1
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2013
PROPOSAL Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara
Disusun oleh: NAMA
: ATIK FIBRIYANI
NIM
: 131120000713
PROGDI
: AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
2
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA’ (UNISNU) JEPARA 2014 HALAMAN PERSETUJUAN
PROPOSAL EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2013
Proposal ini telah disetujui untuk melanjutkan penulisan skripsi pada Program S1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara.
NAMA
: ATIK FIBRIYANI
NIM
: 131120000713
PROGDI
: AKUNTANSI
FAKULTAS
: EKONOMI DAN BISNIS
Disetujui oleh:
3
Dosen Pembimbing I
H. Ichwan Marisan, S.E., M.Si. Tanggal :
Dosen Pembimbing II
Fatchur Rohman, S.E., M.Pd. Tanggal :
PROPOSAL EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2013
A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH Sistem keuangan tidak bisa lepas dari proses perkembangan dari sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan, pengelolaan sistem keuangan yang baik akan berpengaruh pada perkembangan sebuah instansi yang terkait, maka dari itu sistem keuangan yang baik sangatlah dibutuhkan
untuk
sebuah
lembaga
perusahaan
maupun
Instansi
Pemerintahan. Pengelolaan informasi akuntansi yang baik diharapkan perusahaan mampu mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam membuat kebijakan perusahaan. Dalam sebuah SIA yang baik harus memasukkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk menjaga dan menilai efektivitas dari SIA itu sendiri. Dengan SIA yang baik dan ditunjang dengan SPI yang handal diharapkan akan memudahkan dalam melihat laporan keuangan yang disajikan dan menilai kinerja dari instansi. Sistem Pelaporan Keuangan
1
2
pada
Pemerintah
Gaji/Honor/Tunjangan
Kabupaten Pegawai,
Jepara
meliputi
Penyelenggaraan
Pembayaran
operasional
dan
pemeliharaan perkantoran, Pelayanan publik atau birokrasi, Bansos, Pembinaan/Koordinasi/ Evaluasi dan Pelaporan, Pembangunan, Perawatan Gedung dan fasilitas Umum, Pengadaan Barang Aset daerah dan lain sebagainya yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara. Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Bapermades)
Kabupaten Jepara merupakan Instansi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberdayakan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Jepara. Karena satu-satunya instansi yang diberi kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi desa yang maju dan berkembang, maka berbagai konsep dan strategi dalam pengambilan kebijakan untuk menyalurkan
3
pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Mengingat pos anggaran di Bapermades Kabupaten Jepara sangat besar, untuk kegiatan operasional kantor dan penyaluran bantuan hibah, maka perlu pelaporan keuangan yang akuntabel. Adapun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2013. Dari Uraian Tersebut Diatas, Maka Penulis Tertarik Mengangkat Judul: “Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013”. 2. RUANG LINGKUP MASALAH Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini digunakan agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu melebar sehingga lebih mudah dalam menentukan isi dari permasalahan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dititik beratkan pada Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013. 3. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
Penerapan
Sistem
Akuntansi
Keuangan
Daerah
di
Badan
4
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 ? 4. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada permasalahan yang dirumuskan adalah: Untuk Mengetahui Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara Sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013.
5. MANFAAT PENELITIAN Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Bapermades Kabupaten Jepara sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013. 2. Bagi Bapermades Kab. Jepara. a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai di Bapermades terkait Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Perbup nomor 48 Tahun 2013. b. Sebagai informasi perbendaharaan Studi Ilmiah Mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Perbup nomor 48 Tahun 2013.
5
3. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.
B. TINJAUAN PUSTAKA 1. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi, 2008:2). Menurut Krismiaji (2005:16) mengemukakan pengertian sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, memasukan, mengolah, dan menyimpan data, serta melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah oganisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi adalah pengelolaan data yang
mampu memberikan nilai tambah
pada
pengambilan keputusan, yang berasal dari pengelolaan data dalam sistem akuntansi. Informasi berguna untuk mengurangi ketidak pastian, memperbaiki keputusan dan kemampuan yang lebih baik dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan. Sebuah sistem informasi pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen atau subsistem-subsistem untuk menghasilkan informasi. Bagian ini akan memberikan pengertianpengertian mendasar yang menuju pada pemahaman sistem informasi secara utuh. Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
6
Sistem informasi dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Pengertian sistem informasi akuntansi terdiri dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Walaupun demikian pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mempunyai kesamaan makna. Menurut Krismiaji (2005:4) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Menurut Barry E. Cushing yang diterjemahkan oleh La Midjan (2000:30) Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan. Menurut Azhar Susanto (2008:72) menyatakan bahwa: Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari subsistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dangan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Sistem
informasi
akuntansi
yang
dihasilkan
berasal
dari
pengolahan atas data yang terstruktur, yaitu data yang memenuhi fungsi
7
keabsahan yang telah melalui prosedur pembuatan dan pengumpulan data yang benar, dan keabsahan materil dalam arti data tersebut telah mewakili suatu transaksi keuangan yang terjadi dan benar pula. Pengertian dari sistem akuntansi itu sendiri menurut Mulyadi, (2008:3) adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah data transaksi keuangan/akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,
menggolongkan,
mengolah,
menganalisa,
dan
mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen) (Zaki Baridwan, 2008:6). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi yang dirancang untuk mentransformasikan
data
menjadi
informasi
yang
kemudian
8
dikomunikasikan ke beragam pemakai.” (George H. Bodnar dan William. S. Hopwood, 2004:1). 2. FUNGSI PENTING YANG DIBENTUK SIA PADA SEBUAH ORGANISASI Fungsi utama Sistem Informasi Akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas, yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya yang secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti berguna. Menurut Wikipedia, menyebutkan bahwa Fungsi penting yang dibentuk Sistem
Informasi
Akuntansi
pada
sebuah
organisasi
antara
lain
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi) : a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. b. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. c. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri dari 3 subsistem James A. Hall (2001:10): 1. Sistem pemrosesan transaksi Sistem ini mendukung proses operasi bisnis harian yang dilaksanakan organisasi. 2. Sistem buku besar/ pelaporan keuangan
9
Sistem buku besar menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak. 3. Sistem pelaporan manajemen Sistem Pelaporan manajemen menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggung jawaban. 3. MANFAAT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Sebuah Sistem Informasi Akuntansi menambah nilai dengan cara (https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi) : a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan c. Meningkatkan efisiensi d. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan e. Meningkatkan sharing knowledge f. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan
4. TUJUAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
10
Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. untuk menjadi sistem informasi, maka hasil dari sistem itu harus berupa informasi yang berguna yaitu harus memenuhi ketiga kriteria relevan, tepat waktu dan akurat. Satu saja kriteria ini tidak dipenuhi maka hasil dari sistem tersebut adalah sampah. Menurut Slamet Sugiri ada tiga tipe fungsi Akuntansi, yaitu : a. Pencatatan (record keeping) Pencatatan ini berkaitan dengan proses memilih, mengukur, dan mengumpulkan data transaksi-transaksi usaha. b. Evaluasi Prestasi (performance evaluation) Evaluasi prestasi mengarahkan perhatian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap gambaran organisasi, berdasarkan laporanlaporan yang mengklasifikasi dan meringkas hasil usaha perusahaan baik secara keseluruhan maupun hanya satu segmen (bagian) dari organisasi dari pada periode tertentu. c. Pengambilan keputusan (decision making) Pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang harus memilih antara tindakan-tindakan alternative yang berhubungan dengan masa depan organisasi. (Slamet Sugiri, 1999 :7). Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan. SIA terdiri dari 3 subsistem yaitu:
11
a. Sistem pemrosesan transaksi Sistem ini mendukung proses operasi bisnis harian yang dilaksanakan organisasi. b. Sistem buku besar/ pelaporan keuangan Sistem buku besar menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak. c. Sistem pelaporan manajemen Sistem Pelaporan manajemen menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggung jawaban. Dari definisi sistem akuntansi ada unsur suatu sistem akuntansi yang pokok yaitu formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan. Mulyadi (2001:3) menguraikan pengertian dari masing-masing unsur sistem akuntansi adalah sebagai berikut : a) Formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat terjadinya transaksi dan biasa disebut dengan dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi dicatat atau didokumentasikan. b) Jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan
12
data lainnya. c) Buku Besar. Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal, rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. d) Buku Pembantu. Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi, yang semakin besar dan beragam sistem akuntansi daerah secara jelas didefinisikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga dijelaskan Bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
13
manual
atau
menggunakan
aplikasi
komputer. Sistem
akuntansi
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pasal 1, yang dimaksud Akuntansi adalah: proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasikan atas hasilnya, serta penyajian laporan. Sedangkan pemerintahan adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi yang dimaksud akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasikan
atas
hasilnya,
serta
penyajian
laporan
pada
pengelolaan laporan pada pengelolaan keuangan di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta keuangan pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai
dengan
prinsip-prinsip
akuntansi
yang
diterima
umum
(Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 70). Sistem akuntansi merupakan suatu sistem atau suatu kesatuan yang terdiri dari atas sub-sub system atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain. Suatu sistem yang mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input dalam sistem akuntansi merupakan bukti-bukti transaksi dalam dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan.
14
Halim, Dkk. (2010: 235) Menjelaskan sistem akutansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi aset. Informasi keuangan daerah adalah segala dokumen yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) (PP Nomor 11 Tahun 2001 pasal 1). Setiap daerah otonom wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat, termasuk pinjaman daerah. Jenis informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah terdiri atas (PP Nomor 11 Tahun 2001 pasal 3): 1. APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota. 2. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pembantuan. Neraca Daerah. Dana Cadangan Daerah. Pinjaman dan Hibah Daerah. Piutang Daerah. Laporan keuangan BUMD. Dana yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah
15
keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara efektif dan efisien, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu: (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013) sebagai berikut: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipatif Beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memberikan peran dan tangung jawab yang lebih besar kepada pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi pelaporan. Menurut Peraturan Bupati No 48 Tahun 2013, disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan sistem yang digunakan
16
untuk menghasilkan Laporan keuangan pemerintah Daerah yang terdiri dari : a.
SA-PPKD, yaitu: Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah. b. SA-SKPD, yaitu: Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013, fungsi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah; c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah; f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan utang dan piutang Daerah; g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan
.
17
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Pelimpahan Kekuasaan dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD c. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/barang. (5) Kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPKD; b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang Daerah. (6) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD. Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kuasa BUD mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Menyiapkan anggaran kas Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD pada Bank
dan /atau Lembaga Keuangan Lain yang ditunjuk. f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. Menyimpan uang Daerah;
18
h. Melaksanakan penempatan uang Daerah i. Mengelola/menatausahakan investasi Daerah j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sector ekonomi, social dan politik, (Mahsun dkk, 2006: 185). Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Menurut Halim, Dkk (2012: 235) akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan,
hingga
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/Atau SKPKD. Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 menyebutkan bahwa: prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
19
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dijelaskan oleh Halim, dkk (2012: 237) adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transasksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Menurut Halim.,dkk (2012: 241) prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan skpd dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan,
20
penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD, (Halim .dkk, 2012: 238). Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 5. Penyajian Laporan Keuangan Penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode. Berdasarkan Standar Akuntansi Publik (SAP tahun 2005),
laporan
tersebut harus memenuhi standar sebagai berikut: Akuntabilitas, Manajemen, Transparasi dan keseimbangan antar generasi. 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijaksanaan
yang
dipercayakan
kepada
entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen
21
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. 4. Keseimbangan Antar generasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah dalam periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari lembaga. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan
22
pengelolaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal lembaga organisasi yang akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam lembaga organisasi itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Berikut merupakan beberapa definisi dari laporan keuangan menurut beberapa ahli, antara lain: Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 7): ”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 1) Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain: -
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan melibatkan seluruh pejabat pengelola keuangan dan kegiatan SKPD (Komitmen Bersama)
23
-
Tidak ada perbedaan data
-
Data awal adalah Laporan Keuangan
-
Data yang disajikan dapat ditelusur dan andal
-
Kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan
-
Sistem Pengendalian Internal (SPI) diselenggarakan secara memadai
-
Adanya pengungkapan secara penuh (Full Disclosure)
2) Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan yang ada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi relisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan ( statutory ). b. Neraca SKPD Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Data-data yang diperlukan di SKPD antara lain:
Kas di Bendahara Penerima Kas di Bendahara Pengeluaran
24
Piutang Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya Dokumen yang diperlukan diantaranya yaitu:
(1) Rincian Persediaan per item barang (2) KIB A-F (3) Rekapitulasi Buku Inventaris Dokumen-dokumen tersebut disiapkan oleh Petugas Akuntansi, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang. Didukung Berita Acara Rekonsiliasi antara Petugas Akuntansi dengan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang. c. Laporan Operasional (LO) Laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh
SKPD
untuk
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode. d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Merupakan penjelasan atas nilai yang disajikan dalam LRA SKPD dan Neraca SKPD dan memberikan informasi tambahan yang diperlukan. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam CaLK antara lain: (1) Penjelasan tentang Pendapatan-pendapatan yang kurang dari 90% dan melebihi target (2) Rincian Piutang Pendapatan Pajak (3) Pendapatan yang merupakan pembayaran piutang pajak atau piutang retribusi tahun lalu; (4) Pendapatan yang harusnya disetor di tahun berjalan tetapi baru disetor di tahun berikutnya; 3) Laporan Kinerja SKPD (Laporan Optional) Laporan kinerja SKPD Menjelaskan merupakan laporan anggaran dan realisasi belanja dan Rencana serta realisasi hasil/keluaran per program/kegiatan di SKPD selain Gaji Rutin. Perlu dijelaskan kegiatan yang realisasinya kurang dari 100%, disebabkan adanya penghematan belanja, kegiatan yang putus kontrak, kegiatan tidak dilaksanakan 100%, atau sebab yang lain. 4) Buku Laporan Keuangan SKPD/UPTD Adapun buku laporan keuangan SKPD/UPTD antara lain: LRA, NERACA, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), CaLK, Laporan Kinerja per Program Kegiatan,
26
Pernyataan
Tanggung
Jawab
Kepala
SKPD,
Berita
Acara
Rekonsiliasi LRA APBD, Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Barang Daerah, Berita Acara Rerkonsiliasi Pengurus Barang dan Petugas Akuntansi SKPD, Berita Acara Rekonsiliasi Bendahara Penerima dan Petugas Akuntansi SKPD. Adapun
dokumen
dokumen
yang
digunakan
dalam
Penatausahaan Keuangan sebagai berikut (Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) : 1) Surat Penyediaan Dana (SPD) Dokumen yang berisikan surat
penyediaan
dana
yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. SPD
digunakan
untuk
menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen yang berisikan surat perintah pembayaran yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pula pejabat yang ditunjuk kepada pejabat penerbit SPM. 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Dokumen yang dinggunakan atau diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM untuk mencairkan alokasi dana setelah melalui pengujian SPP.
27
4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dokumen ini bisa disebut dengan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh PEMDA pada khususnya biro keuangan. Dokumen Pengajuan SP2D sebagai berikut : 1. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. 2. SP2D adalah spesifik, satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. 3. SP2D dapat diterbitkan jika: a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia b. Didukung
dengan
kelengkapan
dokumen
sesuai
peraturan perundangan 4. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. 5) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Menurut Indra Bastian pada bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Sektor Publik mendefinisikan SPJ adalah sebagai berikut: SPJ merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah
daerah
dengan
penjelasan
SPJ
pengeluaran
28
merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran (2007:370). Standar
operasional
pelayanan
surat
pertanggungjawaban keuangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pelayanan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Juru Bayar serta para pelaksana anggaran pada satuan unit-unit kerja. Tinjauan Sistem Akuntansi SPJ dari APBD ini terkait beberapa fungsi-fungsi yang terkait, antara lain sebagai berikut (Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah): a. Kepala SKPD Fungsi Kepala SKPD adalah perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam Pemerdayaan masyarakat dan desa serta penanggung jawab keuangan di SKPD. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sekretaris) Pejabat Penatausahaan Keuangan juga bisa disebut Pejabat Penerbit SPM, mempunyai fungsi sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan memparaf SPM.
29
c. Bendahara Pengeluaran Fungsi dari bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negara pada kantor satuan kerja kementrian atau lembaga. d. Biro Keuangan Fungsi biro keuangan adalah untuk membuat SP2D yang berfungsi untuk mencairkan dana yang diminta. Dalam rangka optimalisasi anggaran dan tata kelola keuangan yang professional dan akuntabel maka pemerintah melalui Permendagri No. 13 Th 2006 Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa,
untuk
melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD). Guna lebih meningkatkan fungsi Tata Kelola Keuangan yang Profesional dan Akuntabel, maka mulai TA 2014: 1. Semua SKPD melaksanakan secara penuh verifikasi penggunaan anggaran. 2. Proses Verifikasi di PPKD/BUD sebatas kelengkapan administrasi pengajuan SPM.
30
3. Dokumen/Bukti pengeluaran Uang mulai Tahun 2014 dan seterusnya tidak perlu disertakan dalam pengajuan pencairan Dana ke DPPKAD. 4. Semua Dokumen/bukti pengeluaran uang disimpan di masingmasing SKPD sebagai dokumen pertanggungjawaban pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. 5. Diharapkan
untuk
mempersiapkan
personil/SDM
(khusus
verifikator). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa: Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. b. c. d.
Menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Menandatangani SPM; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja melaksanakan pengujian SKPD yang dipimpinnya; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan h. Mengelola barang utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. i. Mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
31
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten jepara dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas publik. Karena pelaporan keuangan diatur dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2013. 6. PENELITIAN TERDAHULU Sebagai referensi penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Referensi ini diambil berdasarkan kesesuaian dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dapat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu Judul No 1.
Alat Analisis (Nama, Tahun) Pengaruh Implementasi Standar
Akuntansi
Regresi Berganda
Hasil Penelitian -
Hasil pengujian korelasi pearson
terhadap
implementasi
variable standar
32
Pemerintahan
dan
akuntansi pemerintahan dan
Informasi
implementasi sistem informasi
Akuntansi Terhadap
akuntansi memiliki hubungan
Kualitas
Laporan
yang sangat kuat/erat dengan
Keuangan
(Rukmi
kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian regresi
Sistem
-
Juwita, 2013). secara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t, memperlihatkan
bahwa
implementasi
standar
akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Judul No 2
Alat Analisis
Hasil Penelitian
(Nama, Tahun) Penerapan Sistem Deskriptif
Penerapan sistem Pengelolaan
Pengelolaan
Keuangan
Analitik
Keuangan
hubungan
Pemerintah dalam
Daerah
menunjang
Kinerja Pengelolaan Keuangan
(Studi
dengan
mempunyai yang
kinerja
keuangan.
signifikan pengelolaan
33
kasus
Pada
Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa 3
Barat
(Ami
Oktaviana, 2010) Pengaruh penyajian Deskriptif
Penyajian laporan keuangan
laporan
daerah secara signifikan
Kualitiatif
Keuangan dan
daerah
berpengaruh positif terhadap
aksesibilitas
laporan
penggunaan
keuangan
informasi
keuangan daerah oleh para
terhadap penggunaan
pengguna
informasi keuangan
aksesibilitas laporan keuangan
daerah (studi pada
berpengaruh
kabupaten
signifikan
eks
karesidenan Judul No
informasi.
positif
dan
terhadap
penggunaan informasi Alat Analisis
Hasil Penelitian
(Nama, Tahun) banyumas, (Himmah
keuangan
Bandariy, 2011)
simultan keuangan
daerah.
Secara
penyajian
laporan
daerah
dan
aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan
signifikan
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
34
Sumber : (Rukmi Juwita, 2013).), (Ami Oktaviana, 2010), (Himmah Bandariy, 2011)
7. KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijelaskan yaitu dari perolehan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis. Berdasarkan keterangan tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
OTONOMI DAERAH
APBD
Standar Akuntansi Pemerintah (Perbup Kab. Jepara Nomor 48 Tahun 2013)
Pengelolaan Keuangan Bapermades Kab. Jepara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF
35
Sumber : Perbup Nomor 48 Tahun 2013 C.
METODE PENELITIAN 1. LOKASI PENELITIAN Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian di Instansi Pemerintah yaitu dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Kabupaten Jepara. 2. OBYEK PENELITIAN Objek penelitian merupakan sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap prokontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses. Menurut Arikunto (2002:96), definisi dari objek penelitian merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
38
Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan objek penelitian mengenai: Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Bapermades Kabupaten Jepara sesuai Perbup Nomor 48 Tahun 2013, hal ini berkaitan dengan: 1. Transaksi perbendaharaan melalui anggaran pada Bapermades Kab. Jepara. 2. Data atau dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan dana di Bapermades Kab. Jepara.
39
3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan di Bapermades Kab. Jepara 3. JENIS DAN SUMBER DATA Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 1. Data Primer Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Pengumpulan data-data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jepara 2. Data Sekunder Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan
40
melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data-data sekunder dalam penelitian ini melalui buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jepara. 4. METODE PENGUMPULAN DATA Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Metode Observasi Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati aspek-aspek yang ingin diteliti (Arikunto, 2002 : 133). Secara umum, observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan obyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Bapermades Kabupaten Jepara.
2. Metode Wawancara
41
Wawancara sering juga disebut sebagai metode interview, yaitu
sebuah
dialog
yang
dilakukan
oleh
pewawancara
(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interview) (Arikunto, 2002: 133). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Bapermades Kab. Jepara, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan, Serta bagian lain yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Bapermades Kabupaten Jepara. 3. Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi adalah: mencari data mengenai halhal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 200). Penulis memanfaatkan data yang tersedia dalam bentuk dokumen sebagai sumber informasi yang terkait dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Bapermades Kabupaten Jepara. 5. METODE ANALISIS DATA Komponen yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif diantaranya adalah data.
Kumpulan Data hanya akan
menjadi sekumpulan data tanpa arti apabila tidak dianalisa dengan baik. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
42
sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi yang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, yang bersifat monografis, atau berwujud kasuskasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikatoris) (Rianto Adi, 2004: 128). Dalam Penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Bapermades Kabupaten Jepara sesuai Perbup Nomor 48 Tahun 2013. D.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Pada penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab pembahasan yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
43
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan landasan teori, mengenai tinjauan pustaka tentang: Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kerangka pemikiran dan Hipotesis.
BAB III : METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi tentang Lokasi Penelitian, Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi:
Gambaran
umum
objek
penelitian,
Struktur
organisasi, Penyajian data, Analisis data dan pembahasan. BAB V
: PENUTUP Bab lima merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.
44
DAFTAR PUSTAKA Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit Arikunto. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : PT.Rineka Cipta Baridwan, Zaki. 2008. Akuntansi Intermediate, Edisi 8, Yogyakarta: BPFE Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Bodnar, George H. dan Hopwood, William S. 2004. Sistem Informasi Akuntansi.Yogyakarta : Penerbit Andi. Cushing, Barry E., diterjemahkan oleh La Midjan. 2000. Sistem Informasi Akuntansi Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedu. Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi. Halim, Abdul, dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiiga. Jakarta : Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2007. Jakarta: Salemba Empat. Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Politeknik Pos Indonesia Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
45
Krismiaji. 2005. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Kedua. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Mahsun, Mohamad, Dkk. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yokyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Nasution, S. 2000. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2013 tentang Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5165 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
46
Sugiri, Slamet. 1999. Akuntansi Manajemen, Edisi Revisi. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Susanto, Azhar. 2008. Sistem Informasi Akuntansi, Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur. Bandung : Lembaga Informatika. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi
