1
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah,
perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
Mengingat
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2
3.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014 Negara
Tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 5.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor
8,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Nomor 72); MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2.
Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.
Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
7.
Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
8.
Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
9.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Unit Kerja adalah Satuan kerja pada Perangkat Daerah. 11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. 12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
4
Pasal 2 (1)
Dinas merupakan Tipe B.
(2)
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Kepala Dinas;
b.
sekretariat;
c.
3 (tiga) bidang;
d.
2 (dua) subbagian; dan
e.
9 (sembilan) seksi. BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3
(1)
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretariat;
c.
Bidang Rehabilitasi Sosial;
d.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
e.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f.
UPT; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
5
Pasal 5 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahkan: a.
Subbagian Perencanaan; dan
b.
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Pasal 6
Bidang
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
membawahkan: a.
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b.
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
c.
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Pasal 7
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan: a.
Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
b.
Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
c.
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. Pasal 8
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan: a.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
b.
Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; dan
c.
Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan. Pasal 9
(1)
UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6
Pasal 11 Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 12 Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial. Pasal 13 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
b.
perumusan,
penetapan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran
bidang
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial; c.
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
d.
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
e.
penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
f.
penyelenggaraan
pembinaan
dan
pengembangan
Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah; g.
pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
h.
penyelenggaraan dan pemantauan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
7
i.
penyelenggaraan
rehabilitasi
sosial
tidak
termasuk
bekas
korban
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum; j.
penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
k.
pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
l.
penyelenggaraan ketersediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
m.
penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat
terhadap
kesiapsiagaan
bencana Daerah; n.
penyelenggaraan pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Daerah;
o.
penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
p.
pelaksanaan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 2 Sekretaris Pasal 14
Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan serta mengoordinasikan administrasi urusan sosial. Pasal 15 Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi: a.
pengoordinasian
bahan penyusunan
perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Dinas; b.
pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas;
c.
pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat;
d.
pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait;
8
e.
pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Dinas;
f.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
g.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
h.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
capaian
program standar pelayanan minimal urusan sosial; i.
pengoordinasian,
penyusunan,
perumusan
dokumen
pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Dinas; j.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas;
k.
pengoordinasian
kesejahteraan
pegawai,
hukuman
disiplin
pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/ embaga/instansi terkait; l.
pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/ pengadaan barang/ pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/ enyelenggaraan rapat Dinas;
m.
pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
n.
pengoordinasian hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
o.
pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi, serta informasi publik;
p.
pengoordinasian pelaksanaan
pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas; q.
pengelolaan barang, arsip, dan hubungan masyarakat;
r.
pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup tugas subbagian perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan;
s.
pengoordinasian
dan
penyampaian
hasil
pelaporan
dan
pelaksanaan tugas di lingkup Dinas kepada Kepala Dinas; dan t.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsi.
evaluasi
9
Paragraf 3 Kepala Subbagian Perencanaan Pasal 16 Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas: a.
menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan prosedur dan kriteria di lingkup urusan
teknis norma, standar,
perencanaan meliputi program,
evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas; b.
memfasilitasi rapat koordinasi
penyusunan dan perumusan dokumen
Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Dinas; c.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran
dan Daftar Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup subbagian perencanaan dan Dinas; d.
mengoordinir anggaran
penelitian/asistensi/pembahasan
meliputi
penyusunan
Rencana
program,
Kegiatan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
kegiatan
Anggaran,
dan
Daftar
dan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e.
memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
f.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen
Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas; g.
menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup subbagian perencanaan;
h.
memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;
10
i.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan
dokumen
pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup subbagian perencanaan dan Dinas; j.
menghimpun data dan dokumentasi, serta informasi publik;
k.
menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen standar pelayanan minimal urusan sosial;
l.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian perencanaan; m.
menyelenggarakan
pengelolaan
naskah
Dinas
dan
arsip
di
lingkup
subbagian perencanaan; n.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi
pelaksanaan tugas pegawai
pada subbagian perencanaan; dan o.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 4 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Pasal 17
Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas: a.
menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas; b.
menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
c.
menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbagian umum, kepegawaian dan keuangan;
d.
menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup subbagian umum, kepegawaian dan keuangan serta Dinas;
e.
menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Dinas;
f.
menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
11
g.
menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
h.
menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas;
i.
menyelenggarakan
pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan
kantor barang pakai habis di lingkup Dinas; j.
melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
k.
melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
l.
melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
m.
melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan Dinas;
n.
memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Dinas;
o.
menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas;
p.
menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
q.
menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup subbagian keuangan dan Dinas;
r.
menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Dinas;
s.
menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Dinas;
t.
mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/ Perangkat Daerah terkait;
u.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum, kepegawaian dan keuangan; v.
menyelenggarakan
pengelolaan
naskah
Dinas
dan
arsip
di
lingkup
subbagian umum, kepegawaian dan keuangan serta Dinas; w.
menyusun laporan dan evaluasi
pelaksanaan tugas
subbagian umum, kepegawaian dan keuangan; dan x.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
pegawai pada
12
Paragraf 5 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 18 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas,
dan
rehabilitasi
sosial
tuna
sosial
dan
korban
perdagangan orang. Pasal 19 Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi: a.
pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan
kriteria
di
lingkup
bidang
Rehabilitasi Sosial; b.
perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
c.
pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial; d.
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
e.
pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
f.
pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
g.
pengoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
h.
pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
i.
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
j.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
13
Paragraf 6 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Pasal 20 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; f.
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kegiatan anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
g.
melaksanakan pembinaan serta pendampingan bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
h.
melaksanakan penyantunan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
14
Paragraf 7 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pasal 21 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; f.
melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan penyantunan, alat bantu mobilitas dan upaya rehabilitasi, bimbingan sosial dan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan penyandang disabilitas, praktek belajar kerja dan upaya penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas;
g.
melaksanakan bimbingan penyandang disabilitas, penyantunan, alat bantu mobilitas
dan
upaya
rehabilitasi,
bimbingan
sosial
dan
pelatihan
keterampilan, praktek belajar kerja dan upaya penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas; h.
melaksanakan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas;
i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
15
Paragraf 8 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Pasal 22 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi
Rehabilitasi
Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
c.
melaksanakan pelaksanaan
pembinaan, urusan
pengawasan,
Rehabilitasi
Sosial
pengendalian, Tuna
Sosial
pemantauan dan
Korban
Perdagangan Orang; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; f.
melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdagangan orang;
g.
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdangan orang;
16
h.
melaksanakan penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria,
eks narapidana dan
pengidap Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome serta korban perdagangan orang; i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
j.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
k.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 9 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Pasal 23
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
memiliki
tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemberdayaan sosial fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan sosial. Pasal 24 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi: a.
pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan
kriteria
di
lingkup
bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; b.
perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
c.
pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
17
d.
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
e.
pengoordinasian
pelaksanaan
tugas
pegawai
di
lingkup
bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; f.
pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan sosial;
g.
pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
h.
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin; dan
i.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 10 Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Pasal 25
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
seksi
18
f.
melaksanakan
bimbingan
sosial
peningkatan
dan
pengembangan
pemberdayaan sosial fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi; g.
melaksanakan sosial ekonomi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi;
h.
melaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya/ rujukan ke Rumah Sakit dan lembaga pendidikan formal bagi fakir miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i.
menerbitkan surat keterangan tidak mampu;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas
seksi
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; dan l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 11 Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Pasal 26
Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
f.
melaksanakan pengawasan dan penertiban undian;
seksi
19
g.
melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga sosial yang
menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan
sumber dana serta bantuan sosial; h.
penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
i.
melaksanakan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 12 Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pasal 27
Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
seksi
20
f.
melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
fasilitasi,
pembinaan
dan
pengembangan
pemberdayaan
kelembagaan sosial yang meliputi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; g.
melaksanakan bimbingan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
h.
melaksanakan
pola
kerjasama
dan
kemitraan
bagi
Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial; i.
melaksanakan pemberian penghargaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
j.
melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial;
k.
melaksanakan pemberian rekomendasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l.
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan sosial;
m.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
n.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
o.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 13 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasal 28
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
memiliki tugas membantu
Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan, serta jaminan sosial dan keluarga rentan.
21
Pasal 29 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi: a.
pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma, standar, prosedur dan
kriteria
di
lingkup
bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial; b.
perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c.
pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial; d.
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
e.
pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f.
pengoordinasian pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan, serta jaminan sosial dan keluarga rentan;
g.
pengoordinasian penyelenggaraan dan pemantauan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
h.
pengoordinasian
penyelenggaraan
ketersediaan
kebutuhan
dasar
dan
pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah; i.
pengoordinasian
penyelenggaraan
pemberdayaan
masyarakat
terhadap
kesiapsiagaan bencana Daerah; j.
pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Daerah;
k.
pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan lingkup bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial; dan l.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
22
Paragraf 14 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Pasal 30 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; f.
menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan sosial;
g.
melaksanakan bantuan rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan sosial;
h.
melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan bencana alam dan sosial;
i.
melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana alam dan sosial;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
23
Paragraf 15 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan Pasal 31 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; f.
melaksanakan pengembangan dan publikasi nilai riwayat dan sejarah kepeloporan, keperintisan, dan kepahlawanan;
g.
melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
h.
melaksanakan jaminan sosial bagi perintis kemerdekaan, keluarga perintis kemerdekaan, dan keluarga Pahlawan Nasional;
i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan;
j.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan; dan
k.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
24
Paragraf 16 Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan Pasal 32 Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan memiliki tugas: a.
menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan;
b.
menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan;
c.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan; d.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan; e.
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada
seksi
Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan; f.
melaksanakan tugas bimbingan sosial, peningkatan dan perlindungan sosial keluarga rentan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran terlantar, dan keluarga bermasalah psikologis;
g.
melaksanakan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan perlindungan sosial keluarga rentan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran terlantar, dan keluarga bermasalah psikologis;
h.
melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga rentan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran terlantar, dan keluarga bermasalah psikologis;
i.
melaksanakan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan ke Rumah Sakit dan Pusat Rehabilitasi Sosial bagi keluarga rentan;
j.
memberikan advokasi sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
k.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Rentan; dan
l.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
25
Paragraf 17 Uraian Tugas Pasal 33 Uraian tugas pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Bagian Keempat Tata kerja Pasal 34 Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas dengan Sekretariat Daerah serta instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 35 Pemangku Jabatan bertanggungjawab: a.
mengawasi
bawahan
masing-masing
dan
mengambil
langkah
yang
diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b.
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahan
masing-masing
serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 36 (1)
Pemangku
Jabatan
wajib
mengikuti,
mematuhi
petunjuk
dan
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan. (2)
Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih
lanjut,
dalam
rangka
memberikan
petunjuk
kepada
bawahannya. (3)
Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
26
Pasal 37 (1)
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2)
Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
(3)
Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Pasal 38
Dalam
hal
Kepala
Unit
Kerja
di
lingkungan
Dinas
berhalangan
dalam
pelaksanaan tugas, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III ESELON Pasal 39 (1)
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)
Sekretaris
merupakan
jabatan
struktural
eselon
III.a
atau
jabatan
administrator. (3)
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4)
Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5)
Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 40
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Ttd/cap AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 23 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, Ttd/cap MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 65
