PROPOSAL SARANA KEMETROLOGIAN DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016
PROPOSAL PENGEMBANGAN SARANA KEMETROLOGIAN DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Lampung yang berpenduduk +/- 290.388 jiwa (tahun 2014) mempunyai luas wilayah 2.141,57 Km2 atau 6,05% dari luas provinsi Lampung dan terbagi menjadi 15 (lima belas) Kecamatan yang terdiri dari 136 pekon/desa. Seiring dengan pemkembangan usaha yang semakin meningkat, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk selalu menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif dimana pelaku usaha dan konsumen dapat bertransaksi dengan percaya diri dapat merealisasikan hak-hak dan kewajibannya
masing-masing
dengan
sebaik-baiknya.
Pelaku
usaha
berkewajiban menghasilkan produk yang amam dan sesuai dengan ketentuan agar konsumen tidak dirugikan. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka salah satu upaya melindungi konsumen dari praktek-praktek pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah dengan memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran, adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) agar kegiatan dunia usaha disemua sektor dapat berjalan dengan baik dan aman melalui pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yaitu menandai dengan tanda tera
sah/batal terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berdasarkan pengujian yang dilakukan. Urusan metrologi legal selama ini menjadi urusan provinsi namun dengan
terbitnya
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah maka urusan metrologi tersebut dilimpahkan ke Kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota harus melaksanakan pelayanan tera/tera ulang. Di Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Perarutan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya termasuk Retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Proposal bantuan sarana prasarana kemetrologian dan fasilitas kemetrologian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP dengan tujuan agar terciptanya Kabupaten Lampung Barat menjadi daerah tertib ukur.
II.
HASIL YANG TELAH DICAPAI Pada Tahun 2016 ini sedang dilakukan proses Pendataan alat UTTP dengan pembuatan database alat UTTP yang ada di Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat untuk mengetahui jumlah dan jenis UTTP yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
III.
RENCANA PERMITAAN BANTUAN DANA Untuk dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan metrologi secara optimal, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memerlukan alokasi dana yang memadai, namun karena keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah maka dibutuhkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia untuk menunjang kegiatan kemetrologian di Kabupaten Lampung Barat terutama untuk :
1. Pembangunan gedung Kemetrologian. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum memiliki gedung kemetrologian, sehingga dalam hal ini kami mengajukan bantuan untuk pembangunan gedung tersebut sebesar 1 M (satu milyar). 2. Pemenuhan kelengkapan peralatan metrologi. Peralatan standar kemetrologian antara lain: -
Alat Uji Dacin Logam : 1 set
-
Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod) : 1 buah
-
Alat Uji Timbangan Meja : 1 set
-
Alat Uji Timbangan Halus : 1 set
-
Alat Uji Timbangan Sentisimal : 1 set
-
Alat Uji Pompa Ukur BBM : 1 set
-
Alat Uji Meteran Kayu : 1 set
-
Meja untuk sidang tera/tera ulang : 4 buah
-
Tool Set sidang tera/tera ulang : 1 set
-
Tang Segel : 4 buah
-
Landasan Cap Tanda Tera
Pengadaan peralatan kemetrologian tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 1 M (satu milyar) 3. Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit dan roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit untuk pengawasan kemetrologian legal dan kendaraan operasional
Kemetrologian,
agar
dapat
memaksimalkan
kegiatan
Kemetrologian maka diperlukan pengawasan Kemetrologian mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lampung barat yang meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang jaraknya sangat jauh. Dana yang diperlukan untuk
pengelolaan sarana operasional kemetrologian tersebut diperkirakan sebesar Rp. 1 milyar. 4. Dana operasional untuk kegiatan kemetrologian Legal, dengan adanya dana operasional yang memadai diharapkan kegiatan kemetrologian legal di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan optimal untuk melakukan pelayanan kegiatan kemetrologian di wilayah kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 1 milyar. 5. Biaya pendidikan untuk SDM kemetrologian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis kemetrologian sebanyak 3 (tiga) orang untuk dapat dibiayai melalui APBN atau DIPA pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian sebesar Rp. 500.000.000 IV.
KESIMPULAN DAN SARAN 4.1.
KESIMPULAN 1. Besarnya potensi aktivitas dunia usaha (perdagangan) di Kabupaten Lampung Barat membutuhkan sarana dan prasarana yang optimal khususnya dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian legal. 2. Pelaksanaan kegiatan kemetrologian legal di Kabupaten Lampung Barat masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian
Perdagangan
Direktorat
Jenderal
Perlindungan
Konsumen. 4.2.
SARAN 1. Diharapkan Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 2.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat agar melakukan
langkah-langkah
aktif
untuk
mendapatkan
melaksanakan pelayanan kemetrologian (Tera/Tera ulang).
legalitas
RINCIAN PERMOHONAN BANTUAN PENINGKATAN KEGIATAN KEMETROLOGIAN No
Uraian
Volume
Besarnya dana
1.
Pembangunan Gedung Metrologi
1 Unit
Rp. 1.000.000.000
2.
Kendaraan roda 4 (empat) Kendaraan roda 2 (dua)
2 Unit 4 Unit
Rp. 880.000.000 Rp. 120.000.000
3.
Peralatan kemetrologian Standar
1 paket
Rp. 1.000.000.000
4.
Dana Operasional Kemetrologian
-
Rp. 1.000.000.000
5.
Diklat SDM Kemetrologian
3 orang
Rp. 500.000.000
JUMLAH
Rp. 4.500.000.000
Keterangan
DATA TEKNIS BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR TAHUN 2015 PROVINSI KABUPATEN
: LAMPUNG : LAMPUNG BARAT
POTENSI UTTP
6000 Pelaku usaha
KETERSEDIAAN SDM
KOMITMEN MEMBENTUK UPTD
KETERSEDIAAN LAHAN
REKOMENDASI MEMBENTUK UPTD METROLOGI
BELUM ADA
ADA
ADA (dalam lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar)
Belum ada
JUMLAH PASAR TERTIB UKUR
Belum ada
STATUS DAERAH TERTIB UKUR/SUDAH MENGUSULKAN DAERAH TERTIB UKUR belum
