PROGRAM)

MENGEMBANGKAN POLMAS DI INDONESIA oleh Irjen. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Farouk Muhammad & Andrea Hynan Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP

BAB 4 MENERAPKAN POLMAS SEBAGAI PROGRAM (POLMAS SEBAGAI STRATEGI/PROGRAM)

”The training of police officers in the community-policing philosophy is a key element for the successful transition from traditional policing to community policing. Police officers must understand the community-policing concept if they are expected to use it”, Michael J. Palmiotto, 2011:261. Pendapat Palimiotto jelas-jelas menegaskan dengan memahami filosofi dari Community Policing, merupakan kunci sukses dari implementasi Community Policing itu sendiri. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, bentuk Community Policing di Indonesia merupakan adaptasi dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip universal program perpolisian kontemporer di bawah spirit kepolisian yang “civilized” oleh masyarakat demokratis, dengan berorientasi problem solving, yang disesuaikan dengan kondisi ke-Indonesia-an (disesuikan dengan karakteristik sosial dan budaya bangsa Indonesia), dan disebut sebagai Perpolisian Masyarakat atau dikenal dengan Polmas. Maka dari itu, guna mengimplementasikan Polmas, sudah sewajibnya, setidaknya jajaran Polri memahami filisofi dan konsep dari Polmas itu sendiri terlebih dahulu seperti yang intinya (ruhnya Polmas) dimaksud dalam Skep Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas sebagai strategi, disebut juga dengan Polmas sebagai program. Implementasi Polmas sebagai program berarti penerapan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan sejajar antara Polri dalam hal ini Petugas Polmas dengan masyarakat lokal. Menyelesaikan dan mengatasi serta mengantisipasi secara bersama-sama berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang dapat mengganggu, mengancam keamanan dan ketertiban serta ketenteraman kehidupan warga masyarakat setempat. Sasaran yang dikehendaki dari penerapan Polmas adalah mengurangi sekecil mungkin terjadinya kejahatan dan rasa ketakutan warga akan adanya kejahatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat setempat. Berarti jelas bahwa pada hakekatnya menerapkan Polmas sebagai program mengadung dua unsur utama yaitu membangun kemitraan antara Polisi dengan masyarakat (Partnership) dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal (Problem Solving), atau dapat disebut sebagai Partnership for Problem Solving.

Draft Buku Polmas Bab 4 Menerapkan Polmas Sebagai Program (Edisi September 2012)

75


Perwujudan Polmas sebagai program dapat mengambil bentuk model wilayah atau model kawasan. Model wilayah yaitu satu atau gabungan beberapa area atau kawasan pemukiman (RT/RW/Kelurahan/Desa) yang jelas batas-batas geografis juridisnya. Pembentukan Polmas sebagai program dengan model wilayah harus lebih didasari pada kehendak bebas dan inisiatif warga setempat, walaupun terkadang dalam prosesnya bisa saja atas prakarsa dan dorongan polisi khususnya Petugas Polmas. Sedangkan pembentukan Polmas sebagai program dengan model kawasan yaitu satu kesatuan area kegiatan bisnis, dengan pembatasan yang jelas, seperti mall, pusat perdagangan, pertokoan, perkantoran, kawasan indutri, terminal maupun kawasan objek vital. Dalam pembentukan model kawasan ini, dapat diprakarsai oleh dan atas inisiatif bersama antara polisi dan tokoh masyarakat atau pimpinan dalam kawasan tersebut. Dalam pembentukan atau implementasi Polmas sebagai program, ada prasyarat yang harus terpenuhi, yang pertama adalah adanya seorang Petugas Polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah Petugas Polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan. Prasyarat kedua, bagi model kawasan disyaratkan adanya “Pos” atau balai sebagai pusat pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor Kelurahan/Desa, atau bahkan Balai RW/Desa, hingga tempat tinggal Petugas Polmas itu sendiri. Perihal tempat tinggal Petugas Polmas, memang salah satu kesuksesan implementasi Polmas sebagai program adalah dengan berdomisili tetapnya Petugas Polmas di wilayah penugasannya. Prasyarat ketiga, yaitu adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaanya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk Petugas Polmas dan perwakilan pemerintah setempat. Ada tiga unsur yang merupakan tiga pilar utama, yang harus secara bersamasama dalam mengimplementasikan pembentukan Polmas sebagai program, yaitu unsur masyarakat, unsur Polri dan unsur Pemerintah Daerah. Unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh perwakilan atau tokoh masyarakat, sedangkan dalam operasionalisasinya diwakili oleh forum kemitraan atau yang dikenal dengan FKPM (Forum Kemitaan Polisi dan Masyarakat). Unsur Polri dalam pembentukannya diwakili oleh Kapolsek atau staf, atau saat ini pengemban fungsi Bimas atau Binluh di tingkat Polsek, sedangkan dalam operasionalisasinya diwakili oleh Petugas Polmas yang ditugaskan di wilayah tersebut. Serta unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh Camat bersama Lurah/Kepala Desa/Badan Perwakilan Desa, dan dalam operasionalisasinya diwakili oleh Lurah/Kepala Desa bahkan dimungkinkan untuk wilayah-wilayah yang sangat luas seperti di DKI Jakarta, sebaiknya diwakili oleh Ketua RW. Dalam menerapkan Polmas sebagai program harus terwujud berdasarkan prinsip-prinsip operasionalisasi yang meliputi Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi dan Kesetaraan, Personalisasi, Penugasan Permanen serta


76


Desentralisasi dan Otonomisasi. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas menegaskan bahwa operasionalisasi Polmas sebagai program harus dilakukan oleh Petugas Pomas dan FKPM secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sedangkan prinsip Partisipasi dan Kesetaraan menuntut setiap operasionalisasi Polmas yang dilakukan oleh Petugas Polmas dan FKPM harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat. Prinsip Personalisasi menuntut Petugas Polmas untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dari pada hubungan formal. Penugasan Permanen, merupakan salah satu prinsip yang menekankan bahwa penempatan anggota Polri sebagai Petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di wilayah penugasannya. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomisasi, operasinalisasi Polmas sebagai program menganut prinsip pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada petugas Polmas dan FKPM harus bersifat otonom dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahanan masalah dan penyelesaian perkara atau perkitikaian antar warga, antar warga dengan polisi, dan antar warga dengan pejabat setempat. Selanjutnya dalam bab ini, sehubungan dengan adanya unsur-unsur pembentukan dan operasionalisasi Polmas sebagai program, yaitu Petugas Polmas, FKPM selaku wakil masyarakat, dan Kelurahan/Desa bahkan RW selaku wakil pemerintah, maka akan dijabarkan peran-peran mereka dalam mewujudkan penerapan Polmas sebagai program tersebut. A.

Petugas Polmas

Dalam hal penerapan Polmas sebagai program, Petugas Polmas harus menempatkan/memerankan diri menjadi penggerak dari seluruh kegiatan Polmas dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Petugas Polmas harus mampu bertindak sebagai inovator, motivator, dinamisator dan sekaligus inspirator bagi warga masyarakat dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan Polmas di samping tugas-tugas yang melekat pada dirinya sebagai aparat kepolisian. Berawal pada ide dasar yang dituangkan dalam ketentuan dalam Skep Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas), Petugas Polmas adalah personel bintara polisi yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah sebagai Petugas Polmas. Petugas Polmas adalah bintara polisi yang dipilih dan dengan sengaja dibentuk dan disiapkan melalui pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagai Petugas Polmas. Untuk mempermudah


77


terwujudnya pemahaman terhadap Petugas Polmas dalam sistem perpolisian di Indonesia, berikut dijelaskan segala hal terkait dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Petugas Polmas. Dalam Skep Kapolri tersebut, juga dilampirkan beberapa panduan bagi Petugas Polmas yaitu tentang yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan deteksi, penyelesaian perkara ringan/pertikaian warga (merupakan bentuk aklternatif penyelesaian sengketa), serta panduan khusus menghadapi orang yang bersikap menolak/melawan (konfrontatif). Tugas Pokok Petugas Polmas Personel bintara Polri yang ditunjuk sebagai Petugas Polmas dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau yang bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat. Di samping itu, Petugas Polmas juga harus tetap melaksanakan tugas-tugas kepolisian pada umumnya sesusi fungsi di mana ia berada dalam hal ini adalah fungsi Bimmas. Tugas pokok Petugas Polmas sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya memuat rincian pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh personel yang ditunjuk sebagai Petugas Polmas. Tugas yang dimasud meliputi fungsi deteksi, fungsi bimbingan dan penyuluhan, tugas kepolisian umum (general duties) dan fungsi reserse kriminal secara terbatas. Fungsi Deteksi Fungsi deteksi adalah bagian dari fungsi intelijen terbatas yang diemban oleh Petugas Polmas. Dalam menjalankan fungsi deteksi tersebut Petugas Polmas melakukan pendeteksian terhadap gejala awal kegiatan masyarakat, dinamika dan situasi yang terjadi di wilayah penugasannya. Sudah tentu Petugas Polmas harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan informasi yang cukup serta akurat dalam pendeteksian, karena setelah itu Petugas Polmas akan melakukan identifikasi dan analisis terhadap hasil pendeteksiannya tersebut. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pendeteksian adalah aspek statis dan aspek dinamis. Aspek statis adalah merupakan aspek alamiah yang merupakan fakta keadaan wilayah tempat Petugas Polmas bekerja, yang terdiri atas letak geografis/posisi wilayah, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk (demografi). Sedangkan Aspek dinamis adalah kondisi kehidupan kemasyarakatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan (halhal yang berhubungan mengenai ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, maupun aspek keamanan). Petugas Polmaspun berperan sebagai agen/jaringan informasi intelijen, yang secara tidak langsung membantu tugas-tugas penanggungjawab fungsi intelijen. Sebagai agen/jaringan informasi intelijen, Petugas Polmas secara aktif


78


mengumpulkan bahan-bahan keterangan terhadap dimamika dan perubahan masyarakat baik secara terbuka maupun secara tertutup. Selain itu, Petugas Polmas menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas dan informasi intelijen lainnya. Seluruh bahan keterangan dan informasi yang didapat berikut hasil analisanya disampaikan kepada Kapolsek melalui Kepala Unit Intelijen dan Keamanan (Kanit Intelkam), pada wilayah penugasan Petugas Polmas tersebut. Petugas Polmas juga berperan sebagai motivator dalam membanggun tugas kemitraan antara Polisi dengan masyarakat dalam berbagai hal. Dengan adanya kemitraan berarti terbangunlah kerjasama yang egaliter antara Polisi dengan masyarakat. Terbangunnya kerjasama yang egaliter tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polisi yang lebih dalam lagi, sehingga masyarakat dengan sukarela diantaranya memberikan inofrmasiinformasi termasuk informasi intelijen yang dibutuhkan oleh Petugas Polmas dalam pendeteksian. Dalam membangun kemitraan, Petugas polmas juga berperan sebagai dinamisator dalam memberdayakan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) termasuk untuk mendukung tugas pendeteksian. Agar dapat melaksanakan tugas, peran dan fungsi intelijen terbatas dengan sebaik-baiknya, Petugas Polmas dituntut untuk memahami hal-hal penting dalam pendeteksian yaitu sasaran yang dituju, metode yang digunakan, sumbersumber yang layak untuk dijadikan bahan keterangan, tata cara pembuatan laporan informasi, serta memahami sistem pelaporan yang berlaku. Sasaran Dalam memahami sasaran yang dituju guna menjalankan pendeteksian, setidaknya Petugas Polmas dapat memahami dua jenis sasaran yaitu sasaran permasalahan dan sasaran wilayah tugas. Memahami sasaran permasalahan tiada lain adalah pemahaman terhadap sasaran aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pendeteksian, seperti dijelaskan pada beberapa paragraf sebelumnya, yaitu pemahaman sasaran aspek statis dan aspek dinamis. Sumber informasi awal mengenai data-data dalam memahami aspek sasaran, sesungguhnya dapat ditemukan diantaranya dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi dalam memahaminya, agar mencapai akurasi informasi yang mendekati sempurna, secara berkala Petugas Polmas diharapkan melakukan klarifikasi data normatif dari BPS tersebut dengan fakta di lapangan (melakukan pengecekan kembali dengan kondisi faktual di lapangan), sehingga didaptkan informasi terkini. Hal ini dapat seiring dengan kegiatan sambang yang dilakukan oleh Petugas Polmas (mengenai kegiatan sambang akan dijelaskan kemudian). Pemahaman sasaran aspek statis, yaitu meliputi pemahaman aspek geografis yang berupa pemahaman segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan bumi dan keadaan alam, klimatologi/iklim dan cuaca, gunung, sungai, danau, luas wilayah dan batas-batasnya, serta keadaan infrastruktur. Selanjutnya adalah pemahaman aspek demografi yang berupa keterangan-keterangan


79


tentang jumlah penduduk, kewarganegaraan, suku, jenis kelamin, umur, agama yang dianut, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kelahiran dan kematian, termasuk kepadatan penduduk. Aspek terahir yang perlu dipahami dalam aspek statis ini yaitu, aspek sumber kekayaan alam yang meliputi hasil-hasil bumi, sumber daya tanah dan air, serta kekayaan alam lainnya yang terdapat di wilayah penugasan Petugas Polmas. Sedangkan pemahaman sasaran aspek dinamis, yaitu meliputi pemahaman aspek ideologi berupa meliputi mengetahui sosok tokoh-tokoh masyarakat non politisi, kelompok-kelompok/perkumpulan kajian-kajian, segala bentuk ide, cita, cita-cita dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat/kelompok masyarakat setempat yang mampu menggerakkan aktivitas pergerakan kemasyarakatan ataupun politik, guna mencapai tujuan bersama dari masyarakat/kelompok masyarakat tersebut. Lalu, pemahaman aspek sosial politik yang meliputi segala bentuk, jumlah, jenis dari keberadaan partai politik, organisasi masa, jumlah suara pendukung dan anggota partai, jumlah masa mengambang (swing votter), jumlah non partisan dan golongan putih, struktur suara hasil dan urutan pemenang Pemilu Presiden dan Legislatif, Pilkada, Pilkades, tokoh-tokoh politik, jumlah anggota DPRD, aparatur negara dan lembaga negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal/nasional /asing, media masa cetak maupun elektronik, kelompok radikal, kelompok rentan, kelompok ilmuwan, serta organisasi kemasyarakatan di bidang politik lainnya. Selanjutnya, dibutuhkan juga pemahaman aspek sosial ekonomi yang berupa pemahaman akan kegiatan perekonomian, kelompok-kelompok pengusaha barang dan jasa, profesi-profesi bisnis barang dan jasa, potensi ekonomi yang ada termasuk perbankan, pertokoan, perkantoran, pasar tradisional dan moderen, mini market dan swalayan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, usaha besar, klasifikasi layanan usaha, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perhubungan, pertambangan dan energi, dan telekomunikasi. Selanjutnya Petugas Polmas juga dituntut untuk memahami aspek sosial budaya yaitu agama, keyakinan, dan aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di masyarakat, hukum dan perundang-undangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, transmigrasi dan urbanisasi, kesehatan, olah raga, pariwisata, kesenian, ketenagakerjaan, lapangan-lapangan kerja, lingkungan hidup, tradisi dan kebiasaan yang telah menjadi konvensi, adatistiadat, pertahanan, penyakit masyarakat serta bencana alam. Terahir, Petugas Polmas dituntut memahami aspek keamanan yang berupa pemahaman dan pengetahuan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran, bentuk-bentuk penyimpangan (deviance), mengapa orang berbuat jahat, melanggar ataupun menyimpang, lembaga penegak hukum, institusi dan aparat pertahanan maupun keamanan, instalasi penting, objek-objek vital baik untuk tingkatan lokal maupun nasional di wilayah Petugas Polmas tersebut. Dengan banyaknya aspek statis dan aspek dinamis yang harus dipahami, maka sepintas memang terkesan bahwa seorang Petugas Polmas identik dengan Polisi Super (Super Cop). Pandangan ini tidak selalu benar, karena pemahaman


80


akan aspek statis dan aspek dinamis yang wajib diemban oleh Petugas Polmas jenis dan jumlahnya sangat tergantung dari kondisi wilayah penugasan si Petugas Polmas. Untuk itu pada wilayah-wilayah yang sangat luas atau kompleks, maka dimungkinkan terdapat lebih dari satu Petugas Polmas dengan ruang lingkup kerjanya sesuai dengan batasan jurisdiksi tugasnya secara geografis. Apa lagi, Petugas Polmas idealnya tidak hanya bekerja sendirian, karena keberhasilan Petugas Polmas juga sangat bergantung dari partisipasi masyarakat dalam rangka kemitraan antara Polisi dengan masyarakat, untuk itulah Petugas Polmas juga dituntut memberdayakan FKPM, selain potensi unsur masyarakat lainnya seperti unsur pemerintah. Akan tetapi kesan ini juga tidak selalu salah, karena sumber daya Petugas Polmas berasal dari Bintara yang nota bene sebagian besar Bintara lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN) adalah berasal dari lulusan SMA atau sederajat. Pengetahuan yang luas, kemauan berpikir terbuka, dan memahami keilmuan agak dalam, beserta kematangan cara berpikir sangatlah sulit ditemukan dari sumber SMA atau sederajat dibandingkan dengan sumber Strata 1 (S1). Maka, diharapkan kedepannya dapat dijadikan evaluasi dan pembaharuan, dengan dijadikannya Akademi Kepolisian (AKPOL) setara dengan lulusan S1, sebaiknya 5 sampai dengan 6 tahun pertama setelah lulus, para alumni AKPOL dijadikan Petugas Polmas, dengan syarat bahwa materi kuliah S1 AKPOL lebih menitik beratkan kepada materi-materi yang dibutuhkan seorang Petugas Polmas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain pemahaman sasaran permasalahan, Petugas Polmas juga dituntut untuk memahami dan mengerti perihal sasaran wilayah tugas. Yang dimaksud pemahaman sasaran wilayah tugas adalah bagaimana Petugas Polmas memahami wilayah atau kawasan tempat ia bertugas. Wilayah adalah ruang lingkup kerja Petugas Polmas dalam pendeteksian dengan bentuk batasan geografis pada satu atau gabungan area/kawasan pemukiman, beberapa RT/RW/RK, beberapa Dusun/Desa /Kelurahan, yang pembentukannya didasarkan pada keinginan bersama warga masyarakat itu sendiri sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tersebut, meskipun dalam proses pembentukannya dilatarbelakangi oleh dorongan Polisi khususnya Petugas Polmas. Sedangkan kawasan, adalah ruang lingkup batasan kerja Petugas Polmas dalam pendeteksian dengan bentuk batasan geografis pada pada satu kesatuan bisnis dengan pembatasan yang jelas, seperti kawasan perdagangan, mall, pusat pertokoan, perkantoran, atau industri yang pembentukannya dilakukan atas inisiatif bersama warga masyarakat dan Polisi khususnya Petugas Polmas. Hasil pengumpulan informasi dan analisa pendeteksian yang dilakukan oleh Petugas Polmas sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk produk nyata berupa pemetaan-pemetaan kondisi-kondisi di wilayah tugasnya. Produk nyata tersebut adalah berbentuk Peta Kamtibmas yang merupakan pemetaan kondisi konkrit dari wilayah atau kawasan penugasannya berisikan gambaran kondisi aspek geografi, aspek demografi, aspek ideologi, aspek sosial politik, aspek sosial ekonomi, dan aspek sosial budaya. Lalu juga menghasilkan produk nyata


81


berbentuk cetak berupa Peta Topografi yang menggambarkan aspek geografis, aspek sumber kekayaan alam dan aspek keamanan. Selanjutnya Peta Kriminalitas yang menggambarkan aspek geografi, aspek sosial budaya dan aspek keamanan setidaknya yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Peta Lalu Lintas yang menggambarkan lokasi kerawanan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalulintas. Serta Peta Route Patroli yang menggambarkan jalur yang dilalui Pamapta, Patroli mobil, Patroli motor, Patroli kuda, Patroli sepeda dan Patroli pejalan kaki, dalam rangka mencegah terjadinya kerawanan Kamtibmas. Pemetaan yang dilakukan Petugas Polmas juga sejalan dengan metode belajarmengajar Mind Mapping yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman kondisi wilayah bertugasnya. Metode Pendeteksian Metode yang digunakan oleh Petugas Polmas dalam pendeteksian dinamika dan perubahan masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, serta dalam rangka membentuk dan membina jaringan informasi adalah melakukan pengamatan dan wawancara. Metode pendeteksian dengan pengamatan yang dilakukan oleh Petugas Polmas dilakukan secara sepintas, teratur, dan tersamar. Dalam melakukan pengamatan awalnya dilakukan secara sepintas, yakni Petugas Polmas berupaya menggambarkan keadaan dan lingkungan secara umum untuk mendapatkan data tentang sasaran. Lalu lebih fokus lagi terhadap sasaran yang dituju, Petugas Polmas melakukan pengamatan secara teratur yang difokuskan terhadap sasaran (daerah, orang atau benda) tertentu. Pengamatan yang dilakukan Petugas Polmas dalam rangka pendeteksian dilaksanakan secara tersamar artinya kehadiran Petugas Polmas diketahui oleh sasaran yang diamatinya, namun misi dan tujuan pengamatan tetap tertutup serta tidak diketahui oleh sasaran. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Petugas Polmas, dituangkan kembali dalam produk hasil pengamatan yang berbentuk laporan informasi, yang dapat dilengkapi dengan foto-foto atau gambar-gambar, rekaman audio visual atau visual tentang keadaan sasaran yang diamati untuk menjadi arsip atau bahan telaahan apabila diperlukan dikemudian hari. Sehingga pendeteksian yang dilakukan oleh Petugas Polmas, dapat digunakan oleh jajaran Polri khususnya kesatuan wilayah setempat (Kepolisian Sektor/Polsek) setempat guna mendeteksi lebih dini dan mencegah gangguan Kamtibmas. Metode pendeteksian lainnya adalah wawancara. Petugas Polmas dapat melakukan wawancara secara resmi kepada masyarakat terbina seperti jajaran birokrat, aparatur pemerintahan desa/kelurahan, jajaran pengurus RT/RW/RK yang pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu Petugas Polmas juga dapat melakukan wawancara tidak resmi dengan sasaran di lingkungan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui misi dan tujuan, bio data atau identitas, serta latar belakang dan riwayat hidup dari nara sumber yang diwawancara oleh Petugas Polmas. Sedangkan wawancara yang dilakukan untuk kepentingan deteksi memerlukan pendekatan dan penanganan yang khusus pada setiap permasalahan yang


82


berbeda. Hal ini disebabkan karena tipe nara sumber (sasaran wawancara) baik dari segi personel, kepentingan, kapasitas, kepribadian, kejiwaan, serta ciri khas manusiawi yang berbeda. Petugas Polmas sebagai pewawancara dalam kegiatan deteksi dibebani dengan target untuk mampu mengungkap dan menggali segala informasi dan keterangan bukan hanya cepat, tetapi juga akurat. Untuk keberhasilan wawancara, Petugas Polmas perlu mempersiapkan diri melalui penyiapan materi pertanyaan yang berdasarkan pada prinsip 5W–1H (What, Where, When, Why, Who, dan How). Selain itu Petugas Polmas juga harus menguasai substansi materi yang akan ditanyakannya, mempelajari kondisi terkini akan substansi materi serta dapat mengembangkan alternatifalternatif yang berhubungan dengan materi sehingga dapat mengembangkan pertanyaan. Petugas Polmas juga harus telah mendapatkan informasi terkini mengenai sasaran wawancara (nara sumber), guna mempermudah atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam wawancara. Dalam melakukan wawancara, Petugas Polmas setidaknya menggunakan teknik dan taktik wawancara tertentu guna tercapainya tujuan wawancara tersebut. Teknik wawancara disesuaikan dengan kondisi nara sumber dan dilakukan baik melalui tatap muka maupun pertanyaan tertulis. Pertanyaan dalam wawancara dapat berbentuk terbuka maupun tertutup dengan sifat mengklarifikasi, menguji ataupun menggali informasi (bahan keterangan). Wawancara yang dilakukan oleh Petugas Polmas juga harus didasari taktik-taktik tertentu guna kenyamanan nara sumber agar didapat informasi yang sedalam-dalamnya, seakuratakuratnya, serta sebanyak-banyaknya guna kepentingan pendeteksian. Taktik wawancara yang dilakukan Petugas Polmas diantaranya meliputi menggunakan pertanyaan yang ringkas dan dimengerti oleh nara sumber, menggunakan bahasa dan nada yang tidak mengancam, memberikan keleluasaan bagi nara sumber untuk sementara menguasai dan mengendalikan atmosfir wawancara atau proses komunikasi, kedepankan persahabatan, dan usahakan menyanjung. Seluruh hasil wawancara yang didapat berupa segala bentuk bahan keterangan ataupun informasi, dikumpulkan dan didokumentasikan, serta jika ada yang berupa informasi potensi kerawanan Kamtibmas atau sosial, dituangkan kedalam bentuk Laporan Informasi untuk dilaporkan kepada petugas pengemban fungsi intelijen di Polsek ataupun Kapolsek. Sumber Bahan Keterangan Pada dasarnya Petugas Polmas diharuskan untuk menggali informasi untuk mendapatkan bahan keterangan dari seluruh potensi-potensi sumber informasi yang dimungkinkan untuk kemudian dianalisa dan diolah agar dapat dijadikan dokumentasi informasi ataupun Laporan Informasi. Bahan keterangan atau sumber informasi dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti jajaran pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, babinsa dan jajaran Koramil setempat, ataupun instansi pemerintahan lainnya. Sumber-sumber dari kelompok masyarakat juga tidak kalah pentingnya, seperti dari RT, RW, RK, Badab Perwakilan Desa, asosiasi/perkumpulan kemasyarakatan, Tokoh-tokoh masyarakat baik pada bidang sosial, agama, pemuka adat, pemuda, pelaku


83


ekonomi, kaum profesional, cendikiawan, akademisi, mahasiswa dan pelajar, aktivis, politisi, bahkan mantan residivis maupun preman sebagai tokoh informal di wilayah atau komunitasnya. Bahan keterangan juga dapat bersumber dari potensi-potensi masyarakat binaan Polri, seperti perkumpulan-perkumpulan pengendara kendaraan bermotor, Satuan Tugas Pelajar, Satuan Pengamanan (Satpam) atau Sekuriti, Petugas Kamling atau Ronda Kampung, Petugas Hansip atau Linmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pramuka Saka Bhayangkara, Patroli Keamanan Sekolah, Kelompok pecinta alam, Karang Taruna dan Taruna Karya, Kelompok Sadar Kamtibmas, Klub memembak dan berburu, Kelompok pecinta atau penghobi hewan yang berhubungan dengan unit K9, maupun Satgas-satgas ormas dan partai politik. Selain itu juga bahan keterangan dapat bersumber dari Keluarga Besar TNI dan Polri antara lain dari organisasi isteri TNI dan Polri, Purnawirawan dan Warakawuri, Keluarga Besar Putra-Putri Purnawirawan Polri (KBP3) atau Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI (FKPPI). Pada jaman teknologi informasi seperti sekarang ini, beberapa data dan informasi dapat bersumber dari situs-situs internet, sehingga Petugas Polmas juga diharuskan tidak gagap teknologi. Tata Cara Pembuatan Laporan Informasi Setelah Petugas Polmas melakukan pengumpulan bahan keterangan ataupun informasi baik dalam bentuk catatan, gambar, foto, audio visual, rekaman audio, ataupun bentuk lainnya, segera didokumentasikan dan dianalisa untuk selanjutnya dituangkan ke dalam laporan informasi sesuai dengan format yang telah ditentukan dengan memperhatikan data lengkap sumber informasi, faktafakta, dan analisa Petugas Polmas yang dituangkan sebagai pendapat pelapor. Data lengkap sumber informasi bertujuan untuk mengetahui kualitas nara sumber informasi serta nilai informasinya, juga sebagai pertanggungjawaban akan akurasi wawancara yang dilakukan Petugas Polmas. Data lengkap yang dibutuhkan setidaknya memuat nama, pekerjaan, alamat, hubungan dengan informasi yang didapat, latar belakang nara sumber, cara mendapatkannya, waktu dan tempat memperoleh informasi tersebut. Fakta-fakta yang dibutuhkan oleh Petugas Polmas dalam membuat dokumentasi atau Laporan Informasi berupa fakta yang didapat dari informasi tentang aspek statis dan spek dinamis, baik peristiwa atau kejadian, gejala atau potensi yang dapat mengarah kepada kerwanan sosial atau ganggungan Kamtibmas, baik yang berasal dari sumber informasi ataupun yang diketahui sendiri oleh Petugas Polmas tetapi bukan merupakan opini pribadi. Fakta-fakta tersebut diuraikan secara sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi yang didapat, dimana masing-masing fakta masih berdiri sendiri dan belum dikaitkan dengan fakta lainnya. Uraian fakta-fakta tersebut berisikan keterangan lengkap yang tersistimatika berdasarkan prinsip 5W–1H (What, Where, When, Why, Who, dan How). Selanjutnya setelah menguraikan fakta-fakta, Petugas Polmas dapat memberikan pendapat sebagai pelapor (Pendapat Pelapor). Pendapat pelapor berisi penegecekan terhadap kebenaran dari fakta-fakta dengan memperhatikan aspek kerawanan, gangguan serta dampak yang mungkin timbul. Tingkat


84


kerawanan, gangguan serta dampak yang mungkin timbul sebagai dasar untuk menentukan kecepatan atau urgensitas penyampaian laporan. Sistem Pelaporan Laporan informasi yang telah dibuat oleh Petugas Polmas harus segera disampaikan secara cepat kepada pengemban fungsi intelijen di Polsek atau Kapolsek. Dalam kondisi tertentu laporan informasi dimaksud dapat dilaporkan langsung kepada pengemban fungsi intelijen di Polres atau Kapolres. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan penyajian Laporan Informasi secara tertulis, maka Petugas polmas harus secara langsung menyampaikannya kepada pengemban fungsi intelijen di Polsek atau Kapolsek. Sedangkan untuk informasi yang dinilai mengandung kerawanan tinggi dan memerlukan penanganan segera dikaitkan dengan akan timbulnya gangguan, maka terlebih dahulu disampaikan secara lisan kepada Kapolsek, yang kemudian segera disusulkan dengan laporan tertulis dalam bentuk Laporan Informasi. Mengingat Petugas Polmas mengemban fungsi deteksi yang merupakan bagian dari fungsi intelijen, maka Petugas Polmas harus memahami bahwa dalam pelaksanan tugasnya berada di bawah bimbingan pengemban fungsi Intelijen di Polsek atau Polres. Penilaian keberhasilan terhadap Petugas Polmas dalam melaksanakan fungsi deteksi dilakukan oleh Kapolsek. Dalam tugas sehari-hari pengawasan Petugas Polmas dalam melakukan pendeteksian dilaksanakan oleh pengemban fungsi intelijen di Polsek atau Kapolsek melalui Kuantitas Laporan Informasi, Kulaitas laporan Informasi, Rencana Kegiatan Mingguan, Pengecekan Lapangan, maupun Komunikasi Langsung. Dalam melaksanakan fungsi deteksi, Petugas Polmas membuat Laporan Informasi harus sesuai dengan buku pedoman administrasi produk intelijen di lingkungan Polri. Pelaksanaan fungsi deteksi yang dilakukan oleh Petugas Polmas selain menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada untuk mendukung operasional penugasan serta menggunakan peralatan khusus intelijen yang diberikan. Sudah tentu, karena pengadaan sarana dan prasarana bagi Petugas Polmas menggunakan anggaran rutin sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun anggaran khusus yang tersedia, maka faktor anggaran juga seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan fungsi deteksi yang dilakukan oleh Petugas Polmas. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) Selain melakukan fungsi deteksi, Petugas Polmas juga melakukan fungsi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, atau dikenal dengan fungsi Binluh. Dalam mengemban fungsi Binluh, Petugas Polmas berperan sebagai pusat informasi dan petugas humas yang menyebarluaskan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan jajaran Polri atau kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik yang telah dianut dalam sistim kehidupan masyarakat.


85


Petugas Polmas melakukan penyebarluasan informasi tentang visi dan misi serta kebijakan pimpinan Polri sehingga terbentuk opini publik yang positif dan meluruskan opini yang negatif tentang lembaga dan kinerja kepolisian. Selain itu Petugas Polmas juga memberikan penyuluhan kepada warga agar timbul kesadaran terhadap hukum dan ketertiban, terutama yang berkaitan dengan gejala lokal termasuk tentang HAM serta perlindungan anak dan perempuan. Dalam rangka menjaga ketertiban sosial dan menjaga stabilitas keamanan dalam kehidupan kemasyarakatan, maka Petugas Polmas harus dapat meyakinkan dan menghimbau warga masyarakat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa atau aktivitas yang bersifat anarkis dan melanggar peraturan dan hukum, terutama dalam rangka mengajukan pendapat di muka umum, ataupun menyampaikan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat terhadap ketidakpuasannya akan hal-hal tertentu, seperti misalnya unjuk rasa kelompok mahasiswa atau petani, atau kelompok buruh yang menggunakan hak mogok bekerja. Petugas Polmas harus memastikan bahwa masyarakat memahami, baik unjuk rasa maupun aksi mogok kerja, tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas Polmas dalam mengemban fungsi Binluh juga mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak serta pengaturan ketertiban lalu lintas. Dalam mengarahkan pelaksanaan Siskamling, Petugas Polmas memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa Sistem Kemanan Lingkungan (Siskamling) adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan, yang diselenggarakan dengan tujuan menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing serta terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas. Siskamling sendiri dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa, sedang peran petugas Polmas dalam Siskamling selain sebagai kordinator dan pengarah juga sebagai motivator yang mendorong agar masyarakat melaksakanan Siskamling untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan dalam hal mengkoordinasikan dan mengarahkan pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, Petugas Polmas juga memberikan informasi mengenai prosedur untuk memperoleh izin keramaian. Sedangkan dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pengaturan ketertiban lalu lintas yang dilakukan, Petugas Polmas melibatkan potensi-potensi masyarakat yang sudah terbangun dengan adanya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat. Petugas Polmas juga harus dapat menjadi konsultan dalam mengemban fungsi Binluh dalam hal melaksanakan konsultasi kepolisian khususnya bagi warga


86


masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan yang behubungan dengan kepolisian termasuk dalam hal ini adalah korban kejahatan, narkoba dan lain sebagainya. Pengetahuan Petugas Polmas akan penanganan perkara-perkara pidana, dasar-dasar pengetahuan tentang viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan), maupun konsep-konsep pemulihan akan kecanduan merupakan kebutuhan multlak. Tugas Kepolisian Umum Tugas Pokok dari Petugas Polmas lainnya adalah menjalankan tugas kepolisian umum (general duties). Tugas kepolisian umum yang dijalankan oleh Petugas Polmas adalah dengan melaksanakan tugas-tugas seperti patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya. Dalam melaksanakan patroli, Petugas Polmas juga dapat sekaligus melakukan sambang dan pendeteksian. Petugas Polmas juga bertugas mengambil langkah-langkah pengaturan/pengamanan kegiatan publik termasuk untuk menjamin ketertiban lalu lintas jika diperlukan. Salah satu tugas penting Petugas Polmas yang sangat mendasar dalam membangun kemitraan antara Polisi dengan masyarakat adalah melaksanakan kunjungan atau sambang secara reguler kepada warga masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang pelayanan kepolisian dan memberikan pemahaman dan jalan keluar penyelesaiannya bila diperlukan. Dalam melakukan sambang tersebut Petugas Polmas juga bertugas untuk menyerap informasi yang berkaitan dengan gangguan/sumber gangguan Kamtibmas. Selain itu guna terbangunya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat yang lebih dalam sehingga terbangun kepercayaan masyarakat maka kegiatan sambang digunakan oleh Petugas Polmas untuk memelihara hubungan silaturahmi dengan warga masyarakat. Tugas kepolisian umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh Petugas Polmas adalah memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan. Petugas Polmas juga menerima informasi (laporan)/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran. Selain itu Petugas Polmas dalam keadaan bencana, bertugas untuk turut serta dalam memberikan pertolongan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit dengan memberikan perhatian terhadap korban dari golongan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang cacat, dan orang lanjut usia. Dalam hal melaksanakan tugas kepolisian umum, untuk memastikan stabilitas Kamtibmas maka Petugas Polmas juga berwenang mengambil langkah-langkah jika diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Petugas Polmas dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam memelihara keamanan lingkungan, misalnya menertibkan penjualan minuman keras tanpa ijin, menghentikan penyelenggaran kegiatan yang menimbulkan kegaduhan atau mengganggu kenyamanan warga, membubarkan terminal-terminal bayangan yang digunakan oleh angkutan umum, maupun melakukan tindakan kepolisian yang proporsional terhadap penyakit-penyakit


87


masyarakat. Fungsi Reskrim Terbatas Tugas pokok Petugas Polmas terakhir adalah melaksanakan fungsi reserse kriminal (reskrim) secara terbatas. Secara terbatas dalam menjalankan fungsi reskrim, Petugas Polmas dapat mengambil langkah-langkah segera bila ada informasi dan laporan tindak pidana dan segera mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta melakukan TPTKP (Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara) seperti misalnya pemasangan garis polisi dalam rangka pengamanan TKP. Selain itu, Petugas Polmas juga bertugas untuk membantu mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh Polsek/Polres dalam rangka pengungkapan kasus tindak kejahatan termasuk dalam hal mencari atau menghadapkan tersangka atau saksi dan barang bukti. Dalam menghadapkan tersangka atau saksi yang berdomisili di wilayah penugasannya, Petugas Polmas dapat membantu dengan mendampingi penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi, ataupun menyerahkan SP2HP bagi korban/pelapor (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Petugas Polmas juga berwenang untuk mengambil tindakan kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/berwenang mengambil alih penanganannya. Tugas pokok Petugas Polmas lainnya dalam melaksanakan fungsi reserse kriminal (reskrim) secara terbatas adalah menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga. Dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak yang berperkara atau bertikai, bila diperlukan dapat dilakukan bersamasama dengan FKPM. Penyelesaian perkara ringan atau pertikaian warga, selain bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh penyidik, juga menyelesaikan permasalahan yang berorientasi tetap terbangunnya silaturahmi diantara para pihak yang bertikai, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik yang berkelanjutan dikemudian hari. Diharapkan dengan penyelesaian perkara ringan atau pertikaian warga oleh Petugas Polmas, selain terpenuhinya rasa keadilan, juga menghindari dampak negatif atas penghukuman berdasarkan aturan hukum positif. Esensi penyelesaian perkara ringan atau pertikaian warga sesungguhnya mengacu kepada konsep Alternative Dispute Resolution/ADR yang artinya kurang lebih cara-cara alternativ dalam penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur litigasi formal. Petugas Polmas dapat mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil baik berbentuk perkara ringan maupun pertikaian warga, yang penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penyelesaian kasus pidana, baik


88


berbentuk perkara ringan maupun pertikaian warga yang menggunakan ADR, harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat serta FKPM. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial dan/atau adat setempat serta memenuhi azas keadilan, dengan orientasi win-win solution. Petugas Polmas dan FKPM yang ada di wilayah masing-masing, diharapkan untuk mampu mengindentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil baik berbentuk perkara ringan maupun pertikaian warga, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Penyelesaian perkara ringan maupun pertikaian warga melalui ADR dengan melibatkan Petugas Polmas dan FKPM, walaupun telah dibuatkan Laporan Polisi terhadap perkara atau pertikaian tersebut masih dapat dilakukan, walaupun dengan adanya Laporan Polisi berarti sudah ada dugaan atau indikasi sebuah perbuatan pidana. Akan tetapi, karena keterbatasan peraturan perundangundangan, terhadap permasalahan dugaan tindak pidana yang telah dibuatkan Laporan Polisi tersebut, akan tetapi telah dapat diselesaikan melalui cara ADR dan penyidikannya telah dihentikan, belum tentu serta merta menghasilkan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengaturan tentang kepastian hukum berkaitan dengan penghentian penyidikan yaitu hanya dengan 3 (tiga) alasan, berupa tidak cukup bukti, bukan perkara pidana, atau demi hukum (meinggal dunia atau perkaranya kadaluwarsa). Barda Nawawi Arief dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, pada 27 Maret 2007 menyampaikan bahwa realita kehidupan dalam dunia hukum telah menunjukan bahwa kasus pidana dapat diselesaikan di luar jalur sistem peradilan pidana, melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat seperti musyawarah keluarga, musyawarah desa, ataupun musyawarah adat. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai, walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Terlepas dari keberlakuan secara normatif (azas legalitas), dalam menangani penyelesaian perkara ringan maupun pertikaian warga, Petugas Polmas diharapkan lebih mengacu kepada keberlakuan secara sosiologis yang menjadi dasar legitimasi bagi para pihak maupun publik terhadap penyelesaian perkara maupun pertikaina tersebut. Petugas Polmas harus dapat membuat agar para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan


89


konflik interpersonal. Dalam penyelesainnya Petugas Polmas harus melakukan dengan cara informal, tidak birokratis, dan menghindari prosedur hukum yang kaku. Petugas Polmas tidak memperlakukan para pihak baik pelaku maupun korban sebagai objek dari sebuah hukum cara pidana, melainkan menjadikan mereka sebgai subjek yang mempunyai pertanggungjawaban pribadi dan kemampuan sendiri untuk atas kehendaknya melakukan penyelesaian sengketa atau pertikaian. Sehingga, Petugas Polmas benar-benar menjadi pihak imparsial yang memfasilitasi dan mendorong penyelesaian perkara atau pertikaian, yang hasilnya berdasarkan kesepakatan sukarela dari para pihak. Penyelesaian Perkara Ringan dan Pertiakian Warga Panduan bagi Petugas Polmas mengenai perkara ringan maupun pertikaian warga awalnya mengacu kepada panduan sebagaimana yang dimaksud dalam Sub Lampiran 2 Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/2006. Dalam Panduan tersebut dijabarkan beberapa kriteria perkara ringan maupun pertikaian warga. Yang dimaksud perkara ringan yaitu seperti pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP, tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kejahatan ringan (Lichte Musdrijven) sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai contoh: 1) Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan. 2) Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia 3) Pasal 364 tentang pencurian ringan. 4) Pasal 373 tentang penggelapan ringan 5) Pasal 379 tentang penipuan ringan. 6) Pasal 482 tentang penadahan ringan 7) Pasal 315 tentang penghinaan ringan. Sedangkan yang dimaksud dalam panduan tersebut perihal pertikaian antar warga adalah pertikaian yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompokm kelompok dengan kelompok yang hanya termasuk dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran. Apabila petugas Polmas tidak menanganinya dengan segera dan cepat maka dapat mengakibatkan pertikaian tersebut menjadi berkembang besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA). Petugas Polmas diharapkan tidak terlalu kaku dalam mengkalisifikasikan perkara ringan. Hal ini dikarenakan bahwa pada akhirnya, jika memang terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban yang berlandaskan sukarela, win-win solution, terpenuhinya rasa keadilan, kerugian materi yang kecil, unsur manfaat bagi para pihak jika berdamai lebih besar, bahkan bila mungkin dapat lahirnya kepastian hukum bagi penyelesaian perkara di antara para pihak, maka perkara dapat diselesaikan melalui ADR meskipun bukan pelanggaran, tindak pidana ringan, ataupun kejahatan ringan.


90


Pada perkembangannya, walaupun delik umum, seperti perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktanya dapat diselesaikan melalui perdamaian tanpa harus melanjutkan kepada tingkat penuntutan ataupun pemeriksaan dalam persidangan. Begitu pula dengan beberapa perkara seperti Penggelapan, bahkan tindak pidana intersepsi ITE, dapat juga diselesaikan melalu konsep ADR yang dianut dalam penerapan Polmas sebagai program. Akan tetapi ternyata walaupun Polmas sudah mulai diterapkan pada jajaran Polri sejak Oktober 2005, nasib orang-orang kecil dan kelompok rentan berikut ini (lihat Box. 1) menunjukkan susahnya perubahan paradigma, pola pikir, serta kultur dalam tubuh Polri, yang selama ini berorientasi penegakan hukum yang mengedepankan pembuktian untuk tercapainya suatu penghukuman, menjadi penyelesaian masalah sebagaimana yang diamanatkan oleh Polmas. Box. 1 No 1

2

3

4

PERISTIWA Kamis 19 November 2009 Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Hari ini, Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sumber : detikNews Selasa 15 Desember 2009 Sarjo (77), terdakwa kasus pencurian dua batang sabun mandi dan sebungkus kacang senilai Rp13.450 di mini market "Indomart" Losari, Sumber, Cirebon, beberapa waktu lalu, akhirnya divonis bersalah dengan hukuman 12 hari kurungan dikurangi masa tahanan. Dalam persidangan paling pagi yang pernah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sumber. Sumber : Antara News. Rabu 16 Desember 2009 Kedua terdakwa kasus pencurian semangka, Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mjoroto, Kediri, Jawa Timur, akhirnya diputus bersalah dengan hukuman 15 hari penjara. "Keduanya terbukti sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan bersama-sama, sehingga kami memutuskan untuk memberi putusan bersalah dengan hukuman 15 hari," kata Ketua Majelis Hakim, Roro Budiarti Setiowati, dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Sumber : Kompas.com Rabu 6 Januari 2010 Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan menjatuhkan hukuman satu bulan penjara masa percobaan dua bulan terhadap, Sulfiana, 35, buruh pabrik rokok PT United Tobacco Processing Indonesia yang dituduh mencuri kudapan senilai Rp 19 ribu. Sumber : Tempo interaktif

Hal-hal seperti inilah yang menghambat kesuksesan dan keberhasilan penerapan Polmas sebagai strategi. Seharusnya petugas polisi setempat, bahkan pimpinan kewilayahan yang bersangkutan, dapat menyelesaikan perkara ini secara informal berdasarkan ruh dan semangat Polmas, Partnership for Problem Solving (Kemitraan untuk Menyelesaikan Permasalahan) !


91


Panduan Penyelesaian Perkara Ringan dan Pertikaian Warga Dalam rangka menjalankan fungsi reskrim terbatas Petugas Polmas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara ringan dan pertikaian warga. Terlepas dari bentuk dan jenis perkara ringan dan pertikaian warga, maka dalam uraian berikut menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi Petugas Polmas dalam menyelesaikan Perkara Ringan dan Pertikaian Warga. Tahap-tahap penyelesaian perkara ringan yang harus diperhatikan dan dilalui oleh petugas Polmas adalah sebagai berikut, pada tahap awal yang harus diperhatikan dengan seksama oleh petugas Polmas adalah Petugas Polmas berkewajiban menerima setiap laporan/ pengaduan masyarakat. Petugas Polmas juga menyiapkan ruangan dan administrasi pencatatan dalam penerimaan informasi/keluhan/pengaduan masyarakat. Penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa merasa tenteram dan aman. Dengan berbekal informasi dan laporan dari warga masyarakat, Petugas Polmas memiliki sekurang-kurangnya bahan untuk pembicaraan lebih lanjut dengan para anggota FKPM. Masukan yang diterima adalah sesungguhnya merupakan data dan informasi awal dari rangkaian permasalahan yang sesungguhnya ada dan dirasakan masyarakat. Tahap berikutnya dalam tahapan penyelesaian perkara ringan adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, yang harus dilakukan oleh Petugas Polmas adalah mengkaji/meneliti secara cermat dan saksama terhadap laporan/pengaduan dari masyarakat dengan cara mengundang atau mendatangi pemberi informasi untuk diminta keterangannya agar menyampaikan secara jelas mengenai kronologis kejadiannya. Lalu, memberikan pandangan terhadap pelapor tentang perlu tidaknya permasalahan itu ditindaklanjuti dengan laporan polisi dan menjadi fasilitator untuk musyawarah. Dari hasil pembicaraannya itu, Petugas Polmas dapat meminta pelapor menunjukkan/mengajukan saksi-saksi yang dapat dimintai keterangan terkait dengan masalahan yang ditangani berikut barang bukti yang bisa dikumpulkan untuk mendukung proses penyelesaian masalah tersebut. Pembicaraan Petugas Polmas dengan pelapor atau pemberi informasi terkait dengan permasalahan, diharapkan Petugas Polmas telah dapat menyimpulkan apakah perkara ini termasuk perkara ringan atau tidak Setelah melalui tahap pelaksanaan, maka tibalah pada tahap terahir yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini, yang harus dilakukan oleh Petugas Polmas adalah memastikan dan menyimpulkan bahwa perkara dimaksud adalah perkara ringan, yang dapat diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal menetapkan bahwa satu jenis perkara termasuk kelompok perkara ringan, petugas Polmas tidak boleh gegabah melainkan harus diperhitungkan secara cermat landasan hukumnya serta segala kemungkinannya.


92


Petugas Polmas selanjutnya dapat memanfaatkan pihak-pihak terkait lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk pemuka agama dalam menyelesaikan permasalahan dengan norma-norma yang berlaku. Penyelesaian melalui jalan musyawarah dapat dilakukan di pos-pos (balai-balai) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dalam penyelesaian akhir terhadap perkara dimaksud hendaknya dibuat suatu perikatan (surat perjanjian/pernyataan di atas materai) yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban hukum di kemudian hari. Ada dua keuntungan dengan adanya pernyataan atau perjanjian tersebut, pertama, petugas Polmas dapat menjadikannya sebagai landasan formal dalam menempuh penyelesaian hukum selanjutnya manakala diperlukan, kedua, dengan perjanjia tersebut petugas Polmas dapat mengikat secara moral para pihak yang bertikai untuk meningkatkan ekskalasi permasalahan yang ditangani. Dalam proses penyelesaian perkara ringan tersebut tersebut sedapat mungkin petugas Polmas menghindari adanya keberpihakan dari petugas Polmas dan tokoh masyarakat yang dilibatkan terhadap salah satu dari para pihak yang bermasalah. Proses penyelesaian yang diupayakan hendaknya memperhatikan norma-norma dan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat (termasuk norma kesusilaan dan adat setempat). Dalam hal perkara ringan yang ditangani tersebut tidak dapat diselesaikan oleh petugas Polmas melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), penyelesaian perkara dapat dianjurkan untuk dilaporkan dengan resmi ke Polsek/Polres. Namun demikian petugas Polmas harus tetap memberikan pemahaman terhadap para yang bermasalah tentang berbagai kemungkinan akibat penyelesaian masalah yang dilakukan melalui jalur hukum formal. Sementara itu yang harus pula dipahami oleh Petugas Polmas terkait penyelesaian masalah (problem solving) sebagai unsur utama dalam penerapan Polmas adalah penyelesaian pertikaian antar warga atau individu dalam masyarakat. Penyelesaian pertikaian antar warga ini, sudah tentu mengandung aspek pidana, untuk itulah menjadi bagian pembahasan peran Petugas Polmas menjalankan fungsi reskrim terbatas. Dalam menyelesaikan pertikaian warga ada tahap-tahap penyelesaian pertikaian antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Petugas Polmas. Pada tahap awal, Petugas Polmas harus melakukan serangkaian tindakan mencari atau mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam pertikaian dan yang terkait dengan pertikaian tersebut, mengumpulkan informasi tentang akar permasalahannya serta mencari solusi penyelesaiannya dengan cara tatap muka, komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, yang harus dilakukan oleh Petugas Polmas adalah memberikan peringatan dan anjuran kepada para pihak yang bertikai. Petugas Polmas bersama dengan anggota Forum Kemitraan Polisi-


93


Masyarakat (FKPM) mengambil langkah-langkah pencegahan (preventif) antara lain memberikan himbauan/penyuluhan agar pertikaian tidak berlanjut/segera dihentikan. Petugas Polmas dalam hal ini harus melakukan tindakan secara spontan, tegas, jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Melakukan komunikasi yang tidak melukai perasaan yang mendengar dan dapat dipatuhi masingmasing yang bertikai, dengan harapan keadaan lingkungan/wilayah Polmas kembali normal. Untuk memantau efektifitas penyelesaiaan masalah yang telah diambil dan menyiapkan dapatnya dilakukan antisipasi secara cepat, petugas Polmas dapat mengupayakan strategi lain yang memungkinkan petugas polmas memperoleh informasi dini jika segala sesuatu yang diinginkan terjadi. Hal yang dimaksud adalah Kring Serse. Dalam kegiatan ini, diutamakan pencegahan, di mana Kring Serse adalah pembagian wilayah pantauan anggota reskrim, sehingga personel Polmas dapat berkoordinasi tentang akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pertikaian serta dapat menentukan orang yang diduga terlibat dalam pertikaian dalam rangka memberikan bimbingan kepada warga masyarakat dalam penyelesaian pertikaian antar warga sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik. Selanjutnya dalam tahap penyelesaian, yang harus dipahami terlebih dahulu oleh Petugas Polmas bahwa pertikaian antar warga bisa terjadi seorang individu melawan individu yang lain, individu dengan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hal pertikaian individu dengan individu yang harus dilakukan oleh petugas Polmas adalah melerai antau memisahkan para pelaku dengan peringatan untuk mengalihkan perhatian. Apabila dalam perkelahian tersebut yang terlibat di dalamnya menggunakan senjata atau alat-alat berbahaya (pisau, golok, parang, rantai, pentungan dan sebagainya) maka utamakan peleraian itu diarahkan kepada salah satu pihak yang menggunakan alat berbahaya tersebut. Apabila kedua belah ternyata sama-sama menggunakan senjata atau alat-alat yang berbahaya, maka usahakan minta bantuan dari masyarakat/tokoh masyarakat dalam melerainya. Upayakan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak yang bertikai tentang penyelesaian permasalahan melalui jalan musyawarah. Sedangkan dalam hal petikaian melibatkan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang harus dilakukan oleh petugas Polmas adalah Petugas Polmas bersama dengan anggota FKPM atau petugas kepolisian lainnya memberikan himbauan kepada yang berkelahi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara musyawarah. Petugas Polmas harus menjadi mediator dan negoisator penyelesaian damai melalui musyawarah di Pos/Balai FKPM dengan melibatkan tokoh dari masingmasing kelompok yang berkelahi. Dalam melakukan negoisasi hindari sikap arogan, keberpihakan, tidak simpatik atau hal lain yang dapat memicu dan menimbulkan permasalahan baru. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai mediator dan negosiator, Petugas Polmas harus mengusahakan membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis/pernyataan bersama (bermaterai) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh kedua belah pihak. Pada


94


akhirnya petugas Polmas harus melaporkan hasil musyawarah beserta kronologis perkaranya kepada Kapolsek/Kanit Serse secara lisan maupun tertulis. Kemampuan Petugas Polmas Untuk melaksanakan Tugas Pokok Petugas Polmas berupa menjalankan fungsi deteksi, fungsi bimbingan dan penyuluhan, tugas kepolisian umum (general duties) dan fungsi reserse kriminal secara terbatas, maka setiap Petugas Polmas wajib mempunyai kemampuan yang memadai. Kemampuan tersebut merupakan modal dan sekaligus dapat menjadi salah satu variabel kunci kesuksesan penerapan Polmas sebagai program. Petugas Polmas dalam penugasannya berkewajiban menjalin kemitraan sejajar dengan warga masyarakat setempat. Menjalin kemitraan sejajar dengan warga masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan Polmas adalah tugas yang tidak mudah tetapi harus dilaksanakan dengan baik oleh petugas Polmas. Dalam hal pelaksanaan tugas Polmas itu, yang bersangkutan diharapkan mampu menempatkan dirinya dalam posisi yang sejajar, sebagai bagian dari warga masyarakat yang lain pada umumnya. Untuk itu sda sejumlah kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap petugas Polmas untuk dapat melaksanakan tugas kepolmasan seperti di sebutkan di atas. Kemampuan yang dimaksud terutama adalah meliputi kemampuan komunikasi, kewenangan deteksi dini dan kemampuan negoisasi. Kemampuan Komunikasi Komunikasi pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan individu manusia untuk saling memberi dan menerima pesan atau informasi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, dengan menggunakan media tulis maupun elektronik. Menyampaikan dan menerima pesan atau informasi bukanlah pekerjaan mudah. Dalam prakteknya tidak semua orang mampu melaksanakan dua kegiatan itu dengan baik. Meskipun bagi beberapa orang keterampilan komunikasi cukup sulit untuk dilakukan, komunikasi sesungguhnya adalah keterampilan sosial yang dapat dipelajari. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap petugas Polmas. Tuntutan menjalin kemitraan sejajar dengan warga masyarakat sebagai unsur utama dalam penerapan Polmas mensyaratkan dimilikinya kemampuan komunikasi oleh petugas Polmas. Komunikasi dalam hal ini harus diciptakan dengan cara dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama bagi petugas Polmas untuk dapat berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menertibkan masyarakat dan menangani perkara ringan/pertikaian antar warga. Keberhasilan komunikasi dalam membangun kemitraan sejajar dengan warga masyarakat sangat ditentukan oleh sikap dan penampilan petugas Polmas.


95


Untuk itu yang harus diwujudkan oleh petugas Polmas dalam hal berkomunikasi dengan warga masyarakat minimal Petugas Polmas melakukan hal-hal seperti memberikan salam untuk memulai pembicaraan, berbicara dengan sopan dan santun, serta menyampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami, menghindari penggunaan sikap/suara keras/kasar/bentakan, tidak arogan atau bersikap sok kuasa, mampu meyakinkan dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemitraan dalam mengelola keamanan lingkungan, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap pendapat dan saran dengan antusias, serta menyikapi setiap kritik/protes dengan lapang dada. Kemampuan Deteksi Dini Deteksi dini adalah salah satu bagian dari tugas intelijen dalam kepolisian baik berupa kegiatan pengenalan terhadap segala gejala yang diduga sebagai tindak kejahatan atau yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kejahatan, bagian dari pelaku kejahatan atau yang terkait dengan tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas dalam masyarakat. Kemampuan deteksi dini menuntut pengambilan informasi secara lebih awal, sehingga dengan bahan keterangan tersebut kegiatan pencegahan dapat diambil. Sebagai bagian dari kegiatan intelijen, tentu saja deteksi harus dilaksanakan secara terselubung atau rahasia. Walaupun deteksi tidak selalu harus dilakukan secara tertutup. Ada prosedur dan tata-cara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan deteksi dini. Untuk dapat melaksanakan tugas/kegiatan deteksi dini secara baik, petugas Polmas harus memahami dan mampu melaksanakan prosedur dan tata-cara dimaksud dengan sebaik-baiknya. Kegiatan deteksi dini dilaksanakan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, bahan keterangan (informasi). Bahan keterangan yang terkait dengan kegiatan deteksi dini selanjutnya harus sampai secara aman kepada penanggungjawab fungsi intelijen di Polsek atau Kapolsek di wilayah penugasannya. Petugas Polmas selanjutnya memberikan laporan informasi kepada Kapolsek untuk peringatan dini mengenai bahan keterangan yang diperoleh dan kisaran-kisaran suara yang sedang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan mengenai jegiatan deteksi dini atau pendeteksian telah diuraikan di atas pada saat penjelasan tugas pokok Petugas Polmas. Kemampuan Negosiasi Negosiasi pada dasarnya adalah kegiatan menjembatani kepentiangan para pihak yang karena segala sesuatu tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak itu sendiri. Sebagai pelaku negosiasi atau negosiator, petugas Polmas harus menyampaikan kepentingan masing-masing fihak secara bijak dan mudah difami. Petugas Polmas dalam hal ini harus bertindak sebagai fasilitatator dalam penyelesaian masalah. Dalam bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan masalah perkara ringan/pertikaian antar warga masyarakat, Petugas Polmas harus memiliki


96


kemampuan negosiasi untuk memudahkan dalam menemukan penyelesaiannya dengan melakukan kegiatan negosiasi, yang meliputi kegiatan melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang terlibat pertikaian untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Melakukan pendekatan yang baik terhadap pelaku dan korban kejahatan perkara ringan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak saling memusuhi. Senantiasa menerima pendapat dan saran dari pihak yang dilibatkan seperti tokoh-tokoh masyarakat, pihak terkait, aparat pemerintah desa dan Instansi terkait. Keberhasilan negosiasi dalam prakteknya sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku negosiator dalam memperlakukan orang lain khususnya para pihak yang bertikai (human approach) dan sikap serta penampilan negosiator dalam melaksanakan kegiatan negosiasi. Sikap sok pintar, angkuh serta memandang rendah kepada para pihak yang bertikai seyogyanya tidak ditampilkan ketika melaksanakan tugas negoisasi. Hal lain yang juga harus dihindari oleh negosiator adalah memihak terhadap salah satu pihak yang bertikai. Kemampuan Petugas Polmas yang diuraikan di atas bukan hanya kemampuan yang wajib dikuasai oleh Petugas Polmas. Selain Petugas Polmas wajib menguasai kemampuan dasar kepolisian, Petugas Polmas juga dituntut untuk menguasai kemampuan seperti pembukuan, bahasa, teknik penyidikan dan penyelidikan, kemampuan berbicara di hadapan publik, bahkan kemampuan penguasaan peralatan teknologi. Hal ini dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi oleh Petugas Polmas di wilayah penugasannya cenderung lebih kompleks karena berhadapan dengan beragam lapisan masyarakat. Hak dan Kewajiban Petugas Polmas Sesuai prosedur organisasi modern, Petugas Polmas adalah bagian atau unsur dari sebuah sistem organisasi. Kepadanya melekat sejumlah hak dan kewajiban tertentu yang jelas jenis dan jumlahnya. Hak dan kewajiban dimaksud harus pula diketahui oleh unsur-unsur sistem yang lain lain sebagai bahan kontrol. Dengan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Petugas Polmas akan dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Berikut diuraikan Hak dan kewajiban yang melekat pada Petugas Polmas. Hak Petugas Polmas Bintara Polri yang ditunjuk sebagai petugas Polmas, kepadanya diberikan sejulah hak untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Hak-hak yang diberikan kepada petugas Polmas itu antara lain adalah memperoleh perlengkapan dinas yang diperlukan untuk pelaksanaan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya seperti alat tulis kantor, kertas, map, ballpoin, komputer dan lain-lain. Alat transportasi, seperti kendaraan khusus dinas atau alat transportasi lain sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah penugasannya. Alat komunikasi, seperti radio (HT), HP dan alat komunikasi


97


lainnya sesuai kebutuhan, serta perlengkapan lainnya, seperti Jaket, Tas dinas, Jas Hujan, Megapon dan lain sebagainya. Di samping kelengkapan dinas seperti disebutkan di atas, setiap Petugas Polmas juga dibekali dengan buku atau formulir pelaksanaan tugas Polmas antara lain berupa Buku registrasi surat keluar/masuk. Buku kegiatan petugas Polmas. Buku keluhan/ pengaduan warga masyarakat dan penyelesaiannya. Formulir laporan mingguan/bulanan. Formulir laporan informasi. Formulir laporan hasil penanganan perkara ringan/pertikaian antar warga. Formulir surat kesepakatan bersama. Seluruh inventaris sebagaimana disebutkan di atas dipenuhi secara bertahap sesuai skala prioritas dan harus diserah terimakan kepada petugas pengganti manakala penugasannya sebagai Petugas Polmas telah berakhir atau dimutasikan ke tempat tugas lain. Selanjutnya, Petugas Polmas berhak memperoleh kesejahteraan yang wajar sebagai Petugas Polmas. Kesejahteraan yang dimaksud adalah Tunjangan jabatan fungsional/tunjangan khusus di samping dukungan biaya operasional. Kesempatan untuk kenaikan jenjang karier dan pangkat dari Brigadir sampai dengan Inspektur Satu (Iptu) tanpa mendapatkan jabatan struktural. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan karier. Petugas Polmas dapat menggunakan fasilitas Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) jika telah tersedia, sebagai rumah tinggal yang juga difungsikan sebagai kantor pelayanan dan pusat kegiatan Polmas. Kewajiban Petugas Polmas Sesuai kedudukan dan fungsinya sebagai Petugas Polmas, ada sejumlah kewajiban formal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi, menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan nilai kesusilaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Petugas Polmas dalam mengemban tugas dan fungsinya harus pula bersikap jujur dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakatnya. Petugas Polmas tidak boleh diskriminatif dalam menyajikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, harus adil dan tidak berpihak kepada salah pihak dalam setiap kali menangani perkara perselisihan/pertikaian antar warga. Petugas Polmas berkewajiban pula mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi. Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan tauladan masyarakat. Petugas Polmas juga diwajibkan untuk berpakaian dan berpenampilan yang rapi di muka umum. Sebagai Petugas Polmas, sikap dan penampilannya di tengahtengah masyarakat harus prima dan tidak tercela. Bagi Petugas Polmas ada sikap dan perilaku yang tidak boleh ditampilkan atau dilarang untuk dilaksanakan. Pada dasarnya hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh petugas Polmas adalah meliputi larangan-larangan yang berlaku bagi segenap personel


98


anggota Polri dengan penekanan berupa melakukan perbuatan melanggar norma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat, meminjam barang / uang milik orang lain, meminta barang dan uang sebagai jasa penyelesaian perkara baik untuk kepentingan pribadi maupun dinas, melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta merendahkan martabat orang lain, juga melakukan tindak kekerasan, serta main hakim sendiri dan menyalahgunakan senjata api. Pembinaan Personel Petugas Polmas dan Pengemban Fungsi Polmas Lainnya Petugas Polmas seperti dijelaskan terdahulu adalah personel bintara polisi yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Polmas. Perlu disadari bahwa tugas dan kegiatan Pomas seperti diuraikan pada pembahasan terdahulu adalah merupakan pekerjaan berat, rumit dan menantang. Tidak semua orang (bintara polisi) mampu atau mau melaksanakan tugas-tugas Polmas dengan baik sesuai yang diharapkan. Kegiatan Polmas yang berat dan rumit itu mensyaratkan adanya kemampuan khusus yang harus dikuasi dan karakteristik tertentu yang harus dimiliku dan melekat pada diri petugas yang ditunjuk. Sesuai kerumitan dan kekhususan tugas serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh Petugas Polmas, ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh personel yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan peran sebagai Petugas Polmas. Persyaratan Petugas Polmas Personel yang dapat ditunjuk sebagai Petugas Polmas minimal adalah bintara Polri berpangkat paling rendah Brigadir Satu (Briptu) dengan masa dinas dalam pangkat minimal 1 (satu) tahun atau telah bertugas menjadi anggota polisi selama 5 (lima) tahun, sedangkan bagi Perwira Polri telah bertugas selama 5 (lima) tahun. Persyaratan lainnya adalah Petugas Polmas wajib bermental baik dengan dinyatakan lulus tes psikologi, sehat jasmani dan rohani, memiliki kondite baik yang dinyatakan dengan rekomendasi dari atasan langsung, dan memperoleh Surat Pemutihan dari Kasatker (bagi personel yang pernah melakukan pelanggaran). Penugasan personel polisi menjadi Petugas Polmas tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Penunjukan dan penugasan Petugas Polmas yang ideal harus dilaksanakan dengan melalui proses dan prosedur tertentu. Prosedur yang dimaksud adalah pengetesan kemampuan dan pemeriksaan kesehatan, serta telah dinyatakan lulus dalam mengikuti pendidikan dasar Polmas yang diselenggarakan oleh Polri. Dengan demikian personel yang ditunjuk sebagai Petugas Polmas sebelum mengikuti pendidikan dasar harus telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian yang meliputi Pemeriksaan Kesehatan Badan (termasuk Surat Keterangan Bebas Narkoba) dari Biddokkes Polda atau Unit Kesehatan


99


setempat, pengujian Kesamaptaan Jasmani, pemeriksaan Psikologi, dan pengujian kemampuan berkomunikasi. Saat ini dengan perkembangan yang ada sepertinya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan karateristik wilayah, bila memang dibutuhkan Perwira Menengah untuk menjadi Petugas Polmas karena masyarakat di wilayah atau kawasan tersebut mempunyai tingkat pendidikan mayoritas minimal Sarjana Strata 1 (S1), maka diharapkan kebutuhan tersebut terpenuhi. Selanjutnya, bahkan jika di wilayah atau kawasan tersebut masyarakatnya merupakan pejabat-pejabat pemerintah pusat setara dengan guru besar atau perwira tinggi, maka diharapkan Petugas Polmas adalah yang berpangkat Perwira Tinggi. Hal ini sejalan dengan hakekat Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas), yang ide dasarnya lebih menekankan bahwa Polisi (Bhayangkara bukan Bintara) berfungsi sebagai Pembina Kamtibmas di wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan/Pelatihan Petugas Polmas Bagi personel polisi yang memenuhi persyaratan dan terpilih menjadi Petugas Polmas diberikan pelatihan dan pendidikan pada masing-masing Polda dengan melibatkan tenaga pendidik Polri yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Polmas dan tenaga dari luar Polri yang memiliki disiplin ilmu yang dipersyaratkan bagi Petugas Polmas. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan itu dimaksudkan agar Petugas Polmas tersebut memiliki kemampuan sebagai Petugas Polmas yang diharapkan, yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan umum fungsi teknis Kepolisian. Kemampuan Interpersonal Skill. Kemampuan menjalin kemitraan dengan masyarakat, kemampuan menyelesaikan perkara serba ringan. Kemampuan menyelesaikan perselisihan antar warga. Kemampuan lain yang diperlukan sesuai dengan situasi daerah setempat. Hal penting lain yang juga diberikan selama mengikuti pendidikan dan latihan Petugas Polmas adalah pengetahuan tentang Hak Azasi Manusia. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Petugas Polmas selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia dalam pelaksanaan tugasnya. Pengangkatan dan Penempatan Petugas Polmas Bagi personel Polri yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Petugas Polmas dan sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan Polmas, diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Petugas Polmas berdasarkan Surat Keputusan Kapolda. Personel polisi yang telah diangkat menjadi Petugas Polmas tersebut selanjutnya ditempatkan di tempat tugas masing-masing yaitu di desa-desa, kelurahan atau kawasan dengan Surat Keputusan Kapolda. Selain Petugas Polmas yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Kawasan ada juga pengemban fungsi Polmas lainnya dalam sistem kepolisian di Indonesia. Pengemban fungsi Polmas dimaksud adalah Supervisor atau penyelia Polmas berkedudukan di Polsek/Polres berpangkat Bintara Tinggi sampai dengan AKP


100


dengan kemampuan kontrol dan pengawasan. Lalu, Pembina Polmas berkedudukan di Polres/Polda berpangkat AKP sampai dengan Kompol dengan kemampuan pengetahuan tentang manajemen operasional tingkat dasar, dan untuk pengembang Polmas berkedudukan di Polda/Mabes Polri berpangkat Kompol sampai dengan Kombes Pol dengan kemampuan manajemen dan eksekutif untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas Polmas. Pelaksanaan tugas personil yang ditetapkan sebagai petugas Polmas adalah bersifat permanen (tidak melaksanakan tugas rangkap), dan lamanya bertugas adalah minimal 3 (tiga) tahun di suatu wilayah penugasan kecuali karena pertimbangan khusus dapat dimutasikan dalam rangka promosi atau demosi jabatan. B.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

Dalam mewujudkan Polmas sebagai program, maka selain Petugas Polmas, FKPM juga merupakan salah satu unsur pembentukan dan operasionalisasi Polmas sebagai program, selaku wakil masyarakat. Mengenai FKPM dan konsep kemitraan antara Polisi dengan masyarakat telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang bersifat teknis berhubungan dengan peran FKPM dalam menerapkan Polmas sebagai Program. Perlu dipahami, bahwa FKPM bukanlah sebuah badan (seperti perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan) ataupun badan hukum (seperti LSM ataupun yayasan) sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. FKPM hanyalah pranata sosial yang terbangun karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri guna tercapainya tujuan penerapan Polmas sebagai program. Tugas dan Wewenang FKPM Tugas FKPM atau nama/penyebutan lainnya yang disepakati sebagai lembaga pranata sosial yang mewakili unsur masyarakat dalam membangun dan menjalankan Polmas sebagai program dituntut untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisi model Polmas. FKPM harus mampu mendorong peranserta masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakakan kepadannya sebagai perangkat kelembagaan dalam penerapan Polmas sebagai program, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh FKPM antara lain adalah mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari instrumen yang merupakan hasil produk pemetaan dan pedeteksian yang dilakukan oleh Petugas Polmas. Ikut berperan serta dalam mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Petugas Polmas dalam fungsi kepolisian


101


umum dan fungsi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. FKPM juga berpartisipasi membantu Petugas Polmas dalam menyelesaikan perkara ringan maupun pertikaian warga, secara proporsional. FKPM juga membahas (bila perlu memberdayakan warga masyarakat yang berkompeten atau bahkan konsultan) berbagai permasalahan sosial pada aspek Kamtibmas dalam wilayah atau yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya. Membahas dan menetapkan program kerja tahunan/triwulan dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi atas program yang telah dirancang dan dilaksanakan bilamana dipandang diperlukan. Menindaklanjuti program kerja yang telah dibuat dan bila perlu menjalin koordinasi dan kerja-sama dengan aparat pemerintah terkait dalam perwujudannya. Secara terus menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan Kamtibmas pada wilayah-wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya. Kegiatan penting lainnya yang juga harus dilakukan oleh FKPM adalah menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah tindak kejahatan/pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya bersama Petugas Polmas untuk mencari jalan keluarnya. FKPM juga diharapkan dapat menampung dan membahas berbagai keluhan/pengaduan warga tentang masalah-masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan. Wewenang Dalam kedudukannya, fungsi dan tugasnya sebagai perangkat kelembagaan dalam operasionalisi model Polmas sebagai program, kepada FKPM diberikan sejumlah kewenangan kepolsian terbatas untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kegiatannnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian FKPM akan menjadi yakin dan percaya diri dalam merancang/menciptakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi atau menerapkan model Polmas sebagai program. Kewenangan kepolisian terbatas dimaksud haruslah di bawah pengendalian dan pengawasan langsung dari Petugas Polmas. Kewenangan sebagaimana dimasud dalam penjelasan di atas adalah membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisan (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan, memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan, menegakkan peraturan lokal yang berlaku di tempat di mana dia ditugaskan dan ikut serta


102


menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antar warga yang dilakukan petugas Polmas. Hak dan Kewajiban FKPM FKPM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat kelembagaan dalam penerapan Polmas, kepadanya diberikan sejumlah hak dan kewajiban kelembagaan. Dengan demikian FKPM akan tahu pasti apa saja yang semestinya diperoleh dan apa pula yang seharusnya dilaksanakan dalam keberadaannya sebagai perangkat kelembagaan Polmas. Hak FKPM Hak kelembagaan yang dimiliki FKPM sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah diantaranya mendapatkan fasilitas baik materiil maupun non materiil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga. Hal ini sering dijadikan perkeliruan, karena beberapa FKPM yang sudah ada, para anggotanya meminta untuk digaji atau diberi honor oleh satuan wilayah polisi setempat. Seolah-olah sudah menjadi kewajiban Polri untuk menggaji para anggota dan pengurus FKPM, padahal keberadaan FKPM sendiri tidak lebih dari sebuah pranata sosial yang didirikan guna keinginan dan kepentingan warga dalam memperoleh rasa aman, serta menjalankan kewajiban berdasarkan UUD 1945. FKPM juga berhak untuk mendapat dukungan anggaran dari pemerintah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kewajiban FKPM FKPM berkewajiban melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan kegiatan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu FKPM juga berkewajiban menjunjung HAM dan menghormati norma-norma agama , adat, kebiasaan yang telah menjadi konvensi dan nilai-nilai kesusilaan yang dianut masyarakat setempat. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang belaku sudah menjadi syarat mutlak bagi FKPM. Setiap personel yang tergabung dalam FKPM wajib bersikap jujur, adil dalam menjalankan tugas, serta tidak diskriminatif menyajikan layanan jasanya, serta tidak berpihak ketika turut membantu menyelesaikan perselisihan atau pertikaian. Bagi setiap personel FKPM juga berlaku kewajiban untuk mengutamakan kepentingan umum atau mendahulukan tugas di atas kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari anggota FKPM wajib bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang menjadi contoh dan tauladan masyarakat. Hal terkecilpun, dalam keseharian setiap personel yang tergabung dalam FKPM wajib berpakaian dan berpenampilan rapih di muka umum. Larangan bagi FKPM


103


Tidak semua hal dapat dilaksanakan oleh FKPM sungguhpun hal yang dilaksanakan itu pada akhirnya bermuara pada penertiban kehidupan sosial masyarakat. Pelarangan yang berlaku bagi seluruh jajaran anggota Polri juga berlaku bagi personel FKPM. Akan tetapi penekanan larangan terhadap personel FKPM adalah membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas), menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) yang berlaku dalam jajaran Polri dalam menggunakan identitas organisasi FKPM, tanpa bersama petugas Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran, melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan, mengatasnamakan atau mengkaitkaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis, melakukan kegiatan-kegiatan atas nama organisasi dalam pengurusanpengurusan apapun yang diluar tugas FKPM dalam menerapkan Polmas sebagai program, melakukan perbuatan melawan hukum, ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan tugasnya sebagai personel FKPM, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai setempat. C.

Pembentukan Polmas sebagai Program

Polmas sebagai program eksis dalam bentuk kegiatan dan pranata sosial yang diperankan oleh Petugas Polmas di tengah-tengah masyarakat lokal di mana ia ditugaskan. Karena Polmas adalah kegiatan dan pranata sosial yang relatif baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu tidak dapat begitu saja diterapkan atau diimplementasi di tengah-tengah masyarakat. Ada strategi dan pendekatan tertentu yang harus diindahkan oleh petugas kepolisian dalam mengiplementasi Polmas di tengah-tengah komunitasnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pembentukan Polmas sebagai Program meliputi tahapan-tahapan seperti diuraikan berikut ini: Persiapan Pembentukan Persiapan dalam implementasi model Polmas sebagai program sesungguhnya merupakan kegiatan mengkondisikan marga masyarakat agar memahami secara utuh tentang Polmas, apa keuntungannya bagi masyarakat dan bagaimana pola kerjanya. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan implementasi Polmas diawali dengan Kapolsek bersama staf terutama para Petugas Polmas, melakukan rapat-rapat untuk menentukan Desa/Kelurahan atau Kawasan yang akan dijadikan tempat/lokasi dan merencanakan kegiatan untuk pembentukan/implementasi Polmas sebagai program. Selanjutnya aparat polisi yang ditugaskan oleh Kapolsek melakukan penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan Polmas di wilayahnya dengan mengadakan koordinasi dengan Camat/Kepala Desa/Lurah dan pimpinan/tokoh masyarakat setempat serta Lembaga Perwakilan Desa, jika kegiatannya


104


dilakukan di Desa. Setelah segala sesuatunya dipandang telah siap dan memungkinkan untuk ditindaklanjuti, kegiatan selanjutnya yang dilakukan Polsek adalah melakukan sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawasan oleh Kapolsek atau pejabat yang ditunjuk/mewakili. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang model Polmas dan merangsang tumbuhnya kebutuhan masyarakat untuk pembentukan/ implementasi Polmas di wilayah komunitasnya. Jika ternyata masyarakat belum merasa perlu membentuk Polmas di wilayah/kawasan dimana mereka berada, maka penerapan Polmas tidak perlu dipaksakan. Program penerapan Polmas dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain. Sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat sepakat benar-benar memerlukan adanya pembentukan Polmas, maka Kapolsek harus segera merespon dengan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada penerapan model Polmas di lingkungan masyarakat tersebut. Kegiatan yang dimaksud adalah menunjuk personel yang telah dilatih (diangkat sebagai petugas Polmas) menjadi petugas Polmas di wilayah desa/kelurahan atau kawasan tersebut. Kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Polmas di lingkungan masyarakat tersebut adalah mendorong warga supaya mengajukan permohonan kepada Kapolres untuk menunjuk/menugaskan personel yang telah dilatih menjadi Petugas Polmas di wilayah yang telah ditentukan jika pada jajaran Polsek belum ada memiliki personel yang telah dilatih. Setelah tahap persiapan sudah matang, maka kemudian masuklah kedalam tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pembentukan Setelah kegiatan persiapan telah selesai dilaksanakan dan segala sesuatunya dinyatakan siap, maka Kapolsek bersama-sama dengan Petugas Polmas yang ditunjuk melakukan persiapan pembentukan FKPM sebagai lembaga tempat seluruh kegiatan Polmas sebagai program direncanakan dan dilaksanakan. Kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan dalam rangka penerapan Polmas tersebut adalah bersama-sama dengan Camat serta Pejabat atau Aparat pemerintahan Desa/Kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat Desa/ Kelurahan atau komunitas kawasan untuk memberikan pemahaman tentang Polmas dan proses pembentukannya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan setelah segala sesuatunya dinyatakan siap adalah petugas Polmas bersama-sama dengan tokoh/aparat Desa/Kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM. Kapolsek bersama Petugas Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat kecamatan, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/komunitas kawasan yang ada di wilayah/kawasan tersebut.


105


Susunan acara dalam pertemuan untuk pembentukan FKPM sebagaimana disebutkan mencakup Pembukaan, Penjelasan tentang Polmas oleh Kapolsek atau Petugas Polmas, Sambutan-sambutan pejabat daerah dalam hal ini camat atau lurah atau kepala desa sebagai penguasa di mana pembentukan FKPM dilaksanakan, Pemilihan anggota FKPM, Pemilihan dan penyusunan Pengurus FKPM, Penutup/Do’a. Pengisian personel dan penentuan unsur-unsur kelengkapan organisasi dalam FKPM harus memperhatikan keterwakilan anggota berdasarkan wilayah geografis (RW/dusun/kampung dan lain-lain). Penunjukan anggota forum harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan dan komitmen untuk kemaslahatan masyarakat. Jumlah anggota/pengurus FKPM sebaiknya antara 10 sampai dengan 20 orang. Sedangkan dalam melaksanakan pemilihan atau pembentukan FKPM sejauh mungkin dihindari pendekatan formal dan pertimbangan politis. Bila Petugas Polmas diikutsertakan sebagai Pengurus FKPM, kedudukan tersebut tidak mengurangi perannya sebagai petugas Polri dengan segala kewenangan yang ada padanya sesuai perundang-undangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan kewenangan diskretifnya. Maka untuk itulah sebaiknya Petugas Polmas dipisahkan dari keanggotaan FKPM agar kedua lembaga tersebut dapat bekerja efektif tanpa harus terganggu dengan potensi benturan kepentingan. Kesepakatan akan pembentukan Polmas sejauh mungkin sudah mencakup penentuan tempat kegiatan (Balai) sebelum BKPM dibangun. Jika diperlukan, maka dapat dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FKPM. Camat/Kapolsek/Kepala Desa/Lurah mengesahkan dan melantik pengurus dan anggota FKPM untuk masa bakti tertentu yang disepakati. D.

Operasionalisasi Polmas sebagai program

Dengan dibentuknya FKPM dalam satu komunitas (bisa jadi komunitas pada wilayah Kelurahan/Desa dan atau Kawasan tertentu), berarti model Perpolisian Masyarakat sebagai program sesungguhnya telah eksis di dalam komunitas tersebut. Masyarakat telah menerima model Polmas sebagai pendekatan baru dalam layanan perpolisian yang diberikan oleh Polri. Petugas Polmas sebagai motor dan sekaligus dinamisator dalam penerapan model Polmas ini, harus segera memainkan peran pentingnya agar FKPM segera beraktivitas, memainkan peran dan fungsi kelembagaannya dalam operasionalisasi kegiatan Polmas. Petugas harus secara aktif merangsang dan mendampingi FKPM dalam memulai kegiatan kelembagaannya. Perlu diketahui dalam hal ini, kegiatan kelembagaan yang harus dilaksakanan oleh FKPM dengan segera setelah pembentukannya, bersama Petugas Polmas harus segera menentukan tempat dan waktu pertemuan serta mempelajari secara


106


saksama Buku Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas sebagai penuntun dalam pelaksanaan tugas/kegiatan selanjutnya. Dalam melakukan operasionalisasi Polmas sebagai program, hendaknya disesuaikan dengan keadaan budaya dan adat istiadat setempat. Misalnya FKPM diberinama yang khas sesuai dengan kekhasan daerah tersebut. Lalu, Pos atau Balai sebagai Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) istilah penyebutannya dapat digantikan sesuai dengan kekhasan daerah tersebut juga, tanpa mengurangi makna dari BKPM itu sendiri. Sehingga, pelaksanaan Polmas sebagai program tetap menghargai dan melindungi nilai-nilai lokal. FKPM dan Petugas Polmas selanjutnya harus melaksanakan kegiatan operasional Polmas sebagaimana ditetapkan dalam panduan Pembentukan dan Operasionalisasi tersebut dan dokumen-dokumen yang terkait dengan panduan tersebut baik yang sudah ada maupun yang akan diberikan kemudian. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya dan misi Polmas secara menyeluruh, FKPM dapat menggunakan BKPM sebagai pusat pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal fasilitas yang belum tersedia, FKPM dapat menggunakan fasilitas lain sementara sejauh mungkin mengusahakan pembangunan BKPM sendiri minimal penyediaan lahan secara swadaya dan mengajukan permohonan anggaran pembangunannya melalui pemerintah kecamatan dan Polsek setempat. Bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas sebagai program antara lain dapat berupa kegiatan pelayanan dan perlindungan warga masyarakat seperti intensifikasi kegiatan pembinaan masyarakat dan intensifikasi patroli, sambang, dan tatap muka Petugas Polmas dengan warga. Kegiatan penerpan Polmas sebagai program juga diharapkan berbentuk terbangunnya komunikasi intensif antara Petugas Polmas dengan warga masyarakat melalui intensifikasi kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/tatap muka, atau melalui sarana komunikasi, pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik, maupun penyelenggaraan forum-forum komunikasi antara Polri dan masyarakat yang difasilitasi oleh Petugas Polmas dan FKPM. Implementasi Polmas sebagai program juga dapat memanfaatan FKPM untuk pemecahan masalah, eliminasi akar permasalahan dan pengendalian masalah sosial. Adanya FKPM dan Petugas Polmas diharapkan dapat meningkatkan kualitas forum pertemuan yang dilaksanakan warga masyarakat baik yang dilakukan secara rutin, periodik atau insidentil, dengan memanfaatkan tempat, balai pertemuan yang biasa menjadi fasilitas untuk FKPM. Dengan berjalannya pelaksanaan Polmas sebagai program, maka pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal dan informal (adat, agama, pemuda, tokoh perempuan/ibu, pengusaha, profesi, dan sebagainya) dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ketertiban diharapkan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Kegiatan ini juga dapat lebih mensoialisasikan penyelesaian permasalahan melalui penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah Draft Buku Polmas Bab 4 Menerapkan Polmas Sebagai Program (Edisi September 2012)

107


selain melalui proses hukum atau non litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian. FKPM sebagai pranata sosial harus dapat dimanfaatkan dan diberdayakan untuk pengendalian sosial, eliminasi akar masalah dan pemecahan masalah sosial. Adanya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat yang dibangun melalui kerjasama antara Petugas Polmas dengan FKPM dalam perwujudan Polmas sebagai program, juga membuka peluang guna terselenggaranya pendidikan/ pelatihan keterampilan penanggulangan gangguan kamtibmas. Melalui pelaksanaan Polmas sebagai program koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal atupun informal dalam rangka pemecahan masalah kamtibmas, diharapkan dapat difasilitasi oleh FKPM dan Petugas Polmas.

F.

Indikator Keberhasilan

Kegiatan dalam rangka penerapan model Polmas sebagai program adalah kegiatan praktis yang harus mengakar dan sesuai kepada karakteristik dan budaya bangsa. Polmas sebagai strategi perpolisian, diterapkan sebagai refleksi atas tuntutan perubahan dan tata nilai yang dianut bangsa. Penerapan Polmas haruslah memiliki tujuan yang nyata, logis dan terukur. Dengan demikian arah yang dituju dengan penerapan model Polmas sebagai program ini jelas adanya. Demikian halnya keberhasilan dan efektivitas dari penyelenggaraan kegiatan dalam implementasi Polmas sebagai program juga dapat terukur. Sesuai konsep dan ide awal pembentukan Polmas di Indonesia sejak 13 Oktober 2005, ada sejumlah indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur dan menilai efektivitas dan keberhasilan penerapan model Polmas. Secara umum penerapan model Polmas dinilai berhasil manakala peran serta masyarakat dalam upaya penertiban dan pengamanan lingkungan meningkat. Hal lain yang juga mencirikan keberhasilan penerapan Polmas adalah adanya proses pemecahan masalah keamanan dan keteriban masyarakat oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga FKPM yang dibentuk dan dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri. Indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan dan keefektivan penerapan Polmas di Indonesia secara lebih rinci mengacu kepada hal-hal berikut : 1. Intensitas kegiatan FKPM baik pengurus maupun keikutsertaan warganya. 2. Kemampuan FKPM untuk menemukan dan mengidentifikasi akar permasalahan. 3. Kemampuan Petugas Polmas bersama FKPM menyelesaikan permasalahan termasuk konflik/pertikaian antar warga. 4. Kemampuan Petugas Polmas mengakomodasi keluhan masyarakat. 5. Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh Petugas Polmas.


108


6. Kelima indikator tersebut secara kesatuan utuh mempengaruhi menurunnya angka kejahatan. 7. Setelah tercapainya keenam indikator tersebut tercapai, maka perwujudan kebersamaan dan kepuasan masyarakat atas penerapan pranata Polmas, menjadi indikator terakhir/pelengkap. Ketujuh indikator dimaksud merupakan kesatuan bulat yang tak terpisahkan dan harus dinilai secara kumulatif dalam menjadi indikator keberhasilan dan keefektivan penerapan Polmas.


109

PROGRAM)

Recommend Documents