PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONVENSI-KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949 DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II)
Disusun oleh : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2003
PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONVENSI-KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949 DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN PERTIKAIAN-PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II)
Disusun oleh : DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2003
PENGANTAR Memahami akan pentingnya data informasi yang lengkap, sistematis dan akurat mengenai Terjemahan Protokol I dan II Konvensi Jenewa Tahun 1949, maka diterbitkan Buku Terjemahan Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II). Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta, serta kalangan akademisi di dalam mencari data mengenai Keputusan Presiden tentang amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga memungkinkan terlaksananya penerbitan buku himpunan ini, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga penerbitan Buku Terjemahan Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaianpertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), akan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi yang memerlukannya.
Jakarta, Agustus 2003 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H. NIP. 040034478
iii
PROTOKOL - I PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONVENSIKONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949, DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN SENGKETA-SENGKETA BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL -I) PEMBUKAAN Pihak-Pihak Peserta Agung, Mengumumkan hasrat keinginan mereka yang sungguh-sungguh untuk melihat terwujudnya, perdamaian diantara rakyat-rakyat. Mengingat bahwa sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap negara berkewajiban untuk tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan-hubungan internasionalnya terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik dari sesuatu Negara, atau dengan cara apapun lainnya yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berpendapat, sekalipun demikian, perlu menegaskan kembali dan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang melindungi para korban sengketa-sengketa bersenjata dan melengkapi tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperkuat kembali penerapannya. Menyatakan keyakinan mereka bahwa tidak satupun ketentuan di dalam protokol ini atau di dalam Konvensikonvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dapat diartikan sebagai mengesahkan atau mengijinkan setiap tindakan agresi atau setiap penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
1
Menegaskan kembali selanjutnya bahwa ketentuan-ketentuan dari Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol ini harus diterapkan sepenuhnya di dalam segala keadaan bagi semua orang yang dilindungi oleh persetujuan-persetujuan tersebut tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas sifat atau asal mula sengketa bersenjata itu atau atas sebab-sebab yang ditimbulkan oleh atau yang dianggap berasal dari Pihakpihak dalam sengketa. Telah menyetujui sebagai berikut :
BAB - I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM Pasal 1 --1.
Asas-asas umum dan ruang lingkup penerapan Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin dihormatinya Protokol ini dalam segala keadaan.
2.
Dalam hal-hal yang tidak tercantum di dalam Protokol ini atau di dalam persetujuanpersetujuan internasional 1ainnya, orang-orang sipil dan kombatan-kombatan tetap berada di bawah perlindungan dan kekuasaan asas-asas hukum internasional yang berasal dari kebiasaan yang telah berlaku, dari asas-asas kemanusiaan dan dari suara hati nurani rakyat.
3.
Protokol ini, yang melengkapi Konvensikonvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk perlindungan korban-korban perang, harus berlaku di dalam situasi-situasi yang disebut dalam pasal 2 yang umum dikenal pada Konvensi-Konvensi tersebut. 2
4.
Pasal 2 ---
Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara NegaraNegara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Definisi - definisi Untuk tujuan-tujuan Protokol ini : (a)
“Konvensi Pertama”, “Konvensi Kedua”, “Konvensi Ketiga” dan “Konvensi Keempat", masing-masing berarti Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran, tanggal 12 Agustus 1949, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam. tanggal 12 Agustus 1949; Konvensi Jenewa mengenai Periakuan Tawanan Perang. tanggal 12 Agustus 1949; Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orangorang Sipil di Waktu Perang tanggal 12 Agustus 1949; untuk perlindungan korban-korban Perang;
3
Pasal 3 ---
(b)
“Peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata” berarti peraturan-peraturan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata seperti yang dimaksudkan di dalam persetujuan-persetujuan internasional yang didalamnya yang diartikan dengan Pihak-Pihak dalam sengketa adalah Pihak-pihak, dan asasasas dan peraturan-peraturan hukum internasional yang secara umum diakui yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata;
(c)
“Negara Pelindung” berarti sebuah negara netral atau negara lainnya bukan pihak dalam sengketa yang telah ditunjuk oleh suatu Pihak dalam sengketa dan disetujui oleh Pihak lawannya dan yang telah menyetujui untuk melaksanakan fungsifungsi yang dibebankan kepada suatu Negara Pelindung berdasarkan Konvensi dan Protokol ini;
(d)
“pengganti” berarti suatu organisasi yang bertindak menggantikan suatu Negara Pelindung sesuai dengan Pasal 5.
Permulaan dan akhir penerapan. Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan di segala waktu : (a)
Konvensi dan Protokol ini harus berlaku sejak dari permulaan setiap situasi seperti yang disebut dalam Pasal I dari Protokol ini;
4
(b)
Pasal 4 ---
Penerapan Konvensi dan Protokol ini harus berakhir, di wilayah pihak-pihak dalam sengketa, pada saat diakhirinya secara umum operasi-operasi militer dan dalam hal wilayah-wilayah yang diduduki, pada saat diakhirinya pendudukan itu kecuali, didalam kedua keadaan tersebut, bagi orang-orang yang pembebasan terakhir, pemulangan atau penempatan kembali mereka berlangsung sesudahnya. Orang-orang ini harus tetap memperoleh manfaat dari ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dari Konvensi dan Protokol ini sampai pembebasan terakhir, pemulangan dan penempatan kembali mereka.
Kedudukan hukum pihak - pihak dalam sengketa. Penerapan Konvensi itu dan Protokol ini, maupun diadakan persetujuan-persetujuan yang mengukuhkannya, tidak boleh mempengaruhi kedudukan hukum dari PihakPihak dalam sengketa. Baik pendudukan suatu wilayah ataupun penerapan Konvensi dan Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kedudukan hukum dari wilayah yang masih menjadi masalah.
Pasal 5 ---
1.
Penunjukan negara-negara penggantinya.
pelindung
dan
Kewajiban dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk sejak permulaan sengketa itu menjamin pengawasan dan pelaksanaan Konvensi
5
itu dan Protokol ini dengan penerapan sistim Negara-Negara Pelindung, termasuk inter alia penunjukan dan penerimaan negara-negara itu, sesuai dengan ayat-ayat berikut ini. Negaranegara Pelindung harus berkewajiban menjaga kepentingan-kepentingan dari Pihak-Pihak dalam sengketa. 2.
Sejak dari permulaan situasi termaksud dalam Pasal l, setiap Pihak dalam sengketa tanpa menunda-nunda harus menunjuk sebuah negara pelindung untuk tujuan menerapkan Konvensi dan Protokol ini, begitu pula tanpa menunda-nunda dan untuk tujuan yang sama harus mengijinkan kegiatan-kegiatan sebuah Negara Pelindung yang telah disetujuinya setelah penunjukan oleh Pihak lawannya.
3.
Apabila sejak dari permulaan situasi termaksud dalam Pasal 1, sebuah Negara Pelindung belum ditunjuk atau disetujui, maka Komite Internasional Palang Merah, tanpa mengurangi hak dari sesuatu organisasi kemanusiaan yang tak berpihak lainnya untuk berbuat serupa, harus menawarkan jasa-jasa baiknya kepada Pihak-Pihak dalam sengketa dengan mengingat kepada penunjukkan tanpa ditundatunda sebuah Negara Pelindung yang disetujui oleh Pihak-pihak dalam sengketa. Untuk tujuan itu maka ia, inter alia, boleh meminta masing-masing Pihak memberikan kepadanya sebuah daftar dari sedikitnya lima negara yang oleh pihak tersebut dianggap dapat diterima untuk bertindak sebagai Negara Pelindung atas namanya dalam hubungan dengan pihak
6
lawannya, dan meminta kepada setiap pihak lawan untuk memberikan sebuah daftar dari sedikitnya lima negara yang akan diterima sebagai Negara Pelindung dari Pihak Pertama; daftar-daftar ini harus disampaikan kepada Komite (Internasional Palang Merah ) di dalam waktu dua minggu setelah menerima permintaan; Komite tersebut harus memperbandingkannya dan mencari persetujuan atas sesuatu negara yang diusulkan yang namanya tercantum didalam kedua daftar tersebut. 4.
Apabila tidak ada Negara Pelindung, walaupun adanya ayat tersebut diatas, maka Pihakpihak dalam sengketa harus menerima tanpa menunda-nunda tawaran yang mungkin dibuat oleh Komite Internasional Palang Merah atau oleh suatu organisasi lainnya yang menawarkan semua jaminan tidak berpihak dan upayaupaya, setelah konsultasi gang harus diadakan dengan Pihak-Pihak yang dimaksud dan memperhatikan hasil konsultasi itu. untuk bertindak sebagai pengganti. Berfungsinya pengganti itu harus mendapatkan persetujuan dari Pihak-Pihak dalam sengketa; Pihak-pihak dalam sengketa harus melakukan setiap usaha untuk memungkinkan dilakukannya operasioperasi oleh organisasi pengganti didalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi dan Protokol ini.
5.
Sesuai dengan Pasal 4, penunjukan dan penerimaan Negara Pelindung untuk tujuan menerapkan Konvensi dan Protokol ini tidak boleh mempengaruhi kedudukan hukum dari
7
Pihak-pihak dalam sengketa atau dari sesuatu wilayah, termasuk wilayah yang diduduki. 6.
Pemeliharaan hubungan-hubungan diplomatik antara Pihak-pihak dalam sengketa atau pemberian kepercayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sesuatu Pihak dan warga negaranya kepada sebuah Negara ketiga sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Internasional mengenai hubungan-hubungan diplomatik tidak merupakan penghalang bagi ditunjuknya Negara-negara Pelindung untuk tujuan menerapkan Konvensi dan Protokol ini.
7.
Setiap sebutan suatu Pelindung selanjutnya di dalam Protokol ini termasuk pula pengganti.
Pasal 6 ---
Orang-orang yang memenuhi syarat keahlian
1.
Pihak-pihak Peserta Agung dengan bantuan Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) harus berusaha juga dimasa damai, untuk mendidik tenaga-tenaga yang memenuhi syarat keahlian guna memungkinkan pelaksanaan Konvensi dan Protokol ini, dan khususnya kegiatan-kegiatan Negara-negara Pelindung.
2.
Pengadaan tenaga-tenaga tersebut dan pelatihannya berada di dalam yurisdiksi dalam negeri.
3.
Komite Internasional Palang Merah harus memiliki bagi kepentingan Pihak-pihak Peserta Agung daftar-daftar tenaga-tenaga yang sudah
8
terdidik sedemikian yang mungkin untuk tujuan itu telah ditetapkan dan dikirimkan kepadanya oleh Pihak-pihak Peserta Agung. 4.
Pasal 7 ---
Didalam setiap hal, syarat-syarat yang mengatur dipekerjakannya tenaga-tenaga itu diluar wilayah nasional, harus tunduk pada persetujuan-persetujuan khusus antara pihakpihak yang bersangkutan. Sidang-sidang Negara penyimpan Protokol ini harus mengadakan sidang dari Pihak-pihak Peserta Agung, atas permintaan dari satu atau lebih Pihak-pihak tersebut itu dan atas persetujuan suara terbanyak dari pihak-pihak tersebut, untuk mempertimbangkan masalah-masalah umum mengenai penerapan Konvensi dan Protokol.
9
BAB - II YANG LUKA, SAKIT DAN KORBAN KARAM BAGIAN - I --- PERLINDUNGAN UMUM Pasal 8 ---
Peristilahan Untuk tujuan-tujuan dari Protokol ini : (a)
yang dimaksud dengan “yang luka” dan “yang sakit” adalah orang-orang, baik militer maupun sipil yang karena trauma, penyakit atau gangguan mental atau ketidak-mampuan jasmani, memerlukan bantuan atau perawatan kesehatan, dan yang menjauhkan diri dari setiap tindakan permusuhan. lstilah-istilah ini juga meliputi hal-hal kesehatan ibu, bayi-bayi yang baru lahir dan orang-orang lainnya yang mungkin memerlukan bantuan atau perawatan kesehatan yang segera, seperti halnya ibuibu yang lemah atau sedang mengandung, dan yang menjauhkan diri dari tindakan permusuhan.
(b)
yang dimaksud dengan “korban karam” adalah orang-orang baik militer maupun sipil, yang hidupnya berada dalam hahaya di laut maupun di perairan lainnya sebagai akibat kemalangan yang dialami oleh mereka atau oleh kapal atau alat angkutan udara yang membawa mereka dan yang tidak melakukan tindakan permusuhan. Orang-orang ini asalkan
10
mereka terus menjauhkan diri dari setiap tindakan permusuhan, akan tetap dianggap sebagai korban karam selama penyelamatan mereka sampai mereka memperoleh kedudukan lain berdasarkan Konvensi dan Protokol ini; (c)
yang dimaksud dengan “anggota-anggota dinas kesehatan” adalah orang-orang yang oleh suatu Pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) atau untuk administrasi satuansatuan kesehatan atau untuk pelaksanaan kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan-penugasan itu dapat bersifat tetap atau sementara. Di dalam istilah ini termasuk: (i)
tenaga-tenaga dinas kesehatan dan suatu pihak dalam sengketa, baik militer maupun sipil. termasuk mereka yang diterangkan didalam Konvensi Pertama dan Konvensi Kedua, dan mereka yang ditugaskan pada organisasiorganisasi pertahanan sipil:
(ii)
tenaga-tenaga kesehatan dari Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dan perhimpunan-perhimpunan pemberi bantuan sukarela nasional lainnya yang patut diakui dan diberi kuasa oleh suatu pihak dalam sengketa;
11
(iii) tenaga-tenaga kesehatan dari satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan seperti diterangkan didalam Pasal 9, ayat (2). (d)
yang dimaksud dengan anggota-anggota dinas “keagamaan” adalah rokhaniwanrokhaniwan, militer maupun sipil, seperti petugas agama, yang khusus bekerja pada tempat ibadah mereka dan ditugaskan : (i)
pada angkatan Perang dari Pihak dalam sengketa;
(ii)
pada satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan dan Pihak dalam sengketa;
(iii) pada satuan kesehatan atau pengangkutan kesehatan seperti diterangkan dalam Pasal 9, ayat (2); atau (iv) pada organisasi pertahanan sipil dan Pihak dalam sengketa. Penugasan tenaga-tenaga dinas keagamaan itu dapat hersifat tetap atau sementara, dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengannya yang tercantum di dalam sub-ayat (k) berlaku bagi mereka; (e)
“satuan-satuan kesehatan” berarti hentukan-hentukan dan satuan-satuan lainnya, baik militer maupun sipil,
12
yang diselenggarakan untuk tujuantujuan kesehatan, yaitu pencarian, pengumpulan, pengangkutan, diagnosa atau penanganan termasuk penanganan pertolongan pertama bagi yang luka, sakit dan korban karam, atau untuk pencegahan penyakit. Istilah ini juga mengandung arti, misalnya rumah-rumah sakit dan satuan-satuan serupa lainnya, pusat-pusat transfusi darah, pusatpusat dan lembaga-lembaga pengobatan pencegahan, depo-depo kesehatan, dan tempat-tempat penyimpanan alat-alat kesehatan dan obat-obatan dan satuansatuan tersebut. Satuan-satuan kesehatan itu dapat berupa benda tidak bergerak atau bergerak, bersifat tetap atau sementara: (f)
“pengangkutan kesehatan” berarti pengangkutan melalui darat, laut dan udara bagi yang luka, sakit, korban karam, tenaga kesehatan, tenaga petugas keagamaan (rokhaniwan), peralatan, kesehatan atau perbekalan kesehatan yang dilindungi oleh Konvensi dan Protokol ini;
(g)
“angkutan kesehatan” berarti setiap alat pengangkutan, baik militer maupun sipil, tetap atau sementara, yang ditugaskan khusus untuk pengangkutan kesehatan dan berada di bawah kontrol seorang pejabat yang berwenang dari Pihak dalam sengketa;
(h)
“kendaraan kesehatan” berarti alat angkut kesehatan apa saja melalui darat:
13
(i)
“kapal dan atas angkut kesehatan” berarti alat angkut kesehatan apa saja melalui air;
(j)
“pesawat - terbang kesehatan” berarti atas angkut kesehatan apa saja melalui udara;
(k)
“tenaga kesehatan tetap”, “satuan kesehatan tetap” dan “angkutan kesehatan tetap” berarti semuanya itu yang ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan selama suatu jangka waktu yang tidak ditentukan. “Tenaga kesehatan sementara”. “kesatuan kesehatan sementara” dan “angkutan kesehatan sementara” berarti semuanya itu yang ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan selama jangka waktu terbatas di dalam seluruh jangka waktu itu, kecuali ditentukan lain daripada tersebut itu. Istilah-istilah “tenaga kesehatan”, “satuan kesehatan” dan “angkutan kesehatan” meliputi baik golongan tetap maupun sementara.
(l)
“lambang pengenal” adalah lambang pengenal palang merah bulan sabit merah atau singa dan matahari merah di atas dasar putih apabila digunakan untuk perlindungan satuan-satuan dan alat angkut kesehatan, atau tenaga-tenaga dinas kesehatan dan dinas keagamaan (rokhaniwan), perlengkapan atau perbekalan kesehatan;
(m) “isyarat pengenal” adalah setiap isyarat atau pesan yang ditentukan secara khusus untuk menandai satuan-satuan atau alat
14
angkut kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Iampiran I Protokol ini. Pasal 9 ---
Bidang Penerapan
1.
Bab ini, yang ketentuan-ketentuannya dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yang luka, sakit dan korban karam, harus berlaku bagi semua mereka yang terkena oleh situasi yang disebut di dalam Pasal 1, tanpa sesuatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, pandangan politik atau pandangan lainnya. asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan atau kedudukan lainnya, atau atas kriteria lain yang serupa.
2.
Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dari Pasal-pasal 27 dan 32 dari Konvensi Pertama harus berlaku bagi satuan-satuan dan alat angkut kesehatan yang bersifat tetap (kecuali kapal-kapal rumah sakit, yang baginya berlaku Pasal 25 dari Konvensi Kedua) dan anggota-anggotanya disediakan bagi Pihak dalam sengketa untuk tujuan-tujuan kemanusiaan : (a)
oleh sebuah Negara netral atau Negara lainnya yang bukan pihak dalam sengketa;
(b)
oleh sebuah perhimpunan pemberi bantuan yang diakui dan dikuasakan dari Negara tersebut diatas;
(c)
oleh sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang tidak berpihak.
15
Pasal 10 --- Perlindungan dan Perawatan l.
Semua yang luka, sakit dan korban karam, dari pihak manapun mereka itu, harus dihormati dan dilindungi.
2.
Dalam segala keadaan mereka itu harus diperlakukan secara perikemanusiaan dan harus memperoleh perawatan kesehatan dan perhatian penuh yang diperlukan karena keadaan mereka sampai sejauh apa yang dapat dilakukan dan dengan sesedikit mungkin penundaan. Tidak boleh ada perbedaan diantara mereka itu yang didasarkan atas alasan apapun selain daripada keadaan kesehatan mereka.
Pasal 11 --- Perlindungan bagi orang-orang 1.
Kesehatan dan keutuhan jasmani atau rokhani dari orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Pihak-Pihak lawannya atau yang diinternir, ditahan atau dengan cara lain dicabut kemerdekaannya sebagai akibat dari suatu situasi tersebut dalam Pasal 1, tidak boleh dibahayakan jiwanya oleh suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau sengaja tidak dilakukan. Karena itu, adalah dilarang menempatkan orang-orang yang ditetapkan dalam Pasal ini dibawah suatu prosedur perawatan kesehatan yang tidak didasarkan pada keadaan kesehatan orang yang bersangkutan dan yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran perawatan kesehatan yang diakui secara umum yang akan diterapkan dalam keadaan kesehatan serupa
16
pada orang-orang warganegara dari Pihak yang menjalankan prosedur dan yang sama sekali tidak dicabut kemerdekaannya. 2.
Terutama adalah dilarang melaksanakan terhadap orang-orang tersebut diatas, sekalipun dengan persetujuan mereka (a) (b) (c)
mutilasi anggota tuhuh; percobaan-percobaan kesehatan ataupun ilmiah: memindahkan jaringan syaraf tubuh atau organ-organ tubuh untuk pencangkokan. kecuali apabila tindakan-tindakan itu dapat dibenarkan sesuai dengan keadaan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
3.
Pengecualian-pengecualian terhadap pelarangan dalam ayat 2 huruf c dapat dilakukan hanya didalam hal pemberian sumbangan darah untuk transfusi atau sumbangan kulit untuk mengenten, asalkan saja diberikan secara sukarela dan tanpa suatu paksaan apapun atau tipu muslihat, dan kemudian hanya untuk tujuan-tujuan pengobatan penyakit, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ukuranukuran pengobatan dan pengawasan kesehatan yang diakui secara umum, yang bertujuan bagi kemanfaatan pemberi sumbangan maupun penerima sumbangan.
4.
Setiap tindakan sengaja atau sengaja tidak dilakukan yang membahayakan, secara gawat kesehatan jasmani atau rokhani ataupun keutuhan jasmani seseorang yang berada di
17
dalam kekuasaan suatu pihak yang bukan Pihak tempat ia bergantung dan yang melanggar setiap larangan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ataupun yang tidak mau memenuhi syaratsyarat seperti tersebut dalam ayat 3, akan merupakan pelanggaran terhadap Protokol ini. 5.
Orang-orang yang disebut di dalam ayat (1) berhak menolak suatu operasi pembedahan. Dalam hal penolakan ini, tenaga dinas kesehatan harus berusaha mendapatkan sebuah pernyataan tertulis mengenai hal tersebut, yang ditanda tangani atau diakui oleh pasien.
6.
Setiap Pihak dalam sengketa harus memiliki suatu catatan kesehatan untuk setiap sumbangan darah bagi transfusi atau sumbangan kulit bagi pengentenan oleh orang-orang yang disebut dalam ayat (1), jika sumbangan itu dibawah tanggung jawab Pihak tersebut. Selain itu, setiap pihak dalam sengketa harus berusaha memiliki suatu catatan tentang semua prosedur pengobatan yang dilakukan berkaitan dengan setiap orang yang diinternir, ditahan atau dengan cara lain yang dicabut kemerdekaannya sebagai akibat suatu situasi yang disebut dalam Pasal 1. Catatan-catatan ini harus setiap saat selalu tersedia untuk pemeriksaan oleh Negara Pelindung.
18
Pasal 12 --- Perlindungan satuan - satuan kesehatan. 1.
Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.
2.
Ayat (1) harus berlaku bagi satuan-satuan kesehatan sipil asalkan mereka: (a)
termasuk dalam salah satu dari PihakPihak dalam sengketa:
(b)
diakui dan dikuasai oleh pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak-Pihak dalam sengketa, atau
(c)
dikuasai sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), dari Protokol ini atau Pasal 27 dari Konvensi Pertama.
3.
Pihak-pihak dalam sengketa diundang untuk saling memberitahu mengenai letak tempat dari satuan-satuan kesehatan yang menetap. Tiadanya pemberitahuan itu tidak boleh membebaskan salah satu dari Pihak-Pihak tersebut dan kewajiban mematuhi ketentuanketentuan ayat (1).
4.
Dalam keadaan apapun satuan-satuan kesehatan tidak boleh dipergunakan dalam usaha untuk melindungi obyek-obyek militer dari serangan. Apabila mungkin Pihak-Pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa satuan-satuan kesehatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga seranganserangan terhadap obyek-obyek militer tidak membahayakan keselamatan mereka.
19
Pasal 13 ---
Penghentian perlindungan bagi satuan-satuan kesehatan sipil.
1.
Perlindungan yang merupakan hak bagi satuansatuan kesehatan sipil tidak boleh berakhir kecuali jika mereka dipergunakan di luar fungsi kemanusiaan mereka untuk melakukan tindakantindakan yang merugikan musuh. Akan tetapi perlindungan dapat berakhir hanya setelah diberikan suatu peringatan dengan menetapkan, manakala dianggap patut, suatu batas waktu yang layak, dan setelah peringatan seperti itu masih tetap diabaikan.
2.
Hal-hal berikut ini tidak boleh dianggap sebagai tindakan-tindakan yang membahayakan musuh : (a)
bahwa anggota-anggota dari satuan tersebut dilengkapi dengan senjata-senjata ringan perorangan untuk pertahanan diri atau untuk pertahanan yang luka-luka dan yang sakit yang berada didalam tanggung jawabnya.
(b)
bahwa kesatuan itu dikawal oleh sebuah satuan piket atau oleh satuan pengawal atau oleh satuan pengantar;
(c)
bahwa senjata-senjata ringan dan amunisi yang disita dari yang luka-luka dan yang sakit, dan yang belum diserahkan kepada dinas ketentaraan yang berhak, diketemukan pada satuan-satuan kesehatan tersebut.
(d)
bahwa anggota-anggota Angkatan Perang dan kombatan-kombatan lainnya terdapat
20
di dalam satuan tersebut karena alasanalasan kesehatan. Pasal 14 --- Pembatasan atas kesehatan sipil
rekuisisi
satuan-satuan
1.
Penguasa pendudukan berkewajiban menjamin bahwa kebutuhan kesehatan bagi penduduk sipil diwilayah yang didudukinya tetap selalu dipenuhi.
2.
Penguasa pendudukan karenanya tidak boleh merekuisisi satuan-satuan kesehatan sipil, perlengkapan mereka, material mereka atau jasa jasa dari anggota-anggota mereka, selama sumbersumber perlengkapan, material dan jasa-jasa ini diperlukan bagi penyediaan pelayanan kesehatan yang layak untuk penduduk sipil dan bagi perawatan kesehatan yang masih harus diteruskan pada setiap orang yang luka-luka dan yang sakit yang sudah berada di dalam perawatan.
3.
Asalkan ketentuan umum di dalam ayat (2) tetap dipenuhi, Penguasa Pendudukan boleh merekuisisi sumber-sumber tersebut diatas. dengan syarat-syarat khusus sebagai berikut : (a)
bahwa sumber-sumber tersebut diperlukan untuk perawatan kesehatan yang segera dan layak bagi anggota-anggota Angkatan Perang yang luka-luka dan sakit dan Penguasa Pendudukan atau tawanantawanan perang;
(b)
bahwa rekuisisi itu berlaku terus hanya selama adanya keharusan demikian, dan
21
(c)
bahwa pengaturan-pengaturan mendesak dibuat untuk menjamin tetap terus dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan kesehatan penduduk sipil dan mereka yang luka-luka dan yang sakit yang masih dalam perawatan, yaitu mereka yang dikenakan rekuisisi itu.
Pasal 15 --- Perlindungan bagi anggota-anggota kesehatan sipil dan dinas keagamaan.
dinas
1.
Anggota-anggota dinas kesehatan sipil harus dihormati dan dilindungi.
2.
Apabila diperlukan, semua bantuan yang bisa diperoleh harus diberikan kepada anggotaanggota dinas kesehatan sipil di wilayah dimana dinas-dinas kesehatan sipil tercerai berai oleh sebab kegiatan tempur.
3.
Penguasa Pendudukan harus memberikan kepada anggota-anggota dinas kesehatan sipil di wilayah-wilayah pendudukan setiap bantuan yang memungkinkan mereka melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan mereka sesuai kemampuan yang ada pada mereka. Penguasa Pendudukan tidak boleh menuntut bahwa di dalam melaksanakan fungsi-fungsi itu tenagatenaga kesehatan tersebut harus memberikan pengutamaan bagi perawatan seseorang kecuali atas dasar alasan kesehatan. Mereka tidak boleh dipaksa melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan tugas kemanusiaan mereka.
22
4.
Anggota-anggota dinas kesehatan sipil harus mempunyai hak masuk ke setiap tempat dimana jasa-jasa mereka sangat diperlukan dengan dikenakan tindakan-tindakan pengawasan dan Pengamanan selama Pihak yang bersangkutan dalam sengketa menganggapnya perlu.
5.
Rokhaniwan-rokhaniwan dari dinas keagamaan sipil harus dihormati dan dilindungi, Ketentuanketentuan dan Konvensi dan Protokol ini yang mengenai perlindungan dan pengenalan anggota-anggota dinas kesehatan harus berlaku sama pada orang-orang tersebut itu.
Pasal 16 --- Perlindungan umum tugas-tugas kesehatan. 1.
Di dalam keadaan apapun seseorang tidak boleh dihukum karena melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan yang sesuai dengan norma-norma etika kedokteran, tidak peduli apakah orang tersebut menarik manfaat dari kegiatannya itu.
2.
Orang-orang yang bekerja dalam kegiatankegiatan kesehatan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan pekerjaan yang bertentangan dengan aturan-aturan etika kedokteran atau ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan bagi manfaat orang yang luka-luka, yang sakit atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan Konvensi atau Protokol ini, atau dipaksa untuk tidak melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan
23
oleh kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan tersebut. 3.
Tidak seorangpun yang bekerja dalam kegiatankegiatan kesehatan boleh dipaksakan untuk memberikan kepada siapapun, baik dari Pihak lawan maupun dari Pihaknya sendiri, kecuali diwajibkan oleh Undang-undang dari Pihak tersebut terakhir, keterangan mengenai mereka yang luka-luka dan yang sakit yang berada atau pernah berada di dalam perawatannya, apabila pada pendapatnya keterangan itu akan terbukti merugikan diri orang-orang yang dirawat itu atau keluarga mereka. Namun, peraturan-peraturan mengenai kewajiban memberitabukan tentang penyakitpenyakit yang dapat menular harus dihormati.
Pasal 17 --- Peranan penduduk sipil dan perhimpunanperhimpunan bantuan 1.
Penduduk sipil harus menghormati mereka yang luka-luka, yang sakit dan korban karam, sekalipun dari Pihak lawan, dan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Penduduk sipil dan perhimpunanperhimpunan bantuan, seperti PerhimpunanPerhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahan Merah), harus diperbolehkan mengumpulkan dan merawat yang luka-luka, yang sakit dan korban karam, juga di daerah-daerah yang diserbu atau yang diduduki, sekalipun atas prakarsa mereka sendiri.
24
Tidak seorangpun boleh dirugikan, dituntut dinyatakan bersalah atau dihukum karena melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan itu. 2.
Pihak-Pihak dalam sengketa boleh meminta kepada penduduk sipil dan perhimpunanperhimpunan bantuan seperti disebut dalam ayat 1 untuk mengumpulkan dan merawat mereka yang luka-luka, yang sakit dan korban karam, dan mencari mereka yang tewas dan melaporkan tempatnya, Pihak-pihak dalam sengketa itu harus memberikan baik perlindungan maupun fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi mereka yang memenuhi permintaan itu. Apabila Pihak lawan menguasai atau menguasai kembali daerah. pihak tersebut harus juga memberikan perlindungan dan fasilitas-fasilitas serupa selama diperlukan.
Pasal 18 --- Pengenalan 1.
Setiap pihak dalam sengketa harus herusaha menjamin bahwa anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan dan satuansatuan dan alat angkut kesehatan dapat dikenal.
2.
Setiap Pihak dalam sengketa harus berusaha mengambil dan melaksanakan metodametoda dan tata cara (prosedur) yang akan memungkinkan untuk mengenal satuan-satuan dan alat angkut kesehatan yang menggunakan lambang pengenal dan isyarat pengenal.
3.
Diwilayah pendudukan dan di daerah-daerah dimana pertempuran sedang berlangsung atau
25
mungkin akan terjadi, anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan hendaknya dapat dikenal dengan lambang pengenal dan dengan suatu kartu tanda pengenal yang menerangkan kedudukan mereka. 4.
Dengan seijin pejabat yang berwenang, satuansatuan dan alat angkut kesehatan harus ditandai dengan lambang pengenal. Kapal-kapal dan angkutan perairan yang disebut dalam Pasal 22 dan Protokol ini harus di tandai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Konvensi kedua.
5.
Selain dari lambang pengenal itu, suatu Pihak dalam sengketa, sebagaimana ditetapkan didalam Bab III dan lampiran I pada Protokol ini, dapat mengijinkan penggunaan isyarat pengenal untuk mengenal satuan-satuan dan alat angkut kesehatan. Dengan perkecualian, didalam hal-hal khusus seperti tercantum di dalam Bab tersebut, alat angkut kesehatan boleh menggunakan tanda-tanda pengenal tanpa memperlihatkan lambang pengenal.
6.
Penerapan ketentuan-ketentuan dan ayat (1) sampai dengan 5 dari pasal ini diatur oleh Babbab I sampai dengan III dari Lampiran 1 pada Protokol ini. Tanda-tanda yang dimaksudkan dalam Bab III dari Lampiran itu semata-mata untuk penggunaan satuan-satuan dan alat angkut kesehatan, kecuali sebagaimana ditetapkan di dalamnya. tidak boleh dipergunakan untuk suatu tujuan lain dari pada untuk mengenal satuan-satuan dan alat angkut seperti yang diperinci di dalam Bab tersebut.
26
7.
Pasal ini tidak memberikan kewenangan yang lebih luas lambang pengenal itu dimasa damai selain yang diterangkan di dalam Pasal 44 dan Konvensi Pertama.
8.
Ketentuan-ketentuan Konvensi dan Protokol ini yang mengenai pengawasan atas penggunaan lambang pengenal dan yang mengenai pencegahan dan penindakan terhadap setiap penyalahgunaannya harus berlaku bagi isyarat pengenal.
Pasal 19 --- Negara-Negara Netral dan lainnya yang bukan pihak-pihak dalam sengketa. Negara-negara netral dan negara lainnya yang bukan Pihak-Pihak dalam sengketa harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang relevan dan Protokol ini pada orang-orang yang dilindungi oleh Bagian ini yang dapat diterima atau diasingkan di dalam wilayah mereka. dan pada setiap orang yang tewas dan PihakPihak dalam sengketa yang mungkin mereka temukan. Pasal 20 --- Larangan tindakan - tindakan pembatasan. Tindakan-tindakan pembatasan terhadap orang-orang atau benda-benda yang dilindungi oleh Bagian ini adalah dilarang.
27
BAGIAN - II --- PENGANGKUTAN KESEHATAN Pasal 21 --- Kendaraan-kendaraan kesehatan Kendaraan-kendaraan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dan cara yang sama seperti satuan-satuan kesehatan yang bergerak berdasarkan Konvensi-Konvensi dan Protokol ini. Pasal 22 --- Kapal-kapal rumah sakit dan alat angkut air penyelamat pantai. 1.
Ketentuan-ketentuan dari Konvensi-konvensi yang mengenai : (a)
kapal-kapal yang diterangkan dalam Pasal-Pasal 22. 24, 25 dan 27 dan Konvensi Kedua,
(b)
sekoci-sekoci penolong dan atas angkut air kecil mereka,
(c)
tenaga-tenaga kesehatan dan para awak kapal mereka, dan
(d)
yang luka, sakit dan korban karam yang berada di kapal.
harus juga berlaku manakala perahu tersebut mengangkut orang-orang sipil yang luka, sakit dan korban-korban karam yang tidak termasuk dalam salah satu dari golongan-golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 13 Konvensi Kedua. Namun orang-orang sipil itu tidak boleh diserahkan kepada sesuatu Pihak yang bukan Pihaknya, atau ditawan di laut. Apabila mereka berada dalam kekuasaan suatu pihak dalam sengketa yang bukan Pihaknya sendiri, bagi 28
mereka ini harus berlaku Konvensi keempat dan Protokol ini. 2.
3.
Perlindungan yang ditetapkan oleb Konvensi bagi perahu-perahu yang dimaksud dalam Pasal 25 dari Konvensi kedua harus berlaku pula bagi perahu-perahu rumah sakit yang disediakan guna tujuan-tujuan kemanusiaan untuk suatu pihak dalam sengketa : (a)
oleh sebuah Negara netral atau negara lainnya yang bukan Pihak dalam sengketa; atau
(b)
oleh sebuah organisasi kemanusiaan internasional yang tidak berpihak. asalkan, didalam kedua hal tersebut. syarat-syarat yang diterangkan dalam Pasal tersebut dipenuhi.
Alat angkutan air kecil yang dimaksud dalam Pasal 27 dan Konvensi Kedua harus dilindungi walaupun seandainya tidak dibuat pemberitahuan lebih dulu seperti dikemukakan dalam Pasal tersebut. Namun demikian PihakPihak dalam sengketa diminta untuk saling memberitabukan setiap perincian dari alat angkut air itu guna memungkinkan pengenalan mereka dan pemberian pengakuan mereka.
29
Pasal 23 --- Kapal-kapal lainnya.
dan
angkutan
air
kesehatan
1.
Kapal-kapal dan alat angkutan air kesehatan yang lain dari yang dimaksudkan dalam Pasal 22 dari Protokol ini dan Pasal 38 dari Konvensi kedua, harus dihormati dan dilindungi, baik dilaut maupun di perairan lainnya, dengan cara yang sama seperti satuan-satuan kesehatan bergerak berdasar-kan Konvensi dan Protokol ini. Karena perlindungan hanya dapat efektif apabila kapal-kapal itu dapat dikenal dan diakui sebagai kapal-kapal atau alat angkutan air kesehatan, maka perahu-perahu itu hendaknya ditandai dengan lambang pengenal dan sejauh mungkin sesuai dengan ayat (2), Pasal 43 dari Konvensi Kedua.
2.
Kapal-kapal dan alat angkutan air yang dimaksud dalam ayat (1) harus tetap tunduk kepada hukum perang. Setiap kapal perang di atas permukaan air yang dapat dengan segera memberlakukan komandonya boleh memerintahkan kapalkapal itu berhenti, memerintahkan kapal-kapal itu berangkat, atau menyuruh kapal-kapal itu harus mematuhi setiap komandonya. Kapalkapal dan alat angkutan air yang demikian itu tidak boleh dengan cara apapun mengalihkan dari tugas kesehatan mereka selama kapalkapal itu diperlukan bagi yang luka-Iuka, sakit dan korban karam yang ada di atas kapal.
3.
Perlindungan yang ditetapkan dalam ayat (1) akan berakhir hanya di bawah syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 34 dan 35 dari Konvensi Kedua.
30
Suatu penolakan yang jelas untuk mematuhi komando yang diberikan sesuai dengan ayat (2) harus dianggap sebagai tindakan yang merugikan musuh berdasarkan Pasal 34 dari Konvensi Kedua. 4.
Suatu Pihak dalam sengketa dapat memberitabukan kepada Pihak lawannya sejauh mungkin sebelum pelayaran di mulai tentang nama, uraian, waktu pelayaran yang diharapkan, arah dan kecepatan yang diperkirakan dari kapal atau alat angkutan air kesehatannya, khususnya dalam hal kapalkapal yang berukuran diatas 2.000 ton bobot mati, dan dapat memberikan keterangan lainnya yang akan memudahkan pengenalan dan pengakuan. Pihak lawan dalam pada itu harus memberitabukan tentang telah diterimanya keterangan tersebut.
5.
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dari Konvensi Kedua harus berlaku bagi anggotaanggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan di atas kapal-kapal dan alat angkutan air yang demikian itu.
6.
Ketentuan-ketentuan dan Konvensi Kedua harus berlaku bagi yang luka-luka, sakit dan korban karam, yang dimaksud dalam golongan-golongan yang dimaksud dalam Pasal 13 dari Konvensi Kedua dan dalam Pasal 44 dari Protokol ini, yang mungkin berada di atas kapal-kapal kesehatan dan alat angkutan air seperti tersebut itu. Orang-orang sipil yang luka-luka, sakit dan korban karam yang tidak
31
termasuk dalam salah satu dari golongangolongan yang dimaksudkan dalam Pasal 13 dan Konvensi Kedua, selama di laut, tidak boleh diserahkan kepada setiap Pihak yang bukan Pihaknya sendiri atau untuk pindah dari kapal-kapal atau alat angkutan air itu; apabila mereka berada di dalam kekuasaan suatu Pihak dalam sengketa yang bukan Pihaknya sendiri, mereka ini harus dilindungi oleh Konvensi Keempat dan Protokol ini. Pasal 24 --- Perlindungan alat angkutan udara kesehatan Alat angkutan udara kesehatan harus dihormati dan dilindungi, tunduk pada ketentuanketentuan dari Bab ini. Pasal 25 --- Alat angkutan udara kesehatan di daerahdaerah yang tidak dikuasai oleh pihak lawan. Didarat dan diatas daerah-daerah yang secara fisik dikuasai oleh angkatan perang yang bersahahat atau di laut dan diatas laut dari daerah-daerah yang tidak secara fisik dikuasai oleh suatu Pihak lawan, Penghormatan dan perlindungan alat angkutan udara dan suatu Pihak dalam sengketa tidak tergantung kepada sesuatu persetujuan dengan suatu Pihak lawan. Akan tetapi demi keselamatan yang lebih besar, suatu pihak dalam sengketa yang alat angkutan udara kesehatannya beroperasi di daerah-daerah itu dapat memberitahu pihak lawannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, khususnya ketika alat angkutan udara itu sedang melakukan penerbangan yang
32
membawa-nya sampai berada di dalam jarak tembak sistim senjata dari permukaan bumi ke udara dan Pihak lawannya. Pasal 26 --- Alat angkutan udara kesehatan di daerahdaerah serangan atau yang serupa. 1.
Di darat dan diatas bagian-bagian dan daerah serangan yang secara fisik dikuasai oleh angkatan perang kawan dan di darat dan diatas daerah-daerah yang belum dengan jelas dikuasai secara fisik oleh siapa, perlindungan bagi alat angkutan udara kesehatan dapat menjadi efektif sepenuhnya hanya melalui persetujuan sebelumnya antara pejabat-pejabat militer yang berwenang dan Pihak-Pihak dalam sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Walaupun dalam keadaan tiadanya persetujuan seperti itu, alat angkutan udara kesehatan yang melakukan penerbangan atas resikonya sendiri harus dihormati setelah dikenal.
2.
“Daerah serangan” berarti suatu daerah di darat dimana unsur-unsur yang sedang bergerak maju dan angkatan perang yang sedang berperang berada dalam keadaan saling berhadapan satu sama lainnya, terutama dimana kedua-duanya dihadapkan pada tembakan langsung dari darat.
Pasal 27 --- Alat angkutan udara kesehatan didaerah-daerah yang dikuasai oleh Pihak Lawan. l.
Alat angkutan udara kesehatan dan suatu Pihak dalam sengketa harus terus dilindungi ketika
33
sedang melakukan penerbangan di atas daerahdaerah darat dan laut yang secara fisik dikuasai oleh suatu Pihak lawan, asalkan persetujuan sebelumnya bagi penerbangan-penerbangan seperti itu telah diperoleh dari pejabat yang berwenang dan Pihak lawan itu. 2.
Sebuah alat angkutan udara kesehatan yang terbang di atas suatu daerah yang secara fisik dikuasai oleh Pihak lawan tanpa, atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari suatu persetujuan yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, baik disebabkan oleh kesalahan navigasi atau karena suatu keadaan darurat yang menimpa keselamatan penerbangannya itu. harus berusaha sedapat-dapatnya untuk mengenalkan dirinya dan memberitahu Pihaklawan tentang keadaanya. Segera setelah alat angkutan udara kesehatan itu diakui oleh pihak lawan, maka Pihak lawan ini harus melakukan segala usaha yang patut untuk memberikan perintah mendarat atau turun di laut, seperti ditunjukkan dalam Pasal 30, ayat (1) atau mengambil langkah-langkah lain guna menyelamatkan dirinya sendiri, dan di dalam kedua hal itu, memberikan waktu bagi alat angkutan udara itu untuk mematuhi perintahnya sebelum melancarkan suatu serangan terhadap alat angkutan udara tersebut.
Pasal 28 --- Pembatasan-pembatasan terhadap operasi alat angkutan kesehatan. 1.
operasi-
Pihak-pihak dalam sengketa dilarang mempergunakan alat angkutan udara kesehatan
34
mereka untuk mencoba mendapatkan sesuatu keuntungan militer atas Pihak lawannya. Kehadiran alat angkutan udara kesehatan tidak boleh dipergunakan dalam suatu usaha untuk menjadikan sasaran-sasaran militer bebas (immune) dari sasaran serangan. 2.
Alat angkutan udara kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk mengumpulkan atau mengirimkan bahan-bahan keterangan intelijens dan tidak boleh membawa sesuatu alat perlengkapan yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Alat angkutan udara kesehatan dilarang membawa seseorang atau muatan yang tidak termasuk di dalam perumusan dalam Pasal 8, huruf f. Membawa kedalam alat angkutan udara kesehatan barang-barang bernilai pribadi milik penumpang atau alatalat perlengkapan yang semata-mata bertujuan untuk memudahkan navigasi. komunikasi atau pengenalan pesawat tersebut tidak boleh dilarang.
3.
Alat angkutan udara kesehatan tidak boleh membawa persenjataan apapun kecuali senjatasenjata ringan dan amunisi yang diambil dan yang luka-luka, sakit dan korban karam yang berada dalam alat angkutan udara itu dan yang belum diserahkan kepada dinas kctentaraan yang berhak, dan senjata-senjata ringan perorangan itu yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan anggota-anggota dinas kesehatan di dalam alat angkutan udara itu melakukan pembelaan diri mereka dan yang luka-luka, sakit dan korban karam yang berada di dalam tanggung jawab mereka.
35
4.
Ketika melakukan penerbangan seperti yang dimaksud dalam Pasal-pasal 26 dan 27, alat angkutan udara kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk mencari yang luka-luka, sakit dan korban karam, kecuali dengan persetujuan sebelumnya dari Pihak lawan.
Pasal 29 --- Pemberitahuan dan persetujuan mengenai alat angkutan udara kesehatan. 1.
Pemberitahuan berdasarkan Pasal 25, atau permintaan untuk mengadakan persetujuan sebelumnya berdasarkan Pasal-Pasal 26,27,28 (ayat 4), atau 31 harus menyatakan jumlah alat angkutan udara yang diusulkan, rencana-rencana penerbangan mereka dan alat-alat pengenalan, dan harus benar-benar dimaksudkan bahwa setiap penerbangan akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28.
2.
Suatu Pihak yang menerima suatu pemberitahuan seperti dimaksud dalam Pasal 25 harus dengan segera mengumumkan telah diterimanya pembentahuan itu.
3.
Suatu Pihak yang menenma suatu permintaan akan persetujuan sebelumnya berdasarkan Pasal-Pasal 26, 27, 28 (ayat 4), atau 31 harus dengan secepat mungkin memberitahu Pihak yang mengajukan permintaan itu: (a)
bahwa permintaan itu disetujui;
(b)
bahwa permintaan itu ditoiak: atau
(c)
tentang usul-usul alternatif yang layak terhadap permintaan itu. Pihak tersebut dapat juga mengusulkan suatu pelarangan 36
atau pembatasan penerbanganpenerbangan lain di dalam daerah selama waktu terlibat. Apabila Pihak yang memajukan permintaan itu menerima usul-usul alternatif itu. maka ia harus memberitahu kepada Pihak lainnya itu tentang telah diterimanya usul-usul alternatif itu. 4.
Pihak-Pihak tersebut harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa pemberitahuan dan persetujuan dapat dihuat secepatnya.
5.
Pihak-pihak tersebut diatas juga harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyebarluaskan dengan cepat isi dari setiap pemberitahuan dan persetujuan itu kepada satuan-satuan militer yang bersangkutan dan harus menginstruksikan satuan-satuan itu mengenai alat-alat pengenalan yang akan dipergunakan oleh alat angkutan udara kesehatan tersebut.
Pasal 30 --- Pendaratan dan pemeriksaan alat angkutan udara kesehatan. 1.
Alat angkutan udara kesehatan yang terbang di atas daerah-daerah yang secara fisik dikuasai oleh Pihak lawan, atau diatas daerah-daerah yang belum dengan jelas dikuasai secara fisik. dapat diperintahkan untuk mendarat atau turun di laut, secara layak, untuk membolehkan pemeriksaan sesuai dengan ayat-ayat berikut ini. Alat angkutan udara kesehatan harus mematuhi perintah yang demikian itu.
37
2.
Apabila sebuah alat angkutan udara seperti itu mendarat atau turun ke laut, baik karena diperintahkan untuk melakukan hal itu maupun karena sebab-sebab lain, alat angkutan udara tersebut dapat mematuhi untuk dilakukannya dikenakan pemeriksaan semata-mata untuk mematuhi hal-hal seperti yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4). Setiap pemeriksaan demikian harus dimulai tanpa ditunda-tunda dan harus dilakukan secara cepat. Pihak yang melakukan pemeriksaan tidak boleh meminta yang luka-luka dan sakit untuk dipindahkan dari alat angkutan udara itu kecuali pemindahan mereka itu sangatlah penting bagi pemeriksaan. Pihak tersebut harus di dalam keadaan apapun menjamin bahwa keadaan yang luka-luka dan sakit tidak dirugikan oleh pemeriksaan atau pemindahan itu.
3.
Apabila pemeriksaan itu membuktikan bahwa alat angkutan udara tersebut : (a)
adalah sebuah alat angkutan udara kesehatan didalam pengertian seperti dalam Pasal 8, huruf (j),
(b)
adalah tidak melanggar syarat-syarat tercantum dalam Pasal 28, dan,
(c)
tidak terbang bukan tanpa atau melanggar suatu persetujuan sebelumnya dimana persetujuan seperti itu diperlukan, maka alat angkutan udara tersebut beserta penumpang-penumpangnya yang
38
termasuk dari Pihak lawan atau sebuah negara netral atau negara lain yang bukan Pihak dalam sengketa harus diijinkan untuk melanjutkan penerbangannya tanpa ditunda-tunda. 4.
Apabila pemeriksaan itu membuktikan bahwa alat angkutan udara tersebut (a)
adalah bukan alat angkutan udara kesehatan di dalam pengertian seperti dalam Pasal 8, huruf (f),
(b)
melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 28, atau
(c)
telah terbang bukan tanpa atau melanggar suatu persetujuan sebelumnya dimana persetujuan itu diperlukan. maka alat angkutan udara tersebut boleh disita. Para penumpangnya harus diperlakukan sesuai dengan ketentuanketentuan yang berhubungan dengan-nya dari Konvensi dan Protokol ini. Setiap alat angkutan udara yang disita, yang telah ditugaskan sebagai sebuah alat angkutan udara kesehatan yang bersifat tetap, boleh dipergunakan setelah itu hanya sebagai sebuah alat angkutan udara kesehatan.
Pasal 31 --- Negara-negara netral atau negara lainnva yang bukan pihak-pihak dalam sengketa. 1.
Kecuali dengan persetujuan sebelumnya. alat angkutan udara kesehatan tidak boleh terbang diatas atau mendarat di wilayah dari sebuah
39
negara netral atau negara lainnya yang bukan suatu Pihak dalam sengketa. Akan tetapi dengan suatu persetujuan demikian, alat angkutan udara itu harus dihormati sepanjang penerbangannya dan juga selama waktu singgah di wilayah tersebut. Namun demikian alat angkutan udara itu harus tunduk pada setiap panggilan untuk mendarat atau turun di laut, sebagaimana diisyaratkan. 2.
Apabila didalam keadaan tidak ada suatu persetujuan atau menyimpang dan ketentuanketentuan dan suatu persetujuan sebuah alat angkutan udara terbang di atas wilayah dari suatu negara netral atau negara lainnya yang bukan suatu pihak dalam sengketa, baik disebabkan kesalahan navigasi atau karena suatu keadaan darurat yang menimpa keselamatan penerbangan, maka alat angkutan udara tersebut harus melakukan setiap usaha memberitabukan tentang penerbangannya itu dan mengenalkan diri. Segera setelah alat angkutan udara kesehatan itu dikenal, Negara itu harus melakukan segala usaha yang layak untuk memerintahkannya mendarat atau turun ke laut seperti dimaksud dalam Pasal 30, ayat 1, atau mengambil langkah-langkah lain untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri, dan kesemuanya itu untuk mematuhi perintahnya sebelum melancarkan suatu serangan terhadap alat angkutan udara tersebut.
3.
Jika sebuah alat angkutan udara, baik karena adanya persetujuan maupun karena berada didalam keadaan dimaksud dalam ayat (2) di
40
atas, mendarat atau turun di laut di wilayah dari sebuah negara netral atau negara lain yang bukan Pihak dalam sengketa, baik karena diperintahkan untuk melakukan hal itu atau karena sebab-sebab lain, alat angkutan udara tersebut harus dikenakan pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan apakah alat angkutan udara terbang itu benar-benar sebuah alat angkutan udara kesehatan. Pemeriksaan itu harus dimulai tanpa ditunda-tunda dan harus dilakukan dengan cepat. Pihak yang melakukan pemeriksaan tidak boleh meminta luka-luka dan sakit dari Pihak yang menjalankan alat angkutan udara itu agar dipindahkan dari alat angkutan udara kecuali pemindahan mereka itu memang sangat penting bagi pemeriksaan. Pihak yang melakukan pemeriksaan dalam keadaan apapun harus menjamin bahwa keadaan yang luka-luka dan sakit tidak dirugikan oleh pemeriksaan atau pemindahan itu. Apabila pemeriksaan itu membuktikan bahwa alat angkutan udara itu adalah benarbenar sebuah alat angkutan udara kesehatan, maka alat angkutan udara beserta para penumpangnya, selain dan mereka yang harus ditahan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata, harus diperbolehkan melanjutkan kembali penerbangannya, dan fasilitas-fasilitas yang layak harus diberikan bagi dilanjutkannya penerbangan itu. Apabila pemeriksaan itu membuktikan bahwa alat angkutan udara itu bukan alat angkutan udara kesehatan, maka alat angkutan udara itu harus disita dan para penumpangnya harus diperlakukan sesuai dengan ayat 4.
41
4.
Selain dari untuk sementara, yang luka-luka, sakit dan korban karam yang diturunkan dari sebuah alat angkutan udara kesehatan dengan seijin dari pejabat setempat di wilayah sebuah Negara netral atau Negara lainnya yang bukan Pihak dalam sengketa, kecuali disetujui dengan cara lain antara Negara tersebut dan PihakPihak dalam sengketa, harus ditahan oleh Negara tersebut, dimana peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata mengharuskan demikian, sehingga dengan cara seperti itu mereka tidak dapat lagi ambil bagian dalam peperangan. Biaya perawatan di rumah sakit dan pengasingan mereka harus dibebankan oleh Negara tersebut kepada Negara asal yang bersangkutan.
5.
Negara-negara netral atau lainnya yang bukan Pihak-Pihak dalam sengketa harus menerapkan syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan apapun secara sama bagi semua Pihak dalam sengketa terhadap jalur penerbangan alat angkutan udara kesehatan di atas wilayahnya atau terhadap pendaratan alat angkutan udara kesehatan diwilayahnya.
42
BAGIAN - III --- ORANG - ORANG YANG HILANG DAN TEWAS. Pasal 32 --- Ketentuan Umum. Dalam pelaksanaan Bagian ini, kegiatankegiatan dan Pihak-pihak Peserta Agung, Pihak-Pihak dalam sengketa dan Organisasiorganisasi kemanusiaan inter-nasional yang disebutkan dalam Konvensi dan Protokol ini pertama-tama harus benar-benar terdorong terutama oleh hak dan keluarga-keluarga untuk mengetahui nasib anggota-anggota keluarga mereka. Pasal 33 --- Orang-orang yang hilang 1.
Segera keadaan mengijinkan, dan seiambatlambatnya mulai saat berakhirnya perang yang aktif berlangsung, setiap pihak dalam sengketa harus mencari orang-orang yang dilaporkan hilang oleh pihak lawan. Pihak lawan itu harus menyampaikan semua keterangan yang bersangkutan dengan persoalan mengenai orang-orang yang hilang itu agar supaya memudahkan pencariannya.
2.
Agar supaya memudahkan pengumpulan keterangan sesuai dengan ayat tersebut di atas. maka berkaitan dengan orang-orang yang tidak akan mendapatkan pertimbangan yang menguntungkan berdasarkan Konvensi dan Protokol ini, setiap Pihak dalam sengketa harus: (a)
mencatat keterangan yang diperinci dalam pasal 138 dan Konvensi ke empat 43
yang mengenai orang-orang yang telah ditahan, dihukum penjara atau dengan cara lain dimasukkan dalam tawanan selama lebih dari dua minggu sebagai akibat peperangan atau pendudukan, atau yang telah meninggal dunia selama dalam masa penahanan; (b)
Sejauh mungkin memudahkan dan apabila perlu melaksanakan pencarian dan pencatatan keterangan-keterangan mengenai orang-orang itu, jika mereka itu telah meninggal dalam keadaan lain sebagai akibat permusuhan atau pendudukan.
3.
Keterangan-keterangan mengenai orangorang yang dilaporkan hilang sesuai dengan ayat I dan permintaan-permintaan mengenai keterangan-keterangan itu harus dikirimkan secara langsung atau melalui Negara Pelindung atau Badan Pencarian Pusat dari Komite Internasional Palang Merah atau PerhimpunanPerhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah). Apabila keterangan itu tidak dikirimkan melalui Komite Internasional Palang Merah dan Badan Percarian Pusatnya, setiap Pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa keterangan itu juga diberikan kepada Badan Pencarian Pusat.
4.
Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha bersepakat mengenai pengaturan-pengaturan bagi regu-regu yang akan mencari, mengenal dan menemukan kembali yang tewas dari daerah-daerah medan pertempuran, termasuk
44
pengaturan-pengaturan, apabila dianggap layak, agar regu-regu tersebut disertai oleh tenaga-tenaga dari Pihak lawan pada waktu melaksanakan tugasnya di daerah-daerah yang dikuasai oleh Pihak lawan. Anggota-anggota regu tersebut harus dihormati dan dilindungi sewaktu-waktu melaksanakan semata-mata tugas-tugas kewajibannya itu. Pasal 34 --- Jenazah orang vang tewas. 1.
Jenazah orang-orang yang meninggal karena sebab-sebab yang berhubungan dengan pendudukan atau di dalam tahanan sebagai akibat dari pendudukan atau permusuhan dan jenazah dari orang-orang yang bukan warganegara dari negara dimana mereka meninggal sebagai akibat dari permusuhan harus dihormati, dan tempat-tempat kuburan semua orang itu harus dihormati, diperlihatkan dan ditandai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 dan Konvensi ke empat, apabila jenazah atau kuburan mereka tidak mendapat pertimbangan yang lebih menguntungkan berdasarkan Konvensi dan Protokol ini.
2.
Segera setelah keadaan dan hubungan antara Pihak-pihak yang bermusuhan mengijinkan, maka Pihak-Pihak Peserta Agung yang wilayah-wilayahnya menjadi tempat letak pemakaman itu dan sedapat mungkin pula tempat-tempat lain dan jenazah orang-orang yang tewas sebagai akibat permusuhan atau selama pendudukan atau dalam tahanan, harus mengadakan persetujuan-persetujuan agar supaya :
45
3.
(a)
memudahkan bagi anggota-anggota keluarga yang meninggal dan wakil-wakil dari dinas-dinas pencatatan makam resmi memasuki tempat-tempat pemakaman tersebut dan mengatur persiapanpersiapan yang praktis untuk masuk ke tempat-tempat pemakaman itu;
(b)
melindungi dan memelihara secara tetap tempat-tempat pemakaman itu;
(c)
memudahkan pemulangan jenazahjenazah yang meninggal itu dan barangbarang milik pribadinya ke tanah air mereka atas permintaanya kecuali jika negara itu berkeberatan, atas permintaan anggota-anggota keluarganya.
Dalam keadaan tiadanya persetujuanpersetujuan seperti yang dimaksud dalam ayat huruf (b) dan atau huruf (c) dan apabila negara asal dari yang meninggal itu tidak bersedia mengurus atas biayanya pemeliharaan tempattempat pemakaman itu, maka pihak peserta Agung yang wilayahnya menjadi tempat letak pemakaman itu dapat menawarkan fasilitas bagi pemulangan jenazah-jenazah yang tewas itu ke negara asalnya. Apabila tawaran seperti itu belum diterima, maka setelah habis masa waktu lima tahun mulai dari tanggal penawaran itu dibuat dan dengan pemberitahuan tepat pada waktunya kepada negara asal yang meninggal, Pihak Peserta Agung boleh mengambil mengatur dalam peraturan undang-undangnya sendiri mengenai tempat-tempat penguburan dan pemakaman.
46
4.
Suatu Pihak Peserta Agung yang wilayahnya menjadi tempat pemakaman seperti dimaksud dalam Pasal ini harus diperbolehkan mengeluarkan jenazah dari makam hanya ; (a)
jika sesuai dengan ayat-ayat (2) huruf (c) dan (3), atau
(b)
apabila mengeluarkan jenazah dari makam itu merupakan soal mengesampingkan kepentingan masyarakat termasuk hal-hal kepentingan kedokteran dan penyelidikan, dalam hal mana Pihak Peserta Agung itu harus senantiasa menghormati jenazah, dan harus memberitahu negara asal yang meninggal itu tentang maksudnya untuk mengeluarkan jenazah dan makamnya beserta pula dengan perincian tentang tempat penguburan kembali yang dimaksudkannya.
47
BAB - III CARA-CARA DAN ALAT-ALAT PEPERANGAN STATUS KOMBATAN DAN TAWANAN PERANG BAGIAN - I ---
CARA - CARA DAN ALAT - ALAT PEPERANGAN
Pasal 35 --- Ketentuan-ketentuan dasar 1.
Dalam setiap sengketa bersenjata, hak dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk memilih cara-cara atau alat-alat peperangan tidak tak terbatas.
2.
dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan caracara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (injury) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3.
dilarang menggunakan cara-cara atau alat peperangan yang bertujuan, atau diharapkan mengakibatkan kerusakan hebat, meluas dan berjangka waktu terhadap keadaan lingkungan alam.
alatdapat yang lama
Pasal 36 --- Senjata-senjata baru. Didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung tersebut. 48
Pasal 37 --- Larangan Tindakan Licik 1.
2.
dilarang untuk membunuh, melukai atau menawan seorang musuh dengan mempergunakan kelicikan. Tindakan-tindakan mengelabuhi musuh hingga menyebabkan musuh percaya bahwa ia berhak atau berkewajiban untuk memberi perlindungan di bawah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata, dengan maksud menghianati kepercayaan itu, merupakan kelicikan. Tindakan-tindakan berikut ini adalah contoh-contoh kelicikan (a) pura-pura bermaksud untuk berunding di bawah bendera gencatan senjata atau menyerah; (b)
pura-pura (menyatakan diri) tidak mampu karena luka-luka atau sakit;
(c)
Pura-pura sebagai orang sipil, status bukan kombatan; dan
(d)
pura-pura status dilindungi dengan mempergunakan tanda-tanda, lambanglambang atau pakaian seragam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Negara netral atau Negara lainnya bukan pihak dalam sengketa.
Tipu daya dalam perang tidak dilarang. Tipu daya demikian adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyesatkan seorang musuh atau untuk membujuknya berbuat tidak hatihati tetapi yang tidak melanggar ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata dan yang bukan merupakan kelicikan karena tipu daya itu mengundang 49
kepercayaan dari seorang musuh berkenaan dengan perlindungan di bawah hukum internasional. Contoh-contoh tentang tipu daya seperti itu adalah sebagai berikut: penggunaan penyamaran, umpan, gerakan militer tipuan dan keterangan yang menyesatkan. Pasal 38 --- Lambang-lambang yang diakui 1.
dilarang mempergunakan tidak selayaknya lambang pengenal palang merah, bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atau lambang-lambang, tanda-tanda atau isyaratisyarat lainnya yang telah ditetapkan oleh Konvensi atau oleh Protokol ini. Juga dilarang menyalahgunakan dengan sengaja di dalam suatu sengketa bersenjata lambang-lambang, tanda-tanda atau isyarat-isyarat, termasuk bendera gencatan senjata dan lambang perlindungan harta benda kebudayaan.
2.
Dilarang mempergunakan lambang pengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali jika dikuasakan penggunaannya oleh Organisasi tersebut.
Pasal 39 --- Lambang-lambang Kebangsaan 1.
Dilarang mempergunakan di dalam suatu sengketa bersenjata bendera-bendera atau lambang-lambang, lencana-lencana atau pakaian-pakaian seragam militer dari negaranegara netral atau negara lainnya yang bukan pihak-pihak dalam sengketa.
50
2.
Dilarang mempergunakan bendera-bendera atau lambang-lambang, lencana-lencana atau pakaian seragam militer dari Pihak-pihak lawan pada waktu melancarkan seranganserangan atau untuk menghalang-halangi. menguntungkan, melindungi gerakan-gerakan militer.
3.
Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini atau dalam Pasal 37, ayat (I) huruf d, mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada dan diakui secara umum yang berlaku pada kegiatan mata-mata atau untuk penggunaan bendera-bendera di dalam cara melakukan sengketa bersenjata di laut.
Pasal 40 --- Markas Dilarang memerintahkan bahwa tidak boleh ada seorangpun dibiarkan hidup. mengancam seorang musuh dengan cara demikian atau melakukan permusuhan atas dasar hal tersebut. Pasal 41 --- Perlindungan bagi seorang musuh yang "hors de combat” 1.
Seorang yang diakui atau yang didalam keadaan tertentu, harus diakui sebagai hors de combat tidak boleh dijadikan sasaran serangan.
2.
Seseorang adalah hors de combat apabila : (a)
ia berada didalam kekuasaan suatu Pihak lawan;
(b)
ia terang-terangan menyatakan suatu maksud untuk menyerah, atau
51
(c)
3.
ia telah diserahkan dalam keadaan tidak sadar atau kalau tidak dalam keadaan tidak berdaya disebabkan oleh luka-luka atau sakit dan karenanya tidak mampu membela diri. asalkan didalam setiap hal-hal tersebut itu ia sama sekali tidak melakukan sesuatu tindakan bermusuhan dan tidak mencoba melarikan diri.
Apabila orang-orang yang berhak atas perlindungan sebagai tawanan-tawanan perang jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan didalam keadaan-keadaan tempur yang tidak biasa yang tidak memungkinkan pengungsian mereka sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, Bagian I dan Konvensi ketiga, mereka ini harus dibebaskan dan segala tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan harus diambil untuk menjamin keselamatan mereka.
Pasal 42 --- Penumpang - penumpang Alat Angkutan Udara 1.
Tidak seorangpun yang terjun dengan payung dan sebuah alat angkutan udara yang dalam keadaan bahaya (distress) boleh dijadikan sasaran serangan selama dalam penerjunannya itu.
2.
Setelah sampai di darat didalam wilayah yang dikuasai suatu Pihak lawan, seseorang yang telah terjun payung dan sebuah alat angkutan udara dalam keadaan bahaya harus diberi kesempatan untuk menyerah sebelum dijadikan sasaran serangan, kecuali jelas bahwa ia melakukan suatu tindakan permusuhan.
52
3.
Pasukan-pasukan lintas udara tidak dilindungi oleh Pasal ini.
BAGIAN - II --- STATUS KOMBATAN DAN TAWANAN PERANG Pasal 43 --- Angkatan Perang. 1.
Angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua angkatan, kelompokkelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh sebuah Pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan Perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern alia, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.
2.
Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenagatenaga kesehatan dan rokhaniwan-rokhaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.
3.
Apabila suatu pihak dalam sengketa menggabungkan kedalam angkatan perangnya para militer atau badan penegak hukum yang bersenjata, maka Pihak itu harus memberitahu Pihak-pihak lain dalam sengketa.
53
Pasal 44 --- Kombatan dan Tawanan Perang. 1.
Setiap kombatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 43, yang jatuh ke dalam kekuasaan Pihak lawan harus menjadi tawanan perang.
2.
Walaupun semua kombatan berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu tidak boleh menghilangkan hak seorang kombatan sebagai kombatan atau haknya sebagai seorang tawanan perang, jika ia jatuh kedalam kekuasaan Pihak lawan, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat-ayat 3 dan 4.
3.
Untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat-akibat peperangan, maka kombatan-kombatan wajib membedakan diri dari penduduk sipil ketika mereka sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu operasi militer sebagai persiapan untuk suatu serangan. Akan tetapi, dengan mengakui bahwa terdapat keadaan-keadaan didalam sengketa bersenjata dimana seorang kombatankombatan bersenjata tidak dapat membedakan diri dari penduduk sipil disebabkan oleh sifat peperangan itu, maka ia harus tetap mendapatkan kedudukannya sebagai kombatan, asalkan saja dalam keadaan seperti itu ia membawa senjatanya secara terang-terangan : (a)
selama setiap pertempuran engagement), dan
54
(military
(b)
selama waktu ia dapat dilihat oleh pihak musuhnya ketika ia sedang terlibat dalam suatu penyebaran militer menjelang dilancarkannya suatu serangan dimana ia ikut serta. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan persyaratan dalam ayat ini tidak boleh dianggap sebagai tindakan licik sebagaimana dimaksud Pasal 37, ayat 1 huruf c.
4.
Seorang kombatan yang jatuh kedalam kekuasaan suatu pihak lawan ketika ia dalam keadaan tidak memenuhi persyaratanpersyaratan yang disebut dalam kalimat kedua ayat 3 itu akan kehilangan haknya sebagai seorang tawanan perang, namun demikian kepadanya akan diberikan perlindungan yang sama dalam segala hal seperti yang diberikan kepada tawanan perang oleh Konvensi Ketiga dan oleh Protokol ini. Perlindungan ini mencakup perlindungan-perlindungan yang sama dengan yang diberikan kepada tawanantawanan perang oleh Konvensi Ketiga dalam hal dimana seseorang diadili dan dihukum karena pelanggaran yang dilakukannya.
5.
Setiap kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu pihak lawan pada saat tidak terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu operasi militer sebagai persiapan untuk suatu serangan tidak akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang kombatan dan sebagai tawanan perang karena kegiatan-kegiatannya sebelumnya.
55
6.
Pasal ini sama sekali tidak mengurangi hak seseorang sebagai seorang tawanan perang sesuai dengan Pasal 4 dari Konvensi Ketiga.
7.
Pasal ini tidak dimaksudkan untuk merubah praktek negara yang telah diterima secara umum yang berhubungan dengan pemakaian seragam oleh kombatan-kombatan yang ditugaskan pada satuan-satuan reguler berseragam dan bersenjata suatu Pihak dalam sengketa.
8.
Selain dari pada golongan-golongan (categories) orang-orang yang disebut dalam Pasal 13 dari Konvensi Pertama dan Kedua, semua anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa seperti dirumuskan dalam Pasal 43 dari Protokol ini, akan diberi hak mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi-Konvensi tersebut jika mereka itu luka-luka atau sakit atau dalam hak Konvensi Kedua, korban karam di laut atau di perairan lainnya.
Pasal 45 --- Perlindungan bagi orang-orang yang telah ikut serta dalam permusuhan. 1.
Seorang yang ikut serta dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan akan dianggap sebagai tawanan perang, dan oleh karena itu akan dilindungi oleh Konvensikonvensi Ketiga, apabila ia menuntut status demikian, atau apabila tampaknya ia berhak akan status semacam itu atau apabila Pihak yang ia taati menuntut kedudukan demikian atas namanya dengan pemberitahuan kepada
56
Negara penahan atau kepada Negara Pelindung. Apabila timbul suatu keragu-raguan apakah orang semacam itu berhak akan status tawanan perang, ia akan tetap mempunyai status itu dan oleh karenanya akan dilindungi oleh Konvensi Ketiga dan oleh Protokol ini sampai saat statusnya ditetapkan oleh Mahkamah yang berwenang. 2.
Apabila seseorang yang telah jatuh dalam kekuasaan suatu Pihak lawan tidak ditahan sebagai seorang tawanan perang dan akan diadili oleh Pihak tersebut karena suatu pelanggaran yang timbul dari permusuhan ia harus mendapat hak untuk mengemukakan haknya atas status tawanan perang di hadapan suatu Mahkamah dan memohon masalah tersebut diputuskan. Apabila prosedur yang dapat diterapkan, memberi kemungkinan keputusan ini akan ditetapkan sebelum pemeriksaan pengadilan atas pelanggarannya. Wakil-wakil dari Negara Pelindung berhak untuk menghadiri sidang-sidang Mahkamah dimana masalah itu diputuskan, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, persidangan tersebut diadakan in camera untuk kepentingan keamanan negara. Dalam keadaan demikian, Negara Penahan harus memberitabukan secepatnya kepada Negara Pelindung.
3.
Setiap orang yang telah ikut serta dalam permusuhan yang tidak berhak akan status tawanan perang dan yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan sesuai dengan Konvensi Keempat setiap saat akan
57
berhak mendapat perlindungan dari Pasal 75 Protokol ini. Dalam wilayah pendudukan, setiap orang seperti itu, kecuali jika ia ditahan sebagai seorang mata-mata harus juga berhak atas hak-haknya berkomunikasi berdasarkan Konvensi tersebut, sekalipun ada Pasal 5 dari Konvensi Keempat itu. Pasal 46 --- Mata-mata 1.
Tanpa mengecualikan ketentuan lain dan Konvensi atau Protokol ini, setiap anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan ketika sedang melakukan kegiatan mata-mata tidak akan mempunyai hak atas status tawanan perang dan akan diperlakukan sebagai mata-mata.
2.
Seorang anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa yang atas nama Pihak dimana ia bergabung, berada dan di wilayah yang dikuasai oleh Pihak lawan, mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan tidak akan dianggap melakukan kegiatan mata-mata apabila ia pada waktu berbuat demikian mengenakan pakaian seragam angkatan perangnya.
3.
Seorang anggota angkatan perang dari Pihak dalam sengketa yang menjadi seorang penduduk dari wilayah yang diduduki Pihak lawan dan yang, atas nama Pihak dimana ia bergabung, mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan bernilai militer di wilayah tersebut, tidak akan dianggap
58
melakukan perbuatan mata-mata kecuali apabila ia melakukannya dengan tindakan yang tidak benar /palsu atau sengaja dengan cara diam-diam. Lagi pula, penduduk seperti itu tidak akan kehilangan haknya mendapat status tawanan perang dan tidak dapat diperlakukan sebagai seorang mata-mata kecuali jika ia ditangkap ketika sedang melakukan kegiatan mata-mata. 4.
Anggota angkatan perang dan suatu Pihak dalam sengketa yang bukan penduduk wilayah yang diduduki oleh Pihak lawan dan yang telah melakukan kegiatan mata-mata di dalam wilayah tersebut tidak akan kehilangan haknya akan status tawanan perang dan tidak dapat diperlakukan sebagai seorang mata-mata kecuali jika ia tertangkap sebelum ia bergabung kembali dengan angkatan perang dimana ia menjadi anggotanya.
Pasal 47 --- Tentara Bayaran 1.
Tentara bayaran tidak akan mendapat hak sebagai seorang kombatan atau seorang tawanan perang.
2.
Tentara bayaran adalah setiap orang yang : (a)
direkrut secara lokal atau diluar Negara itu untuk bertempur di dalam suatu sengketa bersenjata.
(b) yang secara nyata ikut serta dalam permusuhan; (c)
mempunyai motifasi untuk ikut serta dalam permusuhan terutama karena 59
keinginan mendapat keuntungan pribadi yang dijanjikan oleh atau atas nama Pihak dalam sengketa, konpensasi material yang jauh melebihi yang dijanjikan kepada atau dibayarkan kepada kombatan yang nama, pangkat atau fungsi dalam kekuatan bersenjata dari pihak tersebut. (d)
bukan warganegara dari suatu Pihak dalam sengketa ataupun bukan penduduk wilayah yang dikuasai oleh suatu Pihak dalam sengketa:
(e)
bukan anggota angkatan perang suatu pihak dalam sengketa; dan
(f)
tidak dikirim oleh suatu negara yang bukan Pihak dalam sengketa untuk bertugas resmi sebagai anggota dan angkatan perangnya.
60
BAB - IV PENDUDUK SIPIL BAGIAN - I ---
PERLINDUNGAN UMUM TERHADAP AKIBAT PERMUSUHAN.
SUB BAGIAN - I --- KETENTUAN DASAR DAN PENERAPANNYA DILAPANGAN Pasal 48 --- Ketentuan dasar Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja. Pasal 49 --- Definisi tentang serangan dan ruang lingkup penerapan. 1.
“Serangan” berarti tindakan kekerasan terhadap pihak lawan, baik dalam penyerangan atau dalam pertahanan.
2.
Ketentuan-ketentuan Protokol ini yang berhubungan dengan serangan berlaku bagi semua serangan dalam wilayah mana saja dilaksanakan, termasuk wilayah nasional milik Pihak dalam sengketa tetapi yang berada di bawah pengawasan Pihak lawan.
61
3.
Ketentuan-ketentuan dari Bagian ini berlaku bagi setiap peperangan darat, udara atau laut yang dapat mempengaruhi penduduk sipil, perorangan sipil atau obyek sipil di darat. Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga bagi semua serangan dari laut atau dari udara terhadap sasaran di darat, akan tetapi dengan cara lain tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata di laut atau di udara.
4.
Ketentuan-ketentuan dari Bagian ini menambah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan kemanusiaan yang tercantum di dalam Konvensi Keempat, terutama Bab II nya, dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang mengikat Para pihak Peserta Agung, maupun ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang berhubungan dengan perlindungan orang sipil dan obyek sipil didarat, di laut ataupun di udara dari akibat permusuhan.
SUB BAGIAN - II --- ORANG-ORANG SIPIL DAN PENDUDUK SIPIL Pasal 50 --- Definisi tentang penduduk sipil 1.
orang-orang
sipil
dan
Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolonganpenggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi
62
Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil. 2.
Penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil.
3.
Hadirnya dilingkungan penduduk sipil orangorang yang tidak termasuk di dalam definisi orang sipil tidak mengurangi sifat sipil dari penduduk itu.
Pasal 51 --- Perlindungan bagi penduduk sipil 1.
Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan.
2.
Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.
3.
Orang-orang sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan.
63
4.
5.
Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah : (a)
serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
(b)
serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;
(c)
serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.
Jenis-jenis serangan berikut ini adalah antara lain yang harus dianggap sebagai yang tidak membeda-bedakan sasaran : (a)
suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak disebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal; dan
64
(b)
suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.
6.
Serangan-serangan terhadap penduduk sipil atau orang-orang sipil dengan cara tindakantindakan pembatasan adalah dilarang.
7.
Kehadiran atau gerakan-gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempattempat atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer, khususnya dalam usaha untuk melindungi sasaran-sasaran militer dan serangan-serangan atau untuk melindungi, membantu atau menghalang-halangi operasioperasi militer. Pihak-pihak dalam sengkcta tidak boleh mengarahkan gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan agar supaya berusaha melindungi sasaran-sasaran militer dari serangan-serangan atau melindungi operasi-operasi militer.
8.
Setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan itu tidak boleh membebaskan Pihak-pihak dalam sengketa dari kewajiban-kewajiban hukum mereka berkaitan dengan pendudukan sipil dan orang-orang sipil, termasuk kewajiban untuk
65
mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57. SUB BAGIAN - III --- OBYEK-OBYEK SIPIL Pasal 52 --- Perlindungan urnum bagi obyek-obyek sipil 1.
Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2).
2.
Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.
3.
Apabila diragukan apakah suatu obyek yang biasanya diabdikan pada tujuan-tujuan sipil, seperti tempat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka obyek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian.
66
Pasal 53 --- Perlindungan bagi obvek-obyek budaya dan tempat pemujaan Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan obyek-obyek budaya jika terjadi sengketa bersenjata tanggal 14 Mei 1954, dan dari Piagam-Piagam Internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu, adalah dilarang : (a)
melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spirituil dari suatu bangsa;
(b)
menggunakan obyek-obyek seperti itu untuk menunjang usaha militer;
(c)
menjadikan obyek-obyek seperti sebagai obyek pembatasan.
itu
Pasal 54 --- Perlindungan obyek-obvek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk Sipil. 1.
Menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang adalah dilarang.
2.
Dilarang untuk menyerang, menghancurkan, meniadakan atau menelantarkan obyekobyek yang mutlak diperlukan adanya bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan 67
bangunan pengairan, dengan tujuan khusus untuk meniadakan nilai obyek-obyek itu sebagai sumber pangan bagi penduduk sipil atau bagi Pihak lawan, apapun alasannya, apakah untuk melaparkan sampai mati penduduk sipil, menyebabkan mereka mengungsi, atau karena alasan lainnya lagi. 3.
Larangan-larangan termaksud dalam ayat (2) tersebut diatas tidak boleh berlaku bagi obyekobyek yang tercakup oleh ayat itu apabila obyekobyek itu dipergunakan oleh Pihak lawan : (a)
semata-mata sebagai sumber pangan bagi anggota-anggota angkatan perangnya; atau
(b)
kalaupun tidak sebagai sumber pangan, tetapi langsung menunjang aksi militer, asalkan saja, dalam hal apapun, terhadap obyek-obyek itu tidak akan diambil tindakan-tindakan yang akan membiarkan penduduk sipil hidup dengan bahan makanan yang sedemikian tidak mencukupi hingga menyebabkan mereka mati kelaparan atau memaksa mereka untuk mengungsi.
4.
Obyek-obyek tersebut diatas tidak boleh dijadikan obyek pembatasan.
5.
Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan vital dari Pihak manapun dalam sengketa di dalam pertahanan wilayah nasionalnya terhadap penyerbuan, maka penangguhan dari laranganlarangan yang tercantum dalam ayat (2) dapat
68
dilakukan oleh suatu Pihak dalam sengketa di dalam wilayah yang berada di bawah kekuasaannya diniana kebutuhan militer yang sangat mendesak memerlukannya. Pasal 55 --- Perlindungan lingkungan alam 1.
Didalam peperangan harus dijaga agar melindungi lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah. Dalam perlindungan ini termasuk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat perang yang dimaksudkan atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan sedemikian terhadap lingkungan alam dan karena itu merugikan kesehatan, atau kelangsungan hidup penduduk.
2.
Serangan-serangan terhadap lingkungan alam dengan cara pembatasan adalah dilarang
Pasal 56 --- Perlindungan bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan 1.
Bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan, yaitu bendungan, tanggul dan pusat (stasiun) pembangkit tenaga listrik nuklir, tidak boleh dijadikan obyek serangan, sekalipun obyekobyek tersebut merupakan sasaran militer, apabila serangan seperti itu dapat menyebabkan terlepasnya tenaga yang membahayakan dan kerugian-kerugian hebat dikalangan penduduk sipil sebagai akibatnya. Sasaran-sasaran militer lainnya yang terletak di atau di dekat bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi
69
tersebut tidak boleh dijadikan obyek serangan apabila serangan itu dapat menyebabkan terlepasnya tenaga yang membahayakan dari bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi itu dan kerugian-kerugian hebat dikalangan penduduk sipil sebagai akibatnya. 2.
Perlindungan istimewa terhadap serangan seperti ditetapkan oleh ayat 1 harus berakhir : (a)
bagi sebuah bendungan atau sebuah tanggul hanya apabila bangunan itu dipergunakan di luar fungsinya yang biasa dan sebagai penunjang tetap, mempunyai arti penting dan langsung untuk operasioperasi militer dan apabila serangan itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu ;
(b)
bagi sebuah pusat pembangkit tenaga listrik nuklir hanya apabila instalasi ini memberikan tenaga listrik sebagai penunjang tetap, mengandung arti penting dan langsung untuk operasioperasi militer dan apabila serangan itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu,
(c)
bagi sasaran-sasaran militer lainnya yang terletak di atau di dekat bangunanbangunan atau instalasi-instalasi tersebut hanya apabila dipergunakan sebagai penunjang tetap, mengandung arti penting dan langsung untuk operasi-operasi militer
70
dan apabila serangan itu merupakan satusatunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu. 3.
Didalam segala hal, penduduk sipil dan orangorang sipil harus tetap berhak atas semua perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh hukum internasional, termasuk perlindungan tindakan-tindakan pencegahan yang ditetapkan dalam Pasal 57. Apabila perlindungan itu berakhir dan ada diantara bangunan-bangunan, instalasi-instalasi atau sasaran-sasaran militer tesebut dalam ayat 1 diserang, maka haruslah diambil segala tindakan pencegahan yang praktis untuk menghindarkan terlepasnya tenaga yang membahayakan itu.
4.
Dilarang untuk menjadikan setiap bangunan, instansi atau sasaran militer tersebut dalam ayat 1 sebagai obyek tindakan pembatasan.
5.
Pihak-pihak dalam sengketa akan berusaha untuk menghindari penempatan sesuatu sasaran militer didekat bangunan-bangunan atau instalasi tersebut dalam ayat 1. Namun demikian, instalasi-instalasi bangunanbangunan atau instalasi-instalasi yang dilindungi dari serangan diperbolehkan dan instalasi tersebut tidak akan dijadikan sebagai obyek serangan, asalkan instalasi-instalasi itu tidak dipergunakan dalam permusuhan kecuali untuk aksi-aksi bertahan yang diperlukan guna menangkis serangan-serangan terhadap bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi yang dilindungi itu dan bahwa persenjataannya terbatas pada senjata-senjata yang mampu
71
hanya untuk menghalau aksi permusuhan terhadap bangunan-bangunan atau instalasiinstalasi yang dilindungi itu. 6.
Pihak-pihak Peserta Agung dan Para Pihak dalam sengketa bersenjata didorong untuk membuat persetujuan-persetujuan lebih lanjut diantara mereka untuk memberikan tambahan perlindungan bagi obyek-obyek yang mengandung tenaga yang membahayakan.
7.
Agar dapat memudahkan pengenalanidentifikasi obyek-obyek yang dilindungi oleh Pasal ini. Para Pihak dalam sengketa dapat memberikan lambang dengan tanda khusus yang terdiri dari sekelompok tiga lingkaran berwarna merah jingga terang (orange) yang diletakkan pada sumbu yang sama, seperti di jelaskan dalam pasal 16 dari Lampiran I pada Protokol ini. Tiadanya tanda tersebut sama sekali tidak membebaskan suatu Pihak dalam sengketa dan kewajiban-kewajiban Pasal ini.
BAGIAN - IV --- TINDAKAN PENCEGAHAN Pasal 57 --- Pencegahan dalam serangan 1.
Didalam cara melakukan operasi-operasi militer, perhatian yang terus menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.
2.
Berkenaan dengan serangan-serangan, tindakan-tindakan pencegahan seperti berikut ini harus diambil :
72
(a)
mereka yang merencanakan memutuskan dilancarkannya serangan harus :
atau suatu
(i)
melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sasaran-sasaran yang akan diserang bukanlah orang-orang sipil maupun obyek-obyek sipil dan tidak berada dibawah perlindungan khusus, melainkan sasaran militer di dalam pengertian ayat 2 dan Pasal 52 dan bahwa ketentuan-ketentuan dari Protokol ini tidak melarang untuk menyerang,
(ii)
mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan caracara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan apapun mengurangi, kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil;
(iii) berusaha untuk mengambil keputusan untuk melancarkan suatu serangan dapat diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil. atau gabungan dan semuanya itu. yang merupakan hal-hal berlebih-lebihan
73
dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan. (b)
suatu serangan harus dibatalkan atau ditunda apabila menjadi jelas bahwa sasarannya adalah bukan sasaran militer atau berada di bawah perlindungan khusus atau bahwa serangan itu akan diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil, atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyala dan langsung yang semula diharapkan;
(c)
Peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap seranganserangan yang dapat merugikan penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan.
3
Apabila pilihan dimungkinkan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.
4.
Didalam cara melakukan operasi-operasi militer di laut atau diudara, setiap Pihak dalam sengketa, sesuai dengan hak-haknya dan kewajibannya berdasarkan ketentuanketentuan hukum internasional yang dapat
74
diterapkan dalam sengketa bersenjata, harus mengambil segala tindakan pencegahan yang masuk diakal untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil. 5.
Tidak satupun ketentuan dan Pasal ini dapat diartikan sebagai mengijinkan dilancarkannya serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang sipil atau obyek-obyek sipil.
Pasal 58 --- Tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan. Pihak-pihak dalam sengketa harus sejauh mungkin dilakukan : (a)
tanpa mengurangi arti Pasal 49 dari Konvensi Keempat berusaha untuk memindahkan penduduk sipil, orangorang sipil dan obyek-obyek sipil yang berada dibawah kekuasaan mereka dari daerah dekat sasaran-sasaran militer.
(b)
menghindarkan penempatan-penempatan sasaran-sasaran militer di dalam atau di dekat daerah-daerah yang berpenduduk padat;
(c)
mengambil tindakan-tindakan yang perlu lainnya untuk melindungi penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh operasi-operasi militer.
75
SUB BAGIAN - V --- KAWASAN-KAWASAN DAN DAERAH-DAERAH DI BAWAH PERLINDUNGAN ISTIMEWA. Pasal 59 --- Kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan 1.
dilarang bagi Pihak-pihak dalam sengketa untuk menyerang, dengan cara apapun juga, kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan.
2.
Pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu Pihak dalam sengketa dapat mengumumkan sebagai suatu kawasan yang tidak dipertahankan setiap tempat yang berpenduduk yang ada di dekat atau didalam sebuah daerah-daerah dimana angkatan perang bertempur, yang mungkin dapat diduduki oleh suatu Pihak lawan. Suatu kawasan seperti itu harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :
3.
(a)
Semua kombatan, baik senjata-senjata bergerak (mobile weapons) maupun perlengkapan-perlengkapan militer bergerak, harus telah dievakuasi.
(b)
Instalasi-instalasi atau bangunanbangunan militer yang menetap tidak boleh dipergunakan untuk hal yang bersifat bermusuhan;
(c)
pejabat-pejabat atau penduduk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan permusuhan; dan
(d)
tidak boleh dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang operasi-operasi militer;
Kehadiran di dalam kawasan ini orang-orang yang secara istimewa dilindungi di bawah
76
Konvensi dan Protokol ini, dan pasukanpasukan polisi yang tetap ditugaskan untuk tujuan semata-mata memelihara hukum dan ketertiban, tidaklah bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2). 4.
Pengumuman yang dibuat bcrdasarkan ayat (2) diatas harus dialamatkan kepada Pihak lawan dan harus merumuskan dan menerangkan setepat mungkin batas-batas dari tidak dipertahankan itu. Pihak dalam sengketa yang kepadanya pengumuman itu dialamatkan harus memberitabukan telah diterimanya pengumuman itu dan harus memperlakukan kawasan tersebut sebagai suatu kawasan yang tidak dipertahankan, kecuali jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2) di atas tidak benar-benar dipatuhi, dalam hal demikian Pihak itu harus dengan segera memberitabukan kepada pihak yang membuat pengumuman. Meskipun jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2) tidak dipenuhi kawasan itu harus senantiasa mendapat perlindungan yang ditetapkan oleh peraturan lain dari Protokol ini dan aturan-aturan lain dalam hukum internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata.
5.
Pihak-pihak dalam sengketa dapat menyetujui ditetapkannya kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan sekalipun kawasan-kawasan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2), persetujuan itu harus merumuskan dan rnenerangkan setepat mungkin batas-batas dari kawasan yang tidak
77
dipertahankan; kalau perlu, dapat menetapkan pula cara-cara pengawasannya; 6.
Pihak yang menguasai suatu kawasan yang diatur oleh persetujuan seperti itu harus menandainya, sejauh mungkin, dengan tandatanda yang dapat disetujui oleh Pihak lainnya, yang harus dipasang di tempat-tempat dimana tanda-tanda itu dapat dengan jelas terlihat, terutama digaris kelilingnya dan batas-batasnya dan di jalan besar;
7.
Suatu kawasan kehilangan kedudukannya sebagai suatu kawasan yang tidak dipertahankan apabila tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2) atau dalam persetujuan yang dikemukakan dalam ayat (5). Dalam hal yang mungkin terjadi seperti itu, kawasan tersebut harus tetap mendapatkan perlindungan seperti yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan lainnya dari Protokol ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.
Pasal 60 --- Daerah Demiliterisasi 1.
Pihak-pihak dalam sengketa dilarang untuk memperluas operasi-operasi militernya sampai ke daerah-daerah yang telah mereka beri kedudukan sebagai daerah yang didemiliterisasi berdasarkan persetujuan diantara mereka, apabila perluasan operasi militer itu bertentangan dengan syarat-syarat dalam persetujuan itu;
78
2.
Persetujuan itu harus merupakan suatu persetujuan yang tegas, dapat diadakan secara lisan atau tertulis, baik secara langsung maupun melalui sebuah negara Pelindung atau sesuatu organisasi kemanusiaan yang tidak berpihak, dan dapat terdiri atas pernyataanpernyataan dari masing-masing Pihak yang saling dipertukarkan dan kesepakatan bersama. Persetujuan itu dapat diadakan di masa damai maupun setelah pecahnya perang, dan hendaknya merumuskan dan menerangkan setepat mungkin batas-batas dari daerah demiliterisasi itu dan jika perlu menetapkan cara-cara pengawasannya;
3.
Pokok persoalan dan suatu persetujuan seperti itu biasanya harus berupa daerah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a)
semua kombatan, baik senjata-senjata bergerak maupun perlengkapanperlengkapan militer bergerak, harus telah dievakuasi;
(b)
instalasi-instalasi atau bangunanbangunan militer yang menetap tidak boleh dipergunakan untuk hal yang bersifat bermusuhan.
(c)
pejabat-pejabat atau penduduk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan permusuhan, dan
(d)
setiap kegiatan yang berkaitan dengan usaha militer harus telah berhenti.
Pihak-pihak dalam sengketa harus bersepakat mengenai penafsiran yang akan diberikan 79
kepada syarat yang ditetapkan dalam huruf d dan mengenai orang-orang yang akan diijinkan masuk kedaerah demiliterisasi selain mereka yang disebut dalam ayat (4) 4.
Kehadiran orang-orang yang dilindungi secara istimewa di bawah Konvensi dan Protokol ini, dan Pasukan-pasukan polisi yang tetap ditugaskan untuk tujuan semata-mata memelihara hukum dan ketertiban, tidaklah bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (3),
5.
Pihak yang menguasai daerah seperti itu harus menandainya, sejauh mungkin, dengan tandatanda yang dapat disetujui oleh Pihak lainnya, yang harus dipasang ditempat-tempat dimana tanda-tanda itu dapat dengan jelas terlihat, terutama di garis kelilingnya dan batasbatasnya serta di jalan-jalan besar.
6.
Apabila pertempuran berlangsung dekat suatu daerah demiliterisasi, dan apabila Para Pihak dalam sengketa telah menyetujui, maka tidak satupun pihak dan mereka dapat mempergunakan daerah itu untuk tujuan-tujuan yang berhubungan pelaksanaannya operasi-operasi militer atau secara sepihak membatalkan status daerah tersebut.
7.
Apabila salah satu Pihak-pihak dalam sengketa melakukan suatu pelanggaran terang-terangan atas ketentuan-ketentuan dari ayat (3) atau (6), maka Pihak lainnya harus dibebaskan dan kewajiban-kewajibanya di bawah persetujuan yang memberikan kepada daerah itu status daerah demiliterisasi. Dalam keadaan seperti
80
itu, daerah tersebut kehilangan status itu tetapi harus tetap mendapatkan perlindungan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan lainnya dari Protokol ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata.
SUB BAGIAN - VI --- PERTAHANAN SIPIL Pasal 61 --- Definisi dan Ruang Lingkup Untuk keperluan Protokol ini : (a)
“Pertahanan Sipil” berarti pelaksanaan beberapa atau semua tugas kemanusiaan tersebut di bawah di maksudkan untuk melindungi penduduk sipil terhadap bahaya-bahaya, dan membantunya agar pulih kembali dan akibat-akihat langsung dari permusuhan atau bencana kehancuran dan juga memberikan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tugas-tugas itu adalah : (i)
memberi peringatan;
(ii)
pengungsian (evakuasi);
(iii)
pengurusan tempat-tempat berlindung;
(iv)
pengurusan tindakan-tindakan pemadaman lampu;
(v)
pertolongan;
81
(vi)
pelayanan kesehatan, termasuk pertolongan pertama, dan bantuan keagamaan;
(vii)
pemadaman kebakaran;
(viii)
deteksi dan penandaan daerahdaerah bahaya;
(ix)
dekontaminasi dan tindakantindakan perlindungan serupa;
(x)
penyediaan akomodasi darurat dan perbekalan;
(xi)
bantuan darurat dalam mengatur kembali dan menjaga ketertiban dalam wilayah yang dilanda bencana;
(xii)
perbaikan darurat bagi bangunanbangunan umum yang sangat diperlukan;
(xiii)
pemakaman darurat bagi yang meninggal;
(xiv)
bantuan dalam penyelamatan obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup;
(xv)
kegiatan-kegiatan tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perencanaan dan pengorganisasian.
82
(b)
“Organisasi pertahanan sipil” berarti organisasi-organisasi dan satuan-satuan lainnya yang di organisir atau dikuasakan oleh pejabat yang berwenang dan suatu Pihak dalam sengketa untuk melaksanakan setiap tugas yang dimaksud dalam huruf a diatas, dan yang ditugaskan dan mengabdi semata-mata kepada tugas-tugas tersebut.
(c)
“personil” dan organisasi pertahanan sipil berarti orang-orang yang ditugaskan oleh suatu Pihak dalam sengketa khusus untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dalam huruf a, termasuk personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Pihak tersebut secara khusus untuk organisasi tersebut.
(d)
“material” dan organisasi pertahanan sipil berarti peralatan, perbekalan dan angkutan yang dipergunakan oleh organisasi tersebut untuk menjalankan tugas-tugas yang disebut dalam huruf a.
Pasal 62 --- Perlindungan Umum 1.
Organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil (civilian civil defence organizations) dan anggota-anggota mereka harus dihormati dan dilindungi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Protokol ini, terutama ketentuan-ketentuan dari Bagian ini. Mereka akan berhak menjalankan tugas pertahanan sipil mereka, kecuali dalam keadaan kepentingan militer yang sangat mendesak.
83
2.
Ketentuan-ketentuan dari ayat (1) akan juga berlaku bagi orang-orang sipil, yang walaupun bukan anggota dari organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil, memenuhi seruan dan pejabat yang berwenang dan menjalankan tugas-tugas pertahanan sipil di bawah pengawasannya.
3.
Gedung-gedung dan material yang digunakan untuk tujuan-tujuan pertahanan sipil dan tempat-tempat berlindung yang disediakan bagi penduduk sipil dilindungi oleh Pasal 52. Obyek-obyek yang digunakan untuk tujuantujuan pertahanan sipil tidak boleh dihancurkan atau dialihkan dan penggunaannya yang benar kecuali oleh Pihak yang memiliki obyek-obyek itu.
Pasal 63 --- Pertahanan sipil dalam wilayah pendudukan 1.
Di wilayah-wilayah pendudukan, organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil akan menerima dan para pejabat fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugastugas mereka. Dalam keadaan apapun, personil mereka tidak dapat dipaksakan menjalankan kegiatan yang akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugas tersebut secara benar. Penguasa Pendudukan tidak akan merubah struktur atau personil dan organisasi-organisasi tersebut sedemikian yang dapat mengganggu pelaksanaan misi mereka secara efisiensi. Organisasi-organisasi itu tidak akan diharuskan memberikan prioritas kepada warganegara atau kepentingan-kepentingan dari Penguasa tersebut.
84
2.
Penguasa Pendudukan tidak akan memaksa mereka atau membujuk organisasi-organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan cara yang bertentangan dengan kepentingankepentingan penduduk sipil.
3.
Penguasa Pendudukan dapat melucuti personil pertahanan sipil untuk kepentingan keamanan.
4.
Penguasa Pendudukan tidak boleh mengalihkan dan penggunaan yang sebenarnya maupun merampas gedung-gedung atau material milik atau yang digunakan oleh organisasi-organisasi pertahanan sipil, jika pengalihan atau perampasan itu akan merugikan penduduk sipil.
5.
Asalkan saja ketentuan umum dalam ayat (4) di atas terus menerus dipenuhi, Penguasa Pendudukan dapat merekuisisi atau mengalihkan penggunaan yang sebenarnya sumber-sumber itu, dengan tunduk kepada syarat-syarat khusus berikut ini :
6.
(a)
bahwa gedung-gedung atau material itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan lain dari penduduk sipil; dan
(b)
bahwa rekuisisi atau pengalihan itu hanya berlangsung selama ada kebutuhan tersebut.
Penguasa Pendudukan tidak boleh mengalihkan atau merekuisisi tempat-tempat berlindung yang disediakan bagi penggunaan penduduk sipil atau yang diperlukan oleh penduduk sipil.
85
Pasal 64 --- Organisasi Pertahanan sipil orang-orang sipil dari Negara-negara netral atau Negara lainnya yang bukan Pihak-Pihak dalam sengketa dan organisasi yang di koordinir secara internasional. 1.
Pasal-pasal 62, 63, 65 dan 66 harus juga berlaku bagi anggota-anggota dan material dan organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil dari Negara-negara netral atau Negara lainnya yang bukan Pihak dalam sengketa yang melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil seperti tersebut dalam Pasal 61 di wilayah dan suatu Pihak dalam sengketa, dengan seijin dan di bawah pengawasan Pihak itu. Pemberitahuan tentang bantuan itu harus dilakukan sesegera mungkin kepada Pihak lawan yang bersangkutan. Dalam keadaan apapun kegiatan itu tidak boleh dianggap sebagai suatu campur tangan dalam sengketa. Akan tetapi kegiatan itu hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan kepada kepentingan-kepentingan keamanan dan Pihakpihak dalam sengketa yang bersangkutan.
2.
Pihak-pihak dalam sengketa yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pihak-pihak Peserta Agung yang memberikan bantuan itu hendaknya mempermudah pelaksanaan koordinasi internasional dan aksi-aksi pertahanan sipil itu apabila layak. Dalam hal-hal seperti itu, organisasi-organisasi internasional yang ada hubungannya itu dicakup oleh ketentuanketentuan dalam Sub Bagian ini.
86
3.
Di wilayah-wilayah yang diduduki, Kekuasaan Pendudukan hanya boleh memindahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan organisasiorganisasi pertahanan sipil yang terdiri dari orang-orang sipil dari Negara-negara netral atau lainnya yang bukan Pihak-pihak dalam sengketa dan kegiatan-kegiatan organisasiorganisasi koordinasi internasional, apabila ia dapat menjamin pelaksanaan yang memadai tugas-tugas pertahanan sipil dari sumbersumbernya atau dari sumber-sumber wilayah yang didudukinya itu.
Pasal 65 --- Berakhirnya perlindungan 1.
Perlindungan yang menjadi hak dan organisasiorganisasi pertahan sipil orang-orang sipil, anggota-anggota, gedung-gedung, tempattempat perlindungan material mereka, tidak akan berakhir kecuali jika mereka ini melakukan atau dipergunakan untuk melakukan, di luar tugas-tugas mereka yang sebenarnya, tindakantindakan yang merugikan musuh. Akan tetapi perlindungan dapat berakhir hanya setelah diberikan suatu peringatan yang menetapkan, secara layak, suatu batas waktu yang masuk akal, dan setelah peringatan itu tetap tidak diindahkan.
2.
Hal-hal berikut ini tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang merugikan musuh : (a)
bahwa tugas-tugas pertahanan sipil dilakukan dibawah pengarahan atau pengawasan pejabat-pejabat militer;
87
3.
(b)
bahwa anggota-anggota sipil dari pertahanan sipil bekerja sama dengan anggota-anggota militer di dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan sipil, atau bahwa beberapa anggota militer ditugaskan pada organisasi-organisasi pertahanan sipil yang terdiri dari orangorang sipil;
(c)
bahwa pelaksanaan tugas-tugas pertahanan sipil secara kebetulan dapat menguntungkan anggota-anggota militer yang telah jadi korban, terutama mereka yang hors de combat.
Juga tidak akan dianggap sebagai suatu tindakan yang membahayakan musuh apabila anggotaanggota sipil pertahanan sipil membawa senjata-senjata ringan perorangan untuk tujuan memelihara ketertiban atau untuk bela diri. Tetapi, di daerah-daerah di mana pertempuran didarat sedang berlangsung atau mungkin akan terjadi, Para pihak dalam sengketa harus mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk membatasi senjata-senjata itu sampai kepada senjata-senjata genggam, seperti pistol atau revolver, agar dapat membantu dalam membeda-bedakan antara anggota-anggota sipil pertahanan sipil dan kombatan-kombatan. Walaupun anggota-anggota pertahanan sipil membawa senjata-senjata ringan perorangan lainnya di daerah-daerah tersebut, namun mereka harus dihormati dan dilindungi segera setelah mereka dikenal demikian.
88
4.
Pembentukan organisasi-organisasi pertahanan sipil orang-orang sipil di sepanjang berkaitan dengan komando militer, dinas wajib yang berlaku bagi mereka, juga tidak akan menghapus perlindungan yang diberikan oleh Sub Bagian ini kepada mereka.
Pasal 66 --- Pengenalan 1.
Setiap Pihak dalam sengketa harus berusaha menjamin bahwa organisasi-organisasi pertahanan sipilnya, anggota-anggota, gedunggedung dan material mereka, dapat mudah dikenal pada waktu mereka mengabdikan diri mereka semata-mata bagi pelaksanaan tugas-tugas pertahanan sipil. Tempat-tempat berlindung yang disediakan bagi penduduk sipil hendaknya dapat dikenal dengan sama mudahnya.
2.
Setiap pihak dalam sengketa harus juga berusaha mengambil dan melaksanakan cara-cara (metoda) dan prosedur yang memungkinkannya mengenali tempat-tempat berlindung penduduk sipil maupun anggota-anggota, gedunggedung dan material pertahanan sipil, yang pada masing-masing dipasang tanda pengenal internasional pertahanan sipil.
3.
Di wilayah-wilayah yang diduduki dan di daerah-daerah dimana pertempuran tengah berlangsung atau diduga akan terjadi, anggotaanggota pertahanan sipil yang terdiri dari orang-orang sipil hendaknya dapat dikenal
89
melalui tanda pengenal yang menerangkan kedudukan mereka. 4.
Tanda pengenal Internasional pertahanan sipil adalah sebuah segitiga sama sisi berwarna biru diatas dasar merah jingga manakala digunakan bagi perlindungan organisasi-organisasi pertahanan sipil, anggota-anggota, gedunggedung dan material mereka serta bagi tempattempat berlindung sipil.
5.
Selain daripada itu tanda pengenal itu, PihakPihak dalam sengketa dapat bersepakat mengenai penggunaan isyarat-isyarat pengenal bagi tujuan-tujuan pengenalan pertahanan sipil.
6.
Penerapan ketentuan-ketentuan dari ayat (1) sampai (4) itu diatur oleh Sub Bagian V dari Lampiran I pada Protokol ini.
7.
Dimasa damai, tanda yang digambarkan dalam ayat 4 itu boleh dipergunakan untuk tujuantujuan pengenalan pertahanan sipil, dengan seijin dari pejabat nasional yang berwenang.
8.
Pihak-pihak Peserta Agung dan Para Pihak dalam sengketa harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengawasi pemasangan tanda pengenal internasional pertahanan sipil itu dan mencegah serta menindak setiap penyalahgunaan tanda pengenal itu.
9.
Pengenalan personil kesehatan dan keagamaan, satuan-satuan kesehatan dan angkutanangkutan kesehatan pertahanan sipil juga diatur oleh Pasal 18.
90
Pasal 68 --- Anggota-anggota angkatan Perang dan Satuansatuan militer yang ditugaskan pada organisasiorganisasi pertahanan sipil. 1.
Anggota-anggota angkatan perang dan satuansatuan militer yang ditugaskan pada organisasi pertahanan sipil harus dihormati dan dilindungi asalkan : (a)
anggota-anggota dan satuan-satuan itu ditugaskan secara tetap dan mengabdi khusus pada tugas yang disebut dalam Pasal 61.
(b)
jika ditugaskan demikian, anggotaanggota itu tidak lagi melakukan tugas militer apapun lainnya selama sengketa berlangsung;
(c)
anggota-anggota itu dapat dibedakan dengan jelas dari anggota-anggota angkatan perang lainnya melalui pemasangan secara menyolok tanda pengenal internasional pertahanan sipil yang besarnya haruslah sepantasnya, dan anggota-anggota itu diperlengkapi dengan kartu pengenal yang menerangkan kedudukan mereka seperti ditunjukkan dalam Sub Bagian V dari Lampiran I pada Protokol ini;
(d)
Anggota-anggota dan satuan-satuan itu hanya diperlengkapi dengan senjatasenjata ringan perorangan untuk tujuan memelihara ketertiban atau untuk pertahanan diri, dalam hal ini ketentuanketentuan Pasal 65, ayat (3) harus juga berlaku; 91
(e)
anggota-anggota itu tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan, dan tidak melakukan, atau digunakan untuk melakukan di luar tugas-tugas pertahanan sipil mereka, tindakan-tindakan yang merugikan Pihak lawan;
(f)
anggota-anggota dan satuan-satuan itu melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil mereka hanya di dalam wilayah nasional Pihak mereka sendiri.
Tidak ditaatinya syarat-syarat yang ditetapkan dalam huruf e diatas oleh seorang anggota angkatan perang yang diikat oleh syarat-syarat tercantum dalam huruf a dan huruf b diatas adalah dilarang. 2.
Apabila jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan, anggota-anggota militer yang bertugas di dalam organisasi-organisasi pertahanan sipil menjadi tawanan perang. Di wilayah yang diduduki itu mereka boleh dipekerjakan pada tugas-tugas pertahanan sipil jika memang di butuhkan, tetapi hanya untuk kepentingan penduduk sipil dari wilayah itu, asalkan saja, jika pekerjaan itu berbahaya, mereka sukarela melakukan tugas-tugas tersebut.
3.
Gedung-gedung dan barang-barang penting dari perlengkapan dan angkutan-angkutan dari satuan-satuan militer yang ditugaskan pada organisasi-organisasi pertahanan sipil harus secara jelas ditandai dengan tanda pengenal
92
internasional pertahanan sipil. Tanda pengenal ini besarnya haruslah sepantasnya. 4.
Material dan gedung-gedung dari satuansatuan militer yang secara tetap ditugaskan pada organisasi-organisasi pertahanan sipil dan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil, apabila jatuh ke tangan suatu Pihak lawan, akan tetap tunduk kepada peraturan-peratuan hukum perang. Barangbarang itu tidak boleh dialihkan kegunaannya dari tujuan-tujuan pertahanan sipilnya selama diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas pertahanan sipil, kecuali bila timbul kebutuhan militer yang sangat mendesak, hal inipun tidak dapat dilakukan jika tidak dibuat terlebih dahulu pengaturan-pengaturan bagi penyediaan yang cukup untuk keperluan penduduk sipil.
BAGIAN - II --- PERTOLONGAN BAGI KEPENTINGAN PENDUDUK SIPIL Pasal 68 --- Bidang Penerapan Ketentuan-ketentuan dari Bagian ini berlaku bagi penduduk sipil sebagaimana dirumuskan dalam Protokol ini dan merupakan tambahan bagi Pasal-pasal 23, 55, 59, 60, 61 dan 62 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengannya dari Konvensi Keempat. Pasal 69 --- Kebutuhan-kebutuhan Pokok Di Wilayah Yang Diduduki
93
1.
Selain dari pada kewajiban-kewajiban yang diperinci dalam Pasal 55 dari Konvensi Keempat mengenai persediaan bahan makanan dan kesehatan, maka sejauh kemampuan yang ada padanya dan tanpa pembedaan yang merugikan, Penguasa Pendudukan harus juga menjamin penyediaan pakaian, perlengkapan tidur, alat-alat perlengkapan tempat berlindung, perbekalan-perbekalan lainnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di wilayah pendudukan dan obyek-obyek yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan.
2.
Aksi-aksi pertolongan yang bermanfaat bagi penduduk sipil di wilayah-wilayah yang diduduki diatur oleh Pasal-pasal 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 dan Ill dari Konvensi Ke empat, dan oleh Pasal 71 dari Protokol ini, dan harus dilaksanakan tanpa ditunda-tunda.
Pasal 70 --- Aksi-aksi Pertolongan 1.
Apabila penduduk sipil suatu wilayah yang berada di bawah pengawasan dari suatu Pihak dalam sengketa, lain dari pada wilayah yang diduduki, tidak mendapat persediaan yang cukup barang-barang keperluan hidupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, maka harus diusahakan aksi-aksi pertolongan yang bersifat kemanusiaan dan tidak berpihak dan yang dijalankan tanpa pembedaan yang merugikan, tunduk kepada persetujuan antara Pihak-pihak yang bersangkutan mengenai aksi-aksi pertolongan itu. Tawaran-tawaran pertolongan itu tidak boleh dipandang sebagai
94
campur tangan dalam sengketa bersenjata atau sebagai tindakan-tindakan tidak bersahabat. Di dalam membagi-bagikan (distribusi) kirimankiriman barang pertolongan, pengutamaan (prioritas) haruslah diberikan kepada orangorang seperti anak-anak, ibu-ibu yang sedang mengandung, wanita-wanita yang baru saja melahirkan dan ibu-ibu yang sedang menyusui, yang berdasarkan Konvensi Keempat dan Protokol ini harus mendapat perlakuan hak istimewa atau perlindungan khusus. 2.
Pihak-pihak dalam sengketa dan setiap Pihak Peserta Agung harus mengijinkan dan memudahkan perjalanan yang cepat dan lancar dari semua kiriman barang pertolongan, alat-alat perlengkapan dan tenaga-tenaga pertolongan sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Bagian ini, sekalipun bantuan itu ditujukan kepada penduduk sipil dari Pihak lawan.
3.
Pihak-pihak dalam sengketa dan setiap Pihak Peserta Agung yang mengijinkan perjalanan kiriman barang pertolongan, alat-alat perlengkapan dan tenaga-tenaga pertolongan, sesuai dengan ayat (2) diatas : (a)
harus mempunyai hak untuk memerintahkan dilakukannya pengaturan-pengaturan tekhnis, termasuk pengeledahan berdasarkan ketentuan tersebut kiriman itu diijinkan lewat;
(b)
boleh memberikan ijin bersyarat terhadap pembagian bantuan itu yang dilakukan di bawah pengawasan sebuah Negara Pelindung;
95
(c)
dalam cara apapun, tidak boleh mengalihkan kiriman-kiriman barang pertolongan itu dari tujuan yang telah dimaksudkan oleh kiriman itu maupun menunda-nunda pengirimannya, kecuali bila timbul kebutuhan mendesak bagi kepentingan penduduk sipil yang bersangkutan.
4.
Pihak-pihak dalam sengketa harus melindungi kiriman-kiriman barang pertolongan itu dan memudahkan pembagiannya yang cepat.
5.
Pihak-pihak dalam sengketa dan setiap Pihak Peserta Agung yang bersangkutan harus mendorong dan memudahkan koordinasi internasional yang efektif dari aksi-aksi pertolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 71 --- Tenaga-tenaga yang turut serta dalam aksi-aksi pertolongan 1.
Apabila diperlukan, personil pertolongan dapat merupakan bagian dari bantuan yang disediakan dalam aksi pertolongan, khususnya bagi pengangkutan dan pembagian (distribusi) kiriman-kiriman barang pertolongan; turut sertanya personil itu harus mendapat persetujuan dari Pihak yang wilayahnya personil itu akan melaksanakan tugas kewajiban mereka.
2.
Personil itu harus dihormati dan dilindungi
3.
Sejauh apa yang dapat dilakukan, setiap Pihak yang menerima kiriman-kiriman barang
96
pertolongan itu harus membantu personil pertolongan tersebut dalam ayat (1) di atas dalam melaksanakan tugas pertolongan mereka. Hanya apabila timbul kebutuhan militer yang sangat mendesak, kegiatan-kegiatan dari personil pertolongan itu boleh dibatasi atau gerakan mereka untuk sementara dibatasi. 4.
Di dalam keadaan bagaimanapun, personil pertolongan itu tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan dari tugas mereka berdasarkan Protokol itu. Khususnya mereka yang diwilayahnya mereka itu sedang melaksanakan kewajiban mereka. Tugas (misi) dari setiap orang dari personil itu yang tidak menghormati syarat-syarat tersebut dapat dihentikan.
97
BAGIAN - III --- PERLAKUAN ATAS ORANGORANG YANG BERADA DALAM KEKUASAAN DARI SUATU PIHAK DALAM SENGKETA. SUB BAGIAN - I --- BIDANG PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN ORANGORANG DAN OBYEK-OBYEK Pasal 72 --- Bidang Penerapan Ketentuan-ketentuan dari Bagian ini adalah tambahan pada peraturan-peraturan mengenai perlindungan kemanusiaan atas orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil yang berada di dalam kekuasaan suatu Pihak dalam sengketa yang tercantum di dalam Konvensi Ke empat, khususnya di Sub bagian I dan III, juga pada peraturan-peraturan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan berkenaan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia selama berlangsungnya sengketa bersenjata internasional. Pasal 73 --- Pengungsi dan orang yang tidak berkewarganegaraan Orang-orang yang sebelum mulainya permusuhan dianggap sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan atau pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional yang menyangkut hal itu yang diterima oleh Pihak-pihak yang bersangkutan atau berdasarkan perundang-undangan nasional dari negara tempat orang-orang itu berasal atau negara dimana orang-orang yang dilindungi di dalam pengertian Bab I dan III dari Konvensi 98
Keempat, dalam segala keadaan dan tanpa sesuatu pembedaan yang merugikan. Pasal 74 --- Bersatunya kembali keluarga yang tercerai berai. Pihak-pihak Peserta Agung dan Para Pihak dalam sengketa harus memudahkan dengan setiap cara yang mungkin bersatunya kembali keluarga-keluarga yang tercerai berai sebagai akibat sengketa bersenjata dan harus mendorong terutama pekerjaan organisasiorganisasi kemanusiaan yang bekerja di dalam tugas ini dan sejalan dengan peraturanperaturan keamanan masing-masing Pihak. Pasal 75 --- Jaminan-jaminan dasar 1.
Selama mereka menjadi korban oleh situasi tersebut dalam Pasal I dari Protokol ini, orang-orang yang berada di dalam kekuasaan suatu Pihak dalam sengketa dan yang tidak mendapatkan manfaat dari perlakuan yang lebih menguntungkan berdasarkan Konvensi atau Protokol ini harus diperlakukan secara peri kemanusiaan di dalam segala keadaan dan harus menikmati, sedikit-dikitnya, perlindungan yang ditetapkan oleh Pasal ini tanpa sesuatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau lainnya, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, keturunan atau kedudukan lainnya, atau atas patokanpatokan ukuran serupa lainnya. Setiap Pihak harus
99
menghormati pribadi, kehormatan, keyakinan dan ibadah keagamaan semua orang itu. 2.
Tindakan-tindakan berikut ini adalah dan harus tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun, baik yang dilakukan oleh pelaksanapelaksana sipil maupun militer : (a)
kekerasan terhadap jiwa, kesehatan, ataupun kesejahteraan jasmani atau rokhani orang-orang, terutama : (i)
pembunuhan;
(ii)
segala macam penyiksaan, baik jasmaniah maupun rokhaniah;
(iii) hukuman badan; dan (iv) mutilasi. (v)
perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh;
(vi) penyanderaan; (vii) hukuman kolektif; dan (viii) ancaman-ancaman melakukan setiap tindakan tersebut diatas. 3.
Seseorang yang ditangkap, ditahan atau diasingkan karena tindakan-tindakan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus diberitahu dengan segera, didalam bahasa yang ia mengerti, tentang atasan-atasannya mengapa 100
telah diambil tindakan terhadapnya. Kecuali dalam hal-hal penangkapan atau penahanan karena pelanggaran-pelanggaran pidana, orangorang seperti itu harus dibebaskan dengan sesedikit mungkin tertunda dan pada setiap saat segera setelah keadaan yang membenarkan penangkapan, penahanan alau pengasingannya berakhir. 4.
Tidak boleh menjatuhkan hukuman dan tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah karena suatu pelanggaran pidana yang bersangkutan dengan sengketa bersenjata, kecuali sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan oleh sebuah pengadilan yang tidak berpihak dan yang diadakan secara teratur dengan menghormati asas-asas umum yang telah diakui tentang prosedur pengadilan yang teratur, yang antara lain sebagai berikut : (a)
prosedur itu harus menjamin bagi seorang tersangka untuk diberitahu tanpa ditundatunda tentang hal ikhwal pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan harus memberikan kepada tersangka sebelum dan selama diadili semua hak dan sarana yang diperlukan bagi pembelaan
(b)
tak seorangpun boleh dijatuhi hukuman karena suatu pelanggaran, kecuali atas dasar tanggung jawab pidana perorangan;
(c)
tak seorangpun boleh dituduh atau dijatuhi hukuman atas suatu pelanggaran kriminal karena sesuatu tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran
101
internasional yang berlaku atas dirinya pada waktu tindakan itu dilakukan, juga tidak boleh seseorang dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang dapat diterapkan pada waktu pelanggaran kriminal itu dilakukan; apabila setelah dilakukannya pelanggaran itu, ditetapkan oleh undang-undang ketentuan bagi dikenakannya suatu hukuman yang lebih ringan, maka pelanggar harus mendapatkan keuntungan dari padanya; (d)
seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah menurut hukum;
(e)
seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran harus mempunyai hak untuk diadili di dalam kehadirannya;
(f)
tak seorangpun boleh dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri atau dipaksa mengakui kesalahan;
(g)
seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran harus mem-punyai hak untuk menanyai, atau meminta agar diperiksa, saksi-saksi yang merugikan dirinya dan kehadiran serta pemeriksaan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya di bawah syarat-syarat yang sama berlakunya bagi saksi-saksi yang merugikan dirinya;
102
(h)
tak seorangpun boleh dituntut atau dihukum oleh Pihak yang sama karena suatu pelanggaran yang sebelumnya mengenai pelanggaran itu suatu keputusan terakhir yang membebaskan atau menghukum orang itu telah dijatuhkan berdasarkan undang-undang dan prosedur pengadilan yang sama;
(l)
Setiap orang yang dituntut karena suatu pelanggaran harus mempunyai hak untuk meminta dijatuhkan keputusan pengadilan secara terbuka; dan
(j)
mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seorang terhukum harus dibantu dalam hal-hal upaya hukum yang berkenaan dengan pengadilan dan upayaupaya hukum lainnya dan batas waktu yang diperlukan bagi dapat dilaksanakannya upaya-upaya hukum itu.
5.
Wanita yang kemerdekaannya telah dibatasi karena atasan-atasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus dipisahkan tempat penahanannya dari tempat penahanan pria. Wanita harus berada di bawah pengawasan langsung dari wanita pula. Namun demikian, dalam hal-hal dimana seluruh keluarga ditahan atau diasingkan, maka apabila mungkin, mereka harus ditahan ditempat yang sama dan diberi tempat tinggal sebagai satu kesatuan keluarga.
6.
Orang-orang yang tangkap, ditahan atau diasingkan karena atasan-atasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus
103
memperoleh perlindungan yang ditetapkan oleh Pasal ini sampai pembebasan terakhir, pemulangan kembali atau penempatan kembali mereka, bahkan setelah sengketa bersenjata itu berakhir. 7.
8.
Untuk mencegah timbulnya keraguan mengenai penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatankejahatan perang atau kejahatan terhadap umat manusia. asas-asas berikut ini harus berlaku : (a)
orang-orang yang dituduhkan melakukan kejahatan-kejahatan itu hendaknya dimajukan untuk tujuan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat diterapkan; dan
(b)
setiap dari orang-orang itu yang tidak memperoleh manfaat dari perlakuan yang lebih baik berdasarkan Konvensi atau Protokol ini harus diberikan perlakuan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal ini, apakah kejahatan-kejahatan yang dituduhkan terhadap mereka itu merupakan pelanggaran-pelanggaran berat atau tidak terhadap Konvensi atau Protokol ini.
Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan dari Pasal ini boleh diartikan sebagai membatasi atau menyalahi setiap ketentuan-ketentuan lain yang lebih menguntungkan yang memberikan perlindungan yang lebih besar kepada orangorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di
104
atas berdasarkan peraturan-peraturan hukum internasional maupun yang dapat diterapkan.
SUB BAGIAN - 11 --- TINDAKAN-TINDAKAN BAGI KEPENTINGAN WANITA DAN ANAK. Pasal 76 --- Perlindungan bagi wanita 1.
Wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya.
2.
Wanita yang sedang mengandung dan ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya, yang ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, perkara-perkaranya harus mendapat prioritas utama untuk dipertimbangkan.
3.
Sampai pada batas maksinium yang dapat dilakukan, Pihak-Pihak dalam sengketa harus berusaha menghindarkan dijatuhkannya hukuman mati atas diri wanita-wanita hamil dan ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang masih tergantung kepadanya pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata. Hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran demikian itu tidak boleh dilaksanakan atas wanita-wanita seperti itu.
105
Pasal 77 --- Perlindungan bagi anak-anak. 1.
Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.
2.
Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (refrain from) melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.
3.
Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuanketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikut ambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindugan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak.
4.
Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan 106
dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuansatuan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5). 5.
Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.
Pasal 78 --- Pengungsian anak-anak 1.
Tidak satu pihakpun dalam sengketa boleh menyelenggarakan pengungsian anak-anak, selain dari pada warganegaranya sendiri, ke sebuah negara asing, kecuali untuk suatu pengungsian sementara karena alasanalasan perawatan kesehatan atau pengobatan anak-anak itu memaksakannya atau kecuali keamanaan anak-anak itu di daerah yang diduduki menghendaki demikian. Apabila orang tua atau wali hukum mereka dapat diketemukan, maka ijin tertulis untuk pengungsian seperti itu diperlukan. Apabila orang-orang tersebut tidak dapat diketemukan, maka ijin tertulis bagi pengungsian seperti itu diperlukan dari orang-orang yang oleh undang-undang atau adat kebiasaan dinyatakan bertanggung jawab utama bagi pemeliharaan anak-anak itu. Setiap pengungsian seperti itu harus dilakukan dibawah pengawasan Kekuasaan Pelindung dengan persetujuan
107
Pihak-Pihak yang bersangkutan, yaitu Pihak yang menyelenggarakan pengungsian itu, Pihak yang menerima anak-anak dan Pihak-pihak manapun yang warganegara-warganegaranya sedang diungsikan. Dalam setiap hal, semua Pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindari terjadinya hal yang membahayakan pengungsian tersebut. 2.
Manakala suatu pengungsian terjadi sejalan dengan ayat (1) diatas, maka setiap pendidikan anak-anak, termasuk pendidikan agama dan susila seperti yang dikehendaki orang tuanya, harus sedapat mungkin dijamin terus kelangsungannya selama anak-anak itu jauh dari orang tuanya.
3.
Dengan mengingat untuk mempermudah kembalinya anak-anak yang diungsikan sesuai dengan Pasal ini kepada orang tua dari negara mereka, para pejabat dan pihak yang menyelenggarakan pengungsian itu dan, sebagaimana selayaknya, para pejabat dan negara penerima anak itu harus mengadakan bagi setiap anak sebuah kartu dengan ditempel fotonya, yang harus dikirimkan ke Badan Pencari Pusat dan Komite Internasional Palang Merah. Setiap kartu harus, manakala mungkin, dan manakala tidak melibatkan resiko yang membahayakan anak-anak itu, memuat keterangan-keterangan sebagai berikut: (a)
nama (nama-nama) keluarga dari anak;
(b)
nama (nama-nama) kecil dari anak;
108
(c)
kelamin dari anak;
(d)
tempat dan tanggal lahir (atau, apabila tanggal tidak diketahui, usia kira-kira);
(e)
nama lengkap ayah;
(f)
nama lengkap ibu dan nama ibu sebelum menikah;
(g)
saudara terdekat dari anak;
(h)
kewarganegaraan anak;
(i)
bahasa ibu dari anak, dan bahasa-bahasa lainnya yang dapat dipergunakan oleh anak itu;
(j)
alamat keluarga dari anak;
(k)
nomor pengenal bagi anak;
(l)
keadaan kesehatan dari anak;
(m) golongan darah dari anak; (n)
ciri-ciri khusus badan anak;
(o)
tanggal kapan dan tempat dimana anak itu diketemukan;
(p)
tanggal kapan dan tempat dari mana anak itu meninggalkan negaranya;
(q)
agama dari anak, kalau ada;
(r)
alamat sekarang penerima;
(s)
tanggal, tempat dan keadaan anak waktu meninggalkan dan tempat pengasingan, seandainya anak itu meninggal sebelum pemulangannya. 109
anak
di
negara
SUB BAGIAN - III --- WARTAWAN Pasal 79 --- Tindakan-tindakan wartawan
perlindungan
bagi
1.
Wartawan-wartawan yang melakukan tugastugas pekerjaanya yang berbahaya di daerahdaerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian Pasal 50 ayat (1).
2.
Mereka ini akan dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini, asalkan saja mereka tidak mengambil tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 A(4) dari Konvensi Ketiga.
3.
Mereka ini dapat memperoleh kartu pengenal yang sama dengan model kartu pengenal dalam Lampiran II dari Protokol ini. Kartu ini, yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, dari mana wartawan itu adalah warganegaranya atau yang wilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang mempekerjakannya berada, harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan.
110
BAB-V PELAKSANAAN KONVENSI DAN PROTOKOL INI BAGIAN - I --- KETENTUAN-KETENTUAN UMUM Pasal 80 --- Tindakan-tindakan bagi pelaksanaan 1.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa tanpa menunda-nunda harus mengambil segala tindakan yang perlu bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka di bawah Konvensi dan Protokol ini.
2.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan perintahperintah dan instruksi-instruksi untuk menjamin ditaatinya Konvensi dan Protokol ini, dan harus mengawasi pelaksanaannya.
Pasal 81 --- Kegiatan-kegiatan Palang Merah dan Organisasi-organisasi Kemanusiaan Lainnya. I.
Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada Komite Internasional Palang Merah semua fasilitas di dalam kekuasaan mereka sehingga memungkinkannya melaksanakan fungsi-fungsinya yang ditugaskan kepadanya oleh Konvensi dan Protokol ini, agar supaya terjamin perlindungan dan bantuan bagi para korban sengketa; Komite Internasional Palang Merah dapat juga melaksanakan kegiatankegiatan kemanusiaan lainnya bagi kepentingan para korban itu, dengan harus mendapatkan ijin dari Pihak-Pihak dalam sengketa yang bersangkutan. 111
2.
Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada organisasi-organisasi Palang Merah masing-masing Pihak (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan mereka bagi kepentingan para korban sengketa, sesuai dengan ketentuan-kektentuan Konvensi dan Protokol ini dan asas-asas dasar Palang Merah sebagaimana dirumuskan oleh KonperensiKonperensi Internasional Palang Merah.
3.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus mempermudah dengan setiap cara yang mungkin pemberian bantuan oleh Organisasi-Organisasi Palang Merah (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dan Liga Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah kepada para korban sengketa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Protokol ini dan asas-asas dasar Palang Merah sebagaimana dirumus-kan oleh Konperensi Internasional Palang Merah.
4.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa sedapat mungkin memberikan fasilitas-fasilitas yang serupa dengan fasilitasfasilitas tersebut dalam ayat-ayat (2) dan (3) kepada organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya seperti ditunjukkan dalam Konvensi dan Protokol ini, yang tepat pada waktunya dikuasakan oleh masing-masing Pihak dalam sengketa dan yang melaksanakan kegiatankegiatan kemanusiaan mereka sesuai dengan
112
ketentuan-ketentuan Protokol ini.
dari
Konvensi
dan
Pasal 82 --- Penasehat-penasehat hukum dalam angkatan perang Pihak-Pihak Peserta Agung setiap waktu, dan Pihak-Pihak dalam sengketa dalam waktu sengketa bersenjata, harus menjamin tersedianya penasehat-penasehat hukum, apabila diperlukan, untuk memberikan nasehat kepada Komandan-Komandan muter pada tingkat yang layak mengenai penerapan Konvensi dan Protokol ini dan mengenai instruksi yang tepat yang harus diberikan kepada angkatan perang mengenai masalah tersebut. Pasal 83 --- Penyebarluasan 1.
Baik diwaktu damai maupun di waktu sengketa bersenjata, Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha untuk menyebar-luaskan seluas-luas mungkin Konvensi dan Protokol ini di masingmasing negaranya dan, terutama, memasukkan pelajaran tentangnya dalam program-program pendidikan militer mereka dan mendorong penduduk sipil mempelajarinya, sehingga Konvensi dan Protokol ini dapat menjadi dikenal dikalangan angkatan perang dan dikalangan penduduk sipil.
2.
Setiap pejabat militer atau sipil yang di waktu sengketa bersenjata memikul tanggung jawab berkenaan dengan penerapan Konvensi dan
113
Protokol ini harus mengenal sepenuhnya naskah (teks) persetujuan-persetujuan tersebut. Pasal 84 --- Peraturan-peraturan penerapan Pihak-Pihak Peserta Agung harus saling memberikan satu sama lainnya sesegera mungkin, melalui Negara penyimpan Protokol ini dan, sepatutnya, melalui Negara Pelindung, terjemahan resmi mereka dari Protokol ini, maupun Undang-undang dan peraturanperaturan yang mungkin mereka ambil guna menjamin penerapannya.
BAGIAN - 11 --- PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN KONVENSI DAN PROTOKOL INI Pasal 85 --- Penindakan terhadap pelanggaran Protokol ini 1.
Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat, yang ditambah dengan Bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.
2.
Tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi merupakan pula pelanggaran berat dalam Protokol ini apabila dilakukan terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan yang dilindungi oleh Pasal-Pasal 44, 45 dan 73 Protokol ini, atau terhadap yang luka-luka, sakit dan korban-korban dari Pihak lawan yang 114
dilindungi oleh Protokol ini, atau terhadap anggota-anggota dinas kesehatan atau dinas keagamaan, satuan-satuan kesehatan atau angkutan-angkutan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pihak lawan dan dilindungi oleh Protokol ini. 3.
Selain daripada pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan-tindakan dibawah ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Protokol ini, apabila dilakukan dengan sengaja, bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berkaitan dengan Protokol ini, dan yang mengakibatkan kematian atau lukaluka parah pada badan atau kesehatan: (a)
menjadikan penduduk sipil atau orang sipil perorangan obyek serangan;
(b)
melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) (a) (ii) ;
(c)
melancarkan suatu serangan terhadap bangunan-bangunan atau instalasiinstalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-
115
obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,ayat (2) (a) (iii);
4.
(d)
menjadikan kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan dan daerah yang didemiliterisasi obyek serangan;
(e)
menjadikan seseorang sasaran serangan walaupun tahu bahwa ia adalah hors de combat ;
(f)
bertentangan dengan Pasal 37, menyalahgunakan lambang pengenal palang merah, bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atau tandatanda pelindung lainnya yang diakui oleh Konvensi dan Protokol ini.
Selain dari pada pelanggaran-pelanggaran berat yang dirumuskan dalam ayat-ayat terdahulu dan dalam Konvensi, berikut ini harus dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran berat protokol ini, jika dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan Konvensi atau Protokol : (a)
pemindahan oleh Penguasa Pendudukan sebagian dari penduduk sipilnya ke dalam wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian dari penduduk dibatas wilayah yang didudukinya atau diluar wilayah ini, bertentangan dengan Pasal 49 dari Konvensi Keempat ;
(b)
penundaan yang tak dapat dibenarkan dalam pemulangan kembali tawanan perang atau orang-orang sipil ; 116
5.
(c)
praktek-praktek apartheid dan praktekpraktek tak berperikemanusiaan dan yang merendahkan martabat lainnya, yang melibatkan perkosaan terhadap kehormatan pribadi yang didasarkan atas perbedaan ras;
(d)
menjadikan sebagai sasaran serangan monumen-monumen sejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat beribadah yang jelas diakui, yang merupakan warisan kebudayaan atau spirituil dari penduduk dan yang bagi benda-benda tersebut telah diberikan perlindungan istimewa oleh peraturan khusus, misalnya didalam penetapan sebuah organisasi internasional yang berwenang, serta serangan tersebut mengakibatkan kehancurannya yang luas, padahal tidak terdapat bukti pelanggaran oleh Pihak lawan menurut Pasal 53, huruf b, dan monumen-monumen sejarah, karya-karya seni dan tempat-tempat beribadah itu tidak terletak dikawasan dekat sasaran-sasaran militer;
(e)
merampas dari seseorang yang dilindungi oleh Konvensi atau sesuai ayat (2) Pasal ini atas hak-haknya untuk mendapatkan pengadilan yang jujur dan pengadilan biasa.
Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam-piagam tersebut harus dianggap sebagai kejahatan perang.
117
Pasal 86 --- Tidak melakukan kewajiban 1.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus menindak pelanggaranpelanggaran berat, dan mengambil langkahlangkah yang perlu untuk menindak semua pelanggaran lainnya, terhadap Konvensi atau Protokol ini sebagai akibat tidak dilakukannya suatu kewajiban ketika sedang bertugas untuk bertindak yang seharusnya.
2.
Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.
Pasal 87 --- Kewajiban komandan 1.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta komandankomandan militer, berkenaan dengan anggotaanggota angkatan perang yang berada dibawah perintah mereka dan orang-orang lainnya yang berada dibawah pengawasan mereka, untuk mencegah dan, dimana perlu untuk menindak
118
dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang terhadap pelanggaran Konvensi dan Protokol ini. 2.
Agar supaya dapat mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus meminta bahwa, sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, para komandan menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokol ini.
3.
Pihak-Pihak Peserta Agung dan PihakPihak dalam sengketa harus meminta setiap komandan yang sadar bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini, agar memprakarsai langkah-langkah sebagaimana diperlu-kan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini, dan, dimana patut, memprakarsai diambilnya tindakan disiplin atau tindakan pidana terhadap pelanggar-pelanggar itu.
Pasal 88 --- Saling membantu dalam masalah kejahatan 1.
Pihak-Pihak Peserta Agung satu sama lain harus saling memberikan bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pengadilan kejahatan yang diajukan berkenaan dengan pelanggaran pelanggaran berat terhadap Konvensi atau Protokol ini.
119
2.
Berdasarkan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi dan dalam Pasal 85, ayat I, dari Protokol ini, dan apabila keadaan mengijinkan, Pihak-Pihak Peserta Agung harus bekerjasama dalam masalah penyerahan (ekstradisi). Mereka harus memberikan pertimbangan yang tepat atas permintaan negara yang diwilayahnya telah terjadi pelanggaran yang dituduhkannya itu.
3.
Hukum dari Pihak Peserta Agung yang diminta itu harus berlaku dalam segala perkara, Ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat tersebut diatas, dalam hal tersebut, tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan dari setiap perjanjian lain yang bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur atau akan mengatur seluruh atau sebagian dan masalah saling membantu dalam soal-soal kejahatan.
Pasal 89 --- Kerjasama Dalam situasi pelanggaran berat terhadap Konvensi atau Protokol ini, Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha untuk bertindak, bersamasama atau sendiri-sendiri, bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
120
Pasal 90 --- Komisi Penyelidik Internasional l.
(a)
Harus dibentuk sebuah Komisi Penyelidik (Fact-Finding) Internasional (selanjutnya dalam Pasal ini disebut “Komisi”) yang terdiri dari lima-belas anggota yang bermoral tinggi (high moral standing) dan yang diakui mempunyai sikap yang tidak memihak.
(b)
Apabila tidak kurang dari dua-puluh Pihak Peserta Agung telah menyetujui untuk menerima wewenang Komisi tersebut sesuai dengan ayat (2), maka negara penyimpan selanjutnya harus pada tiap selang waktu lima tahun setelah itu, mengadakan sidang perwakilan Para Pihak Peserta Agung tersebut dengan tujuan memilih anggota-anggota Komisi. Dalam sidang itu wakil-wakil harus memilih anggota-anggota Komisi melalui pemungutan suara secara rahasia dari sebuah daftar orang-orang dimana setiap Pihak Peserta Agung dapat mencalonkan satu orang.
(c)
Anggota-anggota Komisi tersebut harus bekerja dalam kapasitas pribadi mereka dan harus memegang jabatannya sampai pada pemilihan anggota-anggota baru dalam sidang berikutnya.
(d)
Di dalam pemilihan itu Pihak-Pihak Peserta Agung harus menjamin bahwa orang-orang yang akan dipilih duduk dalam Komisi itu secara perorangan memiliki syarat-syarat kecakapan yang
121
diperlukan dan bahwa, di dalam Komisi itu sebagai satu keseluruhan, dijamin perwakilan yang adil menurut pembagian secara geografis.
2.
(e)
Apabila terjadi suatu lowongan tak terduga, maka Komisi itu sendiri harus mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan benar-benar ketentuanketentuan dari sub-sub ayat di muka.
(f)
Negara penyimpan harus menyediakan bagi Komisi tersebut fasilitas-fasilitas adininistrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya.
(a)
Pihak-Pihak Peserta Agung pada waktu menanda-tangani, merati-fisir atau turut serta (accedirig) Protokol ini, atau pada waktu lain berikutnya, dapat menyatakan bahwa mereka mengakui ipso facto dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan setiap Pihak Peserta Agung lainnya yang menerima kewajiban serupa, wewenang dari Komisi untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan dan Pihak lain itu sebagaimana diijinkan oleh Pasal ini.
(b)
Pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan di atas itu harus disimpan pada Negara Penyimpan, yang selanjutnya harus mengirimkan salinan-salinannya kepada Pihak-Pihak Peserta Agung.
(c)
Komisi tersebut harus berwenang untuk : (i)
menyelidiki
122
setiap
fakta
yang
dituduhkan sebagai suatu pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Konvensi dan Protokol ini atau pelanggaran berat lainnnya terhadap Konvensi atau Protokol ini. (ii)
3.
melalui jasa jasa baiknya, mempermudah pemulihan kembali suatu sikap yang menghormati Konvensi dan Protokol ini.
(d)
Di dalam situasi-situasi lain, Komisi tersebut harus mengadakan penyelidikan atas permintaan suatu Pihak dalam sengketa hanya dengan seijin dari Pihak atau PihakPihak lainnya yang bersangkutan.
(e)
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdahulu dalam ayat ini, maka ketentuanketentuan Pasal 52 dari Konvensi Pertama, Pasal 53 dari Konvensi Kedua, Pasal 132 dari Konvensi Ketiga dan Pasal 149 dari Konvensi Keempat harus tetap berlaku pada setiap pelanggaran yang dituduhkan terhadap Konvensi dan juga harus berlaku pada setiap pelanggaran yang dituduhkan terhadap Protokol ini.
(a)
Kecuali jika tidak disetujui oleh PihakPihak yang bersangkutan, maka semua penyelidikan harus dilakukan oleh sebuah Dewan yang terdiri dari tujuh orang anggota yang diangkat sebagai berikut : (i)
lima anggota dari Komisi, yang bukan warga negara dari sesuatu Pihak dalam sengketa, yang ditunjuk oleh Ketua Komisi atas dasar perwakilan yang
123
adil dari wilayah-wilayah menurut pembagian secara geografis, setelah berkonsultasi dengan Pihak-Pihak dalam sengketa ; (ii)
4.
dua anggota ad hoc, bukan warga negara dari sesuatu Pihak dalam sengketa, tiap seorang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
(b)
Begitu menerima permintaan agar dilakukan suatu penyelidikan, Ketua Komisi harus memperinci suatu batas waktu yang layak bagi pembentukan suatu Dewan. Apabila di dalam batas waktu itu belum ada seorangpun anggota ad hoc, diangkat, maka Ketua harus dengan segera mengangkat seorang anggota dari Komisi yang mungkin diperlukan untuk melengkapai jumlah ke-anggotaan Dewan tersebut.
(a)
Dewan yang dibentuk berdasarkan ayat 3 tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan itu, harus mengundang Pihak-Pihak dalam sengketa untuk membantunya dan menyampaikan bahan-bahan bukti. Dewan tersebut dapat juga mencari bahan-bahan bukti lainnya bila dianggapnya patut dan dapat melaksanakan penyelidikan menge-nai situasinya in loco.
(b)
Semua bahan bukti harus dijelaskan sepenuhnya kepada Pihak-Pihak, yang nantinya harus mempunyai hak untuk memberikan ulasan atas bukti-bukti
124
tersebut kepada Komisi.
5.
(c)
Setiap Pihak harus mempunyai hak untuk menolak kebenaran bahan bukti itu.
(a)
Komisi harus mengajukan kepada Para Pihak suatu laporan mengenai hasil-hasil penyelidikan dari Dewan, dengan disertai saran-saran yang mungkin dianggapnya layak.
(b)
Apabila Dewan tidak mampu mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup bagi penyimpulan pendapat atas dasar fakta dan tak berpihak, maka Komisi harus mengemukakan alasan-alasan atas ketidak mampuan Dewan itu.
(c)
Komisi tidak boleh mengumumkan hasil-hasil penyelidikan Dewan itu, kecuali jika semua Pihak dalam sengketa telah memintanya agar Komisi mengumumkannya.
6.
Komisi harus menetapkan peraturanperaturannya sendiri, termasuk peraturanperaturan bagi jabatan Ketua Komisi dan jabatan ketua Dewan. Peraturan-Peraturan itu harus menjamin bahwa fungsi-fungsi Ketua Komisi dilaksanakan setiap waktu dan bahwa bila ada penyelidikan, fungsi-fungsi itu dilaksanakan oleh seseorang yang bukan warga negara dari suatu Pihak dalam sengketa.
7.
Biaya-biaya adininistrasi dari Komisi harus ditutup oleh iuran dan Pihak-Pihak Peserta Agung yang telah membuat pernyataanpernyataan seperti dimaksud ayat (2), dan
125
oleh sumbangan-sumbangan sukarela. Pihak atau Para Pihak dalam sengketa yang meminta diadakannya penyelidikan harus memberikan uang muka dana yang diperlukan bagi biayabiaya yang dikeluarkan oleh Dewan dan biayabiaya itu harus diganti kembali oleh Pihak atau Para Pihak, terhadap siapa tuduhan ditujukan, sampai sebesar lima puluh persen dari biaya yang dikeluarkan Dewan. Apabila terdapat tuduhan-tuduhan batasan diajukan kepada Dewan, maka masing-masing Pihak harus memberikan uang muka sebesar lima puluh persen dari dana-dana yang diperlukan.
Pasal 91 --- Pertanggungjawaban Suatu Pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi atau Protokol ini, apabila keadaannya menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya.
126
B A B - VI KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 92 --- Penandatanganan Protokol ini harus terbuka bagi penandatangan oleh Para Pihak Peserta Konvensi enam bulan setelah penandatanganan Akta Akhir (final act) dan akan tetap terbuka untuk jangka-waktu dua-belas bulan. Pasal 93 --- Ratifikasi Protokol ini harus diratifikasi sesegera mungkin. Piagam-Piagam ratifikasi harus disimpan pada Dewan Federal Swiss, sebagai negara penyimpan Konvensi. Pasal 94 --- Turut serta/assesi dalam Protokol Protokol ini harus terbuka bagi turut sertanya tiap Pihak Peserta Konvensi yang belum menandatanganinya. Piagam-piagam turut serta/assesi tersebut harus disimpan pada negara penyimpan. Pasal 95 --- Mulai berlakunya Protokol 1.
Protokol ini mulai berlaku enam bulan setelah dua piagam ratifikasi atau turut serta/assesi dalam Protokol ini disimpan.
2.
Bagi setiap Pihak Peserta Konvensi setelah meratifikasi atau turut serta/assesi dalam Protokol ini, Protokol ini mulai berlaku enam bulan setelah disimpannya piagam-piagam ratifikasi atau turut serta/assesi dalam Protokol ini oleh Pihak yang bersangkutan.
127
Pasal 96 --- Hubungan Perianjian Protokol ini
setelah
berlakunva
1.
Apabila Pihak-Pihak Peserta Konvensi adalah juga Pihak-Pihak Peserta Protokol ini, maka Konvensi-Konvensi tersebut harus berlaku dengan dilengkapi oleh Protokol ini.
2.
Apabila salah satu dari Pihak-Pihak dalam sengketa tidak terikat oleh Protokol ini, maka Pihak-Pihak Peserta Protokol harus tetap terikat oleh protokol di dalam hubungan-hubungan bersama mereka. Selanjutnya mereka harus terikat oleh Protokol ini di dalam hubungannya dengan setiap Pihak yang tidak terikat olehnya, jika yang terakhir ini menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan Protokol ini.
3.
Penguasa yang mewakili rakyat yang berperang dengan suatu Pihak Peserta Agung dalam suatu bentuk sengketa bersenjata yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ayat (4), dapat berusaha menerapkan Konvensi dan Protokol ini dalam hubungannya dengan sengketa tersebut dengan jalan mengeluarkan suatu pernyataan sepihak (unilateral) yang ditujukan kepada negara penyimpan. Setelah pernyataan tersebut diterima oleh negara penyimpan, maka dalam hubungan dengan sengketa pernyataan tersebut akan mempunyai pengaruh sebagai berikut :
128
(a)
Konvensi dan Protokol ini menjadi berlaku bagi Penguasa tersebut di atas sebagai suatu Pihak dalam sengketa dengan segera;
(b)
Penguasa tersebut diatas menerima hakhak dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dipunyai oleh suatu Pihak Peserta Agung dalam Konvensi dan Protokol ini; dan
(c)
Konvensi dan Protokol ini mengikat sama kuatnya terhadap semua Pihak dalam Sengketa.
Pasal 97 --- Amandemen 1.
Setiap Pihak Peserta Agung dapat mengusulkan perubahan (amandeman) atas Protokol ini. Naskah dari setiap amandemen yang diusulkan harus disampaikan kepada Negara Penyimpan Protokol ini, yang setelah berkonsultasi dengan semua Pihak Peserta Agung dan Komite Internasional Palang Merah, apakah suatu konferensi akan diadakan guna membicarakan amandeman yang diusulkan itu.
2.
Negara penyimpan akan mengundang untuk menghadiri Konferensi itu, semua Pihak Peserta Agung maupun Para Pihak Peserta Konvensi, baik mereka itu penandatangan Protokol ini maupun bukan.
129
Pasal 98 --- Peninjauan kembali Lampiran-I 1.
Tidak lebih dari empat tahun setelah mulai berlakunya Protokol ini dan sesudah itu selang waktu tidak kurang dari empat tahun, Komite Internasional Palang Merah harus berkonsultasi dengan Pihak-Pihak Peserta Agung mengenai Lampiran-I dari Protokol ini dan, apabila menganggap perlu, dapat mengusulkan diadakannya suatu sidang dari para ahli dibidang tehnis untuk meninjau kembali Lampiran-I dan mengusulkan amandemenamandemen pada Protokol sekiranya hal itu diinginkan. Di dalam waktu enam bulan setelah pemberitahuan tentang adanya suatu usul untuk diadakannya sidang kepada Para Pihak Peserta Agung, kecuali jika sepertiga dari mereka menolak, maka Komite Internasional Palang Merah akan mengadakan sidang tersebut dengan mengundang pula peninjau-peninjau dari organisasi-organisasi internasional yang layak. Suatu sidang seperti itu juga akan diadakan oleh Komite Internasional Palang Merah setiap saat atas permintaan sepertiga jumlah Pihak-Pihak Peserta Agung.
2.
Negara penyimpan akan mengadakan suatu konferensi dari Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak Peserta Konvensi guna membicarakan amandemen-amandemen yang diusulkan oleh sidang para ahli teknik, apabila, setelah sidang tersebut, Komite Internasional Palang Merah atau sepertiga jumlah PihakPihak Peserta Agung memintanya.
130
3.
Amandemen-amandemen atas Lampiran - I dapat diterima sepenuhnya dalam konferensi dengan suatu mayoritas dua pertiga dari Pihak-Pihak Peserta Agung yang hadir dan memberikan suara.
4.
Negara penyimpan harus memberitahukan setiap amandeman yang telah diterima baik itu kepada Pihak-Pihak Peserta Agung dan kepada Pihak-Pihak Peserta Konvensi Amandemen tersebut harus dianggap sudah diterima pada akhir dari jangka waktu satu tahun setelah pemberitahuan itu, kecuali jika dalam jangka waktu itu telah disampaikan kepada negara penyimpan sebuah pernyataan tidak menerima amandemen tersebut oleh tidak kurang dari sepertiga jumlah Pihak-Pihak Peserta Agung.
5.
Sebuah amandemen yang dianggap telah diterima sesuai dengan ayat (4) di atas harus mulai berlaku tiga bulan setelah penerimaannya bagi semua Pihak Peserta Agung kecuali mereka yang telah membuat pernyataan tidak menerima sesuai dengan ayat tersebut. Setiap pihak yang membuat pernyataan demikian dapat setiap waktu menarik kembali pernyataannya dan kemudian amandemen itu akan mulai berlaku bagi Pihak tersebut tiga bulan sesudahnya.
6.
Negara penyimpan harus memberitahu Para Pihak Peserta Agung dan Para Pihak Peserta Konvensi tentang mulai berlakunya setiap amandemen, tentang Para Pihak yang terikat karena itu, tentang tanggal mulai berlakunya dalam hubungannya dengan setiap Pihak tentang pernyataan-pernyataan tidak menerima
131
yang dibuat sesuai dengan ayat 4, dan tentang penarikan kembali pernyataan itu. Pasal 99 --- Pernvataan tidak terikat lagi/ Denusiasi 1.
Apabila suatu Pihak Peserta Agung hendak menyatakan tidak terikat pada Protokol ini, maka pernyataan tidak terikat itu baru berlaku satu tahun setelah diterimanya piagam pernyataan tidak terikat itu. Namun, apabila pada saat berakhirnya masa berlaku satu tahun itu Pihak yang menyatakan tidak terikat lagi tersebut terlibat didalam salah satu dari situasi-situasi seperti termaktub dalam Pasal 1, maka pernyataan tidak terikat/denusiasi tidak boleh berlaku sebelum berakhirnya sengketa bersenjata atau pendudukan dan juga, dalam keadaan apapun, tidak boleh berlaku sebelum berakhirnya operasi-operasi yang bersangkutan dengan pembebasan terakhir, pemulangan atau pemulihan kembali orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi atau Protokol ini.
2.
Pernyataan tidak terikat/denusiasi itu harus diberitabukan secara tertulis kepada negara penyimpan, yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada semua Pihak Peserta Agung.
3.
Pernyataan tidak terikat/denusiasi itu hanya akan berpengaruh dalam hubungan dengan Pihak yang menyatakan tidak terikat.
4.
Setiap pernyataan tidak terikat/ denusiasi berdasarkan ayat (1) tidak boleh mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang, oleh sebab sengketa
132
bersenjata, berdasarkan Protokol ini sudah dijalankan oleh Pihak yang menyatakan tidak terikat dalam hubungan dengan setiap tindakan yang dilakukannya sebelum pernyataan tidak terikat/denusiasi ini mulai berlaku. Pasal 100 --- Pemberitahuan/notifikasi Negara penyimpan harus memberitahu Para Pihak Peserta Agung maupun Para Pihak Peserta Konvensi, baik mereka itu penanda tangan Protokol ini maupun bukan, tentang : (a)
tandatangan yang dibubuhkan pada Protokol ini dan penyimpanan piagampiagam ratifikasi serta pernyataan turutserta berdasarkan Pasal-Pasal 93 dan 94;
(b)
tanggal mulai berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 95;
(c)
pemberitahuan/notifikasi dan pernyataan/ deklarasi yang diterima berdasarkan Pasal-Pasal 84, 90 dan 97;
(d)
pernyataan/deklarasi yang diterima berdasarkan Pasal 96, ayat 3, yang harus diberitabukan dengan cara yang paling cepat; dan
(e)
pernyataan tidak t e r i k a t / d e n u s i a s i berdasarkan Pasal 99.
133
Pasal 101 --- Pendaftaran 1.
Setelah berlakunya Protokol ini harus dikirimkan oleh negara penyimpan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diregistrasi dan publikasikan sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan BangsaBangsa.
2.
Negara penyimpan juga harus memberitahu Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang semua ratifi-kasi, pernyataan turut serta/assesi dan pernyataan tidak terikat/denusiasi yang diterima olehnya berkenaan dengan Protokol ini.
Pasal 102 --- Naskah-naskah otentik Naskah-naskah asli dan Protokol ini, dalam bahasa-bahasa Arab, Cina, lnggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang kesemuanya sama otentiknya, harus disimpan pada negara penyimpan, yang harus mengirimkan salinansalinannya yang dijamin kebenarannya kepada semua Para Pihak Peserta Konvensi.
134
LAMPIRAN-I PERATURAN TENTANG PENGENAL/IDENTIFIKASI
LAMPIRAN - I PERATURAN TENTANG PENGENALAN/IDENTIFIKASI
SUB RAGIAN - I --- KARTU TANDA PENGENAL / KARTU IDENTITAS Pasal 1 ---
Kartu tanda pengenal bagi anggota-anggota tetap dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan sipil.
1.
Kartu tanda pengenal bagi anggota-anggota tetap dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan sipil yang disebut dalam Pasal 18, ayat (3), Protokol ini hendaknya : (a)
Memuat lambang pengenal dan berukuran yang besarnya dapat dibawa dalam saku;
(b)
tahan lama dan praktis ;
(c)
bertuliskan dalam bahasa nasional atau bahasa resmi (dan boleh disertai tulisan dalam bahasa-bahasa lainnya) ;
(d)
menyebutkan nama, tanggal lahir (atau, kalau tanggal tidak diketahui, umur pada saal dikeluarkannya kartu ini) dan nomor pengenal, kalau ada, dari pemegang kartu;
135
(e)
menyatakan dalam kedudukan apa pemegang kartu ini berhak atas perlindungan dari Konvensi-Konvensi dan Protokol;
(f)
memuat foto dari pemegang kartu ini dan juga tanda tangan atau cap ibujarinya, atau kedua-duanya ;
(g)
memuat cap dan tandatangan penguasa yang berwenang ;
(h)
menyatakan tanggal pengeluaran dan tanggal habis masa berlakunya kartu.
dari
2.
Kartu pengenal tersebut harus seragam diseluruh wilayah tiap Pihak Peserta Agung dan, sedapat mungkin, harus dari jenis yang serupa bagi semua Pihak dalam sengketa. Pihak-Pihak dalam sengketa dapat mengikuti model (kartu pengenal) dengan satu bahasa seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 1. Pada saat pecahnya permusuhan, Pihak-Pihak tersebut harus saling mengirimkan satu sama lainnya sebuah contoh model yang masingmasing mereka pergunakan, apabila model itu berbeda dari yang diperlihatkan dalam Gambar 1. Jika mungkin, kartu pengenal itu dibuat dalam rangkap dua, yaitu satu salinan disimpan oleh pejabat yang mengeluarkannya, yang hendaknya selalu mengawasi kartu-kartu yang telah dikeluarkannya.
3
Dalam keadaan bagaimanapun, anggotaanggota tetap dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan sipil tidak boleh dirampas kartu tanda pengenal mereka. Bila terjadi
136
kartu mereka hilang, mareka harus berhak mendapatkan sebuah salinan duplikatnya. Pasal 2 ---
Kartu tanda pengenal bagi anggota sementara dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan sipil
1.
Kartu tanda pengenal bagi anggota-anggota sementara dinas kesehatan sipil dan dinas keagamaan sipil, manakala mungkin hendaknya serupa seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Peraturan ini. Para Pihak dalam sengketa dapat mengikuti model yang diperlihatkan dalam Gambar 1.
2.
Jika keadaan tidak memungkinkan diberikannya kepada anggota-anggota sementara dinas kesehatan dan dinas keagamaan sipil kartu tanda pengenal yang serupa dengan kartu tanda pengenal yang diterangkan dalam Pasal I dari Peraturan ini, maka kepada anggota tersebut dapat diberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menjamin bahwa orang yang baginya kartu tersebut dikeluarkan adalah ditugaskan untuk melakukan kewajiban sebagai anggota sementara, dan apabila mungkin, menyatakan lamanya penugasan dan haknya untuk mengenakan lambang pengenal. Surat keterangan tersebut hendaknya menyebutkan nama dan tanggal lahir pemegang atau kalau tanggal tidak diketahui, umurnya pada saat surat itu dikeluarkan, Tugas dan nomor pengenalnya, kalau ada. Surat keterangan itu harus dibubuhi tandatangan atau cap ibu jarinya, atau kedua-duanya.
137
SUB BAGIAN - II --- LAMBANG PENGENAL Pasal 3 ---
Bentuk dan sifat
1.
Lambang pengenal (merah diatas dasar putih) hendaknya besarnya sepatutnya menurut keadaan. Untuk bentuk-bentuk palang, bulan sabit atau singa dan matahari, Para Pihak Peserta Agung dapat mengikuti contoh-contoh (model) yang diperlihatkan di Gambar 2.
2.
Di malam hari atau manakala kemungkinan penglihatan menjadi berkurang, lambang pengenal dapat diterangi atau diperjelas; juga tanda tersebut dapat dibuat dari bahan-bahan yang memungkinkannya dapat dikenal melalui alat-alat teknik deteksi.
Pasal 4 ---
Penggunaan
1.
apabila dimungkinkan, lambang pengenal dapat diperlihatkan diatas permukaan yang datar atau pada bendera-bendera yang dapat dilihat dari berbagai jurusan dan dari tempat yang sejauh mungkin.
2.
Di bawah instruksi-instruksi dan pejabat yang berwenang, personel dinas kesehatan dan dinas rokhani yang sedang melakukan kewajibankewajiban mereka di daerah pertempuran, sedapat mungkin, harus mengenakan tutup kepala dan pakaian yang memakai lambang pengenal.
138
SUB BAGIAN- III --- ISYARAT-ISYARAT PENGENAL Pasal 5 ---
Penggunaan pilihan
1.
Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Pasal 6 dari Peraturan-Peraturan ini, isyaratisyarat yang diperinci dalam Sub Bagian ini untuk penggunaan khusus oleh satuan-satuan dan angkutan-angkutan kesehatan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apapun. Penggunaan semua isyarat yang ditunjuk dalam Sub Bagian ini adalah secara pilihan .
2.
Alat angkutan udara kesehatan sementara yang tidak dapat ditandai dengan lambang pengenal, karena tiada waktu lagi ataupun karena ciriciri khasnya, boleh mempergunakan isyaratisyarat pengenal yang diijinkan dalam Sub Bagian ini. Tetapi cara yang baik untuk pengenalan yang efektif dan pengakuan alat angkutan udara itu adalah dengan cara penggunaan tanda viisuil, baik lambang pengenal ataupun isyarat cahaya seperti yang diperinci dalam Pasal 6 atau kedua-duanya, yang dilengkapi dengan isyaratisyarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 7 dan 8 dari Peraturan-Peraturan ini.
139
Pasal 6 --1.
Isyarat cahaya Isyarat cahaya yang terdiri dari sinar sorot biru, ditetapkan untuk digunakan oleh alat angkutan udara untuk menyampaikan isyarat pengenalnya. Tidak ada alat angkut udara lain boleh menggunakan isyarat ini. Warna biru yang dianjurkan itu diperoleh dengan menggunakan, sebagai koordinat trichromatik : garis batas (boundary) sinar hijau y = 0.065 + 0.805 x garis batas (boundary) sinar putih y = 0.400 -x garis batas (boundary) sinar ungu x = 0.133 + 0.600 y Sorotan cahaya rata-rata sinar biru yang dianjurkan itu adalah antara enampuluh sampai seratus sorotan tiap menit.
2.
Alat angkutan udara kesehatan harus dilengkapi dengan sinar-sinar itu karena mungkin diperlukan untuk membuat isyarat cahaya yang dapat dilihat dari berbagai jurusan.
3.
Jika Tidak ada suatu persetujuan khusus antara Pihak-Pihak dalam sengketa yang mengharuskan penggunaan sinar sorot biru bagi pengenalan kendaraan-kendaraan, kapalkapal dan alat angkutan kesehatan, maka penggunaan isyarat-isyarat seperti itu bagi kendaraan-kendaraan atau kapal-kapal lainnya adalah tidak dilarang.
140
Pasal 7 ---
Isyarat radio
1.
Isyarat radio harus terdiri dari suatu pesan radiotelefonik atau radiotele-grafik yang didahului oleh suatu isyarat prioritas pengenal yang harus ditunjukkan dan disetujui oleh suatu Konperensi Radio Pemerintah Sedunia (World Adininistrative Radio Conference) dari Um Telekomunikasi Internasional (Internasional Telecomunication Union). lsyarat radio itu harus dikirimkan tiga kali sebelum tanda panggilan (call sign) dari angkutan kesehatan yang bersangkutan. Pesan ini harus dikirimkan dalam bahasa Inggris dalam jarak waktu (intervals) yang layak pada frekuensi atau frekuensi-frekuensi yang dirincikan dalam ayat (3). Penggunaan isyarat prioritas itu harus dibatasi semata-mata bagi satuan dan angkutanangkutan kesehatan.
2.
Pesan radio yang didahului oleh isyarat prioritas pengenal itu yang disebutkan dalam ayat (1) diatas itu harus menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut : (a)
tanda panggilan dari angkutan kesehatan;
(b)
posisi dari angkutan kesehatan;
(c)
jumlah dan jenis dari angkutan-angkutan kesehatan;
(d)
jalan (route ) yang akan ditempuh;
(e)
waktu yang diperkirakan dalam perjalanan, dan saat keberangkatan dan kedatangannya, menurut perkiraan yang layak;
141
(f)
3.
Pasal 8 --1.
keterangan-keterangan lainnya, seperti ketinggian terbang, frekuensi-frekuensi radio yang dilindungi, bahasa-bahasa yang dipakai dan cara (modus) dan sandi (kode) radar pengawasan sekunder (secondary surveillance radar).
Agar supaya mempermudah komunikasikomunikasi seperti yang ditunjukkan dalam ayat (1) dan (2) itu, maupun komunikasikomunikasi yang disebutkan dalam PasalPasal 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dari Protokol, Pihak-Pihak Peserta Agung„ PihakPihak dalam sengketa, atau salah satu dari Pihak-Pihak dalam sengketa, baik bertindak atas dasar persetujuan maupun bertindak sendiri, dapat menyebutkan, sesuai dengan Tabel Allokasi Frekuensi dalam PeraturanPeraturan Radio yang dilampirkan pada Konvensi Telekomunikasi Internasional, dan mengumumkan frekuensi-frekuensi nasional yang sudah diseleksi untuk mereka pergunakan bagi komunikasi itu. Frekuensi-frekuensi ini harus diberitabukan kepada Uni Telekomunikasi Internasional sesuai dengan prosedur-prosedur yang disetujui oleh Konverensi Radio Pemerintah Sedunia. Pengenalan elektronik Sistim Radar Pengawasan Sekunder (SSR), seperti yang dirincikan dalam Lampiran 10 pada Konvensi Chicago mengenai Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944,
142
sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, dapat dipergunakan untuk mengenal dan mengikuti jalur penerbangan alat angkutan udara kesehatan. Cara (modus) dan sandi (kode) SSR yang disediakan bagi penggunaan khusus alat angkutan udara kesehatan harus ditetapkan oleh Pihak-Pihak Peserta Agung, Pihak-Pihak dalam sengketa, atau salah satu dari Pihak-Pihak dalam sengketa, baik yang bertindak berdasarkan persetujuan maupun bertindak sendiri, sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (international Civil Aviation Organisation). 2.
Pihak-Pihak dalam sengketa, dengan persetujuan khusus antara mereka, dapat menetapkan bagi kepentingan mereka suatu sistim elektronik serupa untuk kendaraan-kendaraan kesehatan, dan kapal-kapal dan alat angkutan kesehatan.
SUB BAGIAN - IV--- KOMUNIKASI-KOMUNIKASI Pasal 9 ---
Komunikasi radio Isyarat prioritas yang ditetapkan dalam Pasal 7 dari Peraturan-Peraturan ini dapat mendahului komunikasi radio yang selayaknya oleh satuansatuan dan angkutan-angkutan kesehatan didalam menerapkan prosedur-prosedur yang dijalankan berdasarkan Pasal-Pasal 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dari Protokol.
143
Pasal 10 --- Penggunaan sandi-sandi Internasional Satuan-satuan dan angkutan-angkutan kesehatan dapat juga menggunakan sandi-sandi dan isyarat-isyarat yang telah ditetapkan oleh Uni Telekomunikasi Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Organisasi Permusyawaratan Maritim Antar Pemerintah (Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation). Sandi-Sandi dan isyarat-isyarat ini harus dipergunakan sesuai dengan patokan-patokan (standards), praktekpraktek dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Organisasi-Organisasi tersebut. Pasal 11 --- Alat-alat komunikasi lainnya Apabila komunikasi radio dua jalur (two-way radiocomunication) tidak mungkin, maka dapat dipergunakan isyarat-isyarat yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Internasional tentang Isyarat-Isyarat (International Code of Signals) yang telah disetujui oleh Organisasi Permusyawaratan Maritim Antar-Pemerintah atau dalam Lampiran yang diadakan untuk itu pada Konvensi Chicago mengenai Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu. Pasal 12 --- Rencana Penerbangan Persetujuan-persetujuan dan pemberitahuanpemberitahuan mengenai rencana-rencana penerbangan yang ditetapkan dalam Pasal 29 dari Protokol sedapat mungkin harus
144
dirumuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pasal 13 --- Isyarat dan Prosedur bagi penyergapan alat angkutan udara kesehatan Apabila suatu alat angkutan udara penyergap dipergunakan untuk memeriksa kebenaran identitas sebuah alat angkutan udara kesehatan ketika dalam penerbangan atau untuk memintanya mendarat sesuai dengan Pasal-Pasal 30 dan 31 dari Protokol, maka prosedur-prosedur penyergapan visuil dan radio yang biasa berlaku (standard) seperti yang ditunjukkan oleh Lampiran 2 pada Konvensi Chicago mengenai Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, sebagaimana telah diubah dan waktu ke waktu, hendaknya dipergunakan oleh baik alat angkutan udara yang menyergap maupun alat angkutan udara kesehatan itu.
SUB BAGIAN - V --- PERTAHANAN SIPIL Pasal 14 --- Kartu Identitas 1.
Kartu Identitas dari anggota pertahanan sipil yang ditetapkan dalam Pasal 66, ayat 3, dari Protokol, diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dan Pasal I PeraturanPeraturan ini.
2.
Kartu identitas hagi anggota pertahanan sipil dapat mengikuti model yang diperlihatkan dalam Gambar 3.
145
3.
Apabila anggota pertahanan sipil diijinkan membawa senjata ringan perorangan, mulai berlakunya hendaknya diriyatakan dalam kartu tersebut.
Pasal 15 --- Tanda pengenal internasional 1.
Tanda pengenal internasional dari pertahanan sipil yang ditetapkan dalam Pasal 66, ayat (4), dari Protokol, adalah berupa sebuah segitiga sama sisi berwarna biru di atas dasar warna merah jingga. Gambar 4 dibawah ini menunjukkan model tanda pengenal tersebut.
Gambar 4 :
2.
Segitiga biru di atas dasar merah jingga.
Dianjurkan bahwa : (a)
apabila segitiga biru itu ada pada bendera atau ban lengan atau baju, maka bagi segitiga itu adalah bendera„ ban lengan atau baju berwama merah jingga.
(b)
salah satu dari ketiga sudut segitiga itu harus diarahkan tegak-lurus ke atas.
(c)
tidak satupun sudut dari segitiga itu menyentuh tepi dasar merah jingga
146
3.
Tanda pengenal internasional harus besarnya sepatutnya sesuai dengan keadaan. Tanda pengenal itu, apabila mungkin, harus diperlihatkan di atas permukaan yang datar atau pada bendera yang dapat dilihat dari berbagai jurusan dan dari tempat yang sejauh mungkin. Tunduk kepada instruksi-instruksi pejabat yang berwenang, anggota-anggota pertahanan sipil, sedapat mungkin, harus mengenakan tutup kepala dan pakaian yang memakai tanda pengenal internasional. Dimalam hari atau jika kemungkinan penglihatan berkurang, tanda tersebut boleh diterangi atau diperjelas, tanda tersebut dapat juga dibuat dari bahan-bahan yang memungkinkannya dapat dikenal melalui alat-alat teknik deteksi.
SUB BAGIAN - VI --- BANGUNAN DAN INSTALASI YANG MENGANDUNG TENAGA YANG MEMBAHAYAKAN Pasal 16 --- Tanda khusus internasional 1.
Tanda khusus internasional bagi bangunanbangunan dan instalasi-instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 56, ayat (7), dari Protokol, harus berupa sekelompok tiga bulatan berwarna merah jingga terang yang sama besar ukurannya, yang diletakkan pada satu poros dengan jarak antara tiap bulatan satu jari-jari bulatan, sesuai dengan Gambar 5 seperti di bawah ini.
147
2.
Tanda itu harus besarnya sepatumya sesuai dengan keadaan. Apabila dipasang di atas suatu permukaan yang diperluas, tanda itu dapat diulangulang pemasangannya sesering keadaan memerlukannya. Apabila mungkin, tanda itu harus diperlihatkan diatas permukaan yang datar atau pada bendera sedemikian sehingga dapat dilihat dari berbagai jurusan dan dari tempat yang sejauh mungkin.
3.
Pada bendera, jarak antara garis luar tanda tersebut dengan sisi terdekat bendera itu haruslah satu jari jari dan bulatan. Bendera itu harus segi empat panjang dan berdasar putih.
4.
Pada malam hari atau jika kemungkinan penglihatan berkurang, tanda itu dapat diterangi atau diperjelas. Tanda itu dapat pula dibuat dari bahan-bahan yang kemungkinannya dapat dikenal melalui alat-alat teknik deteksi.
Gambar 5 : Tanda khusus internasional bagi bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan
148
LAMPIRAN - II
KARTU IDENTITAS BAGI WARTAWAN YANG SEDANG DALAM TUGAS PEKERJAAN YANG BERBAHAYA
149
LAMPIRAN - II KARTU IDENTITAS BAGI WARTAWAN YANG SEDANG DALAM TUGAS PEKERJAAN YANG BERBAHAYA Muka Perhatian (Nama Negara yang mengeluarkan kartu ini) Kartu identitas ini dikeluarkan untuk wartawan-wartawan yang dalam tugas pekerjaan berbahaya di daerah sengketa bersenjata. Pemegang Kartu ini berhak diperlakukan sebagai seorang sipil di bawah Konvensi-Konvensi Jenewa, 12 Agustus 1949, dan Protokol Tambahan I, -- Kartu ini harus setiap waktu dibawa oleh pemegangnya. Apabila ia ditahan, ia harus menyerahkannya kepada Pejabat yang menahannya guna membantu didalam pengenalannya.
KARTU IDENTITAS BAGI WARTAWAN YANG DALAM TUGAS PEKERJAAN BERBAHAYA
Catatan : n Dalam Kartu ldentitas ini selain bahasa Inggris, disertai pula teks bahasa Arab, Spanyol, Perancis dan Rusia.
150
Belakang Dikeluarkan oleh (Pejabat yang berwenang) ................................................ Tempat : ............ Photo pemegang Tanggal : ............ Kartu
Cap Pejabat yang mengeluarkan kartu ini
Tinggi : ................ Mata : ................ Berat : ................ Rambut : ................ Jenis Darah : ................ Faktor Rh : ................ Agama (tidak wajib) : ................. Sidik jari (tidak wajib) :
(Telunjuk kiri) (Telunjuk kanan)
.................................. (Tanda tangan pemegang kartu) Nama : .................. Nama kecil : .................. Tempat dan : .................. Tanggal lahir : .................. Wartawan dari : .................. Pekerjaan Khusus : .................. Berlaku sampai : ..................
Ciri-ciri khusus pengenalan pribadi : ............................................ ............................................ ............................................ ...............................
Catatan : n Dalam Kartu ldentitas ini selain bahasa Inggris, disertai pula teks bahasa Arab, Spanyol, Perancis dan Rusia.
151
PROTOKOL II PROTOKOL TAIniAHAN PADA KONVENSIKONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949, DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN SENGKETA-SENGKETA BERSENJATA RUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II) MUKADIMAH Pihak-Pihak Peserta Agung, Mengingat bahwa asas-asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pasal 3 yang umum dikenal dalam Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, merupakan landasan bagi dihormatinya seseorang manusia dalam peristiwa sengketa bersenjata yang bersifat bukan internasional. Mengingat lebih lanjut bahwa piagam-piagam internasional mengenai hak-hak asasi manusia memberikan suatu perlindungan dasar bagi seorang manusia. Menandaskan perlunya menjamin suatu perlindungan yang lebih baik bagi para korban sengketa-sengketa bersenjata. Mengingat bahwa dalam hal tidak dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku, seorang manusia itu tetap berada di bawah perlindungan asas-asas kemanusiaan dan suara hati nurani masyarakat. Telah menyetujui sebagai berikut :
152
BAB - I RUANG LINGKUP PROTOKOL INI Pasal 1 --- Bidang penerapan materiil 1.
Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensikonvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompokkelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (sustained) dan yang teratur baik (concerted) dan memungkinkan mereka melaksanakan Protokol ini.
2.
Protokol ini tidak boleh berlaku pada situasisituasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakantindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata.
153
Pasal 2 --- Bidang penerapan atas orang-orang 1.
Protokol ini harus diterapkan tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan atau kedudukan lainnya, atau atas sesuatu patokan ukuran serupa lainnya (dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai “pembedaan yang merugikan”) pada semua orang yang terkena akibat suatu sengketa bersenjata sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1.
2.
Pada akhir sengketa bersenjata, semua orang yang telah dirampas kemerdekaan mereka atau yang kemerdekaannya telah dibatasi karena atasan-atasan yang berkaitan dengan sengketa itu, maupun orang-orang yang kemerdekaanya dirampas atau yang kemerdekaanya dibatasi setelah sengketa itu karena atasan-atasan yang sama, harus menikmati perlindungan di bawah Pasal-pasal 5 dan 6 sampai perampasan atau pembatasan kemerdekaannya berakhir.
Pasal 3 --- Tidak melakukan intervensi) 1.
campur
tangan
(non
Tak ada sesualupun dalam protokol ini boleh dipergunakan bagi tujuan yang mempengaruhi kedaulatan suatu Negara atau tanggung jawab dari pemerintah, dengan segala cara yang sah, untuk mempertahankan atau memulihkan kembali hukum dan ketertiban di Negara itu
154
atau untuk mempertahankan persatuan nasional dan keutuhan wilayah negara itu. 2.
Tak ada sesuatupun dalam Protokol ini boleh dipergunakan sebagai suatu pembenaran bagi campur tangan (intervensi), baik langsung maupun tidak langsung, karena alasan apapun, didalam sengketa bersenjata atau didalam masalah-masalah dalam negeri atau luar negeri dari Pihak Peserta Agung di wilayahnya dimana sengketa itu terjadi.
BAR - II PERLAKUAN PERI KEMANUSIAN Pasal 4 --- Jaminan-jaminan dasar l.
Semua orang yang tidak turut secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan, baik yang kemerdekaanya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan, tanpa ada pembedaan yang merugikan. Dilarang memerintahkan bahwa tak seorangpun boleh dibiarkan hidup.
2.
Tanpa mengurangi sifat umum ketentuan diatas, tindakan-tindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah dan harus tetap dilarang diwaktu dan ditempat apapun:
155
3.
(a)
Tindak kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rokhani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
(b)
Hukuman kolektif;
(c)
Penyanderaan;
(d)
Tindakan terorisme;
(e)
Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh;
(f)
Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk;
(g)
Perampokan;
(h)
Ancaman untuk melakukan tindakan tersebut diatas.
setiap
Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama : (a)
Dalam bidang pendidikan, tenmasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
156
(b)
Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
(c)
Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
(d)
Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat c diatas, dan mereka ditawan;
(e)
Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.
157
Pasal 5 --- Orang-orang yang kemerdekaannya dibatasi 1.
Sebagai tambahan atas ketentuan dalam Pasal 4 di atas, ketentuan-ketentuan berikut ini harus dihormati paling sedikit oleh orangorang yang dirampas kemerdekaannya karena atasan-atasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata, baik mereka itu diasingkan atau ditahan yaitu : (a)
Yang luka dan yang sakit harus diperlakukan sesuai dengan Pasal 7;
(b)
Sama halnya dengan penduduk sipil setempat, bagi orang-orang yang tersebut dalam ayat ini, harus disediakan makanan dan air minum, serta mendapatkan jaminan perlindungan atas kesehatan dan kebersihan, perlindungan dari kesulitankesulitan yang terjadi karena iklim, dan bahaya-bahaya karena adanya sengketa bersenjata;
(c)
mereka harus diperbolehkan menerima pertolongan atau bantuan baik perorangan maupun kolektif;
(d)
mereka harus diperbolehkan melakukan ibadah agama mereka, dan apabila diminta dan layak, menerima bantuan spirituil dari orang-orang seperti rokhaniwan dalam melakukan fungsi keagamaan mereka;
(e)
apabila mereka disuruh bekerja, mereka harus menperoleh keuntungan sesuai perjanjian kerja serta jaminan yang sama
158
dengan yang diperoleh penduduk sipil setempat. 2.
Mereka yang bertanggung jawab atas pengasingan atau penahanan orang-orang yang tersebut dalam ayat (1) diatas harus pula, di dalam batas-batas kemampuan mereka, menghormati ketentuanketentuan yang mengatur tentang orang-orang itu : (a)
kecuali apabila laki-laki dan perempuan dari suatu keluarga ditempatkan di tempat penampungan yang sama, maka perempuan harus ditempatkan di tempat tinggal yang terpisah dari tempat tinggal laki-laki dan harus berada di bawah pengawasan langsung penjaga wanita;
(b)
orang-orang yang tersebut dalam ayat (1), diperbolehkan mengirimkan dan menerima surat-surat dan kartu-kartu, yang apabila dianggap perlu jumlahnya dibatasi oleh pejabat yang berwenang;
(c)
tempat-tempat pengasingan dan penahanan tidak boleh terletak dekat daerah pertempuran. Orang-orang yang tersebut dalam ayat (1) harus diungsikan apabila tempat-tempat dimana mereka itu diasingkan atau ditahan menjadi terbuka untuk ancaman bahaya yang timbul dari sengketa bersenjata, dan apabila pengungsian itu dapat dilaksanakan dalam keadaan keamanan yang memadai;
(d)
Orang-orang tersebut harus mendapatkan manfaat dari pemeriksaan kesehatan;
159
(e)
Kesehatan dan keutuhan jasmani atau rokhani mereka tidak boleh dibahayakan karena sesuatu tindakan yang tak dapat dibenarkan atau karena kelalaian. Oleh karena itu, orang-orang yang tersebut dalam pasal ini dilarang dikenakan prosedur pemeriksaan kesehatan yang tidak didasarkan atas petunjuk keadaan kesehatan dari orang yang bersangkutan, dan yang tidak sesuai dengan ukuranukuran medis yang telah diterima secara umum, yang diterapkan pada orang-orang bebas di dalam keadaan yang serupa.
3
Orang-orang yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1) diatas, tetapi yang kemerdekaanya telah dibatasi dalam segala hal, karena atasan-atasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata, harus diperlakukan secara peri-kemanusiaan sesuai dengan Pasal 4 dan ayat (1) huruf a, c dan d, serta ayat (2) huruf b dari Pasal ini.
4.
Apabila diputuskan untuk membebaskan orang-orang yang dirampas kemerdekaanya, maka mereka yang memutuskan memberi kebebasan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan orang-orang itu.
Pasal 6 --- Tuntutan-tuntutan pidana 1.
Pasal ini berlaku bagi tuntutan dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran kriminal yang berkaitan dengan sengketa bersenjata.
160
2.
Tidak ada hukuman yang boleh dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali yang berkaitan dengan keputusan yang telah dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang menawarkan jaminan dasar kebebasan dan ketidak berpihakan, terutama bahwa : (a)
prosedur akan menjamin seorang tersangka segera mendapat keterangan tentang pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan memberikannya hak untuk memperoleh pembelaan sebelum dan selama pemeriksaan di pengadilan;
(b)
tak seorangpun boleh dijatuhi hukuman karena melakukan suatu pelanggaran, kecuali atas dasar tanggung jawab pidana perorangan;
(c)
tak seorangpun boleh dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran kriminal karena suatu suatu tindakan atau kelalaian, yang menurut undang-undang saat itu tidak merupakan suatu pelanggaran kriminil, dan tidak dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang diterapkan pada saat pelanggaran kriminil itu dilakukan. Apabila setelah dilakukannya pelanggaran itu, dan undang-undang menerapkan ketentuan hukum yang lebih ringan, maka pelanggar telah memperoleh keuntungan dan padanya;
(d)
setiap orang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran dianggap tidak bersalah
161
sampai kesalahannya itu terbukti menurut undang-undang; (e)
setiap orang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran mempunyai hak untuk diadili dalam kehadirannya;
(f)
tak seorangpun dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri atau mengakui kesalahan.
3.
Seorang terhukum harus diberitabukan tentang hukuman yang dijatuhkan pengadilan, dan hal-hal lainnya serta batas waktu pelaksanaan hukuman.
4.
Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan terhadap orang-orang yang berusia di bawah delapanbelas tahun pada saat pelanggaran itu dilaksanakan dan juga terhadap wanita yang sedang mengandung atau ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil.
5.
Pada akhir permusuhan, pemerintah yang berkuasa harus memberikan kesempatan luas untuk pemberian amnesti bagi orang-orang yang telah turut serta dalam sengketa bersenjata, atau bagi mereka yang telah dirampas kemerdekaannya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa bersenjata, baik mereka yang diasingkan atau ditahan.
162
BAB - III YANG LUKA, SAKIT DAN KORBAN KARAM
Pasal 7
Pasal 8
--- Perlindungan dan perawatan 1.
Semua orang yang luka, sakit dan korban karam harus dihormati dan dilindungi tanpa melihat apakah mereka telah turut serta dalam sengketa bersenjata atau tidak.
2.
Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara peri kemanusiaan dan harus menerima, sejauh dan sesegera mungkin diberikan perawatan kesehatan dan perhatian yang diperlukan. Tidak diperbolehkan adanya pembedaan diantara mereka yang didasarkan oleh atasan apapun selain dari pada alasanalasan kesehatan.
--- Pencarian Dalam keadaan mengijinkan, dan terutama setelah suatu pertempuran, segala tindakan harus diambil, tanpa ditunda-tunda, untuk segera mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan korban karam, melindungi mereka terhadap perampokan dan perlakuan buruk, menjamin perawatan yang layak bagi mereka, dan mencari yang tewas, mencegah harta mereka dirampas, serta mengurusi secara layak jenazah mereka.
163
Pasal 9 --- Perlindungan bagi anggota-anggota kesehatan dan dinas keagamaan
dinas
1.
Anggota-anggota dinas kesehatan dan dinas keagamaan harus dihormati dan dilindungi serta disediakan segala bantuan dalam melaksanakan kewajiban mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan misi kemanusiaan mereka.
2.
Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, anggota-anggota dinas kesehatan tidak boleh diminta untuk memberikan pengutamaan (prioritas) kepada siapapun juga kecuali atas dasar pertimbangan atasan medis (medical grounds)
Pasal 10 --- Perlindungan kesehatan
umum
dalam
tugas-tugas
1.
Dalam keadaan apapun seseorang tidak boleh dihukum karena melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang sesuai dengan etika kedokteran, tanpa melihat siapapun orang yang mendapat perawatan tersebut.
2.
Orang-orang yang bertugas dalam kesatuan kesehatan tidak boleh dipaksa melakukan tindakan-tindakan atau melaksanakan pekerjaan yang bertentangan, juga tidak boleh dipaksa untuk menolak melakukan tindakantindakan yang menurut ketentuan-ketentuan dalam etika kedokteran, ketentuan-ketentuan yang bertujuan membantu yang luka, sakit dan korban karam, atau ketentuan dalam Protokol ini.
164
3.
Kewajiban-kewajiban profesional orang-orang yang bekerja dalam kesatuan kesehatan untuk memberikan keterangan tentang orang-orang yang luka dan sakit yang berada di bawah perawatan mereka, menurut undang-undang nasional, harus dihormati.
4.
Menurut hukum nasional, tak seorangpun yang bekerja dalam kesatuan kesehatan dalam keadaan apapun, dapat dihukum karena menolak dan tidak dapat memberikan keterangan tentang orang-orang yang luka dan sakit, yang berada atau yang pernah berada di dalam perawatannya.
Pasal 11 --- Perlindungan bagi satuan-satuan dan alat angkutan kesehatan 1.
Satuan-satuan dan alat angkutan kesehatan harus dihormati dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh menjadi obyek serangan.
2.
Perlindungan yang menjadi hak dari satuansatuan dan alat angkutan kesehatan tidak boleh dihentikan kecuali jika mereka dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat permusuhan, diluar fungsi kemanusiaan mereka. Perlindungan dapat dihentikan hanya setelah diberikannya suatu peringatan yang menetapkan, bilamana pelu, suatu batas waktu yang masuk akal, dan setelah peringatan itu tidak diindahkan.
165
Pasal 12 --- Lambang pengenal Dibawah pengarahan dari pejabat yang berwenang, lambang pengenal berupa palang merah, bulan sabit merah dan singa dan matahari merah diatas dasar putih harus diperlihatkan oleh anggota-anggota dinas kesehatan dan keagamaan, dan dipasang pada alat angkutan kesehatan. Pemakaian lambang pengenal itu tidak boleh disalahgunakan.
BA B - IV PENDUDUK SIPIL Pasal 13 --- Perlindungan bagi penduduk sipil 1.
Penduduk sipil dan orang-orang sipil (individual civilians) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan itu berjalan baik, maka ketentuan-ketentuan berikut ini harus ditaati dalam segala keadaan.
2.
Penduduk sipil maupun orang-orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancamanancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil.
3.
Penduduk sipil harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan dalam Bab ini, kecuali dan apabila mereka turut serta langsung dalam permusuhan.
166
Pasal 14 --- Perlindungan obyek-obyek yang diperlukan bagi penduduk sipil.
sangat
Dilarang menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai suatu cara permusuhan. Oleh karena itu, dilarang menyerang, merusak, memindahkan atau menjadikan tidak berfaedah, obyek-obyek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah pertanian untuk menghasilkan bahan makanan, hasil panen, binatang ternak, instalasi air minum dan perbekalan serta bangunan irigasi. Pasal 15 --- Perlindungan bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang membayakan Bangunan atau instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan, misalnya bendungan, tanggul dan pusat pembangkit tenaga listrik nuklir, tidak boleh dijadikan sasaran serangan, walaupun obyek-obyek tersebut berada ditempat sasaran militer, apabila serangan dapat menyebabkan terlepasnya tenaga-tenaga yang membahayakan itu dan mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk sipil. Pasal 16 --- Perlindungan obyek-obyek budaya dan tempattempat beribadah. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Harta-Benda Kebudayaan sengketa bersenjata, tanggal 14 Mei 1954, dilarang melakukan
167
tindakan permusuhan apapun yang ditujukan pada monumen-monumen bersejarah, karyakarya seni atau tempat-tempat beribadah yang merupakan warisan kebudayaan atau spirituil dari suatu bangsa dan menggunakannya untuk menunjang usaha militer. Pasal 17 --- Larangan pemindahan paksa penduduk sipil 1.
Perintah pemindahan penduduk sipil karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa tidak boleh dikeluarkan, kecuali jika keamanan bagi penduduk sipil yang terlibat atau adanya atasan-atasan militer yang sangat mendesak mengharuskan demikian. Dalam hal pemindahan itu harus dilaksanakan, segala tindakan yang memungkinkan harus diambil, agar penduduk sipil dapat menerima keadaan yang memuaskan, seperti tempat perlindungan, kebersihan, kesehatan, keamanan dan gizi makanan.
2.
Penduduk sipil tidak dipaksa untuk meninggalkan wilayah mereka sendiri karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa itu.
Pasal 18 --- Lembaga pemberi bantuan dan aksi pemberian pertolongan 1.
Lembaga-lembaga pemberi bantuan diwilayah Pihak Peserta Agung, seperti organisasiorganisasi Palang Merah (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah), dapat menawarkan jasa-jasa mereka dalam melaksanakan fungsifungsi tradisionil mereka berkenaan dengan
168
korban-korban sengketa bersenjata. Penduduk sipil atas prakarsa sendiri, boleh menawarkan untuk mengumpulkan dan merawat yang luka, sakit dan korban karam. 2.
Apabila penduduk sipil menderita kesulitan hidup diluar batas sebagai akibat kekurangan perbekalan yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, seperti bahan makanan dan persediaan obat-obatan, maka aksi-aksi pertolongan bagi penduduk sipil itu yang semata-mata bersifat kemanusiaan dan tidak berpihak, dan yang dilakukan tanpa suatu perbedaan yang merugikan akan diusahakan dengan seijin dari Pihak Peserta Agung yang bersangkutan.
BA B - V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 --- Penyebar-luasan Protokol ini mungkin.
harus
disebarluaskan
seluas
Pasal 20 --- Penandatanganan Protokol ini terbuka bagi penandatangan oleh Pihak-Pihak Peserta Konvensi enam bulan setelah penandatangan Akta akhir dan akan tetap terbuka untuk jangka waktu dua betas bulan.
169
Pasal 21 --- Ratifikasi Protokol ini harus diratifikasi sesegera mungkin. Piagam ratifikasi itu akan disimpan pada Dewan Federal Swiss, sebagai negara penyimpan Konvensi itu. Pasal 22 --- Pernyataan turut-serta Protokol ini terbuka bagi turut sertanya setiap Pihak Peserta Konvensi yang belum menandatanganinya. Piagam pernyataan turut serta itu akan disimpan pada negara penyimpan. Pasal 23 --- Mulai berlakunya 1.
Protokol ini mulai berlaku enam bulan setelah dua piagam (dokumen) diratifikasi atau setelah pernyataan turut-serta itu telah disimpan.
2.
Bagi setiap Pihak Peserta Konvensi setelah meratifikasi atau menyatakan turut-serta pada Protokol ini, maka Protokol ini mulai berlaku enam bulan setelah piagam (dokumen) ratifikasi atau pernyataan turut-serta oleh Pihak tersebut disimpan (deposit).
Pasal 24 --- Amandemen 1.
Setiap Pihak Peserta Agung dapat mengusulkan amandemen-amandemen pada Protokol ini. Naskah setiap amandemen yang diusulkan itu harus diberitabukan kepada negara penyimpan yang selanjutnya harus memutuskan, setelah berkonsultasi dengan semua Pihak-Pihak Peserta Agung dan Komite Internasional Palang Merah,
170
tentang perlunya diselenggarakan konferensi untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan itu. 2.
Negara penyimpan harus mengundang semua Pihak Peserta Agung maupun Pihak-Pihak Peserta Konvensi, baik mereka itu penanda tangan atau bukan dari Protokol ini, untuk menghadiri konferensi itu.
Pasal 25 --- Pernyataan tidak terikat lagi 1.
Apabila suatu Pihak Peserta Agung hendak menyatakan tidak terikat pada Protokol ini, maka pernyataan tidak terikat itu baru berlaku enam bulan setelah diterimanya piagam (dokumen) pernyataan tidak terikat lagi tersebut. Akan tetapi, apabila pada saat habis masa berlaku enam bulan itu pihak yang menyatakan tidak terikat itu terlibat dalam keadaan seperti yang disebut dalam pasal 1, maka pernyataan tidak terikat itu tidak akan berlaku sebelum berakhirnya sengketa bersenjata. Sekalipun demikian, orang-orang yang telah dirampas kemerdekaannya, atau yang kemerdekaannya telah dibatasi, karena alasanalasan yang berhubungan dengan sengketa itu, harus tetap terus mendapatkan keuntungan dari ketentuan-ketentuan Protokol ini sampai pelepasan terakhir mereka.
171
2.
Pernyataan tidak terikat itu harus diberitabukan secara tertulis kepada negara penyimpan, yang selanjutnya harus meneruskannya kepada semua Pihak Peserta Agung.
Pasal 26 --- Pemberitahuan 1.
Negara penyimpan akan memberitahu PihakPihak Peserta Agung maupun Pihak-Pihak Peserta Konvensi, baik apakah mereka itu penanda tangan atau bukan dari Protokol ini, tentang : (a)
tandatangan-tandatangan yang dibubuhkan pada Protokol ini dan penyimpan piagam-piagam ratifikasi (dokumen-dokumen) dan pernyataan turut-serta berdasarkan Pasal-Pasal 21 dan 22.
(b)
tanggal mulai berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 23, dan
(c)
komunikasi dan pernyataan yang diterima berdasarkan Pasal 24.
Pasal 27 --- Pendaftaran 1.
Setelah mulai berlaku, Protokol ini harus dikirimkan oleh negara penyimpan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan dan diumumkan (dipublikasi), sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2.
Negara penyimpan harus juga memberitahukan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-
172
Bangsa tentang semua ratifikasi dan pernyataan turutserta yang diterimanya berkenaan dengan Protokol ini. Pasal 28 --- Naskah-naskah otentik Naskah-naskah dari Protokol ini, yang dibuat dalam bahasa-bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang kesemuanya sama otentiknya, harus disimpan pada negara penyimpan, yang harus mengirimkan salinansalinannya yang menjamin kebenarannya kepada semua Pihak Peserta Konvensi itu.
173
