PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa penetapan zona, jumlah dan lokasi menara telekomunikasi bersama perlu diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031; bahwa pembatasan jumlah dan pengendalian penyebaran menara telekomunikasi di Kabupaten Tangerang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Tangerang; bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, meningkatnya kebutuhan layanan telekomunikasi, bertambahnya kapasitas layanan dan dukungan perangkat telekomunikasi, maka kebutuhan layanan menara telekomunikasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, penataan pembangunan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7089); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4937); 4. Undang...
-24.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4480); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4481); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikanasi; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informastika Nomor 19 Tahun 2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan...
-314. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0808); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1311). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN TANGERANG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
8.
9.
Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Tangerang. Penyelenggara Telekomunikasi adalah, perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan Negara. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. Pengelola Menara adalah, badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimilik oleh pihak lain. Telekomunikasi adalah setiap pamancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta. Jaringan Utama adalah, bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, mobile switching center (MSC) dan base station controller (BSC). 10. Penyelenggaraan...
-410. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah, kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya di sesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi seluler. 13. Zona Menara Telekomunikasi Bersama adalah cell plan yang berupa lingkaran dengan radius maksimal 500 meter yang berisikan beberapa menara sesuai dengan kebutuhan Penyelenggara Telkomunikasi dan Penataan Ruang. 14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 15. Micro Cell adalah sebuah sel dalam jaringan telepon selular dilayani oleh daya rendah selular base station (menara); 16. Cell Plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas traffic layanan selular. 17. Menara kamuflase adalah adalah menara Telekomunikasi yang desainnya disesuaikan dengan bangunan dan/atau lingkungan penempatan menara telekomunikasi bersama. 18. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 19. Tim Teknis adalah tim teknis pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penataan menara telekomunikasi, menciptakan penataan bangunan menara telekomunikasi yang sesuai estetika, sesuai penataan ruang, dan menjaga kelestarian lingkungan, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas: a. Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama, b. Retribusi, dan c. Pengawasan dan Pengendalian. BAB III...
-5BAB III PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA Pasal 3 (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan pemanfaatan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi, sesuai penataan ruang, menjaga kelestarian lingkungan, dan estetika. (2) Dalam upaya pengendalian keselamatan dan keamanan Menara Telekomunikasi, membangun menara Telekomunikasi tidak diperbolehkan pada : a. Bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helikopter; b. Berada pada jarak 100 (seratus) meter dekat lokasi tegangan tinggi atau SUTET; c. Berada pada jarak 100 (seratus) meter dekat pantai; d. Berada pada 20 (dua puluh) derajat ujung runway landasan pacu pelabuhan udara; dan/atau e. Bangunan tempat pendidikan dan bangunan tempat ibadah.
(1)
(2)
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 4 Dalam upaya pengendalian dan penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru harus berada di dalam Zona Menara Telekomunikasi Bersama dan disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi bersama yang dapat digunakan paling sedikit oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. Pembangunan Menara Telekomunikasi baru tidak di ijinkan apabila menara-menara telekomunikasi yang sudah ada dan berada pada zona menara telekomunikasi bersama secara teknis dan spesifikasi masih dapat menampung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi. Pasal 5 Setiap Menara Telekomunikasi Bersama harus berada pada Zona Menara Telekomunikasi Bersama. Menara Telekomunikasi yang sudah ada dan berada di luar zona menara telekomunikasi bersama, harus berada pada Zona Menara Telekomunikasi Bersama. Menara Telekomunikasi yang berada di dalam Zona Menara Telekomunikasi Bersama yang secara teknis belum dapat digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama harus disesuaikan spesifikasi teknisnya sebagai Menara Telekomunikasi Bersama yang dapat digunakan paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. Menara Telekomunikasi khusus yang secara teknis dapat digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama dan berada dalam Zona Menara Telekomunikasi Bersama dapat dipertimbangkan untuk dijadikan Menara Telekomunikasi Bersama. Pasal 6...
-6-
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 6 Zona Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Menara telekomunikasi bersama di dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) menara, kecuali Menara Telekomunikasi untuk Jaringan Utama (Backbone). Dalam hal menara telekomunikasi berada pada kawasan yang perlu dipertimbangkan aspek estetis, diarahkan pada pembangunan Menara Telekomunikasi yang di kamuflase. Pasal 7 Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus mendapatkan rekomendasi dari Administratur Bandar Udara dan Rekomendasi Tim Teknis. Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada diluar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus mendapatkan Rekomendasi Tim Teknis. Pasal 8 Dalam hal Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak dapat menampung kebutuhan jalur (traffic) telekomunikasi selular, diharuskan menggunakan jenis Micro Cell. Penggunaan Jenis Micro Cell sebagaimana dimaksud ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Tim Teknis.
Pasal 9 Penempatan lokasi Menara Telekomunikasi Bersama dapat memanfaatkan lahan/tanah milik aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 10 Setiap Menara Telekomunikasi Bersama wajib dilengkapi dengan Identitas menara, meliputi : a. Nama Pemilik Menara Telekomunikasi; b. Lokasi Menara; c. Tinggi Menara; d. Tahun Pembuatan/pemasangan menara; e. Kontraktor menara; f. Beban maksimum menara; dan g. Nomor Izin Mendirikan Bangunan. BAB IV...
-7BAB IV RETRIBUSI
(1) (2)
Pasal 11 Setiap Menara Telekomunikasi berhak dipungut biaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Gangguan (HO); dan c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
retribusi
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
(1) (2)
Pasal 12 Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis. Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
Pasal 13 Menara Telekomunikasi yang telah ada dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3), wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyesuaikan dengan peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENUTUP
Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15...
-8Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.
Ditetapkan di Tigaraksa Pada Tanggal 10 – 11 - 2011 BUPATI TANGERANG, ttd.
H. ISMET ISKANDAR
Diundangkan di Tigaraksa Pada Tanggal 10 – 11 - 2011 SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
H. HERMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 37
