PROTOKOL Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, Berapat di Djakarta pada tanggal 21 APril
1953,
Memperhatikan persetudjuan mengenai Misi Militer Nederland, jang ditanda-tangani di •s-Gravenhage pada tanggal 29 Nopember 1950, jang berdasarkan keputusan Pem.erintah-Pemerintah Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, akan berachir pada tanggal 31 Desember 1953 dan tidak akan diperpandj ang, Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan kedua Pemerintah tersebut harus diadakan peraturan-peraturan mengenai penjelesaian Misi Militer Nederland, Telah menjetudjui, sambil menunggu pengesahan kedua Pemerintah, jang berikut: Pasal 1. Pekerdjaan•pekerdjaan Misi Militer Nederland akan dihentikan berangsur-angsur dan berachir selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desemb er 1953. Pasal 2. Pelaksanaan tehnis mengenai penjelesaian Misi Militer Nederland diserahkan kepada suatu Panitya-Likwidasi. Pasal 3. Panitya•Likwidasi tersebut dalam pasal 2 akan terdiri atas Menter! Pertahanan Republik Indonesia dan Kepala Misi Militer NederlQlld dan/atau wakil {wakil-wakil) mereka. Pasal
4.
Panitya-Likw:!.dasi dalam melaksanakan tugasnja, akan: a. membuat suatu rentjana penghentian pekerdjaan-pekerdjaan dan rentjana pemulangan kembali anggauta-anggauta Mi3i Militer Nederland, bersama dengan anggauta-anggauta keluarga mereka jang sah; b. mengatur supaja pegawai-pegawai sipil jang oleh Peme rintah Repu• blik Indonesia dengan surat keputusan Menter! Pertahanan diperbantukan kepada Misi Militer Nederland, selama pemulangan kembali berdjalan, dengan usaha Kepala Misi Militer Nederland diperbantu• kan kembali kepada Menter! Pertahanan Republik Indonesia atau pembesar-pembesar Indonesia jailg ditundjuk oleh Menteri tersebut, menurut daftar-daf'tar pegawai jang ada; c. mengatur supaja kampemen-kampemen, rumah-rumah dan ruangan kantor jang oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau atas nama Kementerian tersebut diserahkan kepada Misi Militer Nederland, dan djuga alat-alat perlengkapan, asrama-asrama, alat-alat pengangkutan, sendjata-sendjata dan sebagainja, sementara pemulangan kembali berdjalan, atas usaha Kepala Misi Militer Nederland diserahkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pembesar-pembesar Indonesia jang ditundjuk olehnja, sesuai dengan daftar-daftar inventaris jang ada dari barang-barang tersebut diatas; d. meng adakan persiapan-persiapan berhubung dengan mempertjepatnja pemulangan kembali dan memberikan fasilitet-fasilitet untuk pengangkutan ketempat-tempat dari mana mereka akan naik kapal • . :J. f
'.if/
----
- 2 -
.. - 2 -
Pasal
5.
Terhadap militer-militer dari Misi Militer Nederland, jang dalam tahun 1953 dipekerdjakan di Indonesia berdasarkan npersetudjuan mengenai Misi Militer Nederland di Indonesia", terhitung mulai 1 Februari 1953 akan berlaku peraturan-peraturan tersebut dalam lampiran A, B dan C jang mengatur ketetapan-ketetapan mengenai keuangan dan peralatan dan peraturan penggantian kerugian (schaderegeling), setelah disusun oleh delegasi-delegasi kedua Pemerintah dengan permufakatan bersama. Pasal 6. Militer-militer jang berhubung dengan pekerdjaan-pekerdjaan mereka, tidak adanja pengangkutan atau sebab-sebab lain diluar kuasa mereka seaudah berachirnja persetudjuan-Misi, artinja sebelum atau pada tanggal 31 Desember 1953 belum dipulangkan kembali, akan mempunjai hak-hak jang sama mengenai kedudukan mereka, djaminan-djaminan keuangan dan peralatan atas tanggungan Republik Indonesia, seperti jang tertulis dalam persetudjuan-Misi tersebut dan Lampiran A, B dan C. Militer-militer tersebut sesudah 31 Desember 1953 tetap berada dibawah pimpinan tunggal dan muthlak dari Kepala "Misi Militer Nederland dalam likwidasi". Pasal
7.
Terhadap militer-militer, jang tidak berdasarkan salah satu dari alasan tersebut dalam pasal 6 berada di Indonesia sesudah berachirnja waktu tersebut dalam pasal tadi, djaminan-djaminan keuangan dan peralatan tidak mendjadi tanggung djawab Pemerintah Indonesia. Pasal 8. Sambil menunggu rentjana jang dibuat oleh Panitya-Likwidasi, termaksud dalam pasal 4 ajat a tentang penghentian pekerdjaan-pekerdjaan, maka pembiajaan untuk Misi mulai tanggal 1 Pebruari 1953 akan diatur berdasarkan anggaran belandja 1953 jang dimadjukan kepada Menteri Pertahanan. Oleh Kepala Misi Militer Nederland akan dibuat anggaran belandja baru untuk tahun 1953, dengan memperhatikan rentjana tersebut diatas. Misi Militer Nederland dapat meminta uang menurut kebutuhan jang diperlukannja tiap triwulan, uang mana akan dibajarkan paling lam.bat pada bulan terachir, sebelum triwulan itu mulai berdjalan. Pasal 9. Biaja untuk mengangkut militer-militer jang dimaksud dalam. pasal 5 dan 6 dan anggauta-anggauta keluarga mereka jang sah, dari tempat kedudukan mereka masing-masing ketempat-tempat di Indonesia dari mana mereka akan naik kapal, akan dibebankan kepada anggaran belandja tersebut dalam. pasal 10, sedang biaja pengangkutan dari tempat-tempat ini ke Nederland akan dibajar oleh Kantor Urusan Perdjalanan. Pasal 10. Protokol ini, bersama dengan Lampiran A, B dan C tersebut dalamnja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda; kedua teks mempunjai kekuatan jang sama.
- 3 Pasal 11. Mendahului pengesahan dari kedua Pemerintah, protokol ini mulai berlaku pada hari penanda-tanganannja.
Ketua Delegasi Indonesia,
Signed
Signed (G.E. van Ittersum)
(Roeslan Abdulgani)
{
' I
J t
•
\
\
.. L n mn
i
r n n
A.
Pero.tur2n mengenni keuangan dan peralntnn untuk mili ter2 dari I1isi :':ili ter IIederland di Indonesia.
1.
Selamo. tidak dengan tegas dinJatnkan lo.in, ma:m J~ng dimaksud dalarn peraturan ini d~ngnn: a. sko.la_1lli_dJi : slmln. , seperti dir:mksud dalam pasal 11 dari Perr..turan C-adJi ~·ili ter Anglmtan Laut 1947; b. upah tambQ_han: selisi h antara upah, atas mana seoran6 mi li teT berha k re n urut slcala2 upah Jang rnulai berlaku pada 16 :~aret 1951, dnn upah Jani: ditentuknn bn~in Jn r.ien urut skala2 upah J anc mulni berlaku ;pad a 1 jJ jnn uari 1951; c. upah : upah jang rnendJadi hnk seor!'.l.ng mili ter dnri. I:oninkliJke Landmacht , dJika itu ditetaJlmn menur~t skaln-upah J'l.ng rnulni berlalrn pada 1 DJanuari 1951; d. :~isi : ~·isi I:ili ter Nederl~rnd di Indonesia; e. militer : militer dari J:isi.
2.
Jang dimnksud dengan ".oninkliJke Landrnncht d'llam pernturan ini termasuk pula Ant;ko.tan Jcbra . PA3AL 2. Pernturan2 Nederland Jnng menwatur dJ8Dinan2 keuangan dan pernlatan bnt;i mi ~i ter2 dari Angkatan Laut dun Angkatan :Jarat berlalrn nenuh untuk seorang mili ter dnri Angkatan Laut dan An gkatan :Darqt dnri Visi , ket Juali ::;e:robahan2 dan t~nb ah'ln2 seperti ditet:-i.plco.n do.lam ~as
ASAL-2.:._ Untuk seo""''l'1:'; mili ter dari Angkatan Laut berla:m:
1.
a.
skala-gn Ji 55 dJika Jang berkepentingan tidak km1in dan rl.i tempntlrnn dikapal;
1'
..
"
b.
skala - gadJi 7 0 dJ ilm Jang be::-kepentincan tela:1 ka\·1i '1, ditempatlm.n diica )al dan kelw:-.ri:;nnJa tidak beradn di Indonesia; c. slmln- gadJi 77 dJi':a Jang berkepentinGan te:!.ah kawin dnn berada di InC.onesia berrmmn denGan keluarcan JU, dan dalam h::ll2 lo.inn Jn dJ ika Jane ber}cepentinc;an 1i teI!l)at:mn dido.rat. Seoranc militer d'l.ri Konin!cliJke :Landr:iacht Jan& mcndn)nt upah tidak bcrhn!;: m1"'!ndn. iXJ,t tune.. Jnnuan - iklirn panus , tctn 1>i s ebagai gantin Jn in berhn~~ men dapat tun d~nnt_;a n lmrenc. berada di Indone~ia sebesar: a. 37 ~ dari upah, rhkurnn{;i ~:ent,;an : ;;umlah upah tqmbn!:'ln ' dJ i;cn Jl ne berke.)ent ingan ti ~ak kn.win dqn tido..k bcrdasnr izin dari .~epala I:isi atnu atas namanJa , rncnt;atur perumnhnn dnn maknnqnnJa scnci.Lri; b.
75·j d'l.ri upah , dJika Jang berkeL)entinLan telah kn.,Tin, keluarganJu ticlnk bero.da di Irrl oneGia dan tidak berC:.asar izin d'1ri Kepnla : .isi ntn u at as naman J[l , men0atur perumahan d'l.n mnk·inannJa sen liri ;
1
.• l
f
l
- 2 -
c.
92/a dari upah dikuranc;i den.r;an upah ta."Yl.banan, djilrn jang telah kawin dnn berada di Indonesia ber sama den?,an kel uarganj a , dan dal am lrnl2 lainnj a dj ika janr: berkepentinGan berdasap izin Kepala ~.:isi atau atas namanja , m nr;atur sendiri perumahan dan JT'akanannja .
berkepentin~an
3.
Gadji seoranrr militer dari AnITkatan Laut menurut skalagadji 77 cl.an tun:1jann-an karena berada di Indonesia, senerti dimnksud dalam ajat kedua sub c dnri seoranc· mi1 i ter dari An.ska tan Darat , di tam bah den.n;an djumlaL tetap sebesar :
f. 133,- djika janr, berkepentin~an berada di Djawa; a. b. f. 233 ,- djika jang berkepentingan berada diluar Djawa; DjumlaL.2 ini semata - matn. dioajar di lndonesia dalum mata uants Indonesia.
4.
Dj ika seorane;:- militer janr:: berada d.i Indonesia, berhak mendapat tundjanr-an-anak untuk anak, jan~ djuga berada di Indonesia, maka kenailrnn tundjan,~an-anak ti'.iaY- diberikan djika anak itu adalah anak kedua .atau berikutnja, dan tundjangan analr rtitetaplrnn menurut tal;el dirmrn.h ini, ja itu d.iumlah menurut la rljur 2 dibelaknnp: djunlah ladjur 1 , atas mana j an&:; ber kep_e ntinr-an her 1a:V menurut peraturan tundjan"'an-anak janr:- berlaku , den~an tidak mondapnt kenaikan tersebut diatas . ladjur 1
ladjur 2
ladjur 1
ladjur 2
f. 1).-
f . 29 .11
f. 20 .fl 21. fl 22 .II 23 .-
f.
II
fl fl 11
16.l~.1 .-
19 .-
II
11 II
31 . 33 .35 .37 . -
fl II II
49·1.li.3. Li.5 . -
Djumlah2 tersebut dalam ladjur 2 semnta - mata dibajar di Indonesia dala~ mata uang Indonesia .
5.
Seoranr militer , janG tiiak berdasar izin dari Kepala rHsi atau atas namanja , men3urus sendiri perumahan dan makanannjo. , bcrhak mendapat vmnr; medja setiap hari sedjumlah:
a. b. c.
untuk seoranp: perwira untuk bintara dengan panp;kat sersan a tau lcbih tinggi untuk kopral , kela si a tau pera1jurit
di Djawa
diluar Djawa
f. 1.65
f . 2 . 50
f. 1.15
f. 1.70
f . 0 . 70
f . 1.-
D jum1ai12 terse but dia tas se!"'tD. ta - ma ta dihaj ar di Indonesia dal am mata uang Indonesia. PASAL Li.. 1.
Seorang militer janrr, telah kawin, jaJ:J.E keluarganja berada di Indonesia dan janp, berdasar izin dari l\.epala Hisi atau atas namanj a, diberi pe rum~har dan makannn sepcrti regavmi2 r.iili ter, dikenalcan potongan 507~, dari pendapa tannj a bersih .
2.
Dalam r.rnndjaJ ankan janl3" terselmt pada ajat 1, maka j ang dimaJ:rsud pendapa tan bers r1 ialah: a.
djika hal ini mcn"'enai seorang militer dari Angkatan Laut: selisih antara '.ljumlah dari zadjinja jarn; 1i tanbar menurut pasal 3 ajat 3 dan tundjan~an anak menurut nasal 3 ajat 4,
yl . ·,
L
_...,...-::-~
I
dan djumlah
\
- 3 -
b.
dan dJumlah padJak-upah (loonbelastinG) dan dJumlr!12 "Jem·.)ton._ ·n2 untuk dana pensiun do.n d.'."'.na dJanda dan anak J 0 ti·~- i8.tu. dJ i 1rn hal ini me ngenai seor'1n_:: oili ter dari ~oninkli JJ:e lic-:.n;"rir c>i.t: selisih antqra 1..,UDlrih en t~inJa ; tundJane;an tamb,-:.1"n k'J.renn berada di In·'!.ones.;n m.enurut _:>2.sql 3 aJnt 3 dnn tund Jangan nnnk menu..~ut pasal 3 Eqat 4 dan dJumlah pad Jak-upah dan clJ uml ..... h2 pc mo c. .rnt:,an2 untuk do.~1n iiensi un dan dana dJc.nda d'lr. nnnk Jntir.- piatu .
- embesar2 terse but clibanah 1n1 berhc..k menda ..mt tund ~angan untu 1c ~e.'.)rese•~~:.si tinp2 bulnn sebesar dJuml8.h, Jang te tulis dibel·.,,~'1r.G tt..tkan mencenai dJnbatc.nnJa: ..... 1Cepalo. _ L;i . . . . . . . . . . f . 75.u.. 5 o. Zepala :J,;t;ic. n Ant:)mtan :::ia ut . . b. 11 i{epula ::.ktc;ian Angkatan Dar'1.t • • • . • 50.c. 1 50. Kei)-:la :3r.l i. ~n Ang .mtan Udaro. . . . • '' d. 6 :i~epala BD..gi~n dri"'i Angkatan Laut Jan~ die. trn: patlmn di JUrabaJa . . . • • . . . . . • 11 50. ]) J 1.unlah2 ini semata-rnata diba '1r di I11J.o.1ecia dnlq·- ria.ta uang Indonesia . Setela h menda.J~ t persetud JUnn Ir.enteri Pertahanan atnu 2. pembes11r Jan,_; Jitund.,uk olehnJa, maka clap'lt dirnin~o.~w.11 ~i!lJn te~sendiri untuk : a. pen~elu~r...,n2 untuk re~resentasi Jang sangat perlu, JUD~ selaJ'lkn:i" l 0 _;at 1"iterima,tidak mune;kin dikelun.rlmn
PASAL 6. :Jalarn mend Jalankan pe raturnn2 mencena i 1)emotongan2 I!l'3ndapat rumah, ma1m serma rumah Jang diharus1ron kepada berkepentingan untnk didiaminJa , dianggap sebngai rumah 2. Pemotongan karena mendapat rumah dihitung sbb: a. dJika mengenai s~)rnng militer dP.ri Angkatan Laut: gadJi jang dit~mbah menurut p~sal 3 D.Jat 3;
1.
lmrena Jang dinns . dari
b.
dJika mencenai seorang militer dnri Anglmtan Darat (... oninkli Jke Landr.:tacht): dari gad Ji dan tundJ angan tr. r.1bahan menu . . . ut pasal 3 '.J.Jat 3 lmrena bernda di Indonesia. 3. Pemot~ngan , jang dii!D.ksud dalam D.Jat 2 tidak nkan velebihi maximum sevm rumah seluruhnJa a tau bacian J[rng didiarii , menurut ukuro.n2 J1 nu be:.~lnku untuk ruma..li.2 pemerintah di Indonesia.
•
'..,
PASAL 7. Peq;hasilan2 jan 6 diperoleh seor:.ne militer berdasarJmn peraturan ini , hanJa di'cenakan padJak oleh pemerintah Nec..erlo.nd dan menurut Ul :r- ng2 po.d Ja k pernerintah J.;e :.erl'1nd. ~)Juml2h pad JD.k upah Jnng dipotong (pemungutan pendahuluan di i~e:erl:-ind d8.ri pad Jak peni:..;hasilan) diserahkan kc?nda keu"ngan Indooo sia. PA ..>AL 8 . 1.
3e orang mili ter diperkenankan unt uk mengirim u2ne den[..;an perantaraan ad.:inistrasi :.iGi ke lle,'erland , den, 7roenJirnpnnnJa
v- f :· .:::-
J.
•
,(
,,-
•
J2Qda .....
<
- 4 -
pada !1e,' e..,..lQ !1dse JiJ kspostspan.rbnr 1c, ienurut persentase terse but dibmmh ini clari :_:>8ndapatann 'J. be1"sih tin'I bulan , sesudah dipotong dJwnlah2 tersebut dalam Dasnl 3 UJat 3, 4 dan 5 dan i:as~l 5 aJat 1: o. . untuk seornng r1iliter Jang sudah k8win , Jang keluargo.nJa beradn diluar Indonesia dnn Jang tidok berdasar. izin Kepala ::isi atnu at'.ls nar:1£tnJa,mengatur sendiri perumahan dan makanan : 80%; b. untuk seorang militer JO.ng belum lmwi n , JO.ng tidak berdasar i~in Kepala Lli si atau atas nnmanJ~ , mencatur sendiri pecum .i.han dan r.mkanan : 40~~ ; c. untuk seoran5 militer JUDC telc.h kn.win , Jang keluarganJa berada di Indonesia : 351>; DJumlah ~ersentase tsb . belaknncan ini dapat dinaik'mn oesudah mendapat persetudJuan dari renteri Pertahanan i(epubli 1c Indonesia dan Lembaga. Alat2 PembaJaran Lurtr I~ec;;e!'i , dJika militer jang berkepentingnn berrtudJib menelihara orang2 Jane 'berada diluar In done cin . 2. Untuk seorang mili te·~ janb belum lrouin at·lU seornng militer J0ng telnh 1c0v·in Jang ke luargan Jn berada diluar Indonesia, JUQ.,· berdasar izi1 Kepala Lir-i ~tau atas namanJa , mengatu:~ sen.liri perurnnh,.:.n dan mako.nnn, iJumlnh maxi1.1um untuk pent~iri~an atau simpanan keluar nego:r.i di 11itung menurut penchasilan Jang akan.didapatnJa, clJika ia tidak mengatur sendiri perumahan dan makanan . 3. DJumlah Jang diperkenankan untuk pengirimo.n dan sirnpanan kelu."1..,.. re ge,...i rnenurut nJat 1 o.tau 2 semuanJa ticlak boleh melebihi f. 1 . 000 ,- tia::; bulan . 1. veorang militer Jnng meninggalkan Indonesia knrena nlasan la in do;~i pada men~·bentikan sementara peke rd JaannJa pada I:isi I:ili ter lTederland , dipe:drnnankan men~;irimkan unng jan5 diperolehn Ja da:ri 'len'lJun:..an perabotan rurnah tan6gnn J
5.
..,emu2. penciriman atau simpanan uang tersebut diat s , di awnsi oleh Kepclla risi rili ter Hederlund , dalam hal man~ .~epa la tsb . m:i.dJib menolak seluruh atau se·; 0 ian penLirir..an dan atau penJimpn11c.n u'.lng dJika menurut pendapatnJa uang itu tidak dipe~· >leh militer jang berke~entingan dri~i pent;hasilannJn sebngai mili ter do.lam vmktu jnn g berkenarin.
6. a. b.
Gemun pc ngirirnnn uct ng mcnu=ut peraturan , J oog tidak berdasarkan pasnl ini , ticlak munt;'=in llilakulmn dcngan pernntaraan adninist:rasi I isi . Pent..;irirnan2 menurut prwal 8 aJr::.t 1 , tidak dai>at berlah'U sesudahnJa unt1"c \IO.ktu Jang sudah livmt . PASAL 9 . .
~Jumlah pemotongan2 untuk dnna pensiun dun dnnn dJqnda dan nnak Jntim pin.tu d""t.l)at dikirim ke Hede~lnnd denenn pe·~n.ntn.r; 1_an adrninistrasi i isi .
) I
I
:>ASAL 10 .
1.
...:egal"l pi:;nchi tungnn JJumlah2 dari ma ta unne Belanda ke rnata ua ng Indone8ir dan sebaliknJa , berlnku menurut perb~ndingan koers resmi .
l
2.
r-- . ...
- 5 ~.
)J ika. perbnndi'1c.../1'1 ma ta unng ~.e c.e lnnd dun mntn. u~ng Indonesi n mendapat pr-~obchan secudn.h tnngeal r:mlai be·~l'"'kUnJa 1P.:"'8t uran ini, rnalw dJurnln h2 dan persentaoe2 Jan g to -sebut do.lam peraturan ini, dJilm di·rngga_ perlu a 1-ca.n dirobah dalam rundingan bercnma antara emerintah ,cnubli c Ind ore sia dnn Pemerintah lederl nd .
PA0J\L 11 . 1.
DJ arninnn2 peral·1tan untuk selurub. rn i l it er dnri I isi 1 ili ter ~.ederlo.nd berl aku nenurut peraturan2 bni;i mili -'..;er d"'r i f.nt; 1m t an .unut unt uk i tu.
2.
B'1~ang2 J ng dimasuldmn di Indones i a oleh f1isi untuk d JUminan2 per'1latan tersebut dalar.i n Jat 1 d i bebaskan dari bea rnasuk , t Jukai dan lain2 padJak , tambahan ::ienbaJaran i mpor do.n l nin2 dokurnen i mpor , cl'"'n dalam pcneelunr an kembali c.1ibe baska. n do. ·i bea kol unr d'ln lain2 pD.dJak bert"'lian de. gun pengirinnn kelunr n ege~·i . Untuk semu~ pemnsulw.n dan pengi!'iman keluar b~r ng lain2n~a untuk lce ner luan p"'?gmmi2 isi berl'1'rn peraturan undn.ng2 1'1donesia untuk pemasuknn clan pengiri1.2.n koluar seperti bi '1..., • •
R.)
.L 12 .
Peratur:tn ini d i anggap mulai berlaku pada t"n 0 gal 1 -ebruari 1953 .-
.-iemiki anl ah di tetapknn di ..J Jakarta pnda tanRRnl 21 April 1953.-
Ketua1 jJelegasl/ l.ederYan d, ,
Signed (G . ... . van IttersunJ
1(e"f4a .Jelegnsi Indore s i a ,
Signed ( loenlan \bd ulgani)
t ,'
\
L a m
p i
r a n
Jp.
B
..,.
I
Peraturan tambahan mengenai keuangan dan peralatan untuk militer2 dari Misi Militer Nederland di Indonesia. PASAL 1. Kepala Misi berkuasa mengirim pegawai2 Misi untuk mengadakan perdjalanan dinas. Ia berhak menjerahkan kekuasaan ini kepada pendjabat2 bawahannja. Djikalau perdjalanan dinas itu dilakukan diluar daerah Republik Indonesia, maka biaja hanja ditanggung oleh Pemerintah Indonesia, djika persetudjuan untuk itu terlebih dahulu diberikan oleh Menteri Pertahanan. Kepada pegawai2 Misi jang mengadakan perdjalanan dinas akan diberi penggantian biaja dan pemondokan jang selajaknja, jang ditetapkan oleh Kepala Misi dengan rundingan bersama dengan Menter~ Pertahanan Republik Indonesia djika perdjalanan itu dilakukan di Indonesia. PASAL 2. Dalam lingkungan bantuan2 jang dimaksud dalam pasal 22 dari "Persetudjuan mengenai Misi Militer Nederland di Indonesia" akan diadakan peraturan untuk pemberian perawatan lengkap dan selajaknja dengan pertjuma pada waktu sakit atau sakit gigi untuk anggauta2 Misi dan anggauta2 keluarga mereka, sepandjang mereka dan atau anggauta2 keluarga mereka berada di Indonesia atau berada dalam perdjalanan ke Indonesia. PASAL 3. Pemerintah Republik Indonesia dalam menjediakan alat2 pengangkutan akan memperhatikan petundjuk2 untuk pengangkutan diluar dinas seperti jang telah disusun oleh Kepala Misi dengan permufakatan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia dengan surat nr.10383/NMM/06 tertanggal 8 Agustus 1951. PASAL 4. a.
b.
c.
Anggauta2 Misi akan mempunjai hak atas liburan tahunan selama 1 bulan. Liburan ini sedapat2nja didjalankan di Indonesia, satu dan lainnja atas pertimbangan Kepala Misi. Liburan jang tidak dipergunakan dapat dikumpul terus selama dalam djabatan pada Misi. Anggauta2 Misi dan anggauta2 keluarga mereka satu kali setahun berhak atas pengangkutan dengan pertjuma dari tempat kedudukan mereka ketempat dimana mereka akan mendjalankan liburan. Kepala Misi dalam hal memberi atau menjuruh memberi liburan akan memperhatikan kepentingan Republik Indonesia. PASAL 5.
Anggauta2 Misi dan anggauta2 keluarga mereka jang tinggal bersama2 mereka dalam pemungutan pembajaran successie dan peralihan dianggap penduduk Nederland dan dianggap mempunjai tempat tinggal dalam re s ort Inspektur Registrasi dan Successie di 's Gravenhage.
(
J ,.,
-..- - ·
..
~
..
Pasal 6
~ ,.-
~
- 2 -
PASAL 6. Djika pada kematian seorang anggauta Misi atau salah satu anggauta keluarganja, keluarga dari jang meninggal itu menghendaki supaja djenazah itu diangkut ke Nederland, maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuannja dan menanggung biaja untuk pengangkutan itu.
PASAL 7. Gadji dan penghasilan2 anggauta2 Misi dibajar oleh Republik Indonesia terhitung mulai hari penempatan mereka dalam Misi sampai dengan hari penempatan ini berachir. Dalam mendjalankan jang diatas itu, anggauta2 Misi jang sebelum penempatan pada Misi berada diluar Indonesia, dianggap ditempatkan pada Misi mulai hari berangkatnja mereka ke Indonesia. Penempatan pada Misi dianggap berachir pada hari tibanja mereka di negeri, dimana mereka sesudah berachirnja penempatan pada Misi akan ditempatkan, dengan pengertian bahwa biaja2 jang ditanggung oleh Republik Indonesia tidak akan melebihi biaja2 perdjalanan Indonesia - Nederland melalui djarak jang terpendek, dan menurut ukuran2 jang berlaku untuk tentera Belanda.
PASAL 8. Seorang anggauta Misi mempunjai hak mendapat pengangkutan dengan pertjuma satu kali untuk keluarganja, dari tempat kediamannja terachir ketempat kedudukannja di Indonesia dan dari sini ketempat dimana ia ditempatkan, segera sesudah ia dibebaskan dari tugasnja pada Misi, djika ia diperkenankan oleh Menteri Peperangan dan atau Menteri Angkatan Laut Keradjaan Nederland disertai atau disusul oleh keluarganja, dan ia mempergunakan hak ini dalam wak:tu 6 bulan setibanja di Indonesia. Idzin hanja diberikan, djika menurut dugaan bahwa anggauta Misi jang bersangkutan itu, sesudah tibanja keluarganja di Indonesia, masih sekurang2nja 1 tahun ditempatkan pada Misi. Hak pengangk:utan dengan pertjuma untuk keluarga disertai hak: pengangkutan dengan pertjuma dari perabotan rumah tangga, sesuai dengan peraturan2 tentang ini untuk Angkatan Perang Nederland. Hak pengangk:utan dengan pertjuma ini akan diberikan kepada isteri dan anak2 sjah dan jang disjahkan jang belum kawin, anak2 angkat atau anak2 dari pernikahan dahulu dari isterinja dan anak2 angkatnja jang berumur kurang dari 21 tahun jang termasuk keluarganja.
PASAL 9. Kepala Misi mengatur supaja dari segala pengeluaran atas nama.b.ja diadakan bukti2 pembajaran menurut peraturan2 Belanda. Selandjutnja ia harus mengatur supaja dari uang dan atau devisen jang dipertjajakan kepadanja menurut pasal 19 ajat 2 dari persetudjuan tersebut diatas diadakan pertanggungan djawab berkala, dilengkapi dengan bukti2 pembajaran jang dikirimkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Ia sedapat2nja memperhatikan keinginan2 pihak Indonesia, berdasarkan peraturan2 administrasi dan komptabel Indonesia.
I
1 I
Pasal 10.
.,.
- 3 PASAL 10. Biaja2 untuk Misi termaksud dalam pasal 18 dari "Persetudjuan mengenai Misi Militer Nederland di Indonesia" , harus diartikan djuga biaja2 untuk mendjalankan apa jang ditetapkan dalam Lampiran ini. PASAL 11. Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1953.
Demikianlah ditetapkan di Djakarta pada tanggal 21 April 1953 .-
II
;J
,I
Ketui Delegaki Nede"rland,
Signed (G . E. van Ittersum)
Ketua~Delegasi
Indonesia,
Signed (Roeslan Abdulgani)
.
•
-
Lal'.lniran
•
c.
'e aturan 9eng_.,a ntian kerueian •
------------------------------A
•
1.
Pe ,...,_turrtn ini mengatur kerugian-keru__,ian JD.116 dise"!J'1.blmn oleh para r'isi :·iliter r ederl"' nd; a. dnlnm mend Jalankan di nas ka:·ena S' lnhn :ci, 1cepP.d8. nublik Indonesia; b . dalnm mendJ:i.lnn'mn dino.s tiilak ka:·enn salnhnJa , keIXtdn epubli 1< Indonesia; c. dalam mendJalankan d.inas karenn s"lahnJa , 'ce0q'1n pihak ketiga; d . dalam mendJc.lankan r:in'1s ttdr11{ knrena s~_l'.l.hnJa , kepada piha 1< ketiga; e. tidri.1{ c1qlarri mendJalankan dinas lmrena so.lahnJn, kepnda .cpublik I11donesia ; f . tidnk dnlan mendJalanlrnn dinas tidnk karena salahnJa, 1cepada ePUblik I 11 donesio. . ang~auta
.(->
(1) Kerut;io.n sernatJPm :Jasal 1 sub a , c dan e dipilrnl oleh
~ernerintah
l'Tederl~1nd
untuk setiap kalinj'>. setin&,i-tingi:_;inJa 50.~ dari dJurnlah ke rucia n do. n -'-xi. li nc bo. n Jn le .p . '.: . 00(, . - - • (2) ·\~merintah r:ederl2nd menan...,gunc; atas dJumlah Jang di·Ji'culnJa sebagairinrm di '.1ksud do.lam aJat (1; . (3) ,:eruginn semntJ~m pasril 1 sub b, d dan f dipi'cul ole!1 - P,r:1erintah .r->~ubli 1 c Indonesia . 1
?A .\L
:h
(1) i'qtJnm 'rn:.·ucinn )un dJumlah ,Jeng_antinn kerugian diteto.Jkan ntas ~ceputuso.n bersama da:·i r:en teri ?ertciha nan .\epublik :::ndonesia atau . _J end Ja bat lain Jang diser'l.hin JD. untuk ini da n [epaln • is i 11~ liter l;'eder2.a n ri atnu ')8ndJaba t lain Jang di t undJ uk olehn Jn . (2) :JJi 1 0'1 tida:!.c .d _ persetur'Juan seba 0 aim::-tnn dimaknud dal'""rt aJat (1) dint" , nalrn. Jene ta~an terse but d ilakulmn oleh sebuah kooi si ,J ·rng terdiri la··i: n . 3 a n66nuta Jang di tundJuk oleh · enteri 2ertahanan epublik Indonesia dan: b . 3 ang autn J n& di tundJuk oleh : ..p )ala I iSi I"ili ter 1.ederland . (3) Set Jara· bergilirnn bertindak seb'luni ~etunn Ja be.Itu: ut- turut se Jrang nng,_,r1uta Indonesia dan seornn 0 an&nutn :Solnn~'l , na.:::ing-wasing built satu bulnn . Ketun termaksud mengetuai Gidang-sidqn~ ,rnr:iisi Jang ner.ieriks8. keruc;inn-l:cerugian Jang terdJO.di selama ia di tetaplmn sebngai K tun . (4) Dalar.i mend JUffiT)D.i kegagalan pemun 511tan suara maka Ketua - lah Jang nemutus . 01
1
Peraturrn- peraturan cliatns tidak meneura ngi hai<:/ 1H:lvasaan suo.tu pihak untuk ment;Gugat eng'--nntinn kerue;ian da:'i Jang berso.ne;xutan menurut pe nturan- pe·--nturan hukum Jang berlaku .
?er'"'tu. ":tn ini lin ng_ ap mulai berlaku ia ~n
t·rng~al
1 ...'e bruari 195 3 .
Demi kiln· n di tet'lplmn di .JJn k'1rtn x:i.dn t Fi nl 21;/ ril ~3 .
~et u,,,ti ele,;qsJ?: eder#~d, Signed
Ketua1 .Jnlef/lsi Indonesia ,
Signed Ctoeslan Ab ' ulg;;i) •
..
-
... ._.,
__
;,.
.·
..
~
., (1'
P R 0 T 0 C0 L De Delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Republiek Indonesi~ in vergadering bijeen te Djakarta op Dinsdag 21 April 1953 Gelet op de overeenkomst inzake de Nederlandse Militaire Missie, gesloten te 's-Gravenhage op 29 November 1950, welke, ingevolge beslissingen van de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesi~, op 31 December 1953 zal expireren en niet zal worden verlengd, overwegende, dat krachtens voormelde Regeringabeslissingen de nodige voorzieningen dienen te worden getroffen ten aanzien van de afwikkeling van de Nederlandse Militaire Missie, zijn onder nadere goedkeuring van de wederzijdse Regeringen het volgende overeengekomen: ARTIKEL l.
De werkzaamheden van de Nederlandse Militaire Missie zullen geleidelijk aflopen en uiterlijk 31 December 1953 beijindigd worden. ARTIKEL 2.
De technische uitvoering van de afwikkeling der Nederlandse Militaire Missie wordt opgedragen aan een Liquidatie-commissie. ARTIKEL 3.
De Liquidatie-comm.issie, genoemd in artikel 2, zal bestaan uit de Minister van Defensie van de Republiek Indonesi~ en het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie en/of hun vertegenwoordiger(s). ARTIKEL 4.
De Liquidatie-comm.issie zal bij het uitvoeren van haar taak: a. een schema vaststellen voor beUindiging van de werkzaamheden en voor repatri~ring van de leden van de Nederlandse Militaire Missie met hun wettige gezinsleden; b. er voor zorg dragen, dat het burger-personeel, dat door de Republiek Indonesi~ bij besluit van de Minister van Defensie ter beschikking is gesteld van de Nederlandse Militaire Missie, naarmate de repatri~ring voortgang vindt, door de zorg van het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie wederom ter beschikking wordt gesteld van de Minister van Defensie van de Republiek Indonesiij of door genoemde Minister aan te wijzen Indonesische autoriteiten, overeenkomstig de bestaande personeelsstaten; c. er voor zorg dragen, dat de door het Ministerie van Defensie van de Republiek Indonesi~ of namens dit Ministerie aan de Nederlandse Militaire Missie ter beschikking gestelde kampementen, huizen en kantoorruimte, alsmede het aan de Nederlandse Militaire Missie in bruikleen gegeven materieel, de kazenwring,
-~ ... .. ~
- 2 -
de transportmiddelen, wapeningen enz. naarmate de repatri~ring voortgang vindt, door de zorg van het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie aan de Minister van Defensie van de Republiek Indonesi~ of door genoemde Minister aan te wijzen Indonesische autoriteiten overeenkomstig de daarvan bestaande inventarisstaten worden teruggegeYen; d. voorzieningen treffen met betrekking tot het bespoedigen van de repatri~ring en faciliteiten verlenen voor de afvoer naar de plaatsen van inscheping. ARTIKEL 5.
Voor de militairen, behorende tot de Nederlandse Militaire Missie, die in 1953 in Indonesi~ werkzaam. zijn op grond van de "Overeenkomst inzake de Nederlandse Militaire Missie in Indonesil:S" zullen gerekend van 1 Februari 1953 van kracht zijn de bepalingen, welke zijn neergelegd in de bijlagen, regelende de financi~le en materiele voorzieningen en de schaderegeling, genaamd Bijlagen A, B en C, zoals deze in onderlinge overeenstemming door de Delegaties van de wederzijdse Regeringen zijn opgesteld. ARTIKEL 6.
Militairen die uit hoofde van hun werkzaa.mheden, gemis aan vervoersgelegenheid of door andere redenen van overmacht, na het verstrijken van de termijn van genoemde missie-overeenkomst dwz. op 31 December 1953 niet zullen zijn gerepatrieerd, zullen dezelfde rechten ten aanzien van hun positie en de financiele en materiele voorzieningen ten laste van de geldmiddelen van de Republiek Indonesi~ blijven genieten, ala zijn neergelegd in genoemde Missieovereenkomst en de Bijlagen A, B en C. Genoemde militairen blijven na 31 December 1953 onder het eenhoofdige en volledige gezag van het Hoofd der "Nederlandse Militaire Missie-in liquidatie".
ARTIKEL 7. Voor de militairen, die niet op grond van een der in artikel 6 genoemde redenen na het verstrijken van de in evengenoemd artikel bedoelde termijn in Indonesi~ verblijven, aanvaardt de Indonesische Regering generlei financiele en materiele aansprakelijkheid.
ARTIKEL 8. In afwachting van een door de Liquidatie-commissie op te stellen schema, ala bedoeld in art.4 sub a voor het be~indigen van de werkzaamheden, zal de financiering ten behoeve van de Missie vanaf 1 Februari 1953 geregeld worden op basis van de bij de Minister van Defensie ingediende kasraming voor het jaar 1953. Door het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie zal voor het jaar 1953 een nieuwe begroting voor de Missie worden opgemaakt, rekening houdende met bovenbedoeld schema.
~~~;.
.
·r-~·--.
·:.,;,·.
... . .
3 Naar gelang van de behoeften kunnen door de Nederlandse Militaire Missie de benodigde gelden telkens per kwartaal worden aangevraagd, welke uiterlijk in de laatste maand voorafgaande aan dat kwartaal zullen worden beschikbaar gesteld.
ARTIKEL 9. De kosten voor het vervoer van de militairen, bedoeld in artikel 5 en 6, alsmede van hun wettige gezinsleden, van hun respectievelijke standplaats naar de plaatsen van afscheep in Indonesi~, worden ten laste gebracht van de in artikel 8 bedoelde begroting, terwijl de kosten voor vervoer van bedoelde plaatsen van afscheep naar Nederland door het Kantoor voor Reiswezen worden betaald.
ARTIKEL 10. Dit protocol met de daarin genoemde Bijlagen A, B en C is opgesteld in de Nederlandse en Indonesische taal; beide teksten hebben gelijke kracht.
ARTIKEL 11. Dit protocol treedt in werking, vooruitlopende op de nadere goedkeuring der wederzijdse Regeringen, op de dag van ondertekening. /)
De Voo~zitter '4an de Nederl~ndse D'¢iegat¥g ,
De Voorzitter van de Indonesische Delegatie,
Signed
Signed
(Roeslan Abdulgani)
(G.E.van Ittersum)
~:--.
..
.
-./
.
. '"'
B i
j
1 a
e
e
A.
Regeling der financi~le en materiele voorzieningen ten behoeve van de militairen, behorende tot de Nederlandse Militaire Missie in Indonesi~ .
- - - -- - - - - -
- -
----
A.Tl TI r~L 1
l.
2.
In deze regeling wordt, voorzover daaruit niet uitdrukkelijk anders blijkt , verstaan on.Jer : a. bezoldigingsschaal : schaal zeals bedoeld in artikel 11 van de bezoldigingsregeling militairen Zeemacht 1947 b.
aanvullende wedde : het verschil tussen de wedde , waarop een militair van de Koninklijke Landreacht aanspraak heeft overeenkomstig de op 16 lliaart 1951 van kracht geworden wedde-schalen en de wec1 -1e , waarop hij aanspraak zou hebben , indien deze zou worden vastgesteld overeenkomstig de op 1 Januari 1951 van kracht geworden weade- schalen ;
c.
wedde : wedde , waarop een militair van de Koninklijke Landmacht aanspraak zou hebben , indien deze zou worden vastgesteld overeenkomstig de o~ 1 Januari 1951 van kra.cht geworden wedde- schalen ;
do
Missie : Nederl andse Militaire Missie in Indonesii3
e.
militair : militair , behorende tot de l'/Iissie .
In deze regeling wordt onder Koninklijke Landmacht mede begrepen de Luchtmachto ARTIKEL 2
De Nederlandse voorschriften , reeelende de geldelijke en materiEHe aanspraken van de mili tairen van de Zeemacht en van de Koninklijke Landmacht blijven , behoudens de in de volgende artikelen vastgestelde afwijkingen en aanvullingen , onverm.inderd van kracht ten ~anzien van een militair V8n d e Zeemacht o:f van de Koninklijke Landmacht die tot· de Missie behoort . ARTIK.EL 3. Ten aanzien van een militair van de Zeemacht is van toepassing : a.
bezol digingsschaal 55 indien de belanghebbende ongehuwd is en aan boord is geplaatst
b.
bezoldigingsschaal 70 indien de belanghebbende gehuwd is a.an boord is geplaatst en zijn c;ezin niet in Indonesi~ verblijft ; 2 -
.
·~..;
-
.'
I
- 2 -
c.
2.
Een wedde- genietende militair van de Koninklijke Landmacht heeft seen aanspraak op t r open- toel aee doch , instede daarvan , or een toelage ter zake van verblijf in Indonesie ten bedraee van : ao
37 %van de wedde , verm.inde rd met het bedrag van de nanvullende wedde , indien de belarighebbende one;ehuwd is en hij niet krachtens een door of namens het Hoofd van cle Missie gegeven toestemrn.i ng zelf in zijn huLsvesting en voeding voorziet ;
b.
75 /o van de wedde , inO.ien :le belonghebbende eehuwd is , zi jn gezin niet in Indonesie verblijft en hij niet na een door of nmnens het Hoofd van de Missie gegeven toesternming zelf in zijn huisvesting en voeding voorziet ;
Co
3.
bezoldigingsschaal 77 indien de belanghebbende gehuwd is, en met zijn gezin in Intlonesie verblijft alsmede in alle overige gevallen indien de belanghebbende aan de wal is geplaatst .
92 % van de wedde , verminderd mot het bedrae van de aanvullende wedde , indien de belanghebbende gehuwd is en met zijn gezin in Indonesie verblijft alsmede in alle overige gevallen indien de belanghebbende krach·cens een door of namens het Hoofd van de Missie gegeven toestemming zelf in zijn huisvestine en voedine voorziet .
De bezoldiging van een militair van de Zeemacht volgens bezoldigingsschaal 77 alsmede de toelage ter zake van verblijf in Indonesie zoals bedoeld in het tweede lid onder c , van een militair van de Koninklijke Landmacht worden vermeerderd met een vast bedrag van : a.
f . 133 .-- indien de belanghebbende op Java verblijft ;
b. f . 233 .-- indien de belanghebhende buiten Java verblijft . Deze bedragen zijn uitsluitend in Indonesi~ in Indonesisch cour ant betaalbaar .
4.
Indien een militair, die in Indonesi~ verblijft , aanspraak heeft op kindertoelage voor een kind , 12t eveneens in Indonesie verblijft , wordt de verhoging v2n de kindertoelage indien het een tweede of een daarop volgend ki nd betreft niet toegekend en wordt de ki ndertoelage vastgesteld op het bedrag , dat i n kolom 2 van de onderstaande tabel is verl!l.eld achter het in kolom 1 van die tabel vennelde bedrag van de kindertoelage waarop de bel2nghebbende op erond van de bestaande voorschriften omtrent kindertoelage , zon~er toekenning van de hiervoren bedoelde v erhoging, aansp~aak zou hebben . kolom 1
- 3 -
...·• ,.
t·
~ ..
.
... ···
- 3 kol om 1
kolom 2
kolom 1
ko l om 2
f . 15 0--
f . 29 .--
f . 39.--
11
"
f . 20 .-.-"II 21 22 .-" 23 .--
16 .-17 .-18 .-19 0--
II
II II
- - -
II
11
II
31.-33 .-350-31.--
----
-
" " "
41.-43 .-45 .--
De bedraeen genoemd i n kolom 2 zijn ui tsl ui tend i n I ndonesie i n Indonesi s ch courant betaalbaar o
5.
Een m.ilitair , die niet krachtens een door of nrunens het Hoofd van de Mi ssi e gegeven toestemm.ing zelf i n zijn voe~ing v oorzi et , heeft aanspraak o~ een eamelle - of tafelgeld tot een bedrae per dag van : •
op Java
buiten J ava
a.
voor een offici er • • • • •
f . 1. 65
f . 2 . 50
b.
voor een onderofficier met de rang van sergeant of hoeer • • • • • • • • • • •
f o 1.15
f o
voor e en korporaal , n'troos of soldaat • • • • • •
f . Oo70
Co
1.170
De bovenstDande bedragen zijn uitsluitend in Indonesie betaalbaar in Indonesisch courant .
ARTIKEL 4 1.
Een eehuwde militair, wiens &ezin in Indonesie verwordt , indien zijn gezin krachtens een door of namens het Hoofd van de I.:issie eegeven toestemr.ri.ng op dezelfde voet als het militair personeel van huisvesting en voeding wordt voorzien, onderworpen aan ecn inhoudin& op zijn inkoms ten ten bedrage van 50 % van zijn netto- inkomsten. bl~jft ,
2.
Voor de toepassing van het eerste l id wordt onder netto- inkomsten verstaan : indien het een militair van de ~eemacht betreft : het ve,,.schil tussen de som van zijn op do voet van artikel 3, dcrde l id , verhoogde bezol di cing en de in artikel 3 vi'~rde lid , bedoelde kindertoelage en de s,om van de verschuldiede lcon- belasting en d8 bedragcn der inhoudin,sen we~::!ns bi jdr·c:.0en Yoor eit,.;~m pensioen en voor weduwen - en we~enpensioen ,
ao
- 4 -
..
. . -- .. . . ~
.. _.,,.,.,. ~·
.
. ..
'~ ..
,,,_z
- 4 -
b.
indien het een militair van de Koninklijke Landmacht betreft: het verschil tussen de som van zijn bezoldiging , de op de voet van artikel 3, derde lid , verhoogde toelage terzake van verblijf in Indonesie en de in artikel 3, vierde lid, bedoelde kindertoelage en de som van de verschuldigde loonbelasting en de bedragen der inhoudingen weeens bijdragen voor eigen pensioen en voor weduwen- en wezenpensioen . ARTIKEL 5
1.
De hierna genoemde autoriteiten hebben aunspraak op een representatie- toelage tot een bedrag per maand, zoals dit achter de omschrijving van de beklede functie is vermeld : Het Hoofd van de Missie • • • • • • • Het Hoof d van de Afdeling Zeemacht • Het Hoofd van de J\:fdeling Landmacht • Het Hoofd van de Afdeling Luchtmacht Het Hoofd van het te Surabaia gestationneerde deel van de Afdeling Zeemacht • • • • • Deze bedragen zijn uitsluitend in Indonesie courant betaalbaar .
a. b. c. d. e.
. .. ...
2.
• • • • • • •
.
• f. fl • ti • II •
75.-50 .-50.-50.--
. . . " 50.-. in Indonesisch
Na goedkeuring door de Minister van Defensie van de Republiek Indonesi~ of een door deze aan te wijzen autori. teit ku.nnen afzonderlijk in rekening worden gebracht : a.
noodzakelijke uitgaven voor representatieve doeleinden , waarvan redel ijkerwijs niet kan worden aangenomen , dat zij ku.nnen worden bestreden uit de in het eerste lid genoemde bedragen;
b.
noodzakelijke uitgaven voor representatieve docleinJen , gedaan door of ten behoeve van niet in het eerste lid genoemde fun ctionnarissen . ARTIKEL 6
1.
Voor de toepassing van de voorschriften omtrent de inhoudingen wegens het genot vr..n vTOning, worden alle woningen beschouwd als dienstwoningen , welke de belanghebbende verplicht zijn te betrekken .
2.
De inhouding wegens het genot van woning wordt berekend : indien het een militair van de Zeemacht betreft : naar de op de voet van artikel 3, derde lid , verhoogde bezoldiging; b.
indien het een militair van de Koninklijke Landmacht betreft: naar de som van zijn bezoldiging en de o~ de voet van artikel 3 derde lid verhoogde toelage terzake van verblijf in Indonesie . - 5 -
.,.~
.. •. - ..... ·'!. -----•
-- ..:..~
.....
... .
- 5 3.
De inhouding , bec1oelcl in het tv:cede li 1 bedre.aet niet meer dan de maximum huurwaarde va.P. de vroning of van hot bewoonde · gedeel te daarva.n, volgens de voor de landswonin~en in Indonesie geldende maatstaven. f..RTIKSL 7
De inkomstin, Naarop een ~i1itair op grond van deze reeeline aanspraak hRuft , zijn uiGsluitend aan bclastingheffing vanweee Nederland en overcenkomstie de Nederlandse belasting wetten onderworpen . Het bedrag van de ingehou~1en loonbelasting (de Nec1erlandse Yoorheffing op de inkonstenbelastine) koL1t aan de Indonesische geldrdddelen ten goede . ARTI!UL 8
1.
Het is een militair toegestaan. door tussenkomst v.'.J.11 de administratie van de Missie maundelijks gelden naar "'Ted.:;rland over te maken, dan wel in te lee;e;en bij de Nederlancse Rijkspostspaarbank , en wel tot het hierna genoemde percenta~e van zijn netto-inkomsten per maand, na aftrek van de bedragen , genoemd in artikel 3, derae, vierd.e en vijfde lid en arti:.Cel 5, eerste lid : a.
voor een gehuwde :militair , wiens e;ezi:n buiten Indonesie vcrblijft en die niet krachtens een door of no.mens het Hoofd van de Missie e;egeven toestem.ming zelf in zijn huisvesting en voedine voorziet : 80 % ;
b.
voor cen ong3huwde militair, die niet krachtenc een door of n9.ID.ens het Hoofr1 van de Missie gegeven toestemming zelf in zijn huisvesting en voeding voorzict : 40 ~~;
c.
voor een gehuwde militair , wiens gezin in verblijft : 35 % .
Indonesi~
De beide laatsteenoem1e percentages ku.nnen met toestemming van hct Ministerie van Defensie van de Republick Indonesie en het Deviezeninstituut voor Indonesi<:; worden verhoogd, indien de mili tair onderhouds:plichtig is ter.1. aanzien van bui ten Indonesie wonende personen . 2.
Vo or een one;ehuwr1e mili tair, dan wel een gehuV1C1e militair , ~iens eezin buiten Indonesie verblijft , die krachtens een door of namens het Hoof
3.
De in het eerste of het tweede lid bedoelde ' overmaking en inlage mogen tezamen ten hoogste f . 1000.-- per maand bedrae;en .
4.
Bij vertrek uit Indonesi~ anders dan wegens tijdelijke onderbreking van de dienst bij de Ner1erlanc1se Mili taire Missie , zal een mili tai: :e:echtigd zijn de =:~d::r:tr.4
I
...
- 6 uit verkoop van zijn inboedel , door tussenkomst van oe adm.inistratie van de l\lissie naar Nederland over te mak8n , met inachtnem.ing van de door het DeviezenJnstituut vastgestelde Ir..a.:r.:ima .
5.
Alle bovenbedoelde overmakingen den v.rel inlagen van B"elden staan onder toezicht van het Hoofd Uederlandse Kilitaire Missie, waarbij genoemd Hoofd verplic!lt is de overmaking dan wel de inle,F,e ·geheel of gedeeltelijk te vrniger·en indien en voorzoverre naar zijn oordeel de betreffende gelden niet afkomstig zouden zijn uit de door betrokken militair in de betreffende periode ontvangen militaire inkomsten .
· 6. a .
Alle andere reglementaire overmakineen van gelden dan die , bedoeld in di t t•.rtikel kunnen niet plaats vinden door tussenkomst van de administratie van de Missie .
b.
Overmokingen , bedoeld in artikel 8, lid 1 , mogen niet geschieden achteraf over een afgelopen periode . ARTIK.81 9
De bedragen der inhoudingen wegens bijdragen voor eigen pensioen en voor weduwen- en wezenpensioen kunnen door de administratie van de !.iissie naar Nederland worden overgemaakt . A..'ltTIKEL 10 1.
Alle omrekeningen van bedragen van c1e Nederlandse in de Indonesische munteenheid en van de Indonesische in de Nederlandse munteenheid geschieden naar reden van de officiele koerso
2.
In gevnl van wijziging in de verhouding van de Nederlandse tot de Indonesische munteenheid na de datum van in werking treden van deze regeling zullen, indien nodie , de in deze regeling voorkomende bedragen en percentages in overleg tussen r1e ""lederlandse Regering en de Regering van de Hepubliek Indonesi~ worden herzien . ARTIKZL 11
1.
De materHHe verzorging van alle tot de Missie behorende militairen geschiedt overcenkomstie de te
2.
De ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde mateverzorgine door de Missie in Indonesie in te voeren artikelen zijn vrij van invoerrechten , accijnzen en anoere heffingen , van de kosten van extra importtoeslagen en andere invoerbescheiden en zijn bij wederu.itvoer vrij van uitvoe:rrechten en and ere met ui tvoer verbond hou.dende heffineen . Op alle overige invoeren en uitvoeren ten behoeve van het personeel van de Missie zijn de voor nonnale in- en uitvoer in Indonesie geldende wettelijke voorschriften van toepassing. ri~le
- 7 -
............. ..-. ___. . _. __ ··-· ..
L If?
Artike]_ ,{)_
~--~
....
- 7 -
ARTIKEL 12 Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Februari 1953.
Aldus vastgesteld te Djakarta , 21 April 1953.
De Voorzitter van de Indopesische Delegatie
Signed (Roeslan Abdul~ani)
. /J De Voo1zitter ian de rlederifndse ~egati~
Signed (G . ~ovan
Ittersum)
.. I
., B i
j
l a g e
B.
Aanvullende regeling der financiijle en materiijle voorzieningen ten behoeve van de militairen, behorende tot de Nederlandse Militaire Missie in Indonesi~. ARTIKEL 1. Het Hoofd van de Missie is bevoegd het personeel van de Missie op dienstreis te zenden. Hij is gerechtigd deze bevoegdheid te delegeren aan hem ondergeschikte functionarissen. Voorzover het dienstreizen betreft buiten het grondgebied van de Republiek Indonesi~ komen de kosten slechts voor derzelver rekening, na voorafgaande toestemming van haar Minister van Defensie. Aan personeel van de Missie zal op dienstreis een passende vergoeding en accommodatie worden toegekend en verleend, voorzover het reizen in Indonesie betreft te bepalen door het Hoof d van de Missie in overleg met de Minister van Defensie van de Republiek Indonesie. ARTIKEL 2. In het kader der faciliteiten, bedoeld in artikel 22 van de "Overeenkomst inzake de Nederlandse Militaire Missie in Indonesie", zal een regeling worden getroffen voor een vrije, volledige . en passende genees- en tandheelkundige verzorging van de leden van de Missie, alsmede van hhn gezinsleden, voorzover deze leden dan wel gezinsleden in Indonesie verblijven, dan wel onderweg zijn naar of van Indonesieo ARTIKEL 3. De Regering van de Republiek Indonesie zal bij beschikbaarstelling van transportmateriaal rekening houden met de richtlijnen voor vervoer buiten dienst ala opgemaakt door het Hoofd van de Missie in overeenstemming met de Chef Staf Weermacht Republiek Indonesi~ volgens schrijven nr.: 10383/NMM/06 van 8 Augustus 1951. ARTIKEL 4. a.
b.
c.
De leden van de Missie zullen recht kunnen doen gelden op een jaarlijks verlof van een maand. Dit verlof zal, zulks ter beoordeling van het Hoofd van de Missie, zoveel mogelijk in Indonesie moeten worden doorgebracht. Enig uit hoofde van dienstbelang ongebruikt gebleven deel van dit verlof zal cumulatief zijn van jaar tot jaar gedurende de diensttijd bij de Missie. De leden van de Missie en hun gezinnen hebben 1 x per jaar recht op vrij vervoer van en naar de plaats waar zij hun verlof mogen doorbrengen. Het Hoofd van de Missie zal bij het verlenen of doen verlenen van verlof rekening houden met de belangen van de Republiek Indonesie. - 2 -
... - 2 -
ARTIKEL 5.
De leden van de Missie en de bij hen inwonende leden van hun gezin worden voor de heffing van de rechten van successie en overgang als ingezetenen van Nederland beschouwd en geacht woonplaats te hebben binnen het ressort van de Inspecteur der Registratie en Successie te 's-Gravenhage. ARTIKEL 6.
Indien bij overlijden van leden van de Missie of van hun gezinsleden de familie van de overledene vervoer van het stoff eli jk overschot naar Nederland wenst, zal de Regering van de Republiek Indonesi~ haar medewerking daartoe verlenen en hiervan de kosten dragen. ARTIKEL 7.
De bezoldiging en emolumenten van de leden van de Missie komen ten laste van de Republiek Indonesie van en met de dag, waarop de indeling bij de Missie een aanvang neemt tot en met de dag, waarop deze indeling eindigt. Voor de toepassing van het voorgaande worden de leden van de Missie, die zich voor hun indeling buiten het grondgebied van Indonesie bevinden, geacht bij de Missie te zijn ingedeeld op de dag van vertrek naar Indonesi~. De indeling bij de Missie wordt geacht te eindigen op de dag van aankomst in het land, waarin de leden terstond na ontheffing van hun indeling bij de Missie worden geplaatst, met dien verstande dat de kosten voor de Republiek Indonesi~ niet meer belopen dan de reiskosten Indonesie - Nederland langs de kortste weg en volgens de voor de Nederlandse strijdkrachten geldende maatstaven. ARTIKEL 8.
Een lid van de Missie heeft voor zijn gezin recht op eenmaal vrije overtocht van zijn laatste woonplaats naar zijn standplaats in Indonesie en vandaar naar de plaats waar hij onmiddellijk na zijn ontheffing van indeling bij de Missie wordt geplaatst, indien hem door de Minister van Oorlog of de Minister van Marine van het Koninkrijk der Nederlanden is toegestaan zich van zijn gezin te doen vergezellen dan wel dit te doen volgen en hij van dit recht binnen 6 maanden na aankomst in Indonesi~ gebruik maakt. De toestemming wordt slechts verleend indien te verwachten is, dat het betrokken lid van de Missie na de datum van aankomst van het gezin in Indonesie nog minstens ~~n jaar bij de Missie zal zijn ingedeeld. Het recht op vrije overtocht voor het gezin gaat gepaard met het recht op vrij vervoer van inboedels volgens de voor de Nederlandse Strijdkrachten bestaande leger en vloot orders. Dit recht op vrije overtocht zal worden gegeven aan de echtgenote en de omigehuwde wettige, gewettigde, natuurlijk erkende of uit een vroeger huwelijk van de echtgenote gesproten kinderen en pleegkinderen, beneden de leeftijd van 21 jaar, deel uitmakende van het gezin.
- 3-
~-
- 3 ARTIKEL 9.
Het Hoofd van de Missie draagt zorg, dat voor de door hem uitgegeven bedragen betalingsbewijzen worden opgemaakt overeenkomstig de Nederlandse regelingen. Voorts draagt hij zorg dat van de hem ingevolge art. 19, lid 2 van vorenvermelde overeenkomst ter beschikking gestelde gelden, onderscheidenlijk deviezen, periodiek een verantwoording, belegd met betalingsbewijzen, wordt ingediend bij de Regering van de Republiek Indonesia. Met wensen van Indonesische zijde, ontleend aan het afwijkend karakter der Indonesische administratieve en comptabele voorschriften houdt hij zoveel mogelijk rekening. ARTIKEL 10. Onder de kosten "Overeenkomst inzake worden mede begrepen het bepaalde in deze
van de Missie, bedoeld in art. 18 van de 11 de Nederlandse Militaire Missie in Indonesia, de kosten verbonden aan de uitvoering van Bijlage.
ARTIKEL 11. Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op l Februari 1953. Aldus vastgesteld te Djakarta, 21 April 1953. De Voorzitter van de Indonesische Delegatie
/I
De Vooro/itter ~n de Neder:J.¥dse D'J'..egati~
Signed
Signed
(Roeslan Abdulgani)
(G.E.Van Ittersum)
f-
_,/. .
. >'
•
" B i
j
1 a g e
C.
Regeling schadeverhaal.
--------------------------------------------------------------ARTIKEL 1.
Deze regeling heeft betrek:king op de schade, die door de leden van de Nederlandse Militaire Missie toegebracht wordt: a. in de uitoefening van de dienst door hun schuld aan de Republiek Indonesi~; b. in de uitoefening van de dienst niet door hun schuld aan de Republiek Indonesi~; c. in de uitoefening van de dienst door hun schuld aan derden; d. in de ui~oefening van de dienst niet door hun schuld aan derden; e. niet in de uitoefening van de dienst door hun schuld aan de Republiek Indonesi~; f. niet in de uitoefening van de dienst niet door hun schuld aan de Republiek Indonesie. ARTIKEL 2.
(1) De schade bedoeld in artikel 1 sub a, c en e komt ten laste van de Nederlandse Regering tot per geval maximaal 50% van het bedrag der schade tot een maximum van Rp. 2000.-
( 2) De Nederlandse Regering stelt zich garant voor het voor ver-
rekening in aanmerking komende bedrag ala bedoeld in lid (1). (3) De schade bedoeld in artikel 1 sub b, d en f komt ten laste van de Regering van de Republiek Indonesi~. ARTIKEL 3.
(1) De vaststelling van de schadesoort en tevens van het bedrag
der schadevergoeding geschiedt middels een gezamenlijk beslui t van de Minister van Defensie van de Republiek Indonesia of diens gedelegeerde en het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie of diens gedelegeerde. (2) Indien er geen overeenstemming is, geschiedt eerdergenoemde vaststelling door een commissie bestaande uit: ao 3 leden aangewezen door de Minister van Defensie van de Republiek Indonesi~ en: b. 3 leden aangewezen door het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie. (3) Als voorzitter van de commissie bedoeld in het vorige lid treedt op bij toerbeurt telkens voor een maand een Indonesi sch respectievelijk Nederlands lid. Hij presideert die zittingen van de commissie die betrek:king hebben op het behandelen van schade die veroorzaakt is in die maand waarin hij als voorzitter is aangewezen. (4) Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Artikel 4.
J$
- 2 -
ARTIKEL 4.
Deze regaling laat onverlet de bevoegdheid tot schadeverhaal op betrokkenen volgens het gemene recht. ARTIKEL 5.
Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Februari 1953.
Aldus vastgesteld te Djakarta, 21 April 1953.
De Voorzitter van de Indonesische Delegatie
De Voorz ,//ter vaw de Del¢gatie
Nederlan~~
Signed
Signed
(Roeslan Abdulgani}
(G.E.van Ittersum}
·.
...
~
..
, Djakarta, 21 April 1953 . Aan de Voorzitter van de Delegatie van de Republiek Indonesi~ voor de besprekin~en inzake de Nederlandse Militaire Missie DJAKARTA .
Mijnheer de Voorzitter, lo
In aansluiting op het door onze Delegaties ondertekenqe protocol betreffende de Nederlandse Milito.ire Missie , gedateerd ' heden , heb ik de eer U mede te delen , dat tussen onze Delegaties nader is overeengekomen om de werkzaamheden van de Af'deling Zeemacht van de Nederlandse Militaire Missie , met betrekking tot de adelborstenopleiding en andere marineopleidingen te Surabaia, in het belang dier opleidingen na 1 Januari 1954 af te ronden, in dier voege, 1et de opleidingen volgens onderstaand schema worden beeindigd : a. Adelborstenopleiding Instituut Eind Juni 1954 Angkatan Laut, 2e lichting Technische opleiding HoogEind Juni 1954 frequent- monteur en Electromonteur .
2.
De Nederl[lndse Regering heeft zich daarbij echter het recht voorbehouden voornoemde werkzaa.mheden na overleg met de Indonesische Regering eerder te doen be~indigen , indien : ao Zij daartoe dringende redenen aanwezig acht; b. gedurende de periode van afronding van genoemde verkzaamheden een ze~macht-missie uit een antler land in Indonesi~ in functie zou treden.
3.
De financiele en andere voorwaarden , waaron(ler het personeel van de Afdeling Zeemacht van de Nederlandse Militaire Missie dient , zullen ook gedurende de periode van afronding van de voreneenoemde werkzaam.heden geheel gelijk blijven aan die welke in de Missie Overeenkomst zijn vastgelegd., Ik heb de eer te zijn ,
Signed G. Eo VA..TiT ITT..!.RSill11 , Voorzitter van de Nederlandse Delegatie .
:•
Terdjemahan. Djakarta, 21 \pril 1953.
•
Kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia Untuk Permusjawaratan tentang Misi .iiliter Nederland DJAKARTA. Tuan Ketua, 1.
2.
Bertalian dengan protokol mengena i ~·isi ~:ili ter r:ederl and jang telah ditanda-tangani oleh kedua Delegasi pada hari ini, dengan horma t saja nermakl1lmkan kenA.da Tucrn, bahwa antara Delegasi2 kita lebih landjut telah terdapat persetudjuan, bahwa pekerdj aan2 baha gian Angkatan Laut dari M. l\l . N. jang berkenaan dengan pendidikan adelborst2 dan pendidikan2 marine jang lain2 di Surabaja, untuk kenentingan pendidikan2 itu sesudah 1 D,januari 1954 dibulatkan demikian rupa, sehingga pendidika~2 ini akan diachiri menurut rentjana seperti berikut: a . Pendidikan Adelborst2 Institut Angkatan Laut, Angkatan ke-2
- Achir Djuni 1954
b . Pendidikan tehnis untuk Hoogfrequent-monteur dan Electromonteur.
- Achir Djuni 1954
Pemerintah Keradjaan Nederland dalam nada itu, setelah menp-adakan permusjawaratan dengan Pemerintah. Indone sia , dapat menjudahi lebih dahulu pekerdjaan2 tersebut diatas, djikalau: a . Ia mengan~gan ada alasan2 janp mendesak untuk itu; b. ada Misi Angkatan Laut dari negara lain mulai melaksanakan pekerdjaannja di Indonesia dalam rnasa pembulatan pekerdjaan2 tersebut diatas .
3.
Sjarat2 keuangan dan sjarat2 lainnja untuk pegawai jang bekerdja pada bap:ian Angkatan Laut dari Mis i : ili ter Federland selama masa pembulatan pekerdjaan tersebut diatas , akan tetap sarna sepenuhnja dengan sjarat2 jang telah ditetapkan didalam Persetudjuan Misi.
/J
D.e~gan ta"'1im,
.,
Signed G.E. VAN ITTERSUM Ketua Delegasi Nede rland •
..... ' \ .
Terdjemahan . Djakarta, 21\pril1953.
•
Kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia Untuk Permusjawaratan tentang Misi .iiliter Nederland DJAKARTA . Tuan Ketua, 1.
2.
Bertalian dengan protokol mengena i ~"isi r.ili ter lJederland jang telah ditanda - tangani oleh kedua Delegasi pada hari ini , dengan horma t sa ja nermaklumkan kenA.da Tuan , bah1..,ra antara Del egasi2 kita lebih landj ut telah terdapat persetudjuan, bahwa pekerdjaAn2 bahagian Angkatan Laut dari M•.M. N. jang berkenaan dengan pendidikan adelborst2 dan pendidikan2 marine jang lain2 di Surabaja, untuk kepentin~an pendidikan2 itu sesudah 1 Djanuari 1954 dibulatkan demikian rupa, sehingga pendidikan2 ini akan diachiri menurut rentjana seperti berikut: a . Pendidikan Adelborst2 Institut Angkatan Laut , Angkatan ke- 2
- Achi r Djuni 1954
b . Pendidikan tehnis untuk Hoogfrequent - monteur dan Electromonteur.
- Achir Djuni 1954
Pemerintah Keradjaan Nederland dalam pada itu , setelah menp-adakan permusjawaratan dengan Pemerintah Indonesia, dapat menjudahi lebih dahulu pekerdjaan2 tersebut diatas , djikalau: a . Ia mengan~gan ada alasan2 janp: mendesak untuk itu; b. ada Misi Anekatan Laut dari negara lain mulai melaksanakan pekerdjaannja di Indonesia dalam masa pembulatan pekerdjaan2 tersebut diatas .
J.
Sjarat2 keuangan dan sjarat2 lainnja untuk pegawai jang bekerdja pada bap;ian Angkatan Laut dari Misi ~- iliter ~reder land selama masa oembulatan pekerdjaan tersebut diatas, akan tetan sarna sepenuhnj a dengan s.iarat2 .iang telah di tetapkan didalam Persetudjuan Misi . D~l'i\gan
ta¢im ,
Signed G:E . VAN I TTERSUM Ketua Delegasi Nederland.
" Djakarta, 21 April 1953. Aan de Voorzitter van de Delegatie van de Republiek IndonesiU voor de besprekingen inzake de Nederlandse Militaire Missie
DJAKARTA.
Mijnheer de Voorzitter, Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie constateert, dat tussen onze Delegaties het volgende is overeengekomen: Ten eerste: In afwijking van het gestelde in artikel 8 eerste lid ad b van Bijlage A zal om administratief-technische redenen tot en met Mei 1953 een delegatiepercentage van 700/o gehandhaafd blijven. Met ingang van 1 Juni 1953 zal het delegatie-percentage voor de ongehuwde militairen worden teruggebracht tot 40~, met inachtneming van het gestelde in de laatste alinea van genoemd lid 1. Ten aanzien van genoemde militairen zullen bij vertrek uit Indonesi~ anders dan wegens tijdelijke onderbreking van de dienst bij de Nederlandse Militaire Missie te rekenen vanaf 1 Juni 1953 de in artikel 8 lid 4 van Bijlage A bedoelde gelden worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 3~ van het netto-inkomen per maand, als bedoeld in artikel 8 lid 1 van genoemde Bijlage. Ten tweede: De Indonesische Regering zal vanaf 1 Februari 1953 a.an de militairen behorende tot de Nederlandse Militaire Missie een duurtetoeslag verlenen tot een bedrag van 2~ van het bedrag, dat verkregen wordt door hun netto-inkomen ala bedoeld in art. 4 lid 2 van Bijlage A, te verminderen met de maximum bedragen berekend volgens art. 8 van genoemde bijlage. In verband met afronding der werkzaamheden na 1 Januari 1954 zal uiterlijk in December 1953 overleg plaats vinden over aanpassing van bovenbedoelde duurtetoelage voor het jaar 1954. Deze duurtetoeslag wordt in Indonesisch courant uitbetaald en vormt geen deel van de bezoldiging of wedde en is niet transferabel. Ten derde:
De Nederlandse Militaire Missie zal de van de salarissen van de militairen behorende tot de Missie, ingehouden loonbelasting 1~de Nederlandse voorheffing op de inkomsten-belasting) over de jaren 1951, 1952 en 1953, zomede de ontvangsten aan ingehouden loon- dan
-wel
..
- 2 -
wel overgangsbelasting van de bezoldigingen van het bij de Nederlandse Militaire Missie werkzaam zijnde personeel (geen militairen) en voorts de inkomsten a.an woninghuur en de tegenwaa.rde van de uit de levensmiddelenvoorraa.d verkochte gezinspakketten in Indonesisch courant over genoemd tijdvak afstorten in de Indonesische schatkist. De tegenwaarde van de f ondsen ten behoeve van de cantine-dienst der Nederlandse Militaire Missie in Nederland besteed, worden door de cantine-dienst in Indonesisch courant aa.n de Missie teruggestort en ingenomen als ontvangstpost. Ik heb de eer te zijn, Uw diens~Wtllige /ftienaa~,
Signed G.E. VAN ITTERSUM,
Voorzitter van de Nederlandse Delegatie.
Terdjemahan Djakarta, 21 .April 1953.
'
K e p a d a Ketua Delegasi Republik Indonesia Untuk Permusjawaratan Tentang Misi Militer Nederland D j a k a r t a. Tuan Ketua, Dengan hormat dipermaklumkan kepada Tuan, bahwa Delegasi Nederland berpendapat, bahwa antara Dele~asi2 telah ditjanai persetudjuan sebagai berikut: Pertama: · Menj imnang dari apa j~ng dinjatakan dalam pasal 8 ajat 1 sub b dari Lampiran A, maka karena alasan2 administratip tehnis, persentase untuk delegasi sebesar 70% akan dipertahankan sampai dengan bulan r.1ei 1953. Mulai 1 Djuni 1953 persentase untuk nengiriman uang bagi militer2 jang belum kawin dikurangi sehingga Mendjadi 40%, dengan memperhatikan apa jang dinjatakan pada kalimat terachir dari ajat 1 tsb. Terhadap militer2 tsb., maka pada waktu meninggalkan Indonesia karena alasan lain dari pada menghentikan sementara pekerdjaannja pada Misi Militer Nederland , mulai 1 Djuni 1953 penfiriman uan~, sebagai dimAksud dalan pasal 8 ajat 4 dari Lamoir?.n A akan ditambah dengan djumlah sebesar 30% dari pendapatan bersih tiap bulan, termaksud dalam pasal ~ ajat 1 dari Lamni r~n tsb .; Kedua :
Terhitung mulai 1 Pebruari 1953 Pemerintah Indonesia akan memberi keoada militer2 dari Kisi '~liter Nederl and suatu tundjangan kemahalan sebesar 20% dari djumlah , jang dineroleh dengan memotong dari pendanatan bersih menurut pasal 4 ajat 2 dari Lampiran A, djumlah maximum jang dihitung menurut pasal 8 dari Lampiran tsb. Berhubung dengan pembulat3n pekerdjaan2 sesudah 1 Djanuari 1954, ~aka selambat2nja dalam bulan Desember 1953 akan diadakan perundinf,an mengenai penjesuaian tundjangan kemahalan dimaksud diatas untuk tahun 195li-. Tundjangan kemahalan ini dibaj1rkan dalam uang Indonesia dan tidak mendjadi ba~ian gadji atau upah dan tidak dapat dikirim keluar negeri.
Ketir;a:
Misi Niliter Nederland akan menjetor dalam Kas Negeri Indonesia pa djak-upah (nemun~ntan-pendahuluan di Nederland dari padjak - penghas~lanJ janp di potong dari ~adji ·riiliter2 Misi Militer Nederland selama tahun2 1951, 1952 dan.1953 , begitupun djufSa penerimaan padjak-upah atau padjak peralihan jan~ dipotong dari gadji ne~awai (bukan mili ter) Misi r~ili ter Nederland dan selandjutnja nen~hRsilan2 dari sewa rumah dan harga lawan dalam uang Indonesia dari ha rga paket2 keluarga jang didjual dari persediaan makanan. Harr~a lawan dari biaja untuk dinas -cantine dari r.isi Militer Nederland jang dikeluarkan di Nederland , akan disetor kembal i_ oleh dinas-cantine kepada ''isi dalam uang Indonesia dan dibukukar. sebagfoi pos-penerimaan.
Demikianlah agar mendjadi maklum adanja .,Dengan taklim,
Signed 9}~ :~ITTEF~llM
1
.. J I
Ketua Delt=> · - ... :i (~
;
..
Djakarta, 21 April
1953.
Kepada Ketua Delegasi Keradjaan Nederland Untulc Permusjawaratan tentang Misi Militer Nederland DJAKARTA. Tuan Ketua, l.
2.
Bertalian dengan protokol mengenai Misi Militer Nederland jang telah ditanda-tangani oleh kedua Delegasi pada hari ini, dengan hormat saja permaklumkan kepada Tuan, bahwa antara Delegasi2 kita lebih landjut telah terdapat persetudjuan, bahwa pekerdjaan2 bahagian Angkatan Laut dari M.M.N. jang berkenaan dengan pendidikan adelborst2 dan pendidikan2 marine jang lain2 di Surabaja, untuk kepentingan pendidikan2 itu sesudah 1 Djanuari 1954 dibuletkan demikian rupa, sehingga pendidikan2 ini aken diachiri menurut rentjana seperti berikut: a. Pendidikan Adelborst2 Institut Angkatan Laut, Angkatan ke-2
- Achir Djuni
1954
b. Pendidikan tehnis untuk Hoogfrequent-monteur dan Electromonteur.
- Achir Djuni
1954 l
Pemerintah Keradjaan Nederland dalam pada itu, setelah mengadakan permusjawaratan dengan Pemerintah Indonesia, dapat menjudahi lebih dahulu pekerdjaan2 tersebut diatas, djikalau: a. Ia menganggap ada alasan2 jang mendesak untulc itu; b. ada Misi Angkatan Laut dari negara lain mulai melaksanakan pekerdjaannja di Indonesia dalam masa pembulatan pekerdjaan2 tersebut diatas.
3.
Sjarat2 keuangan dan sjarat2 lainnja untuk pegawai jang bekerdja pada bagian Angkatan Laut dari Misi Militer Nederland selama masa pembulatan pekerdjaan tersebut diatas, akan tetap sama sepenuhnja dengan sjarat2 jang telah ditetapkan didalam Persetudjuan Misi. Dengan taklim,
ROESLAN ABDULGANI Ketua Delegasi Indonesia.
}.
f
J
..
vertaling D~akarta,
21
~l
1953.
Aan de Toorzitter van 4e Delegatie van het ~ninkr13k der Bederlanden TOor de beapreld.ngen inzake de Hederlandee llilitaire llissie DJAKARTA.
Jlijllheer de Voorzitter,
l.
In aanalui ting op het door onse Delepti•• ondertekand• protocol betreffende de Jfederland•• llilitaire ll1sa1••
gedateerd heden, heb ik de eer U aede te delen, dat tusaen onze Delegatiea nader ie overeengekoaen om de werkzeembeden van de Afdelin& Zeemacht van de liederlandse 11:111taire Xi•sie, met betrekkin8 tot de adelboratenoplei4ing en andere Jlal'ineopleidingen te Surabaia, in het belaug 4ier opleidingen na 1 Januari 1954 a:f te ronden, in dier Toege, dat deze opleidingen volgena onderstaand achema word.en belindigds a. .ldelborstenopleiding IJU1tituut - Bind Jun.1 1954 .lngka·tan Laut, 2• llchti.DC b. !echnische opleiding Hoos- Bind Juni 1954 frequent-mont eur en BleotroJllOllteu:r.
2.
De Bederlandae Regering heeft zich daarbij eohter het recht voorbehouden voornoemde werkzaemheden na overleg met de Indoneaische Regering eerder te doen belindigen, indiens a. Zi3 daartoe dringende redenen aan.wezig aoht; b. sedurende de periode van afronding Yan genoem.de ••rkzaamheden een zeemacht-missie uit een ander land ill lndoneail in functie zou treden.
3.
:tinanciele en andere voorwaarden, waaronder het peraoneel van de .&fdeling Zeemaoht van de l'ederlandse llilitaire llissie dient, zull.en ook gedurende de period• vau afronding van de vorengenoemde werkzaa•heden geheel gelijk b1ijven aan die welke in de Jliasie 0Vereenko111St zijn "f&atgelegd. De
Ik heb de eer te Zijn, Uw dienatwillige dienaar,
JlOESLd A:BDULGAHI,
Voorzitter van 4• IJt.donesisohe llelegatie.
•,
., Djakarta, 21 April 1953. Ke p a d a Ketua Delegasi Keradjaan Nederland Untuk Permusjawaratan Tentang Misi Militer Nederland D j a k a r t a. Tuan Ketua, Dengan hormat dipermaklumkan kepada Tuan, bahwa Delegasi Nederland berpendapat, bahwa antara Delegasi2 telah ditjapai persetudjuan sebagai berikut: Pertama:
Menjimpang dari apa jang dinjatakan dalam pasal 8 ajat 1 sub b dari Lampiran A, maka karena alasan2 administratip tehnis, persentase untuk delegasi sebesar 70% akan dipertahankan sampai dengan bulan Mei 1953. Mulai 1 Djuni 1953 persentase untuk pengiriman uang bagi militer2 jang belum kawin dikurangi sehingga mendjadi 40%, dengan memperhatikan apa jang dinjatakan pada kalimat terachir dari ajat 1 tsb. Terhadap militer2 tsb., maka pada waktu meninggalkan Indonesia karena alasan lain dari pada menghentikan sementara pekerdjaannja pada Misi Militer Nederland, mulai 1 Djuni 1953 pengiriman uang, sebagai dimaksud dalam pasal 8 ajat 4 dari Lampiran A akan ditambah dengan djumlah sebesar 30% dari pendapatan bersih tiap bulan, termaksud dalam pasal 8 ajat 1 dari Lampiran tsb .;
Kedua:
Terhitung mulai 1 Pebruari 1953 Pemerintah Indonesia akan memberi kepada militer2 dari Misi Militer Nederland suatu tundjangan kemahalan sebesar 20% dari djumlah , jang diperoleh dengan memotong dari pendapatan bersih menurut pasal 4 ajat 2 dari Lampiran A, djumlah maximum jang dihitung menurut pasal 8 dari Lampiran tsb. Berhubung dengan pembulatan pekerdjaan2 sesudah 1 Djanuari 1954, maka selambat2nja dalam bulan Desember 1953 akan diadakan perundingan mengenai penjesuaian tundjangan kemahalan dimaksud diatas untuk tahun 1954. Tundjangan kemahalan ini dibajarkan dalam uang Indonesia dan tidak mendjadi bagian gadji atau upah dan tidak dapat dikirim keluar negeri.
Ketiga:
Misi Militer Nederland akan menjetor dalam Kas Negeri Indonesia padjak-upah (pemunT1tan-pendahuluan di Nederland dari padjak-penghasilan jang dipotong dari gadji militer2 Misi Mi liter Nederland selama tahun2 1951, 1952 dan 1953, begitupun djuga penerimaan padjak-upah atau oadjak-peralihan jang dipotong dari gadji pegawai (bukan militer) Misi Militer Nederland dan selandjutnja penghasilan dari sewa rumah dan harga lawan dalam uang Indonesia dari harga paket2 kelaarga jang didjual dari persediaan makanan. Harga lawan dari biaja untuk dinas-cantine dari Misi Militer Nederland jang dikeluarkan di Nederland, akan disetor kembali oleh dinas-cantine kepada Misi dalam uang Indonesia dan dibukukan sebagai pos-penerimaan.
Demikianlah agar mendjadi maklum adanja.Dengan taklim ,
ROESLAN ABDULGANI Ketua Delegasj ·
I
/ ''
i.
'esia.
vertaliD§ Djakarta, 21 A.pr11 1953·
Aan de Toorzitter van de Delegatie het Xoninltri~k der Bederlanden Toor de beapreld.ngen inzake de Wederlandae 11111taire Jliasie
'Yan
DJ.AltAR!A.
111.jnheer de 'foonitter,
. Ik heb de eer U aede te delen, dat de Indoneaiache Deleptie oonatateert, dat haaen onze Delegatiea het volgende ia oTereengekoaena !en aerate: In afwijldng van het geatelde in _a .rtikel 8 eeZ'Ste lid ad b van llijlage A sal om administratie:t-teabnische redenen tot en aet ••1 1953 een delegatS.epercentage van 70'/t gebandbaa:td. blijven. ingang van l Juni 1953 sal het delegatie-peroentage voor de ongehuwde militairen worden teroggebracht tot 4°"' met inachtnem:LDe van het geatel.de in de laatste alinea van genomd lid 1. fen aanzien van genoemde mili+airen zullen bij nrtrek uit Indonesi~ anders clan. wegens ti.jdelijke onderbreking van de dienst bij de Bederlanda• Jalitaire Jliasie ta rekenen vanaf' 1 Jun1 1953 de in art1kel 8 lid 4 van Bijlage A bedoelde gelden worden verhoogd met een bedrag gelljk aan Tan. hat netto-inkoaen per •aand, al.a ltedoeld in artike1 8 lid l van genoemde Bijlage.
••t
3°"
!en tweede: De Indonea1ache Regering zal. "ftll1ai' l l•bruari 1953 aan de Jlilitairen behorende tot de 1'ederlands1t 11111taire Jliaaie • • 4uurtetoealag verlenen tot etai. be4rag Yan 2~ Yan het beclrag, dat yerkregen worclt door bun netto-inkoman ala bedoeld in art. 4 lid 2 .._ Bijl.age A, te Terminderen met de Jl&Ximum bed~ berekend Tolgens art. 8 van genoamde 'bi~l.ap. In Tei-band met a:tronding der werksaeraheden na l Januari 1954 za1 uiterli~k in Deceaber l.953 overleg pleats viad• onr aanpaaai.n g ftn bovenbedoelde duurtetoelage TOor het jaar 1954. Deze duurtetoealag wordt in Indon.esiach oouran.t uitbetaald en Tormt geen deel YU. de bezoldiging ot wedde en is niet tranaferabel. Ten derde:
De lederlandae llilitaire Jliasie zal de van de salariaaen van de militairen behorenda tot de Jliasie, S».gehouden loonbelast1ng (de Keder1andse voorheffine op de 1nkomsten-belaat1Dg) over de 3aren 1951, 19S2 en 1953, zoaede de ontTangsten aan ingehollden looa- dan
-2-
wel overgangab-elastiDg van de \esoldigingen TU Jutt bij de Bederlandae 11111ta1re lli•ai• werltsaa. si.3a4• personeel (geen Jlilitairen) en. Tooria de inkoutan aan woningbuur en de tegenwaarcte van de uit de 1 ... T8D... ddelenTOOrraa4 Terkoohte aes1napakkettea iJl Indoneaiach courant over genoead tijdTBk atstorlen in de Inclonesiache achatkiat. De tegenwaarde van de fondaen ten behoeve van de cautine-dienat der llederl.an4a• Jlili taire 111.ssie in Bederland beatee4, worden door de oantine-dienat in Indonesiaoh courant aan de Miasie teru.ggeatori e ingenom.en ala ontvangatpoat.
Ik heb 4• eer te siJn, Uw dienstwillige dienaar,
Toorzitter
llOESLAB .lBDULG.ABI, Yau
de Intoneaiaohe Delegatia.
