian teknis atas kelayakan pembangunan menara telekomunikasi dan pengambilan kebijakan berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Temanggung. (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Dinas. (3) Keanggotaan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dibentuk melalui Keputusan Bupati. BAB IV SURAT KETERANGAN CELLPLAN DAN REKOMENDASI PENDIRIAN MENARA Pasal 9 (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) ditetapkan Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi dari TP3MT. (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. (4) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. surat permohonan; b. photo copy surat domisili; c. photo copy NPWP; d. photo copy KTP dan pas foto penaggung jawab perusahaan; e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas; f. surat pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; g. tanda Daftar Perusahaan; h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; i. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan; j. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu (Kawasan Khusus); k. surat Pernyataan rencana penggunaan menara bersama; l. bukti kepesertaan Asuransi Pendirian Menara Telekomunikasi; m. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan;
n. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggung jawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIPB) sesuai dengan bidangnya; o. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; p. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir; dan q. surat keterangan cell plan. Pasal 10 (1) Untuk memperoleh surat keterangan cell plan sebagaimana dimaksud pada pasal (9) ayat (4) huruf q wajib melampirkan persyaratan teknis meliputi: a. surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dilampiri foto kopi KTP pimpinan perusahaan, atau surat kuasa diatas materai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) apabila dikuasakan; b. denah lokasi pendirian menara disertai alamat lengkap dan titik koordinat; c. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) berisi kesanggupan pendirian menara secara procedural dan operasional menara sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. data menara bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) meliputi: 1. data site; 2. data menara telekomunikasi; dan 3. informasi korespondensi. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan surat keterangan cell plan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas akan menerbitkan surat keterangan cell plan berdasarkan hasil analisa kesesuaian cell plan. (3) Masa berlaku surat keterangan cell plan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan. Pasal 11 (1) Untuk memperoleh rekomendasi pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal (9) ayat (2) wajib mengajukan Surat permohonan rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dilampiriakta pendirian perusahaan, NPWP, dan foto kopi KTP pimpinan perusahaan, atau surat kuasa diatas materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) apabila dikuasakan dan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal (9) ayat (4). (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi diterima dan dinyatakan lengkap, TP3MT segera melakukan survey lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara. (3) Dalam hal dokumen belum lengkap maka Kepala SKPD wajib memberitahukan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
(4) Hasil survey oleh TP3MT dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penerbitan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi. (5) Dalam hal rekomendasi titik pembangunan menara dapat diterbitkan maka seluruh dokumen persyaratan dapat digandakan untuk diteruskan kepada SKPD yang membidangi urusan perizinan. (6) Rekomendasi pendirian menara telekomunikasi diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari setelah berita acara dibuat dan disetujui. (7) Masa berlaku rekomendasi titik pembangunan menara paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan rekomendasi. Pasal 12 Untuk memperoleh persetujuan dari warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf h, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi kepada warga setempat dengan ketentuan; a. warga yang wajib mendapatkan soialisasi adalah warga yang bertempat tinggal di radius ketinggian menara yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK)/KTP dan atau pemilik lahan dalam radius 1 (satu) kali ketinggian menara yang direncanakan; b. hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara dan Pernyataan Tidak Keberatan yang dituangkan diatas kertas bermaterai, ditandatangani oleh warga dan atau pemilik lahan dalam radius 1 (satu) kali ketinggian menara diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, dan Camat setempat; c. apabila terdapat warga yang merasa keberatan wajib membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai dengan disertai alas an yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada dinas teknis. d. pernyataan keberatan warga sebagaimana huruf (c) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan hasil analisis pernyataan keberatan oleh TP3MT yang disesuaikan dengan studi kelayakan pembangunan menara pada lokasi dimaksud. e. apabila jumlah keberatan warga di radius ketinggian menara lebih dari setengah dari jumlah totalmaka pemohon wajib berpindah lokasi. BAB V KEWAJIBAN Pasal 13 Penyediaan menara dan/ atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap satu (1) tahun kepada Kepala Dinas. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 14
(1) kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi tersebut kepada Bupati secara berkala setiap tahun. (2) Kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bangunan. (3) Kelaikan fungsi bangunan menara diaudit selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali. (4) Audit kelaikan fungsi bangunan menara dilaksanakan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Bupati, atau oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi mengenai audit kelaikan bangunan menara telekomunikasi. (5) Hasil audit kelaikan fungsi bangunan menara dilaporkan kepada TP3MT sebagai bahan pertimbangan, arah, kebijakan pengendalian menara, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Pasal 15 (1) Untuk menjamin tingkat layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Temanggung, serta untuk menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi dengan arah dan kebijakan pemerintah daerah, maka dapat dilaksanakan review secara berkala terhadap cell plan menara telekomunikasi. (2) Review berkala cell plan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT atas dasar pertimbangan kebutuhan tingkat layanan telekomunikasi, arah kebijakan pemerintah daerah, serta aspek tata ruang wilayah. (3) Review berkala cell plan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun Peraturan Bupati ini ditetapkan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung Pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI TEMANGGUNG,
TTD M. BAMBANG SUKARNO
Diundangkan di Temanggung Pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
TTD BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TEHUN 2014 NOMOR 57
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 56 TAHUN 2014 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TABEL TITIK-TITIK PUSAT ZONA MENARA EKSISTING No
Site_ID
Longitude
Latitude
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
CP_TMG_1 CP_TMG_2 CP_TMG_3 CP_TMG_4 CP_TMG_5 CP_TMG_6 CP_TMG_7 CP_TMG_8 CP_TMG_9 CP_TMG_10 CP_TMG_11 CP_TMG_12 CP_TMG_13 CP_TMG_14 CP_TMG_15 CP_TMG_16 CP_TMG_17 CP_TMG_18 CP_TMG_19 CP_TMG_20 CP_TMG_21 CP_TMG_22 CP_TMG_23 CP_TMG_24 CP_TMG_25 CP_TMG_26 CP_TMG_27 CP_TMG_28 CP_TMG_29 CP_TMG_30 CP_TMG_31 CP_TMG_32 CP_TMG_33 CP_TMG_34
110.048 110.057 110.074 110.085 110.121 110.14 110.121 110.095 110.109 110.059 110.066 110.152 110.143 110.109 110.211 110.242 110.242 110.211 110.185 110.158 110.032 110. 057 110.222 110.214 110.209 110.23 110.216 110.031 110.08 110.059 110.098 110.114 110.084 110.283
-7.2758 -7.2866 -7.1413 -7.1189 -7.2863 -7.2989 -7.3075 -7.3332 -7.2885 -7.2004 -7.1697 -7.1922 -7.2318 -7.2276 -7.2591 -7. 2703 -7.2243 -7.2237 -7.2543 -7.2772 -7.3421 -7.3131 -7.3785 -7.3453 -7.3331 -7.3053 -7.361 -7.2631 -7.2601 -7.2372 -7.282 -7.2706 -7.2917 -7.3613
Bansari Bansari Tretep Tretep Bulu Bulu Bulu Bulu Bulu Candiroto Candiroto Gemawang Kedu Jumo Kaloran Kaloran Kandangan Kandangan Kandangan Kedu Kledung Kledung Kranggan Kranggan Temanggung Kranggan Kranggan Ngadirejo Parakan Ngadirejo Parakan Parakan Parakan Pringsurat
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
CP_TMG_35 CP_TMG_36 CP_TMG_37 CP_TMG_38 CP_TMG_39 CP_TMG_40 CP_TMG_41 CP_TMG_42 CP_TMG_43 CP_TMG_44 CP_TMG_45 CP_TMG_46 CP_TMG_47 CP_TMG_48 CP_TMG_49 CP_TMG_50 CP_TMG_51 CP_TMG_52 CP_TMG_53 CP_TMG_54 CP_TMG_55 CP_TMG_56 CP_TMG_57 CP_TMG_58 CP_TMG_59 CP_TMG_60 CP_TMG_61 CP_TMG_62 CP_TMG_63 CP_TMG_64 CP_TMG_65 CP_TMG_66 CP_TMG_67 CP_TMG_68 CP_TMG_69 CP_TMG_70 CP_TMG_71
110.294 110.271 110.315 110.323 110.251 110.178 110.191 110.199 110.183 110.153 110.176 110.125 110.153 110.168 110.002 110.009 110.065 110.049 110.113 110.119 110.177 110.147 110.17 110.285 110.105 110.16 110.059 110.183 110.021 110.135 110.173 110.267 110.221 110.201 110.064 110.178 110.014
-7.3555 -7.3732 -7.3463 -7.3252 -7.3652 -7.3219 -7.3227 -7.3295 -7.2903 -7.3077 -7.3599 -7.3573 -7.3362 -7.3177 -7.1939 -7.1839 -7.18 -7.3197 -7.2795 -7.3317 -7.3308 -7.2468 -7.3789 -7.3071 -7.2982 -7.1629 -7.3019 -7.3402 -7.1906 -7.2764 -7.2907 -7.2419 -7.2897 -7.3133 -7.2462 -73054. -7.2272
Pringsurat Pringsurat Pringsurat Pringsurat Pringsurat Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Bulu Tembarak Tembarak Tembarak Tlogomulyo Tretep Tretep Candiroto Kledung Bulu Bulu Tembarak Kedu Selopampang Pringsurat Bulu Gemawang Kledung Temanggung Tretep Kedu Kedu Kaloran Kranggan Temanggung Ngadirejo Temanggung Wonoboyo
BUPATI TEMANGGUNG. TTD M. BAMBANG SUKARNO
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 56 TAHUN 2014 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014
TABEL TITIK-TITIK PUSAT ZONA MENARA BARU No
Site_Id
Longitude
Latitude
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CP_TMG_72 CP_TMG_73 CP_TMG_74 CP_TMG_75 CP_TMG_76 CP_TMG_77 CP_TMG_78 CP_TMG_79 CP_TMG_80 CP_TMG_81 CP_TMG_82 CP_TMG_83 CP_TMG_84 CP_TMG_85 CP_TMG_86 CP_TMG_87 CP_TMG_88 CP_TMG_89 CP_TMG_90 CP_TMG_91 CP_TMG_92 CP_TMG_93 CP_TMG_94 CP_TMG_95 CP_TMG_96 CP_TMG_97 CP_TMG_98 CP_TMG_99 CP_TMG_100 CP_TMG_101 CP_TMG_102 CP_TMG_103
110.06 110.105 110.154 110.041 110.141 110.033 110.04 110.019 110.177 110.08 110.106 110.129 110.083 110.286 110.267 110.241 110.205 110.289 110.185 110.169 110.247 110.124 110.107 110.242 110.233 110.232 110.257 110.057 110.043 110.312 110.275 110.299
-7.12267 -7.10266 -7.104 -7.14113 -7.32101 -7.22837 -7.2125 -7.2443 -7.18056 -7.20936 -7.20988 -7.17827 -7.23026 -7.26882 -7.2865 -7.24388 -7.29147 -7.28818 -7.27083 -7.23901 -7.19791 -7.26114 -7.24807 -7.3422 -7.36107 -7.32348 -7. 32119 -7.22098 -7.24471 -7.28791 -7.31801 -7.32686
Tretep Bejen Bejen Tretep Bulu Candiroto Candiroto Candiroto Kandangan Jumo Jumo Gemawang Jumo Kaloran Kaloran Kaloran Kaloran Kaloran Kandangan Kandangan Kandangan Kedu Kedu Kranggan Pringsurat Kranggan Kranggan Ngadirejo Ngadirejo Pringsurat Pringsurat Pringsurat
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CP_TMG_104 CP_TMG_105 CP_TMG_106 CP_TMG_107 CP_TMG_108 CP_TMG_109 CP_TMG_110 CP_TMG_111 CP_TMG_112 CP_TMG_113 CP_TMG_114 CP_TMG_115 CP_TMG_116 CP_TMG_117 CP_TMG_118 CP_TMG_119 CP_TMG_120 CP_TMG_121 CP_TMG_122 CP_TMG_123 CP_TMG_124 CP_TMG_125
110.278 110.267 110.2 110.136 110.186 110.159 110.166 110.196 110.151 110.014 110.98 110.303 110.127 110.064 110.041 110.092 110.129 110.01 110.983 110.061 110.211 110.26
-7.3386 -7.36204 -7.24236 -7.3789 -7.3792 -7.29708 -7.3469 -7.35978 -7.36042 -7.17093 -7.22425 -7.30601 -7.23936 -7.15386 -7.33082 -7.27194 -7.34322 -7.20947 -7.18964 -7.26498 -7.201 -7.2596
Pringsurat Pringsurat Kandangan Selopampang Selopampang Temanggung Tembarak Tembarak Tembarak Tretep Wonoboyo Pringsurat Kedu Tretep Kledung Parakan Tlogomulyo Wonoboyo Tretep Bansari Kandangan Kaloran
BUPATI TEMANGGUNG,
TTD M. BAMBANG SUKARNO
