PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM Mata Kuliah Dosen Deskripsi Singkat Tujuan Instruksional Umum

NO

1

2

3.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang Mata Kuliah Politik Hukum Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Perkembangan dan Akar Sejarah Timbulnya Politik Hukum Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Politik Hukum dalam perspektif Keilmuan dan Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum

; Politik Hukum : Pery Rehendra Sucipta S.H.,MH ; Mata kuliah Politik Hukum mempelajari tentang keterkaitan antara politik dan hukum, dihubungkan dengan sistem hukum negara ; Setelah mengikuti mata kuliah Politik Hukum ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang Arti Politik Hukum, akar politik hukum dan pembentukan politik hukm nasional POKOK BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

WAKTU

DAFTAR PUSTAKA

Pengenalan Mata Kuliah 1. Kontrak Perkuliahan Politik Hukum 2. Pengenalan Mata Kuliah Politik Hukum 3. Literatur yang Digunakan 4. SAP & GBPP Politik Hukum Perkembangan dan Akar 1. Pendahuluan Sejarah Timbulnya 2. Perkembangan Politik Hukum Dalam Politik Hukum Kurikulum 3. Akar Sejarah Timbulnya Politik Hukum

3 x 50

3 x 50

H.Abdul Latif & H.Hasbi Ali, Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Daniel. S. Lev

Politik Hukum dalam Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & perspektif Keilmuan dan Pendahuluan Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum Politik Hukum dalam perspektif Keilmuan a. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum b. Politik Hukum dan Disiplin Hukum c. Politik Hukum sebagai kajian Hukum

3 x 50

Moh.Mahfud MD,Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Satjipto Rahardjo, H.Abdul Latif & H.Hasbi Ali

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM Tata Negara

4.

Mahasiswa dapat menjelaskan Arti dan Cakupan Politik Hukum

Arti dan Cakupan Politik Hukum

5.

Mahasiswa dapat menjelaskan Konsepsi dan Indikator tentang Politik dan Hukum

Konsepsi dan Indikator tentang Politik dan Hukum

Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum a. Politik Hukum sebagai terjemahan Rechts Politiek b. Politik Hukum Bukan Terjemahan dari Recht Politiek c. Politik Hukum membahas Public Policy ü Hukum Sebagai Alat ü Hukum Sebagai Sarana Untuk Menggerakkan Perubahan ü Hukum Sebagai Sarana Melakukan “Social Engineering” Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan Arti dan Cakupan Politik Hukum 1. Perspektif Etimologis 2. Perspektif Terminologis 3. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-undangan 4. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum 5. Hukum Sebagai Produk Politik Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan Konsepsi dan Indikator tentang Politik dan Hukum Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

3 x 50

Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Moh.Mahfud MD, Daniel. S. Lev.

3 x 50

Moh.Mahfud MD, Janedjri M.Gaffar, Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM

6.

Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Pengertian, Tujuan Politik Hukum Nasional Dan Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional

1. Konfigurasi Politik Demokratis dan Otoriter 2. Karakter Produk Hukum a. Tipe Hukum Represif b. Tipe Hukum Otonom c. Tipe Hukum Responsif 3. Teori Negara Demokrasi berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis a. Indonesia sebagai Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum dan Negara Hukum yang Demokratis b. Negara Hukum Indonesia dan Hukum Progresif c. Hukum Demokratis dan Responsif Pengertian dan Tujuan Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Politik Hukum Nasional Pendahuluan Politik Hukum Nasional A. Pengertian dan Tujuan Politik Hukum Nasional a. Pengertian Politik Hukum Nasional b. Tujuan Politik Hukum Nasional ü Sistem Hukum Nasional c. Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional 1) Penataan Sistem Hukum 2) Penataan Kelembagaan Hukum

3 x 50

Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Jimly Asshiddiqie, H.Abdul Latif & H.Hasbi Ali, Daniel. S. Lev

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM

7.

Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia

Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia

8. 9.

Mid Semester Mahasiswa dapat menjelaskan Dimensi Politik Perundangundangan

Mid Semester Dimensi Politik Perundang-undangan

10.

Mahasiswa dapat

Sasaran Politik

3) Pembentukan dan Pembaharuan Hukum 4) Penegakan Hukum dan HAM 5) Pemasyarakatan dan Pembudayaan Hukum 6) Peningkatan Kapasitas dan Profesional Hukum 7) Infrastruktur Sistem dan Etika Positif d. Faktor pengaruh Sistem Hukum Nasional Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan B. Politik Pembentukan Perundangundangan Indonesia 1. Corak Politik Perundang-undangan 2. Tingkat Perkembangan Masyarakat 3. Pengaruh Global 4. Intervensi Asing dalam pembentukan UU 5. Karakteristik Politik Hukum Nasional a. Pluralisme b. Kodifikasi Mid Semester C. Dimensi Politik Perundang-undangan 1. Pengaruh Politik terhadap kekuatan Hukum 2. Politik sebagai sumber daya hukum 3. Keadaan hukum dewasa ini Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &

3 x 50

Abdul Latif & H.Hasbi Ali, , Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari

3 x 50

Mid Semester Abdul Latif & H.Hasbi Ali, Daniel. S. Lev.

3 x 50

H.Abdul Latif &

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM menjelaskan Tentang Sasaran Politik Perundang-undangan

Perundang-undangan

11.

Mahasiswa dapat Hukum dan menjelaskan Perkaitan Pembangunan Hukum Hukum dan Pembangunan Nasional serta Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional

12.

Mahasiswa dapat menjelasan Aspek-aspek Politik Hukum Nasional

Aspek-aspek Politik Hukum Nasional

1314

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Alur Pikir Politik Hukum sebagai Legal Policy

Alur Pikir Politik Hukum sebagai Legal Policy

Pendahuluan Sasaran Politik Perundang-undangan 1. Prolegnas dan Prolegda 2. Prolegnas Sebagai Potret Politik Hukum 3. Proglegnas sebagai rencana materi Hukum 4. Arah Kebijakan 5. Prolegnas sebagai Instrumen (mekanisme) Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional 1. Hukum Sebagai Bidang Pembangunan 2. Perkaitan Hukum dan Pembangunan 3. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan Aspek-aspek Politik Hukum Nasional 1. Letak Rumusan Politik Hukum Nasional 2. Penyelenggaraan Negara dan Mekanisme Perumusan Politik Hukum Nasional Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu & Pendahuluan Alur Pikir Politik Hukum sebagai Legal Policy: 1. Cita-cita bangsa

H.Hasbi Ali, Maria Farida Indrati S, Moh.Mahfud MD

3 x 50

H.Abdul Latif & H.Hasbi Ali, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo

3 x 50

Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Daniel. S. Lev

3 x 50

Moh.Mahfud MD, Kaelan, Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Muhammmad Tahir Azhary,

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM

15. 16

Persentasi Makalah/Diskusi Ujian Semester

2. Tujuan negara 3. Cita hukum 4. Sistem hukum Pancasila sebagai ideologi: a. Konsepsi Prismatik 1) Individualisme (pribadi) dan kolektivisme (sosial); 2) hukum sebagai alat (Pound) dan hukum sebagai cermin (Savigny); 3) Rechsstaat dan the Rule of Law; 4) Negara agama dan negara sekuler. b. Kaidah Penuntun: 1) Menjaga integrasi teritori dan ideologi, 2) Bernegara dengan demokrasi dan nomokrasi, 3) Membangun keadilan sosial, 4) Mendasari sikap toleransi beragama yang berkeadaban. 5. UUD 1945 6. Sasaran Politik Perundang-undangan (Prolegnas dan Prolegda) Persentasi Makalah/Diskusi Ujian Semester

Ujian Semester

I Dewa Gede Atmadja, Maria Farida Indrati S.

3 x 50

Persentasi Makalah/Diskusi Ujian Semester

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM GARIS-GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) POLITIK HUKUM BAHAN BACAAN Abdul Latif,SH.,MH & H.Hasbi Ali, SH.,MS, Politik Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. 2010 Daniel. S. Lev, Hukum Dan Politik Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990. Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum. Raja Wali Pers, Jakarta. 2012 I Dewa Gede Atmadja,SH.,MS, Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945). Setara Press, Malang. 2012 Janedjri M.Gaffar, Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia . Konpress. Jakarta. 2013 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010 Kaelan,MS, Pendidikan Pancasila. Paradigma. Yogyakarta. 2004 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembentukannya). Kanisius. Yogyakarta. 2007 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan). Kanisius. Yogyakarta. 2007 Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Press. Jakarta. 2009 Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Press. Jakarta. 2010 Mochtar Kusumaatmadja,SH.,LL.M. Konsep Hukum dalam Pembangunan. Alumni. Bandung. 2006 Muhammmad Tahir Azhary, SH. Negara Hukum. Kencana. Jakarta. 2010 Satjipto Rahardjo, SH, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979.

Filename: Directory: Template:

Garis-Garis Besar Pokok Pengajaran Politik Hukum 2 C:\Users\Oksep\Desktop

C:\Users\Oksep\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norm al.dotm Title: Subject: Author: sony Keywords: Comments: Creation Date: 13/02/2015 23:10:00 Change Number: 2 Last Saved On: 13/02/2015 23:10:00 Last Saved By: Oksep Total Editing Time: 0 Minutes Last Printed On: 13/02/2015 23:11:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 7 Number of Words: 1.225 (approx.) Number of Characters: 6.989 (approx.)