LAMPIRAN TENTANG
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2016
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2
3
1
Raperda Penataan dan Pembinaan PKL
2
Raperda Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan
3
Raperda Pengelolaan Tempat Parkir
Pengelolaan Parkir
4
Raperda Pengelolaan air tanah
Penataan Pembinaan PKL
4
dan
Tempat
Pengelolaan air tanah
BARU
BARU
BARU
BARU
PENYE MPUR NAAN 5
PELAKSANAAN 6 Permend agri no 41 thn 2012
UU no 5 thn 1999
INTER EN
ANTAR DINAS
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
9
10
11
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERANGAN
12
13
DINAS YANG TERKAIT
7
8
DPRD
Disperindagkop Kota Balikpapan Pol PP, Dinas Pasar, DTKP, Bag. Pemerintahan Bagian Hukum Pemko Balikpapan.
2016
Disperindagkop, BPMP2T Bagian Hukum Pemko Balikpapan.
2016
2016
INISIATIF DEWAN
Dishub, Dispenda
2016
2016
INISIATIF DEWAN
BLH Bappeda Bagian Hukum
2016
2016
DPRD
UU no 28 Thn 2009 DPRD
UU no 22 Thn 1999
TINGKAT PENGANGGARAN
INSTANSI INISIATOR
DPRD
2016
INISIATIF DEWAN
INISIATIF DEWAN
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2
3
4
PENYE MPUR NAAN 5
PELAKSANAAN 6
INSTANSI INISIATOR
7
Raperda Sanitasi
Pengelolaan Sanitasi
BARU
UU No 1 Tahun 2011
DPRD
Raperda Penataan Toko Modern dan Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penataan Toko Modern dan Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BARU
UU no 20 thn 2008
DPRD
7
Raperda Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
BARU
8
Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
Perlindungan Kerja Wanita
BARU
5
6
Tenaga
PP no 47 Tahun 2007
UU No 13 Tahun 2003
TINGKAT PENGANGGARAN DINAS YANG TERKAIT
8 DTKP DPU BLH Bappeda Bagian Hukum Pemko Balikpapan Disperindagkop BPMP2T Bagian Hukum Pemko Balikpapan
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
2016
2016
INISIATIF DEWAN
2016
2016
INISIATIF DEWAN
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
DPRD
Disnakersos Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF DEWAN
DPRD
Disnakersos Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF DEWAN
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2
3
4
PENYE MPUR NAAN 5
PELAKSANAAN
INSTANSI INISIATOR
6
7
9
Raperda Pemberantasan Narkoba
Pemberantasan Narkoba
BARU
UU No 35 Th.2009
DPRD
10
Raperda Perlindungan dan Pengaturan Pembantu Rumah Tangga
Perlindungan dan Pengaturan Pembantu Rumah Tangga
BARU
Permena kertrans No 2 tHn 2015
DPRD
11
Raperda Pengentsan Pengemis dan anak jalanan
Pengentsan Pengenis dan anak jalanan
12
Raperda Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau
BARU
BARU
UU No 11 Thn 2009
UU No 26 Tahun 2007
DPRD
DPRD
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
TINGKAT PENGANGGARAN DINAS YANG TERKAIT
8 BPMP2KB Dinas Pendidikan DKK Bag.Hukum Disnakersos BPMP2KB Bag.Kesra, Bagian Hukum Pemko Balikpapan BAPPEDA DKK Disnakersos Pol PP BPMP2KB Bag.Pemerintahan Bagian Hukum Pemko Balikpapan
Bappeda, DTKP,Pol PP Bagian Hukum Pemko Balikpapan
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
2016
2016
INISIATIF DEWAN
2016
2016
2016
2016
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
2016
2016
INISIATIF DEWAN
INISIATIF DEWAN
INISIATIF DEWAN
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2
13
Raperda dan Kawasan Manggar
14
Raperda Penanggulangan Konflik Sosial
15
Raperda Eksistensi Kepemilikan Tanah dan Topografi
Eksistensi Kepemilikan Tanah dan Topografi
Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
16
Perlindungan Pengelolaan Waduk
3
4
PENYE MPUR NAAN 5
PELAKSANAAN
INSTANSI INISIATOR
6
BARU
UU No 26 Th.2007
DPRD
Penanggulangan Konflik Sosial
BARU
UU No 7 Tahun 2012
DPRD
BARU
BARU
UU No 24 Tahun 2007
DINAS YANG TERKAIT
7
Pengelolaan dan perlindungan kawasan Waduk Manggar
PP No 24 Tahun 1997
TINGKAT PENGANGGARAN
DPRD
DPRD
8 PDAM BAPPEDA BLH DTKP Pol PP Bag.Hukum Disnakersos Bag.Kesra, Bag.Pemerintahan Bagian Hukum Pemko Balikpapan BAPPEDA DTKP Bag.KDAWP Bag.Pemerintahan Bagian Hukum Pemko Balikpapan
BPBD,Pol PP, Disnakersos, Bag.Kesra, Bag Pemerintahan, Bagian Hukum Pemko Balikpapan
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
2016
2016
INISIATIF DEWAN
2016
2016
INISIATIF DEWAN
2016
2016
INISIATIF DEWAN
2016
2016
INISIATIF DEWAN
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2
3
4
17
Raperda Ketenagakerjaan kemiskinan
18
Raperda Tentang KSTR
Kawasan Sehat Tanpa Rokok
19
Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat,Perbelanjaan dan Toko Swalayan
20
Raperda tentang Bangunan Gedung
Pengaturan Bangunan Gedung
dan
Ketenagakerjaan kemiskinan
dan
BARU
BARU
PENYE MPUR NAAN 5
PELAKSANAAN
UU No 13 Tahun 2003 UU No 36 Tahun 2009
BARU
UU No 7 Tahun 2014
BARU
PP no 36 Thn 2005
TINGKAT PENGANGGARAN
INSTANSI INISIATOR
DINAS YANG TERKAIT
7
8
6
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
DPRD
Bappeda,nakersos, Pol PP Bagian Hukum Pemko Balikpapan
DKK
DKK Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Disperindagk op
Disperindagkop,BPMP2T,Bappeda,D inas Pasar,Bag.Perekonomian, Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
DTKP
DTKP,BLH, BAPPEDA,DPU,BPBD Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF DEWAN
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK PELAKSANAAN
4
5
6 UU No 28 Thn 2009
2
21
Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Daerah
UBAH
22
Raperda ttg Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Umum
Retribusi Daerah
UBAH
23
24
Revisi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
3
BARU
PENYE MPUR NAAN
1
Raperda ttg Rencana Zonasi Wilayah ,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
INSTANSI INISIATOR
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kelembagaan
BARU
BARU
UU No 28 thn 2009
UU No 27 thn 2007 jo. UU No 1 Thn 2014 UU No 23 Thn 2014
7
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
TINGKAT PENGANGGARAN DINAS YANG TERKAIT
8
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
11
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
12
13 INISIATIF EKSEKUTIF
SKPD Pemungut Retribusi Jasa Usaha
Dispenda,BPKAD, Dishub,DPKP,Disporabudpar,DPU, DTKP,Dinas Pendidikan, Disperindagkop,Bag.Hukum
2016
2016
SKPD Pemungut Retribusi Jasa Umum
BPBD,Bag.Hukum,Dispenda ,DKK,Dishub,DKPP,Disdukcapil,Dis perindagkop,Dinas Pasar,DPKP
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
DPKP
DPKP Bagian Hukum Pemko Balikpapan
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi, Bagian Hukum Pemko Balikpapan
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1
2 Kota
3
4
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Balikpapan
BARU
PENYE MPUR NAAN 5
DINAS YANG TERKAIT
6
7
8
UU No 10 Thn 2009
Disporabudp ar
Disporabudpar Bagian Hukum Pemko Balikpapan
Satpol PP
Pol PP Bagian Hukum Pemko Balikpapan
25
Raperda RIPPDA Balikpapan
26
Revisi Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
27
Raperda tentang Ketertiban Umum
28
Raperda Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
Pemanfaatan TIK
BARU
29
Raperda tentang Izin Bidang Kesehatan
Perizinan Kesehatan
BARU
UU No 36 Thn 2009
DKK
30
Raperda Rencana Ruang
Rencana Ruang
BARU
UU No 26 Thn 2007
BAPPEDA
tentang Detail Tata
PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Ketertiban Umum
UBAH
BARU
UU No 23 Th 2014 UU No 23 Th.2014 UU No 14 th.2008
Bidang Detail
Tata
TINGKAT PENGANGGARAN
INSTANSI INISIATOR
PELAKSANAAN
Satpol PP
Bag.Organi sasi
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
Pol PP Bagian Hukum Pemko Balikpapan
Bag.Organisasi,Bag.hukum.Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Protokol DKK Bagian Hukum Pemko Balikpapan BPMP2T,BPKAD,Bappeda, Bag.Perekonomian,Bag.Hukum
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1 31 32 33 34
35
36
37
2 Raperda tentang APBD Kota Balikpapan TA 2017 Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2015 Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2016 Raperda tentang Perusahaan Daerah Raperda tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2016 Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman KUmuh
3
4
PENYE MPUR NAAN 5
TINGKAT PENGANGGARAN
INSTANSI INISIATOR
DINAS YANG TERKAIT
6
7
8
PELAKSANAAN
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
APBD
BARU
UU No 23 Thn 2014
BPKAD
BPKAD, BAPPEDA, Bag. Pembangunan, Bag. Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
BARU
UU No 23 thn 2014
BPKAD
BPKAD, BAPPEDA, Bag. Pembangunan, Bag. Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
APBD
BARU
UU no 23 Thn 2014
BPKAD
BPKAD, BAPPEDA, Bag. Pembangunan, Bag. Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Perusahaan daerah
BARU
UU No 23 Thn 2014
Bag. Perekonomia n
Bag. Perekonomian, BPKAD, Bag.Hukum, BAPPEDA
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2016
BARU
Permend agri No 22 Tahun 2006
Bag. Perekonomia n
Bag. Perekonomian, BPKAD, Bag.Hukum, BAPPEDA
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah
BARU
UU No 3 Thn 2014
Disperindagk op
Disperindagkop, BAPPEDA, Bag Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
BARU
UU No 1 Thn 2011
Bappeda
Bappeda, DTKP, bag Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
LAMPIRAN TENTANG
STATUS NO
JUDUL PERATURAN
MATERI POKOK BARU
1 38
39 40
2 Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Balikpapn Tahun 2016-2021 Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Raperda tentang Permakaman
41
Raperda tentang Urusan Pemerintah yang meliputi kewenangan kota Balikpapan
42
Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
43
Raperda tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
3
4
PENYE MPUR NAAN 5
TINGKAT PENGANGGARAN
INSTANSI INISIATOR
DINAS YANG TERKAIT
6
7
8
PELAKSANAAN
: SK DPRD N0 23 Tahun 2015 : Properda Kota Balikpapn
INTER EN
ANTAR DINAS
9
10
PRIORITAS TAHUN PENGANG GARAN
RENCANA PENYAMP AIAN KE DPRD TAHUN
KETERA-NGAN
11
12
13
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Balikpapn
BARU
UU No 18 Thn 2013
BAPPEDA
BAPPEDA, Bag Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Upaya Penanggulangan Kemiskinan
BARU
UU 13 thn 2011
BAPPEDA
BAPPEDA, Bag Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Penyelenggaraan Permakaman
BARU
UU No 9 thn 1987
DKPP
DKPP, BAPPEDA, Bag Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
UU No 23 Thn 2014
Bag Organisasi/ Bag Pemerintaha n
Bag , Organisasi, Pemerintahan, Hukum
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Kewenanagn Daerah
Penyelenggaraan Pendidikan
Retribusi Daerah
BARU
PP 17 Th 2010
BARU
UBAH
UU No 28 Thn 2009
INISIATIF EKSEKUTIF Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Bagian Hukum
SKPD Pemungut Retribusi Perizinan Teretentu
Dispenda,DTKP,BPMP2T,Dishub,Ba g.Hukum,DTKP, Disperindagkop
2016
2016
2016
2016
INISIATIF EKSEKUTIF
Ditetapkan di: Balikpapan. Pada tanggal : 16 Desember 2015 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, KETUA
ABDULLOH
