EKSISTENSI TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA
TESIS
Oleh :
SUTIO JUMAGI AKHIRNO 017005064 / HK
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Sutio Jumagi Akhirno : Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt …, 2005 USU Repository © 2007
EXISTENCE OF CRIME AGAINST THE ADMINISTRATION OF JUSTICE (CONTEMPT OF COURT) ON CRIMINAL LEGISLATION IN INDONESIA Sutio Jumagi Akhirno l Muhammad Daud 2 Chainur Arrasii 3 Alvi Syahrin 4 ABSTRACT Contempt of Court is a term in Common Law system from English language. Contempt means violation, humiliate, insult. Court is a court institution. Contempt of Court is any action or deed, either passive or active, behavior, attitude and/or speaking, either out or in the court that aims to insult and to eliminate the authority, prestige and the honourary of the court conducted by any one or a group of people that disturb and damage the due administration or system of justice. In Indonesia, the legitimate of Contempt of Court term is recognized formally since the issuance of act No. 14 of 1985 concerning to the Supreme Court that indicates in the General Description on paragraph 4 the importance of act to regulate the violence on Contempt of Court. And in the act No. 25 of 2000 concerning to National Development Program iii 2000-20004 that included in Development Program Policy Matrix in the Law and the importance of Act concerning to Contempt of Court in 2002. But until now, both of this instruction has not yet implemented, so in the law enforcement in Indonesia, in Contempt of Court cases the applied the articles of crime legislation specially the articles in Criminal Code (KUHP) that categorized as Contempt of Court offense. This research aims to study the scope and the type of Contempt of Court, and its regulation in the criminal code either in Indonesia or in another countries, specially the Common Law nations and ASEAN, specially Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam and Thailand in addition to study the enforcement of criminal code in Indonesia, specially Criminal Code (KUHP) to the Contempt of Court whether is suitable in the situation and condition of law enforcement in this era. The result of study indicates that the articles on criminal legislation in Indonesia, specially in KUHP that categorized as Contempt of Court offence did not regulated systematically because it did not stated specially in one chapter, but distributed in any books and chapters and only regulate the matter of Contempt of
1. 2. 3. 4.
Student of law Science Study Program at Postgraduate School of North Sumatera University. P r o f e s s o r a t l a w F a c u l t y o f N o r t h S u ma t e r a U n i v e r s i t y . Professor at Law Faculty of North Sumatera University. Professor at Law Faculty of North Sumatera University.
Sutio Jumagi Akhirno : Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt …, 2005 USU Repository © 2007
Court, while the law provision is not provided, especially to the Contempt of Court in front of the court session as regulated in Common Law countries that apply summary process. While the application of special articles on criminal legislation Indonesia, especially KUHP on Contempt of Court cases is not yet sufficient in the situation and condition of law enforcement in Indonesia. So, it is necessary to followed up by the establishment of special law that regulates the Contempt of Court or to minimal it systematically in the new National Criminal Code, or immediately revise criminal code that to valid now. In order to apply the provisions that regulate the Contempt of Court effectively and based on the law enforcement in Indonesia, it is important to do the serious and comprehensive study about the Contempt of Court by the government official in cooperation with academician, Law and Jurisdiction research and development center of Supreme Court and another scientific research. Before the Contempt of Court regulation specially has not yet applied, it is suggested to ask the judicial institution and the law enforcement official prepare themselves to increase their quality, intellectually, professional skill, moral integrity and apply the profession ethic code, while the Supreme Court in order decide a rule that to contain the guidance about procedure on court session and to action on Contempt of Court offense. Keyword 1. Existence 2. Contempt of Court 3. Criminal Legislation in Indonesia.
Sutio Jumagi Akhirno : Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt …, 2005 USU Repository © 2007
EKSISTENSI TINDAK PIDANA TERHADAP P E N Y E L E N G G A R A A N P E R A D I L A N ( C O N T E M P T O F C O U R T ) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA Sutio Jumagi Akhirno l Muhammad Daud 2 Chainur Arrasii 3 Alvi Syahrin 4 ABSTRAK Contempt of Court merupakan istilah dan pranata yang berasal/lahir dari sitem hukum Common Law, yakni berasal dart bahasa Inggris. Contempt berarti melanggar, menghina, memandang rendah. Court yang berarti Pengadilan. Pengertian Contempt of Court adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menggangu dan merintangi system atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Di Indonesia pengertian dan istilah Contempt of Court baru secara resmi diakui legitimasinya , yaitu semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengamanatkan dalam Penjelasan Umum butir 4 alinea ke-4 tentang perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap Contempt of Court. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 –2004 juga mencantumkan dalam Matriks Kebijakan Program Pembangunan Hukum, tentang perlunya ditetapkan undang-undang tentang Contempt of Court, Tahun 2002. Namun sampai saat ini amanat kedua undang-undang tersebut belum terlaksana, sehingga dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, jika terjadi kasus Contempt of Court, akan diterapkan pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana, khususnya pasal-pasal dalam KUHP yang dikategorikan sebagai delik Contempt of Court. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup dan bentuk-bentuk Contempt of Court, serta pengaturannya dalam perundang-undangan pidana di
1.
2. 3. 4.
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
Sutio Jumagi Akhirno : Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt …, 2005 USU Repository © 2007
Indonesia, maupun di negara-negara lain, khususnya negara-negara Common Law dan negaranegara ASEAN, khususnya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand, dan juga untuk mengetahui penerapan peraturan pidana Indonesia, khususnya KUHP terhadap Contempt of Court, apakah masih memadai dalam stuasi dan kondisi penegakan hukum dewasa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Khususnya yang terdapat dalam KUHP yang dapat diketegorikan sebagai delik Contempt of. Court tidak diatur secara sistemastis karena tidak dicantumkan secara khusus dalam satu Bab, akan tetapi terserak-serak dalam beberapa buku dan beberapa bab, dan yang diatur hanya mengenai materi dari Contempt of Court, sedangkan mengenai ketentuan hukum acaranya tidak ada diatur, khususnya terhadap Contempt of Court yang terjadi di depan persidangan seperti yang diatur pada Negara-negara Common Law, yang menerapkan proses sumir (Summary Process). Sedangkan penerapan pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan pidana Indonesia, khususnya KUHP terhadap kasus-kasus Contempt of Court, belum memadai dalam situasi dan kondisi penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan ditetapkannya suatu undang-undang khusus yang mengatur Contempt of Court, atau setidak-tidaknya mencantumkannya secara sistematis dalam KUHP Nasional yang baru atau dengan segera merevisi KUHP yang ada sekarang. Disarankan agar peraturan perundang-undangan yang mengatur Contempt of Court dapat benar-benar efektif dan sesuai dengan iklim penegakan hukum di Indonesia, harus diadakan peneltian yang mendalam dan komprehensip tentang Contempt of Court oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan para akademisi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, dan lembaga penelitian ilmiah lainnya. Dan sementara pengaturan yang khusus tentang Contempt of Court belum disahkan, disarankan juga agar institusi peradilan dan aparat penegak hukum berbenah diri dengan meningkatkan kualitas, intelektualitas, profesionalitas, integritas moral dan taat kode etik profesi, sedangkan Mahkamah Agung agar dapat mengeluarkan suatu peraturan (PERMA) yang berisi petunjuk atau pedoman tentang acara persidangan dan penindakan terhadap Contempt of Court.
Kata Kunci :
1. Eksistensi, 2. Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan 3. Perundang-undangan Pidana di Indonesia..
Sutio Jumagi Akhirno : Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt …, 2005 USU Repository © 2007
