LAPORAN PENELITIAN DANA PRODI MAGISTER KENOTARIATAN
IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS KEWENANGA]\I (KECHTMATIGHEID) MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBINAAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK
TIM PENELITI Proi DR. I WAYAN PARSA,
SH., M.Hum. (19591231 198602 I 007) KADEK SARNA, SH., M.Kn. (19810424 2008 121 002) NENGAH St.rlIARTA, SH., MH. (19551107 198602 1 001) I WAYAN ADI SLMIARTA, SH (1292462011) r GEDE PRAPTAJAYA, SH (l292462021)
Dibiayai bersumber dari daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Satuan Kerj a UNUD Nomor i0 42.04.2.400107 12015, T€l]Legal I 5 April 201 5, Kode MAK.5308.022.01 1.5251 19 DENGAN SL]RAT PERIANJIAN KERIA NOMOR : 30OMLM.Kn/UN.14.4/KU/2015 TANGGAL:I Juli2015
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA
20rs
FALAMAN PENGOSAHAN
l.
Implikasi Yuridis Legrlitas Kew€nangan ( Recharrattg h e i d) M^jelis KehormataD Dahm Pembirasn Notrris Sebagai Peisb.t Publik
Judul
2. Ketua Pelaksana 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Nama
NIP. GoYPangkat/Jab.Frmgsional Jabatan
2.5. Fakultas 3. Personalia 3.1. Junlah Anggota Pelaksana 3.2. Jun ah Personalia 4. Jangka Waktu Kegiatan 5. Bentuk Kegiatan 6. Tempat Kegiatan
Prcf. Dr- I wayan Pars4 SH., MHum. 19591231 198602 l 007 fvd/ Guru Besar Dosen FH tlNIlD Hukum Unud
5 (Lima) Orang 5
Oima) Oreng
6 (Enam Bulan) Ceramah dan Tatrya Jawab Desa Buahan Kaj4 Kecamatan Payangan , Kabupaten
Gianyar
7. Biaya yang diperlulao
Rp.12.500.000,- (Duabelas Juta lima RatLrs Ribu Rupiah)
Denpasar, 26 September 2015
{Prof. f)r- I Wavan Parsa. SH.. M.Hum. } I 19800
I 004
MP: 19591231 198602 1 007
Magister (S2) Kenot6iatan
1989112001
rtI: i JI{1SJ \'T]RIDJS LEGALITAS KEWENANGAN (N'CIITMATIGHEID) MA.IELIS KEHORMATAN D \L I\{ PEMBINAAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK RINGKASAN lembaga iabatan publik yang meDpunyai kewenangan akta-akta dan surat-surat otentik sebagai bagian dari pelayanan kepada r 3ng membutuhkan kepaslian hukum Kcberadaan lembaga nolariat sebenamya
. ..:gi] \otarial mcrupakal
-:-.jri
- --r.-: ..,ti zaman pemerintihan pcnjajahan Belanda, yang dikenal d€ngan istilah notariat -- :: , ?iilicum" alaLt "Notdriut Publicus" Zafia kemerdekaan lembatsd dalam diatur :- ' :- >ibagai lernbaga publik berclasarkan dsas l@nkotdansi yang --', . HJt Notariei Aibt in Nederlantls Indie (staatsblad 1860 No 3) atar dikenal
-
Jabatan Nolaris. Pada zaman rcformdsl stadtshlad 1860 No3 tersebut a lembaga jabatan notaris kemudian diatur dalam Undang-Undang No30 -l \ang relanjuinya untuk saat ini telah dirubah dengan Undang Undang No2 I rselanjutnya disebut dengan UIJJN). ,: -: .:!3ir .lengan pengawasan dan pemeriksaan bagi notaris -vang melakukan jabatan. sebelunr berlakunya Undang-tlndang Nomor 30 fahun 2004 tentang :: -,.-.1\.-,*i, k"*..oangan dilakukan oleh badan peradilan sebagaimana ditatur dalam pasal ...:.entenr o1t tle Richtstelijke Organisdtie en Het Det iustilie (Stb 184? No 23) dan ,--- -. t- ndang-iJndang Nomor 8 Tahun 2004. Namun se{elah bcrlakunya IJUJN, Pasal 9l :::r! kcrve;angan tersebut dengan menciptakan lembaga bam yaitu Majelis Pengawas dalam Pasal 67 UU.IN. : -- . tbagaimanaitudiatur dalam Undang Undang No.2 lahun 2014 perubahan atas UndangDisamping bemama --:3 \o.30 l;hun 2004 tepatnya pasal 66 A dibentuk lagi lembaga baru yang para kepada pembinaan Kehormatan Notaris. Lembaga ini bertugas membeikan jabat rnnya. IIal menarik untuk dikaji adalah lenbaga ini muncul : --:. Jalam menjalankantanpa ada penjelasan terlebih dahulu apa yang dimaksud Majelis LLjJN Perubahan r.:.rrmatan Notaris serta apa saja ruang lingkup kewenangan yang dimiliki disamping telah ::=r}a lembaga Majelis Pengawas Notaris. Disamping itu munculnya lembaga Majelis r,::.rrma!an, m"nghapus kewenaDgan yang semula dirniliki olch Majeiis Pengawas Nota'is Nomor 49lPLru-X'4012 men]'atakan \1PDt sementari berdasarkan Putusan :.:leriksaan prcses hukun yang melibatkan notaris lak perlu persctujuan MPD llal ini -:dmbulkan irnplikasi luridis adanya lumpang tindih tugas penegakan hukum oleh ..ir okat. penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berujung hilangnya independensi dalam :iojes peradilan apabila notaris melakukan perbuatan nlclawan hukum.
-
-=-. ::.:liuran
-:--,: -::i,i -: :-::j:]jl
-:
,::;
:-..
MK
c,-\
EI
5l EI
iD lt
'FP >'= ._l!
z Zs <s
? 3 f$ EtSS =iE3 3iri EEh{ 9p6x
E=Sg S=>^S
.E <; z 6* = o*
E
ES
F{
o
E-
a!
al c lt E E o o '6 lt
{E ECL luL
j
1i.4S€::
Itl
o N
.i
-r r'x":+ it''*ii*;g;
-.-.rg*d ,?ri*.il
bg Ol!
v
it
F
o a !t
z:t \c Y
ix
ol
+
.\| \B
a s v
\1. !.
'e qr \s
o
z
a r( rd
n
v
lg
c
e Frn R
\l .s r€ E ^c) \:l
Et8 ut._na
6:
>tn Els-
st
(!
t
l! o 4 Y
E
o,l3 5l--
hls
Fil
E
!13 6l *-
>1..)
r -lq r.l r-)
Els at<
l!l!E
E
=sS s EE d -^,tt tt
r€ qt %
:Eg '6'6 gb
I
'a'E l!cJ
\
to s.E
i5h to rEg EE
o\ oo o\ a\
a
s
tl!
o o bo -!2 (E c o a!f
=
Eg
\o o\
g
z
rl
I
IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS KEWENANGAN (RECHTMATIGHEID) MAJELIS KEHORMATAN DALAM PEMBINAAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK
TIM PENELITI Prof. DR. I WAYAN PARSA, SH., M.Hum. (19591231 198602 1 007) KADEK SARNA, SH., M.Kn. (19810424 2008 121 002) I WAYAN ADI SUMIARTA, SH (1292462011) I GEDE PRAPTAJAYA, SH (1292462021)
Latar Belakang pengawasan dan pembinaan, sebelum dicabut oleh pasal 91 Undangundang No.30 tahun 2004, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Badan peradilan yang berada di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana pernah diatur dalam : • pasal 140 Regelement op de Rechtstelijke Organisatie en Het Der justitie (Stb. 1847 No. 23), • pasal 96 Reglement Buitengewesten, • pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 • Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. • Pasal 2 Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman • Pasal 1 Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berlakunya UUJN (Undang-Undang No.30 tahun 2004) pengawasan dan pembianaan yang semula dilakukan oleh lembaga peradilan dicabut dan diganti dengan menciptakan lembaga baru yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari (Pasal 67 UUJN) : • Majelis Pengawas Pusat, • Majelis Pengawas Wilayah dan • Majelis pengawas Daerah. perkembangan saat ini, dengan diundangkannya UU Perubahan Atas UUJN yaitu Undang Undang No.2 Tahun 2014, muncul lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 66 dan Pasal 66A)
Munculnya Majelis Kehormatan Notaris disini mengakibatkan terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang mana disini berdasarkan UU Perubahan Atas UUJN Pasal 1 angka (6) “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sedangkan disebutkan dalam Pasal 66A ayat (1), “Dalam melaksanakan pembinaan Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris”. Permasalahan yang muncul dikarenakan kurang adanya batasan yang jelas antara pembinaan yang dilakukan baik itu oleh Majelis Pengawas Notaris maupun Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini ditambah dalam UU Perubahan Atas UUJN tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka hal-hal yang dapat dikaji sebagai berikut : 1. Bagaimanakah ruang lingkup kewenangan keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Notaris? 2. Bagaimanakah legalitas kewenangan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam lembaga notariat?
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical Conceptual Approach) Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini bersumber pada: • Bahan hukum primer diperoleh dari asas dan kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundangundangan diantaranya: • Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris • Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris • Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M39PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
METODE PENELITIAN
Sumber Bahan Hukum Lanjutan... • Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan ini diperoleh melalui membaca dan meneliti beberapa buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas. • Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang atau memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan bibliografi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang utama dalam mencari bahan-bahan hukum. Dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis.
METODE PENELITIAN
Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum lanjutan.... Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan : a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut; b. Mengklasifikasikan dan mengolah konsep-konsep dari sejumlah peraturan-peraturan serta mencari hubungan di antara kesamaan serta perbedaan yang ada; c. Menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif untuk menemukan hasil yang diharapkan serta kesimpulan atas permasalahan yang ada.
PEMBAHASAN Majelis Kehormatan Notaris dalam Lembaga Notariat Lembaga Majelis Kehormatan Notaris tidak muncul seketika, namun melalui proses kebijakan yang kemudian secara lebih lanjut dicantumkan secara tegas dalam Undang-undang no. 2 Tahun 2014. diawali dengan adanya permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian atas uji materiil tersebut MK mengabulkan dengan putusan No. 49/PUUX/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dalam Amar putusan tersebut MK membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi.
Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut kewenangan untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris tidak dapat dilakukan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah. Namun jika dicermati di dalam Pasal 66 muncul lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris.
Maka pertanyaan yang timbul adalah apakah kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris ini sama dengan Majelis Pengawas yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etiknya?. Jika kita lihat dari pasal 66 dan pasal 66 A Undang-Undang No.2 Tahun 2014 maka kedudukan antara Majelis Pengawas dengan Majelis Kehormatan adalah sama, yaitu sama-sama mewakili menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dengan kewenangan yang bersifat atributif guna mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan kode etik profesinya.
Ruang Lingkup Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 63, Pasal 67, Pasal 69, 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b , Pasal 78 dan Pasal 79 UUJN (UU No.30 Tahun 2204 dan perubahannya UU No.2 Tahun 2014) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 . Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan untuk memeriksa: 1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik; 2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksana tugas jabatan Notaris; 3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat menggangu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Ruang Lingkup Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris “Pasal 66 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dibuat berita acara penyerahan. 3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. 4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” “Pasal 66A (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;www.hukumonline.com b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”
KESIMPULAN 1. Ruang lingkup kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris Saling tumpang tindih dalam bidang pembinaan hal ini dikarenakan dalam perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris hanya mencantumkan 2 pasal perubahan. Yang tidak secara tegas mengatur susunan organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi. Disi lain tidak dicantumkan mengenai apa yang dimaksud majelis kehormatan notaris dalam ketentuan umum. Namun dalam pasal 66 angka (1) dapat dilihat secara tersirat dan tersurat bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 2. Legalitas kewenangan dari majelis kehormatan diperoleh secara atributif yaitu diperoleh melalui undang-Undang No.2 Tahun 2014. kedudukannya sama dengan lembaga Majelis Pengawas Notaris namun mempunyai ruang lingkup tugas fungsi dan lingkup kewenangan yang berbeda
SARAN 1. Perlu segera adanya peraturan menteri yang mengatur khusus tentangtugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris, sehingga tidak ada tumpang tindih dengan lingkup kewenangan dengan lembaga notariat lain sebagaimana dengan majelis pengawas notaris 2. Perlunya perubahan dalam UU No. 2 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M39-PW.07.10 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, sehingga batas wewenang, tugas dan fungsi dari majelis pengawas tidak saling tumpang tindih dengan Majelis Kehormatan Notaris
TERIMA KASIH MATUR SUKSEMA
