Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Dipaparkan dalam:
Makassar ǀ November 2013
Workshop Pengembangan Kawasan Ekonomi di sulawesi Selatan
Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan Gambaran Umum MP3EI & KEK ǀ Penyelenggaraan KEK Fasilitas Fiskal & Non Fiskal KEK ǀ Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
Materi Presentasi 1. Gambaran Umum KEK 2. Penyelenggaraan KEK 3. Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal KEK 4. Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
1
Gambaran Umum KEK
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Pengertian & Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus
Pengertian Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu Pasal 1 angka 1 UU 39/2009
Gambaran Umum KEK
Fungsi KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional Pasal 2 UU 39/2009
Landasan Hukum
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Kebijakan lainnya
Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2011 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK
Kebijakan Lainnya Penyelesaian RPP tentang Fasilitas Perpajakan, Kepabenan, dan Cukai
Penyelesaian Peraturan tentang Ketenagakerjaan di KEK Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Konsep Dasar
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Gambaran Umum KEK
“Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara). Areal tersebut diberikan insentif tertentu untuk menarik investor karena KEK akan bersaing dengan negara-negara disekitarnya. “
Maksud dan Tujuan
Gambaran Umum KEK
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
1 2 3 4
Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.
Memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi
Mempercepat Perkembangan Daerah Sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan
Kelembagaan
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PRESIDEN Dewan Nasional Ketua: Menko Perekonomian Anggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK
Nasional
Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)
Gambaran Umum KEK
Dewan Kawasan Provinsi
Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Kabupaten/ Kota
*) Anggota Dewan Nasional KEK: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perdagangan 3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Dalam Negeri 5. Menteri PU 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi 8. Menteri Bappenas 9. Kepala BPKM
Dewan Kawasan Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Administrator KEK A
Administrator KEK B
Administrator KEK C
Administrator KEK D
Badan Usaha KEK A
Badan Usaha KEK B
Badan Usaha KEK C
Badan Usaha KEK D
Kriteria Lokasi
Gambaran Umum KEK
Kawasan Ekonomi Khusus 1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
2. Adanya dukungan pemprov dan/atau pemkab/pemkot
3.
4. Mempuyai batas yang jelas
Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia/terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan
Pasal 7 PP 2/2011
Zona
Di dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Pengolahan Ekspor
Gambaran Umum KEK
Logistik
Pengembang an Teknologi
Pariwisata
Energi Industri Ekonomi Lainnya Pasal 3 ayat (2) PP 2/2011
Sinergitas Pendekatan
Gambaran Umum KEK
MP3EI - KEK
KEK merupakan salah satu komponen pendukung penting Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang diselenggarakan berdasarkan pendekatan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan dalam 6 (enam) koridor ekonomi. Pembangunan koridor ekonomi ini diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan.
2
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Tahapan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
1 2
3
Penyelenggaraan KEK
Kelembagaan
Fasilitas Fiskal & Non Fiskal
4
5 Pasal 2 PP 2/2011
Pengusulan Penetapan
Pembangunan Pengelolaan Evaluasi Pengelolaan
Mekanisme Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus
Lintas wilayah Kab/Kota
Badan Usaha
Kementerian/ LPNK
Dalam satu wilayah Kab/Kota
Pemkab/Kota [verifikasi & evaluasi]
Pemkab/ Kota
Pemkab/ Kota
Pemkab/ Kota
[persetujuan]
[konsultasi]
Pemprov
Pemprov
[verifikasi & evaluasi]
[verifikasi & evaluasi]
Pemprov
Pemprov [konsultasi]
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
45 hari kerja
Dokumen Usulan Kawasan Ekonomi Khusus
Penyelenggaraan KEK
No
Dokumen
Badan Usaha
Pemkab / Kot
Pemprov
Kementerian /LPNK
1
Formulir Aplikasi
2
Surat kuasa otoritas (jika pengusul merupakan konsorsium)
-
-
-
3
Akta Pendirian Badan Usaha
-
-
-
4
Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit
-
-
-
5
Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan
-
-
6
Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi)
-
-
-
7
Deskripsi rencana pengembangan KEK
8
Peta detil lokasi pengembangan serta luasan KEK yang diusulkan
9
Rencana peruntukan lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
Dokumen Usulan Kawasan Ekonomi Khusus Lanjutan…
Penyelenggaraan KEK
No
Dokumen
Badan Usaha
Pemkab/ Kot
Pemprov
Kementerian /LPNK
10
Studi kelayakan ekonomi dan finansial
11
Rencana dan sumber pembiayaan
-
-
-
12
AMDAL
13
Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK
14
Izin lokasi
-
-
-
15
Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah
-
16
Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung
-
17
Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
-
18
Komitmen pemkan/kot terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan
*
*
*
* komitmen pemberian insentif masuk persetujuan butir 5
Kunci Sukses Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus
Kesiapan Infrastruktur
Dukungan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan KEK
Komitmen Anggaran Pemberian insentif dan Kemudahan PTSP
Tata Ruang & Pertanahan
Faktor Utama Pendukung Pengusulan KEK
Kesesuaian dengan RTRW Status kepemilikan lahan Izin/Penetapan lokasi
Potensial Investor Kredibilitas Pengembang Kredibilitas Pelaku Usaha (tenant) untuk menjadi anchor
Jalan Listrik Pelabuhan Air Bersih Bandar Udara Gas Rel KA
Kejelasan Rencana Pengembangan KEK Rencana Pengembangan Infrastruktur Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Kelayakan Ekonomi dan Finansial Rencana Bisnis (Main business, target pasar, daya saing, dsb) Tahapan Pembangunan Dampak Lingkungan
Lokasi Strategis Kedekatan dan ketersediaan akses dengan infrastruktur pendukung di luar kawasan Dekat dengan jalur perdagangan dan/atau pelayaran internasional Dekat dengan potensi sumber daya unggulan Dekat dan terdapat akses ke pasar
Penetapan KEK
Kajian usulan untuk pembentukan KEK Ya
Kajian usulan KEK oleh Sekretariat & Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK
Penyelenggaraan KEK
Kajian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan b. Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan
Penyampaian Rekomendasi kepada Presiden untuk PENETAPAN KEK melalui PP
SIDANG DEWAN NASIONAL KEK Diberitahukan kepada pengusul Tidak
Tindak Lanjut
Setelah Penetapan KEK melalui PP
Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut tidak langsung beroperasi dan diberikan waktu paling lambat 3 tahun
sampai KEK siap beroperasi
3 Tahun
Pembentukkan Kelembagaan
Pembangunan KEK
Pelimpahan Kewenangan
Penetapan KEK Penunjukan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
Operasi KEK
Insentif & Kemudahan daerah Pemantauan & Evaluasi
Penyediaan Infrastruktur wilayah
19
3
Fasilitas Fiskal & Non Fiskal Kawasan Ekonomi Khusus
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Fasilitas Fiskal
Kawasan Ekonomi Khusus
Fasilitas Fiskal & Non Fiskal KEK
No
Insentif
Keterangan
1
PPh
Diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK dan diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik zona
2
Pajak Bumi & Bangunan
Pengurangan sesuai ketentuan peraturan perundangan
3
Bea Masuk
Penangguhan bea masuk untuk impor barang ke KEK
4
Bea Cukai
Pembebasan cukai , sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi
5
PPN
Tidak dipungut PPN untuk barang kena pajak
6
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Tidak dipungut untuk barang kena pajak (untuk barang kena pajak dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan
7
PPh Impor
Tidak dipungut
Fasilitas Non Fiskal Kawasan Ekonomi Khusus Dukungan Pemerintah Daerah -
Pengurangan pajak dan restribusi daerah Komitmen untuk pengoperasian administrator KEK
Kemudahan Ketenagakerjaan
Fasilitas Fiskal & Non Fiskal KEK
-
Izin mempekerjakan tenaga asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi/komisaris Pada setiap KEK akan dibentuk Dewan Pengupahan, Forum serikat pekerja/buruh, dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS)
Kemudahan dan keringanan imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis Kemudahan untuk memperoleh Hak Atas Tanah dan Pembebasan lahan -
Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi akan diberikan hak atas tanah
Kemudahan Perizinan -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemudahan dan keringanan untuk di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdaganan, kepelabuhanan
4
Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2013
Lokasi Usulan KEK
Di Provinsi Sulawesi Selatan Nama Usulan KEK
4
Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
Usulan
4 3
1 2
Pengusul
Sektor Pengembangan
Ket
1. Gowa Kabupaten Gowa
Bupati Gowa (Tahun 2012)
Industri Pengolahan Kakao, kopi, jagung
Telah Melakukan Pengusulan ulang namun perlu disempurnakan
2. Kawasan Kab. Selayar Kabupaten Selayar
Bupati Selayar (Tahun 2006)
Industri
Belum dilakukan pengusulan Ulang
3. Kabupaten Marros Kabupaten Marros
Bupati Marros (Tahun 2006)
Industri
Belum dilakukan pengusulan Ulang
4. Kabupaten Barru Kabupaten Barru
Bupati Barru (Tahun 2008)
Industri
Belum dilakukan pengusulan Ulang
Tema Pengembangan & Kegiatan Ekonomi Utama Koridor Ekonomi MP3EI KE Sumatera Sentra Produksi & Pengolahan Hasil Bumi & Lumbung Energi Nasional
KE Jawa Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
Pendorong Industri & Jasa Nasional
Kelapa Sawit
Karet
Tekstil
Makanan Minuman
Perlatan Transpor tasi
Tele matika
Kelapa Sawi
Perkayuan
Migas
Bsesibaja
Bauksit
Pertanian Pangan
Kakao
Perikanan
Nikel
Migas
Pariwisata
Peter nakan
Perikanan
Nikel
Migas
Batubara Perkapalan Besi Bajal
KSN Selat Sunda
Alutsista Perkapalan
JABODETABEK Area
KE Kalimantan Pusat Produksi & Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional
Batubara
Sulawesi Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional
Bali – NT Pintu Gerbang Pariwisata & Pendukung Pangan Nasional
Papua – Maluku Islands Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional
Pertanian Perikanan Pangan
Tembaga
Kegiatan Ekonomi Utama yang dapat dikembangkan di dalam pengembangan KEK di sulawesi Selatan disesuaikan dengan kebijakan tema pengembangan di setiap koridor Ekonomi berdasarkan MP3EI
Strategi Khusus
Untuk pengentuan lokasi pengembangan KEK Di Sulawesi Selatan
Prospek Pengembangan KEK di Sulawesi Selatan
1
2 3 4
Penetapan lokasi untuk pengembangan KEK mempertimbangkan peningkatan efisiensi rantai suplai dan meningkatkan daya saing pelaku usaha KEK (aglomerasi)
Mendorong pertumbuhan industri pengolahan hulu yang berdekatan dengan sumber daya alam unggulan (lokalisasi) Mendorong pertumbuhan ke wilayah yang memiliki potensi pengembangan kegiatan ekonomi perintis skala besar Menetapkan lokasi KEK dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan, terutama ketersediaan air
Strategi Khusus Pengembangan KEK
Berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur MP3EI
Rancangan Strategi Khusus untuk Pengembangn KEK di Sulawesi Sekatan Lokasi pengembangan Kegiatan Logistik dekat dengan infrastruktur pelabuhan/bandara Pengembangan industri didukung dengan akses tinggi terhadap sumber bahan baku dan berlokasi dekat dengan end-user Pengembangan kegiatan industri dan mata rantainya dalam cluster industri
Terima Kasih Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Kementerian BUMN, Lantai 8 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Jakarta Pusat, Telepon/Fax : 021-34832655/58 Email:
[email protected], Web: http://kek.ekon.go.id
