PROSEDUR TETAP TERPADU PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA BAHAYA GEMPA BUMI TSUNAMI KABUPATEN PACITAN
A. PENDAHULUAN 1. KETENTUAN UMUM a. Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III Pasal (6) mengamanatkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : (1) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, (2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, (3) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, (4) pemulihan kondisi dari dampak bencana, (5) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, (5) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan (6) pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. b. Kabupaten Pacitan terletak pada gugusan pegunungan seribu (Ring of Fire) yang bersebelahan / sejajar dengan pertemuan lempeng aktif dunia yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang bergerak terus menerus 5cm-7cm per tahun. Sesuai indek kajian resiko bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa wilayah laut selatan pulau jawa pada umumnya dan khususnya wilayah selatan Kabupaten Pacitan teralokasikan ketinggian gelombang tsunami akibat gempa 11 mdpl di pantai wilayah Kabupaten Pacitan. c. Wilayah pesisir Kabupaten Pacitan yang kerawanannya tinggi dalam menghadapi ancaman bahaya gempa bumi tsunami dari 7 (tujuh) kecamatan ada 5 (lima) kecamatan yang berisiko tinggi diantara adalah ; (1) Kecamatan Donorojo Pantai Klayar, (2) Kecamatan Pringkuku Pantai Watukarung dan Pantai Srau, (3) Kecamatan Pacitan Pantai Teleng dan Pantai Pancer Door, (4) Kecamatan Ngadirojo Pantai Taman dan Pantai Hadiwarno dan (5) Kecamatan Sudimoro Kawasan PLTU. d. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, tidak hanya tugas dan tanggung jawab Pemda Kabupaten Pacitan saja namun juga Unsur KODIM 0801/PACITAN dan Polri serta Swasta dan LSM yang ada di Kab. Pacitan bertanggung jawab meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada. e. Dalam penanganan penanggulangan bencana alam gempa Bumi dan tsunami secara terpadu di Kabupaten Pacitan dibutuhkan kesepakatan bersama semua pemangku kepentingan yang ada dengan suatu dokumen yaitu Prosedur Tetap Bersama. 1
2. MAKSUD & TUJUAN a. Maksud, adanya Prosedur Tetap Terpadu memberikan pedoman umum pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi tsunami di wilayah Kabupaten Pacitan. b. Tujuan, agar dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana gempa bumi tsunami dapat mencapai hasil yang optimal, efektif dan efesien. 3. RUANG LINGKUP a. Pendahuluan b. Keadaan dan kondisi yang dihadapi c. Tugas dan tanggung jawab d. Pelaksanaan e. Pembiayaan f. Monitoring dan evaluasi g. Penutup 4. DASAR a. UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; b. UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; c. Undang-undang 34 tahun 2004 tentang TNI pasal (7) tentang Operasi Militer Selain Perang ; d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ; e. Undang-undang 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ; i.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
j.
Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
k. Perkasad/91/XI/2009 tanggal 30 nopember 2009 tentang bantuan TNI pada PEMDA dalam penanggulangan bencana alam di darat ; l.
Perkasad/96/XI/2009 tanggal 30 nopember 2009 tentang pedoman penanggulangan bencana di darat ;
m. Perkap 17 tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana ; n. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai ; o. Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; 2
p. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana ; q. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik ; r. Peraturan Kepala Pergudangan;
BNPB Nomor
6
Tahun
2009 tentang Pedoman
s. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat ; t. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi data bencana ; u. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana ; v. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ; w. Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan . B. KEADAAN DAN KONDISI YANG DIHADAPI 1. KEADAAN GEOGRAFI a. Wilayah Rawan Bencana. Kabupaten Pacitan yang bersebelahan dengan patahan aktif dunia antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia dan termasuk jajaran pegunungan seribu (Ring of Fire), dari bermacam-macam ancaman bencana yang ada dengan tanda-tanda alam yang sangat cepat yaitu gempa dan tsunami. Wilayah rawan bencana gempa meliputi 12 kecamatan yang ada dan wilayah rawan gelombang tinggi (tsunami) ada 7 kecamatan yang meliputi : (1) Kecamatan Donorojo, (2) Kecamatan Pringkuku, (3) Kecamatan Pacitan, (4) Kecamatan Kebonagung, (5) Kecamatan Tulakan, (6) Kecamatan Ngadirojo dan (7) Kecamatan Sudimoro. b. Jalur Evakuasi dan Tempat Aman Sementara Di wilayah rawan bencana gempa bumi tsunami Kabupaten Pacitan jalan-jalan utama menjadi jalur evakuasi dengan di lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi menuju tempat evakuasi aman sementara. Evakuasi vertikal dalam bentuk gedung-gedung yang aman dan kokoh serta pegunungan sekitar wilayah pantai yang mempunyai ketinggian minimal 12,5 mdpl. Sedangkan evakuasi horizontal adalah menjauh dari pantai sejauhjauhnya melalui jalur evakuasi ke tempat aman sementara yang telah disepakati bersama. 2. KEADAAN DEMOGRAFI . Menurut hasil registrasi penduduk tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 586.276 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 290.570 jiwa (49,72 persen) dan perempuan sebesar 295.576 jiwa (50,28 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,89 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 422 Jiwa/Km2 . Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamtan Pacitan sebagai ibukota 3
kabupaten yang mencapai 919 Jiwa/Km2 , hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 240536 Jiwa/Km2 . 3. KEADAAN SOSIAL. a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi semua sektor mengalami peningkatan dengan sektor yang dominan adalah sektor pembangunan sebesar 13,68 persen, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,49 persen. Sektor pedagangan hotel dan restoran mengalami kenaikan sebesar 12,83 persen banyaknya tenaga kerja dari luar Kabupaten Pacitan mempunyai peluang terus meningkatnya sosial perekonomian masyarakat. b. Keadaan sosial Budaya Kabupaten Pacitan secara umum kondisi sosial mulai dari tingkat pendidikan rata-rata sudah mengeyam pendidikan dasar dan akan terus bertambah seiring kemajuan teknologi. Derajat kesehatan masyarakat terus meningkat seiring dengan ketersediaan sarana dan prasarana fisik beserta tenaga medis yang profesional. Berdasarkan data BPS tahun 2011 Penduduk Kabupaten Pacitan sebagian besar beragama islam yaitu sebesar 99,86 persen diikuti dengan katolik dan kristen masing masing sebesar 0,04 persen dan 0,01 persen sedang sisanya beragama hindu dan budha. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 jumlah bencana di Kabupaten Pacitan sebanyak 673 kejadian meliputi 7 jenis bencana yaitu tanah longsor sekitar 558 kali, angin topan 67 kali, kebakaran 19 kali, tanah amblaes dan banjir 12 kali , pohon tumbang 3 kali dan rumah roboh 2 kali. Bencana alam banyak terjadi di Kecamatan pacitan dan Tegalombo, dengan kerugian terbesar di Kecamatan Pacitan sebesar 1,76 milyar rupiah. 4. PREDIKSI ANCAMAN a. Kemungkinan areal Terdampak Berdasarkan peta bahaya gempa tsunami DLR, Kabupaten Pacitan kemungkinan wilayah terdampak gempa tsunami adalah sebagai berikut : 1) Dampak gempa Kabupaten Pacitan memiliki topografi datar hingga bergunung, dengan elevasi tertinggi 1.200 m di atas permukaan air laut, dengan kondisi topografi bergunung terutama terletak di bagianutara DAS Grindulu, meliputi Kecamatan Nawangan, Bandar, Tegalombo dan sebagian Kecamatan Arjosari. Wilayah berbukit mencakup bagian tengah sebagian Kecamatan Tegalombo, Arjosari dan wilayah barat di kecamatan Donorojo, Punung dan Pringkuku serta di wilayah timur Kecamatan Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro. Sedangkan daerah dengan topografi datar terdapat di sebagian sekitar Kota Pacitan, Arjosari dan Kebonagung. Kabupaten Pacitan didominasi oleh lahan dengan kondisi topografi berbukit dengan kemiringan 31 – 50% seluas 722.73 km2 (52%), bergelombang dengan kemiringan 11 – 30% seluas 333.57 km2 (24%). Sisanya merupakan daerah bergunung dengan kemiringan lahan lebih dari 51% (10%), daerah berombak dengan kemiringan lahan 6-10% seluas 138.99 km2 (10%) dan daerah dataran dengan kemiringan 0 – 5% seluas 55.59km2 (4%). (Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2009). 4
Rambatan gelombang gempa apabila terjadi gempa dengan skala besar terjadi di laut selatan pulau Jawa kemungkinan besar akan dirasakan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. 2) Dampak tsunami Tsunami adalah gelombang pasang yang terjadi pesisir pantai yang diakibatkan oleh gempa, longsoran bawah laut, gunung bawah laut meletus jatuhnya meteor. Kecamatan rawan genangan tsunami di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g)
Kecamatan Donorojo Kecamatan Pringkuku Kecamatan Pacitan Kecamatan Kebonagung Kecamatan Tulakan Kecamatan Ngadirojo Kecamatan Sudimoro
b. Kemungkinan jumlah penduduk yang menjadi Korban . 1) Kecamatan Donorojo Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Desa widoro, (2) Desa Kalak dan (3) Desa Sendang dengan jumlah penduduk 8.456 jiwa asumsi penduduk terdampak 10 persen menjadi 845 jiwa. 2) Kecamatan Pringkuku Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Desa Watukarung, (2) Desa Candi, (3) Desa Poko, (4) Desa Jlubang dan (5) Desa Dadapan dengan jumlah penduduk 8653 jiwa asumsi penduduk tedampak genangan tsunami 10 persen menjadi 853 jiwa. 3) Kecamatan Pacitan Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Kelurahan Sidoharjo, (2) Kelurahan Ploso, (3) Desa Kembang, (4) Desa Sirnoboyo, (5) Desa Kayen, (6) Desa Menadi, (7) Desa Mentoro, (8) Desa Arjowinangan, (9) Desa Tanjungsari, (10) Kelurahan Baleharjo, (11) Kelurahan Pacitan, (12) Desa Bangunsari, (12) Desa Sumberharjo, (13) Desa Nanggungan, (14) Desa Widoro dengan jumlah penduduk 13177 jiwa asumsi penduduk terdampak 30 persen menjadi 1317 jiwa 4) Kecamatan Kebonagung Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Desa Plumbungan, (2) Desa Kalipelus, (3) Desa Katipugal, (4) Desa Sidomulyo dan (5) Desa Worawari dengan jumlah penduduk 18373 jiwa asumsi penduduk terdampak genangan tsunami 10 persen menjadi 1837 jiwa 5) Kecamatan Tulakan Desa Jetak adalah wilayah terdampak pada wilayah Kecamatan Tulakan dengan jumlah penduduk 5196 jiwa dengan asumsi terdampak genangan tsunami 10 persen penjadi 519 jiwa 6) Kecamatan Ngadirojo Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Desa Sidomulyo, (2) Desa Hadiwarno dan (3) Desa Hadiluwih dengan jumlah penduduk 8529 jiwa asumsi terdampak genangan 45 persen menjadi 3726 jiwa
5
7) Kecamatan Sudimoro Wilayah terdampak genangan tsunami meliputi (1) Desa Pagerlor, (2) Desa Pager Kidul, (3) Desa Sukorejo dan (4) Desa Sambirejo dengan jumlah penduduk 12727 jiwa asumsi penduduk terdampak 10 persen menjadi 1272 jiwa. C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. SUSUNAN ORGANISASI a. Pembina b. Pengarah c. Kepala d. Komandan Tanggap Darurat e. Wakil Komandan Tanggap darurat f. Sekretaris g. Kepala Staf Operasi 1) Bidang SAR dan Evakuasi
2) Bidang Keamanan
3) Bidang Komunikasi
4) Bidang Angkutan dan Distribusi Bantuan
5) Bidang Kesehatan dan Psikologi
: : : : : : : :
Bupati Pacitan Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kodim 0801/Pacitan Kapolres Pacitan Kepala Pelaksana BPBD Kasdim 0801/ Pacitan Kabag Ops Polres Pacitan Kasat Sabhara Polres Pacitan Pasi Ops Kodim/Pasi Ops PRCPB Dansat SAR AURI Dan Satgas Polairud Dan Satgas AL Kasatpol PP Muspika Ka UPT Damkar Brigade Penolong Ketua PMI Ketua LSM SAR : Waka Polres Pacitan Kasatpol PP Kepala Rutan Pacitan Pasi Intel Kodim 0801/Pacitan Dan Sub Den POM Pasi Intel Kejaksaan : Kepala Dishubkominfo Unsur BPBD Unit Komlek PRC PB Kasi TI Polres ORARI RAPI Senkom Pacitan : Kabag Umum Setda Kab. Pacitan Kasat Lantas Polres Pacitan Unsur Dishubkominfo Ka Unit Bekang PRC PB Dim 0801 Pramuka Ka Organda : Ka Dinas Kesehatan Kab. Pacitan Direktur RSUD Kab. Pacitan Ka PMI Poskes Dim 0801/KanitKes PRCPB Poskes Polres Pacitan IDI Pacitan PPRI Pacitan RSU Swasta 6
6) Bidang Pengendalian Ormas, Oranisasi Politik dan NGo
7) Bidang Humas dan Informasi
h. Kepala Staf Administrasi, Logistik dan Perencanaan (1) Bidang Logistik dan Pengelolaan Bantuan
(2) Bidang Penampungan
(3) Bidang Air Bersih dan Sanitasi
(4) Bidang Dapur Umum
(5) Bidang Perencanaan
(6) Bidang Prasarana dan Sarana
: Ka Bakesbangpol Kab. Pacitan Kasat Binmas Polres Pacitan Dan Unit Intel 0801/Pacitan Kasat Intel Polres Pacitan Kabag Hukum : Kabag Humas & Protokol Kasubbag Humas Polres Pacitan Ka Unit Penerangan PRC PB
: Assisten I Setda Kabupaten Pacitan : Ka Dinkoperindag Kab. Pacitan Unsur Dinsosnakertrans Kabag Kesra Setda Kab. Pacitan Pasi Log Kodim 0801/Pacitan Kasubbag Sarpras Polres Pacitan Ka Bulog Kab. Pacitan Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD : Ka Dinsosnakertrans Unsur BPBD Kab. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Dinas KB&PP Kab. Pacitan Bapemas & Pemdes Kab. Pacitan Pasi Ter Kodim 0801/Pacitan Muspika Unsur PMI Pacitan Unit ZI PRC PB Kodim 0801 Perum Perhutani Relawan Peduli Bencana : Kadin Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan PDAM Kab. Pacitan Unsur Dinas Kesehatan Unit ZI PRC PB Kodim 0801 : Kabag Kesra Setda Pacitan Unsur BPBD TAGANA (Dinsosnakertrans) TP PKK Kab. Pacitan Unit BEKANG PRC PB Kodim 0801 : Ka Bappeda Kab. Pacitan Ka Dinas Kelautan Perikanan Ka Dinas ESDM Unsur BPBD Akademisi Relawan Peduli Bencana : Ka Dinas Bina Marga Pengairan UPT Bina Marga Provinsi Jatim Ka TELKOM Ka PLN Ka Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Perum Perhutani 7
(7) Bidang Administrasi Keuangan
: Ka DPPKA Kab. Pacitan Bappeda Kab. Pacitan Unsur BPBD Kab. Pacitan Inspektorat Kab. Pacitan Unsur BPBD
2. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB. a. Pembina 1) Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Pacitan dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efesien. 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu efektif, efesien dan akuntabel di Kabupaten Pacitan. 3) Berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB. 4) Menetapkan keadaan darurat di wilayah Kabupaten Pacitan.
8
b. Pengarah. 1) Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan. 2) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan. c. Kepala. 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB. 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan perundangan
penyelenggaraan
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 21 UU RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana d. Komandan Tanggap Darurat. 1) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur unit di bawahnya dalam melaksanakan tugas 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait tentang tugas penanggulangan bencana. 3) Mengajukan kebutuhan alat peralatan dan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan operasi kepada Bupati. 4) Bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan kepada Bupati. e. Wakil Komandan Tanggap Darurat. 1) Membantu pelaksanaan tugas tugas KTD. 2) Mewakili KTD bila berhalangan. f. Kepala Staf Operasi 1) Mengkoordinir kegiatan staf sesuai dengan bidangnya 2) Menyarankan bidangnya.
kepada Komandan Tanggap Darurat
sesuai dengan
a) Bidang SAR dan evakuasi. (1) Mengkoordinir unsur satuan yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan korban serta pertolongan darurat. (2) Mengkoordinir kegiatan evakuasi , pengungsian dan pengaturan tempat korban bencana yang telah di tentukan. (3) Menyiapkan sarana dan prasarana / peralatan yang berkaitan dengan kegiatan evakuasi dan pengungsian. (4) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. b) Bidang Keamanan (1) Mengkoordinir dan mengendalikan satuan satuan keamanan yang berada dilokasi bencana. (2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan sesuai dengan sektor nya. (3) Mengkoordinasikan tugas tugas keamanan dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penagamanan . (4) Melaksanakan evaluasi keamanan pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. 9
(5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. c) Bidang Komunikasi (1) Mengkoordinir satuan satuan Komunikasi elektronik yang terlibat terlibat dalam operasi penanggulangan bencana. (2) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan dukungan alat dan peralatan komunikasi elektronik tugas penanggulangan Bencana (3) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam gelar komunikasi elektronik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. (4) Melaksanakan evaluasi komunikasi elektronik pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Kastaf Operasi. d) Bidang Distribusi Bantuan (1) Mengkoordinir dan mengendalikan unit unit angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan (2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan transportasi Darat,Laut dan Udara dan mendistribusikan bantuan. (3) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan tugas pendistribusian bantuan agar tepat dan cepat sasaran. (4) Menentukan skala prioritas pengiriman pendistribusian bantuan sesuai skala prioritas kebutuhan. (5) Melaksanakan evaluasi bidang pendistribusian bantuan pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (6) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. e) Bidang Kesehatan (1) Mengkoordinir unit unit kesehatan yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana. (2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengobatan dan pertolongan medis. (3) Mengkoordinasikan tugas tugas medis dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penanggulangan bencana alam. (4) Melaksanakan evaluasi medis pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. f) Bidang Pengendalian Ormas, Orpol dan NGo (1) Mengkoordinir dan mengendalikan satuan satuan Ormas yang akan mengadakan bantuan. (2) Mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Ormas di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan. (3) Melaksanakan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (4) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. g) Bidang Humas dan Komunikasi (1) Mengkoordinir dan mengendalikan informasi dari satuan satuan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. 10
(2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan pendirian Krisis center . (3) Mengkoordinasikan tugas tugas dengan instansi terkait dengan perkembangan informasi korban bencana. (4) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. g. Kepala Staf Administrasi, Logistik dan Perencanaan 1) Mengkoordinir kegiatan staf sesuai dengan bidangnya 2) Menyarankan kepada Komandan Tanggap Darurat sesuai dengan bidangnya. a) Bidang Logistik dan Pengelolaan Bantuan (1) Mengkoordinir dalam pengendalian dan perencanaan satuan yang terlibat dalam urusan logistik pengungsi.
satuan
(2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar logistik pengungsi. (3) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan logistik bencana. (4) Mengadakan pengadaan barang yang di butuhkan pada saat tanggap Darurat sesuai dengan perundangan yang berlaku. (5) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengadaan dan pergudangan logistik penanggulangan bencana alam . (6) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (7) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. b) Bidang Penampungan (1) Mengkoordinir dalam pengendalian unit unit yang berkaitan dnegan penyediaan penampungan sementara pengungsi korban bencana. (2) Menyiapkan personel dan penampungan sementara .
peralatan
dalam
membangun
(3) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan penampungan. (4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaaan tugas.
pada setiap selesai kegiatan dalam
(5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. c) Bidang Air Bersih dan Sanitasi (1) Mengkoordinir dalam pengendalian unit unit dalam pengadaan air bersih dan penyiapan sanitasi di tempat penampungan (2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan pengadaan air bersih dan sanitasi di penampungan maupun di pemukiman masyarakat. 11
(3) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengadaan air bersih dansanitasi. (4) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. d) Bidang Dapur Umum (1) Mengkoordinir dapur umum
dan mengendalikan unit unit yang mendirikan
(2) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan operasional dapur umum di penampungan (3) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait perkembangan jumlah pengungsi dan persediaan logistik.
dengan
(4) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaaan tugas. (5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. e) Bidang Perencanaan (1) Mengadakan perencanaan kebutuhan operasional maupun logistik kebutuhan penanggulangan bencana (2) Merencanakan kebutuhan anggaran pada tahap rehab rekon (3) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan data data kerusakan maupun korban bencana. (4) Melaksanakan evaluasi pelaksanaaan tugas.
pada setiap selesai kegiatan dalam
(5) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. f) Bidang Prasana dan Sarana (1) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan sarpras sesuai dengan skala prioritas.. (2) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarpas yang dapat digunakan dalam pemulihan Fasilitas umum dan fasilitas kritis. (3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaaan tugas.
pada setiap selesai kegiatan dalam
(4) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. g) Bidang Administrasi Keuangan. (1) Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan adminitrasi yang berkaitan dengan administrasi bencana. (2) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan admintrasi dan anggaran (3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaaan tugas.
pada setiap selesai kegiatan dalam
(4) Bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat. 12
D. PELAKSANAAN 1. MEKANISME PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT. a. Rantai peringatan dini gempa bumi tsunami di Kabupaten Pacitan dimulai dari informasi gempa bumi dari BMKG yang diterima oleh Pusat Data Informasi, melalui beberapa pendukung informasi (pasutlapan, laporan masayarakat, radar tsunami) hasil analisa menyatakan info BMKG gempa berpotensi tsunami. Melalui sms gate way Bupati secara otomatis tahu akan adanya gempa. Penyebaran dari BPBD ke masyarakat melalui radio HT, HP, Gateway dan masyarakat menyampaikan informasi kentongan di rumah masingmasing. b. Sesuai dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana telah disebutkan pada pasal 48 yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat, dimana pada saat Bupati mendapat laporan terjadinya Bencana dari Kepala BPBD ataupun dari Masyarakat maka segera Bupati memerintahkan Kepala BPBD Kab. Pacitan menurunkan TRC untuk mengadakan pengkajian secara cepat dan tepat (sesuai SOP kaji cepat) terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya setelah itu menganalisa dan melaporkan kepada Bupati. c. Bersamaan itu sesaat terjadinya Bencana sesuai dengan MOU ( yang dibuat pada saat Pra Bencana ) antara Bupati Kabupaten Pacitan dengan Dandim 0801/Pacitan dan dengan KaPolres Pacitan dengan pertimbangan Kemanusiaan dan Kecepatan “bertindak secepatnya segera memerintahkan unsur-unsurnya untuk mengadakan SAR dan Evakuasi Korban sambil menunggu aktifnya Satuan Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD”. d. Setelah menerima laporan Tim TRC, maka Bupati menentukan status keadaan darurat Bencana, dan menunjuk Komandan Tanggap Darurat serta menandatangani Keputusan Bupati tentang aktifasi SKTD serta Posko Daruratnya, maka unsur Polres dan unsur Kodim pada saat itu yang bekerja di lokasi bencana Komando pengendaliannya beralih dibawah Komandan Tanggap Darurat. e. Dibawah Komando dan pengendalian Komandan Tanggap Darurat, sesuai dengan Prosedur Tetap ( SOP ) penanganan Bencana terpadu BPBD, langsung memimpin dan mengendalikan tindakan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)
Penyelematan dan Evakuasi masyarakat terdampak bencana . Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya. Perlindungan terhadap Kelompok rentan . Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
f. Para pejabat yang terlibat dalam unit –unit/seksi organisasi Satuan Tugas Komando Tanggap Darurat (SKTD) terpadu sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pacitan (Konsep Terlampir) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi kebencanaan sesuai dengan prosedur tetap (SOP) masing-masing unit/ seksi yang mengacu SOP SKTD terpadu. g. Tiap tiap unit / seksi sesuai waktu yang dibutuhkan mengadakan evaluasi (per 6 jam / hari) dan dilaporkan perkembangannnya kepada Komandan Tanggap Darurat sebagai bahan pertimbangan diadakan Rakor kilat untuk menghadapi perkembangan situasi. 2. Prosedur Pelaksanaan Tanggap Darurat a. Tim Reaksi Cepat BPBD 1) Prosedur Pelaksanaan 13
Setelah adanya informasi gempa dari BMKG, Instansi terkait dan masyarakat, Bupati Pacitan memerintahkan BPBD untuk melakukan kaji cepat. Prosedur pelaksanaan kaji cepat dibagi kedalam 4 tahap, yaitu dimulai dari kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi. (a) Pengumpulan data Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah : (a) Observasi lapangan (b) Wawancara (pejabat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat) (c) Pengumpulan data tertulis yang dimiliki instansi terkait Data yang dikumpulkan antara lain : (a) Kronologis bencana. (b) Data korban (meninggal, hilang dan luka) (c) Data pengungsi (jumlah, komposisi dan lokasi tempat penampungan pengungsi) (d) Jumlah dan jenis kerusakan pemukiman penduduk dan kerugian harta benda (e) Jumlah dan jenis kerusakan lahan (f) Jumlah dan jenis kerusakan fasilitas umum (kantor pemerintah, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana air baku dan lain-lain (g) Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Pemda setempat (h) Data potensi sumber daya yang ada i. Jumlah, jenis dan tingkat keberfungsian fasilitas layanan umum ii. Ketersediaan tenaga yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat iii. Ketersediaann peralatan dan logistik yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat iv. Ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk operasional penanganan darurat (i) Akses ke lokasi bencana (j) Pelayanan darurat yang dibutuhkan dalam penanganan darurat (k) Bantuan sumber daya yang diperlukan untuk penanganan darurat (l) Perkiraan perkembangan lebih lanjut (lamanya masa penanganan darurat dan masalah kedaruratan lain yang akan muncul) (b) Pengolahan Data Data yang telah dikumpulkan dilakukan tabulasi, validasi dan transformasi berdasarkan kebutuhan analisis data. (c) Analisis Data Analisis data dilakukan secara spesifik dan komprehensif/menyeluruh berdasarkan standar pelayanan kedaruratan bencana yang berlaku. Analisis data juga harus dilakukan secara cepat, cermat dan baik sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. (d) Penyajian Informasi Hasil kaji cepat berupa informasi menyangkut rekomendasi mengenai : (a)
Kegiatan pelayanan kedaruratan yang diperlukan dengan urutan prioritasnya 14
(b) (c) (d)
(e)
Bantuan sumber daya yang diperlukan (sarana, tenaga dan dana operasional) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang perlu disegerakan Dalam rekomendasi, hendaknya sudah dapat dipisahkan kegiatan mana yang seharusnya dapat dilakukan oleh kabupaten/kota dan kegiatan mana yang perlu dibantu dari provinsi maupun pusat Informasi hasil kaji cepat disampaikan Kepala BPBD yang memerintahkan pelaksanaan kaji cepat dan instansi terkait, sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan tentang tindak lanjut upaya penanganan darurat. Informasi hasil kaji cepat dapat disampaikan selama masa penugasan tim masih berlangsung.
2) Pelaksana Kegiatan Pelaksana kaji cepat untuk bencana tingkat kabupaten/kota maka pelaksanaan kaji cepat menjadi tanggung jawab Kepala BPBD kabupaten/kota. Pengkajian cepat dilakukan oleh tim kaji cepat yang merupakan bagian TRC –PB (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) berdasarkan atas penugasan Kepala BPBD setempat sesuai kewenangannya. Tim Kajian Cepat beranggotakan petugas-petugas yang berasal dari sektor-sektor terkait, minimal terdiri dari unsur : a) b) c) d) e) f) g) h) i)
BPBD (Koordinator) Dinas Bina Marga Pengairan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Kesehatan, (tenaga medis, surveilans dan sanitarian) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPPKA Kab. Pacitan Bappeda Kab. Pacitan Kodim 0801/Pacitan Polres Pacitan
Jika lokasi bencana atau lokasi yang akan dilakukan kaji cepat cukup banyak dan menyebar maka sebaiknya ditugaskan beberapa tim kaji cepat dan tidak dipaksakan kepada 1 tim kaji cepat. Selanjutnya apabila cakupan bencana yang terjadi cukup luas dan atau berdasarkan permintaan bantuan dari kabupaten maka, tim kaji cepat provinsi dapat melakukan kaji cepat di daerah tersebut. Demikian pula halnya jika cakupan bencana yang terjadi lebih dari 1 provinsi dan atau berdasarkan permintaan bantuan dari provinsi maka, tim kaji cepat pusat dapat melakukan kaji cepat di daerah tersebut. Bila pelaksanaan kaji cepat berlanjut sampai dengan terbentuknya Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Kabupaten, maka pelaksanaan kaji cepat berada di bawah Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten, melalui Kastaf Operasi. 3) Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan kaji cepat dilakukan segera setelah kejadian bencana diketahui dan dapat dilakukan selama masa kedaruratan berlangsung. b. Kepala Staf Operasi 1) Bidang SAR dan evakuasi a) Prosedur 15
Pelaksanaan upaya penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu dimulai dari tahap pencarian dan penyelamatan, pertolongan hingga evakuasi korban : (1) Pencarian dan penyelamatan Upaya pencarian dan penyelamatan adalah kegiatan untuk menemukan dan menyelamatkan korban yang hilang dan atau dikhawatirkan hilang pada situasi tanggap darurat bencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan antara lain : (a) Mengkaji informasi yang ada terkait dengan kejadian bencana (b) Mempersiapkan personil dan peralatan yang akan dipergunakan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. (c) Melakukan pembagian tugas anggota tim dan pembagian daerah pencarian. (d) Melakukan identifikasi potensi bahaya sekunder bagi keselamatan korban dan penolong setibanya tim dilokasi bencana. (e) Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala sesuai kondisi (2) Pertolongan Upaya pertolongan adalah kegiatan untuk mempertahankan hidup korban dalam situasi tanggap darurat bencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tahap pertolongan antara lain : (a) Mengkaji informasi yang ada terkait dengan kejadian bencana serta informasi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban. (b) Mempersiapkan peralatan triase dan pertolongan darurat sesuai dengan kondisi korban pada jenis bencana yang terjadi. (c) Menetapkan petugas medis yang akan melakukuan triase dan pertolongan. (d) Melakukan triase korban dilokasi bencana bila memungkinkan sebelum proses evakuasi. (e) Melakukan identifikasi dan pencatatan bagi korban meninggal oleh pihak berwenang (tenaga Disaster Victim Identification/DVI). (f) Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala sesuai kondisi. (3) Evakuasi Upaya evakuasi adalah kegiatan untuk memindahkan korban dari lokasi bencana ke lokasi wilayah yang lebih aman dan atau penampungan sementara untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tahap evakuasi korban antara lain : (a) Mengkaji informasi yang ada terkait dengan kejadian bencana serta informasi kegiatan pertolongan korban. (b) Mempersiapka petugas evakuasi korban meninggal, korban selamat dan evakuasi medis. (c) Mempersiapkan peralatan evakuasi sesuai dengan kondisi korban pada jenis bencana yang terjadi. (d) Mempersiapkan saran transportasi evakuasi sesuai kondisi korban (selamat, meninggal dan luka). (e) Memberikan tindakan dan pengobatan bagi korban selama proses evakuasi jika diperlukan. (f) Menunjuk petugas yang mengatur arus evakuasi, petugas pengatur ini harus memiliki informasi yang up to date tentang : 16
i. Lokasi tempat penampungan pengungsi dan kapasitasnya. ii. Lokasi fasilitas rujukan kesehatan ( Puskesmas bagi korban rawat inap maupun RS) serta kapasitas tempat tidur yang bisa digunakan serta kesiapan tenaga kesehatannya. (g) Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala sesuai kondisi korban. Perlu adanya pengamanan terhadap pelaksanaan upaya penyelamatan dan evakuasi korban agar efektifitas kerja tim penolong tetap terjaga. Langkah pengamanan berupa upaya pencegahan yang dilakukan dengan membatasi area operasi dengan menetapkan daerah larangan yang mencakup : (a) Area primer/utama, yaitu daerah pusat lokasi bencana yang mana terbatas hanya untuk petugas pencari dan penolong profesional dengan peralatan yang menada. (b) Area sekunder, yaitu daerah diluar pusat lokasi bencana yang hanya diperuntukkan bagi petugas yang ditugaskan untuk operasi pertolongan dan perawatan korban, evakuasi, komunikasi, keamanan dan area parkir bagi kendaraan transportasi untuk evakuasi. (c) Area tersier, yaitu daerah diluar area operasi yang merupakan area untuk pusat informasi yang man media massa diizinkan untuk berada diarea ini. Area ini juga difungsikan sebagai penahan untuk mencegah masyarakat memasuki daerah potensi bahaya. b) Pelaksanaan (1) Kecamatan Pringkuku Pesisir pantai watukarung yang terletak di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku semua pada zona merah (KRB1) Tempat penyelamatan berada pada ketinggian kearah utara wilayah Dusun Watukarung Desa Watukarung, tempat penampungan korban luka-luka pada Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Lapangan, sedangkan korban meninggal dunia pada Puskesmas Pembantu di Desa Watukarung. (2) Kecamatan Pacitan Wilayah Kecamatan Pacitan yang termasuk pada zona merah (KRB1) yaitu : (1) Kelurahan Sidoharjo, (2) Kelurahan Ploso dan (3) Desa Kembang, yang termasuk zona orange (KRB2) yaitu : (1) Desa Sirnoboyo, (2) Desa Arjowinangun, (3) Desa Tanjungsari, (4) Kelurahan Baleharjo dan (5) Desa Bangunsari, yang termasuk zona Kuning (KRB3) yaitu : (1) Desa Kayen, (2) Desa Sukoharjo, (3) Desa Mentoro, (4) Desa Nadi, (4) Desa Nanggungan dan (5) Desa Widoro. Tempat penyelamatan bagi penduduk terdampak gempa tsunami (KRB1): i. ii. iii.
Kelurahan Sidoharjo di (1) Lingkungan Tamperan dan (2) Lingkungan Jaten Kelurahan Ploso di (1) Giri Sampurno Kelurahan Pacitan, dan (2) Lingkungan Gerdon Kelurahan Pucangsewu. Desa Kembang di (1) Dusun Sedayu, (3) Kepangrono.
Tempat penampungan korban luka-luka pada RSUD Kabupaten Pacitan dan Rumah Sakit Swasta serta Rumah Sakit Lapangan yang 17
berada. Sedangkan untuk korban meninggal langsung di tempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Tempat penyelamatan bagi penduduk terdampak gempa tsunami (KRB2): i.
Kelurahan Sidoharjo di (1) Lingkungan Tamperan (2) Lingkungan Jaten, (3) Jalan menuju Desa Sedeng, (3) Desa Sumberharjo. ii. Kelurahan Ploso di (1) Giri Sampurna, (2) Lingkungan Gerdon, (3) Desa Sumberharjo. iii. Desa Kembang di (1) Lingkungan Sedayu dan (2) Lingkungan Kepangrono Desa Kembang iv. Desa Sirnoboyo tempat aman / penampungan berada pada wilayah Lingkungan Gunung pegat. v. Desa Arjowinangun Tempat penampungan di wilayah Desa Mentoro vi. Desa Tanjungsari Penduduk desa Tanjungsari di evakuasi kearah utara di Desa Nanggungan dan Desa Widoro vii. Kelurahan Baleharjo kearah utara di (1) Giri Sampuna, (2) Gerdon dan (3) Desa Nanggungan serta (4) Desa Widoro. viii. Desa Bangunsari kearah barat ke Desa Sedeng dan kearah utara ke Desa Sumberharjo. Tempat penampungan korban luka-luka pada RSUD Kabupaten Pacitan dan Rumah Sakit Swasta serta Rumah Sakit Lapangan yang berada. Sedangkan untuk korban meninggal langsung di tempatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Tempat penampungan akhir dibagi menjadi dua, yaitu di Desa Mentoro dan di Kelurahan Pacitan bagian utara. (3) Kecamatan Ngadirojo Zona Merah (KRB1) meliputi wilayah Desa Hadiwarno dan Desa Sidomulyo. Tempat penyelamatan pada zona merah (KRB1) : i.
Desa Sidomulyo tempat penyelamatan pada ketinggian di utara perkampungan dusun Soge.
daerah
ii.
Desa Hadiwarno tempat penyelamatan di (1) dataran tinggi di sebelah barat dan (2) timur perkampungan yang terbelah oleh Sungai Lorog.
iii.
Tempat penampungan akhir (1) pada sebelah timur sungai lorog berada pada tanah lapang di timur SMA di Hadiwarno Ngadirojo, (2) di sebelah barat sungai lorog pada lapangan sepakbola Desa Hadiluwih Ngadirojo dan (3) tanah lapang utara desa Dusun Soge Sidomulyo.
iv.
Tempat penampungan korban luka-luka pada Puskesmas Ngadirojo dan Rumah Sakit Lapangan yang berada. Sedangkan untuk korban meninggal di tempatkan pada Puskesmas Ngadirojo.
(4) Kecamatan Sudimoro Wilayah terdampak genangan gempa tsunami di Kecamatan Sudimoro ada pada PLTU, tempat penyelamatan kearah utara pada ketinggian/pegunungan dengan akses jalan yang memadai. Korban luka-luka di tempatkan pada Puskesmas Sudimoro dan Rumah Sakit Lapangan, sedangkan korban meninggal di tempat pada Puskesmas Sudimoro. 18
Untuk kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi di bawah tanggung jawab : (1) Kabag Ops Polres Pacitan (Koordinator) (2) Kasat Sabhara Polres Pacitan (3) Pasi Ops Kodim/Pasi Ops PRCPB (4) Dansat SAR AURI (5) Dan Satgas Polairud (6) Dan Satgas AL (7) Kasatpol PP (8) Muspika (9) Ka UPT Damkar (10) Ketua PMI Pacitan (11) Brigade Penolong (12) Ketua LSM SAR 2) Bidang Keamanan a) Prosedur Sesaat setelah terjadi Tsunami maka, kampung/ Desa yang terdampak dan terancam bencana ditinggalkan penghuninya ke tempat pengungsian, maka sangatlah rawan terjadi tindakan kriminal khususnya adanya penjarahan dan tindakan kriminal lainnya. Untuk itu koordinator keamanan mengkoordinir satuan pengamanan terkait untuk mengadakan upaya pengamanan yaitu pengamanan personil, materiil (Barang) di lokasi bencana maupun lokasi yang terancam bencana serta pengamanan route di wilayah area bencana alam menuju tempat evakuasi maupun di tempat pengungsian. b) Pelaksanaan Kegiatan keamanan secara keseluruhan berada pada kendali Polres Kab Pacitan dengan Koordinatornya Kasat Intel Polres Pacitan. Segera setelah diaktifkannya SKTD maka Bidang keamanan atas perintah KTD mengambil alih kendali pengamanan daerah bencana yang ditangani oleh aparat kewilayahan setempat ( Polsek dan Koramil). Dengan menempatkan personil dan mendirikan Pos pengamana terpadu dengan menerapkan standar pengaman Polisi untuk daerah Bencana. Apabila lokasi bencana terdapat di beberapa lokasi maka didirikan pos keamanan terpadu sesuai kebutuhan dengan dibantu sat komlek yang ada tiap 6 jam/ hari melaporkan perkembangan situasi kepada koordinator dan diteruskan ke Komandan Tanggap Darurat. Adapun satuan yang terlibat sebagai berikut (1) Waka Polres Pacitan (Koordinator ) (2) Pasi Intel Kodim 0801/Pacitan (3) Kasatpol PP (4) Dan Sub Den POM Pacitan. (5) Kepala Rutan Pacitan (6) Pasi Intel Kejaksaan 3) Bidang Komunikasi a) Prosedur Sesaat setelah terjadi bencana Koordinator mengkoordinir satuan yang terlibat pada Bidang Komunikasi dengan mengecek sarana komunikasi yang mana yang masih bisa operasi khususnya dalam membantu Bidang SAR dan evakuasi maupun Pengamanan yang sedang beroperasi dan melaporkan kepada Komandan tanggap darurat. 19
Apabila tidak ada yang hidup maka, atas perintah KTD membuat jaring dan mendirikan reapiter di tempat yang telah direncanakan ataupun memanfaatkan yang sudah ada untuk mendukung tugas operasi maupun untuk mebuka akses komunikasi keluar Pacitan. b) Pelaksanaan Menginventaris sistem jaringan Komlek di Kab. Pacitan yang dapat dimanfaat apabila dalam keadaan bencana serta mengkoordinir Unit jaringan potensi Komlek yang ada di Pacitan apabila bencana tsunami terjadi dalam mendukung SAR dan evakuasi serta Keamanan maupun membuka akses informasi keluar Pacitan. Kegiatan komunikasi perhubungan berada pada kendali : (1) Kepala Dishubkominfo( Koordinator ) (2) Unsur Kom BPBD (3) Hub Kodim 0801/Pacitan (4) Kasi TI Polres Pacitan (5) Ka Telkom Pacitan (6) Organisasi Radio Komunikasi Masyarakat (7) Penyedia layanan telekomunikasi 4) Bidang Angkutan dan Distribusi Bantuan a) Prosedur Pengelolaan bantuan dapat berupa bantuan tenaga, logistik dan peralatan maupun pembiayaan. Dalam pengelolaan bantuan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Prinsip bantuan adalah harus memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan darurat, sehingga bantuan harus didasarkan kebutuhan. Jika ada bantuan yang tidak sesuai kebutuhan maka harus ditolak. (2) Pengelolaan bantuan harus melalui sistem satu pintu yaitu mekanisme posko tanggap darurat bencana b) Pelaksanaan Untuk kegiatan pengelolaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berada di bawah kendali Posko Tanggap Darurat yang pelaksananya adalah : (1) Bantuan logistik dan peralatan dan peralatan menjadi tanggung jawab Bidang Logistik dan Peralatan Posko Tanggap Darurat Bencana (2) Bantuan tenaga menjadi tanggung jawab Bidang Operasi Posko Tanggap Darurat Bencana (3) Bantuan pembiayaan menjadi tanggung jawab Bidang Administrasi Keungan Posko Tanggap Darurat Bencana Kegiatan Angkutan dan Distribusi bantuan berada pada kendali : (1) Kabag Umum Setda Kab. Pacitan (2) Kasat Lantas Polres Pacitan (3) Unsur Dishubkominfo (4) Ka Unit Bekang PRC PB Kodim 0801 (5) Pramuka (6) Ka Organda 5) Bidang Kesehatan dan Psikologi a) Prosedur 20
Upaya pelayanan kesehatan bagi korban dan pengungsi akibat bencana pada saat tanggap darurat adalah mencakup kegiatan (a) pelayanan medis, (b) Pelayanan gizi, (c) pemberantasan penyakit menular, (d) pelayanan kesehatan jiwa dan (e) pelayanan kesehatan reproduksi. (1) Pelayanan Medis. Pelayanan medis diberikan bagi korban dan pengungsi yang memiliki masalah kesehatan pada saat tanggap darurat. Tahapan kegiatan pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, tindakan dan perawatan. Dalam pelayanan medis perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a)
Pelayanan diberikan dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap (b) Pelayanan diberikan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan yang dialami korban (c) Pelayanan rujukan dilakukan secara berjenjang (d) Pelayanan rawat inap dijamin setara dengan pelayanan kelas III di rumah sakit. (2) Pelayanan Gizi. Pelayanan gizi diberikan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat ditunjukan untuk mengatasi masalah gizi masyarakat yang ada. Kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan status gizi, pemberian pangan selektif, pengendalian penggunaan susu formula dan pemberian suplemen zat gizi ( tablet besi dan kapsul vitamin A). Dalam pelayanan gizi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a)
Pemberian pangan selektif berupa pemberian makanan tambahan diarahkan untuk mengatasi masalah kurang gizi. (b) Pemberian pangan selektif harus berdasarkan hasil pemantauan status gizi (c) Pemberian pangan selektif yang diberikan harus bisa diterima dan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat (d) Melakukan pengawasan dan pengamanan agar makanan dan penggunaan susu formula tidak menjadikan munculnya masalah kesehatan lain (3) Pemberantasan Penyakit Menular. Pelayanan pemberantasan penyakit menular diberikan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat ditunjukan untuk mengendalikan masalah penyakit menular potensial wabah yang ada agar tidak menjadi wabah. Kegiatan yang dilakukan berupa pemantauan kasus, penanganan kasus, pemberian imunisasi, dan pengendalian vektor penyakit. Dalam pelayanan pemberantasan penyakit menular perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a)
Melakukan surveilans secara ketat terhadap penyakit menular potensial wabah terutama spesifik lokal (b) Pelaksanaan pengendalian vektor penyakit agar melibatkan peran aktif masyarakat korban bencana maupun pengungsi
(4) Pelayanan Kesehatan Jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa diberikan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat ditunjukan untuk menangani keluhan kejiwaan yang mendesak (tegang, panik, cemas, gelisah, rasa bersalah dan lain-lain). Kegiatan yang dilakukan berupa aktifitas 21
kelompok, konseling dan pengobatan. Dalam pelayanan kesehatan jiwa perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a)
Dalam pengembangan aktivitas kelompok agar disesuaikan dengan kultur budaya lokal (b) Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa agar melibatkan peran aktif masyarakat korban bencana, pengungsi maupun masyarakat sekitar yang tidak menjadi korban
(5) Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi diberikan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat ditunjukan untuk menanggulangi masalah kesehatan reproduksi yang mungkin muncul. Kegiatan yang dilakukan berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan kontrasepsi dan penanggulangan penyakit menular seksual. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi perlu melibatkan peran aktif masyarakat korban dan pengungsi b) Pelaksanaan Untuk kegiatan pelayanan kesehatan sebagai pelaksananya adalah : (1) Ka Dinas Kesehatan (Koordinator) (2) Direktur RSUD Kab. Pacitan (3) Ka PMI (4) Poskes Dim 0801/KanitKes PRCPB (5) Poskes Polres Pacitan (6) IDI Pacitan (7) PPRI Pacitan (8) RSU Swasta 6) Bidang Pengendalian Ormas, Orpol dan NGo a) Prosedur Bantuan yang diberikan dari unsur ormas , orpol maupun LSM harus seijin BPBD dengan pembagian sektor bantuan yang dikendalikan oleh Bidang pengendali Ormas dan Orpol atas seijin KTD. Sedangkan NGo dari luar Negeri diperbolehkan masuk Pacitan setelah mendapat ijin dari Kemenlu maupun BNPB dan diatur oleh BPBD. b) Pelaksana Pelaksana pengendalian organisasi masa dikendalikan oleh Posko tanggap darurat, dimana ormas, orpol maupun NGo yang akan memasuki areal terdampak harus seijin BPBD (KTD) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanan bantuan dilarang mengibarkan bendera yang berafiliasi politik tertentu dan mendirikan posko bayangan. Kegiatan Pengendalian Ormas, Orpol dan NGo berada pada kendali : (1) Ka Bakesbangpol Kab. Pacitan (2) Kasat Binmas Polres Pacitan (3) Dan Unit Intel 0801/Pacitan (4) Kasat Intel Polres Pacitan (5) Kabag Hukum 7) Bidang Humas dan Informasi a) Prosedur. Bidang Humas dan informasi memenima laporan dari petugas lapangan dan menghimpun perkembangan jumlah korban jiwa, luka 22
maupun yang mengungsi. Melaporkan kepada KTD dan melaporkan ke Ko atas masing-masing. Selain itu mendirikan Crisis Centre guna menginfomasikan jumlah korban dan posisi pengungsi apabila masyarakat mencari informasi. b) Pelaksanaan Pelaksana hubungan masyarakat dan informasi kebencanaan : (1) Kabag Humas & Protokol Setda Kab. Pacitan (2) Kasubbag Humas Polres Pacitan (3) Ka Unit Penerangan PRC PB c. Kepala Staf Administrasi, Logistik dan Perencanaan 1) Bidang Logistik dan Pengelolaan Bantuan a) Prosedur (1) Pemberian Pangan umum Pemberian pangan umum bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi pemenuhan kebutuhan pangan dan distribusi makanan. Dalam pemberian pangan umum perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Pemenuhan kebutuhan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi (b) Gizi makanan harus seimbang dan bisa diterima (c) Bila diperlukan dapat menggunakan bahan makanan lokal (d) Bahan makanan yang digunakan harus sesuai dengan tradisi masyarakat setempat (e) Distribusi makanan harus teratur, adil dan efisien (2) Pengawasan dan pengamanan kualitas pangan Pengawasan dan pengamanan kualitas pangan yang diberikan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi pengawasan terhadap penerimaan bantuan dan pengolahan pangan serta pengamanan dalam penyimpanan dan pendistribusian pangan. Dalam pengawasan dan pengamanan kualitas pangan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Bantuan yang diterima harus memenuhi syarat kesehatan (b) Menjamin proses pengolahan makanan tidak menjadi tempat penyebaran penyakit (c) Menjamin proses penyimpanan tidak menurunkan kualitas bahan makanan (d) Menjamin proses distribusi makanan berjalan secara baik (3) Pemberian peralatan makan dan memasak Pemberian peralatan bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi pemberian peralatan makan dan memasak. Dalam pemberian peralatan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) Peralatan memasak yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga, mudah penggunaannya dan tidak membahayakan (b) Peralatan memasak yang diberikan disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat (c) Peralatan makan yang diberikan disesuikan dengan jumlah anggota keluarga (d) Peralatan makan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi fisik penerima
23
(4) Penyediaan Sandang. Upaya penyediaan sandang bagi korban dan pengungsi akibat bencana pada saat tanggap darurat adalah mencakup kegiatan ; (a) pemberian perlengkapan pribadi, dan (b) pemberian perlengkapan kebersihan diri (a) Pemberian perlengkapan pribadi Pemberian bantuan perlengkapan pribadi bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat mencakup pemberian pakaian, alas tidur, selimut dan alas kaki. Dalam pemberian perlengkapan pribadi perlu diperhatikan halhal sebagai berikut : i. Pemberian bantuan dan alas kaki disesuaikan dengan kondisi fisik dan jenis kelamin penerima ii. Pemberian bantuan alas tidur dan selimut agar disesuaikan dengan kondisi iklim wilayah setempat (b) Pemberian Perlengkapan Kebersihan Diri Pemberian bantuan perlengkapan kebersihan diri bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat mencakup pemberian sabun mandi, sabun cuci, sikat ggigi, pasta gigi, pembalut wanita dan lain-lain. Dalam pemberian perlengkapan kebersihan diri perlu disesuaikan dengan kondisi fisik penerima. (5)Pergudangan Pergudangan bagian mata rantai pasokan, managemen logistic dan peralatan. Pergudangan meliputi penerimaan, penanganan, penyimpanana, pemeliharaan, distribusi, engendalian dan pemusnahan serta pelaporan logistic dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas tetap terjaga. Lokasi gudang harus aman dari cuaca maupun keamanan criminal serta volume gudang harus mencukupi kebutuhan logistik yang ada. Petugas gudang dan keamanan gudang mencatat keluar masuknya logistic maupun orang. (6)Pengadaan Pengadaan barang jasa pemerintah harus melalui mekanisme yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2012 dengan memperhatikan Perka 6.A Tahun 2011 BNPB. b) Pelaksanaan Untuk kegiatan penyediaan pangan & sandang sesuai dengan standart dilaksanakan oleh : (a) Ka Dinkoperindag Kab. Pacitan (Koordinator) (b) Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (c) Kabag Kesra Setda Kab. Pacitan (d) Pasi Log KODIM 0801/PACITAN (e) Kasubbag Sarpras Polres Pacitan (f) Ka Bulog Kab. Pacitan (g) Seksi Kedaruratan & Logistik BPBD Pengawasan kualitas dan pengamanan pangan dilaksanakan oleh : (a) Dinas Kesehatan (Koordinator) (b) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) setempat. Pergudangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Kualitas dan kuantitas logistic yang tersimpan 24
(2) Tertatanya logistic dan peralatan (3) Peningkatan pelayanan pendistribusian (4) Tersedianya data dan informasi yang efektif, efesien dan akuntabel Pelaksana pergudangan dan pengadaan : (1) Kepala DPPKA Kab. Pacitan (2) Kabag Adm Pembangunan Kab. Pacitan (3) BPBD Kab. Pacitan 2) Bidang Penampungan (a) Prosedur Upaya penyediaan penampungan sementara bagi pengungsi akibat bencana pada saat tanggap darurat diberikan dalam bentuk penyiapan tenda-tenda, barak, atau memanfaatkan gedung fasilitas umum / sosial (tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa, dan sebagainya). Dalam upaya penyediaan penampungan sementara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Lokasi terletak pada daerah aman yang terbebas dari ancaman bencana dan gangguan keamanan. (2) Lokasi mudah diakses oleh bantuan kemanusiaan. (3) Penentuan lokasi dan pembangunan penampungan sementara agar melibatkan peran serta masyarakat korban bencana. (4) Penampungan sementara harus dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, fasilitas air bersih dan sanitasi, fasilitas penerangan, tempat ibadah dan lain-lain. (5) Tempat hunian harus memenuhi syarat kesehatan yang berlaku. (6) Luas tempat hunian harus memenuhi standart yang berlaku. (7) Didalam penampungan harus disediakan bilik mesra apabila penampungan tersebut dalam kurun waktu yang lama. (8) Ditempat penampungan, apabila fasilitas pendidikan disekitar tidak ada, maka harus didirikan sekolah darurat (b) Pelaksanaan Pelaksana penyediaan penampungan berada dibawah kendali : (1) Ka Dinsosnakertrans (Koordinator) (2) Unsur BPBD Kab. Pacitan (3) Dinas Pendidikan Kab. Pacitan (4) Dinas KB&PP Kab. Pacitan (5) Bapemas & Pemdes Kab. Pacitan (6) Pasi Ter Kodim 0801/Pacitan (7) Muspika (8) Unsur PMI Pacitan (9) Unit ZI PRC PB Kodim 0801 (10) Perum Perhutani (11) Relawan Peduli Bencana 3) Bidang Air Bersih dan Sanitasi (a) Prosedur Upaya penyediaan air bersih dan sanitasi bagi korban dan pengungsi akibat bencana pada saat tanggap darurat adalah mencakup kegiatan; (a) pendistri busian air bersih dan air minum, (b) perbaikan kualitas air bersih dan (c) pengawasan kualitas air bersih, (d) pengendalian pembuangan tinja, (e) pengendalian pembungan sampah (limbah 25
padat), (f) pengendalian pembuangan pengendalian vektor penyakit
limbah
cair,
dan
(g)
(1) Pendistribusian air bersih dan air minum Bantuan air bersih bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi bantuan distribusi air bersih dan air minum. Bantuan air bersih di berikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga dan belum memenuhi syarat kesehatan jika langsung untuk diminum. Bantuan air minum dapat di berikan dalam bentuk air kemasan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat di minum. Dalam pendistribusian air bersih dan air minum perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : i.
Sistem distribusi harus dapat menjamin pemenuhan air secara memadai bagi seluruh korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat. Sehingga perlu ada perhitungan yang tepat akan kebutuhan berdasarkan standar kebutuhan air yang berlaku
ii. Sistem distribusi harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan air secara memadai bagi penyelenggaran pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat. Sehingga perlu ada perhitungan yang tepat akan kebutuhan berdasarkan standar kebutuhan air yang belaku iii. Sistem distribusi harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan air secara memadai bagi penyelenggaraan dapur umum pada saat tanggap darurat. sehingga perlu ada perhitungan yang tepat akan kebutuhan berdasarkan standar kebutuhan air yang berlaku. iv. Sistem distribusi harus mudah di akses v. Sumber air bersih yang harus digunakan harus di pastikan terbebas dari pencemaran dan aktivitas manusian dan hewan. (2) Perbaikan kulitas air bersih Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat dapat memanfaatkan sumber air bersih yang ada di sekitar lokasi bencana. Namun demikian kiranya perlu di lakukan perbaikan kualitasnya. Perbaikan kualitas air bersih dapat dilakukan dengan teknik filtrasi dan desinfeksi air. Dalam kegiatan perbaikan kualitas air bersih perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut : i.
Dilakukan penyuluhan teknis kepada masyarakat korban dan pengungsi yang akan melakukan perbaikan kualitas air
ii. Perbaikan kualitas air bersih perlu di barengi dengan distribusi tempat penyimpanan air air bersih (3) Pengawasan kualitas air bersih Dalam penyediaan air bersih bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat perlu dilakukan kegiatan pengawasan terhadap kualitas air bersih yang didistribusikan. Agar dapat menjamin bahwa air yang dikonsumsi layak dan memenuhi syarat kesehatan. Dalam kegiatan pengawasan kualitas air bersih perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
26
i.
Pengawasan kualitas air bersih di lakukan terhadap sumber air bersih yang di gunakan
ii. Pengawasan kulitas air bersih dilakukan terhadap sistem rantai distribusi air bersih(awal, saat dan akhir distribusi) iii. Pengawasan kulitas juga dilakukan terhadap bantuan air minum kemasan iv. Pengawasan kulitas air bersih dilakukan dengan pemeriksaan baik secara fisik, kimiawi dan bakteriologis. (4) Pengendalian pembuangan tinja Pengendalian pembungan tinja korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan sarana pembuangan tinja dan pemelihara serta pengawasan terhadap pemakaian sarana pembungan tinja. dalam pengendalian pembungan tinja perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut : i.
Mengatur agar sarana pembungan tinja yang dipersiapakan tidak menjadi sumber pencemaran terhadap persediaan air bersih ii. Menjaga kebersihan sarana pembuangan tinja yang di persiapkan iii. Mengatur agar ada pemisahan sarana pembuangan yang di persiapkan menurut jenis kelamin iv. Sarana pembuangan tinja yang dipersiapkan harus aman bagi anak-anak dan harus dapat di gunakan pada malam hari (5) pengendalian pembungan sampah (limbah padat) pengendalian pembuangan sampah korban dan pengungsi saat tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan sarana pembungan sampah dan pangaturan pembungan sampah. Dalam pengendalian pembungan sampah perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut : i.
Mengatur agar sarana pembungan sampah yang dipersiapkan tidak menjadi sumber penularan penyakit dan mencemari air bersih ii. Mengatur tentang pembuangan akhir iii. Mengatur pembungan sampah medis dan bahan berbahaya (6) Pengendalian pembuangan limbah cair Pengendalian pembungan limbah cair korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan saluran pembungan limbah cair dan pengaturan pembungan limbah cair. Dalam pengendalian pembungan limbah cair perlu di perhatikan hal-hal sebagi berikut : i.
Mengatur agar saluran pembuangan limbah cair yang di persiapkan tidak menjadi sumber penularn penyakit dan mencemari sumber air bersih ii. Mengatur tentang pembunagan akhir
(7) Pengendalian vektor penyakit Pengendalian vektor penyakit bagi korban dan pengungsi pada saat tanggap darurat meliputi tindakan pengendalian secara fisik dan kimia serta suveilans.Dalam pengendalian vektor penyakit perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut : i.
Mengutamakan tindakan pencegahan dengan menghilangkan atau membatasi tempat berkembang biaknya vektor peyakit 27
ii. Mengatur tentang penggunaan insektisida dalam rangka pengendalian vektor penyakit iii. Memprioritaskan pengamatan (surveilans) terhadap beberapa penyakit potensial wabah (b) Pelaksanaan (1) Pelaksana Penyediaan Air Bersih. Untuk kegiatan pendistribusian dan perbaikan kualitas air bersih sebagai pelaksananya adalah : i. ii. iii. iv. v. vi.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Kebersihan ( Koordinator ) Dinas Sosial / Institusi yang menangani bidang sosial PDAM Dinas Kesehatan PMI yang memiliki kompetensi dibidang penyediaan air bersih NGo yang memiliki kompetensi dibidang penyediaan air bersih
Pengawasan kualitas air bersih dilaksanakan oleh i. Dinas Kesehatan ( Koordinator ) ii. Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan (BTKL) (2) Pelaksana Pelayanan Sanitasi. Untuk kegiatan pelayanan sanitasi terkait penyediaan sarana pelaksananya adalah : i. ii. iii. iv. v.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Kebersihan ( Koordinator ) Dinas Kesehatan Dinas Sosial / Institusi yang menangani bidang sosial KODIM 0801/PACITAN PMI yang memiliki kompetensi dibidang penyediaan sarana sanitasi vi. NGo yang memiliki kompetensi dibidang penyediaan sarana sanitasi Pengendalian vektor penyakit dan surveilans dilaksanakan oleh : i. Dinas Kesehatan ( Koordinator ) ii. Balai Tehknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) 4) Bidang Dapur Umum (a) Prosedur Dapur umum bertugas menyediakan makanan siap santap untuk keperluan warga terdampak baik dipengungsian maupun diperumahan dan sekaligus petugas yang ada di daerah bencana, dalam menyediakan makanan disesuaikan dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang meliputi (b) Pelaksanaan Pelaksana dapur umum dan penyajian : (1) Kabag Kesra Setda Pacitan ( Koordinator ) (2) Unsur BPBD (3) TAGANA (Dinsosnakertrans) (4) TP PKK Kab. Pacitan (5) Unit BEKANG PRC PB Kodim 0801
28
5) Bidang Perencanaan (a) Prosedur Wilayah dampak bencana yang hancur memerlukan tindakan segera untuk memulihkan kondisi masyarakat seperti sebelum terkena bencana. Bidang perencanaan menyandingkan perencanaan Kabupaten Pacitan untuk mengambalikan kondisi yang ada dan melaksanakan operasi tanggap darurat sekaligus menyiapkan masa transisi pemulihan akibat dampak bencana. (b) Pelaksanaan Masing-masing Bidang membuat perencanaan kebutuhan pada saat operasi tanggap darurat dan di laporkan kepada Komandan Tanggap Darurat melalui Kastaf masing-masing. Pelaksana perencanaan penanggulangan bencana : (1) Kepala BAPPEDA Kab. Pacitan (2) Ka Dinas Kelautan Perikanan (3) Ka Dinas ESDM (4) Unsur BPBD (5) Akademisi (6) Relawan Peduli Bencana 6) Bidang Prasarana dan Sarana (a) Prosedur Pemulihan segera prasarana dan sarana vital merupakan rangkaian kegiatan perbaikan fasilitas umum maupun pembersihan lokasi bencana agar kehidupan dan penghidupan masyarakat korban dapat berjalan selama dalam masa tanggap darurat. (1) Tujuan i.
Terlaksananya perbaikan kondisi lingkungan dilokasi bencana untuk memudahkan akses bantuan kemanusiaan ii. Terlaksananya pemulihan fungsi prasarana umum untuk memudahkan akses bantuan kemanusiaan iii. Terlaksananya pemulihan fungsi sarana umum untuk memudahkan penyelenggaraan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi (2) Prosedur pelaksanaan Upaya pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital terdiri dari rangkaian kegiatan (1) pembersihan loksai bencana, (2) perbaikan prasarana umum dan (3) perbaikan sarana umum / utilitas i. Pembersihan lokasi bencana ii. Perbaikan prasarana umum iii. Perbaikan dan penyediaan sarana darurat dilakukan dengan tidak meningkatkan risiko bahaya (b) Pelaksaaan kegiatan Pelaksanaan upaya pemulihan segera fasilitas umum dan fasilitas kritis untuk bencana tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala BPBD Kabupaten. Seluruh upaya pemulihan segera prasarana dan sarana vital berada di bawah posko tanggap darurat bencana kabupaten. Pelaksanaan rangkaian kegiatan yang secara struktur organisasi posko tanggap darurat bencana berada di bawah kendali 29
bidang operasi. Tim pelaksana operasi lapangan untuk pembersihan lokasi bencana dan perbaikan prasarana umum adalah : (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan ( Koordinator ) (2) UPT Bina Marga Provinsi Jatim (3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (4) Ka TELKOM (5) Ka PLN (6) Perum Perhutani Sedangkan perbaikan fasilitas kritis, tim pelaksana operasi lapangan di koordinasikan oleh masiing-masing instansi sesuai kewenangan yaitu : (1) Perbaikan jaringan irigasi dan sistem pembuangan limbah sebagai koordinator adalah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, dengan anggota pelaksanaannya berasarl dari KODIM 0801/PACITAN, POLRI, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Relawan dan Ngo (2) Perbaikan jaringan distribusi air bersih sebagai koordinatornya adalah Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dengan anggota pelaksanannnya berasal dari PDAM, relawan dan Ngo (3) Perbaikan jaringan listrik di koordinasikan oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dengan anggotanya adalah PLN (4) Perbaikan jaringan telekomunikasi sebagai koordinator Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi dengan anggota pelaksanaannya adalah PT. Telkom, dan penyedia layanan telekomunikasi (5) Perbaikan jaringan gas / bahan bakar dikoordinasikan oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dengan anggotanya adalah berasal dari distributor penyedia jaraingan gas / bahan bakar. 7) Bidang Administrasi Keuangan (a) Prosedur Dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana situasi darurat bencana yang menggunakan dana tak terduga atau dana darurat bencana, data penerima bantuan dan penggunaannya harus sesuai dengan kaedah peraturam perundang-undangan yang berlaku. (b) Pelaksanaan Masing-masing bidang membuat perencanaan kebutuhan dengan laporan tiap 6 jam / hari ke Komandan Tanggap Darurat Bencana melalui Kastaf masing-masing untuk diajukan perencanaan dan penggunaan dana dengan prinsip cepat, tepat efektif, efesien dan akuntabel. Pelaksana administrasi keuangan komando tanggap darurat : (1) Ka DPPKA Kab. Pacitan (2) Bappeda Kab. Pacitan (3) Unsur BPBD Kab. Pacitan (4) Inspektorat Kabupaten Pacitan E. PEMBIAYAAN Pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana pemerintah dan
30
pemerintah daerah tersebut berasal dari (1) APBD, (2) APBD Provinsi (3) APBN dan (4) Bantuan lain yang tidak mengikat. F. MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring Monitoring penanganan darurat bencana adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan. Tujuan pelaksaaan monitoring adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang disepakati menyangkut : (1) prosedur kerja, (2) pelaksanaan, (3) waktu pelaksanaan, (4) sasaran kerja dan lain-lain. Kegiatan monitoring ini dilakukan secara rutin maupun berkala dan hasilnya diharapan dapat di umpan balikkan kembali kepada pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pelaksanaan monitoring dilakukan baik dengan melakukan observasi langsung ke lapangan maupun dengan mengkaji informasi laporan tertulis yang disampaikan oleh pelaksana lapangan. a. Kegiatan monitoring dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Menetapkan petugas pelaksana Menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan Melakukan penyusunan instrumen dan prosedur monitoring Menetapkan jadwal pelaksanaan Pelaksanaan monitoring Penyusunan laporan hasil monitoring Penyampaian laporan dan umpan balik
b. Kegiatan monitoring untuk pelaksanaan kaji cepat sebelum Posko Tanggap Darurat Bencana terbentuk menjadi tanggung jawab Kepala BPBD. Sedangkan pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan kaji cepat dilakukan setelah Posko Tanggap Darurat Bencana terbentuk menjadi tanggung jawab Komando Tanggap Darurat dan berada di bawah kendali Kastaf Operasi dan Kastaf Administrasi, Logistik dan Perencanaan. 2. Evaluasi Evaluasi penanganan darurat bencana adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan upaya-upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan apakah menyampaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara rutin harian maupun pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan. Evaluasi dilakukan terhadap informasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana lapangan. a. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Menetapkan petugas pelaksana 2) Menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan 3) Menetapkan indikator 4) Melakukan penyusunan instrumen dan prosedur evaluasi 5) Menetapkan jadwal pelaksanaan 6) Pelaksanaan evaluasi 7) Penyusunan laporan hasil evaluasi 8) Penyampaian dan publikasi laporan b. Kegiatan evaluasi untuk pelaksanaan kaji cepat sebelum Posko Tangap Darurat Bencana terbentuk menjadi tanggung jawab Kepala BPBD. Sedangkan pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan kaji cepat yang dilakukan setelah
31
Posko Tanggap Darurat Bencana terbentuk menjadi tanggung jawab Komando Tanggap Darurat dan berada di bawah kendali Kastaf Operasi. 3. Monitoring dan evaluasi satuan komando tanggap darurat Pelaksanaan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Pacitan harus terlaksana prinsip efektif, efesien dan akuntabel, untuk pengawasan secara umum pelaksanaan yang di lakukan Satuan Komando Tanggap Darurat akan dilakukan oleh : a. b. c. d. e.
Ka BPBD (sebagai Kepala Penanggungjawab) Satuan atas Dan Dim 0801/Pacitan Satuan atas Ka Polres Pacitan Kejaksaan Inspektur Kabupaten Pacitan
G. PENUTUP Prosedur Tetap Bersama ini disusun sebagai pedoman dalam penanganan penanggulangan bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi di Kabupaten Pacitan secara cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel. Hal hal yang belum tercantum dalam prosedur tetap, bersama ini akan diatur dalam protap bidang / unit SKTD maupun unit instansi masing – masing yang ada di Kabupaten Pacitan secara terkoordinir dan terpadu di lapangan.
Pacitan,
September 2013
Komandan Dim 0801
Kapolres Pacitan
Bupati Pacitan
SUSANTO DWI ASMARA Letkol Kav NRP. 11930086020171
ARIS HARYANTO, SIK. M.Hum. AKBP NRP. 72040516
INDARTATO
32
