PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

DRAFT

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 – 2012 BLUEPRINT

www.migas.esdm.go.id

JAKARTA, NOVEMBER 2007


DAFTAR ISI Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Daftar Isi Alur Pikir Pola Pikir I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Rasional 1.4. Landasan Hukum II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI 2.1. Neraca Minyak Tanah dan LPG 2.2. Subsidi Minyak Tanah 2.3. Tata Niaga Minyak Tanah dan LPG III. VISI DAN MISI IV. SASARAN 4.1. Sasaran Rasio Gasifikasi 4.2. Sasaran Program Pengalihan V KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5.1. Kebijakan Energi Nasional 5.2. Kebijakan Bahan Bakar (Fuel Policy) 5.3. Strategi Pelaksanaan Pengalihan UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

1

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR ISI LANJUTAN… LANJUTAN…

VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN 6.1. Legislasi 6.2. Regulasi 6.3. Kelembagaan VII. RENCANA AKSI 7.1. Penyusunan Neraca LPG 7.2. Peningkatan Pasokan LPG Dalam Negeri 7.3. Pengembangan Infrastruktur LPG 7.4. Tata Niaga LPG Tabung 3 Kg 7.5. Kesiapan Pabrikasi Tabung, Kompor dan Asesorisnya 7.6. Penyediaan Tabung Gas 7.7 Penyediaan Kompor dan Asesoris 7.8. Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi 7.9. Pengawasan Alokasi Minyak Tanah di Daerah Pengalihan dan Pengawasannya 7.10. Pengawasan LPG Bersubsidi 7.11. Penanganan Masalah Sosial 7.12. Penanganan Masalah Pendanaan 7.13. Penanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPG 7.14. Penetapan Harga Jual Eceran dan Harga Patokan LPG 7.15. Perlindungan Konsumen LPG 7.16. Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 7.17. Penyempurnaan Peraturan dan Perundang-undangan LAMPIRAN Pilot Project Lampiran A : Data Pendukung Lampiran B : Daftar Rincian Rencana Aksi UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

2

© DJ MIGAS 2007


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SAMBUTAN Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional, khususnya kebijakan diversifikasi energi, dan dalam rangka mengurangi subsidi BBM yang selama ini jumlahnya cukup besar, Pemerintah telah menyiapkan Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG yang akan berlangsung mulai 2007 sampai dengan 2012. Blueprint ini disusun untuk dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanakan program ini, sehingga program dapat berlangsung dengan lancar dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Blueprint ini sekaligus menjadi peta jalan (roadmap) yang menggambarkan keseluruhan program. Blueprint ini memuat kondisi penyediaan minyak tanah dan LPG saat ini dan kondisi yang diharapkan sesudah program, instrumeninstrumen kebijakan, serta rencana kegiatan yang mencakup rencana penyediaan LPG, penyiapan infrastruktur, sampai dengan sosialisasi program. Proses penyusunan blueprint ini dilakukan secara bersama dan melalui partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait dalam program ini sehingga dihasilkan suatu pedoman yang memberikan kesamaan pola pikir, visi dan misi dalam rencana besar pengurangan subsidi BBM melalui pengalihan minyak tanah ke LPG. Blueprint ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga isinya akan selalu dimutakhirkan sesuai perkembangan dan pelaksanaan di lapangan. Jakarta, Agustus 2007 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

3

© DJ MIGAS 2007


I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak adalah tingginya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Adanya pemborosan yang sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun) Kebijakan Energi Nasional antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk dialihkan ke LPG Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena : Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan 1.2. TUJUAN Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaan Melakukan efisiensi anggaran pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil daripada subsidi minyak tanah Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

4

© DJ MIGAS 2007


I. PENDAHULUAN LANJUTAN… LANJUTAN…

1.3. RASIONAL PROGRAM Pengalihan ini akan memberikan manfaat kepada : Masyarakat, karena masyarakat akan mendapat bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien tanpa perlu biaya investasi. Pemerintah, karena beban subsidi secara relatif akan berkurang. Gambaran manfaat yang didapat oleh masyarakat dan Pemerintah adalah sebagaimana tertera pada Lampiran A- 3.1 dan Lampiran A-3.2 1.4. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dipakai untuk program ini adalah : A. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa Menteri (yang bertanggungjawab di bidang minyak dan gas bumi) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang migas) B. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional. C. UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN yang memuat anggaran untuk subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2007 sebesar Rp. 1,8 Triliun. D. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

5

© DJ MIGAS 2007


II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI 2.1. NERACA MINYAK TANAH Pada tahun 2006 produksi minyak tanah dalam negeri sebesar 8,545 juta Kilo Liter sedangkan kebutuhan minyak tanah dalam negeri mencapai 10,023 juta Kilo Liter sehingga saat ini masih dilakukan impor sebesar 2,111 juta Kilo Liter termasuk untuk cadangan sebesar 633,881 ribu kilo liter. 2.2. NERACA LPG Produksi LPG Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1.428 ton, sedangkan angka konsumsi hanya mencapai 1.100 ton sehingga masih mempunyai kuota untuk ekspor sebesar 289 ton. 2.3. SUBSIDI MINYAK TANAH Subsidi harga minyak tanah merupakan selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah dengan harga patokan minyak tanah, dengan formula : Subsidi = VolumeMitan X (Harga PatokanMitan – Harga Jual EceranMitan) pada tahun 2006 subsidi minyak tanah mencapai Rp. 31,58 triliun atau sekitar 50% total subsidi Bahan Bakar Minyak. Penurunan subsidi minyak tanah dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan minyak tanah melalui penghematan atau menggunakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti minyak tanah seperti LPG. Selain itu penghematan juga dapat dilakukan melalui efisiensi pendistribusian minyak tanah dan melakukan rasionalisasi harga jual minyak tanah mendekati harga keekonomiannya.

UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

6

© DJ MIGAS 2007


II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI LANJUTAN …

2.4. TATA NIAGA MINYAK TANAH Penyediaan dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi saat ini dilakukan oleh Badan Usaha pemegang izin Usaha Niaga Umum BBM yang telah mendapatkan Penugasan dari Pemerintah (PSO) melalui proses penunjukkan langsung ataupun melalui mekanisme lelang. Harga minyak tanah bersubsidi ditetapkan melalui Perpres dan harga eceran tertingginya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Permasalah yang timbul adalah pada mekanisme distribusi Minyak Tanah bersubsidi, dimana titik serahnya berada pada depo, bukan pada konsumen akhir. Hal ini memberi peluang terjadinya praktik kecurangan dalam distribusi kepada konsumen akhir seperti pengoplosan Minyak Tanah bersubsidi ataupun penyalahgunaan penggunaannya kepada Industri yang seharusnya tidak berhak atas subsidi tersebut. 2.5. TATA NIAGA LPG Penyediaan dan pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha yang telah diberikan izin niaga dari Pemerintah. LPG didistribusikan dalam bentuk bulk maupun dalam bentuk kemasan (3 kg, 6 kg, 12 kg, dan 50 kg). Pengawasan pendistribusian LPG bersubsidi lebih mudah dilakukan karena dapat dibedakan antara LPG bersubsidi dan tidak melalui kemasannya. Sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dapat diminalisir sekecil mungkin.


7

© DJ MIGAS 2007


III. VISI DAN MISI 3.1 VISI Visi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah : Masyarakat dapat menikmati bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien sedangkan subsidi BBM dapat ditekan sehingga meringankan beban keuangan negara dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak. 3.2 MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang diemban adalah : • Melakukan pengalihan penggunaan Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) • Melakukan sosialisasi perubahan “Budaya Minyak Tanah” ke “Budaya LPG” • Membantu pengadaan tabung LPG dan kompor LPG untuk para pengguna minyak tanah • Menjamin ketersediaan dan pasokan LPG


8

© DJ MIGAS 2007


IV. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR YANG DIHARAPKAN 4.1. SASARAN RASIO GASIFIKASI Sasaran “Rasio Gasifikasi” (perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berbahan gas dengan jumlah rumah tangga keseluruhan). Tahun 2007 Tahun 2012 : 0,08 Juta KK 0,1 Juta KK* • Pengguna gas kota • Pengguna gas LPG kemasan 12 kg : 6,0 Juta KK 9,6 Juta KK** • Pengguna gas LPG kemasan 3 kg : 6,0 Juta KK 42,0 Juta KK 12,08 Juta KK (19,06%) 51,77 Juta KK (70,89%) Perkiraan jumlah KK Indonesia : 63,39 Juta KK 73,02 Juta KK *** 4.2. SASARAN PROGRAM PENGALIHAN • Sasaran Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah ZERO-KERO 2012. • Pengertian “Zero-Kero” adalah kondisi di mana tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 maka minyak tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu minyak tanah akan tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya menjadi avtur • Terdistribusinya tabung LPG 3 kg untuk 6 juta KK pada tahun 2007 dan sekitar 42 juta KK pada akhir tahun 2012. *) Kenaikan jumlah pengguna gas kota diasumsikan 5% pertahun **) Kenaikan jumlah pengguna LPG tabung 12 Kg diasumsikan 10% pertahun ***) Kenaikan jumlah Kepala Keluarga diasumsikan 2,87 % pertahun (sama dengan kenaikan jumlah KK periode 1990 – 2000) UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

9

© DJ MIGAS 2007


V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*) Visi Pengelolaan Energi Nasional adalah terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional Misi Pengelolaan Energi Nasional adalah : Menjamin ketersediaan energi domestik Meningkatkan nilai tambah sumber energi Mengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan Menyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan untuk daerah yang belum berkembang Mengembangkan kemampuan dalam negeri yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumber daya manusia dalam rangka menuju kemandirian. KEBIJAKAN UTAMA Sisi Penyediaan : Meningkatkan kemampuan pasokan energi Mengoptimalkan produksi energi Konservasi sumber daya energi Sisi Pemanfaatan : Efisiensi pemanfaatan energi Diversifikasi penggunaan sumber energi Mendorong harga energi ke arah harga keekonomian untuk pengembangan energi dengan tetap memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu) Pelestarian lingkungan: - Tingkat makro : pembangunan berkelanjutan - Tingkat mikro : internalisasi eksternalitas UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

10

© DJ MIGAS 2007


V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTAN… LANJUTAN…

5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICY) KATEGORISASI – Bahan Bakar yang merupakan komoditi biasa, seperti halnya komoditi lain, ditetapkan sebagai Bahan Bakar Umum (BBU) – Bahan Bakar yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, pengguna/penggunaanya, dan kemasannya sehingga masih harus disubsidi, ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT) – Bahan bakar yang karena kondisinya tidak lagi tergolong sebagai Bahan Bakar Tertentu tidak lagi diberikan subsidi, ditetapkan sebagai Bahan Bakar Industri (BBI) PENYEDIAAN 1. Bahan Baku – Memprioritaskan penggunaan Bahan Baku (Energi Primer) yang tersedia di dalam negeri 2. Pasokan – Memberi kesempatan kepada semua BU baik BUMN maupun swasta dan koperasi untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan bahan bakar. 3. Penyediaan Infrastruktur – Pemerintah mendorong percepatan pembangunan – Badan Usaha membangun


11

© DJ MIGAS 2007



5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICY) 4. Harga (pricing) – Stadium 1 : Bahan Bakar Tertentu yang perlu disubsidi, harga ditetapkan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. – Stadium 2 : Bahan Bakar yang digunakan untuk kepentingan nasional, harga didasarkan pada pendekatan Business to Business, kemudian disetujui Pemerintah – Stadium 3 : Bahan Bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetapi tidak lagi disubsidi, harga diatur berdasarkan Formula – Stadium 4 : Bahan Bakar Umum ,seperti halnya komoditi biasa, harga tidak diatur/tidak ditetapkan 5. Cadangan Nasional PEMANFAATAN – Prioritas Alokasi – Diversifikasi – Efisiensi


12

© DJ MIGAS 2007



5.3. STRATEGI PELAKSANAAN PENGALIHAN Untuk mencapai sasaran pada butir 4.2, ditempuh strategi sebagai berikut : • Penghapusan subsidi minyak tanah secara bertahap, penggunaan LPG tabung 3 kg pada daerah percontohan yaitu DKI Jakarta. • Pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG dalam rangka penggunaan LPG tabung 3 kg, termasuk memperbanyak titik-titik penjualan • Memberikan secara cuma-cuma tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan asesorisnya, kepada masyarakat yang beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan • Mengikutsertakan potensi badan usaha nasional dalam Program Pengalihan. • Penarikan/pengurangan jatah minyak tanah secara prudent (bijaksana) setara dengan energi yang dialihkan di wilayah yang sudah mendapat tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan asesorisnya • Sosialisasi intensif kepada masyarakat pengguna dalam rangka memberi pemahaman dan cara penggunaan LPG tabung 3 kg yang benar sesuai kaidah keamanan dan keselamatan • Meningkatkan peran pemerintah daerah sampai pada tingkat kelurahan/desa dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemberian tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan asesorisnya kepada masyarakat sesuai skala prioritas • Dilanjutkan pengalihan di Propinsi lain di Jawa Bali (2007), Sumatra (2008) dan wilayah lain secara bertahap.


13

© DJ MIGAS 2007


VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN 6.1. LEGISLASI A. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat 2 yang telah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi(Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003) maka harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah. B. UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun 2007 Sesuai UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dianggarkan subsidi LPG yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengurangi subsidi Minyak Tanah 6.2. REGULASI A. PERATURAN PEMERINTAH Sesuai PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir Migas Pasal 72 ayat 1 yang berbunyi “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.” Namun setelah diamandemennya UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, maka harga BBM dan Gas Bumi ditetapkan oleh Pemerintah.


14

© DJ MIGAS 2007


VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTAN… LANJUTAN…

B. PERATURAN PRESIDEN RANCANGAN PERPRES TENTANG HARGA JUAL ECERAN LPG TABUNG 3 KG Sedang disiapkan rancangan Perpres tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg melalui Peraturan Presiden. Di samping itu, untuk keperluan perhitungan subsidi perlu ditetapkan harga patokan di mana besaran subsidi merupakan selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran. Harga patokan ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM dan ditinjau setiap tahun untuk mengikuti perkembangan harga di pasar internasional. RANCANGAN PERPRES TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG Sedang disiapkan rancangan Perpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang meliputi tata cara penugasan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg, perencanaan volume penjualan tahunan serta ketentuan ekspor impor LPG. C. PERATURAN MENTERI PERMEN NO. 0007 TAHUN 2005 Mengatur tentang Tata Cara Perizinan Hilir Migas. PMK mengenai tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi LPG. D. KEPUTUSAN DIRJEN MIGAS KEP DIRJEN MIGAS NO. 25K/36/DDJM/1990 Mengatur Spesifikasi LPG yang beredar di dalam negeri. Keputusan ini akan diperbaharui. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

15

© DJ MIGAS 2007


VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTAN… LANJUTAN…

6.4. KELEMBAGAAN Untuk suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini, Pemerintah melibatkan berbagai instansi terkait yang masing-masing bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya. Dibentuk Tim Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaannya mewakili instansi-instansi yang terkait dalam program ini, yaitu: 1.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Ditjen Migas, sebagai koordinator;

2.

Departemen Keuangan, bertanggung jawab dalam penganggaran dalam APBN;

3.

Departemen Perindustrian, bertanggung jawab dalam pengadaan tabung;

4.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertanggung jawab dalam sosialisasi;

5.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertanggung jawab dalam pengadaan kompor

6.

Departemen Sosial, bertanggung jawab pengalihan profesi dalam usaha niaga minyak tanah

7.

Badan Pengatur BBM dan Gas Melalui Pipa, bertanggung jawab dalam penarikan minyak tanah pada daerah konversi

Untuk efektifitas pelaksanaan program ini, ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyai pengalaman dan infrastruktur pendistribusian BBM, selaku Pelaksana Program. Pemerintah dapat menugasi Bahan Usaha Nasional lain untuk mempercepat pelaksanaan program ini.


16

© DJ MIGAS 2007


VII. RENCANA AKSI 7.1. PENYUSUNAN NERACA LPG Untuk melihat kemampuan pasokan LPG dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menunjang kelangsungan program perlu dibuat suatu proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi LPG di setiap region dalam periode pelaksanaan program (2007 – 2012), yang antara lain berisi : Kemampuan pasokan eksisting yang berasal dari kilang LPG dan kilang minyak Tambahan pasokan dari kilang-kilang LPG yang sedang dibangun dan telah memiliki sumber pasokan gas Sumber gas lain yang belum dimanfaatkan potensi C3 dan C4-nya menjadi LPG/Wet Gas (Potential Supply) Kebutuhan LPG saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan keadaan ekonomi Jumlah LPG yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG Kebutuhan potensial LPG untuk Industri dan sektor lain yang tidak terkait dengan program pengalihan minyak tanah ke LPG 7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI • Dengan adanya program pengalihan minyak tanah ke LPG perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pasokan LPG untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan LPG dimasa yang akan datang. • Penigkatan pasokan merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan LPG dan ketergantungan terhadap impor di masa yang akan datang. • Untuk meningkatkan pasokan LPG dalam negeri perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : • Peningkatan alokasi LPG/gas untuk dalam negeri. • Pengembangan infrastruktur yang mendukung pasokan LPG (kilang, depot, filling station, fasilitas distribusi, dan lain-lain) • Melakukan pendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG (wet gas) dan peningkatan ekstraksi C3 dan C4 dari wet gas © DJ MIGAS 2007 UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”) 17


VII. RENCANA AKSI LANJUTAN… LANJUTAN…

7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPG Diperlukannya penambahan infrastruktur seperti kilang produksi (LPG Plant), fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing station, alat angkut, depot,dan pangkalan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi LPG dalam negeri. Dalam rangka mengembangkan infrastruktur LPG Indonesia perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : – Pembuatan Rencana Pengembangan Infrastruktur berdasarkan proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi yang terintegrasi. – Pemberian Insentif fiskal dan non fiskal – Peningkatan peran serta pendanaan dari perusahaan swasta. – Membuka peluang kerjasama usaha. – Peningkatan kemampuan infrastruktur eksisting 7.4. TATA NIAGA LPG TABUNG 3 KG Penyediaan dan pendistribusian LPG Subsidi (LPG-S) dalam tabung 3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana program. Penugasan penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang. Sumber pasokan LPG berasal dari kilang dalam negeri. Apabila produksi kilang dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan LPG-S maka dipenuhi melalui impor. Volume kebutuhan LPG-S ditetapkan oleh Menteri. LPG yang dipasarkan wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM. Harga jual eceran LPG-S ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 4.250/kg. Konsumen LPG terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

18

© DJ MIGAS 2007



7.5. KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN ASESORISNYA Pada tahun 2006 terdapat 20 perusahaan industri tabung baja LPG 3 kg 20 yang berkapasitas produksi 24.200 unit dengan total investasi + Rp. 350 milyar dan menyerap tenaga kerja 2.600 orang. Sebagai penyedia kompor gas satu tungku telah siap 32 perusahaan yang berkapasitas produksi 36.000.000 set/tahun dengan total investasi + Rp. 200 milyar dan menyerap tenaga kerja 1.740 orang. Untuk memenuhi kebutuhan katup telah dilakukan proses assembling oleh industri tabung baja dengan menggunakan bahan baku impor. Industri katup yang ada saat ini berkapasitas 2.000.000 unit/tahun dengan total investasi + Rp. 30 milyar. Industri regulator kompor gas berjumlah 3 perusahaan dengan kapasitas produksi 15.000.000 unit/tahun yang memiliki total investasi Rp. 33 milyar dan menyerap tenaga kerja 660 orang. 7.6. PENYEDIAAN TABUNG GAS Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong dan memetakan pengembangan industri nasional untuk memenuhi kebutuhan program pengalihan serta pengadaan tabung gas 3 kg dengan perencanaan yang terintegerasi. Lingkup kegiatan dalam penyediaan tabung gas meliputi : • Penyusunan Integrated Resources Planning (IRP) • Promosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi tabung dalam rangka mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG • Penyusunan spesifikasi teknis dan standar tabung gas • Pengawasan kualitas tabung gas • Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku tabung gas • Penetapan prosedur pengadaan tabung gas UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

19

© DJ MIGAS 2007



7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYA Departemen Perindustrian bertanggung jawab dalam mendorong industri nasional untuk memenuhi kebutuhan program pengalihan. Sedangkan untuk pengadaan kompor dan asesorisnya dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Lingkup kegiatan dalam penyediaan kompor dan asesoris meliputi: Penyusunan spesifikasi teknis dan standar kompor dan asesorisnya (selang dan regulator) Pengawasan kualitas kompor dan asesorisnya Peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku kompor dan asesorisnya Promosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi kompor dan asesorisnya dalam rangka mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG Penetapan prosedur pengadaan kompor dan asesorisnya 7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDI Pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi dilaksanakan oleh Kementerian KUKM dan PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Tata cara pendistribusian kompor dan paket LPG bersubsidi adalah sebagai berikut : Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan LPG tabung 3 kg beserta kompor dan asesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria yaitu : memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak memiliki kompor LPG. Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan kompor LPG pada saat pembagian. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

20

© DJ MIGAS 2007



7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PENGAWASANNYA Wilayah yang mendapat program pengalihan minyak tanah ke LPG dipilih dengan pertimbangan kesiapan infrastruktur LPG. Wilayah dimulai dari Jawa dan Bali pada tahun 2007, dilanjutkan dengan sebagian Sumatra dan Kalimantan, dan pada tahap selanjutnya akan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang dijangkau fasilitas/infrastruktur LPG. Penetapan wilayah dituangkan dalam suatu keputusan Menteri ESDM setelah mendapat usulan dari Badan Usaha yang mendapat penugasan. 7.10. PENGAWASAN LPG BERSUBSIDI Departemen ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi. Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi terkait antara lain Pemda, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg tersebut. Dalam melakukan pembagian paket LPG bersubsidi perdana kepada masyarakat penguna minyak tanah, dilakukan koordinasi dengan melibatkan Pemda setempat. Sehingga semua masyarakat pengguna minyak tanah dapat digantikan dengan LPG. Pengawasan dalam pengurangan kuota minyak tanah untuk daerah yang akan dikonversi melibatkan Badan Pengatur yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menghindari kelangkaan minyak tanah di masyarakat. Pengawasan dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga Independen dan Pemda. Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk mengawasi juga melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi sebagai referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi kepada Badan Usaha pelaksana. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

21

© DJ MIGAS 2007



7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL Dampak sosial yang mungkin timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan program adalah : Kehilangan pekerjaan/mata pencaharian yang berarti berkurangnya penghasilan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi rantai distribusi dari minyak tanah. Penolakan akibat adanya guncangan budaya (culture shock) setelah selama puluhan tahun menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kelompok ini bisa berasal dari masyarakat biasa, industri rumah tangga, dan industri kecil yang disebabkan informasi yang tidak jelas (imperfect information). Kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi terhadap program. Penurunan daya beli masyarakat. Untuk menangani hal-hal tersebut dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut: Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) kegiatan pengalihan minyak tanah ke LPG secara jelas, transparan dan tersosialisasi dengan baik untuk menghindarkan adanya kecurangan dan kecemburuan sosial. Peningkatan ketrampilan dan alih profesi serta pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar subsidi LPG bisa diperpendek waktunya. Penyuluhan program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditujukan kepada usaha kecil dan industri rumah tangga secara kontinu dengan memberikan pemahaman dan ajakan (persuasif) untuk menggunakan LPG. Penyuluhan ini meliputi: - Keuntungan menggunakan LPG dibandingkan minyak tanah - Pemasangan peralatan tabung dan kompor LPG secara baik dan benar - Penggunaan LPG secara efektif dan efisien sebagai bentuk hemat energi Humas yang baik untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

22

© DJ MIGAS 2007



7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN Untuk mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG digunakan dana dari pembelanjaan pemerintah (APBN) dan dari swasta yang didukung oleh Perbankan dan Lembaga Finansial lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Pembelanjaan pemerintah dilakukan pada tahap pengalihan mitan ke LPG berupa pengadaan kompor, tabung dan isi perdananya beserta aksesorisnya. Pembelanjaan swasta dengan didukung lembaga keuangan dan Perbankan pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG pada tahap business as usual. Komitmen pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG merupakan garansi bagi swasta untuk berinvestasi penuh pada program ini. Selain itu untuk menumbuhkan investasi swasta dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan: - insentif fiskal maupun non fiskal bagi BU/Pertamina yang ikut dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor dan asesoris LPG - Skema-skema pembiayan lainnya


23

© DJ MIGAS 2007



7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAIT Departemen Perindustrian dalam hal Produk Peralatan Departemen Perdagangan dalam hal Kemetrologian Departemen Perhubungan dalam hal Kelaikan Transportasi Badan Standarisasi Nasional (BSN), dalam hal penyusunan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam hal penyusunan standar kompetensi B. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPG Standar mutu LPG ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib dipenuhi oleh seluruh pengusaha dalam rangka pendistribusian ke masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengawasan mutu LPG secara berkala. C. PEMBERLAKUAN SNI WAJIB Untuk menjamin mutu produk ditetapkan oleh Menteri ESDM tentang Standar SNI yang terkait menjadi SNI wajib. Sedangkan untuk mutu instalasi, peralatan dan melindungi konsumen serta menciptakan perdagangan yang sehat perlu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian tentang Standar SNI yang terkait menjadi SNI wajib D. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASI Setiap Peralatan dan Instalasi LPG Filling wajib dilakukan pemeriksaan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau standar yang berlaku. Sebelum dioperasikan LPG Filling wajib memiliki sertifikat laik operasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Instalasi (LSI), untuk menjamin terpenuhinya ketentuan teknis dan keselamatan LPG Filling dan Tabung LPG. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

24

© DJ MIGAS 2007



E. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LS-Pro) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan penugasan kepada LS-Pro yang ada untuk melakukan sertifikasi produk peralatan setelah diakreditasi oleh KAN. F. SERTIFIKASI KOMPETENSI Setiap tenaga teknik dan operasi yang bekerja di bidang usaha LPG wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional. Untuk memenuhi tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, setiap tenaga teknik dan operasi dalam bidang usaha LPG perlu mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang. G. PERALATAN KESELAMATAN KERJA Setiap LPG Filling wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan keselamatan kerja dan penggulangan kebakaran serta pencemaran lingkungan. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan penugasan kepada LS-Pro yang ada untuk melakukan sertifikasi sistem dan peralatan keselamatan kerja setelah diakreditasi oleh KAN H. KESELAMATAN UMUM Karena penggunaannya yang langsung pada masyarakat perlu diperhatikan aspek keselamatan umum dalam pelaksanaannya/ I. PENGISIAN TABUNG LPG Pengusaha wajib menjamin keakurasian/kebenaran ukuran isi tabung LPG. Timbangan dan sistem alat ukur yang digunakan untuk mengisi tabung LPG wajib di tera dan tera ulang oleh Instansi yang berwenang serta mendapat izin penggunaan dari Ditjen Migas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

25

© DJ MIGAS 2007



7.14. PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA PATOKAN LPG Ditjen Migas sebagai pemegang otoritas Pemerintah bidang minyak dan gas bumi bertanggung jawab dalam penetapan harga jual eceran dan harga patokan LPG tabung 3 kg. Pengusulannya dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Penetapan harga jual eceran disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Penetapan harga patokan didasarkan pada indeks pasar yang menjadi acuan di region Asia Pasifik. Formula harga patokan memperhitungkan unsur biaya distribusi serta margin bagi Badan Usaha pelaksana PSO LPG tabung 3 kg. Penetapan harga jual LPG tabung 3 kg dituangkan dalam Peraturan Presiden, sedangkan penetapan harga patokan LPG tabung 3 kg dalam Peraturan Menteri disesuaikan dengan perkembangan pasar. Ditjen Migas secara berkala mengkaji kesesuaian harga jual eceran LPG tabung 3 kg dengan daya beli masyarakat, serta mengevaluasi harga patokan LPG tabung 3 kg sesuai dengan perkembangan pasar. 7.15. PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS Saat ini sedang disusun Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Hilir Migas, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bersama dengan instansi terkait. Dengan adanya Peraturan Menteri ini diharapkan kepentingan konsumen akan lebih terwakili dan terlindungi di masa yang akan datang. 7.16. SOSIALISASI PROGRAM PENGALIHAN Dalam rangka program pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan pengertian akan perlunya pengalihan minyak tanah ke LPG mengenai keuntungan menggunakan LPG dibandingkan minyak tanah serta cara operasional penggunaan kompor gas sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

26

© DJ MIGAS 2007



7.17. PENYEMPURNAAN PERUNDANG-UNDANGAN Penyempurnaan perudang-undangan diperlukan untuk medukung terlakasananya program pengalihan minyak tanah ke LPG. Departemen ESDM sebagai pelaksana dalam penyiapan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG, melibatkan instansi terkait, seperti : Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Departemen Keuangan, Departemen Peindustrian, Kementerian KUKM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Perangkat hukum yang diperlukan antara lain pengaturan mengenai harga, penyediaan, dan pendistribusian LPG bersubsidi.


27

© DJ MIGAS 2007


PILOT PROJECT DKI

IMPLEMENTASI PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG DKI JAKARTA

STATUS :

AGUSTUS 2006 (UPDATED)


28

© DJ MIGAS 2007


PETA DAERAH TERKONVERSI (STATUS – CLOSED)

6

11 12

Pendistribusian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kemayoran Johar Baru Cempaka Putih Sawah Besar Menteng Penjaringan Tanjung Priok Pademangan Makasar Kramat Jati Senen Gambir

8

: : : : : : : : : : : :

23.069 KK 14.167 KK 9.943 KK 11.570 KK 11.715 KK 31.844 KK 38.132 KK 18.039 KK 34.032 KK 55.307 KK 12.769 KK 7.312 KK

5

7 4 2

1 3

9 10

Catatan: Penditribusian meliputi Rumah Tangga, Warga Musiman, dan Usaha Mikro.


29

© DJ MIGAS 2007


DATA DAERAH TERKONVERSI (STATUS – CLOSED) Periode s.d. 23 Agustus 2007 Wilayah Uji Coba + BUMB Peduli Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Utara Tangerang Depok Jumlah

Jumlah Kecamatan KK 7 2 3 5 2 19

Rumah Tangga KK 35,500 122,954 80,000 86,597 91,000 120,500 501,051

Warga Musiman KK

Usaha Mikro KK

5,582 12,084 -

6,929 14,579 5,410

17,666

26,918

Jumlah KK 35,500 135,465 106,663 92,007 91,000 120,500 581,135

Catatan: Jakarta Pusat : Kecamatan Kemayoran, Johar baru, Cempaka Putih, Senen, Gambir, Sawah Besar, dan Menteng Jakarta Timur : Kecamatan Makasar dan Kramatjati Jakarta Utara : Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan Tangerang : Kecamatan Karawaci, Tangerang, Neglasari, Batu Ceper, Benda Depok : Sukmajaya dan Pancoran Mas


30

© DJ MIGAS 2007


PROGRESS KONSUMSI LPG VS PENARIKAN MINYAK TANAH 40,000

LPG (Mton) & Mitan(KL)

35,000 30,000 25,000

Volume LPG

20,000

Volume Minyak Tanah

15,000 10,000 5,000 0 Januari

Jan s.d. Februari

Jan. s.d. Maret

Jan. s.d April

Jan. S.d. Mei

Jan s.d. Juni

Jan. s. Juli

Jan s.d. 23 Agustus

Bulan

Akumulasi s/d Bulan Januari Jan s.d. Februari Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei Jan s.d. Juni Jan. s. Juli Jan s.d. 23 Agustus

Jumlah KK 25,500 35,500 35,500 35,500 35,500 225,097 478,471 581,135


LPG (MTon) 66 132 206 332 963 1,489 2,771 3,962

Mitan (KL) 425 850 1,275 1,700 2,125 5,745 20,850 34,735

31

Keterangan Uji Coba Uji Coba+BUMN Peduli Uji Coba+BUMN Peduli Uji Coba+BUMN Peduli Uji Coba+BUMN Peduli Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I, Tahap II, & Tahap III Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap VIII Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap IX, Tahap X © DJ MIGAS 2007


PERKIRAAN PENGHEMATAN SUBSIDI Periode Januari s.d. 23 Agustus 2007

Keterangan

LPG PSO

Minyak Tanah

Volume

3.962,0

34.735,0

Harga Ekonomis

7.966,7

5.570,8

Harga Subsidi

3.463,6

1.818,2

Rata-rata Subsidi/Unit

4.503,0

3.752,7

19,1

145,6

Subsidi (Rp Milyar) Saving Subsidi (Rp Milyar)*


126,5

32

© DJ MIGAS 2007


GRAFIK TREND KESTABILAN KONSUMSI LPG

2,500

LPG (Mton) & Mitan(KL)

Volume LPG

2,000

Volume Minyak Tanah

1,500

1,000

500 Bulan

0 Jan s.d. Februari

Bulan Jan s.d. Februari Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei

Jan. s.d. Maret

Jan. s.d April

Jan. S.d. Mei

Akumulasi s/d LPG/MITAN Keterangan Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL) 35,500 132 850 0.15 Uji Coba+BUMN Peduli 35,500 206 1,275 0.16 Uji Coba+BUMN Peduli 35,500 332 1,700 0.20 Uji Coba+BUMN Peduli 35,500 963 2,125 0.45 Uji Coba+BUMN Peduli

Catatan: Pada bulan ke 5 nilai konversi LPG terhadap Minyak Tanah mendekati nilai hasil riset sebesar 0,45, hal ini menunjukkan bahwa kestabilan konsumsi LPG masyarakat dicapai setelah kurang lebih 5 bulan UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

33

© DJ MIGAS 2007


PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK TANAH 1.

Merupakan konsekuensi awal dari penarikan Minyak Tanah.

2.

Terjadinya kelangkaan minyak tanah disebabkan penyedotan Minyak Tanah dari daerah non konversi ke daerah yang telah terkonversi.

3.

Kenaikan pembelian minyak tanah disebabkan rush atau panic buying (biasanya 2 liter/hari menjadi 20 liter/antrian).

4.

Spekulan yang memanfaatkan kesempatan untuk mempermainkan kondisi demi kepentingan pribadi.

DAERAH YANG TELAH STABIL TERKONVERSI Kecamatan Cempaka Baru (Jakarta Pusat): Penarikan Minyak Tanah Mulai

: Agustus 2006 (Uji coba)

Pengurangan Alokasi Minyak Tanah

: 300 KL/bulan

Jumlah Rata-rata konsumsi LPG/bulan : 114 MT/bulan


34

© DJ MIGAS 2007


DATA LOKASI YANG MENGALAMI KRISIS MINYAK TANAH Periode Januari s.d. 23 agustus 2007

o

Total pangkalan/lokasi yang mengalami kritis minyak tanah di wilayah JABODETABEK adalah sebanyak 202 pangkalan (sebagian ada yang dilayani berulang).

o

Total pangkalan minyak tanah yang ada sebanyak 4977 pangkalan, ini berarti daerah kritis minyak tanah <4.06% dari keseluruhan pangkalan.

o Terjadi kelangkaan minyak tanah di luar jawa dan di luar wilayah pengalihan karena setelah dilakukan sosialisasi ada spekulan yang memanfaatkan kesempatan dan panic buying dari masyarakat.


35

© DJ MIGAS 2007


LANGKAH-LANGKAH AKSI MENGATASI KELANGKAAN MINYAK TANAH DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG 1.

Terus memonitor dan menyelenggarakan :

Operasi Pasar (Penjualan langsung ke konsumen tanpa melalui Pangkalan) di sebanyak 202 lokasi sebesar 255 KL/hari dan mulai 21 Agt sebesar 100 KL/hari

Extra Dropping (Penambahan penyaluran ke Pangkalan) sebesar sekitar 350 KL/hari

2.

Untuk sementara mengurangi porsi penarikan minyak tanah yang semula 70% alokasi menjadi 50% alokasi karena saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan.

3.

Sosialisasi ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada setiap daerah yang dipengalihan akan terus dilaksanakan.

4.

Meningkatkan kerjasama dengan Ditjen Migas (pengawasan LPG) dan BPH Migas (pengawasan minyak tanah) dalam pelaksanaan Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG.


36

© DJ MIGAS 2007


LAMPIRAN A

DATA PENDUKUNG


37

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 1

TAKSONOMI BAHAN BAKAR (BB) SUMBER DAYA

JENIS/BENTUK AKHIR BB

PROSES/PENGOLAHAN

BAHAN BAKAR CAIR MINYAK BUMI

KILANG

BBM Gasoline Diesel Kerosene Minyak Bakar Minyak Diesel Avgas Avtur

KILANG BIO

BBH (Hybrid) • BIOGASOLINE • BIODIESEL

Bahan Bakar Lain BBM SINTETIS

GAS METAN B (CBM) GAS BUMI

BAHAN BAKAR GAS

KILANG

LPG GAS KOTA

KOMPRESI

CNG LIKUIFAKSI

GAS SINTETIS

GASIFIKASI SUMBER ENERGI LAIN

BAHAN BAKAR PADAT KOMPRESI

BB BRIKET

PENGERINGAN

BIOMASSA

• BATUBARA • NABATI UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

38

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 2

SISTEM PENYEDIAAAN DAN PEMANFAATAN LPG PEMANFAATAN AKHIR

PENYEDIAAN

HULU

HILIR PENGOLAHAN

PENGANGKUTAN PENYIMPANAN

NIAGA

Gas Alam C1 & C2

Filling Station C3 & C4

Separator Minyak Bumi

Rumah tangga Pangkalan LPG Kilang LPG Komersial

Separator

Depot LPG Kilang Minyak

Transportasi

Industri

LPG IMPOR


Agen

39

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A – 3.1

POTENSI PENGURANGAN SUBSIDI MINYAK TANAH Dengan adanya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG, terdapat potensi pengurangan subsidi minyak tanah hingga mencapai Rp. 11,24 triliun per tahunnya (dengan asumsi infrastruktur telah terbangun dengan sempurna) Perbandingan

Minyak Tanah

Kesetaraan Harga Jual ke masy.

1 liter

LPG 0.57 kg

2,500 Rp/liter

4,250 Rp/kg

a. Total Potensi (100% peralihan M.Tnh)

9,900,000 kiloliter (1)

5,078,700 MT/tahun

Asumsi keberhasilan 90%

8,910,000

b. Realisasi Penjualan LPG saat ini (non 3 kg)

1,080,000 MT/tahun

Harga Keekonomian sebelum pajak

4,886 Rp/liter (2)

6,717 Rp/kg

Harga Jual Subsidi sebelum pajak

1,818 Rp/liter

3,464 Rp/kg

Besaran subidi

3,068 Rp/liter

3,253 Rp/kg

Total Subsidi

27.34

Triliun Rp/tahun

Selisih

10.81

Triliun Rp/tahun


40

16.52

Triliun Rp/tahun

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A – 3.2

PENGHEMATAN PEMAKAIAN LPG PADA RUMAH TANGGA Minyak Tanah Pemakaian (per KK) Pemakaian (per bulan) Titik Serah Harga Biaya per KK/bulan

LPG

1 liter/hari

1 tabung/7 hari

1 tabung/10 hari

30 liter

4 tabung (= 12 kg)

3 tabung (= 9 kg)

Depo

Agen

Rp. 2.250 per liter (HET)

Rp. 12.750 per tabung

Rp. 67.500

Penghematan per KK/bulan

Rp. 51.000

Rp. 38.250

Rp. 16.500

Rp. 29.250

Catatan : Di lapangan ada 2 asumsi penggunaan LPG Tabung 3 Kg, yaitu untuk 7 hari dan untuk 10 hari


41

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 4

TAHAPAN WILAYAH PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

TAHUN

KK TERKONVERSI (TAHUN BERJALAN)

VOLUME LPG (MT) (KUMULATIF)

WILAYAH

JUSTIFIKASI WILAYAH

2007

6,000,000

64.390,018

Jawa dan Bali

- Sudah ada tanki timbun - Daerah sekitar kilang penghasil LPG

2008

9,000,000

1.171.019,93

Medan, Riau, Palembang, Jawa, Bali, Balikpapan, Makasar

- Sudah ada tanki timbun - Daerah sekitar kilang penghasil LPG

2009

14,020,000

2.747.963,06

Seluruh Jawa - Bali

- Kesiapan infrastruktur (tanki pressurized)

2010

4,500,000

3.836.328,63

Luar Jawa

- Kesiapan infrastruktur (tanki pressurized)

2011

4,000,000

4.374.915,97

Luar Jawa

2012

4,500,000

4.918.742,80

Luar Jawa

Catatan: Jawa dan Bali selesai dikonversi pada tahun 2009 (+ 28 juta KK) Sumatra dan kawasan timur Indonesia diselesaikan bertahap antara tahun 2008 – 2012 (+ 14 juta KK)


42

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A – 4.1

TAHAPAN PANGSA LPG MINYAK TANAH DAN LPG

Persentase Volume (%)

120.00% 100.00%

98.86% 87.20% 79.66%

80.00%

77.56% 67.96%

60.00%

51.90%

48.10%

40.00%

32.04% 22.44%

20.34%

20.00%

12.80% 1.14%

0.00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun Minyak Tanah

LPG (setara minyak tanah)

Catatan : Pada tahun 2012 masih tersisa minyak tanah sekitar 12,8% dari baseline minyak tanah tahun 2006 (9,9 juta KL) UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

43

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 5

TAHAPAN KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI TABUNG DAN KOMPOR NO

PROVINSI 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Sub total Jawa-Bali NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Daratan Riau Kepulauan Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Papua Sub total Non Jawa-Bali Jumlah Nasional


KEBUTUHAN TABUNG DAN KOMPOR (DALAM RIBU BUAH) KETERANGAN 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 371.142 kompor 1,600 4,300 4,100 10,940 oleh KUKM di tahun 2007 700 4,430 5,500 370 690 2,940 5,000 8,770 60 120 520 8,000 14,020 28,020 600 600 200 1,200 900 2,300 500 300 800 100 800 900 100 100 200 200 400 100 200 300 200 1,000 1,200 100 100 200 1,000 1,200 600 600 200 200 600 600 200 300 500 600 600 800 800 200 100 300 150 150 300 300 250 250 300 700 500 1,500 100 100 200 200 1,000 4,500 4,000 4,500 14,000 6,000 9,000 14,020 4,500 4,000 4,500 42,020

2007 1,600 2,540 370 320 830 340 6,000

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 6

TAHAPAN KEBUTUHAN LPG DAN MINYAK TANAH NO

PROVINSI 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Sub total Jawa-Bali NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Daratan Riau Kepulauan Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Papua Sub total Non Jawa-Bali Jumlah Nasional

2007 30.001 16.386 3.565 2.791 8.943 2.705 64.390

64.390

2008 167.132 523.359 79.737 35.483 212.987 43.083 1.061.781

KEBUTUHAN LPG (DALAM MT) 2009 2010 2011 166.599 1.142.719 375.557 78.856 757.968 62.780 2.584.480

15.609

24.285

7.123

12.142

17.941

24.285

16.063

24.285

25.503

36.427

82.239 1.144.020

121.423 2.705.903

2012

KETERANGAN TOTAL 333.731 Minyak tanah 1.682.464 dalam ribu KL, 458.859 LPG dalam Mton 117.130 979.898 108.568 3.680.650 39.893 19.265 42.226 40.348 61.930 203.662 3.884.312

Catatan : Alokasi untuk tahun 2010 – 2012 masih dalam perhitungan Pertamina sebagai pelaksana UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

45

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 7

NERACA LPG 2007 Dalam ribu MTon

Balance Gas Alam

PEMANFAATAN

HILIR

HULU C1 & C2

C3 & C4

= Penyediaan - Pemanfaatan = (Produksi + Impor) – (Konsumsi + Ekspor) = 1.428 + 69 – (1.100 +289) = 108 ton (stok) Pangkalan/Agen LPG

Separator

Rumah tangga 773.018 MT

Komersial 143.555 MT

Kilang LPG Filling Station

Minyak Bumi 1.428 ton

Transportasi (Studi)

Separator Kilang Minyak

Depot LPG

Industri 187.733 MT

LPG IMPOR – 69 ton

LPG EKSPOR + 289 ton


46

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 8

RENCANA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR LPG (PERTAMINA) URAIAN

2007

2008

2009

2010 – 2012

Konsumsi LPG (MT/Hari)

911

5.729

11.000

12.800 – 16.000

Terminal LPG/Storage

Terminal Pressurized (Q4 2007): di Eretan (10.000 MT)

Filling Station : 50 MT/Hari 30 MT/Hari

Floating storage : 40.000 MT (Jawa Barat) 40.000 MT (Jawa Timur)

Terminal Pressurized (Q1 2009): 10.000 MT (Semarang) 10.000 MT (Surabaya) 10.000 MT (Tanjung Wangi) Terminal Refrigerated (akhir 2009): 160.000 MT (Jawa Barat) 120.000 MT (Jawa Timur)

Terminal Pressurized : 10.000 MT (Sumut) 6.000 MT (Sumatra lainnya) 6.000 MT (Sulut) 6.000 MT (Sulsel)

30

3 27

10 56

5 50

Tabung LPG 3 kg (initial purchase, dengan kompor & asesoris)

6 juta

9 juta

14 juta

13 juta

Tabung LPG 3 kg rolling

6 juta

9 juta

14 juta

13 juta


47

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 9

PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA Komponen Konsumsi LPG (MT/Hari) Terminal LPG/Storage

Sumber Dana

Swasta dan sebagian Pertamina

2007

2008

2009

2010 - 2012

2,296

5,729

11

12,800 - 16,000

Terminal Pressurized (Q4 2007): di Eretan (10.000 MT)

Floating storage:

Terminal Pressurized (Q1 2009):

Terminal Pressurized:

• 40.000 MT (Jabar)

• 10.000 MT (Semarang)

• 10.000 MT (Sumut)

• 40.000 MT (Jatim)

• 10.000 MT (Surabaya) • 10.000 MT (Tj Wangi)

• 6.000 MT (Sumatera l• 6.000 i )MT (Sulut)

Terminal Refrigerated (akhir 2009):

• 6.000 MT (Sulsel)

• 160.000 MT (Jabar) • 120.000 MT (Jatim)

Filling Station: • 50 MT/Hari • 30 MT/Hari Truk/Skid Tank (unit) Tabung LPG 3 kg Perdana Tabung LPG 3 kg rolling Kompor Gas

Total

+/- Rp 290 M sewa

+/- Rp 2.320 M sewa

+/- Rp 8.990 M sewa

+/- Rp 812 M sewa

0 30 Rp 150 M 102 70,7 6 juta Rp 610 M 6 juta Rp 610 M 6 juta 472,8

3 27 Rp 156 M 153 106,0 9 juta Rp 915 M 9 juta Rp 915 M 9 juta 709,2

10 56 Rp 350 M 234 162,2 14 juta Rp 1.424 M 14 juta Rp 1.424 M 14 juta 1103,2

5 50 Rp 285 M 222 153,8 13 juta Rp 1.322 M 13 juta Rp 1.322 M 13 juta 1024,4

Swasta dan sebagian Pertamina

Rp 511 M

Rp 2.582 M

Rp 9.502 M

Rp 1.251 M

Pemerintah

Rp 1.693 M

Rp 2.540 M

Rp 3.950 M

Rp 3.668 M

Grand Total

Rp 2.204 M

Rp 5.122 M

Rp 13.453 M

Rp 4.919 M

Swasta Sebagian Pertamina Biaya Swasta Sebagian Pertamina Pemerintah Pertamina Pemerintah

Asumsi : harga sama dengan harga di tahun 2008 UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

48

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 10

PERKIRAAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM Perkiraan Subsidi (dalam Rp Miliar)

Asumsi

1. 2. 3.

4.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ICP US $60/bbl Kurs Rp 9050/US$

ICP US $60/bbl Kurs Rp 9100/US





Premium Minyak Tanah Minyak Solar

(11.145,31) (28.819,41) (9.356,25)

(7.868,52) (24.197,11) (10.020,30)

(8.025,89) (15.763,01) (10.220,71)

(8.186,41) (9.731,65) (10.425,12)

(8.350,14) (6.815,14) (10.633,63)

(8.517,14) (3.886,66) (10.846,30)

Total BBM

(49.320,97)

(42.085,94)

(34.009,61)

(28.343,19)

(25.798,97)

(23.250,10)

(564,04)

(3.721,44)

(8.802,17)

(12.435,47)

(14.192,35)

(15.956,61)

(49.885,01)*

(45.807,38)

(42.811,78)

(40.778,66)

(39.991,32)

(39.206,61)

LPG

Total Subsidi

Catatan : *) Tidak termasuk Subsidi tahun 2005 dan 2006 yang belum dibayar sebesar Rp. 5.719,24 milyar UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

49

© DJ MIGAS 2007


Lampiran A 11

TABEL KESETARAAN MANFAAT LPG VS MINYAK TANAH No 1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan

Minyak Tanah

Density Nilai Kalori (Kcal/kg) Nilai Kalori (Kcal/liter) Effisiensi Aparat (kompor) Nilai efektif kalori/liter (3 x 4) Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (Liter) Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg)


50

0.81 10,478.95 8,487.95 0.40 3,395.18 1.00 1.00 1.76

Elpiji 0.56 11,254.61 6,302.58 0.53 3,340.37 1.02 0.57 1.00

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR RENCANA AKSI FOCAL POINT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Neraca dan Peningkatan Pasokan LPG Pengembangan Infrastruktur LPG Tata Niaga LPG Kesiapan pabrikasi Tabung, Kompor dan asesorisnya Pengadaan Tabung, Kompor dan Asesoris Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi Pengawasan mutu produk tabung, kompor dan asesoris Penetapan Alokasi Mitan di Daerah Pengalihan dan Pengawasannya Pengawasan LPG bersubsidi Penanganan Masalah Sosial Penanganan Masalah Pendanaan Penanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPG Harga Jual Eceran dan Harga Patokan LPG Perlindungan Konsumen LPG Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG


51

DESDM DESDM DESDM DESDM DEPPERIN PERTAMINA PT PERTAMINA DEPPERIN DESDM DESDM DEPARTEMEN SOSIAL BADAN USAHA, PERBANKAN DESDM DESDM DESDM KEMENTERIAN PP

© DJ MIGAS 2007


LAMPIRAN B

DAFTAR ISIAN RENCANA AKSI


52

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 1 Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Pelaksana (Subjek) :

Objek :

Instansi/Lembaga Terkait :

DESDM

Peraturan Perundang-Undangan

Menko Perekonomian, Dep. Keuangan Deperin, KUKM, Kementerian PP Sekretaris Kabinet

I. Latar Belakang Masalah 1. Pelaksanaan program konversi memerlukan perangkat hukum yang antara lain mengatur harga jual jual, penyediaan dan pendistribusian, serta harga patokan 2. Pada pelaksanaannya akan terdapat perkembangan di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian serta penyempurnaan peraturan, diantaranya dalam hal harga II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung

Proses Yang Diusulkan

▪ Penyusunan Rancangan Perpres tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg ▪ Penyusunan Rancangan Perpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg ▪ Penyusunan Rancangan Permen tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg • Penyusunan Rancangan PMK tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan pembayaran subsidi LPG tabung 3 Kilogram

▪ Penyusunan Rancangan Permen tentang Tata Cara Penunjukan Langsung dan Lelang

III. Tindak Lanjut 1. Pemantauan perkembangan rancangan Perpres dan Kepmen tersebut agar dapat segera ditetapkan 2. Rapat pembahasan penyusunan rancangan dengan instansi terkait UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

53

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 2 Penyusunan Neraca dan Peningkatan Pasokan LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ MIGAS

• Supply dan demand LPG • Kemampuan pasokan LPG dalam negeri

BP Migas, Pertamina BU/BUT

I. Latar Belakang Masalah Peningkatan Kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG diperlukan gambaran kemampuan penyediaan LPG dalam rangka memenuhi kebutuhan Program Pengalihan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : “Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri…” Adanya peningkatan kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan, sehingga dibutuhkan tambahan pasokan Belum adanya rencana penyediaan LPG secara komprehensif II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Produksi LPG dari Plant eksisting (kilang minyak dan kilang LPG)


Pendataan kebutuhan dan kemampuan produksi LPG per region Pembuatan Sistem Pendataan secara berkala Pembuatan proyeksi supply-demand LPG untuk masa yang akan datang Pendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG (wet gas) Peningkatan ekstraksi LPG dari wet gas Peningkatan alokasi LPG untuk kebutuhan dalam negeri

III. Tindak Lanjut Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala untuk konsolidasi dan pemutakhiran data Konsolidasi data dengan instansi terkait UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

54

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 3 Pengembangan Infrastruktur LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ MIGAS

Sarana dan prasarana LPG

Pertamina, BU yang lain, Hiswana Migas, Lembaga Finansial, Lembaga Penjaminan (SPU, Askindo) BKPM, Pemda

I. Latar Belakang Masalah 1. Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah tahun 2004 – 2009, mengamanatkan pemenuhan energi dalam negeri, diversifikasi dan pembangunan infrastruktur energi. 2. Peningkataan terhadap kapasitas eksisting filling station 3. Diperlukannya penambahan infrastruktur dalam rangka peningkatan kilang produksi (LPG Plant) dan fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing station, alat angkut, depot,dan pangkalan. II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung Pembangunan tangki timbun di Indramayu Peningkatan kapasitas filling plant yang ada Konversi agen dan pangkalan ex. Minyak tanah ke agen LPG

Proses Yang Diusulkan Inventarisasi infrastruktur LPG yang telah ada Peningkatan kapasitas infrastruktur, terutama SPBBE dan tangki timbun Pembuatan Rencana Pengembangan Infrastruktur berdasarkan proyeksi kebutuhan dan kemampuan produksi Pembangunan infrastruktur baru Pemberian Insentif biaya dan pendanaan dari perbankan dalam negeri

III. Tindak Lanjut Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur, konversi agen dan pangkalan ex. Minyak tanah ke agen LPG UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

55

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 4 Tata Niaga LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DESDM cq. DJ MIGAS

Tata niaga LPG

Badan Usaha

I. Latar Belakang Masalah 1. Belum adanya pengaturan tentang tata niaga LPG serta penyediaan dan pendistribusiannya. 2. Belum adanya panduan serta jaminan kepastian hukum bagi Badan Usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang LPG

II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Penyusunan Rancangan Perpres tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg

Proses Yang Diusulkan ▪ Finalisasi Pepres ▪ Sosialisasi kepada stakeholder (badan usaha) ▪ Pembuatan Tata cara PSO LPG tabung 3 kg Membangun jaringan (sistem) pendistribusian dan manajemen inventory (SCM)

III. Tindak Lanjut Rapat koordinasi untuk persiapan sosialisasi kepada stakeholder UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

56

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 5 Kesiapan Pabrikasi Tabung, Kompor dan Asesorisnya

Pelaksana (Subjek) :

Objek :


Departemen Perindustrian

Industri kompor gas, tabung baja LPG 3 kg , dan asesorisnya

Badan Sertifikasi Nasional Depnaker

I. Latar Belakang Masalah Untuk menunjang program pengalihan ini dilakukan pembagian kompor secara gratis kepada masyarakat Masyarakat akan tertarik dan bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan peralatan secara gratis II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung Pengadaan Kompor untuk tahun 2007 dilakukan oleh Pertamina sebanyak 6 juta unit Pengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh panitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaran belanja Kementerian lembaga

Proses Yang Diusulkan Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program Konversi Mitan ke LPG mengenai Kementerian Lembaga mana yang menangani pengadaan kompor Kemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat untuk pembelian ulang asesoris (regulator dan selang) Proses dan tender penyediaan kompor secara terbuka.

III. Tindak Lanjut Pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat yang akan dialihkan penggunaan minyak tanahnya ke LPG


57

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 6 Pengadaan Tabung, Kompor dan Asesorisnya Pelaksana (Subjek) :

Objek :



Tabung gas LPG 3 Kg Kompor gas

BU DJ MIGAS

I. Latar Belakang Masalah Untuk menunjang program pengalihan ini dilakukan pembagian tabung dan kompor secara gratis kepada masyarakat Masyarakat akan tertarik dan bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan peralatan secara gratis II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung


Pengadaan tabung untuk tahun 2007 dilakukan oleh Pertamina Sebagian pengadaan tabung masih berasal dari import Pengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh panitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaran belanja Kementerian lembaga. KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentang pelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan Pendistribusian LPG dan Tabung LPG kepada masyarakat tahun anggaran 2007 Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai kententuan (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga, dengan jangka waktu pengadaan selama 3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007

Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG mengenai Kementerian Lembaga mana yang menangani pengadaan kompor Peningakatan kapasitas industri nasional tabung baja Jaminan ketersediaan tabung isi ulang LPG Tabung 3 Kg Dilakukan penyediaan kompor secara terbuka

III. Tindak Lanjut Peningkatan kapasitas dalam negeri Pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat yang akan dialihkan penggunaan minyak tanahnya ke LPG UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

58

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 6 Pengadaan Tabung, Kompor dan Asesorisnya (lanjutan) Pelaksana (Subjek) :

Objek :


Kementerian KUKM

Pengadaan kompor 1 tungku

Departemen Perindustrian BU

I. Latar Belakang Masalah Untuk menunjang program konversi ini dilakukan pembagian kompor secara gratis kepada masyarakat Masyarakat akan tertarik dan bersedia mengalihkan penggunaan minyak tanahnya jika diberikan peralatan secara gratis

II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung


KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentang pelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan Pendistribusian LPG dan Tabung LPG kepada masyarakat tahun anggaran 2007 Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai dengan kententuan yang berlaku (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga, dengan jangka waktu pengadaan selama 3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007

KUKM akan mengadakan kompor LPG sebanyak 371.142 unit, lengkap dengan asesorisnya.(selang dan regulator)

III. Tindak Lanjut Pendataan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat yang akan dialihkan penggunaan minyak tanahnya ke LPG


59

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 7 Pendistribusian Kompor dan Paket LPG Bersubsidi Pelaksana (Subjek) :

Objek :


BU (Pertamina)

Kompor dan paket LPG, Masyarakat

Depdagri / Pemda, Depkeu, POLRI, Badan Usaha Penunjang.

I. Latar Belakang Masalah 1. Pasal 8 UU No. 22/2001 ayat 2 : “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI” 2. Pasal 3 ayat 2(a) Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional: “Penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri” II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung • Pembagian paket LPG bersubsidi, termasuk kompor dan asesorisnya secara gratis kepada masyarakat yang mendapat program pengalihan

Proses Yang Diusulkan Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas dengan indikator :Konsumsi Minyak tanah, kemampuan masyarakat, infrastruktur pendukung, daerah dekat industri Penegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsidi dan standar pedoman pendistribusian Perbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait. Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidi Sasaran wilayah pendistribusian kompor dan tabung LPG kepada masyarakat dilakukan oleh kementerian Negara Koperasi melalui mekanisme tender. Sasaran wilayah pendistribusian meliputi DKI Jakarta (211.000 paket), Jabar(118.000) dan Banten/Tangerang (42.142) Pendistribusian kompor dan tabung LPG akan didistribusikan oleh pihak ketiga secara bertahap sesuai dengan tahapan pencacahan dan penetapan penerima kompor dan tabung LPG oleh pemda setempat.

III. Tindak Lanjut 1. Perlu dilakukan survey dan pendataan penduduk, wilayah, konsumsi BBM, infrastruktur, perekonomian. 2. Penyusunan kriteria dan standar dengan koordinasi pihak terkait 3. Membangun jaringan (sistem) pendistribusian dan manajemen inventory (SCM)


60

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 8 Pengawasan Mutu Produk Tabung, Kompor, dan Asesoris Pelaksana (Subjek) :

Objek :



Tabung dan kompor LPG

BU

I. Latar Belakang Masalah 1. Pasal 8 UU No. 22/2001 ayat 2 : “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI” 2. Pasal 3 ayat 2(a) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional: “Penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri” II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung

Proses Yang Diusulkan Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas dengan indikator :Konsumsi Minyak tanah,Kemampuan masyarakat, Infrastruktur pendukung, Daerah dekat industri Penegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsidi dan standar pedoman pendistribusian Perbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait. Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidi

III. Tindak Lanjut


61

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 9 Penetapan Alokasi Mitan di Daerah Konversi dan Pengawasannya Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DESDM cq. DJ MIGAS Badang Pengatur (pengawasan minyak tanah)

Distribusi minyak tanah dan LPG bersubsidi

- BU - Lembaga independen

I. Latar Belakang Masalah 1. Minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg merupakan kooditas bersubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya wajib dijamin Pemerintah 2. Volume minyak tanah yang dikonversi harus sesuai dengan banyaknya LPG yang masuk ke suatu wilayah, sehingga tidak terjadi kelangkaan baik minyak tanah maupun LPG

II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Pengawasan minyak tanah oleh Badan Pengatur

Proses Yang Diusulkan ▪ Penunjukan lembaga independen untuk melakukan pengawasan serta verifikasi volume LPG bersubsidi

III. Tindak Lanjut


62

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 10 Pengawasan LPG Bersubsidi Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ MIGAS

Distribusi LPG bersubsidi

• BU • Lembaga independen

I. Latar Belakang Masalah 1. LPG Tabung 3 Kg merupakan kooditas bersubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya wajib dijamin Pemerintah 2. Volume minyak tanah yang dikonversi harus sesuai dengan banyaknya LPG yang masuk ke suatu wilayah, sehingga tidak terjadi kelangkaan baik minyak tanah maupun LPG


Proses Yang Diusulkan Penunjukan lembaga independen untuk melakukan pengawasan serta verifikasi volume LPG bersubsidi

III. Tindak Lanjut Verifikasi realisasi volume penjualan LPG


63

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 11 Penanganan Masalah Sosial Pelaksana (Subjek) :

Objek :


Depsos Depnaker

Pengecer/tukang minyak tanah Industri rumah tangga

Pemda,APMT, LSM; HISWANA MIGAS, BPS, TNI/POLRI

I. Latar Belakang Masalah 1. Pasal 27 dan 33 UUD 1945 2. Pasal 3 (f) UU 22/2001 “Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Pengalihan pekerjaan dari tukang dorong minyak tanah menjadi tukang LPG keliling atas inisiatif sendiri dan jumlahnya terbatas ▪ Tidak digunakannya tabung gas yang telah diberikan.

Proses Yang Diusulkan ▪ Penyiapan alih profesi untuk tukang dorong mitan ▪ Penyuluhan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga secara kontinu mengenai penggunaan LPG

III. Tindak Lanjut


64

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 12 Penanganan Masalah Pendanaan Pelaksana (Subjek) : Perbankan, BU/Pertamina Lembaga finansial, Lembaga Penjaminan (SPU, Askindo), Depkeu

Objek :


Penanganan Masalah Pendanaan

DJ Migas, Deperin, Kementerian KUKM, Hiswana Migas, Dekopin

I. Latar Belakang Masalah Dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Untuk mendukung pendanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG ini diharapkan Perbankan Nasional dapat memberi kemudahan dalam pemodalan BU/Pertamina untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya. Untuk mengkonversi agen dan pangkalan ex-minyak tanah (yang berjumlah 50.000) diperlukan Rp 30 – 50 juta per pangkalan Pangkalan minim terhadap akses perbankan II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Pertamina telah mengeluarkan sebagian dana untuk pengadaan tabung ▪ Wapres telah mengajak pihak perbankan meninjau pabrik kompor dan tabung yang menunjukkan kesungguhan program pemerintah, sehingga diharapkan produsen kompor dan tabung LPG mendapat kemudahan pinjaman modal dari perbankan.

Proses Yang Diusulkan ▪ Dibentuk konsorsium pendanaan ▪ Jaminan dari pemerintah ▪ Fasilitasi pihak perbankan dan produsen tabung, kompor dan infrastruktuktur LPG. ▪ Pemberian insentif kepada produsen Penyaluran PKBL ex BUMN untuk pangkalan Penjaminan UKM oleh SPU, Askindo Penunjukan satu lembaga independen seperti Dekopin melalui Swamadani untuk monitoring PKBL

III. Tindak Lanjut Melakukan rapat koordinasi dengan Pertamina, BU, Deperin, KUKM dan Perbankan terkait dengan pendanaan berikut pengawasannya. UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

65

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 13 Penanganan Masalah Teknis dan Keselamatan LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ Migas, BU, LSI, LS Pro, LSP

Filling Station, Truck Tank, Tabung LPG ,Katup Regulator, Slang dan Kompor Gas

Deperin, Dephub, BSN, BNSP KAN,UKM

I. Latar Belakang Masalah 1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik. 2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Telah ditetapkan SNI Tabung Baja LPG (SNI 191452-2006) ▪ Telah ditetapkan SNI Katup Tabung Baja LPG (SNI 19-1591-2006)

Proses Yang Diusulkan Penetapan Spesifikasi Mutu LPG Koordinasi dengan BSN mengenai SNI Wajib dari ESDM atau Deperin Pembentukan LS Pro dengan SK Menteri ESDM/Dirjen Penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai LS Pro Tabung dari Pabrik Pembentukan LSI dengan SK Menteri ESDM/Dirjen Penunjukan Perusahaan Inspeksi sebagai LSI Tabung di Filling Station Mengusulkan LSP untuk mendidik tenaga inspeksi tabung, sopir pengangkut LPG, tenaga pengisi tabung LPG Mengusulkan RSNI mengenai tanki pengangkut LPG

III. Tindak Lanjut


66

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 14 Harga Jual Eceran dan Harga Patokan LPG

Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ MIGAS

Penetapan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg Penetapan formula harga patokan

Menko Perekonomian Departemen Keuangan

I. Latar Belakang Masalah 1. LPG Tabung 3 Kg merupakan komoditas yang disubsidi sehingga diperlukan penetapan harga jual eceran yang besarannya disesuaikan dengan daya beli masyarakat serta kemampuan keuangan negara 2. Penetapan formula harga patokan menggunakan indeks pasar di region Asia Pasifik yang meringankan keuangan negara dan memberikan margin yang layak bagi Badan Usaha pelaksana program pengalihan


Proses Yang Diusulkan ▪ Finalisasi dan sosialisasi Perpres

▪ Penyusunan Rancangan Perpres tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg ▪ Penyusunan Rancangan Permen tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg

III. Tindak Lanjut Pemantauan perkembangan rancangan Perpres dan Kepmen tersebut agar dapat segera ditetapkan UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

67

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 15 Perlindungan Konsumen LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ Migas

Prosedur Pengaduan dan Komplain

BU/ Pertamina

I. LATAR BELAKANG MASALAH Konsumen pengguna LPG perlu diberikan kemudahan dalam mengadukan permasalahan dalam penggunaan LPG. Badan Usaha yang diberi penugasan sarana prasarana maupun penyediaan dan pendistribusian LPG wajib memenuhi indikator perlindungan konsumen serta memiliki dan mensosialisasikan sarana pengaduan konsumen sesuai Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Hilir Migas* II. PENDEKATAN (APPROACH) PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Hilir Migas Pembuatan Sarana Pengaduan di Ditjen Migas

PROSES YANG DIUSULKAN Sosialisasi Perlindungan Konsumen LPG Pengawasan terhadap sarana pengaduan konsumen LPG yang telah dibuat

III. TINDAK LANJUT Melakukan rapat koordinasi BU terkait dengan Perlindungan Konsumen LPG *Status masih dalam proses finalisasi UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

68

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 16 Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


DJ Migas, Kementerian PP, Pertamina, BU

Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG

Media elektronik & cetak, Depkominfo, PEMDA

I. Latar Belakang Masalah Dalam rangka pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan pengertian akan perlunya konversi minyak tanah ke LPG dan operasional penggunaan kompor gas dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman dalam penggunaannya, serta keuntungan menggunakan kompor LPG dibandingkan dengan kompor minyak tanah. II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sedang Berlangsung


• Dialog interaktif melalui radio • Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui radio dan televisi • Penyiaran langsung melalui radio dan televisi • Pelatihan kader dalam Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG • Pembuatan dan pengiriman roll-banner Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG • Sosialisasi belum optimal disebabkan oleh keterbatasan dana dan proses tender yang belum selesai.

Pengalihan sebagian dana iklan BU/Pertamina ke Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Partisipasi aktif dari BU, Lembaga Perlindungan Konsumen dan Instansi Pemerintah (Lurah, RW, RT) dalam proses sosialisasi ke pengguna Sosialisasi difokuskan pada operasional dan keuntungan penggunaan LPG bagi masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman • Melakukan sosialisasi secara kontinu • Penyediaan tenaga penyuluh untuk setiap daerah objek • Demonstrasi penggunaan kompor dan tabung LPG pada acara Hari Ibu (Desember 2007)

III. Tindak Lanjut Pelatihan kader sosialisasi pengalihan minyak tanah ke LPG Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PP, Pertamina dan BU terkait dengan sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah k LPG UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

69

© DJ MIGAS 2007


MASUKAN DARI INSTANSI TERKAIT (BELUM DIBAHAS DALAM RAPAT)


70

© DJ MIGAS 2007


1. MASUKAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN


71

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG

Rencana Aksi No. 5B Kesiapan Industri Pelaksana (Subjek) :

Objek :



Industri Kompor gas, tabung baja LPG 3kg , dan asesorisnya

LIPI, B4T, BSN, Depnaker,

I. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam rangka program-program pengalihan penggunaan minyak tanah menjadi gas LPG, Departemen Perindustrian mendapat tugas - Menyiapkan spesifikasi tabung baja LPG, kompor gas beserta asesorisnya. - Menyiapkan industri tabung gas LPG, industri kompor gas beserta asesorisnya. II. PENDEKATAN (APPROACH) PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG Dalam menyiapkan spesifikasi tabung baja LPG, kompor gas beserta asesorisnya, Departemen Perindustrian telah menyelesaikan : Spesifikasi teknis ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/I/2007 untuk produk : a. b. c. d. e.

Spesifikasi tabung baja LPG 3 kg. Spesifikasi katup tabung baja gas LPG. Spesifikasi teknis kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistim pemantik mekanik. Spesifikasi teknis selang karet untuk kompor gas LPG. Spesifikasi teknis regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG.

Dalam menyiapkan industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya, Departemen Perindustrian telah mendorong /mempromosikan dilakukannya investasi baik yang merupakan investasi industri baru maupun yang bersifat perluasan pada industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya dengan hasil sebagai berikut :


72

© DJ MIGAS 2007



Rencana Aksi No. 5B Kesiapan Industri PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG (lanjutan) a. Industri tabung baja LPG 3 kg. Perusahaan industri tabung baja LPG seluruhnya berjumlah 28 perusahaan dengan kapasitas 22 juta tabung per tahun. Saat ini telah siap berproduksi sebanyak 16 perusahaan dengan kapasitas 13 juta tabung per tahun untuk memenuhi kebutuhan tahun 2007. Investasi yang telah ditanamkan untuk industri tabung baja LPG adalah sebesar Rp. 336 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 4200 orang. b. Industri kompor gas LPG satu mata tungku. Perusahaan industri kompor gas seluruhnya berjumlah 36 dengan kapasitas produksi 36 juta kompor per tahun. Saat ini telah siap berproduksi sebanyak 24 perusahaan dengan kapasitas 14 juta kompor gas satu mata tungku per tahun. Investasi yang telah ditanamkan untuk industri kompor gas adalah sebesar Rp. 200 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1740 orang. c. Industri asesoris (industri katup tabung baja LPG, industri regulator LPG dan industri selang kompor gas LPG). Perusahaan industri ketup tabung baja LPG berjumlah 3 perusahaan dengan kapasitas sebesar 9 juta katup per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 6 juta katup tabung baja LPG. Perusahaan industri regulator LPG berjumlah 4 perusahaan dengan kapasitas 13.500.000 buah per tahun. Pada tahun 2007 industri akan memproduksi sebanyak 10.200.000 regulator LPG. Sedangkan perusahaan industri selang kompor gas LPG berjumlah 6 perusahaan dengan kapasitas 17.000.000 meter per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 11.100.00 selang kompor gas LPG Bahan buku tabung berupa baja lembaran SG 295 telah diproduksi didalam negeri dan sepenuhnya dapat dipasok oleh PT. Krakatau Steel. Sedangkan bahan baku untuk kompor gas berupa baja lembaran SPCC dab Zinc alum juga telah diproduksi di dalam negeri dan dapat dipasok sepenuhnya oleh PT. Krakatau Steel dan PT. Blue Scope Steel indonesia.


73

© DJ MIGAS 2007



Rencana Aksi No. 5B Kesiapan Industri PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG (lanjutan) Dalam rangka penyediaan informasi untuk penetapan HPS (Harga Patokan Sendiri), Departemen Perindustrian telah melakukan perhitungan ”cost structure” dari kompor gas LPG satu mata tungku, regulator dan selang kompor gas LPG serta tabung baja LPG 3 kg berdasarkan harga bahan baku per 22 Maret 2007 yaitu : • • • •

Kompor gas sat mata tungku sebesar, Rp. 82.335,- (delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebelum PPN. Regulator tabung baja LPG sebesar, Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN. Selang kompor gas LPG sebesar, Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN. Tabung baja LPG 3 kg sebesar, Rp. 77.184,- (tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebelum PPN TINDAK LANJUT

Untuk memenuhi standardisasi yang sesuai dengan U.U. No. ……… (lembaga konsumen) , maka spesifikasi teknis sejak bulan Pebruari 2007 telah diusulkan untulk dapat ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh BSN, selanjutnya akan diusulkan penetapan regulasi teknis oleh Menteri Perindustrian sebagai SNI Wajib. Untuk penerapan SNI telah dilakukan bimbingan teknis untuk mendapatkan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kepada industri pemasok.


74

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana Aksi No. 5C Kesiapan Pengadaan Produk Pelaksana (Subjek) :

Objek :



Industri Kompor gas, tabung baja LPG 3kg , dan asesorisnya

PT. Pertaminan (Persero) Depnaker, LIPI, B4T, PT. KS, PT. Bluescope Steel Indonesia

I. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam rangka program pengalihan penggunaan minyak tanah menjadi gas LPG, untuk pengadaan tahun 2007 telah ditetapkan : •

Rencana pengadaan pemerintah untuk tabung baja LPG 3 kg, kompor gas dan asesorisnya sebanyak 6 juta set.

•

Rencana pengadaan PT. Pertamina untuk tabung baja LPG 3 kg dan katup tabung baja sebanyak 12 juta unit.

II. PENDEKATAN (APPROACH) Departemen perindustrian selaku pembina industri dan penyusun standar bersama PT. Pertamina telah menetapkan kriteria industri yang dapat ikut dalam tender pengadaan. Sesuai hasil rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden pada tanggal 23 Maret 2007, dimana sistim pelelangan dilaksanakan dengan proses penunjukan dan memerintahkan Departemen Perindustrian dapat menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi tabung baja Gas 3 kg, kompor gas satu tungku dan asesorisnya PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG PT. Pertamina melaksanakan pengadaan tetap seperti sebelumnya yaitu melalui tender pengadaan dengan sistim e-auction dengan hasil penunjukan kepada 12 (dua belas) industri tabung baja lpg 3kg, 11 (sebelas) industri kompor gas dan 4 (empat) industri asesorisnya. Dalam rangka kelancaran penyediaan bahan baku, produksi dan penyampaianproduk kepada PT. Pertamina Direktorat Jenderal ILMTA selaku pembina industri telah membentuk tim kooridinasi dan komunikasi pelaksanaan produksi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG tahun 2007 melalui peraturan Ditjen ILMTA No. 90/ILMTA/PER/7/2007


75

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana Aksi No. 5C Kesiapan Pengadaan Produk III. TINDAK LANJUT Untuk memastikan kesiapan industri kompor gas LPG dalam memproduksi kompor gas LPG satu mata tungku dalam rangka mengikuti lelang di PT. Pertamina, Departemen Perindustrian melakukan pengecekan administrasi, sarana dan prasarana produksi di masing-masing perusahaan, serta kemampuan memenuhi sepsifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan melakukan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium Puslita SMTP-LIPI, Serpong. Dalam rangka pengawasan mutu produk yang disampaikan kepada PT. Pertamina sedang dilaksanakan inventarisasi kemampuan industri dan menghitung TKDN serta verifikasi mutu produk sesuai standar yang ditetapakan


76

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL PENGIRIMAN TABUNG BAJA LPG 3 Kg TAHUN 2007 NO

NAMA PERUSAHAAN

KAPASITAS PRODUKSI (unit)

KONTRAK PENGADAAN (unit) *

JULI RENCANA

AGS

REALISASI **

PENGIRIMAN TAHUN 2007 SEPT OKT

RENCANA

RENCANA

RENCANA

NOP

DES

RENCANA

RENCANA

1

PT. Dahlia Cahaya

1,000,000

520,000

60,000

60,000

60,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2

PT. Alim Am puh

2,400,000

1,300,000

300,000

300,000

300,000

175,000

175,000

175,000

175,000

3

PT. Pelangi Indah Kanindo

4,000,000

1,800,000

400,000

341,500

240,000

304,625

304,625

304,625

304,625

4

PT. Supra Teratai Metal

2,000,000

900,000

50,000

100,000

187,500

187,500

187,500

187,500

5

PT. Bejana Kencana

1,200,000

1,200,000

203,000

180,000

204,250

204,250

204,250

204,250

6

PT. PINDAD

600,000

15,000

-

-

6,000

2,250

2,250

2,250

2,250

7

PT. Metalindo

1,600,000

900,000

80,000

80,000

150,000

167,500

167,500

167,500

167,500

8

PT. Ham asa Steel Centre

2,000,000

1,200,000

150,000

123,400

200,000

219,150

219,150

219,150

219,150

9

PT. Bekasi Metal

1,500,000

600,000

-

-

50,000

137,500

137,500

137,500

137,500

10

PT. Wijaya Karya Intrade

1,200,000

600,000

90,000

90,000

110,000

100,000

100,000

100,000

100,000

11

PT. Ranggi Sugiron

800,000

800,000

300,000

220,550

25,000

138,613

138,613

138,613

138,613

12

PT. Asa Bintang

2,000,000

1,500,000

150,000

110,000

150,000

310,000

310,000

310,000

310,000

13

PT. Cakra Satria Bakti

600,000

30,000

7,500

7,500

7,500

7,500

20,900,000

11,365,000

2,053,888

2,053,888

2,053,888

2,053,888

TOTAL

300,000

1,830,000

1,578,450

1,571,000

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007 UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

77

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL PENGIRIMAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU TAHUN 2007

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENGIRIMAN TAHUN 2007 KAPASITAS KONTRAK PRODUKSI PENGADAAN AGS SEPT OKT NOP DES JULI (UNIT) (UNIT) * RENCANA REALISASI ** RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA PT. Aditec Cakraw iyasa 3.000.000 1.000.000 293.300 236.000 138.800 138.800 147.500 147.500 134.100 PT. Covina Industri Italindo 2.000.000 126.650 95.000 60.000 20.000 11.650 PT. Denpoo Mandiri Indonesia 600.000 400.000 67.000 54.000 50.000 60.000 70.000 70.000 83.000 PT. Winn Appliance 2.000.000 315.000 100.000 78.400 50.000 25.000 25.000 50.000 65.000 PT. Supra Teratai Metal 700.000 400.000 110.000 40.350 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 PT. Wijaya Karya Intrade 1.500.000 425.000 87.500 70.000 70.000 70.000 47.500 75.000 75.000 PT. Citra Surya Abadi Prim a 1.500.000 650.000 184.000 132.061 100.000 100.000 60.000 104.000 102.000 PT. Sum acom Matra 400.000 525.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 15.000 PT. Tjakrindo Mas 400.000 50.000 25.000 5.000 10.000 PT. Karya Baham a Unigam 500.000 585.000 66.000 14.600 120.000 110.000 70.000 120.000 99.000 500.000 100.000 45.000 5.000 25.000 30.000 PT. Energi Multi Tech Indonesi NAMA PERUSAHAAN

TOTAL

13.100.000

4.576.650

1.222.800

695.411

728.800

685.450

545.000

711.500

683.100

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007


78

© DJ MIGAS 2007


DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL PENGIRIMAN REGULATOR DAN SELANG TAHUN 2007

NO

NAMA PERUSAHAAN

1 PT. Winn Aplliance

PENGIRIMAN TAHUN 2007 KAPASITAS KONTRAK PRODUKSI PENGADAAN JULI AGS SEPT OKT NOP DES (set) (set) * RENCANA REALISASI ** RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA 6.000.000 2.000.000 350.000 370.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

2 PT. Multi Top Indonesia

5.000.000

1.076.650

250.000

150.000

165.330

165.330

165.330

165.330

165.330

3 PT. Gascomp/PT. Multi Lestar

4.000.000

1.500.000

260.000

110.000

248.000

248.000

248.000

248.000

248.000

15.000.000

4.576.650

860.000

630.000

743.330

743.330

743.330

743.330

743.330

TOTAL

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007


79

© DJ MIGAS 2007


SPESIFIKASI TEKNIS TABUNG BAJA LPG 3 Kg Bahan Baku

Pelat SG-295; tebal 2,3 mm

Tekanan

80 bar

KOMPOR GAS 1 TUNGKU


Bahan Baku

Zinc Allum / SPCC / Stainless Steel; tebal 0,4 mm

Efisiensi Pembakaran

≥ 51 %

Pemantik

≥ 10.000 kali

Peningkatan Temperatur

Maks 80° C

80

© DJ MIGAS 2007


SPESIFIKASI TEKNIS

REGULATOR Bahan Baku

Zinc Alloy

Tekanan Maks

5 KPa

Kunci Pemutar

Min 5.000 kali

KATUP GAS TABUNG BAJA LPG3 Kg


Bahan Baku Utama

Kuningan

Mampu Menahan Tekanan

s/d 264 psi

81

© DJ MIGAS 2007


2. MASUKAN PERTAMINA


82

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 17 Kesiapan Infrastruktur Pengisian LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


BU/Pertamina

Filling Plant Swasta (Stasiun Pengangkutan & Pengisian Bulk Elpiji / SPPBE)

Pemda setempat, HISWANA MIGAS, Depnaker, Dephub (Metrologi)

I. Latar Belakang Masalah Untuk menunjang program konversi, selain Filling Plant milik BU/Pertamina, diperlukan juga filling plant swasta, yaitu berupa stasiun pengangkutan bulk Elpiji dari Filling Plant/Depot PERTAMINA lalu stasiun itu melakukan pengisian ke dalam tabung LPG 3 kg II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung


▪ Penambahan kapasitas pada SPPBE eksisting (yang selama ini melakukan pengisian ke tabung LPG 12 kg, 50 kg dan bulk), sehingga bisa juga untuk melakukan pengisian ke LPG tabung 3 kg ▪ Membuka kesempatan kepada swasta nasional yang berminat membangun SPPBE khusus tabung LPG 3 kg

▪ Proses Pengajuan dan Pembangunan SPPBE secara terbuka dan profesional oleh BU/Pertamina. ▪ ...

III. Tindak Lanjut Meneruskan mapping dan Proses Pengajuan & Pembangunan SPPBE oleh BU/Pertamina sesuai roadmap Program Konversi


83

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 18 Kesiapan Infrastruktur Distribusi LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


BU/Pertamina

Agen dan Pangkalan LPG 3 kg

Pemda setempat, HISWANA MIGAS

I. Latar Belakang Masalah Untuk menunjang program konversi ini diperlukan sarana distribusi yang cukup dan tersebar di masyarakat sehingga proses pengisian ulang dapat berjalan baik. Agen dan Pangkalan MITAN yang saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia akan dikonversi secara bertahap menjadi Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung


▪ Pengangkatan Agen LPG 3 kg eks Agen MITAN dan pengangkatan Pangkalan LPG 3 kg eks Pangkalan MITAN di beberapa Wilayah di Jabotabek, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur & Bali ▪ Refill (isi ulang) LPG 3 kg di Wilayah-wilayah yang sudah dikonversi / yang sudah diberikan paket perdana ▪ Untuk mempermudah operasional Pangkalan, PERTAMINA memberikan bantuan pinjaman permodalan tabung rolling III. Tindak Lanjut


84

© DJ MIGAS 2007


2. MASUKAN HISWANA


85

© DJ MIGAS 2007


7.5.1 KESIAPAN INFRASTRUKTUR LPG

Fasilitas / infrastruktur LPG yang ada • 17 kilang LPG, 13 milik Pertamina, 4 milik swasta, lengkap dengan tangki timbun & receiveng/loading terminal, total kapasitas …………..MT/th • 6 receiving/loading terminal (5 Pertamina, 1 swasta) lengkap dengan tangki timbun, kapasitas total MT/th • 57 SPPBE/filling plant (49 swasta, 8 Pertamina) lengkap dengan tangki timbun & truk pengangkut bulk LPG • Agen ex-minyak tanah : 2851 agen Agen LPG existing : 482 agen • Pangkalan ex-minyak tanah : 51.000 pangkalan Sub- Agen LPG existing : sekitar 5000 sub-agen • Alat angkut laut berupa kapal tanker LPG & alat angkut darat baik bulk maupun alat angkut LPG dalam kemasan botol


86

© DJ MIGAS 2007


PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG Rencana Aksi No. 7.5.1 Kesiapan Infrastruktur LPG Pelaksana (Subjek) :

Objek :


Dep ESDM/Ditjen Migas

Monitoring & Databse infrastruktur LPG

Pertamina, BU lainnya, Hiswana Migas

I. Latar Belakang Masalah • Untuk menunjang program konversi ini diperlukan infrastruktur LPG yang handal seperti receiving/loading terminal, tangki timbun, SPPBE, agen, pangkalan, dan alat angkut LPG •Dari fasilitas SPPBE & Tangki Timbun yang ada, masih dimungkinkan peningkatan kapasitas dengan menambah beberapa peralatan terutama untuk pengisian 3 kg

II. Pendekatan (Approach) Proses Yang Sudah Berlangsung ▪ Pembangunan terminal dan tangki timbun berkapasitas 100.000 MT LPG di Eretan, yang akan selesai di akhir 2007 ▪ Tender terminal & tangki timbun di Jateng, Jatim, Merak, dan Makassar sedang berlangsung Penambahan kapasitas pada 18 SPPBE di Jawa & Bali telah dilaksanakan Izin baru dari Pertamina untuk pembangunan SPPBE khusus untuk pengisian 3kg telah dikeluarkan untuk 56 lokasi di P. Jawa dan Bali, kapasitas pengisian @ 30 MT/hari, diperkirakan selesai pada 2009


Proses Yang Diusulkan ▪ Diperlukan dukungan perbankan untuk pendanaan expansi SPPBE & teminal Perlu dukungan pemerintah agar PKBL BUMN disalurkan untuk pembiayaan konversi agan dan pangkalan ex Minyak Tanah ke LPG (peran wapres sangat diharapkan untuk ini) Perlu badan independen untuk mengawasi penggunaan PKBL pangkalan, agar PKBL dapat kembali dan bergulir Pengumpulan data yang komprehensif mutlak diperlukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan Perlu dicermati dalam pengeluaran izin baru infrastruktur khususnya untuk SPPBE dan Agen mengingat belum tentu seluruh 10 juta MT minyak tanah terkonversi menjadi LPG semuanya (diperkirakan minyak tanah yang diselewengkan pemakaiannya cukup signifikan jumlahnya)

87

© DJ MIGAS 2007


CATATAN: • • • • • • • •

Untuk membangun infrastruktur LPG seperti tangki timbun, SPPBE, mutlak perlu jaminan pemakaian oleh pemerintah Khusus konversi pangkalan Minyak Tanah ke LPG, dibutuhkan modal sekitar Rp 50 juta per pangkalan Pangkalan minim terhadap akses perbankan Pangkalan sebagai pelaku UKM perlu jaminan kredit melalui skema penjaminan SPU/Askindo, mengingat SPU & Askindo telah memperoleh tambahan PMP sebesar Rp 1,4 T dari pemerintah untuk menjamin UKM BUMN yang memiliki keuntungan sekitar Rp 40 T / th memiliki potensi PKBL sekitar Rp 2T/thn Unttuk 50.000 pangkalan, dibutuhkan sekitar Rp 1,5 T untuk modal konversi; PKBL harus kembali dan bergulir Untuk suksesnya konversi, kemampuan SDM pangkalan harus ditingkatkan Diperlukan lembaga independen yang mendidik, advokasi, dan memonitor penggunaan kredit PKBL, seperti yang dilakukan Swamadani yang merupakan unit pelayanan sosial DEKOPIN. Swamadani memiliki program pemberdayaan UKM yang meliputi: – Fasilitas Advokasi & Legal – Pendidikan & latihan – Fasilitas permodalan – Manajemen bina usaha & pemasaran – Fasilitas Online Monitoring System dengan Real Time Report dengan biaya yang terjangkau bagi pelaku UKM


88

© DJ MIGAS 2007

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Recommend Documents