PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
3
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan
Perangkat
Daerah,
perlu
dan Susunan
menetapkan
Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Daerah
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Pemerintahan
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan tentang
Pemerintah Perangkat
Republik
Nomor
Daerah
Indonesia
Tahun
18
Tahun
(Lembaran 2016
2016 Negara
Nomor
114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun
2016
tentang
Urusan
Pemerintahan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69); 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
(Lembarann
Tangerang
Selatan
Tambahan
Lembaran
Tahun
2016
Daerah
Daerah
Kota
Nomor
2016,
Kota
Tangerang
Selatan Nomor 72);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. 7. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. 8. Sekretaris Dinas
yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10. Unit Kerja adalah Satuan kerja pada Perangkat Daerah. 11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. 12. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam konisi tertentu. 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
4
Pasal 2 (1) Dinas merupakan Tipe A. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. 3 (tiga) Bidang; d. 3 (tiga) Subbagian; dan e. 9 (sembilan) Seksi. BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas
merupakan
unsur
pelaksana
urusan
Pemerintahan
Bidang
Perindustrian dan Bidang Perdagangan; (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretariat:
c.
Bidang Perdagangan;
d.
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
e.
Bidang Perindustrian;
f.
UPT; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
5 Pasal 5 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Pasal 6 Bidang Perdagangan, membawahkan: a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan c.
Seksi Promosi. Pasal 7
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahkan: a.
Seksi Pengawasan;
b. Seksi Tertib Niaga; dan c.
Seksi Perlindungan Konsumen. Pasal 8
Bidang Perindustrian membawahkan: a. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; b. Seksi Pengembangan Industri Kreatif; dan a. Seksi Data dan Informasi Industri. Pasal 9 (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 10 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6 Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 12 Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Pasal 13 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi : a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Perindustrian; b. perumusan,
penetapan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran
Bidang
Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Perindustrian; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Industri; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas; e. pengoordinasian
pelaksanaan
tugas
Bidang
Perdagangan,
Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga serta Industri; f.
pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
g. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Pusat Perbelanjaan; h. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin
toko
modern; i.
pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Tanda Daftar Gudang;
j.
pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
k. pelaksanaan Pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dengan Swalayan; l.
pelaksanaan Pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar;
m. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal bagi Eksportir;
7 n. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah; o. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah; p. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis Izin Usaha Kawasan Industri dan izin Perluasan Kawasan Industri; q. pelaksanaan
pelayanan
tera/tera
ulang
ukur,
takar
timbang
dan
perlengkapannya; r.
pelaksanaan pengawasan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
s. pelaksanaan pameran/promosi perdagangan Dalam dan Luar Negeri; t.
pelayanan operasi pasar atau pasar murah;
u. pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok; v. pelaksanaan fasilitasi proses pendaftaran kekayaan intelektual terkait produk industri,
proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan
atau sertifikasi lainnya; w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 2 Sekretaris Pasal 14 Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengoordinasikan administrasi urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Pasal 15 Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian bahan penyusunan
perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Sekretariat dan Dinas; b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas;
8 c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat; d. pengoordinasian
pelaksanaan
penelitian/asistensi/pembahasan
program,
kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait; e. pengoordinasian
penyusunan,
perumusan
dokumen
pelaporan
kinerja,
program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup Sekretariat dan Dinas; f.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
monitoring
dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan; h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan
dokumen
pelaporan
capaian
program dilaksanakan oleh Dinas; i.
pengoordinasian,
penyusunan,
perumusan
dokumen
pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Dinas; j.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas;
k. pengoordinasian
kesejahteraan
pegawai,
hukuman
disiplin
pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait; l.
pengoordinasian penyusunan dan analisa
kebutuhan pegawai/pengadaan
barang/pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat Dinas; m. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Dinas; n. pengoordinasian
hasil
evaluasi
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan pada lingkup Dinas; o. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat; p. pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik; q. pengoordinasian
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas; r.
pelaksanaan
penyusunan
di lingkup tugas
pelaporan
Subbagian
dan
Perencanaan,
evaluasi
pelaksanaan
Subbagian
Keuangan
tugas serta
Subbagian Umum dan Kepegawaian; s. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas kepada Kepala Dinas; dan t.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.
9 Paragraf 3 Kepala Subbagian Perencanaan Pasal 16 Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas; b. memfasilitasi rapat koordinasi
penyusunan dan perumusan dokumen
Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Dinas; c. menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
dan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas; d. mengkoordinir
penelitian/asistensi/pembahasan
program,
kegiatan
anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran,
dan
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. memfasilitasi
rapat
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
Dokumen
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas; f.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja
Indikator
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas; g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan; h. memfasilitasi
rapat
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
dokumen
pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan , semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;
10 i.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen
pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas; j.
menghimpun penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
k. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; l.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip dilingkup Subbagian Perencanaan;
m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 4 Kepala Subbagian Keuangan Pasal 17 Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan
teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan Keuangan di lingkup Dinas; b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan; c. menyiapkan
dokumen
pendukung pelaksanaan
program,
kegiatan
dan
anggaran pada Subbagian Keuangan; d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas; e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas; f.
menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
g. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen
pelaporan
keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Dinas; h. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Dinas; i.
mengkoordinasikan Laporan Keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada unit kerja/perangkat daerah terkait;
11 j.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan ; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan; l.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 5 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 18 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Subbagaian Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada, Subbagian Umum dan Kepegawaian; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; f.
melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
g. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan; h. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah; i.
melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
j.
melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; l.
melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas; n. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas; o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian p. menyusun
laporan
dan
melakukan
evaluasi
pelaksanaan
tugas
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan q. melaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
pada
12 Paragraf 6 Kepala Bidang Perdagangan Pasal 19 Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perdagangan dalam negeri, luar negeri dan promosi Pasal 20 Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bidang Perdagangan; b. pengoordinasian
perumusan
perencanaan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran di lingkup Bidang Perdagangan; c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan urusan Perdagangan; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perdagangan; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Promosi; f.
pengoordinasian
pelayanan
penerbitan
rekomendasi/saran
teknis
izin
pengelolaan pasar rakyat; g. pengoordinasian pelayanan penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Pusat Perbelanjaan; h. pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Usaha Toko Modern; i.
pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Tanda Daftar Gudang;
j.
pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
k. pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; l.
pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis izin Penerbitanan Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar;
m. pengoordinasian penerbitan rekomendasi/saran teknis Izin Usaha Wajib Daftar Perusahaan; n. pengoordinasian penerbitan Surat Keterangan Asal bagi eksportir;
13 o. pelaksanaan pembinaan dan sosilasasi kepada pelaku usaha Perdagangan dan masyarakat; p. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Perdagangan; dan q. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi. Paragraf 7 Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Pasal 21 Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahun Seksi Perdagangan Dalam Negeri; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perdagangan Dalam Negeri; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri; e. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk dagang lokal dalam rangka misi dagang; f.
menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Tanda Daftar Gudang;
g. menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Surat Tanda Daftar Waralaba Dalam Negeri; h. menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional; i.
menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
j.
menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Usaha Toko Modern;
k. menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; l.
menyiapkan bahan dan menfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha;
m. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
14 n. menyelenggarakan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok; o. menyiapkan bahan berita acara pemeriksaan lapangan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar; p. menyiapkan bahan revilitasi distribusi perdagangan; q. melaksanakan
pembinaan/bimbingan
teknis/sosialisasi/seminar/kepada
pelaku usaha yang berorintasi lokasl dan nasional; r.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup seksi Perdagangan Dalam Negeri;
s. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan t.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 8 Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Pasal 22
Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perdagangan Luar Negeri; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Perdagangan Luar Negeri; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perdagangan Luar Negeri; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perdagangan Luar Negeri; e. melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk dagang dalam rangka misi dagang ke Luar Negeri; f.
menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal;
g. menyiapkan bahan pendataan, pelaksanaan, pembinaan dan peningkatan misi dagang produk ekspor; h. melaksanakan pendataan dan pemetaan produk unggulan potensi daerah yang berorientasi ekspor; i.
memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan potensi daerah yang berorientasi ekspor;
15 j.
melaksanakan
pembinaan/bimbingan
teknis/sosialisasi/seminar/kepada
pelaku usaha yang berorintasi ekspor; k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perdagangan Luar Negeri; l.
menyusun
laporan
dan
melakukan
evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi
Perdagangan Luar Negeri; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 9 Kepala Seksi Promosi Pasal 23 Kepala Seksi Promosi memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Promosi; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Promosi; d. melaksanakan
pembinaan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Promosi; e. menyelenggarakan pameran/promosi dagang Dalam dan Luar Negeri; f.
memfasilitasi pameran/promosi dagang Dalam dan Luar Negeri;
g. melaksanakan pembinaan/ bimbingan teknis/ sosialisasi / seminar/ kepada pelaku usaha dalam rangka pameran/promosi dagang Dalam dan Luar Negeri; h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Promosi; i.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Promosi; dan
j.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
16 Paragraf 10 Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Pasal 24 Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengawasan, tertib niaga serta perlindungan konsumen. Pasal 25 Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; b. pengoordinasian
perumusan
perencanaan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran di lingkup Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; c.
pengoordinasian
Pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Pengawasan, Tertib Niaga serta Perlindungan Konsumen; f.
pengoordinasian pelayanan operasi pasar atau pasar murah;
g. pengoordinasian pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok; h. pengoordinasian pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida; i.
pelaksanaan pembinaan dan sosilasasi kepada pelaku usaha
industri,
Perdagangan dan masyarakat; j.
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan, Tertib Niaga serta Perlindungan Konsumen. dan
k. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.
17 Paragraf 11 Kepala Seksi Pengawasan Pasal 26 Kepala Seksi Pengawasan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengawasan; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Pengawasan; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pengawasan; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengawasan; e. melaksanakan pengawasan fasilitasi distribusi bahan berbahaya, pupuk dan gas bersubsidi; f.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka Pengawasan;
g. melaksanakan pembinaan sosialisasi, seminar, publikasi, dan informasi terkait kegiatan Pengawasan; h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup seksi Pengawasan; i.
menyusun
laporan
dan
melakukan
evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi
Pengawasan; dan j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 12 Kepala Seksi Tertib Niaga Pasal 27
Kepala Seksi Tertib Niaga memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Tertib Niaga; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Tertib Niaga; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan urusan Tertib Niaga;
pengendalian,
pemantauan
18 d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Tertib Niaga; e. melaksanakan pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota; f.
melaksanakan publikasi dan informasi terkait kegiatan Tertib Niaga;
g. melaksanakan pembinaan / sosialisasi terkait Tertib Niaga; h. melaksanakan analisa dan pelaporan pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota; i.
melaksanakan pengawasan perijinan di Bidang Perdagangan;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Tertib Niaga;
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Tertib Niaga; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 13 Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Pasal 28
Kepala Seksi Perlindungan Konsumen memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Konsumen; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Perlindungan Konsumen; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Konsumen; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pelaksana staf pada Seksi Perlindungan Konsumen; e. melaksanakan pembinaan sosialisasi publikasi lingkup urusan kemetrologian; f.
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka Perlindungan Konsumen;
g. melaksanakan monitoring barang beredar dalam keadaan terbungkus pada pusat perdagangan; h. melaksanakan pengawasan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ;
19 i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perlindungan Konsumen;
j.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Konsumen; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 14 Kepala Bidang Perindustrian Pasal 29 Kepala Bidang Perindustrian
memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyelenggarakan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kreatif serta data dan informasi industri. Pasal 30 Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bidang Perindustrian; b. pengoordinasian
perumusan
perencanaan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran di lingkup Bidang Perindustrian; c. pengoordinasian
Pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan di lingkup Bidang Perindustrian; d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perindustrian; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Industri Kreatif serta Data dan Informasi Industri; f.
pengoordinasian pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
g. pengoordinasian pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah; h. pengoordinasian
pelayanan
penerbitan
rekomendasi
Surat
Izin
Usaha
Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; i.
pengoordinasian proses pendaftaran kekayaan intelektual terkait produk industri, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan atau sertifikasi lainnya;
j.
pelaksanaan pembinaan/sosilasasi/pelatihan kepada pelaku usaha industri dan masyarakat;
20 k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan industri kecil dan menengah, industri kreatif serta data dan informasi industri; dan l.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi. Paragraf 15 Kepala Seksi Pengembangan Kepala Industri Kecil dan Menengah Pasal 31
Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; d. melaksanakan
pembinaan,
pelaksanaan tugas pegawai
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pada Seksi Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah; e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan industri dan sentra industri Kota; f.
melaksanakan
pembinaan/bimbingan
teknis/sosialisasi/seminar/kepada
pelaku industri berbasis kompetensi ; g. melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri kecil dan Izin Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Usaha Industri
Menengah, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan
Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri; h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ; i.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas seksi; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
21 Paragraf 16 Kepala Seksi Pengembangan Industri Kreatif Pasal 32 Kepala Seksi Pengembangan Industri Kreatif memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Industri Kreatif; b. menyusun perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Industri Kreatif; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pengembangan Industri Kreatif; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Industri Kreatif; e. melaksanakan pendataan dan pemetaan program Pengembangan Industri Kreatif; f.
melaksanakan
pembinaan/bimbingan
teknis/sosialisasi/seminar/kepada
pelaku Industri Kreatif serta melaksanakan Pelatihan teknologi dan desain; g. menyediakan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi di Bidang Industri Kreatif dalam rangka pengembangan sentra Industri Kreatif; h. melaksanakan Konsultasi bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Intelektual khususnya bagi Industri Kecil; i.
menyiapkan dokumen pemberian hibah bagi Industri Kreatif;
j.
menyiapkan dokumen kerjasama dari instansi atau pihak swasta dibidang ketersediaan
lahan
industri
jaringan
energi
dan
kelistrikan,
jaringan
telekomunikasi, jaringan sumber daya air, sanitasi, dan jaringan transportasi di dalam dan di luar kawasan Industri Kreatif; k. melaksanakan fasilitasi proses pendaftaran kekayaan intelektual terkait produk industri, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan atau sertifikasi lainnya; l.
melaksanakan pengembangan desain produk, Informasi terkait dengan Pengembangan Industri Kreatif ;
m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengembangan Industri Kreatif;
22 n. menyusun
laporan
dan
melakukan
evaluasi pelaksanaan
tugas Seksi
Pengembangan Industri Kreatif; dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 17 Kepala Seksi Data dan Informasi Industri Pasal 33 Kepala Seksi Data dan Informasi Industri memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Data dan Informasi Industri; b. menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Data dan Informasi Industri; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Data dan Informasi Industri; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Data dan Informasi Industri; e. melakukan pendataan, pengolahan dan pemetaan data industri; f.
menyediakan infrastruktur perangkat pengolah data dan sistem informasi industri kecil, menengah dan kreatif;
g. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri di daerah kepada provinsi dan pusat; h. memberikan layanan, fasilitasi, konsultasi, dan penginputan data sistem informasi nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Data dan Informasi Industri;
j.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi Industri; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 18 Uraian Tugas Pasal 34 Uraian tugas pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
23 Bagian Keempat Tata kerja Pasal 35 Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Pasal 36 Pemangku Jabatan bertanggungjawab: a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila
terjadi
penyimpangan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
bawahan
masing-masing
undangan; dan b. memimpin
dan
mengooordinasikan
serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 37 (1)
Pemangku
Jabatan
wajib
mengikuti,
mematuhi
petunjuk
dan
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan. (2)
Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih
lanjut,
dalam
rangka
memberikan
petunjuk
kepada
bawahannya. (3)
Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 38
(1)
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
(3)
Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DInas.
24 Pasal 39 Dalam hal Kepala unit kerja dilingkungan Dinas berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk bertindak atas nama Kepala unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III ESELON Pasal 40 (1)
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)
Sekretaris
merupakan
jabatan
struktural
eselon
III.a
atau
jabatan
administrator. (3)
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4)
Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5)
Kepala Subbagian pada UPT Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 41
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25
Pasal 43 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Di tetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Ttd/cap
AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 23 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, Ttd/cap
MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 63
