PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM

PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM

E-LECTION (ELECRONIC ELECTION): KONSEP PEMILIHAN UMUM BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI INOVASI PEMILU YANG HEMAT ANGGARAN, EFISIEN DAN TERPERCAYA

BIDANG KEGIATAN: PKM GAGASAN TERTULIS

Diusulkan Oleh: Hairil Fiqri Sarah Devi Silvian Avinda Alvionita Asri Nur Aisyah

155100500111019 155100501111006 155100501111016 135100500111020

Angkatan 2015 Angkatan 2015 Angkatan 2015 Angkatan 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 i

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. iv RINGKASAN ................................................................................................ v I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 Latar Belakang ............................................................................................. 1 Tujuan Penulisan ........................................................................................... 1 Manfaat Penulisan ......................................................................................... 2 II. RUMUSAN GAGASAN ........................................................................... 2 Pemilihan Umum di Indonesia ..................................................................... 2 Permasalahan Pemilihan Umum di Indonesia .............................................. 2 Sistem yang pernah Diterapkan .................................................................... 4 E-LECTION (Konsep Pemilihan Umum Berbasis Elektronik).................... 4 Tahapan Teknik Implementasi....................................................................... 5 Kebermanfaatan Program .............................................................................. 8 III. KESIMPULAN ........................................................................................ 9 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 9

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Anggaran tahapan pemilu 2014 pada APBN 2013 dan APBN 2014 ...................3 Gambar 2. Road map konsep dasar E-Lection........................................................................5

DAFTAR LAMPIRAN Gambar 3. Proses Enkripsi data pada sistem AES dengan kunci hexa.................................19 Gambar 4. Proses Deskripsi data pada sistem AES dengan kunci hexa...............................20

iv

RINGKASAN Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sebuah negara demokrasi. Proses pemilihan umum di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan pemilih (masyarakat) serta pihak-pihak yang terkait didalamnya seperti negara dan partai politik yang turut berpartisipasi. Problematika dalam proses pemilihan umum antara lain daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak terstruktur dengan baik sehingga menimbulkan adanya pemilih ganda. Selain itu anggaran yang digunakan untuk pemilu sebesar 47,9 Triliun Rupiah dimana dana yang dianggarkan berasal dari dana APBN yang membuat Indonesia memiliki sebuah potensi untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan umum lainnya yang dihadapi dalam pemilihan umum di Indonesia adalah angka abstensi (Golput) yang tinggi, distribusi logistik yang terlambat, efisien waktu, dan sengketa berbuntut pada pengulangan pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah E-Lection (Electronic Election) yang memiliki konsep pemilihan umum berbasis elektronik dengan memanfaatkan E-KTP sebagai data pemilih tetap bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia. Konsep E-Lection didukung pula dengan keamanan jaringan internet yang tidak dapat di interferensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga hasil dari pemilihan umum tersebut dapat menjadi valid dan dapat meminimalisasi sengketa antara rakyat maupun partai politik pengusung kadidat. Sistem keamanan jaringan yang digunakan adalah keamanan berbasis Advance Encryption Standard (AES). Implementasi AES terdiri dari proses Enkripsi dan Deskripsi. Sistem ini sangat sulit diretas dan telah menjamin transfer data aman dan terjaga kerahasiaannya. Sistem E-Lection menggunakan autentikasi biometrik identitas pribadi berupa sidik jari. Demikian dengan adanya solusi yang berupa E-Lection ini diharapkan dapat membuat sistem pemilihan umum di Indonesia bisa menjadi lebih baik serta dapat menjadi sistem pemilihan umum yang hemat anggaran, efisien dalam penggunaan waktu dan distribusi logistik, terpercaya dan tidak menimbulkan sengketa serta secara tidak langsung menjadi solusi pemilihan umum yang ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas sebagai alat pemilihan umum. Kata Kunci: E-Lection (Electronic Election), Pemilihan Umum, AES, E-KTP

v

1

I. PENDAHULUAN Latar Belakang Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sebuah negara demokrasi. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi melaksanakan pemilu pertama kali sejak tahun 1955. Pemilu dilakukan untuk memilih para pemimpin negara dengan cara menghitung suara rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan pemilu di Indonesia antara lain angka abstensi (golput) yang tinggi, tingginya anggaran pemilihan umum, adanya pemilih ganda, banyaknya potensi kecurangan, distribusi logistik yang terhambat, efisien waktu, sengketa berbuntut pada pengulangan. Selain itu, di Indonesia sering timbul masalah dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena petugas harus mendaftar ulang calon DPT (Munir, 2016). Hal lain seperti persiapan logistik untuk pemilu seperti bilik suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya tentu menghabiskan banyak anggaran. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau, sehingga membutuhkan dana ekstra untuk distribusinya terutama pada pulaupulau dan daerah terpencil. KPU mengusulkan anggaran pemilu untuk 2008 dan 2009 sebesar Rp 47,9 triliun. Dengan rincian sumber dana dari APBN 2008 sebesar Rp 18,6 triliun, sedangkan dari APBN 2009 sebesar Rp 29,3 triliun. Kenaikan anggaran itu sedikitnya dipicu adanya 9 komponen mata anggaran dan perbedaan sumber pendanaan. Secara keseluruhan, Pemilu 2009 bersumber dari APBN, sedangkan pendanaan Pemilu 2004 sebagian diambil dari APBD. Pendanaan terbesar dialokasikan untuk keperluan surat suara (Ridwan, 2004). Penggunaan surat suara berpotensi menimbulkan penggelembungan suara dan juga tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah ELection (Electronic Election) yang memiliki konsep berbasis elektronik memanfaatkan E-KTP sebagai data pemilih tetap bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia. E-lection merupakan sistem pemungutan suara yang berbasis online sehingga data-data pemilu langsung dimasukkan ke dalam komputer. Sistem ini dapat meminimalisasi kecurangan dan menekan anggaran pemilu. Sistem E-Lection hanya menggunakan sedikit kertas karena surat suara digantikan dengan software komputer. Sehingga sistem ini lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas. E-Lection memanfaatkan data dari E-KTP (KTP elektronik), yang mengandung unsur data scan sidik jari dan scan retina pemiliknya. Setiap orang hanya dapat memiliki satu E-KTP seumur hidup sehingga dapat mempermudah pendataan DPT di Indonesia. Tujuan 1. Meningkatkan efisiensi proses pemilihan umum dengan konsep elektronik 2. Memberikan solusi bagi permasalahan pada proses pemilihan umum di Indonesia

2

Manfaat Penulisan 1. Bagi Masyarakat: Memudahkan warga negara Indonesia untuk menyalurkan hak suaranya tanpa harus kembali ke daerah asal. 2. Bagi Pemerintah: Mempermudah pendataan Daftar Pemilih Tetap sehingga semua warga Indonesia dapat menyalurkan hak suaranya dan menekan dana Pemilu sehingga dapat menghemat APBN serta permasalahan pemilu lainnya. 3. Bagi Akademisi: dapat mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan yang mereka peroleh dibangku perkuliahan secara langsung ke masyarakat dan untuk Indonesia. II. RUMUSAN GAGASAN Pemilihan Umum di Indonesia Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk presiden dan wakil presiden Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Permasalahan Pemilihan Umum di Indonesia Sistem pemilihan umum saat ini memiliki problematika berupa tingginya angka abstensi (golput), tingginya anggaran pemilihan umum, kasus pemilihan ganda, distribusi logistik yang terlambat, dan sengketa yang berbuntut pada pengulangan pelaksanaan pemilihan umum. a. Angka Abstensi (Golput) yang tinggi Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilpres 2014 diikuti 190.307.134 pemilih yang terdiri 188.268.423 pemilih dalam negeri dan 2.038.711 pemilih luar negeri. Mereka menyalurkan hak suaranya di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam negeri 478.685 unit dan TPS luar negeri 498 unit, serta 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Hingga kini, jumlah pemilih berdasarkan data C1 total sekitar 130,7 juta, terdiri 129.417.755 suara sah dan 1.347.516 suara tidak sah. Dengan penetapan KPU jumlah pemilih Pilpres 9 Juli lalu, sebesar 190,3 juta dan berpatokan data real count dua lembaga independen, jumlah pemilih sekitar 133 juta maka jumlah golput mencapai 57 juta lebih. Angka abstensi dari suatu pemilu ke pemilu berikutnya selalu bertambah. Tingkat partisipasi pilpres mencapai 75,11 persen, sehingga angka golput mencapai 24,89 persen (Putra, 2014).

3

Gambar 1. Anggaran tahapan pemilu 2014 pada APBN 2013 dan APBN 2014 b. Tingginya anggaran pemilihan umum Pemilihan umum pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sebesar 15,4 triliun rupiah (Sjafri, 2014). Anggaran tersebut tergolong sangat banyak dan tergolong pemborosan karena kurangnya efisiensi dari segi penggunaan perangkat dan distribusi logistik bagi seluruh daerah pemilihan di Indonesia. c. Banyak terjadi kasus pemilihan ganda Seringkali terjadi penggelembungan suara saat pemilu. Penggelembungan suara ini terjadi karena pemilih memiliki kartu identitas lebih dari satu dan juga pengawasan yang kurang baik yang dapat berupa daftar pemilih ganda atau daftar pemilih yang berhak namun belum tercantum dalam DPT. Pada proses pemilihan umum selalu terjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali dan mengakibatkan yang lainnya tidak terdaftar dalam DPT (Surbakti, 2011). d. Distribusi logistik yang terlambat Pengalaman pemilu 2014 persiapan pengadaan logistik khususnya surat, biasanya KPU melakukan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 yang dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU Kabupaten dan Provinsi. Desentralisasi tender pengadaan logistik dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas. Namun kenyataannya sering terjadi persoalan distribusi yang menyebabkan surat suara tertukar. Pihak KPU sendiri mencatat sedikitnya 770 TPS yang tersebar di 107 kabupaten/kota di 30 provinsi harus menggelar pemungutan suara ulang karena surat suara pada pemilihan anggota legislatif tertukar. Sebagian dari 770 TPS itu telah menggelar pemilu ulang (Ramadhanil, 2015). Untuk daerah - daerah dengan kondisi geografis khusus, maka distributor harus memperhatikan waktu pengiriman, cuaca dan ketersediaan transportasi. e. Sengketa berbuntut pada pengulangan pelaksanaan pemilihan umum Pengulangan pemilu dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi. Kondisi tersebut meliputi tertukarnya surat suara, pelanggaran administrasi dan prosedur

4

pelaksanaan pemungutan suara di TPS berdasarkan rekomendasi panwas, adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan hilang/rusaknya dokumen pemungutan suara. Pada tahun 2014 terdapat 20 provinsi dari 33 provinsi pada 77 kabupaten kota yang dengan terpaksa melakukan pemilihan ulang (Silaban, 2014). Pengulangan tersebut disebabkan karena ada surat suara yang tertukar. Pemungutan suara tersebut dilakukan pada 517 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat pada 20 provinsi tersebut. Provinsi yang tergabung dalam 20 provinsi yang melakukan pemilihan ulang dari 34 provinsi di Indonesia (Achmad, 2014). Sistem yang Pernah Diterapkan 1. Sistem Coblos atau Contreng, dilakukan dengan cara warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Pemilihan umum pada awalnya menggunakan sistem coblos (melubangi kertas pada nomor atau gambar kandidat yang dipilih). Sejak Pemilu Legislatif tahun 2009, proses pemungutan suara dengan cara mencontreng (√). Pemilih kemudian mencoblos atau mencontreng (√) kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara. Selanjutnya pemilih mencelupkan jari pada tinta sebagai tanda bahwa telah menggunakan hak pilihnya dan tidak boleh memilih lagi pada tempat yang sama ataupun berbeda. Setelah proses pemungutan suara selesai, kertas suara dikumpulkan oleh komisi pemilihan umum pusat untuk dilakukan penghitungan suara secara manual. 2. E-Voting, yaitu sistem yang diterapkan pada pemilihan kepala desa di daerah Tangerang Selatan dimana pemilih datang membawa e-KTP dan mengambil kartu akses dengan terlebih dahulu mencocokkan sidik jari dan e-KTP pada scanner. Lalu pemilih menggunakan kartu akses untuk dimasukkan ke perangkat di bilik suara berupa layar touchscreen berisi gambar kandidat yang akan dipilih. Setelah itu pemilih memasukkan kertas barcode pada kotak audit yang hanya akan dibuka jika terjadi sengketa dan penghitungan ulang akan dilakukan dengan melakukan scanning pada kertas barcode (Wahiduddin, 2016). E-Lection (Elecronic Election): Konsep Pemilihan Umum Berbasis Elektronik E-Lection (Electronic Election) adalah konsep pemilihan umum berbasis elektronik dengan memanfaatkan E-KTP sebagai data pemilih tetap bagi seluruh rakyat warga negara Indonesia. E-KTP menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia hanya memiliki satu kartu identitas ketika seorang warga negara berpindah secara domestik maupun internasional, sehingga penggelembungan suara atau pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali tidak akan terjadi. Konsep E-Lection didukung pula dengan keamanan jaringan internet yang tidak dapat di interferensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga hasil dari pemilihan umum tersebut dapat menjadi valid dan dapat meminimalisasi sengketa antara rakyat maupun partai politik pengusung kadidat.

5

Gambar 2. Road map konsep dasar E-Lection Tahapan Teknik Implementasi 1. Menjalin Kerjasama dengan Pihak Terkait a. Komisi Pemilihan Umum Dalam program ini, lembaga-lembaga pemrakarsa atau pengawas pemilu sangat berperan penting. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan untuk merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum, serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun pemilu, sebagaimana diatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu mengawasi seluruh pelaksanaan pemilihan umum, dan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan serta luar negeri diawasi oleh Panwaslu.

6

c. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri membawahi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya pada pemilihan umum untuk mendapatkan E-KTP dan tercatat dalam daftar pemilih tetap. d. Kementerian Luar Negeri Khusus untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas dan regulasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri untuk dapat memberikan hak suaranya pada kedutaan besar atau instansi Indonesia terkait di negara tersebut. e. Kementerian Komunikasi dan Informasi Bekerjasama dengan instansi dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan, memberikan sosialisai serta simulasi melalui media elektronik, media cetak, serta sosialisasi lapangan dalam hal pelaksanaan pemilihan umum berbasis elektronik dengan konsep E-Lection. 2. Persiapan dan Implementasi Program a. Pembuatan E-KTP Secara Menyeluruh Bagi Pengguna Hak Suara Pada sistem E-Lection semua penduduk baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri diwajibkan untuk memiliki E-KTP yang selain berfungsi sebagai kartu identitas juga sebagai kartu hak suara dalam pemilihan umum. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berwenang dalam realisasi agar setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat telah memiliki E-KTP. Dengan menggunakan E-KTP maka tidak diperlukan kartu daftar peserta pemilih. Sehingga E-KTP menjadi syarat untuk dilakukan pemilihan umum. b. Persiapan Jaringan Internet, Pendataan dan Distribusi Kelengkapan Perangkat Sistem keamanan jaringan yang digunakan pada pemilihan umum E-Lection adalah keamanan berbasis Advance Encryption Standard (AES). Sistem ini sangat sulit diretas dan telah menjamin transfer data aman dan terjaga kerahasiaannya (Selent, 2010). Implementasi AES terdiri dari proses enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi pada algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu SubBytes, ShiftRows, Mixcolumns, dan AddRoundKey (Alamsyah, 2013). Proses enkripsi meliputi Input bits, Key bits, Initial state, Round key, dan Output. Misalkan data yang disimpan dalam server dengan dalam hexa adalah “Kandidat”, maka data yang tersimpan di server berubah menjadi misalkan <ÍÖòÅ›lk3. Proses Dekripsi Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Setelah dilakukan proses dekripsi data kembali seperti semula. Menurut Federal Information (2001), autentikasi biometrik memegang peranan yang sangat penting dalam keamanan yang berhubungan dengan aplikasi E-Lection. Biometrik adalah proses verifikasi identitas pribadi dengan mengukur dan menganalisis karakteristik seperti sidik jari. Dalam sistem sidik jari, pengguna

7

menempatkan jarinya pada scanner jari dan kemudian scanner akan mengenali data pemilih. Oleh karena itu sistem biometrik tidak akan menimbulkan pemilih ganda karena setiap sidik jari orang di seluruh dunia tidak ada satupun yang sama. c. Sosialisasi Program Pemilihan Umum Elektronik Sosialisasi dilakukan secara bertahap dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Di tingkat pusat, sosialisasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dibantu dan Kemenkominfo. Sosialisasi di tingkat pusat dapat diikuti oleh panitia pengawas pemilu atau Bawaslu di tiap provinsi. Selain itu Kemenkominfo juga dapat melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang dapat diakses oleh seluruh warga negara termasuk yang sedang berada di luar negeri. Sosialisasi di tingkat provinsi oleh Panwaslu tingkat provinsi yang pesertanya merupakan panitia pemilu di tingkat kabupaten, dan selanjutnya sosialisasi ditingkat kabupaten/kota diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan teknisi ahli. Selanjutnya agen teknisi dan panitia pemilihan ditingkat kecamatan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan/desa. Sosialisasi teknis dilakukan di kantor kelurahan/desa yang merupakan tempat pemilihan berlangsung. d. Implementasi Pemilihan Umum Tanpa Pemilih Ganda dan Golput E-Lection memanfaatkan jaringan internet nasional yang terintegrasi pada perangkat komputer di setiap desa dan menggunakan alat khusus pembaca EKTP. Hasil pemilihan akan langsung masuk ke database komisi pemilihan umum pusat dan identitas pemilih tersebut akan terdaftar sebagai pemilih yang telah tidak aktif karena telah menggunakan hak suaranya, sehingga apabila pemilih hendak melakukan pemilihan kembali pada tempat pemungutan suara yang lain, maka alat tidak akan melanjutkan kepada proses pemilihan. Alat tersebut tidak memberikan kesempatan untuk melakukan golput karena apabila E-KTP telah dimasukkan, maka diwajibkan untuk memilih sehingga E-KTP dapat keluar dari alat. Bagi pemilih yang tidak menghadiri pemilihan umum maka E-KTP yang dimiliki akan terdaftar sebagai kartu identitas yang tidak aktif dan untuk dapat digunakan harus diaktivasi kembali di daerah setempat dan dikonfirmasi oleh pusat. f. Implementasi Upaya Mencegah dan Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum Untuk menjamin validitas dari hasil pemilihan umum, maka data yang telah terkawal dengan sistem anti-hack dan anti-crack tersebut di distribusikan dengan tiga cabang, yaitu dari lokasi pemilihan langsung kepada KPU pusat, dari lokasi pemilihan masuk ke database KPU provinsi, dan dari lokasi pemilihan masuk ke KPU kabupaten/kota. Database tersebut terenkripsi dan akan dilakukan evaluasi hasil secara serentak di seluruh Indonesia. Data yang masuk diuji kesesuaian jumlahnya dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan pengulangan pemilihan pada daerah atau provinsi yang tidak sesuai, sehingga pengulangan tidak terjadi secara nasional akan tetapi hanya pada daerah yang tidak memiliki kesesuaian data antara daerah dan input data pada KPU pusat.

8

g. Implementasi Pemilihan Umum Hemat Anggaran Pelaksanaan pemilihan umum dengan konsep E-Lection menghemat anggaran sebesar 89,36% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk pemilihan umum yakni sebesar 14,1 triliun rupiah menjadi hanya sebesar kurang dari 1,5 triliun rupiah. Anggaran tersebut telah mencakup seluruh biaya dari pelaksanaan pemilihan umum, melipiti dana pengadaan perangkat pemilihan umum, biaya sosialisasi, dan juga biaya operasional. h. Implementasi Solusi Permasalahan Distribusi Logistik Konsep E-Lection menggunakan perangkat komputer yang ada pada desa masing-masing, kemudian dilakukan distribusi perangkat E-KTP reader yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pemilihan umum. Dalam satu bilik terdapat perangkat komputer dan E-KTP reader. Distribusi dilakukan dalam waktu minimal satu tahun sebelum dilakukan pemilihan. Perangkat yang telah didistribusikan menjadi tanggung jawab desa dalam hal perawatan sehingga dapat digunakan kembali dalam pemilihan umum berikutnya, pemilihan presiden, gubernur, bupati/walikota maupun pemilihan pemerintah dibawahnya. 3. Pengawasan dan Evaluasi Program Pengawasan dilakukan meliputi update data pemilih tetap yaitu pengguna EKTP dan kelengakapan/kelayakan kondisi perangkat pemilihan umum. Evaluasi yang dilakukan meliputi pembuatan E-KTP baru ataupun penggantian E-KTP apabila terjadi kerusakan atau hilang. Pembuatan E-KTP dapat dilakukan pada masing-masing kecamatan. Adapun untuk perangkat, dilakukan pendataan sekali dalam satu tahun bagi semua peralatan yang mengalami kerusakan. Dengan demikian akan didapatkan data anggaran yang akan digunakan untuk dilakukan pengadaan kembali perangkat penunjang pemilihan umum. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh dinas pemerintah daerah. Kebermanfaatan Program 1. Ekonomi: menghemat anggaran negara yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penghematan anggaran dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki aspek ekonomi yang lain bagi bangsa Indonesia. 2. Sosial: sistem pemilihan umum yang terpercaya dapat mengurangi potensi konflik antara warga negara Indonesia sehingga pemilihan umum yang aman, tertib dan terpercaya dapat terwujud. 3. Politik: berkurangnya sengketa yang terjadi dalam proses pemilihan umum karena sistem yang terpercaya dan tidak dapat di manipulasi akan mengurangi sifat negatif dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. 4. Lingkungan: secara tidak langsung, pemilihan umum dengan sistem online bersifat ramah lingkungan karena sedikit dalam penggunaan kertas. Hal tersebut diakibatkan karena pada sistem ini menghapus seluruh fungsi kertas yang digunakan sebagai surat suara maupun yang lain. Penghematan kertas dapat berdampak bagi kelangsungan hutan di Indonesia.

9

III. KESIMPULAN 1. E-Lection hadir sebagai solusi dalam menghemat anggaran yang digunakan dalam proses pemilihan umum dalam jumlah yang relatif signifikan yakni membutuhkan hanya sebesar 1,5 Triliun Rupiah untuk pemilihan presiden, menghemat 98,86% anggaran dari sebelumnya menggunakan 47,9 Triliun Rupiah dalam pemilihan presiden. 2. E-Lection mencegah peluang terjadinya kecurangan dengan sistem AES dan menutup peluang peserta untuk melakukan pemilihan ganda dan memberikan solusi untuk mengurangi abstensi atau golput. Sehingga hasil akhir pemilu tidak akan menimbulkan sengketa bagi masyarakat serta partai politik peserta pemilihan umum. 3. E-Lection mempermudah distribusi logistik yang dibutuhkan dalam pemilihan umum. Distribusi logistik hanya dilakukan satu kali dan selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap perangkat yang akan dapat terus digunakan dalam pemilihan umum berikutnya. 4. E-Lection memberikan efisiensi penggunaan waktu dalam pemilihan umum karena kemungkinan sengketa semakin kecil sehingga tidak terjadi pengulangan. Distribusi dan pemilihan dilakukan lebih efisien sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. DAFTAR PUSTAKA Achmad. 2014. 20 Provinsi ini Pemilu Ulang. http://www.pemilu.com/berita/2014/04/20-provinsi-ini-pemilu-ulang/. Diakses pada: 24 April 2016 Pukul 13:18 Alamsyah. 2013. Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption standart (AES). Surabaya: UNNES Journal of Mathematics Federal Information. 2001. Announcing the Advanced Encryption Standart (AES). Springfield: Precessing Standarts Publication 197 Munir, A. Utari, E. 2016. Pemanfaatan E_KTP untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote. Yogyakarta: Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016 Putra, E. 2014. Aneh, Jumlah Golput Mencapai 57 Juta Suara?. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/07/21/n919hnaneh-jumlah-golput-mencapai-57-juta-suara. Diakses pada: 23 april 2016 pukul 14:28 Ramadhanil, F. Junaidil, V. dan Ibrohim. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia atas Kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ridwan, H. 2004. Panwaslu sampaikan Indikasi Kecurangan. http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2004/564/Panwaslu-SampaikanIndikasi-Kecurangan-Laporan-Dana-Kampanye-2-Pasangan-CalonPresiden-Wakil. Diakses pada: 23 April 2016 pukul 20:56

10

Selent, D. 2010. Advance Encryption Standart. InSight: Rivier Academic Journal, Volume 6, Number 2, Fall 2010 Silaban, F. 2014. Ketidakpuasan di Pilpres Diselesaikan Lewat Pengadilan. http://www.bawaslu.go.id/id/berita/ketidakpuasan-di-pilpres-diselesaikanlewat-pengadilan. Diakses pada: 24 April 2016 pukul 12:52 Sjafri, R. 2014. Pajak dan Pemilu 2014. Pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Surbakti, R. Supriyanto, D. dan Asy’ari, H. 2011. Menjaga Integaritas Pemungutan dan Perhitungan Suara. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Wahiduddin. Octaviola, G. Armi, N. 2016. Peningkatan Kualitas Penyelenggraan Pemilihan Umum Proposional, Akuntabilitas dan Efektif Melalui Sistem Pemilu Online dengan autentikasi E-KTP. Makasar: Jurnal PENA, Volume 1, No. 1

11

LAMPIRAN Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Kelompok A. Identitas Ketua 1 Nama lengkap Hairil Fiqri 2 Jenis kelamin Laki-Laki 3 Program studi Bioteknologi Industri 4 NIM 155100500111019 5 Tempat tanggal lahir Negara, 25 Januari 1997 6 E-mail [email protected] 7 Nomor Telepon/HP 082236099760 B. Riwayat pendidikan Nama institusi Jurusan Tahun masukkeluar

SD SDN 3 Wanasaba 2004-2010

SMP SMPN 1 Wanasaba 2010-1013

SMA SMAN 1 Aikmel IPA 2013-2015

C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 1. Juara 2 PIMBA tingkat Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian 2.

Juara 2 Rector Cup

Universitas Brawijaya

2015 2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah dengan judul “ELECTION (Electronic Election): Konsep Pemilihan Umum Berbasis Elektronik Sebagai Inovasi Pemilu yang Hemat Anggaran, Efisien dan Terpecaya”. Malang, 27 April 2016

Hairil Fiqri

12

A. Identitas Anggota 1 Nama lengkap 2 Jenis kelamin 3 Program studi 4 NIM 5 Tempat tanggal lahir 6 E-mail 7 Nomor Telepon/HP B. Riwayat pendidikan

Sarah Devi Silvian Perempuan Bioteknologi Industri 155100501111006 Pasuruan, 13 November 1996 [email protected] 082231875895 SD

Nama institusi

SDN Sekarjoho 1 2004-2010

SMP SMPN 2 Pandaan 2010-2013

SMA SMAN 1 Pandaan IPA 2013-2015

Jurusan Tahun masukkeluar C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 1 Juara 2 PIMBA tingkat Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian

2015

2.

2016

Juara 2 Rector Cup



Sarah Devi Silvian

13

A. Identitas Anggota 1 Nama lengkap 2 Jenis kelamin 3 Program studi 4 NIM 5 Tempat tanggal lahir 6 E-mail 7 Nomor Telepon/HP

Avinda Alvionita Perempuan Bioteknologi Industri 155100501111016 Malang, 17 November 1996 [email protected] 085755003551

B. Riwayat pendidikan SD Nama institusi Jurusan Tahun masukkeluar

SDN Sumberejo 2 2004-2010

SMP SMPN 2 Bantur 2010-2013

SMA SMAN 1 Bantur IPA 2013-2015

C. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 1. Juara 2 PIMBA tingkat Fakultas Fakultas Teknologi Pertanian

2015

2.

2016

Juara 2 Rektor Cup



Avinda Alvionita

14

B. Identitas Anggota 1 Nama lengkap 2 Jenis kelamin 3 Program studi 4 NIM 5 Tempat tanggal lahir 6 E-mail 7 Nomor Telepon/HP

Asri Nur Aisyah Perempuan Ilmu dan Teknologi Pangan 135100500111020 Malang, 13 Juli 1995 [email protected] 085755527241

B. Riwayat pendidikan SD Nama institusi

SDN Lowokwaru III Malang 2001-2007

Jurusan Tahun masukkeluar

SMP SMP Negeri 20 Malang

SMA SMA Negeri 7 Malang

2007-2010

IPA 2010-2013

D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 1.

-

2.

-


Asri Nur Aisyah

15

A. Identitas Diri Dosen Pembimbing 1 Nama lengkap 2 Jenis kelamin 3 Jabatan Fungsional 4 NIP/NIDN 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 E-mail 7 Nomor Telepon/HP

Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP Perempuan Lektor Kepala 195908211993032001/0021085903 Probolinggo, 21 Agustus 1959 [email protected]/[email protected] 081931891954/ (0341)471388

B. Riwayat pendidikan Nama institusi Judul Penelitian

Tahun Lulus

S1 Universitas Brawijaya Hidrolisis Enzimatis Kecap Ikan

S2 Universitas Brawijaya Jenis & Aktivitas Antioksidan Tempe

1983

1998

S3 Universitas Brawijaya Isolasi BAL pada Bekatul dan Kemampuan Probiotik Secara Invitro 2007

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) No.

Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar

1.

Seminar Pertemuan Ilmiah/ Seminar

2. Seminar Nasional Ilmu Hayati

Judul Artikel Ilmiah

Waktu dan Tempat 2012, Thailand

Pengaruh Kosentrasi Instant Dry Yeast dan Kondisi Fermentasi Terdapat Kualitas

2016

E. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) Institusi Pemberi Penghargaan Tahun No. Jenis Penghargaan 1.

-

2.

-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari

16

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah dengan judul “ELECTION (Electronic Election): Konsep Pemilihan Umum Berbasis Elektronik Sebagai Inovasi Pemilu yang Hemat Anggaran, Efisien dan Terpecaya”. Malang, 27 Maret 2016 Pembimbing,

(Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP)

17

Lampiran 2. No.

Nama/NIM

Program Studi

Alokasi Waktu

Uraian Tugas 

1.

Hairil Fiqri/ 155100500111019

Bioteknologi Industri

2.

Sarah Devi Silvian/ 155100501111006


3.

Avinda Alvionita/ 155100501111016


4.

Asri Nur Aisyah/ 135100500111020

Ilmu dan Teknologi Pangan

Pengumpulan Data Solusi yang Pernah Ada 16  Pembuatan Teknik Implikasi jam/minggu  Konsultasi Dosen Pembimbing & Administrasi  Pengumpulan Data Solusi yang Pernah Ada 16  Pembuatan Teknik Implementasi jam/minggu  Konsultasi Dosen Pembimbing & Administrasi  Pembuatan Teknik Implementasi 16  Pengumpulan Data Regulasi jam/minggu  Konsultasi Dosen Pembimbing & Administrasi  Pembuatan Pendahuluan  Pembuatan Teknik 16 Implementasi jam/minggu  Konsultasi Dosen Pembimbing & Administrasi

18

line

19

Lampiran

Gambar 3. Proses Enkripsi data pada sistem AES dengan kunci hexa

20

Gambar 4. Proses Deskripsi data pada sistem AES dengan kunci hexa

PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM

Recommend Documents