PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL PROGRAM Tata Kelola Desa dengan Pendekatan Strategic Vision dalam Kerangka Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Studi kasus di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta) BIDANG KEGIATAN: PKM PENELITIAN Diusulkan oleh: Vincentius Dhanang W (E0012390 / 2012) (Ketua Kelompok) Fatia Gupita(E0013171 / 2013) (Anggota 1) Asmarsha Qathrinada (E0014049 / 2014) (Anggota 2)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
ii
DAFTAR ISI Halaman Judul Halama Pengesahan . ........................................................................................ i Daftar Isi ........................................................................................................... ii Daftar Gambar ................................................................................................. iii Daftar Tabel ...................................................................................................... iv Ringkasan ......................................................................................................... v Bab I Pendahuluan 1.1.Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2.Rumusan Masalah ............................................................................ 2 1.3.Tujuan Penelitian ............................................................................. 3 1.4.Urgensi Penelitian ............................................................................ 3 1.5.Luaran Yang Diharapkan ................................................................. 3 1.6.Kegunaan Penelitian ......................................................................... 4 Bab II Tinjauan Pustaka 2.1.Tata Kelola Desa .............................................................................. 4 2.2.Visi Strategis (Strategic Vision) Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan ........................................................... 6 Bab III Metode Penelitian 3.1.Jenis Penelitian ................................................................................. 7 3.2.Sumber Data Penelitian .................................................................... 7 3.3.Lokasi Penelitian .............................................................................. 8 3.4.Tekhnik Pengumpulan data .............................................................. 8 3.5.Analisis Hasil Penelitian ................................................................... 8 Bab IV Rancangan Biaya dan Jadwal Kegiatan 4.1.Ringkasan Anggaran Biaya .............................................................. 9 4.2.Jadwal Kegiatan ............................................................................... 9 Daftar Pustaka .................................................................................................... 10 Lampiran-Lampiran ........................................................................................... 11
iii
Daftar Gambar Gambar 1. Analisis Hasil Penelitian .................................................................. 8
iv
Daftar Tabel Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya .................................................................. 9 Tabel 2. Jadwal Penelitian .................................................................................. 9
v
RINGKASAN Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peran kepada desa untuk bertugas melaksanakan pembangunan desa demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Akan tetapi, pembangunan tersebut haruslah tetap dilakukan dengan cara yang tepat dan mampu memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta merupakan desa yang masyarakatnya sedang aktif melakukan kegiatan penambangan pasir di pesisir pantai Samas. Kegiatan tersebut telah membawa dampak buruk terhadap ekosistem pantai Samas karena lahan bukit pasir yang dahulunya berfungsi sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi dan abrasi kini menjadi semakin terkikis dan rusak. Faktor keuntungan ekonomi merupakan alasan yang sering muncul dan seolah mengesampingkan dampak kerusakan lingkungan. Strategic vision yang berpedoman pada Undang-Undang Desa merupakan solusi yang ditawarkan penulis untuk mengatasi masalah Desa Gadingharjo agar mampu mengarahkan pembangunan desa lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kelestarian alam pantai samas serta dapat terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat desa Gadingharjo baik untuk generasi yang sekarang maupun yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empirik, dimana dalam penelitian ini membutuhkan data hukum primer dan data hukum sekunder. Dalam melakukan analisa hasil penelitian digunakan metode pengumpulan data dari studi lapangan, studi kepustakaan, hasil wawancara terstruktur dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Konsep visi strategis (strategic vision) dalam pembangunan Desa Gadingharjo diharapkan bisa menjadi pijakan dan percontohan bagi desa-desa yang lain dalam mengurus tata kelola desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kata Kunci : strategic vision, pembangunan desa berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberadaan desa di Indonesia pada umumnya sudah ada sejak Pemerintah Republik Indonesia ini belum berdiri. Ketika masih zaman kerajaan dulu, desa diakui sebagai wilayah kesatuan hukum dibawah naungan kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dari ”Kitab Negarakertagama” kitab sejarah peninggalan kerajaan majapahit dan ”Serat Wulangreh” peninggalan kasunanan Surakarta yang menceritakan keberdaan desa. Bahkan pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda, desa juga dijadikan sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang mempunyai kedaulatan dengan dibuatkan undang-undang tentang desa, yaitu IGO (Islandsche Gemeente-Ordonnantie) tanggal 13 Februari 1906 untuk desa di wilayah Jawa dan Madura dan IGOB (Hogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten) untuk desa di wilayah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.1 Setelah Negara Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, desa kemudian dijadikan sebagai ujung tombak negara dalam usaha memberantas kemiskinan dan kebodohan. Hal tersebut seiring Badan pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 dan mengatur kedudukan Desa serta kekuasaan komite nasional daerah sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Namun karena undang-undang tersebut dianggap tidak sempurna maka pada tanggal 10 Juli 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berisi; (a) Desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan republik indonesi; (b) RT/Dusun dipertahankan sebagai bagaian dari desa; (c) Desa merupakan pemerintahan administrasi tingkat ketiga setelah pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Provinsi. Seiring berjalannya waktu, sistem pengaturan desa terus mengalami perubahan dari mulai memasuki masa orde baru, awal reformasi hingga dewasa ini yang terbaru berlaku ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam persoalan pembangunan desa, hadirnya Undang-Undang ini telah memberikan semangat pembangunan desa yang lebih pro-lingkungan. Hal ini tak lain karena dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Desa telah dijelaskan bahwa ‘Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.’ Melalui Pasal tersebut, secara prinsipnya 1
HAW, Widjaya, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 11.
2
Indonesia telah menyadari bahwa desa sangat memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga integritas ekosistem alami dan ketahanan pangan agar bisa terus memberikan mencukupi kebutuhan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Akan tetapi, dalam realitasnya masih banyak juga ditemukan desa yang menjalankan pembangunan desa yang hanya berupaya meningkatan ekonomi semata tanpa ada upaya untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Berdasarkan data WALHI pada tahun 2014 saja sudah terdapat 14 ribu desa di Indonesia yang dilanda bencana ekologi karena tindakan manusia dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan. 2 Salah satunya yang terjadi ialah yang terjadi di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kegiatan penambangan pasir yang berada pada pesisir pantai wilayah desa tersebut telah membawa dampak yang buruk terhadap berubahnya bentuk lahan yang semula berupa bukit pasir menjadi dataran rendah. Padahal, bukit pasir tersebut dahulunya berfungsi sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi dan abrasi di wilayah pesisir pantai Samas.3 Namun, karena faktor keuntungan ekonomi yang besar dari kegiatan penambangan pasir tersebut, masyarkat Desa Gadingharjo seolah melupakan ancaman terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Melihat permasalahan di atas, tata kelola Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta haruslah disandarkan pada konsep strategic vision (visi strategis) pembangunan berkelanjutan Indonesia agar dalam menjalankan pembangunan desa nantinya dapat diarahkan secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar dan tetap memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa serta terpenuhinya kebutuhan bagi generasi yang sekarang dan yang akan datang. 1.2. Rumusan Masalah Mendasar dari latar belakang di atas, penulisan ini akan merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi tata kelola Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta saat ini ditengah isu pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU Desa ? 2. Bagaimana dan apa urgensi dari konsep strategic vision sebagai pijakan Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ? 2
3
http://jambi.tribunnews.com/2015/06/30/kerusakan-lingkungan-sebabkan-14-ribu-desa-kenabencana-ekologi diakses pada 27 September 2015 pukul 22.20 WIB http://www.harianjogja.com/read/20150820/1/3220/kerusakan-lingkungan-vegetasi-tergerustambang-pasir diakses pada 25 September 2015 pukul 20.30 WIB
3
1.3. Tujuan Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Identifikasi dan inventarisasi problematika tata kelola Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta ditengah isu pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU Desa. 2. Merumuskan konsep strategic vision sebagai pijakan Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 3. Menunjukan urgensi yang mendesak bahwa konsep strategic vision merupakan pijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus segera diterapkan dalam tata kelola desa. 1.4.Urgensi Penelitian Daerah perdesaan merupakan daerah yang memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga integritas ekosistem alami maupun ekosistem semi-alami. Mulai dari pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya genetik, menyediakan cadangan daerah yang sehat, pemberdayaan tradisi dan kebiasaan, menjamin keseimbangan demografis sampai ketahanan pangan sangat memerlukan peran dari daerah perdesaan.4 Kegiatan penambangan pasir yang berada pada pesisir pantai wilayah Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta merupakan kegiatan yang telah membawa dampak buruk terhadap berubahnya bentuk lahan yang semula berupa bukit pasir menjadi dataran rendah. Padahal, bukit pasir tersebut dahulunya berfungsi sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi dan abrasi di wilayah pesisir pantai Samas yang juga merupakan habitat banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam UU Desa serta konsep strategic vision pembangunan berkelanjutan dalam Agenda 21, maka merupakan faktor penting bagi Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta untuk melaksanakan pembangunan desa secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi menjaga ekosistem wilayah pesisir pantai Samas dan juga meningkatan kesejahteraan desa dengan cara yang lebih pro-lingkungan demi kebaikan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. 1.5. Luaran yang Diharapakan Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
4
Zacharoula S. Andreopoulou, Vagis Samathrakis, Soulla Louca, Maro Vlachopoulou, 2014, EInnovation for Sustainable Development of Rural Resources During Global Economic Crisis, 701 E. Chocolate Ave. Hershey, PA 17033, USA: IGI Global Publishing. p. 80.
4
1.
Artikel yang dimuat didalam jurnal terakreditasi nasional, khususnya jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pendekatan “strategic vision” yang mampu menjalankan pembangunan desa secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 1.6. Kegunaan Penelitian 1. Menghasilkan keluaran terkait tata kelola desa yang mampu menjalankan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui konsep visi strategis (strategic vision) ideal yang diperoleh. 2. Meletakan dasar-dasar yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pembangunan Desa Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa”.5 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Perkataan “desa” menurut Suhardjo Kartohadikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja adalah berasal dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.6 5 6
Sondang P Siagian, 1991, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 21. Suswo Pangritno, N. Soehartono dan Suprihadi, 1987, Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 2,
5
Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, mateeri dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.”7 Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identita pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil,8 yaitu komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintaha dan masyarakat. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 7
8
Daeng Sudirwo, 1985, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Aksara. Hlm. 63. C.S.T Kansil, 1983, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Nasional. Hlm. 251.
6
2.2. Visi Strategis (Strategic Vision) Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Visi strategis terdiri dari dua kata, yakni visi dan stretegis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) visi diartikan sebagai (1) kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; (2) pandangan atau wawasan ke depan. Sebuah visi yang baik adalah model mental dari kemungkinan apa yang terjadi di masa depan, apa yang ingin dicapai dimasa depan dan selalu berpikir tentang masa depan. Burt Nanus menjelaskan bahwa visi menggambarkan dunia fiktif yang tidak dapat diamati atau diverifikasi terlebih dahulu dan pada kenyataannya saat ini. Namun, jika itu adalah model mental yang baik, visi harus menunjukkan cara untuk mengidentifikasi tujuan dan bagaimana merencanakan untuk mencapainya. Lebih lanjut Nanus juga memberikan unsur-unsur visi yang baik, yakni visi haruslah idealis, realistis, bercita-cita tinggi, memiliki tujuan dan arah, memiliki antusiasme dan komitmen, mudah dipahami, memiliki keunikan dan ambisius.9 Sedangkan kata strategis yang mimiliki kata asal strategi dari bahasa Yunani strategos atau strategeus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal, namun dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi yang lebih luas.10 Dalam KBBI strategis diartikan sebagai berhubungan, bertalian, berdasar strategi. Menurut pendapat Rabin bahwa strategi merupakan kerangka kerja (frame work), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus:11 Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan banyak orang di masa depan.12 Dengan demikian visi strategis adalah istilah yang luas digunakan untuk menggambarkan salah satu elemen penting dari perencanaan usaha strategis secara keseluruhan. Visi strategis membantu untuk mengatur parameter pengembangan perencanaan langkah-langkah spesifik untuk bisa membuat visi menjadi sebuah kenyataan dan dapat diraih Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjabarkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara strategic vision yang dimiliki Indonesia, yakni hasil dari PROPENAS tahun 20012004 tentang pembangunan berkelanjutan, terutama pembangunan ekonomi, dilakukan berdasarkan kapasitas yang tersedia dari sunber daya alam, lingkungan dan karakter sosial. Pengelolaan sumber daya alam nasional dan lingkungan di 9
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt4ch18.html Salusu. J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit, Jakarta: Rasindo. Hlm. 85. 11 Rabin et.al, 2000, Handbook of Strategic Management, New York: Marcell Dekker. p.15. 12 Umar Husein. 2004, Strategic Management In Action, Jakarta: Gramedia. Hlm 5. 10
7
masa mendatang harus didasarkan pada aspek penting pada produksi dan ruang aktifitas untuk konservasi dan kesehatan lingkungan. Selain itu dari Agenda 21 Indonesia juga terdapat 4 aspek yang menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan Indonesia, yakni (1) pelayanan masyarakat; (2) pengolahan limbah; (3) pengelolaan sumber daya tanah; (4) pengelolaan sumber daya alam. Desa sebagai sebuah organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus menjalankan pembangunan desa dengan sandaran visi strategis tersebut agar tercapai pembangunan desa secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini tentunya akan bermanfaat bagi generasi yang sekarang dan yang akan datang mengingat begitu vitalnya peran desa dalam memenuhi kebutuhan nasional. BAB III METODE PENELITIAN Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan suatu metode penelitian yang kemudian akan digunakan peneliti untuk menunjang hasil penelitian tersebut guna mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 3.1. Jenis Penelitian Secara sekilas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian hukum identik dengan pemberian preskripsi atas isu hukum yang muncul didalam masyarakat,13 maka dapat dikatakan jenis usulan penelitian ini adalah penelitian hukum yang berjenis yuridis empirik. Penelitian hukum yuridis empirik yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 14 3.2. Sumber Data Penelitian Isu hukum dalam usulan penelitian ini adalah tata kelola desa dengan pendekatan strategic vision dalam kerangka dalam kerangka pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peneliti dalam usulan penelitian ini akan menggunakan: a. Bahan Hukum Primer Meliputi Agenda 21 KTT Rio de Janeiro, Konstistusi Undang-Undang dasar 1945 Setelah Amandemen, Agenda 21 Indonesia, Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan, Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang 13 14
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, Hlm. 37. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 55-56
8
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta b. Bahan Hukum Sekunder Hasil wawancara, pengamatan, kuisioner, artikel Ilmiah Hukum dibidang rural development, environmental, dan strategic vision. 3.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta 3.3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner).15 3.5 Teknik Analisa Hasil Penelitan Dalam usulan penelitian ini, Peneliti akan menganalisa hasil penelitian yang akan digambarkan sebagai berikut: Penilittian yuridis empirik dan pendekatan kasus
Premis Mayorhistoris, Secara Secara historis, Bahan primer dan bahan sekunder, Meliputi : terbentuknya meliputi: terbentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen,negaraAgenda kesepakatan kesepakatan n Secara 21, Peraturan perundang-undangan di Artikel Ilmiah di bidang rural negara bidang desa,di Peraturan dunia Perundangdalam development , hasil penelitian di historis, terbentuknya undangan di bidang lingkungan, bidang rural development, The United Nation Peraturan Perundan-Undangan di environmental, dan strategic vision di kesepakegara-negara bidang Pemerintah Daerah, Peraturan Conference ent desa, and Mentri di bidang pembangunan dunia dalam The Peraturan Desa ED) atau yang lebih Silogisme United Nation Deduksisi dikenal dengan sebutan Conference on KTT Premis Bumi (Earth Minor Kesimpulan/dalam Environment ilmu hukum dikategorikan preskripsi and Summit) tahun 1992 di Meliputi : Development Tata kelola pemerintahan desa dengan pendekatan Buruknya tata kelola pemerintahan Desa Rio de Janeiro, Brazil strategic vision yang mampu menjalankan Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta atau yang pembangunan (UNCED) desa secara berwawasan lingkungan dan S dalam menjalankan pembangunan desa sebenarnya telah berkelanjutna lebih dikenal dengan yang berakibat rusaknya lingkungan dan ecar menjawabperdesaan pentingnya wilayah-wilayah sebutan KTT Bumi a perhatian terhadap (Earth Summit) tahun histo pembangunan desa.1 1992 di Rio de Janeiro, ris, Langkah awal yang Brazil sebenarnya telah Gambar terbe 1. ditandai dengan menjawab pentingnya Analisis hasilntuk penelitian terbentuknya Agenda perhatian terhadap nya 21 menghadirkan 1 pembangunan desa. kese sebuah program yang 15 Langkah yang Penelitian Ronny Hanitijo Soemitro, awal 1994, Metodologi paka Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, diberi nama Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. dengan 12. ditandai tan Sustainable terbentuknya Agenda nega Agriculture and Rural 21 menghadirkan raDevelopment (SARD).1 sebuah program yang nega Program SARD inilah diberi nama Sustainable ra di yang telah lama Agriculture and Rural duni
9
BAB IV RANCANGAN ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN 4.1. Rancangan Anggaran No 1 2 3
Jenis Pengeluaran Peralatan Penunjang dan Bahan Habis Pakai Perjalanan Pelaporan dan lain-lain Total Tabel 1.Ringkasan Biaya
Biaya (Rp) 3.100.000 2.700.000 700.000 6.500.000
4.2 Jadwal Penelitian Bulan KeNo
Kegiatan
Ke-I 1
1
2
3
Ke-II 4
1
Persiapan Penelitian a. Survey Awal b. Penyusunan Laporan c. Penyusunan Instrumen Penelitian d. Perijinan
2
Pelaksanaan Penelitian a. Pengumpulan Data b. Entry Data c. Analisis Data
3
Penyusunan Laporan Hasil Peneltian Tabel 2.Tahapan Penelitian
2
3
Ke-III 4
1
2
3
4
10
Daftar Pustaka Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro Hanitijo Soemitro, Ronny, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia http://jambi.tribunnews.com/2015/06/30/kerusakan-lingkungan-sebabkan-14-ribudesa-kena-bencana-ekologi diakses pada 27 September 2015 pukul 22.20 WIB http://www.harianjogja.com/read/20150820/1/3220/kerusakan-lingkunganvegetasi-tergerus-tambang-pasir diakses pada 25 September 2015 pukul 20.30 WIB http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt4ch18.html diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 20.22 WIB Husein, Umar, 2004, Strategic Management In Action, Jakarta: Gramedia. Hlm 5. Kansil, C.S.T, 1983, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Nasional Pangritno, Suswo, N. Soehartono dan Suprihadi, 1987, Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Rabin et.al, 2000, Handbook of Strategic Management, New York: Marcell Dekker Siagian, Sondang P, 1991, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta Salusu, J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit, Jakarta: Rasindo Sudirwo, Daeng, 1985, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Aksara Widjaya, HAW, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
.
11
12
13
14
Biodata Dosen Pembimbing A. Identitas Diri 1 Nama Lengkap Sapto Hermawan, S.H., M.H. 2 Jenis Kelamin Laki-Laki 3 Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 4 NIP/NIK/NIDN 198009092005011001/ 0009098004 5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 9 September 1980 6 Alamat Rumah Perum Fajar Indah Mutiara Blok A – 5, Jalan Kronggahan II, Kronggahan RT 4 RW 7 – Baturan Colomadu – Surakarta 57171 - Indonesia 7 Nomor Telepon/HP 085741483142 8 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 9 Nomor Telepon/Faks 0271 664989 10 E-mail
[email protected] 11 Mata Kuliah yang diampu Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan. B. Riwayat Pendidikan Nama PT Bidang Ilmu Tahun Masuk Tahun Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disert asi
S-1 UGM Ilmu Hukum 1998 2002
S-2 UGM Ilmu Hukum 2010 2012
Aspek Hukum Remote Trading di Pasar Modal Indonesia
Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Unsur Kelalaian dan Kerugian Dalam Perkara Medis
C. Pengalaman Penelitian dalam 10 tahun terakhir
S-3 UGM Ilmu Hukum 2013 On going Perwujudan Environmental Justice di Indonesia; Kajian Pertanggungja waban Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor Pertambangan
15
No.
1
Tahun
2014
2
2014
3
2013
5
2013
6
2012
Judul Penelitian Model Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Transnational Organized Crime di Wilayah Perbatasan Indonesia - Malaysia (Studi Kasus di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) – Tahun Pertama Studi Pengawasan Peredaran Produk Mainan Anak oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam Pemenuhan Compliance Safety Children pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/MIND/ PER/4/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/MIND/ PER/11/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib Implementasi Kebijakan Tata Kelola Kepariwisataan Di Kabupaten Gunungkidul (Studi Kasus Sengketa Obyek Wisata Gua Pindul Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul) Reformulasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (OutSourcing) Dalam Upaya Perlindungan Bagi Pekerja di Sektor Perbankan Tahun I. Optimalisasi Fungsi E-KTP Terhadap Sistem Pemberatan Pidana Pada Recidiv Dalam
Pendanaan Sumber Jumlah (juta)
Hibah STRANAS DIKTI
100
Hibah Insentif Start-UP UNS
10
BPOPTN UNS
30
BPOPTN UNS
30
BPOPTN UNS
30
16
7
8
9
10
11
12
2011
2010
2010
2009
2008
2006
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia Studi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Property atas Kualitas Bangunan dalan Jual Beli Rumah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pengembangan di Pasar Lelang Soropadan Jawa Tengah Riset Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Sektor Kelautan di Kabupaten Flores Timur, Kerjasama Universitas Sebelas Maret dan Universite La Rochelle Perancis. Soropadan Versi 3.0 : Peningkatan Citra Kualitas Pertanian di Indonesia Tahun ke II Peningkatan Kualitas SDM dalam Era Digital Analisis Kebijakan Kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
DIPA PNBP Fakultas Hukum UNS
10
DIPA BLI UNS
5
Kementrian Pendidikan Perancis
300
Hibah STRANAS DIKTI
100
Universitas Gadjah Mada
25
DIPA UNS
5
D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal No.
Tahun
1
2013
2
2012
Judul Artikel Ilmiah
Volume/Nomor
Konflik Pemerintah vs Masyarakat dalam Kepemilikan Lahan Vol II Nomor 2 Pariwisata: Tinjauan dari Tahun 2009 Perspektif Hukum Pertanahan Kajian Hukum Terhadap Vol 03 No. 01
Nama Jurnal
Jurnal Bestuur
Jurnal
17
Putusan Mahkamah Agung tentang Unsur Kelalaian dan Unsur Kerugian dalam Perkara Medis
Tahun 2009
Bestuur
E. Pengalaman Pengabdian Masyarakat No.
Tahun
1
2008
2
2009
3
2009
4
2009
5
2010
6
2011
7
2012
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum Pertanahan Bagi Masyarakat di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarari Kota Surakarta Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Penyuluhan Hukum Mengenai UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan AnakDi Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Fakultas Hukum UNS
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Usulan Program Kreativitas MahasiswaPenelitian. Surakarta, 30 September 2015 Pembimbing,
Sapto Hermawan, S.H.,M.H.
18
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan I. BAHAN HABIS PAKAI DAN BAHAN PENUNJANG Item
Bahan habis Pakai
Justifikasi Pemakaian
Harga Satuan (Rp)
Harga BHP + Peralatan Penunjang (Rp)
40.000
40.000
200
100.000
Kertas F4
1
Rim
Fotokopi
500
Lembar
Jilid
2
Biji
10.000
20.000
Ballpoint
2
Box
30.000
60.000
Staepler
3
Biji
20.000
60.000
Buku Agenda
3
Biji
20.000
60.000
Clip file Folder
10
Biji
8.000
80.000
Materai , stopmap
10
buah
7.000
70.000
Pulsa Telp Prabayar 3 orang
3
bulan
30.000
270.000
Pulsa Internet/ data 3 orang Sewa Printer (Pembuatan Proposal – Lap Hasil)
3
bulan
50.000 200.00 1 paket 0 350.00 1 paket 0 300.00 3 file 0 100.00 5 eksemplar 0 Sub Total Pengeluaran (Rp)
450.000
3.100.000
Satuan
Harga Satuan (Rp)
Biaya per bulan (Rp)
Orang
300.000
Sewa Kamera Dokumentasi Bahan Penunjang
Kuantitas
Pembelian Pustaka Asing /Ebook Pembelian pustaka bahasa ind
Material 1. Perjalanan Solo ke Desa Gadingharjo
Justifkasi Pencarian data, wawancara, observasi, biaya hidup
Sub Total Pengeluaran 3 bulan (Rp)
200.000 250.000 900.000 500.000
900.000 2.700.000
II. PELAPORAN DAN LAIN LAIN Material 1. Publikasi Jurnal Akreditasi 2. Penyusunan Laporan dan Artikel Ilmiah
Justifkasi Biaya Publikasi Jurnal Akreditasi
Satuan
Harga Satuan (Rp)
Biaya (Rp)
terbit
500.000
500.000
Kegiata n
200.000
200.000
Sub Total Pengeluaran Dalam Tahun (Rp)
700.000
Total Pengeluaran Rp)
6.500.000
Persiapan Material, rapat rapat
19
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas No. Nama/NIM Bid.Ilmu Alokasi Uraian Tugas Waktu (jam/Minggu) 1. Vincentius Dhanang Ilmu 20 jam Seluruh Widhianata Hukum Penelitian 2. Fatia Gupita Ilmu 15 jam Seluruh Hukum Penelitian 3. Asmarsha Qathrinada Ilmu 15 jam Seluruh Hukum Penelitian
20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti
