PROSIDING SEMINAR BPKP

PROSIDING SEMINAR BPKP GOOD GOVERNANCE FOR GOOD PERFORMANCE

“Peran Pengawasan Internal Dalam Pengawalan Pembangunan Nasional” Keynote Speaker : Prof. Mardiasmo, Ak. M.B.A., Ph.D Pembicara : Ir. Tri Rismaharini, M.T Hendri Saparini, Ph.D Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Suryopratomo

Jakarta, 19 Mei 2014

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

RATA PENGANTAR Kegiatan seminar merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Puslitbangwas BPKP setiap tahunnya. Mengingat waktu pelaksanaan seminar semester I tahun 2014 adalah menjelang peringatan hari ulang tahun ke-31 BPKP, maka berdasarkan arahan Pimpinan BPKP, Puslitbangwas" BPKP bekerja sarna dengan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan unit kerja BPKP lainnya, menyelenggarakan seminar kali ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke 31 BPKP tersebut Dengan mengusung gagasan good govemance far good performance, tema yang dipilih untuk seminar ini adalah "Peran Pengawasan Intern Dalam Pengawalan Pembangunan Nasional". Manfaat yang ingin diperoleh dengan mengangkat tema ini adalah untuk mendapatkan masukan yang dilihat dari berbagai perspektif, tentang peran strategis yang dapat dioptimalkan oleh lembaga pengawasan intern, serta bagaimana peran tersebut dapat dijalankan. Bobot penyelenggaraan sentinar ini terlihat dari kapasitas tokoh yang menjadi pembicara, serta peserta yang hadir. Tampil sebagai pembicara adalah praktisi pemerintahan yaitu Walikota Surabaya Tri Rismaharini, pengamat ekonomi dari CORE Indonesia Hendri Saparini, Ph.D., akademisi dan pakar komunikasi politik Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA, serta tokoh media dari Metro 'IV yaitu Suryopratomo. Sementara itu peserta yang hadir terdiri dari Pimpinan BPK Rl para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris dari Kementerian/LPNK, serta Sekretaris Daerah dari Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Dalam pembukaan seminar disampaikan keynote speech oleh Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Ph.D., yang diantaranya digambarkan peran BPKP di masa datang akan lebih mengedepankan pengawasan yang bersifat makro dan lintas sektoral. Hal ini juga sejalan dengan hasil kajian Puslitbangwas tahun 2010 tentang Posisi dan Peran BPKP dalam Pengawasan Program Lintas Sektoral dan tahun 2014 tentang Analisis Pengawasan Lintas Sektoral BPKP. Prodising ini disusun untuk merangkum seluruh materi yang disampaikan dalam seminar,

sehingga

dapat

menjadi

media

informasi

bagi

publik

mengenai

penyelenggaraannya, terutama bagi yang tidak berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut Semoga bermanfaat

?rosiding Seminar 8PI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

Keynote Speech

1

(Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Ph.D) Implementasi Good Governance dan Pengawasannya

6

(Ir. Tri Rismaharini, M.T.) Peran Pengawasan Intern : Kinerja Pembangunan 2010-2014

14

(Hendri Saparini, Ph.D) Strategi Komunikasi BPKP dan APIP Lainnya

22

(Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A.) Menciptakan Pembangunan yang Berkeadilan

31

(Suryopratomo) Kesimpulan

Prosiding Seminar BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangunan Nasional.”

36

ii

KEYNO OTE SPEE ECH

Prrof. Mard diasmo, Ak, A MBA A, Ph.D Kepala Badan B Peengawasa an Keuan ngan dan n Pemban ngunan (B BPKP) BPKP, sejak lah hirnya pad da tanggall 30 Mei 1983 atau 31 tahun yang lalu, telah sangat berperan b aktif dallam wasan keu uangan dan pembaangunan di d Indoneesia. pengaw Sesuai dengan ln npres No.44 Tahun 2011 tentan ng Percepa atan Pening gkatan Ku ualitas Ak kuntabilitaas Keuangan Negaara, Presideen RI tela ah membeerikan kep percayaan dan aman nah kepadaa BPKP untuk u mem mbantu Kementeria K an/ Lembaga serta P Pemerintah h Daerah dalam mempercep m pat perbaik kan kualitaas akuntab bilitas peng gelolaan keeuangan Negara. N Sellain itu Preesiden RI juga mem mberikan arahan a kh husus kepaada BPKP, untuk terus t melakukan pengawasan terhad dap perenccanaan dan n penggun naan angg garan negaara agar leebih efektif dan efisieen, baik di d pusat maupun m daaerah melaalui Pre-Au udit dan Poost-Audit. D Disamping g itu, BPK KP juga seccara aktif bekerja b sam ma dengan n Aparat Penegak P H Hukum (AP PH)

Am manah Presideen kep pada BPKP : 1. Inpres 4/20111 : mempercepatt perbaikan akuntabilitas keuangan neg gara 2. Pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran neg gara

BPKP aktif bekerrja sam ma dengan ap parat pen negak hukum m dalam pen ncegahan dan n pem mberantasan korupsi k

Prosiiding Seminarr BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangun nan Nasional.””

1

dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain dengan melaksanakan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Koordinasi Supervisi Penindakan Korupsi bersama-sama KPK pada tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk mencegah tindakan yang bersifat koruptif serta melakukan pencegahan melalui sosialisasi program anti korupsi dan Fraud Control Plan (FCP), juga mengupayakan peningkatan kapasitas, kapabilitas dan penyamaan persepsi diantara Penyidik APH dengan auditornya (BPK dan BPKP) sehingga dapat tercipta sinergitas dalam penindakan korupsi. Selain itu, BPKP melakukan kegiatan yang lebih represif atas permintaan APH maupun pihak lainnya berupa audit investigatif, bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), serta pemberian keterangan ahli di pengadilan TIPIKOR. Hasil pengawasan yang selama ini dilakukan BPKP, terefleksi menjadi empat perspektif akuntabilitas, yaitu; Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; Akuntabilaas Kebendaharaan dan Pengelolaan Aset Negara; Akuntabilitas Penyelamatan Keuangan· Negara dan Terbangunnya Iklim bagi Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik dan Bersih; serta Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral. Dari hasil pengawasan BPKP tersebut dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan April 2014 telah menghasilkan potensi penghematan Keuangan Negara sebesar Rp76,94 T. Sebagai APIP Nasional yang berada pada garda terdepan dalam membantu mewujudkan sekaligus mengawal peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara baik pusat maupun daerah, BPKP dituntut untuk selalu berkinerja tinggi, prima dalam mengoptimalkan sumberdaya, terutama SDM, juga selalu menjaga kualitas output dan outcome yang tinggi dalam pengawasan baik bersifat consulting maupun assurance. Dinamika masyarakat dan negara pada saat ini menuntut peran BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nasional yang lebih baik lagi. Peran BPKP diharapkan tidak hanya bersifat mikro dan sektoral pada Kementerian/KL/pemda/BUMN(D), serta cenderung

Empat prespektif akuntabilitas pengawasan BPKP: 1. Akuntabiltas keuangan negara 2. Akuntabilitas kebendaharaan dan aset negara 3. Akuntabilitas penyelamatan keuangan negara dan terbangunnya iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih 4. Akuntabiltas pengelolaan program lintas sektoral BPKP merupakan APIP Nasional garda terdepan mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

Masyarakat menuntut peningkatan peran BPKP sebagai APIP Nasional


2

bersifat pasif menunggu permintaan, namun BPKP diharapkan juga, dan ini sudah menjadi komitmen BPKP untuk mengedepankan pengawasan yang lebih bersifat makro dan Iintas sektoral, yaitu pengawasan lintas Kementerian/KL/pemda/BUMN(D) atau dengan kata lain, secara aktif melakukan pengawasan sekaligus pengawalan pembangunan nasional (pusat dan daerah). Optimalisasi peran BPKP ini diharapkan dapat lebih menyentuh substansi dari pelayanan publik, terutama dikaitkan dalam pelayanan yang minimal yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan BPKP harus mencapai tingkatan yang lebih strategis, pengawasan yang tidak hanya melihat akuntabilitas secara output namun juga akuntabilitas atas outcome dan impact yang tertuang dalam RPJMN. BPKP juga harus mampu memberikan masukan dan sekaligus saran tentang keberhasilan atau kegagalan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam usia yang ke 31 tahun ini, sudah saatnya BPKP lebih berkiprah di tingkat pembangunan nasional, dapat ikut berkontribusi memujudkan welfarestate yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menyambut pemerintahan yang baru, tantangan yang semakin kompleks, tugas yang semakin berat, dan amanat yang semakin mulia, di awal tahun 2014, BPKP mencanangkan tekad perubahan untuk menjadi organisasi yang lebih baik dan lebih berkinerja tinggi, sebuah organisasi profesional yang mengedepankan transformasi budaya organisasi untuk menjadi lebih baik, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang sebenarbenarnya. Gerakan reformasi dengan melakukan perubahan yang hakiki, tidak hanya dalam janji, namun dalam tindakan nyata yang menghasilkan dampak yang riil terhadap stakeholders organisasi. Suatu tindakan perubahan yang didukung dengan modal intangible organisasi berupa nilai-nilai luhur atau values yang dianut, P.I.0.N.I.R (Profesional, Integritas, Orientasi pada pengguna, Nurani dan akal sehat, Independen, dan Responsibel) dengan semangat kerja "5 As" (kerAs, cerdAs, tuntAs, ikhlAs, dan

BPKP berkomitmen mengedepankan pengawasan yang bersifat makro dan lintas sektoral

Optimalisasi peran BPKP lebih menyentuh substansi pelayanan publik

Pengawasan tidak hanya melihat akuntabilitas output, namun juga akuntabilitas pencapaian outcome dan impact RPJMN

BPKP mencanangkan tekad menjadi organisasi yang lebih baik dan lebih berkinerja tinggi melalui tranformasi budaya dan implementasi reformasi birokrasi secara hakiki

Perubahan didukung modal integible berupa nilai luhur atau value, yaitu P.I.O.N.I.R dan 5As


3

tetap dengan penuh integritAs) serta nilai moral dan etika yang luhur dari setiap insan BPKP. Dengan demikian, mohon doa dan restu dari yang hadir di seminar ini agar BPKP ke depan akan selalu menjadi organisasi profesional, yang berkinerja tinggi dan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan dan mengawal pembangunan nasional. BPKP harus mampu menjawab dan memberikan peran sebagai APIP Nasional yang dapat memberikan dampak pada accountability improvement, improving quality of public services, minimizing corruption, dan improving quality of government management process. Namun demikian, optimalisasi peran BPKP harus mendapat dukungan penuh dari APIP lainnya, baik yang ada di K/L maupun yang ada di Daerah. Juga tidak kalah pentingnya dukungan dari mitra kerja BPKP (dari K/L dan Pemda), juga dari para Pembicara/Narasumber (para pakar pada masing-masing bidangnya). Sebagai informasi tambahan, sampai saat ini, bulan Mei 2014, jumlah pegawai BPKP yang dipekerjakan pada Kementerian, Lembaga Tinggi, Komisi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemda (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) adalah sebanyak 328 pegawai. Dari jumlah SDM BPKP yang dipekerjakan tersebut, yang menduduki jabatan eselon I sebanyak 16 Orang dan eselon II sebanyak 93 orang.

Optimalisasi peran BPKP membutuhkan dukungan penuh dari APIP lainnya

SDM BPKP yang dipekerjakan di Kementerian, Lembaga Tinggi, Komisi, LPNK hingga bulan Mei 2014 berjumlah 328 orang

Mewakili lebih kurang 6.000 insan BPKP, Kepala BPKP mengucapkan terima kasih kepada para Narasumber yaitu: Ibu Tri Rismaharini, Ibu Hendri Saparini, Ph.D, Bapak Prof. Dr. Tijpta Lesmana, M.A., dan Bapak Suryopratomo untuk dapat menyampaikan materi sekaligus memberikan masukan, kritikan dan saran perbaikan kepada BPKP. Juga kepada seluruh Panitia HUT ke 31 BPKP, dan Panitia Seminar pada khususnya yang telah bekerja keras sehingga seminar dapat terwujud. Demikian hal-hal yang disampaikan Kepala BPKP dalam acara seminar dengan tema: "Peran Pengawasan Internal Dalam Pengawalan Pembangunan Nasional". Seminar diharapkan


4

Hasil seminar diharapkan d n dapat memberika m an pemikiiran ndak lanju ut yang saangat berg guna bagi semua pih hak dan tin terkait dalam mewujudk kan peran n pengaw wasan dallam mengaawal pemb bangunan nasional untuk u men ncapai tuju uan pembaangunan demi d kessejahteraan n seluruh masyaraakat Indoneesia sebagaimana yaang telah dicita-citak kan bersam ma, yaitu In ndonesia yang y lebih adil dan leebih sejahttera.

dap pat memberi pem mikiran dan tiindak lan njut dalam meewujudkan peeran pen ngawasan dallam meengawal pem mbangunan n nasional dem mi mewujudk kan tuju uan pembang gunan


5

IM MPLEMENTASI GOOD GOVERN G NANCE DAN D P PENGAW WASANN NYA

Irr. Tri Rism maharinii, M.T. Waliikota Surrabaya Beberaapa upayaa dilakuk kan Pemerrintah Ko ota Surabaaya untuk meningk katkan p pelayanan kepada masyarak kat. gkatan terssebut dilak kukan keren na : Pening 1. Mu unculnya berbagai b p permasalah han di lapangan akiibat sifaat kritis ma asyarakat Surabaya S d dalam mellihat berba agai perrmasalahan n yang tiimbul di lapangan. Sifat krritis terssebut meenyebabkan n Pemeriintah Kotta Surabaaya berrupaya untuk melak kukan efisiiensi pola administrrasi dan n memang gkas biro okrasi. Meelalui berb bagai efieensi terssebut, apa arat pemdaa memiliki banyak waktu w untuk turu un ke laapangan untuk menyelesaik kan berba agai perrmasalahan n yang mu uncul di lap pangan. 2. Jum mlah pegaawai Pem merintah Kota Surrabaya yaang pen nsiun tiap tahun t berk kisar antara 800-10000 orang, tettapi pen nerimaan pegawai p y yang diijin nkan dalam m dua tah hun tidaak lebih daari 300 oran ng.

Perrbaikan layanaan maasyarakat dilak kukan karrena : 1. sikap masyarakat y yang semakin kritis 2. ju umlah pegawaai yang tiidak memadai


6

Kedua permasalah han tersebu ut di atas mendoron ng Pemerin ntah Kota Su urabaya unttuk melaku ukan upaya efisiensi dengan :

a. Tek knologi infformasi b. Efissiensi Birok krasi Jum mlah pegaw wai yang ditempatka d an pada areea yang tid dak sibu uk dikuraangi dan dialihkan ke gardaa depan dari d pelayanan masyaraka m t. Efisien nsi dilaku ukan deng gan ngurangan n kelurahan n dari 163 menjadi 1554 kelurah han, pen dan n UPTD Diknas D di masing-ma m sing kecam matan darii 31 UPTD menjad di 5 UPTD. Upayaa tersebut dilakukan d dengan meenerapkan e-Governm ment yaitu sebuah peenyusunan n sistem berbasis b in nformasi dan d kompu uter. Pend dekatan e-G Governmen nt yang dib berlakukan n di Pemerintah Kota Surabaya S daapat dilihat pada gamb bar berikut :

E-goverrnment Ko ota Surabay ya terbagi atas dua bagian beesar yaitu : 1. Proses Pengeelolaan Pem mbangunaan Daerah, terdiri darri : a. Musrenbang

Un ntuk meningkaatkan pellayanan publik k, Pem mkot Surabaya meengembangkan n egov vernment

E-G Government Peemkot Surrabaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Proses P pengelo olaan p pembangunan n daerah 2. Layanan L masy yarakat

Input un ntuk pereencanaan ini dimulai deng gan Musyawa arah Rencaana Pembaangunan (Musrenbang) Prosiiding Seminarr BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangun nan Nasional.””

7

yaitu penentuan anggaran dan jenis kegiatannya melalui jaring aspirasi masyarakat, DPR dan usulan Dinas. Musrenbang setiap tahun menjaring antara 10.000 sampai 30.000 usulan mulai dari pengadaan infrastruktur (pembangunan jalan) sampai dengan pelatihan keterampilan masyarakat. Beberapa kelemahan ditemukan jika tidak menggunakan sarana online, seperti tidak terintegrasinya suatu kegiatan dan tercecernya usulan.

Sistem Musrenbang menjaring berbagai usulan dari masyarakat, DPR dan Dinas.

Tanpa sistem musrenbang, usulan kegiatan dapat tercecer.

b. E-Budgeting (Proses Penyusunan APBD ) Usulan dari Musrenbang kemudian dimasukkan ke dalam e-budgeting. Pengajuan anggaran dan kegiatan dilakukan secara online, lalu dilakukan analisa, jika disetujui maka masuk dalam sistem elektronik budgeting. e-Budgeting sudah memasukkan standar harga satuan untuk setiap komponen kegiatan. Proses penyusunan APBD secara elektronik menghemat anggaran hingga Rp 1 milyar diluar penghematan pengurangan penggunaan kertas (paperless) hingga Rp 300 juta. Tidak ada anggaran untuk pengeluaran yang tidak direncanakan. c. E-Project Bertujuan untuk memudahkan pengguna dan satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam merencanakan paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya.

Penyusunan APBD secara elektronik menghemat Rp 1 milyar diluar penggunaan ATK dan waktu

E-Project memuat rencana pelaksanaan anggaran

E-project dapat membantu satuan kerja dalam: -

menyusun rencana penyerapan anggaran per bulan masing-masing SKPD menyusun rencana umum pengadaan lelang, penunjukan langsung dan swakelola memberi informasi kepada masyarakat umum atas rencana umum pengadaan SKPD.

d. E-Procurement System (LPSE) Terhadap proyek yang disetujui pengadaannya melalui lelang, maka dilakukan proses pengadaan

E-Procurement


8

barang daan jasa secaara elektron nik yang didukung d oleh o e-Sourcing g, yaitu sttandar tekn nis barang g/jasa pub blik dan list kinerja k penyedia ba arang dan jasa. Seteelah proses pengadaan p n selesai,, selanjuttnya ada alah penandatangan k kontrak (e-Contracting), ya aitu k (telah terrdapat stan ndar kontrrak) pembuataan kontrak dengan dinas d dan walikota. Beberapa pekerjaan ini dihubung gkan d dengan ya ang e-Performaance mendeskrripsikan kiinerja pegaawai dalam m e-SDM. ESDM berrisi tentan ng database pegawaai termassuk kenaikan pangkat, kebutuhan k n pegawai, pensiun seerta kinerja in nstansi dan n pencapaiaannya. e. E-Delivery y Hasil peekerjaan yang y telah h selesai dilaksanak kan berdasark kan e-conttracting, akan a diserrahterimak kan kepada unit u pengg guna melallui e-deliverry. Aset ya ang diterima dimasukk kan dalam m SIMBA ADA (Sisttem Informasii Manajeemen Baarang Daaerah) yaang terhubung g ke Kemeenterian Keeuangan.

did dukung oleh: 1. e--sourcing yang g m memuat standar teeknis barang/ /jsa dan d daftar penyediia b barang/jasa 2. e--contracting un ntuk m membantu p pembuatan kontrak 3. e--performance untuk u m menilai kinerjaa p pegawai 4. e-SDM e berisi ddatabase k kepegawaian

E-d delivery merup pakan sisttem serah terim ma barrang yang terh hubung den ngan SIMBAD DA

Melalui sistem in ni dapat diperoleh kemudah han berupa : ntrak lebih h akurat - pelakssanaan kon - peman ngkasan raantai birokrasi - peroleehan data anggaran a s secara real time f. E-Paymen nt Tahap-tah hap sebeelumnya menentuk kan tahap pan pembayarran. Artin nya jika suatu keegiatan tid dak terdapat dalam e-bu udgeting, e-project, e e e-procureme ent,

E-p payment digun nakan unttuk melakukan pem mbayaran, sisttem ini han nya melakukaan pem mbayaran apaabila selu uruh sistem seb belumnya terissi


9

dan e-contracting maka m e-paym ment tidak k akan terjaadi. ukan setelaah adanya serah teriima Pembayarran dilaku barang daari kontrak k yang telaah dibuat. g. E-Controllling Merupakan sebuah h sistem yang y dirancang untuk memband dingkan hasil keg giatan masing-mas m sing Penggunaa Anggaaran (PA A), Kuasaa Penggu una Anggaran n (KPA),, PPTK dengan rencanan nya (e-Project)). Permassalahan yang y mun ncul dijarring dengan sms gatewaay, sedangk kan penjelasannya diisi d an “WEB””. Dari ha asil SKPD deengan meenggunaka e-controlling ini dipeeroleh : ‐ Penguk kuran Kiinerja Peg gawai (SKP) seba agai masuk kan bagi e-performan e nce yang menghasilk m kan score kinerja k perrsonil dan n sebagai ssarana untuk membeerikan tam mbahan peenghasilan.. ‐ Kinerjaa vendor sebagai masukan bag gi e-Sourcing. 2. Laayanan Ma asyarakat a. Surabayaa Single Win ndow (SSW W) Adalah sebuah media bagi masyarakat m t untuk daapat masi dan n pelayaanan seperti mengakses inform n, usaha paariwisata, jasa transp portasi wisaata, perizinan jasa perja alanan wissata, jasa makanan m dan minum man. Dinas-din nas yang terkait deengan prosses perizin nan sudah teerintegrasii dalam satu s sisteem, sehing gga proses peerizinan bisa dipantaau posisiny ya.

E-ccontrolling digu unakan unttuk monitorin ng dan eva aluasi proses pellaksanaan pek kerjaan di Pemkot P Surab baya

SSW W membantu maasyarakat Suraabaya dallam menguruss perrijinan dan meengetahui jalan nnya pro oses perijinan yang sed dang diajukan

Dalam mendapatka m an suatu izin i investtasi misaln nya, masyarak kat memassukkan prroposal kee SSW untuk diproses, dan jika persyaratannya telaah terpenu uhi, Prosiiding Seminarr BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangun nan Nasional.””

10

maka surat ketetapan izin akan diterbitkan, dan pemohon memperoleh hard copy-nya. Jika waktu proses penerbitan izin melebihi dari standar yang ditentukan, maka sistem akan memberikan sinyal untuk menunjukkan dimana terjadinya kelambatan proses. b. E-Pendidikan E- pendidikan, meliputi profil sekolah, PPDB online, Try Out online, penerimaan Kepala Sekolah Online, visual Radio Pelajar Surabaya, dan Raport Online. Beberapa layanan yang disediakan antara lain adalah pendaftaran masuk sekolah, dimana calon siswa cukup memilih sekolah yang diinginkan, dan kemudian terdapat fasilitas informasi tentang nilai rapor seluruh siswa sekolah di surabaya. Selain itu juga terdapat sistem try out online, yang memungkinkan para siswa untuk belajar dan menguji kemampuannya. Penerimaan atau rekrutmen kepala sekolah juga telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, baik dalam proses pendaftaran maupun pengujiannya. c. E-Health, memberikan layanan telemedika yang kompleks dengan forum konsultasi, e-library, wikihealth, peta lokasi sarana kesehatan, data puskesmas, dan informasi kesehatan lainnya. d. Komunikasi masyarakat. ‐ Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya ‐ Pengaduan masyarakat lewat media center ‐ Dekranasda ‐ E-toko Berbagai sistem yang dirancang dalam penerapan tata kelola e-government tersebut, telah memberikan dampak bagi layanan masyarakat yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan mengurangi jumlah PNS tidak bekerja.


11

Tanya jawab Surabaya tidak membuat rencana untuk membuat e-government. Sistem tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Surabaya akibat tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah kota Surabaya.

Surabaya merintis egovernance, apa hambatannya, apa keluhannya?

Sistem aplikasi musrenbang dibuat karena Pemerintah Kota Surabaya kerepotan dengan banyaknya usulan dari masyarakat, sedangkan kalau usulan tersebut tidak masuk dalam anggaran, masyarakat akan marah. E-budgeting diciptakan karena kesulitan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja. Penyusunan secara manual membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat menunggu hasil kerja aparat pemerintah di lapangan bukan di belakang meja. Bisnis proses setiap sistem ditetapkan walikota. Semua pihak bekerja bersama dengan data yang sama. Sebagai contoh, Surabaya singel window, saat pengembangan dilakukan uji coba dengan menggunakan simulasi, baik dilakukan oleh petugas maupun masyarakat. Setelah sistem diterapkan, Pemda menetapkan tempat-tempat layanan apabila masyarakat menemui kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Aplikasi tersebut didukung pula oleh penyediaan internet gratis kepada masyarakat. Hal tersebut memungkinkan petani untuk berinteraksi dengan petani di luar Surabaya atau bahkan dengan petani di luar negeri. Hambatan penerapan sistem datang dari pihak ketiga, seperti biro jasa yang memanfaatkan sistem yang rumit. Birokrat juga banyak yang menentang. Dinas yang tidak mau ikut, akan diminta secara tegas, kalau tetap tidak bersedia mengikuti sistem yang ditetapkan, maka Kepala Dinasnya diminta mengundurkan diri. Waktu yang terlama adalah membangun sistemnya. Setelah tersusun mudah dilakukan. Sistem disiapkan agar pergantian kepala daerah menjadi lebih baik.

Apabila provinsi menerapkan, berapa waktu yang dibutuhkan? Seberapa jauh akses auditor untuk


12

BPK R RI Perwak kilan Jawa Timur su udah dapaat mengak kses sistem dalam melakukan m audit. Di sisi keam manan, sisttem sudah mendapatt jaminan keamanan k n ISO 9001:22000

ng-undang g teknolo ogi telah mengatu ur proto okol Undan penand datangana an secara elektronik e dengan menggunak m kan enkripsi.

meedapatkan daata apllikasi, bagaim mana seccurity untuk gan ngguan dari luar? babkan Sisstem menyeb tid dak ada dok kumentasi, bag gaimana den ngan kassus hukum sed dangkan Walikota tid dak menandaatan ngani dokum men


13

PERAN N PENG GAWASA AN INTE ERN: K KINERJA A PEMBA ANGUNA AN 2010--2014

Hendri Saparini, Ph.D Direk ktur Ekseekutif Ceenter of Reform R on Econom mics (CO ORE) Indo onesia Kondissi ekonom mi bisa dig gunakan untuk u merreviu apak kah arah pembangun nan kita su udah benarr. Dari RPJJM 2010-20014, MN berad da di baw wah dapat dilihat baahwa reallisasi RPJM ksinya. proyek

Rea alisasi RPJM 20102 201 14 berada di bawah pro oyeksinya


14

Dalam m periode RPJM R yang g kedua terrsebut, Ind donesia ma asih bertum mpu padaa sektor-seektor yan ng non-traadable. Sek ktor pertan nian dan manufaktu m ur menjadii tumpuan n 60% rak kyat Indoneesia, namu un pertum mbuhannya a dalam seepuluh tah hun terakhir berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekono omi nal. Dengan n kondisi demikian, d nasion pemerintaah mengalaami kesulittan untu uk menciiptakan lapangan l kerja dan d mengu urangi ting gkat kemiskinan. Pen nciptaan laapangan keerja sebagiaan besar ada a pada sektor: 1.. Jasa kem masyarakattan, termassuk jasa prrofessional. Namun sebagian besar ada alah merekaa yang berada b di sektor in nformal seeperti tukaang asong, tukang jual pulsa,, dan lain n-lain. 2. Perdagang P gan, yang tumbuh t jau uh di atas pertumbu uhan ekonomi. Nam mun, sektor pertanian tumbuh jaauh di baw wah pertum mbuhan raatarata ek konomi, seehingga tiidak bisa menciptak kan lapang gan kerja.

Data dari ran d BPS menunjukk m kan bahwaa angka penganggu p turun. Namun demikian, BPS men nggunakan n basis ya ang berbed da, sehingg ga walaupu un angkan nya turun tetapi jum mlah orang yang men nganggur lebih ban nyak darip pada perio ode mnya. Tin ngkat kem miskinan untuk u 20144 ditargetk kan sebelum pada ttingkat 8 persen, p naamun dataa awal kem miskinan ada a pada tiingkat 11 persen. p Data laain dapat dilihat darri defisit perdaganga p an Indonesia. Diantaara negara--negara AS SEAN, Ind donesia meemiliki ang gka defisit yang palin ng besar, di d sektor peerdagangaan, fiskal, jaasa,

Sek ktor non tradaable adaalah sektor yang tida ak dapat men nghasilk kan devisa. Sek ktor non-tradaable adaalah sektor yang passar usahanya hanya h dom mestik saja, co ontoh : pro operti, pulsa dll d

Sek ktor pertanian n tum mbuh dibawah h ratarata a pertumbuhaan eko onomi

Jum mlah orang yaang meenganggur meeningkat dib bandingkan peeriode seb belumnya.

Deffisit neraca perrdagangan Ind donesia terb besar dibandin ngkan neg gara ASEAN lainnya l


15

dan lain-lain. Untuk menyukseskan peembangun nan, usnya kita tidak terrbebani deengan berb bagai defiisit. seharu Hal iini menjaadi permaasalahan dalam pembangun p nan Indoneesia. Dala am konteeks inilah h fungsi pengawasan berperran untuk mengawaal pencapaaian target-terget ya ang sudah dicanangk kan. Kondissi tersebu ut terjadi karena pilihan p keebijakan oleh o pemerintah yan ng kurang g tepat atau tidak menduku ung. nya untuk barang g tertentu u, tersedia altern natif Misaln kebijak kan apak kah pemeerintah ak kan meng gimpor atau a memproduksi. Contohny ya, China a merupaakan neg gara n produk manufaktur paling g kompetiitif di dun nia, dengan diman na 95% ekspor mereka m a adalah barang-bara ang manuffaktur sep perti cendeera mata dari berb bagai negaara. Banyak k negara memilih m u untuk men ngimpor barang-bara ang produk ksi sepertti souveniir “made in Chin na” daripa ada memproduksiny ya. Ini meru upakan ben ntuk pilihaan kebijaka an.

h impor yang y besarr dan prod duk Indoneesia memiliki jumlah manuffaktur yang g belum ko ompetitif, namun n tid dak diimbaangi dengan n tariff baarrier. Tarrif barrier yang dik kenakan oleh o Indoneesia untuk produksi hanya 4 peersen, sedaangkan Ch hina menetaapkan 11 persen. p Arrtinya, apa akah pemb bangunan kita k menuju u target yaang sudah h dicanang gkan, sangaat tergantu ung pada pilihan p keb bijakan. Penyellesaian perrmasalahan n tersebut harus dilaakukan seccara keselurruhan dan n tidak paarsial. Indonesia meemiliki passalpasal sosial eko onomi dalaam UUD 1945. RPJJP dan RP PJM

Pem mbangunan seebaiknya a tidak terbebaani berrbagai defisit. Pen ngawasan berperan unttuk mengawal pen ncapaian targeet yang sud dah dicanangk kan

China adalah neg gara den ngan produk maanufaktur palin ng kom mpetitif di dun nia.

Kep putusan untuk k meemproduksi attau meengimpor meru upakan piliihan kebijakan n

Imp por Indonesiaa yang bessar atau produ uk maanufaktur yang g belum kom mpetitif tidak diimban ngi dengan tarriff barrrier untuk meningkattkan daya sain ng pro oduk manufak ktur

RPJJP dan RPJM telah t meengarah pada tujuan t UU UD 1945, tetap pi tidak meewajibkan pelaaksana-


16

mengaarah pada tujuan darri UUD 1945, yaitu k kemerdekaaan, masyarakat adil dan mak kmur, dan seterusny ya, tapi tid dak d batan ng tubuh UUD U 1945 itu mewajjibkan pelaaksanaan dari sendirii, sehinggaa banyak tterjadi pen nyimpangaan pada pa asal 33, 32,, 31, dan sebagainya s a. Seharussnya, RPJP P tidak han nya berisi berbagaii target untuk mewujudk m kan cita-ccita mur saja, tetapi t juga memberik kan masyarakat adil dan makm

an batang tubuh h UUD 194 45, sehingga teerjadi pen nyimpangan di d berrbagai pasal. RPJJP sebaiknya tidak t han nya mewujudk kan citaa-cita, namun juga meengatur cara meewujudkannyaa

pandu uan tentang g cara untu uk mewuju udkannya. Paradiigma bahw wa tangan pemerintaah harus tturun sejau uhjauhny ya untuk mendekaati masyarrakat, san ngat berbeeda dengan n paradigm ma bahwa untuk pen nciptaan laapangan keerja pemerintah tida ak perlu turun ke masyarak kat. Artin nya, ngan kerrja dan pengentasan dalam penciptaaan lapan kemisk kinan, peemilihan kebijakann k nya nantii juga ak kan berbed da. Demikiian juga, visi v dan miisi di dalam m RPJM oleh o presideen bisa berbeda den ngan visi dan misi dii dalam RP PJP. Kalau sekarang ini misallnya pemeerintah tid dak memiiliki nifikan dallam pengeendalian harga pang gan, peran yang sign uai dengan n RPJP. Bila B maka pada dassarnya hall itu sesu nginkan adanya a peeran pemeerintah pu usat Presideen mengin dalam mengend dalikan harga h pan ngan, mak ka dia ak kan meruju uk pada RPJP, yan ng nantin nya dituru unkan dallam RPJMD D, RKP KL, K dan seterusnya.. Disinilah h peran dari d lembag ga pengaw wasan inteern untuk mengawaal pencapa aian RPJP y yang dituru unkan sam mpai ke tin ngkat yang g terkecil. Bila B

Keb bijakan presid den merefeer pada RPJP, kemudia an diturunkan n dalam RPJJMD, RKP KL L dst. Pen ngawas intern n berrperan dalam meengawal pencaapaian RPJJP hingga ting gkat terk kecil Eko onomi konstittusi : apaa kewajiban peemerintah dan apa hak h


17

ada yaang tidak tercapai, seharusny ya hal itu u sudah bisa b terdeteeksi. Hal teersebut terrcakup dalam ekonom mi konstitu usi, yang menetapka m an kewajib ban dari peemerintah dan hak dari d rakyat,, termasuk k pengaturan dalam struktur s ek konomi. Dalam m ekonomi konstitu usi, bila kita k ingin n mengaw wasi pembaangunan dengan d ko onstitusi, maka perrlu diketahui bahwaa ekonomi Indonesiaa bukan sekedar kom mpetisi, tettapi kooperrasi diman na negara mengaturr sistem ekonomi e agar a setiap warga iku ut mempro oduksi dan n menikm mati hasil dari d ekonom mi. Sistem ekonomi Indonesia I mengatur dengan tegas kepem milikan su umber ek konomi da an meng gatur cabaang produk ksi pentting oleh h negarra, bagaiimana cara c mengeelolanya dan d digun nakan un ntuk apa saja. Sisttem ekonom mi Indonessia menem mpatkan peentingnya peran p negaara; yang tidak t han nya berperran melalu ui BUMN/ /BUMD dan d menem mpatkan negara n sebaagai pelak ku ekonom mi, tetapi ju uga peran dalam mengatur m strategi dan kebiijakan un ntuk n, pengatturan produksi dan d pengatturan keepemilikan konsum msi nasion nal dengan n tujuan akh hir kesejah hteraan.

Selain dalam bentuk APBN, A strategi daan kebijak kan pemerintah jug ga akan menentuka m an pencaapaian tarrget P negaara dalam strategi d dan kebijak kan pembaangunan. Peran antara lain adalaah mengatur mekan nisme pasaar baik paasar kapitall, pasar ten naga kerja dan pasarr barang dan jasa. Paasar tenagaa kerja ada alah temp pat dimanaa setiap warga w neg gara

rak kyat, termasuk k pen ngaturan dalam stru uktur ekonom mi

Eko onomi Indoneesia buk kan sekedar komk pettisi, tetapi koo operasi dim mana negara m mengaturr sistem ekono omi agar setiiap warga iku ut mempro oduksi dan meenikmaati hasil dari ek konomi Sisttem ekonomi Ind donesia menem mpatkan n pentingnya peran p neg gara sebagai pelaku p eko onomi dan pen nyusun straategi dan kebiijakan gun na mewujudk kan keseja ahteraan masy yarakat.

Negara mengatu ur meekanisme: - Paasar kapital - Paasar tenaga keerja - Paaar barang dan jasa


18

berhak untuk bekerja (Pasal 27), dan dalam hal ini negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Bila ada warga negara yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena kondisi kompetisi di pasar tenaga kerja, maka harus ada peran pemerintah disana. Pasar kapital adalah pasar dimana setiap warga negara berhak untuk ikut berproduksi, dan sebagaimana dipahami bahwa salah satu faktor penting adalah modal kapital. Bila ada warga negara yang tidak mampu berkompetisi di pasar capital, maka peran negara harus hadir (cabang-cabang penting antara lain sektor keuangan Pasal 33 Ayat 2). Pasar barang dan jasa adalah ruang dimana setiap warga negara berhak terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasarnya, yakni dapat mengakses makanan dan non makanan (Pasal 28). Bila ada warga negara yang tidak dapat mengakses lewat pasar maka peran negara untuk mengatur kebijakan. Pemerintah juga berperan strategis dalam pengaturan sumberdaya dan menjamin kesempatan berproduksi. Mekanisme ekonomi yang menempatkan peran negara hanya bisa berjalan bila ada ketegasan definisi kepemilikan atas sumber daya bagi individu, publik dan negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar hanya setelah upaya pribadi tidak dapat menjamin kebutuhan pribadinya (bekerja), keluarga (untuk yang tidak produktif secara ekonomi) dan masyarakat (lewat kegiatan produktif maupun bantuan sosial). Pemerintah juga berperan dalam penguatan BUMN/D sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan dalam mengelola berbagai sektor strategis. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. BUMN/D tidak sebagai unit usaha mandiri, tetapi terintegrasi dengan BUMN/BUMD lain dan strategi pembangunan nasional (backward dan forward linkage strategy). Misal: harus ada strategi terintegrasi antara pengembangan BUMN/D Migas dan Tambang dengan BUMN/D pengolah migas (Pertamina) dan BUMN/D pengguna hasil tambang (PLN). Selain itu, juga harus ada strategi pembangunan terintegrasi antara BUMN/D penghasil baja dengan BUMN/D produsen alat transportasi darat, laut & udara dan BUMN pengelola transportasi.

Pemerintah berperan strategis terhadap pengaturan sumberdaya dan menjamin kesempatan berproduksi

Pemerintah berperan dalam penguatan BUMN/D sebagai pilar pembangunan ekonomi dan dalam mengelola berbagai sektor strategis

Pemerintah menjamin


19

Konsistensi perundangan, kebijakan dan program merupakan kebijakan komprehensif dalam pemenuhan kebutuhan pangan. UUD 1945 Pasal 28 menjamin pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar. Namun demikian, masih diperlukan UU yang menetapkan jenis pangan strategis. Misal: utk beras, negara cenderung handsoff. Hanya ada perlindungan untuk orang miskin (dalam bentuk Raskin), dan kepada orang non miskin (melalui operasi pasar). Dalam hal tersebut, perlu strategi komprehensif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan strategis yang pro konsumen dan produsen. Juga perlu peran negara yang efektif dengan paradigma yang jelas, tidak sekadar lembaga Bulog dengan peran seperti saat ini (vs Amerika Serikat, Australia dan Malaysia), dan perlu sikap tegas terhadap tekanan asing untuk melemahkan sektor pertanian (OECD, IMF). Siapapun Presiden terpilih nanti, harus mampu mengatakan “Tidak” atas tekanan terhadap kedaulatan pangan.

Tanya Jawab Permasalahan dalam perencanaan dan implementasi merupakan pilihan paradigma dalam implementasi. Apakah mekanisme dan paradigmanya salah, apakah pernah dibahas dalam murenbang? Bagaimana perencanaannya? Tidak bisa mutlak bottom up, perlu dilakukan top down. Misalnya pada pembangunan infrastruktur, sebagai pendukung, harus ada perencanaan dari atas sampai bawah. Dalam PNPM mandiri, suatu desa ingin membangun tempat lelang ikan, ternyata akses ke tempat lelang tersebut harus melewati kecamatan lain yang jalannya buruk. Kondisi tersebut dapat menggagalkan tujuan semula. Dalam hal ini pemerintah harus ikut campur tangan

pemenuhan pangan, diperlukan UU yang menetapkan jenis pangan strategis

Presiden terpilih harus mampu mengatakan “tidak” pada tekanan terhadap kedaulatan pangan

Kegagalan pencapaian target makro ekonomi karena tidak sinkronnya implementasi RPJMN dan RPJMD terkait tahun pelaksanaan. Tahun pemilihan presiden dan gubernur/bupati/ walikota tidak sama. Bappenas mencanangkan 2025 menjadi world class government

Koordinasi perlu dilakukan antara sektor fiskal, sektor moneter dan sektor riil. Contohnya cabe yang kenaikan harganya mendorong inflasi yang paling tinggi, sehingga kita perlu merencanakan program pasca panennya agar Prosiding Seminar BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangunan Nasional.”

20

harga jjual cabe reelatif stabiil. Kualitaas audit beelum baik, karena tem muan audiit tidak daapat digunaakan untu uk perencaanaan tahu un berikuttnya. Kond disi tersebu ut menyeb babkan ban nyak temuaan berulan ng. Perlu sseminar un ntuk menin ndaklanjutti temuan audit sebaagai masuk kan ke pem merintah un ntuk pemb bangunan di masa ya ang akan d datang. Untuk itu diperlukan d n peningk katan kualiitas audit. Audit tid dak hanyaa berhentti pada ou uput, nam mun hinggaa ke tingkaat outcome. Kebijak kan pem merintah mempunya m ai beberapa damp pak. Liberallisasi sekttor pertan nian yang dilakukan n pemerin ntah berpottensi mem mbuat oran ng yang tidak misskin menjjadi miskin n, sebagai contoh c libeeralisasi sek ktor pertan nian

Output pembang gunan nassional adalah kessejahteraan rak kyat, adaa perencana, pellaksana dan pen ngawas. Kenapa di Sin ngapura dalam m waktu sin ngkat dapat meenciptkan goodd govvernance. Karen na take hom me pay-nya cuk kup unttuk pengawass, polisi dkk k

Pembeerantasan kemiskin nan dilaakukan dalam dua d pendek katan yaittu, apabilaa produktiif secara ekonomi, e beri b lapang gan pekeerjaan, ap pabila tiidak produktif, beri b kebutu uhannya


21

ST TRATEGI KOMU UNIKASII BPKP DAN D APIIP LAINN NYA

Prof. Drr. Tjipta Lesmana L a, M.A. Peng gamat Po olitik, Do osen, Kolu umnis A. PROSES KOMUNI K KASI


22

B. KOMUNIKASI PUBLIK/KOMUNIKASI POLITIK Menurut Denton & Woodward seperti dikutip oleh McNair (2003:3), komunikasi politik adalah “pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes).” Terjemahan bebas: wacana publik mengenai alokasi sumber-sumber daya milik publik, kewenangan (otoritas) sah dan sanksi yang legitimate. Menurut Denton & Woodward, inti dari komunikasi politik adalah kehendak komunikator untuk mempengaruhi lingkungan politik.

Inti komunikasi politik adalah kehendak komunikator untuk mempengaruhi lingkungan politik

Seorang ahli komunikasi politik lain dari Amerika, Dr. Catherine H. Palczewksi, memberikan definisi komunikasi “Any form of communication that implements, negotiates, and recognizes power relation.”

implements

Any form of communication

negotiates

power relation

that

recognizes

Komunikasi politik hakikatnya adalah segala komunikasi yang ditujukan untuk melaksanakan, merundingkan atau mengakui suatu hubungan kekuasaan (power relation). Kata kunci definisi ini adalah power relation, hubungan kekuasaan. Sedang kekuasaan diartikan oleh Bertrand Russell “the capacity of some persons to produce intended and foreseen effects on others” atau kemampuan seseorang untuk menghasilkan efek-efek tertentu yang sudah direncanakan terhadap orang lain.

Komunikasi politik ditujukan untuk melaksanakan, merundingkan atau mengakui suatu hubungan kekuasaan (power relation)

Dari perspektif interaksi simbolik, setiap interaksi sosial, sesungguhnya, mencerminkan suatu relasi kekuasaan. Misalnya, interaksi antara guru dan muridnya, interaksi antara pembeli dan penjual, interaksi antara atasan dan bawahan, apalagi interaksi antara pemimpin negara dengan rakyat, semua mengandung aspek hubungan kekuasaan.


23

Namun, untuk komunikasi politik, yang menjadi sentral perbincangan adalah masalah politik, yaitu yang terkait dengan masalah alokasi dana masyarakat, kekuasaan publik dan sanksi resmi dari penyelenggara kekuasaan; atau masalah yang terkait dengan upaya mendapatkan kekuasaan, mendistribusikan, melaksanakan, mempertahankan dan mentransfer kekuasaan. Bisa juga dikatakan bahwa topik atau permasalahan diskusi/komunikasi politik haruslah berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yakni : a. bagaimana suatu kebijakan publik dibuat, b. bagaimana peran serta rakyat dalam proses penyusunan kebijakan publik, c. bagaimana kebijakan publik diimplementasikan sesuai tujuannya, d. bagaimana peran serta rakyat mengawasi implementasi kebijakan publik, e. bagaimana komunikasi antar-instansi pemerintah, dan f. bagaimana komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya vis a vis.

Topik utama dalam komunikasi politik adalah masalah politik dengan mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perintahan

Komunikasi antara rohaniawan dengan umatnya tidak bisa dikategorikan komunikasi politik. Begitu juga komunikasi antara ibu-ibu di dalam forum arisan, atau komunikasi antara penyelia dengan bawahannya dalam upaya meningkatkan omzet penjualan perusahaan mereka. Namun, pembicaraan antara rakyat kecil di sebuah “warung tegal“ mengenai perilaku para wakil rakyat atau perilaku politisi kita, itu termasuk domain komunikasi politik! C. PROSES KOMUNIKASI POLITIK McNair (2003:5-7) mengidentifikasikan 3 elemen pokok komunikasi politik, yaitu : (a) organisasi politik, (b) media, dan (c) rakyat/masyarakat

Elemen pokok dari komunikasi politik yaitu organisasi politik, media, dan rakyat

Pemerintah diartikan dalam arti luas, mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Kepolisian RI, otoritas Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung. Semua instansi ini dikategorikan “organisasi politik“, disamping parta-partai Prosiding Seminar BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangunan Nasional.”

24

politik. Kelompok penekan (pressure groups), termasuk LSM, dan organisasi-organisasi teroris oleh McNair juga dikategorikan “organisasi politik“. Mereka berkomunikasi dengan rakyat, sebagian besar, melalui media massa. Rakyat juga berkomunikasi dengan organisasi-organisasi politik melalui media massa. Komunikasi politik membentuk relasi antara ketiga elemen tersebut. Komunikasi politik adalah proses interaksi dari ketiga elemen itu. Melalui komunikasi politik, pemerintah mengumumkan sebuah kebijakan; menghimbau (appeal) masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah; meyakinkan rakyat bahwa program pembangunan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sekali-sekali juga menjalankan fungsi ”hubungan masyarakat” atau agent of public relation dalam upaya meningkatkan citranya. Dengan citra yang meningkat, dengan popularitas semakin melambung, pemerintah berharap dukungan rakyat akan semakin besar sehingga standing pemerintah diharapkan semakin kuat. Tapi, sekali-sekali pemerintah juga menggertak dan mengancam (fear-arousing communication), menggertak pihak-pihak yang dicurigai ingin menggoyang, bahkan menjatuhkan pemerintah. Secara sederhana, proses komunikasi politik dapat dilihat dari bagan di bawah ini.

Melalui komunikasi politik, pemerintah mejalankan fungsi “hubungan masyarakat” untuk mengangkat citranya.

Citra pemerintah yang baik dan popularitas yang melambung, pemerintah berharap mendapat dukungan masyarakat yang semakin besar, sehingga pemerintah menjadi semakin kuat.

Government Public organizations Political organizations Pressure groups Terrorist organizations

Reportage Editorials Appeals Commentary Programs Analysis Advertising Public relations

Media

Reportage Editorials Commentary Analyis

Opinion polls Letters

Citizens


25

D. KARAKTERISTIK PUBLIK Salah satu langkah yang mutlak ditempuh bagian hubungan masyarakat organisasi apa pun adalah mengenali secara tepat publik yang dihadapinya dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap organisasi kita. Publik yang dihadapi BPKP adalah segenap lapisan masyarakat (publik eksternal) dan para birokrat di seluruh instansi pemerintah (publik internal). Masyarakat kita saat ini umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Kesadaran hukum cukup tinggi, walau kerap dilanggar. 2. Wants to know everything: haus akan informasi. 3. Anarkis & brutal: membunuh sesama hanya gara-gara uang Rp10.000,4. Merasa negara miliknya: “Saya harus menang!” 5. Negative thinking terhadap aparat: “Aparat kotor, korup dan tukang peras”. 6. Negative thinking terhadap pemimpin: “Ajimumpung/kapal keruk.” 7. Mudah diprovokasi/diperalat: “Ditunggangi pemimpin karbitan”. 8. Serba instant: tidak sabar menunggu.

Publik yang dihadapi BPKP adalah segenap lapisan masyarakat dan para birokrat di seluruh instansi pemerintah

9. Public obscure by narkoba, judi dan sex. E. EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PUBLIK Ada sejumlah faktor yang menentukan efektivitas komunikasi politik. Empat diantaranya sangat mutlak, yaitu: a. Speak the Truth. Pemimpin bangsa harus senantiasa mengkomunikasikan kebenaran. Jangan berbohong, atau menyembunyikan kebenaran. Kecuali itu, pemimpin juga harus “straight with the people” (Baldoni, 2003:29-30), jangan mutar-mutar atau plintat-plintut. b. Do not speak in high context. Jangan sering-sering menggunakan bahasa konteks tinggi (Hall, 1976). Secara global, menurut Hall, kebudayaan bisa dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kebudayaan konteks tinggi

Faktor penentu efektivitas komunikasi politik : a. Mengkomunikasikan kebenaran b. Jangan menggunakan bahasa konteks tinggi c. Jangan sembunyikan berita buruk d. Jangan banyak berjanji e. Pemimpin yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan akan dibenci rakyatnya


26

dan kebudayaan konteks rendah. Kebudayaan konteks tinggi melahirkan komunikasi konteks tinggi, sedangkan kebudayaan konteks rendah melahirkan komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang banyak menggunakan bahasa atau istilah mengawang-awang, tidak jelas, perumpaaan atau putar-putar sehingga membingungkan rakyat atau menimbulkan multi-interpretasi di publik. Pemimpin negara, setiap kali berbicara kepada rakyat, seyogianya, dapat menjernihkan permasalahan, bukan sebaliknya, malah memperkeruh permasalahan. c. Do not hide bad news. Jangan menyembunyikan berita buruk. Kalau memang jumlah orang miskin bertambah, ya, umumkan kepada rakyat. Kalau kesenjangan kayamiskin memang semakin tinggi, beritahukan rakyat untuk sama-sama diupayakan menurunkannya. d. Never overpromise. Jangan terlalu banyak berjanji, apalagi janji gombal. Pemimpin adakalanya mudah memberikan janji yang sebenarnya ia tidak mengetahui bagaimana mewujudkannya, atau yang sejak awal ia menyadari sulit mewujudkannya. Janji-janji waktu berkampanye pemilu bukanlah sesuatu yang riil, tapi sering hanya sebagai pemikat rakyat. Pemimpin yang lebih mengandalkan pencitraan dalam memimpin bangsanya tidak akan langgeng kepemimpinannya. e. Do what you say you will do. Pemimpin yang sering tidak konsisten antara ucapan dan tindakan akan dijauhkan, bahkan dibenci, rakyatnya. Inti dari kelima faktor itu, sebenarnya, adalah KEJUJURAN.

Pemimpin, setiap berbicara kepada rakyatnya, dapat menjernihkan suatu permasalahan bukan sebaliknya

Pemimpin yang lebih mengandalkan pencitraan tidak akan langgeng kepemimpinannya

Inti dari komunikasi politik yang efektif adalah kejujuran

F. COMMUNICATION ENVIRONMENT CUES Kalau Bung Hatta pada tahun 1970-an mengatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, sejak 10 tahun yang lalu “budaya korupsi” itu sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Bahkan oleh dunia internasional, Indonesia kini dijuluki salah satu negara paling korup di dunia. Kita bisa saja merasa malu oleh predikat global itu, tapi realita ini tidak bisa kita bantah. Korupsi sejak era reformasi semakin widespread (menyerang

Indonesia dijuluki salah satu negara paling korup di dunia

Sejak reformasi, korupsi semakin melebar, masif dan berani.


27

semua lapiran masyarakat), semakin massif (korupsi berjamaah) dan semakin berani (seorang Ketua Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak malu-malu meminta uang untuk memenangkan gugatan calon gubernur atau calon bupati yang kalah dalam Pilkada). Maka, perbuatan korupsi masih tampaknya sudah dianggap normal; justru yang tidak korup kadang dituding “tidak normal”. Itulah sebabnya seorang terdakwa korupsi bisa tersenyum lebar setelah divonis pidana oleh majelis hakim! Korupsi yang widespread, massif, nekad dan dianggap “fenomena biasa” menjadi lingkungan komunikasi keseharian kita, siapa pun kita, di mana pun kita berada dan apa pun profesi kita. Lingkungan komunikasi yang koruptif disebut “communication environment cues”. Ilmu komunikasi mengajarkan bahwa manusia tidak pernah berkomunikasi dalam lingkungan kosong. Komunikasi selalu mempunyai lingkungan, apakah lingkungan politik, ideologi, agama, sosial, atau budaya. Komunikasi yang efektif harus memperhatikan segala lingkungan tersebut. Lingkungan budaya menjadi penentu dari sikap dan produk komunikasi kita. Lingkungan budaya komunikasi orang Indonesia dewasa ini ditandai oleh lingkungan koruptif. Lingkungan koruptif menjadi salah satu hambatan bagi pelaksanaan tugas aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, tidak terkecuali BPKP. Namun, aparat pengawasan pembangunan tetap mempunyai peran yang sentral. Tanpa kehadiran aparat pengawasan, praktek korupsi di Indonesia dipastikan akan lebih dahsyat lagi..... G. STRATEGI KOMUNIKASI BPKP Setelah memahami pengetahuan dasar tentang proses komunikasi, tentang komunikasi publik, tentang karakteristik audience atau publik kita, tentang lingkungan komunikasi yang koruptif, dan kunci sukses komunikasi publik oleh instansi pemerintah, maka kita bisa rumuskan strategi komunikasi BPKP yang efektif, yaitu: a. BPKP harus lebih terbuka, transparan, semaksimalnya memenuhi kehausan publik akan kasus-kasus korupsi

Perbuatan korupsi masih dianggap perbuatan normal

Communication evironmnet cues merupakan bentuk lingkungan komunikasi yang koruptif

Lingkungan koruptif merupakan hambatan pelaksanaan tugas aparat pengawasan. Tanpa pengawasan korupsi di Indonesia akan semakin “gila”

Stategi komunikasi BPKP yang efektif : a. Terbuka, transpran dan memenuhi kehausan publik akan kasus korupsi b. Menjalin kerjasama dengan media c. Keterbukaan BPKP mengikis negative thinking publik terhadap aparat pengawasan d. Jujur


28

yang ditangani BPKP. b. Menjalin kerjasama yang erat dengan media, sebab sebagian besar komunikasi publik dijalankan melalui media massa. BPKP pun berkomunikasi-publik melalui media. Dan rakyat juga berkomunikasi dengan BPKP melalui media. Media massa, dengan demikian, memiliki peran sangat sentral dalam komunikasi publik. Sesungguhnya, media memiliki fungsi dan peran penting dalam proses berdemokrasi di semua negara yang menganut sistem demokrasi. c. Keterbukaan BPKP menjadi kunci untuk mengikis negative thinking publik terhadap sepak-terjang aparat pengawas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tidak jarang menjadi target negative thinking dari masyarakat, ketika KPK dituding suka menjalankan prinsip “tebang pilih” dan tidak berani menunjukkan “giginya” terhadap penguasa atau siapa saja yang dicurigai memiliki backing penguasa. Jika publik sudah apriori terhadap aparat penegak hukum dan/atau aparat pengawas, komunikasi aparat tersebut dipastikan tidak akan efektif. d. Jujur juga kata kunci penting bagi efektivitas komunikasi BPKP, disamping keterbukaan dan selalu siap membuka diri bagi publik yang ingin mencari informasi terkait kasus-kasus korupsi. H. EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI Masalahnya, BPKP menurut ketentuan perundangundangan adalah instansi pengawasan keuangan dan pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Hal itu berarti produk kerjanya tidak boleh dibuka kepada publik, tapi harus diserahkan kepada Presiden. Bagaimana “nasib” produk kerja BPKP sepenuhnya tergantung pada kebijakan Presiden. Kenyataan ini tentu menyulitkan BPKP untuk menjalankan prinsip transparan, keterbukaan dan kejujuran yang krusial bagi efektivitas komunikasi publik. Maka, BPKP tampaknya berada pada posisi yang dilematis.

BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga produk kerjanya tidak boleh dibuka kepada publik.

BPKP dihadapkan pada posisi yang dilematis dalam upaya mewujudkan komunikasi publik


29

Di sattu pihak pimpinan n BPKP mengakuii masyara akat sesung gguhnya tidak t well--informed terhadap t k kegiatan dan d kinerjaa BPKP, bahkan b pu ublik tidak jarang kebingung gan membeedakan BP PKP dengaan BPK; dii pihak lain n BPKP in ngin sekali mendapat dukungan publik k untuk meningkatk m kan s dicap pai selamaa BPKP tid dak kinerjaanya. Haraapan ini sulit membu uka dirin nya kepaada publiik karenaa hambaatan struktu ural.

anya bukaan lagi maasalah kom munikasi, tapi t Masalaah ini kira beradaa pada dom main kebijaakan publik k. ***

Tanya Jawab Media merupak kan bisniss besar, ketentuan n hukum di Indoneesia sering g ditabrak, apalagi masalah m etik ka. Wartaw wan harus menghorrmati praduga taak bersallah. Nam mun wan banyaak yang meelakukan pelanggara p an. wartaw

yan ng efektif. Dissatu sisi BPKP P ingin meendapat dukun ngan pub blik atas kinerrjanya, di sisi s lain BPKP P tidak dap pat menginforrmasikan seluruh haasil keg giatannya kep pada maasyarakat. Maasalah komuniikasi BPK KP kepada maasyarakat meru upakan dom main kebijakaan pub blik

Korrupsi ditakutii, nam mun terdapat pen nghakiman oleeh meedia, dimana p praduga tak k bersalah? Ap pakah ini bentuk keterb bukaan pub blik?

Pejabat seharusn nya menjallin hubung gan dengaan wartaw wan, ma wartaw wan yang baik. b terutam


30

MENC CIPTAKA AN PEMB BANGUN NAN YA ANG BER RKEADIL LAN

Suryopratomo D Direktur Pemberitaan Mettro TV Bapak bangsaa India Mahatm ma Gand dhi pern nah menyaampaikan bahwa du unia ini diciptakan n untuk bisa b membeerikan keh hidupan baagi seluruh h umat maanusia. Du unia ini san nggup meemberikan makan kepada k settiap manu usia yang aada, kecua ali apabila ada di an ntara manu usia itu yaang rakus. Adam Smith ketika memperken m nalkan ilm mu ekono omi berpan ndangan bahwa b pasar yang seempurna akan a mam mpu mencip ptakan effisiensi dan d akhirrnya men nguntungk kan konsum men. Pikirran Adam m Smith berangkat b dari asum msi bahwaa manusia merupakaan makluk k yang berradab. Dallam kenyattaannya, manusia m m mempunya ai sifat liciik. Di anttara manussia ada in ndividu yaang memeentingkan diri send diri. Itulah yang mem mbuat passar yang sempurna s tidak pern nah k selallu ada disttorsi yang terjadi. bisa terrbentuk, karena

Ma ahatma Gandh hi : dun nia mampu m memberi maakan kepada seetiap maanusia, kecualii apaabila ada man nusia yan ng rakus

Passar sempurna yang dik kenalkan Adam m Sm mith hanya terb bentuk apaabilaseluruh manusia m berrtindak secara berradab

Setiap negara mempuny m ai cita ciita untuk memajuk kan kehidu upan ban ngsanya. Para peendiri baangsa paasti menetaapkan tuju uan yang ideal darri kesepak katan selurruh Prosiiding Seminarr BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangun nan Nasional.””

31

warga bangsa untuk membentuk negara. Indonesia mempunyai cita cita ideal ketika memproklamasikan kemerdekaannya. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjaga segenap tumpah darah, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Setelah 69 tahun Indonesia Merdeka, bangsa Indonesia mampu meraih kenajuan. Ukuran ekonomi Indonesia sudah melewati 1 tiliun dollar AS dan pendapatan per kapita mendekati 4 ribu dollar AS. Hanya saja dibalik kemajuan yang diaraih, ada persoalan yang dihadapi. Kemajuan ekonomi belum dinikmati oleh seluruh warga bangsa. Masih ada sekitar 87 juta warga yang kesehatannya harus ditanggung oleh negara. Masih ada jumlah yang sama menerima beras bagi orang miskin dari negara. Menurut Bank Dunia masih ada sekitar 50 % jumlah warga Indonesia yang pendapatan setiap hari di bawah 2 dollar AS. Sebaliknya ada 2 persen warga yang tergolong super kaya. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin sudah sampai pada tingkatan yang membahayakan. Rasio gini untuk pengeluaran sudah mencapai 0,43 sementara untuk pendapatan angkanya bahkan di atas 0,5. Ketidakadilan Ekonomi Lebarnya kesejangan yang terjadi merupakan akibat ketidakadilan ekonomi. Perekonomian negara yang masih berbasis sumber daya alam dikuasai oleh kelompok kecil pencari rente. Distribusi kemakmuran tidak bisa dilakukan karena sistem perpajakan tidak bisa diterapkan secara baik. Dari sektor pertambangan batu bara saja ada sekitar Rp20 triliun potensi pendapatan negara yang tidak disetorkan. Kalau saja sistem perpajakan bisa diterapkan secara baik, maka itu bisa menjadi alat untuk mendistribusikan kemakmuran. Orang tidak dilarang untuk kaya, namun mereka harus berbagi kekayaan itu dengan warga yang lain, apalagi ketika usaha yang dijalankan berbasis sumber daya alam.

Kemajuan ekonomi yang diraih Indonesia belum dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat

50% warga Indonesia memiliki pendapatan dibawah US$2 per hari, dan 2% lainnya tergolong super kaya Rasio Gini adalah ratio yang mengukuran derajat kemerataan.Ratio ini digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu nilai dibandingkan dengan distribusi frekuensinya.Rasio ini sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan rakyat suatu Negara atau daerah Pajak belum diterapkan secara baik.

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kemakmuran

Persoalan ini menjadi pelik karena aparat pemerintah ikut Prosiding Seminar BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangunan Nasional.”

32

menikmati situasi yang terjadi. Aparat pajak ikut terlibat memanfaatkan kekayaan alam untuk memperkaya diri sendiri. Mulai kasus Gayus Tambunan sampai yang terakhir melibatkan Hadi Poernomo, merupakan bukti dari semua itu. Keadaan diperparah lagi oleh kebocoran yang terjadi pada keuangan negara. Sejak era orde Baru Prof. Sumitro Djoyohadikusumo sudah mensinyalir bahwa kebocoran keuangan negara mencapai 30 persen. Pada era reformasi keadaan semakin parah karena kebocoran terjadi secara sistemik. Kebocoran anggaran negara dimulai dari rekayasa yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR pada saat penyusunan anggaran. Kasus korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games XXVI membongkar kenyataan itu. Bagaimana Badan Anggran DPR dipakai untuk merekayasa anggaran pembangunan yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja.

Persoalan menjadi semakin pelik akibat adanya aparat pajak yang terlibat dalam upaya memperkaya diri sendiri

Pada era orde baru, disinyalir terdapat kebocoran keuangan negara sebesar 30% Kebocoran keuangan negara pada era reformasi lebih parah karena terjadi secara sistemik yang melibatkan pemerintah dan DPR.

Agenda Reformasi Media massa memberikan perhatian penuh dalam kasus korupsi bukan karena kasus ini seksi. Media masa mengangkat kasus kasus korupsi karena itu adalah agenda reformasi. Pergantian kepemimpinan Presiden Soeharto dilakukan karena ada salah guna kekuasaan. MPR mengeluarkan ketetapan MPR khusus untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenyataannya pratik KKN semakin menjadi jadi dilakukan para pejabat negara. Bahkan ketiga pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif terlibat pada praktik korupsi yang masif. Kalau saja praktik korupsi bisa dikurangi, maka kesempatan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat akan lebih besar. Apabila angagran belanja negara sekarang ini sudah lebih dari Rp1.800 triliun. Tugas pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus ditingkatkan. Pengawasan bukan hanya dilakukan pasca penggunaan melalui penegakan hukum, tetapi juga pra penggunaannya. Peran BPKP menjadi sangat penting. Sebagai pengawas internal, BPKP bisa memainkan peran untuk mengawal agar jangan sampai penyimpangan terjadi. Memang tugasnya tidak mudah, karena wilayah

Media mengangkat kasus korupsi bukan karena kasus ini seksi, namun karena pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi

Tiga pilar demokrasi terlibat pada praktik korupsi yang masif. Apabila praktik korupsi bisa dikurangi, maka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin besar

Pengawasan tidak hanya dilakukan pasca penggunaan, tapi juga pra penggunaan. BPKP berperan untuk mencegah terjadinya penyimpangan Upaya yang tidak


33

penganggaran tidak lagi hanya ada di tangan pemerintah. Keterlibatan DPR dalam penetapan anggaran hingga satuan tiga menjadi salah satu penyebab kebocoran keuangan negara. Indonesia membutuhkan model perencanaan dan penggunaan anggaran negara yang baik. Sebagai langkah awal untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik, BPKP harus membuat percontohan yang bisa dijadikan acuan. Sebagai bagian dari keinginan media massa untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik KKN, BPKP bisa menjalin kerja sama. Bukan untuk melakukan penyimpangan, tetapi membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang baik.

mudah karena penganggaran tidak hanya di pemerintah, namun juga melibatkan DPR

BPKP harus membuat percontohan pengelolaan sistem keuangan yang baik yang dapat digunakan sebagai acuan BPKP harus menjalin kerjasama dengan media untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik KKN

Pers tidak hanya berperan sebagai alat kontrol dan koreksi. Almarhum Rosihan Anwar selalu mengatakan bahwa pers adalah Communicator of hopes. Pers harus juga membangkitkan rasa percaya diri bahwa bangsa ini akan mampu menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Tanya Jawab Media bukan perusahaan besar dan ada dimana-mana, contoh wartawan Metro TV hanya 120 orang, yang wilayah kerjanya dari Papua sampai Aceh. Terkesan tebang pilih, karena pertama objek peliputannya banyak mulai dari politik, ekonomi, sampai dengan segala peristiwa. Sehingga tidak semua peristiwa dapat diliput oleh media. Kedua, kasus korupsi di Indonesia sudah sangat masif, menakutkan, dan luar biasa, maka perlu diliput untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketiga, Korupsi di Indonesia sudah pada tingkat sistemik. Contoh kasus Gayus Tambunan, pertama kali di sidang di Pengadilan Tangerang, keputusannya bebas murni, tidak ada liputan media. Kemudian Susno Duaji mengatakan bahwa ada kasus besar di Ditjen Pajak yang diputus bebas di Tangerang maka wartawan melakukan investigasi kasus tersebut. Ternyata benar kasus tersebut direkayasa mulai dari hakim, jaksa, sampai polisi. Akhirnya kasus tersebut disidang ulang. Semua yang terlibat rekayasa di hukum. Jadi media sebagai alat kontrol harus bertindak

Korupsi ditakuti, namun terdapat penghakiman oleh media, dimana praduga tak bersalah? Apakah ini bentuk keterbukaan publik?


34

menyu uarakan kasus k kaasus yang g sangat merugik kan masyarakat ‘ korrupsi’. Meedia harus ada di saana ketika isu m itu sangat terrbatas nam mun korupssi muncul.. Hanya media harus memainka m an peran teersebut. Dalam m pemberitaan kasuss korupsi tidak digu unakan naama inisial. Alasanya agar masy yarakat tid dak mendu uga-duga atau a bertany ya tanya dan d menco oba membeerikan efek k jera kepaada pelaku u korupsi. Perlakuan n ini ditetaapkan oleh h dewan pers p bahwaa dalam kasus korupssi tidak dittulis inisiall tetapi ditu ulis lengkap. Supayaa tidak terj rjadi trial by b pers maaka dibuattlah nologi jika baru b tertan ngkap dikaatakan “terrduga”, kaalau termin sudah ditetapkan n terlibat disebutkan d tersangka,, kalau sud dah k pengadilan naman nya menjaadi terdakw wa, dan jika j masuk sudah diputus oleh o hakim m disebut teerpidana. Semua S meedia harus m mengguna akan termin nologi itu sesuai s keteentuan dew wan pers. Peliputi media di peng gadilan diidasarkan kesepakaatan n pers deng gan Mahkaamah Agun ng karena ruang sidaang dewan merup pakan kew wenangan Hakim. Tergantung T g Hakimn nya, kalau tidak t men ngijinkan ada a kameraa maka tid dak akan ada a peliputan di perssidangan ittu. Sumbeer daya yang kitta miliki itu terb batas, maaka peliputannya jug ga terbatass. Kita mem milih naraasumber yaang pirasi kep pada kita semua, bisa b mampu membeerikan insp di contoh seperti s ibu u Risma yaang kita un ndang dallam menjad Mata N Najwa, dan n beberapaa tokoh lain n. Jika ada kesan bah hwa liputan n itu mem mojokan maka m perllu adanyaa komunik kasi dengan n pihak media. m Di Amerika, Presiden setiap ak khir tahun mengund dang pem mimpin redaksi un ntuk mak kan ma membah has masalaah pemberritaan. bersam


35

KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan para pembicara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Indonesia dewasa ini dihadapkan berbagai permasalahan, antara lain : a. Realisasi capaian RPJMN 2010-2014 yang berada di bawah target yang ditetapkan; b. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada non-tradable goods yang tidak menghasilkan devisa; c. Pertumbuhan sektor pertanian berada di bawah pertumbuhan ekonomi; d. Jumlah pengangguran semakin meningkat; e. Defisit neraca perdagangan yang tinggi. f. Kemajuan ekonomi yang diraih Indonesia belum dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari adanya 87 juta warga yang mendapatkan jaminan kesehatan dari negara, 50% warga Indonesia berpendapatan di bawah USD2, rasio gini pengeluaran mencapai 0,43 sedangkan rasio gini pendapatan berada di atas kisaran 0,5. 2. Pengembangan e-government dilakukan karena tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintah, sedangkan jumlah pegawai negeri sipil semakin lama cenderung semakin berkurang. Sistem tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan audit oleh auditor eksternal. 3. Lembaga pengawasan harus mampu menempatkan diri, tidak hanya berhenti pada penilaian terhadap pencapaian target output RPJMN dan anggaran (DIPA/DPA), namun juga pencapaian target outcome RPJMN/RPJP. Dalam penyusunan RPJMN, BPKP harus mampu memberi masukan kepada Pemerintah, terkait penetapan target ouput dan outcome RPJMN agar sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJP. Dengan demikian, peran pengawasan BPKP akan lebih optimal dalam upaya untuk mencegah dan menindak berbagai penyimpangan, baik melalui pengawasan yang dilakukan pasca penggunaan maupun pra penggunaan dana. 4. BPKP di masa yang akan datang akan menjadi organisasi yang lebih baik dan lebih berkinerja tinggi. BPKP akan menjadi organisasi profesional yang mengedepankan transformasi budaya organisasi untuk selalu menjadi lebih baik, mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang sebenar-benarnya. 5. Pengawasan yang dilakukan BPKP di masa yang akan datang akan mencapai tingkatan yang lebih strategis, pengawasan yang tidak hanya berhenti pada Prosiding Seminar BPKP “Peran Pengawasan Internal dalam Pengawalan Pembangunan Nasional.”

36

aku untabilitas output naamun jugaa akuntabiilitas atas outcome dan d impactt sesuai targ get yang teertuang daalam RPJM MN. BPKP harus mam mpu mem mberikan masukan m dan n saran, terkait keeberhasilan n atau keegagalan pembangu unan baik k yang dilaakukan oleeh Pemerin ntah Pusat maupun D Daerah. 6. BPK KP perlu mengemban m ngkan straategi komu unikasi BPK KP yang effektif deng gan ciriciri:: a. Terbuka, transpran t d memenuhi kehau dan usan publiik akan kassus korupssi b. Menjalin kerjasama k dengan meedia c. Keterbukaaan BPKP P mengikiis negativee thinkingg publik terhadap aparat pengawassan d. Jujur Nam mun demiikian, peraturan peru undangan membatassi kewenan ngan BPKP P untuk secaara terbuk ka menginfformasikan n hasil kerjjanya ke masyarakat m t secara lan ngsung. Perrmasalahan n tersebut bukan b merrupakan permasalah han komun nikasi publik yang kurrang baik, namun n meerupakan domain d keb bijakan pu ublik. 7. Ind donesia meembutuhkaan model perencanaa p an dan pen nggunaan anggaran negara yan ng baik. Seb bagai langk kah awal untuk u mencciptakan siistem peng gelolaan keuangan neg gara yang baik, BPK KP dapat memberi informasii kepada media meengenai insttansi/pemeerintah daaerah yang g bisa dijaadikan seb bagai model tersebut, guna diliput untuk dijadikan benchmark oleh instan nsi/pemeriintah daera ah lainnya. 8. Seb bagai bagia an dari keiinginan meedia massaa untuk menciptakan m n Indonesiia yang bersih dari praktik KK KN, BPKP bisa b menjaalin kerja sama deng gan insan media. kan untuk melakukaan penyimp pangan, teetapi memb bangun sisstem peng gelolaan Buk keu uangan neg gara yang baik. b


37

PROSIDING SEMINAR BPKP

Recommend Documents