PROTOKOLER PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM STRATEGI ”MENEGAKKAN” CONTEMPT OF COURT Oleh : Irman Fadly, S.Ag1
I. PENDAHULUAN Seorang hakim pasti akan merasakan kebanggaan sekaligus wibawa pada saat berjalan di lorong memasuki ruang sidang semua hadirin berdiri dan memberikan pandangan hormat kepadanya. Perasaan itu sama sekali tidak haram karena sebagaimana ungkapan Hakim adalah wakil Tuhan di bumi maka sebagai wakil Tuhan, Hakim mewarisi juga sebagian wibawa dan kebesaran-Nya, tentu dalam kapasitasnya sebagai manusia, dan sudah sewajarnya memang seorang Hakim mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Kurangnya pemahaman SDM di Pengadilan Agama tentang protokoler persidangan menyebabkan Pengadilan Agama tidak mendapatkan kehormatan sebagaimana mestinya dari masyarakat. Lihat saja yang datang ke Pengadilan ada yang masih pakai celana pendek, kaos oblong, sendal jepit, kopiah butut bahkan ada wanita yang memakai baju semi terbuka. Masih ada pihak yang berperkara, saksi ataupun pengacara yang tidak mematikan hp di ruang persidangan sehingga mengganggu jalannya persidangan. Ironisnya (oknum) Hakim dan Panitera Sidangpun masih ada juga yang menerima telepon saat sidang tengah berlangsung. Image Pengadilan Agama sebagai tempat produksi akta cerai (janda/duda) masih kental di tengah masyarakat, bahkan sebagian masyarakat masih menganggap Pengadilan Agama sama dengan KUA. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa PA adalah tempat untuk mencari keadilan bukan tempatnya akta cerai. Hal ini terjadi akibat kita sebagai warga PA tidak dapat memperlihatkan wibawa Pengadilan dengan benar. Seringkali setelah putusan dibacakan, Ketua Majelis menerangkan
1
Hakim Pengadilan Agama Cibadak.
2
kapan dan bagaimana mendapatkan akta cerai kepada para pihak tetapi lupa menerangkan hak para pihak untuk mendapatkan salinan putusan yang telah dibacakan tersebut. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan yudisial yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang, Pengadilan Agama harus mempergunakan kewenangannya tersebut dengan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun itu saja tidak cukup, sebagai badan resmi kenegaraan Pengadilan Agama harus memiliki tata tertib atau tata cara tertentu yang mengatur bagaimana masyarakat yang berkepentingan harus bersikap dan bertindak di Pengadilan Agama. Untuk itulah diperlukan tegaknya protokoler persidangan di Pengadilan Agama guna menjaga kewibawaan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menjalani kekuasaan yudisial.
II. PEMBAHASAN 1. Pengertian Protokoler Tidak banyak buku yang membahas secara khusus tentang protokoler sehingga penulis agak kesulitan dalam menerangkan secara gamblang tentang protokoler, namun penulis yakin pembaca sudah mengetahui apa maksud dari protokoler. Karena sulitnya mendapatkan buku tentang protokoler maka penulis mencari jalan pintas dengan berselancar di dunia maya untuk mendapatkan bahan-bahan makalah ini. Menurut Ir. Suyatno, M.Kes, ”protokoler atau protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat”2. Protokoler adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana bersikap dan bertindak dalam suatu acara resmi yang dihadiri oleh pejabat kenegaraan atau 2
http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/06/Sekilas-Tentang-Protokoler.pdf, h. 3, diakses pada tanggal 6 Januari 2012.
3
pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat. Mulai dari pejabat atau tokohtokoh tersebut datang, dimulainya acara, selama acara berlangsung hingga acara itu selesai dan pejabat atau tokoh tersebut pergi meninggalkan tempat acara. Dalam setiap tingkatan pemerintahan, mulai dari Presiden hingga Kepala Desa ada protokoler penyambutan dan pelepasannya. Dari tingkat MPR dan DPR sampai dengan DPRD harus juga ada protokoler yang mengatur penyambutan penerimaan dan pelepasannnya. Tanpa kita sadari dalam acara-acara keagamaan dan acara adat sebenarnya juga telah berlangsung dengan memakai protokoler acara. Dalam acara keagamaan, para penceramah, ketua masjid dan tokoh-tokoh agama diberikan tempat yang khusus atau VIP. Dalam kultur betawi, para penceramah seperti Habaib dan Kyai disambut kedatangannya dengan hadrah atau marawis, panitia acara kemudian menyambutnya dan mengantarkannya ke tempat duduk. Saat jamuan makan Habaib dan Kyai diberikan tempat khusus dan saat pulang pun diantar sampai kendaraannya. Begitu juga dalam acara adat atau upacara adat, semua tata cara penempatan tokoh-tokoh adat dan yang berhak memimpin acara/upacara adat telah ditentukan secara ketat, jika ada yang dilanggar maka upacara adat itu tidak sah atau terkena denda adat. Pengaturan dalam penyambutan, penentuan tempat duduk, tata cara selama acara berlangsung dan melepas kepergian para tokoh yang datang merupakan protokoler yang mengatur jalannya acara yang dilaksanakan baik dalam acara kenegaraan, sosial keagamaan maupun adat. 2. Protokoler Persidangan Sebagai lembaga kenegaraan sudah seharusnya Pengadilan Agama memakai protokoler di dalam menjalankan kekuasaan yudisial. Protokoler digunakan untuk mengatur bagaimana para pencari keadilan bersikap dan bertindak di gedung Pengadilan, di muka persidangan dan meninggalkan ruang
4
persidangan. Begitu juga dengan sikap dan tindakan para Hakim dan pegawai di Pengadilan saat persidangan akan berlangsung sampai dengan berakhirnya persidangan. Di seluruh Pengadilan Israel, protokol atau pratikol mengatur bagaimana warganya bertindak di gedung Pengadilan. Dijelaskan bahwa pengadilan bukan lembaga sosial, tetapi merupakan tempat yang serius atau lembaga resmi sehingga dianjurkan datang dengan tidak membawa anak-anak. Senjata, alkohol dan obat-obatan dilarang masuk ke Pengadilan. Menyebut Hakim laki-laki dengan ”Your Honor” (Yang Mulia) atau dalam bahasa Ibrani adoni hashofet dan Hakim wanita dengan sebutan ”Your Honor” atau dalam bahasa Ibrani gvirti atau kevoda. Dilarang berbicara dengan suara keras maupun berbisik, harus mematikan alat telekomunikasi, kamera dan alat perekam juga dilarang dibawa masuk. Bagi para pencari keadilan baik itu penasihat hukum, jaksa, terdakwa maupun saksi harus datang tepat waktu dan berpakaian formil3. Di Pengadilan Montana4, salah satu negara bagian Amerika Serikat, ketika persidangan akan dimulai seorang Marshall atau Polisi mengumumkan ”perhatian, seluruh hadirin diminta berdiri, Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan”. Seluruh hadirin berdiri dan Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, saat Majelis Hakim telah siap di tempatnya Marshall mengumumkan lagi ”persidangan siap dimulai”, kemudian Majelis Hakim duduk di tempatnya dan para hadirin dapat duduk kembali di tempatnya. Pada saat persidangan berakhir, Marshall mengumumkan ”seluruh hadirin berdiri”, saat seluruh hadirin sudah berdiri Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan.
3
http://voleh.org/court-protocol, diakses pada tanggal 17 Januari 2012. http://home.mcn.net/~montanabw/crtrules.html, diakses pada tanggal 6 Januari 2012.
4
5
Di Pengadilan Kota Stockbridge, Georgia, Amerika Serikat5, protokoler pengadilan mengatur mulai dari tempat parkir kendaraan orang yang berperkara sampai di ruang persidangan. Para pihak harus datang tepat waktu, berpakaian resmi, mematikan alat telekomunikasi dan berdiri saat dipanggil namanya oleh Majelis Hakim, anak-anak dilarang dibawa masuk ke ruang persidangan dan jika berhalangan hadir atau terlambat mengikuti persidangan, dapat dianggap menghina pengadilan sehingga didenda sebesar $ 100. Bagaimana dengan protokoler Pengadilan (persidangan) di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama. Baru sebagian kecil Pengadilan Agama yang menjalankan fungsi protokoler pengadilan yang benar. Protokoler yang dijalankan baru sebatas menyambut kedatangan Majelis di ruang persidangan, namun saat di ruang persidangan dan saat sidang berakhir Majelis dibiarkan keluar ruang persidangan tanpa protokoler. Penulis akan mencoba membagi beberapa tahapan protokoler Pengadilan dalam hal ini persidangan. A. Pra Persidangan. Sejak awal para pencari keadilan datang untuk mendaftarkan perkara hendaknya petugas di Meja I atau di Meja Informasi memberikan penjelasan singkat tentang tata cara atau protokoler persidangan. Paling tidak penjelasan tersebut berisi : a. Ketepatan waktu dalam menghadiri persidangan; b. Sikap para pencari keadilan saat Majelis Hakim memasuki dan keluar persidangan; c. Pakaian yang pantas dalam persidangan; Para pihak, advokat, jaksa maupun saksi-saksi dilarang memakai pakaian kaos, sandal, topi, jaket, celana pendek dan sarung. Bagi wanita dilarang memakai pakaian you can see dan rok mini.
5
http://www.cityofstockbridge.com/files/documents/Court_Protocol_07-192011_025213.pdf, diakses pada tanggal 6 Januari 2011.
6
d. Barang-barang yang dilarang dibawa masuk ke persidangan, seperti senjata api, senjata tajam, alkohol, obat-obatan terlarang, kamera dan alat perekam suara, alat telekomunikasi harus dimatikan, menghindari membawa anak-anak; Hendaknya dalam setiap Pengadilan Agama ditunjuk secara khusus Petugas Protokoler Persidangan yang bertugas mengatur dan menegakkan jalannya protokoler persidangan. Saat sidang akan dimulai, Petugas tersebut mengecek apakah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sudah siap untuk bersidang. Panitera Pengganti harus sudah ada di ruang persidangan dan telah mengecek seluruh perlengkapan sidang, Panitera Pengganti tidak boleh jalan bersama Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Saat semua sudah siap Petugas Protokoler mengumumkan bahwa sidang akan segera dimulai, ”Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, para hadirin diminta untuk berdiri”. Saat semuanya sudah berdiri, Panitera Pengganti yang berada di ruang sidang juga harus berdiri, termasuk para pegawai Pengadilan yang kebetulan sedang berjalan di lorong atau sedang beraktivitas di sepanjang lorong yang akan dilewati Majelis Hakim harus berhenti beraktivitas dan semuanya harus berdiri sampai Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Saat Majelis Hakim sudah duduk di tempatnya di ruang sidang, maka Panitera Pengganti dan seluruh hadirin dapat duduk kembali. Adapun bagi Pengadilan Agama yang ruang sidangnya telah didisain khusus dengan cara Majelis Hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, maka sebelum sidang dimulai, Petugas Protokoler mengatur agar Panitera Pengganti dan para pihak yang akan disidangkan pertama sudah berada di dalam ruang sidang, kemudian Petugas tersebut berdiri di dalam ruang sidang di sebelah kanan ruangan menghadap para pihak dan mengumumkan bahwa sidang segera dimulai, ”Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, para
7
hadirin diminta untuk berdiri”. Saat Majelis Hakim telah memasuki ruang sidang dan telah duduk pada tempatnya, Panitera Pengganti dan hadirin dapat duduk kembali di tempatnya. B. Saat Berlangsungnya Persidangan Saat sidang berlangsung tidak boleh ada kegaduhan, tidak diperkenankan siapapun keluar masuk ruang sidang tanpa ijin dari Ketua Majelis. Tidak boleh berbicara atau berkomunikasi kecuali atas ijin Ketua Majelis. Para pihak baik itu Advokat maupun jaksa dan para saksi harus memakai kata Bapak/Ibu Hakim yang Terhormat jika berbicara dengan Majelis Hakim. Berbicara dengan Majelis Hakim dengan kata-kata yang sopan dan tidak boleh berteriak. Yang sangat penting diperhatikan Hakim dan Panitera Pengganti yang bersidang jangan sampai lupa untuk mematikan alat telekomunikasinya karena jika sampai Hp seorang Hakim atau Panitera Pengganti berbunyi apalagi diangkat dan berbicara melalui Hp maka akan hancurlah semua protokoler yang telah dijalankan. Para pihak tidak akan lagi mematuhi protokoler persidangan karena Hakimnya saja tidak mematuhi protokoler yang dibuat oleh Pengadilan. Kalau sudah begitu maka Pengadilan Agama yang agung dan berwibawa akan sulit untuk diwujudkan. C. Berakhirnya persidangan. Pada tahapan inilah seringkali kita melalaikan jalannya protokoler persidangan. Bubarnya persidangan sama dengan bubarnya acara konser musik atau acara tabligh akbar. Saat Ketua Majelis menyatakan perkara telah selesai dan ditutup dengan membaca alHamdalah, para hadirin yang ada di ruang sidang langsung bubar. Tidak ada penghormatan dan tidak ada kesan kalau para pihak habis mengikuti persidangan. Dalam tahapan ini setelah Ketua Majelis menyatakan perkara telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup dengan membaca alHamdalah, maka Petugas Protokoler harus langsung berdiri dan mengumumkan sidang
8
telah selesai, ”Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin diminta berdiri”. Setelah semuanya berdiri barulah Majelis Hakim berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Sampai tahapan inilah protokoler persidangan berakhir. 3. Hukum Acara Perdata versus Protokoler Persidangan. Apakah dengan memberlakukan Protokoler di Pengadilan Agama akan mengganggu tegaknya Hukum Acara Perdata? baik Hukum Acara Perdata maupun Protokoler Persidangan berisi kumpulan tata cara/tata tertib yang mengatur bagaiamana beracara atau bertindak di depan persidangan. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hukum Acara Perdata, menurut Sudikno6, ”peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil”. Menurut Wirjono Prodjodikoro7, ”Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata”. Sedangkan Abdulkadir Muhammad8 berpendapat bahwa konsep beracara dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan hukum acara perdata. sedangkan dalam arti 6
sempit,
beracara meliputi
tindakan beracara
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi ke delapan, 2009, h. 2. 7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, 1972, h. 12. 8 Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 13
9
sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan penjatuhan dan pelaksanaan putusan. Jadi secara singkat bisa disimpulkan bahwa tujuan dari Hukum Acara Perdata adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penerapan Hukum Perdata Materiil oleh pejabat pengadilan maupun pihak yang berperkara di dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan. Jika obyek dari Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata materiil, maka obyek dari protokoler persidangan adalah lembaga pengadilan dan pejabat di dalamnya dengan jalan mengatur tata cara, tempat dan penghormatan yang harus diberikan masyarakat terhadap pejabat Pengadilan saat dilaksanakannya persidangan. Perbedaan lainnya Hukum Acara Perdata diatur dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku secara nasional sehingga jika ada tahapan ”acara” yang terlewati bisa menyebabkan hasil dari proses persidangan tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan dalam protokoler persidangan jika ada tahapan yang terlewati maka tidak akan berdampak hukum pada hasil proses persidangan tersebut. Namun perlu juga diperhatikan bahwa pihak-pihak yang tidak mau mematuhi protokoler persidangan dapat dikategorikan melakukan perbuatan penghinaan terhadap jalannya pengadilan (contempt of court).
III. PENUTUP Berdasarkan tulisan singkat di atas, dapat disimpulkan beberapa hal tentang protokoler persidangan, sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu lembaga resmi kenegaraan, Peradilan Agama sudah semestinya memberlakukan protokol atau protokoler dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yudisial, semata-mata bukan agar para Pejabat Pengadilan Agama dihormati oleh masyarakat, tapi untuk menjaga citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman;
10
2. Untuk keseragaman protokoler persidangan di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung, ada baiknya kalau PTA Bandung membuat protokoler persidangan yang akan mengatur tata cara dan sikap warga Pengadilan Agama dan masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan dan mengikuti persidangan di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung; 3. Hendaknya ditunjuk Petugas Protokoler secara khusus pada setiap Pengadilan Agama yang bertanggung jawab terhadap jalannya urutan rangkaian acara atau aturan dalam protokoler persidangan. Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat dan dapat menambah khasanah bacaan warga Peradilan Agama. Kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan tangan terbuka. Akhirnya hanya kepada Allah SWT semua amalan akan berpulang.
