PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
3
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan
Perangkat
Daerah,
perlu
dan Susunan
menetapkan
Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Daerah
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Pemerintahan
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan tentang
Pemerintah Perangkat
Republik
Indonesia
Nomor
Daerah Tahun
18
Tahun
(Lembaran 2016
2016 Negara
Nomor
114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun
2016
tentang
Urusan
Pemerintahan
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69); 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
(Lembarann
Daerah
Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 8. Sekretaris Satpol PP yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10. Unit Kerja adalah Satuan kerja pada Perangkat Daerah. 11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. 12. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
4
Pasal 2 (1) Satpol PP merupakan Tipe A. (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Satpol PP; b. Sekretariat; c. 4 (empat) bidang; d. 3 (tiga) subbagian; dan e. 8 (delapan) seksi. BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Satpol
PP
merupakan
unsur
pelaksana
urusan
pemerintahan
bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas: a.
Kepala Satpol PP;
b. Sekretariat; c.
Bidang Penegakan Perundang-undangan;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e.
Bidang Sumber Daya Aparatur;
f.
Bidang Perlindungan Masyarakat;
g.
Unit Pelaksana Satpol PP; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5
Pasal 5 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahkan: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 6 Bidang Penegakan Perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, membawahkan: a.
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
Pasal 7 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan: a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan b. Seksi Kerjasama. Pasal 8 Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan: a. Seksi Pelatihan Dasar; dan b. Seksi Teknis Fungsional.
Pasal 9 Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, membawahkan: a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6 Pasal 10 (1)
Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat dibentuk pada Kecamatan.
(2)
Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
(3)
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
Pasal 11 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 12 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Satpol PP Pasal 13 Kepala Satpol PP memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Penyelengaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta mengoordinasikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 14 Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
7
b. perumusan,
penetapan,
pelaksanaan
program
dan
anggaran
Bidang
Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan
urusan
urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Satpol PP; e. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; f.
pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri dan /atau aparatur lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai Peraturan Daerah: h. pelaksanaan
pembinaan/penyuluhan/sosialisasi/workshop/
seminar
dan
monitoring; i.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Satpol PP; dan
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 2 Sekretaris Pasal 15
Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum
dan
kepegawaian
serta
mengoordinasikan
administrasi
urusan
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pasal 16 Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian bahan penyusunan
perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Satpol PP; b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Satpol PP;
8
c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat; d. pengoordinasian
pelaksanaan
penelitian/asistensi/pembahasan
program,
kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait; e. pengoordinasian
penyusunan,
perumusan
dokumen
pelaporan
kinerja,
program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Satpol PP; f.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
monitoring
dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
capaian
program standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP; i.
pengoordinasian,
penyusunan,
perumusan
dokumen
pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan Satpol PP; j.
pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Satpol PP;
k. pengoordinasian
kesejahteraan
pegawai,
hukuman
disiplin
pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait; l.
pengoordinasian penyusunan dan analisa
kebutuhan pegawai/pengadaan
barang/pemeliharaan aset Satpol PP /perjalanan Satpol PP/penyelenggaraan rapat Satpol PP; m. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Satpol PP; n. pengoordinasian
hasil
evaluasi
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan pada lingkup Satpol PP; o. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik; p. pengoordinasian
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Satpol PP; q. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat; r.
pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik;
9
s. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Satpol PP kepada Kepala Satpol PP; dan t.
pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 3 Kepala Subbagian Perencanaan Pasal 17
Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan
perencanaan meliputi program,
evaluasi dan pelaporan di lingkup Satpol PP; b. memfasilitasi
rapat
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
dokumen
Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Satpol PP; c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen
perencanaan
program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah
dan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Satpol PP; d. mengkoordinir
penelitian/asistensi/pembahasan
program,
kegiatan
dan
anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. memfasilitasi
rapat
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
dokumen
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Satpol PP; f.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/
dokumen
Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Satpol PP;
dan
10
g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan; h. memfasilitasi
rapat
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
dokumen
pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Satpol PP; i.
menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/
dokumen
pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Satpol PP; j.
menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
k. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/
dokumen
standar
pelayanan minimal urusan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; l.
melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbag Perencanaan; n. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 4 Kepala Subbagian Keuangan Pasal 18 Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan
teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan keuangan di lingkup Satpol PP; b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan; c. menyiapkan
dokumen
pendukung pelaksanaan
program,
kegiatan
dan
anggaran pada Subbagian Keuangan; d. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Satpol PP; e. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbag Keuangan;
11 f.
menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Satpol PP;
g. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Satpol PP; h. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/
dokumen
pelaporan
keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Satpol PP; i.
menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Satpol PP;
j.
mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
k. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; l.
menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 5 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 19 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas: a. menyiapkan bahan perumusan dan
pelaksanaan
teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria di lingkup urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satpol PP; b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. menyiapkan
dokumen
pendukung pelaksanaan
program, kegiatan
dan
anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; d. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan di lingkup Satpol PP; e. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Satpol PP; f.
menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Satpol PP;
g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Satpol PP; h. menyelenggarakan
pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan
kantor barang pakai habis di lingkup Satpol PP; i.
melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
j.
melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Satpol PP;
12 l.
melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan di lingkup Satpol PP;
m. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Satpol PP; n. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; o. menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Satpol PP; p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 6 Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan Pasal 20 Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan memiliki tugas membantu Kepala
Satpol
PP
dalam
menyelenggarakan
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Pasal 21 Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan; c. pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Penegakan Perundangan-undangan; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Penegakan Perundangan-undangan; e. pengoordinasian
pelaksanaan
tugas
di
lingkup
Bidang
Penegakan
Perundangan-undangan; f.
pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
13
g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. pengoordinasian peyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; i.
pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
j.
pengoordinasian perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Penegakan Perundang - undangan; dan l.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 7 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Pasal 22 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; d. melaksanakan pelaksanaan
pembinaan, tugas
pegawai
pengawasan, pada
Seksi
pengendalian, Pembinaan,
pemantauan
Pengawasan
dan
Penyuluhan; e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum dalam rangka ketaatan dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f.
melaksanakan pelaksanaan Penyuluhan;
pembinaan, tugas
pegawai
pengawasan, pada
Seksi
pengendalian, Pembinaan,
pemantauan
Pengawasan
dan
14
g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; h. melaksanakan pendataan dan penyusunan titik lokasi operasional kegiatan penyelengaraan
ketentraman
dan
ketertiban
dalam
rangka
penegakan
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; i.
melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dalam rangka pelaksanaan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
k. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 8 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 23
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Penyelidikan dan Penyidikan; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Penyelidikan dan Penyidikan; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; e. melaksanakan pengumpulan berkas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran; f.
menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan;
g. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran; h. menyusun
hasil penyelidikan
dan
bahan
tindakan
eksekusi terhadap
pelanggaran; i.
melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
15 j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; l.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 9 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 24 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan operasional, pengendalian dan kerjasama dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal 25 Kepala
Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; c. pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; f.
pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat; h. pengoordinasian penyusunan pedoman dan supervisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; i.
pengoordinasian pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
16
j.
pengoordinasian pengamanan gedung–gedung milik Pemerintah Daerah;
k. pengoordinasian
peningkatan
sumberdaya
manusia,
kesiagaan
dan
penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat; l.
pengoordinasian penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya
dalam hal
penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; m. pengoordinasian kerja sama dan kemitraan dengan Unit Kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 10 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pasal 26 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Operasional dan Pengendalian; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Operasional dan Pengendalian; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Operasional dan Pengendalian ; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Operasional dan Pengendalian; e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Operasional dan Pengendalian; f.
menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. melaksanakan penindakan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
17 h. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; i.
menyusun
hasil
penindakan,
pengawasan
dan
pemeriksaan
terhadap
pelanggaran; j.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Operasional dan Pengendalian;
k. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 11 Kepala Seksi Kerjasama Pasal 27
Kepala Seksi Kerjasama memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Kerjasama; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Kerjasama; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Kerjasama; d. melaksanakan
pembinaan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Kerjasama; e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama; f.
menyusun identifikasi dan potensi kerjasama di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
g. menyiapkan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
pembinaan/sosialisasi/
penyuluhan di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat; h. menyiapkan bahan koordinasi teknis operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil; i.
menyiapkan bahan koordinasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumberdaya anggota perlindungan masyarakat;
18 j.
melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentraman dalam kegiatan acara –acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat:
k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Kerjasama; l.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kerjasama; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 12 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Pasal 28 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan pelatihan dasar dan teknis fungsional. Pasal 29 Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur ; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur; c. pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Sumber Daya Aparatur; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur; e. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Sumber Daya Aparatur; f.
pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan teknis fungsional; h. pengoordinasian peyusunan materi dan supervisi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
19
i.
Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional pelatihan dasar dan teknis fungsional;
j.
pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 13 Kepala Seksi Pelatihan Dasar Pasal 30 Kepala Seksi Pelatihan Dasar memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelatihan Dasar; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Pelatihan Dasar; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Pelatihan Dasar; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelatihan Dasar; e. menyusun identifikasi dan analisa data kajian pengembangan pelatihan dasar; f.
menyiapkan bahan materi pelatihan dasar kesaptaan, nilai – nilai kode etik Satpol PP, pendidikan hak asasi manusia dan teknis beladiri;
g. melaksanakan pelatihan dasar kesaptaan, nilai – nilai kode etik Satpol PP, pendidikan hak asasi manusia dan teknis beladiri; h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelatihan Dasar; i.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelatihan Dasar; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
20 Paragraf 14 Kepala Seksi Teknis Fungsional Pasal 31 Kepala Seksi Teknis Fungsional memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma,
standar,
prosedur
dan
kriteria
pada
Seksi
Teknis
Fungsional; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Teknis Fungsional; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Teknis Fungsional; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Teknis Fungsional; e. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Seksi Teknis Fungsional; f.
menyusun identifikasi dan analisa data kajian pengembangan sumber daya aparatur teknis fungsional;
g. menyiapkan
bahan
materi
teknis
fungsional
meliputi
penyelidikan,
penyidikan, penanganan barang bukti, pemehaman lanjutan hak asasi manusia serta peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; h. melaksanakan pelatihan teknis fungsional meliputi penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemehaman lanjutan hak asasi manusia serta peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Teknis Fungsional;
j.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Teknis Fungsional; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 15 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 32 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat memiliki tugas membantu Kepala Satpol PP dalam menyelenggarakan pelayanan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.
21 Pasal 33 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman
norma,
standar,
prosedur
dan
kriteria
di
lingkup
bidang
Perlindungan Masyarakat; b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengoordinasian
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Perlindungan Masyarakat; d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan Masyarakat; e. pengoordinasian
pelaksanaan
tugas
di
lingkup
bidang
Perlindungan
Masyarakat; f.
pelaksanaan
penyusunan
kajian
bahan
fasilitasi
perlindungan
dan
pembinaan masyarakat; g. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pembinaan masyarakat; h. pengoordinasian
peyusunan
pedoman
dan
supervisi
perlindungan
dan
pembinaan masyarakat; i.
pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan dan pembinaan masyarakat;
j.
penetapan
rumusan
penyelenggaraan
mediasi,
komunikasi
dan
fasilitasi
program perlindungan masyarakat; k. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat; dan l.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Paragraf 16 Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pasal 34
Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, Perlindungan Masyarakat;
prosedur dan
kriteria
pada
Seksi
Satuan
22 b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Satuan Perlindungan Masyarakat; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat; f.
menyusun
analisa
data
untuk
bahan
kajian
pengembangan
satuan
perlindungan masyarakat; g. menyiapkan bahan materi teknis fungsional meliputi satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi perlindungan masyarakat kelurahan; h. melaksanakan pelatihan teknis fungsional meliputi satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi perlindungan masyarakat kelurahan; i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi satuan perlindungan masyarakat;
j.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 17 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Pasal 35 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat memiliki tugas: a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; b. menyusun perumusan dan
pelaksanaan program dan anggaran dilingkup
seksi Bina Potensi Masyarakat; c. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian,
pemantauan
pengendalian,
pemantauan
pelaksanaan urusan Bina Potensi Masyarakat; d. melaksanakan
pembinaan,
pengawasan,
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
23 e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; f.
menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat;
g. menyiapkan bahan materi pelatihan dan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; h. melaksanakan pelatihan pelatihan dan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; i.
menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Bina Potensi Masyarakat;
j.
menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas. Paragraf 18 Uraian Tugas Pasal 36 Uraian Tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP. Bagian Keempat Tata Kerja Pasal 37 Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Kerja dalam lingkungan Satpol PP dengan Sekretariat Daerah serta instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pasal 38 Pemangku Jabatan bertanggungjawab: a. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan apabila
terjadi
penyimpangan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
24 Pasal 39 (1)
Pemangku
Jabatan
wajib
mengikuti,
mematuhi
petunjuk
dan
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan. (2)
Setiap
laporan
yang
diterima
oleh
Pemangku
Jabatan
dari
setiap
bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
lebih
lanjut,
dalam
rangka
memberikan
petunjuk
kepada
bawahannya. (3)
Kepala Satpol PP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 40 (1)
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
(3)
Penunjukan dan Uraian Tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
Pasal 41 Dalam hal Kepala Unit Kerja di lingkungan Satpol PP berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Kepala Satpol PP mengusulkan kepada Walikota 1 (satu) orang Pejabat setingkat atau satu tingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III ESELON Pasal 42 (1)
Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)
Sekretaris
merupakan
jabatan
struktural
eselon
III.a
atau
jabatan
administrator. (3)
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4)
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
25 BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 43 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 23 Desember 2016 WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap AIRIN RACHMI DIANY Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 23 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd/cap MUHAMAD BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 49
