PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU DARI FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN
Tesis Untuk memenuhi sebagian Persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP)
Nama : I GEDE ARY WIJAYA NIM : 2008 – 02 – 044
PROGRAM PASCASARJANA (S2) UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA 2014
i
ii
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan cintanya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Esa Unggul. Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki segala ketidaksempurnaan itu. Selama proses penulisan, penulis telah menerima bimbingan, nasehat dan semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 2. Bapak Ir. Roesfiansjah Rasjidin, MT., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta. Yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi. 3. Bapak Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP., selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Adminitrasi Publik Universitas Esa iii
Unggul. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dorongan serta penjelasan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian Tesis ini. 4. Orang tua tercinta, yang telah mendorong penulis untuk mencurahkan semangat, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan serta doanya. 5. Maureen Arlinda, AMK, isteri tercinta yang dengan kesabaran, keuletan, kesetiaan yang diiringi dengan rasa sayang dan cinta tidak henti-hentinya memberi semangat serta selalu mendoakan penulis. 6. Bapak Drs. Suprijono Tahir (alm) dan Ibu Izumi Rotinsulu, mertua penulis yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. 7. I G Parama Ardana Keshav dan I Made Praditya Arkananta Kenzie, buah hati kami yang merupakan anugerah paling indah yang penulis miliki. 8. Tim Dosen serta Staf Administrasi dan Sekretariat Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta. 9. Teman-teman Magister Administrasi Publik Angkatan X atas masukan, saran-saran serta dorongan semangatnya agar Tesis ini cepat selesai. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti yang berkaitan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di masa mendatang.
Jakarta, 12 Juli 2014 Penulis.
iv
ABSTRAK I Gede Ary Wijaya, Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Penelitian ini akan mengupas secara mendalam tentang pengaruh implementasi kebijakan ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dilihat dari beberapa variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP elektronik. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi dan sumber daya dapat menjelaskan variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,618 atau sebesar 61,8% mencerminkan variasi perubahan pada variabel kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, bahwa kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik dapat ditentukan oleh semua variabel secara simultan sebesar 61,8% dan sisanya yaitu sebesar 38,2% merupakan determinasi dari dimensi lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,163, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,014, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik sebesar 0,092, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,022. Dari hasil analisa regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, karena itu disarankan agar informasi dalam pembuatan KTP elektronik merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan. Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, dan Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik. v
ABSTRACT
I Gede Ary Wijaya. The Influence of Policy Implementation Seen From Communications and Resource Development Factors on Service Quality of Making Electronic Identity Card in Civil Organization of South Tangerang City. Population administration is a series of structuring and regulating the issuance and registration of population data through the population, civil registration, population administration information management and utilization of the results for public service. Services in the manufacture of electronic ID cards in Civil Organization of South Tangerang City is the implementation of population policy. This study explores in depth about the influence of policy implementation seen from communications and resource development factors on service quality of making electronic ID card in view of several variables, namely Communication, Resources Development, and Service Quality of Making electronic ID card. Analysis used in this study is a multiple linear regression analysis to measure how much the communication variables and resources development can explain the dependent variable. Hypothesis testing is done by t - test to test the influence of independent variables on the dependent variable partially. While to examine the independent variables simultaneously used the F -test. The coefficient of determination obtained is equal to 0.618 or 61.8 % of variation reflecting changes in the variable on service quality of making electronic Identitiy Card, that service quality of making electronic ID card can be determined by all variables simultaneously at 61.8 % and the remainder is equal to 38.2 % is the determination of the other dimensions that are not included in this study. The results also show that there is a significant influence toward communications on service quality of making electronic ID card amounted to 0.163, which the p-value (sig) worth 0,014, and there is significant influence of the resources development on service quality of making electronic ID card amounted to 0.092, where the value p - value (sig) worth 0,022. From the results of multiple regression analysis it can be concluded that the communication variables are the most dominant variable affecting on service quality of making electronic ID card, it is suggested that the information of making electronic ID card is a measure of service delivery procedures and other matters relating to the service process shall be informed openly to those in need. To be easy to know, understand and be understood by all personnel, whether requested or not requested. That means the service user satisfaction is influenced by openness in service. Keywords : Communication, Resources Development, and Service Quality of Making Electronic Identity Card.
vi
DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul …………………………………………………………………
i
Lembar Pernyataan …………………………………………………………….
ii
Prakata …………………………………………………………………………
iii
Abstrak …………………………………………………………………………
v
Abstract ………………………………………………………………………...
vi
Daftar Isi ……………………………………………………………………….
vii
Daftar Tabel .......................................................................................................
x
Daftar Gambar ...................................................................................................
xi
Daftar Lampiran .................................................................................................
xii
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ……………………………………..
1
1.2. Identifikasi Masalah …………………………………………
6
1.3. Pembatasan Masalah ………………………………………..
7
1.4. Perumusan Masalah …………………………………………
7
1.5. Tujuan Penelitian ……………………………………………
8
1.6. Manfaat Penelitian …………………………………………..
8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Deskripsi Teori ……………………………………………....
10
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik ……………………...
10
2.1.2. Informasi Publik ……………………………………...
21
2.1.3. Komunikasi …………………………………………..
26
vii
2.1.4. Sumber Daya …………………………………………
28
2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik ……………………………
29
2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ……………………...
34
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ………………….
38
BAB III.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian …………………………………………
40
3.2. Hipotesis Penelitian ………………………………………….
45
3.3. Desain Penelitian …………………………………………….
46
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ……………..
47
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel ………
50
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data ………………………...
50
3.5.2. Populasi ……………………………………………
51
3.5.3. Sampel ……………………………………………..
51
3.6. Uji Instrumen ………………………………………………..
52
3.7. Metode Analisis ……………………………………………..
54
3.7.1. Uji Asumsi Klasik …………………………………
54
3.7.2. Uji Hipotesis ……………………………………….
56
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ………………………...
59
4.1.1. Visi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………….
59
4.1.2. Misi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan …………...
59
4.1.3. Struktur Organisasi …………………………………...
59
viii
4.2. Hasil Penelitian ……………………………………………...
61
4.2.1. Karakteristik Responden …………………………..
61
4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin …………………………………..
61
4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ……………………...
62
4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan ………………………………..
63
4.3. Hasil Uji Kualitas Data ……………………………………...
63
4.3.1. Hasil Uji Validitas …………………………………
63
4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas ……………………………….
65
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik …………………………………….
66
4.4.1. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………...
66
4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas ………………………
67
4.4.3. Hasil Uji Normalitas ……………………………….
68
4.5. Hasil Uji Hipotesis …………………………………………..
70
4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi ……………………..
70
4.5.2. Hasil Uji t …………………………………………….
72
4.5.3. Hasil Uji F ……………………………………………
75
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian ………………………………..
76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ………………………………………………….
95
5.2. Saran …………………………………………………………
98
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….
101
ix
DAFTAR TABEL No. Tabel
Keterangan
Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan ………………………………..
38
3.1. Operasional Variabel ………………………………………………
48
3.2. Kriteria Penentuan Koefisien Alpha Menurut Balian ……………..
53
4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ……………….
62
4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ………...
62
4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan …………...
63
4.4. Hasil Uji Validitas …………………………………………………
64
4.5. Hasil Uji Reliabilitas ………………………………………………
65
4.6. Hasil Uji Multikolinearitas ………………………………………...
66
4.7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test …………………………...
70
4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi …………………………………..
71
4.9. Hasil Uji t ………………………………………………………….
72
4.10. Hasil Uji F …………………………………………………………
76
x
DAFTAR GAMBAR No. Gambar
Keterangan
Halaman
3.1. Kerangka Berpikir …………………………………………………
42
4.1. Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan ………...
60
4.2. Scatterplot …………………………………………………………
68
4.3. Normalitas …………………………………………………………
69
xi
DAFTAR LAMPIRAN
No. Lampiran
Keterangan
Halaman
1
Kuesioner Penelitian ………………………………………………
103
2
Jawaban Karakteristik Responden …………………………………
107
3
Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi (X 1 ) …….
110
4
Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya (X 2 ) …... Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP …………………………………………………
112
6
Distribusi Ferekuensi Karakteristik Responden …………………...
115
7
Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi (X 1 ) ….. Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber daya (X 2 ) …
116
9
Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y) ……………………………………………..
118
10
Regresi Linear Berganda …………………………………………..
119
5
8
xii
113
117
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk
perencanaan
pembangunan
berkelanjutan.
Selama
ini
data
kependudukan sebagai data dasar daerah sifatnya relatif statis seperti data perubahan migrasi antar daerah, perubahan struktur umum penduduk, struktur sosial ekonomi, mobilitas penduduk secara vertikal dan horizontal menjadi bagian penting pendataan dan perencanaan penduduk di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Data kependudukan yang tidak valid merupakan salah satu titik lemah dilaksanakannya rancangan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itulah dukungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang lengkap di daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di seluruh tanah air, tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat mempercepat upaya pembangunan untuk memacu kemajuan bangsa serta menyimpan data-data penting dari penduduk mulai dari data kematian, data kelahiran hingga mobilitas penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 1
dokumen
dan
data
kependudukan
melalui
Pendaftaran
Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pelayanan
pendayagunaan
hasilnya
untuk
pelayanan
publik
dan
pembangunan sektor lain. 1 Data-data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan ditertibkan Nomor Induk Kependudukannya oleh pemerintah pusat dan segera dicetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan program besar Kementerian Dalam Negeri untuk membenahi data kependudukan dengan sistem ini semua data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia disatukan dalam satu sistem integral. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan mulai dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran
Program
Strategis
Nasional
yaitu
Pemutakhiran
Data
Kependudukan, Penertiban Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Untuk melancarkan Program Strategis Nasional ini dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional. Dengan demikian implementasi kebijakan KTP berbasis NIK mengandung makna proses menafsirkan alternatif-alternatif pelayanan
1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2
dokumen kependudukan ke dalam kegiatan nyata dari unit-unit pelaksana sehingga terwujud penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sebagaimana tujuan kebijakan. Penerapan KTP berbasis NIK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat. Dalam penerapannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya penduduk yang lahir, meninggal ataupun penduduk yang pindah domisilinya belum tercatat atau terdata oleh pihak kecamatan. Data penduduk ini dikenal dengan sebutan Database. Database yang berasal dari masing-masing kecamatan di Kota Tangerang Selatan ini sangat penting karena data ini merupakan data yang akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan untuk membantu kelancaran Penerapan KTP berbasis NIK di Kota Tangerang Selatan. Database kependudukan yang dimutakhirkan tersebut, disamping untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk, juga sangat bermanfaat untuk mendukung tertib administrasi
kependudukan,
tertib
administrasi
pelayanan
publik,
pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Database kependudukan yang dimutakhirkan dalam jangka panjang juga digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk 3
Nasional, Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud. Pemutakhiran Database kependudukan tersebut dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tujuan
dari
pemutakhiran
database
di
lapangan
adalah
memutakhirkan data penduduk yang ada di database kependudukan yang telah sesuai dengan kondisi terkini dan dapat digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk yang digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk Nasional. Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan masyarakat dapat terpenuhi. Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya. Pelayanan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang berkualitas tentu saja akan menciptakan kepuasan dari masyarakat, selaku pemanfaat pelayanan publik. Pelayanan 4
publik harus senantiasa dilakukan pemerintah dalam kedudukannya sebagai pengemban kekuasaan negara, sesuai dengan harapan dan tuntutan warganya.
Hak
dalam
memperoleh
jasa
pelayanan
publik
yang
diselenggarakan pemerintah harus dipandang sebagai hak warga negara yang sudah seharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yang mengatur secara jelas. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, masih menimbulkan polemik yang berkembang di masyarakat Kota Tangerang Selatan pada khususnya. Mampu atau tidaknya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mengelola serta menyelesaikan segala permasalahan yang timbul seperti yang telah dipaparkan di atas, akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Sebagai wujud pengelolaan masalah yang terjadi, atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan”.
5
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penelitian, dapat diketahui
beberapa
temuan
yang
perlu
ditemukan
solusi
untuk
mengatasinya. Berikut dikumpulkan masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi yang pada gilirannya akan diteliti sesuai dengan batasan kemampuan peneliti, yaitu: 1. Pemerintah Pusat dan daerah belum siap untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 2. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik itu karena tidak terdaftar di kecamatan, dan namanya tidak terdata di dalam Database yang akan dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, hal ini disebabkan karena berbagai macam kesalahan dalam pendataan. Pegawai di kantor kecamatan sudah siap untuk melakukan perekaman tetapi masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera membuat KTP elektronik, sehingga menghambat proses pembuatan KTP elektronik, serta waktu yang relatif singkat untuk bisa menerapkan KTP berbasis NIK di Kota Tengerang Selatan menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tim pelaksananya. 6
1.3. Pembatasan Masalah Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Menyadari akan kemungkinan tidak fokusnya penelitian sebagai akibat dari melebarnya pembahasan masalah, maka batasan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Penelitian dilakukan pada aparat pemerintah yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 2. Penelitian dibatasi dalam ruang lingkup pendapat responden tentang analisis implementasi kebijakan ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya dalam pemberian pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 1.4.
Perumusan Masalah Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahannya difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah
komunikasi
berpengaruh
terhadap
kualitas
pelayanan
pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan?
7
2. Apakah sumber daya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan? 3. Apakah komunikasi dan sumber daya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan? 1.5. Tujuan Penelitian Sesuai rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 1.6. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis terutama bagi para pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 8
Tangerang Selatan. Dalam rangka kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang keilmuan dan secara praktis untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dari segi akademik diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan pengembangan konsep kebijakan publik, konsep implementasi kebijakan, dan diharapkan pula dapat memberikan masukan bagi pengembangan konsep
pelayanan
pemerintah
daerah
yang
berkualitas
kepada
masyarakat. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini dalam segi praktis diharapkan dapat menjadi acuan solusi atas berbagai permasalahan publik dan kebijakan publik, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ditinjau dari faktor komunikasi dan sumber daya, dan meningkatkan pemanfaatan layanan demi terciptanya kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Deskripsi Teori Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang kemudian diselaraskan atau disesuaikan dengan masalah yang muncul. Berikut ini adalah paparan tentang konsep-konsep teori yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut: 2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Winarno (2007:16), dalam kehidupan sehari-hari istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Lebih lanjut Winarno menambahkan untuk keperluan sehari-hari definisi tersebut relatif memadai namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. 2 Menurut Winarno (2007:15), pada dasarnya kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap 2
Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo,
hal. 16.
10
bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pendangan kedua berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai yang memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. 3 Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata yang berisi seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Keputusan pemerintah adalah produk dari pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah idealnya harus mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pembuatan kebijakan publik, terjadi melalui proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan tahapan. Menurut Winarno (2007:32-34) menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:
3
Ibid, hal. 15.
11
1. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda
publik.
Sebelumnya
masalah-masalah
itu
berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk dalam agenda kebijakan. 2. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang sudah masuk pada agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan,
kemudian
dicari
pemecahan
terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives) yang ada. 3. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. 4. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di 12
tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan. 5. Tahap evaluasi kebijakan Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 4 Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dilihat dari sistem kebijakan secara keseluruhan, maka implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari sistem kebijakan publik secara keseluruhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahapan ini akan menentukan tercapai tidaknya sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
4
Ibid, hal. 32-34.
13
Winarno
(2007:144)
menyatakan
bahwa
implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. 5 Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari rangkaian kegiatan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan yang diuraikan para ahli kebijakan mempunyai kesepakatan bahwa tahap ini mempunyai resiko terjadinya konflik dan hambatan yang tidak
diinginkan,
sehingga
penggunaan
penting
untuk
mengimplementasikan sarana-sarana yang perlu mendapat perhatian sampai dicapainya hasil. Berbagai tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, tidak satupun yang melewatkan tahapan implementasi. Hal ini karena implementasi ini yang merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas semata. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting dalam
5
kebijakan
negara
karena
betapapun
baiknya
suatu
Ibid, hal. 144.
14
kebijaksanaan yang dirumuskan, tidak akan berdampak apa-apa apabila tidak dilaksanakan. Menurut
Nugroho
(2008:460),
konteks
manajemen
implementasi kebijakan berada dalam kerangka organizing-leadingcontrolling. Ketika kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksana dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. 6 Penelitian ini, implementasi kebijakan publik dimaksudkan sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, yakni tahapan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil secara konsisten oleh unit-unit administrasi yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian, dengan cara memobilisasi berbagai sumber daya yang
diperlukan
dalam
mewujudkan
tertib
administrasi
kependudukan melalui penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen
kependudukan
secara
terpadu,
terarah
dan
berkesinambungan. Intinya adalah bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak akan mulai sebelum tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi
oleh
keputusan-keputusan
kebijakan.
Dengan
demikian, tahap-tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-
6
Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 460.
15
undang
ditetapkan
dan
dana
disediakan
untuk
membiayai
implementasi kebijakan tersebut. Jadi, dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Implementasi
kebijakan
merupakan
proses
pelaksanaan
keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tujuan sebelumnya yang tidak hanya mempengaruhi pelaksana kebijakan sebagai penanggung jawab dan mempengaruhi kelompok sasaran, tetapi juga mempengaruhi seluruh elemen yang ada baik secara politik, ekonomi maupun sosial yang akan membawa dampak atau akibat-akibat dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut baik itu secara positif maupun negatif. 2. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk usaha untuk mengubah tujuan menjadi hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut. 3. Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari seberapa jauh hasil suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan secara politis keberhasilannya diukur dari seberapa jauh tindakan dari kebijakan tersebut mendapat dukungan dan perhatian yang baik dari para stakeholder yang ada di masyarakat. Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, Van Meter dan Horn (1974)
16
dalam Winarno (2007:146) mengatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai pengertian sebagai berikut: “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. 7 Sedangkan menurut Suharto (2005:87) implementasi kebijakan merupakan pernyataan mengenai cara atau metode dengan kebijakan diterapkan, termasuk juga pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan. 8 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan
itu diimplementasikan. Dalam praktek
implementasi kebijakan negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.
7
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 146. 8 Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta, hal. 87.
17
Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin (1998) dalam Widodo (2001:194) setidaknya terdapat tiga hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi dan manfaat publik. Aktivitas implementasi kebijakan publik melibatkan
tiga
hal,
yaitu:
(1)
aktivitas
pengorganisasian
(organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan sasaran
kebijakan,
(2)
aktivitas
interpretasi
(interpretation)
merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan, (3) aktivitas aplikasi (application) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. 9 Van
Meter
dan
Horn
dalam
Winarno
(2007:152)
menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karaktersitik yang 9
Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia, hal. 194.
18
berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi
berlangsung.
Unsur
perubahan
merupakan
karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal: 1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal itu, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan drastis (rasional). 2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. 10 Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu mungkin
akan
mengalami
kegagalan
sekalipun
kebijakan
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Menurut
Edward
III
dalam
Winarno
(2007:175-203)
menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagai berikut:
10
Winarno, Budi. Op. Cit., hal. 152.
19
1. Komunikasi Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi.
Seorang
pejabat
yang
mengimplementasikan
keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 2. Sumber-sumber Sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar 20
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. 4. Struktur organisasi Birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi
untuk
kesepakatan
kolektif,
dalam
rangka
memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. 11 2.1.2. Informasi Publik Informasi layanan pemerintah pada saat sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan serta mempunyai peranan yang penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bagi setiap negara, tidak hanya Indonesia. Apalagi dalam era reformasi yang sekarang melanda dunia, kebutuhan akan informasi terasa sangat kuat dan menuntut kemudahan-kemudahan serta kualitas dari informasi yang semakin meningkat. Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia Negara) kepada
11
Ibid, hal. 175-203.
21
seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Fisher (2007:74) memberikan 3 (tiga) konsep informasi sebagai berikut: 1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang satu ke medium yang lainnya. Semakin banyak memperoleh fakta atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi. 2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan informasi. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah “pabrik” otak, kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian 22
diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan keimanan seseorang. Semakin luas pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selara dan moralitas maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual. 3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian. 12 Pengertian informasi publik mencakup: Pertama, informasi tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus diketahui dan dipahami masyarakat. Kedua, informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai penjelasan atas isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik, sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dijalankan dan melekat pada badan tersebut, serta mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.
12
Fisher, B. Aubrey. 2007. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
hal. 74.
23
Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya
kebebasan
dalam
memperoleh
informasi
dapat
berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga Negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis. Hak atas informasi tersebut meliputi: (1) hak publik untuk memantau
atau
menjalankan
mengamati
fungsi
mendapatkan/mengakses
perilaku
publiknya, informasi,
(2)
pejabat
publik
dalam
hak
publik
untuk
publik
untuk
(3)
hak
berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, (4) kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers, (5) hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan
baik
(menggunakan
melalui sarana
administrasi
pengadilan
semu,
maupun arbitrasi
adjudikasi maupun
pengadilan). Selain itu penyebaran informasi publik memberi peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat 24
yang well- informed akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empiris bahwa: 1. Publik
yang
lebih
banyak
mendapat
informasi
dapat
berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi. 2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah, kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah. 3. Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik, dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. 4. Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel. 5. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia. Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu Negara demokrasi terkait dengan pertanggungjawaban dan tata pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu pemberian hak kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang penting bagi demokrasi.
25
Dalam konteks fasilitasi pelancaran arus informasi kewajiban lembaga informasi publik adalah untuk mendukung penyebaran dan pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi publik adalah terciptanya jaringan komunikasi dan koordinasi antar lembagalembaga pemerintahan di pusat dan daerah dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta terciptanya program-program komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik dengan masyarakat. 2.1.3. Komunikasi Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataanya atau maksud dalam pikirannya atau kehendaknya kepada manusia lain. Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan dengan orang lain. Manusia selalu berusaha berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan mereka berinteraksi dalam keperluan melengkapi dan menyempurnakan pengetahuan yang mereka miliki guna beradaptasi dengan lingkungan. Semakin sering berkomunikasi, maka semakin sering mereka mendapatkan sesuatu yang baru dalam membangkitan rasa keingintahuannya. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication, berasal dari kata latin communication yang bersumber dari kata communis berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Jadi menurut Effendy (2004:10), komunikasi 26
adalah sebagai proses transfer pesan melalui sarana atau media komunikasi kepada komunikan yang dituju. 13 Ardianto dan Lukiati Komala (2009:73) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu interaksi, proses yang menghendaki orangorang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antar sesama, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah sikap dan tingkah laku. 14 Berdasarkan definisi tersebut, peneliti memahami bahwa berkomunikasi dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan dan ditujukan kepada penerima pesan. Menurut Edward III dalam Winarno (2007:179) faktor-faktor komunikasi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah: 1. Penyampaian/Transmission Policy decisions and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementers. Artinya 13
Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 10. 14 Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 73.
27
keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus dikirimkan kepada personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi ini harus akurat, dan dirasakan oleh pelaksana. 2. Kejelasan/Clarity If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not, implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own on the implementation of policies. Artinya jika kebijakan harus diterapkan dengan benar, arahan pelaksanaan harus tidak hanya diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 3. Konsistensi/Consistency Contradictory decisions confuse and frustrate administrative staff and constrain their ability to implement policies effectively. Artinya kontradiksi keputusan membingungkan dan menggagalkan staf administrasi dan membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. 2.1.4. Sumber Daya Dalam literatur sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Menurut Fauzi (2004:48) mendefinisikan sumber daya sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sesuai model implementasi kebijakan dari Edwards III, terdapat komponen dalam sumber daya, yaitu staff/sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan fasilitas. 28
Menurut Muktianto (2005:26) sumber daya merupakan proses menggunakan sumber daya perusahaan dalam cara yang mungkin paling efisien. Sumber daya ini dapat termasuk sumber daya berwujud seperti barang dan peralatan, sumber daya keuangan, dan sumber daya tenaga kerja seperti karyawan. 15 Dalam bidang kebijakan publik, menurut Winarno (2007:47), mendefinisikan sumber daya sebagai bagian penting yang mencakup staf dengan ukuran yang tepat sesuai dengan keahlian, informasi yang relevan dan memadai tentang cara menerapkan kebijakan dan pada kepatuhan lain yang terlibat dalam pelaksanaan, otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan, dan fasilitas (bangunan, peralatan, tanah, dan perlengkapan) dimana hal tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan jasa pelayanan publik. 16 Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan dan fasilitas. 2.1.5. Kualitas Pelayanan Publik Hakekat adanya pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pelayanan publik, guna mendorong upaya serta mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat 15
Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 26. 16 Winarno, 2007, Op.Cit., hal. 47.
29
diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang mengandung arti relatif karena besifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan kualitas dengan tepat, tetapi umumnya kualitas dapat dirinci. Banyak pakar dan organisasi yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Pengertian pokok tentang kualitas menurut Sinambela (2008:67) adalah: 1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 17 Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan proses pemberian pelayanan kepada publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan sejumlah biaya tertentu 17
Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 6-7.
30
sehingga
kelompok
yang
paling
rendah
sekalipun
dapat
menjangkaunya. Masyarakat tidak bisa lepas dari pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah karena pemerintah dan aparat birokrasi ada untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks secara efektif dan efisien. Definisi pelayanan menurut Moenir (2008:16-17) adalah proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. 18 Pelayanan menurut Pasolong (2010:128) pada dasarnya dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 19 Definisi kualitas jasa atau pelayanan menurut Arief (2007:118), berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 20 Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa atau 18
Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 16-17. 19 Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, hal. 128. 20 Arief, 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan. Jakarta: Bayumedia Publishing, hal. 118.
31
pelayanan yang dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk. Menurut Sinambela (2008:6), kualitas pelayanan prima dari pelayanan publik tercermin dari: 1. Transpransi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas,
yakni
pelayanan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 3. Kondisional,
yakni
pelayanan
yang
sesuai
kondisi
dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
32
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 21 Hak untuk memperoleh pelayanan sifatnya universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan, yang didambakan adalah: (Moenir, 2008:41-44) 1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang terkadang terlihat dibuat-buat. 2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata-kata lain semacamnya yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas, atau alasan untuk kesejahteraan. 3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dilakukan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggununggu sesuatu yang tidak menentu. 22
21 22
Sinambela, Op.Cit., hal. 6. Moenir, H.A.S., Op.Cit., hal. 41-44.
33
2.1.6. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga disebut e-KTP yang didesain dengan metode autentifikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital. Dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, menjelaskan bahwa “Mewajibkan kepada pemerintah, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting”. 23 Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa di dalam rekaman elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk. Pada Pasal 1 Ayat (1) Perpres 26 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 26 Tahun 2009 bahwa KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP
23
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
34
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK”. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dan blanko e-KTP diatur dengan peraturan menteri”. 24 Lebih lanjut pada Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa “e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (chip) sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik”. Tandatangan terdigitalisasi penduduk pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga disimpan di dalam rekaman elektronik 24
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
35
berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu. Sehingga Kartu Tanda Penduduk elektronik menyimpan informasi pemiliknya dengan ciri-ciri fisik yang sulit di ubah-ubah atau biometric, dalam hal ini adalah sidik jari. Karakteristik sidik jari yang tidak pernah berubah dan tidak ada dua sidik jari yang sama menjadi pertimbangan mengapa biometric tersebut dipilih untuk digunakan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) disebutkan bahwa “KTP Non Elektronik tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Perpres ini paling lambat tanggal 31 Desember 2013”. Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
diproyeksikan
dapat
mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak lain tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang baru. 36
Berdasarkan beberapa peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sudah
mengalami tiga kali perubahan dalam
penyempurnaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dan selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan e-KTP 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KTP berbasis NIK di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.
37
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan Untuk memperkuat hasil penelitian, berikut adalah beberapa penjelasan yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan No. 1.
Jenis, Nama dan Tahun Penelitian Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina (2011)
Judul Penelitian Impelementasi Program KTP Elektronik (eKTP) di Daerah Percontohan
Variabel Penelitian Komunikasi (X 1 ) Sumber daya (X 2 ) Disposisi (X 3 ) Struktur Organisasi (X 4 ) Implementasi Program (Y)
Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pilot project program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik. 38
Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 2.
3.
Jenis, Nama, Tahun Penelitian Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Purnawati Ireine Robot (2012)
Jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh Heriod Dodopo (2012)
Judul Penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga (suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara)
Variabel Penelitian Komunikasi (X 1 ) Sumber daya (X 2 ) Disposisi (X 3 ) Struktur Organisasi (X 4 ) Implementasi Kebijakan Pelayanan (Y)
Komunikasi (X 1 ) Sumber daya (X 2 ) Disposisi (X 3 ) Struktur Birokrasi (X 4 ) Implementasi kebijakan pelayanan (Y)
Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kecamatan Amurang Barat adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui jawaban dan pengamatan langsung oleh penulis implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga sudah berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan telah mengalami peningkatan dalam hal pemberian layanan pembuatan kartu keluarga. Kurangnya sosialisasi pejabat dinas kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau desa-desa tentang kelengkapan berkas dalam hal pembuatan kartu keluarga. Dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terlebih khusus pimpinan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal pembuatan kartu keluarga.
Sumber: Diolah dari berbagai referensi
39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi/organisasi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta penertiban dokumen kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib akan mendukung terwujudnya good governance, mengoptimalkan demokratisasi dan
melindungi
hak
asasi
manusia
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut tidaklah mudah, karena membutuhkan prasyarat yang kompleks seperti piranti hukum, kemantapan kelembagaan, kemampuan aparatur, keteraturan manajemen, ketersediaan pembiayaan sampai dengan dukungan kesadaran masyarakat. Strategi yang dilakukan pemerintah agar administrasi kependudukan dapat tertib adalah dengan menerapkan Program KTP berbasis NIK. Program strategis nasional dilaksanakan secara tiga tahap yaitu mulai dari
40
tahap memutakhirkan data kependudukan, menertibkan Nomor Induk Kependudukan sampai menerapkan e-KTP. Kondisi penduduk yang semakin bertambah, telah membuka peluang yang besar beredarnya KTP ganda dan KTP palsu dikalangan masyarakat, KTP ganda dan KTP palsu selama ini digunakan para pelaku kriminal termasuk teroris untuk melakukan tindak kejahatan, KTP ganda juga digunakan untuk menggelembungkan suara pada pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah langsung mengambil kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang semakin berkembang dikalangan masyarakat agar masyarakat merasa aman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menempuh langkah-langkah antara lain memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, menerapkan standar pelayanan minimal pelayanan publik, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik. Salah satu upaya yang ditekankan adalah pengembangan, penyempurnaan dan penerapan manajemen pengaduan masyarakat, untuk menjamin kualitas pelayanan, hak dan kewajiban masyarakat, dan memastikan bahwa peraturan, prosedur, dan standar pelayanan diterapkan secara baik. Peningkatan kualitas dalam sebuah pelayanan merupakan proses yang sistematis dalam pelayanan yang secara kontinuitas dievaluasi dan ditingkatkan. Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 41
Komunikasi (X1)
Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Sumber Daya (X2) Gambar 3.1 Kerangka Berpikir
keterangan: Simultan Parsial Dalam penelitian ini variabel independen adalah komunikasi (X 1 ), dan sumber daya (X 2 ) dan sebagai variabel dependen adalah kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Seperti pada gambar di atas. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan dibawah ini: 1. Pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang dilakukan Kepala Disdukcapil kepada aparatur pelaksana kebijakan e-KTP harus benar-benar diketahui oleh aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dengan tujuan para aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Pembagian tugas yang disampaikan wajib dijalankan aparatur pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik guna menciptakan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
42
Dalam melaksanakan program e-KTP, dinas kependudukan dan pencatatan sipil memainkan peranan komunikasi agar program e-KTP dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP. Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai e-KTP ini dapat membantu
masyarakat
untuk
mengetahui
informasi-informasi
administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat, kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada eKTP tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk melaksanakan proses perekaman data e-KTP tidak hanya dapat dilaksanakan di Kecamatan saja namun Disdukcapil membuka dan memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang 43
dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pengaruh sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi. Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staff yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil salah satunya dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Staff ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk instansi-instansi khususnya pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
44
3. Pengaruh komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa komunikasi dan sumber daya mempunyai pengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan eKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan tergantung
pada
saat
kebijakan
tersebut
diimplementasikan.
Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan kebijakan semata, melainkan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. 3.2. Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:93). Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 25 1. Ho : β1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
25
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, hal. 93.
45
Ha : β1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara komunikasi dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. 2. Ho : β2 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Ha : β2 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh secara parsial antara sumber daya dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. 3. Ho : β1,2,3 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber daya secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Ha : β1,2,3 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh antara komunikasi dan sumber daya secara simultan dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. 3.3. Desain Penelitian Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh antara variabel implementasi kebijakan (komunikasi dan sumber daya) dengan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Berdasarkan tingkat penjelasan yang ingin dihasilkan untuk menjawab permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat paparan pada variabel-variabel yang diteliti, misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan di mana, maupun ketergantungan variabel pada sub-sub variabelnya. 26 Studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit dan dapat melibatkan data
26
Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 8.
46
kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif. 27 Dengan demikian, hasil penelitian
dengan
desain
ini
akan
menghasilkan
informasi
yang
komprehensif mengenai variabel yang diteliti. 28 Sedangkan manfaat penggunaan penelitian deskriptif, menurut Kuncoro (2003:9), selain untuk mengenali distribusi dan perilaku data yang dimiliki juga sebagai dasar pengambilan
keputusan. 29
Menurut
jenis
datanya,
penelitian
ini
menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang akan diteliti dan mempertajam analisis penelitian. 3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian adalah komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Pengukuran variabel menggunakan data interval dengan menetapkan skala sikap yaitu Skala Likert. Rincian variabel, dimensi, dan indikator komunikasi, sumber daya, dan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP dapat dilihat pada tabel berikut:
27
Ibid. hal. 8. Ibid. hal. 8. 29 Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga, hal. 9. 28
47
Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, Indikator, dan Sumber Data Instrumen
No.
Variabel
Dimensi
1.
Komunikasi (X 1 )
1. Penyampaian informasi (transmission)
2.
Indikator
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT. b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat. a. Aparatur Disdukcapil Kota 2. Kejelasan (clarity) Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi. b. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan. 3. Konsisten (consistency) a. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. b. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil. Sumber daya (X 2 ) 1. Staff a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan. b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja
Pengukuran Interval dengan Skala Likert
Interval dengan Skala Likert
48
2. Informasi
3. Fasilitas
4. Wewenang
berbasis teknologi. a. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan e-KTP dan harus terintegrasi dengan baik. b. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat. c. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten. a. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP. b. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkatperangkat berbasis teknologi. a. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal. b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
49
3.
Kualitas 1. Transparansi pelayanan pembuatan e-KTP (Y)
2. Akuntabilitas
3. Kondisional
4. Partisipatif
5. Kesamaan hak
6. Keseimbangan hak dan kewajiban
a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan. b. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undangundang. a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas. a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya. a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan e-KTP. a. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.
Interval dengan Skala Likert
Sumber: Pengolahan data penulis
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel 3.5.1. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi lapangan. Studi lapangan dilakukan 50
dengan maksud agar didapatkan data primer sebagai data empiris yang berhubungan dengan variabel penelitian, yang dilakukan dengan cara penyebaran angket berupa kuesioner, dengan jawaban bersifat tertutup, artinya responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Angket digunakan dengan metode skala sikap, yaitu skala Likert. Dalam skala Likert ini, setiap pertanyaan berisi lima alternatif jawaban dengan gradasi dari positif sampai dengan negatif. 3.5.2. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 30 (Sugiono, 2009:90), dan pengertian populasi menurut (Irawan, 2003:72) adalah sekumpulan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya. 31 Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud aparatur Disdukcapil Kota Tengerang Selatan. 3.5.3. Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:91). 32 Mengingat tujuannya, sampel ditetapkan untuk menarik informasi apa yang ada
30 31
Sugiyono. Op.Cit., hal. 90. Irawan, P., 2003. Logika dan Prosedur Penelitian, 5 rd ed. Jakarta: STIA_LAN Press,
hal. 72. 32
Sugiyono, Op.Cit., hal.91.
51
dalam sampel yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai populasinya, maka sangat penting untuk mendefinisikan populasi yang menjadi sasaran, sehingga mendapatkan suatu sampel yang mewakili populasi tersebut. Dalam penetapan sampel, sering timbul pertanyaan mengenai besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang mewakili. Ukuran sampel dan teknik sampling tergantung dari sifat populasi. Semakin homogen populasi, sampel semakin besar. Berdasarkan pertimbangan di atas, sebanyak 40 sampel ditujukan bagi aparatur pemerintah Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah disebar. 3.6. Uji Instrumen Data yang diperoleh dari kuesioner belum tentu seluruhnya dapat digunakan atau belum tentu valid. Oleh karena itu, seluruh data sampel yang diperoleh telebih dahulu dilakukan uji validasi data dengan menggunakan metode korelasi product moment (korelasi Pearson), dengan rumus-rumus sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Untuk mengetahui apakah nilai/skor jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner mencerminkan nilai/skor yang sebenarnya, atau seberapa jauh tingkat konsistensi jawaban yang diberikan, maka dilakukan pengujian reliabilitas. Reliabilitas didefinisikan sebagai suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama (Umar, 52
2003:86). 33 Untuk pengujian ini digunakan metode koefisien Alpha (α ) dari Cronbach. Operasionalisasi dari metode ini adalah untuk menentukan nilai koefisien α (koefisien keandalan). Rentang nilai koefisien tersebut adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai koefisien keandalan tersebut berarti semakin baik alat ukurnya. Adapun rumus koefisien Alpha Cronbach adalah: k.r α = ---------------1 + (k-1) r Keterangan: α = Koefisien realibilitas Alpha Cronbach k = Jumlah item r = Korelasi item rata-rata Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Koefisien Alpha Menurut Balian Koefisien Alpha
Ketentuan
Kurang dari 0,70
Kurang (poor)
+0,70 - < +0,79
Cukup (fair)
+0,80 - < +0,84
Bagus (good)
+0,84 - < +0,89
Sangat Bagus (Very good)
+0,90 - < +1,00
Luar Biasa Bagus (excellent)
Sumber: Balian (Setiawaty:2003)
33
Umar, Husein. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 86.
53
3.7. Metode Analisis 3.7.1. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 1. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance atau besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a) dan Variance Inflation Factor (VIF) atau faktor inflasi penyimpangan baku kuadarat. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:91). 34 Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel independen 34
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Pogram SPSS. Edisi Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, hal. 91.
54
haruslah lemah (dibawah 0.05). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko. 2. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedasisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105). 35 3. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati
normal.
Dalam
penelitian
ini,
uji
normalitas
menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data
35
Ibid, hal. 105.
55
yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004:212). 36 3.7.2. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). 37 Variabel independen terdiri dari komunikasi dan sumber daya. Sedangkan variabel dependennya adalah kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.
Y = a + b₁X₁ + b₂X₂ + e
Keterangan: Y a
: Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP : Konstanta (harga Y, bila X=0)
b₁- 2 : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen) X₁ : Komunikasi X₂ : Sumber daya e : Error Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 1. Koefisien Determinasi 36
Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 212. 37 Ibid, hal. 163.
56
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan
hampir
semua
informasi
yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:83). 38 2. Uji t Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2011:84). 39 Menurut Santoso (2004:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 40 a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H 0 diterima atau H a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. 38
Ghozali, Op. Cit., hal. 83. Ibid, hal. 84. 40 Santoso, Op.Cit., hal. 168. 39
57
b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H 0 ditolak atau H a diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. 3. Uji F Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan (2004:120)
0.05 dasar
(Ghozali,
2011:84). 41
pengambilan
Menurut
keputusan
Santoso
adalah
sebagai
berikut: 42 a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H 0 diterima atau H a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H 0 ditolak atau H a diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 41 42
Ghozali, Op. Cit., hal. 84. Santoso, Op. Cit., hal. 120.
58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 4.1.1. Visi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Terwujudnya
pelayanan
terdepan
dalam
penyelenggaraan
administrasi kependudukan menuju penduduk yang berkualitas. 4.1.2. Misi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan. 3. Membangun kualitas manajemen sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang handal. 4.1.3. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:
59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Tangerang Selatan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretaris Dinas, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Keuangan. 3) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi: 1) Seksi Pengolahan Data dan Jaringan Komunikasi. 2) Seksi Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan. 3) Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan. d. Bidang Catatan Sipil, membawahi: 1) Seksi Kelahiran dan Kematian. 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian. 3) Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen.
60
e. Bidang Kependudukan, membawahi: 1) Seksi Pendaftaran Penduduk. 2) Seksi Perpindahan Penduduk. 3) Seksi Pengendalian Penduduk. 4.2. Hasil Penelitian 4.2.1. Karakteristik Responden Karakteristik responden yang diukur menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin responden, pendidikan terakhir responden dan status pernikahan responden. Responden yang digunakan dalam penelitan ini adalah aparatur pemerintah yang memberikan jasa pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan pengalaman aparatur pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang relevan dengan kenyataan. 4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Ditinjau dari sudut jenis kelaminnya, aparatur pemerintah yang telah memberikan jasa pelayanan yang disurvei, pengamatan peneliti bahwa mayoritas aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang mengurus administrasi kependudukan didominasi oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman dan kesempatan waktu perempuan lebih besar 61
dibandingkan dengan laki-laki dan komposisi berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
laki-laki
19
47.5
47.5
47.5
Perempuan
21
52.5
52.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditinjau dari sudut pendidikan terakhir aparatur pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang disurvei sebanyak 40 orang tersebut, aparatur pemerintah yang memiliki pendidikan terakhir SMU sebanyak 2 orang atau 5%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 15 orang atau 37,5%, dan pendidikan terakhir S1 sebanyak 23 orang atau 57,5%. Komposisi berdasarkan pendidikan terakhir tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Frequency Valid
SMU
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
2
5.0
5.0
5.0
D3
15
37.5
37.5
42.5
S1
23
57.5
57.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 62
4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan Ditinjau dari sudut status pernikahan, aparatur pemerintah yang telah memberikan jasa pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang disurvei sebanyak 40 orang tersebut, aparatur pemerintah yang memiliki status belum menikah sebanyak 27 orang atau 67,5% dan yang memiliki status menikah sebanyak 13 orang atau 32,5%. Komposisi berdasarkan status pernikahan tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut: Tabel 4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Nikah
13
32.5
32.5
32.5
Belum menikah
27
67.5
67.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 4.3. Hasil Uji Kualitas Data 4.3.1. Hasil Uji Validitas Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel . Nilai r tabel 0,312, didapat dari jumlah responden - 2, atau 40 – 2 = 38, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,312. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari
63
perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel (Ghozali, 2011:53).43 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (r hitung ) > r tabel . Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari masing-masing variabel penelitian dengan 40 sampel responden. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Nilai r hitung Komunikasi (X 1 ) Item 1 0,529 Item 2 0,667 Item 3 0,789 Item 4 0,559 Item 5 0,708 Item 6 0,536 Sumber daya (X 2 ) Item 1 0,358 Item 2 0,536 Item 3 0,708 Item 4 0,447 Item 5 0,498 Item 6 0,663 Item 7 0,480 Item 8 0,341 Item 9 0,431 Kualitas Pelayanan Item 1 0,633 Pembuatan e-KTP (Y) Item 2 0,617 Item 3 0,678 Item 4 0,652 Item 5 0,606 Item 6 0,624 Item 7 0,643 Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Variabel
Pertanyaan
Nilai r tabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X 1 ) terdiri atas 6 butir pertanyaan, variabel sumber daya (X 2 ) terdiri dari 9 butir pertanyaan, dan variabel kualitas 43
Ghozali, Imam, Op. Cit., hal. 53.
64
pelayanan publik (Y) terdiri dari 7 butir pertanyaan. Dari 22 butir pertanyaan
yang
diajukan
kepada
aparatur
pemerintah
yang
memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kota
Tangerang
Selatan
dinyatakan valid semua karena memiliki nilai (r hitung > r tabel ). 4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas Untuk mengetahui tingkat keandalan pengukuran, dilakukan pengujian dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2007 dan SPSS ver 16. Pengolahan dilakukan dengan menjumlahkan skor pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2011: 48). 44 Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Cronbach's Alpha 0,796 0,780 0,864
N of Items 6 9 7
Komunikasi (X 1 ) Sumber daya (X 2 ) Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y) Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel
Tabel 4.5 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel komunikasi sebesar 0,796, variabel sumber daya sebesar 0,780, dan variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP sebesar 0,864. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner tersebut semua 44
Ghozali, Op. Cit., hal. 48.
65
variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 4.4.1. Hasil Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model atau terdapat hubungan yang kuat diantara variabel independen. Pada Tabel 4.6 ini disajikan hasil uji multikolinieritas. Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas a
Coefficients
Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
(Constant) Komunikasi
.684
1.463
sumber daya
.684
1.463
a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Berdasarkan pada tabel terlihat bahwa nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, analisa ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda
66
terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. 4.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105). 45 Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:
45
Ibid, hal. 105.
67
Gambar 4.1 Scatterplot Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Output SPSS pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik tidak berbentuk pola. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda bebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 4.4.3. Hasil Uji Normalitas Data yang baik dan layak digunakan dalam suatu penelitian adalah data yang terdistribusi dengan normal. Menurut Santoso (2004:212) ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P plot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
68
maka regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil test PP plot pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4.2 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variabel: Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y) Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini dapat diteruskan. Untuk menegaskan hasil uji normalitas di atas maka peneliti melakukan uji kolmogorov-smirnov dengan hasil sebagai berikut:
69
Tabel 4.7 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test komunikasi N a Normal Parameters Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
sumber daya
40 23.48 3.258 .170 .170 -.150 1.074 .199
kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
40 32.22 4.599 .130 .130 -.102 .822 .508
40 28.05 3.762 .116 .116 -.084 .735 .652
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Berdasarkan hasil uji Kolmogorof-Smirnov di atas, terlihat nilai Asymp.Sig memiliki nilai > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu kualitas pelayanan pembuatan e-KTP berdasarkan masukan variabel independen yaitu komunikasi dan sumber daya. Maka data penelitian layak digunakan sebagai penelitian. 4.5. Hasil Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: 4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu komunikasi dan sumber daya dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu kualitas pelayanan pembuatan e-KTP.
70
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary
Model
R
R Square a
1
.692
Adjusted R Square
.618
.532
Std. Error of the Estimate 3.827
Durbin-Watson 2.399
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Tabel 4.8 menunjukkan nilai R sebesar 0,692 atau 69,2%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara komunikasi dan sumber daya adalah sedang karena berada dikisaran 0.50-0.699 (Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro, 2007: 62). 46 Nilai R Square sebesar 0,618 atau 61,8%, ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP yang dapat dijelaskan oleh variabel komunikasi dan sumber daya adalah sebesar 61,8%, sedangkan sisanya sebesar 0,382 atau 38,2% (1-0,618) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 3,827. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.
46
Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta, hal. 62.
71
4.5.2. Hasil Uji t Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9, jika nilai probability t lebih kecil dari 0.05 maka H a diterima dan menolak H 0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0.05 maka H 0 diterima dan menolak H a. Tabel 4.9 Hasil Uji t a
Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
B
(Constant)
Standardized Coefficients
Std. Error
26.067
4.965
komunikasi
.188
.227
sumber daya
.075
.161
Beta
T
Sig.
5.250
.000
.163
5.827
.014
.092
4.468
.022
a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut: Y = 26,067 + 0,188 X 1 + 0,075 X 2
Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 26,067. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel komunikasi dan sumber daya dianggap konstan, maka kualitas pelayanan pembuatan e-KTP akan konstan sebesar 26,067 satuan. Koefisien regresi pada variabel komunikasi sebesar 0,188, hal ini berarti jika variabel komunikasi bertambah satu satuan maka variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bertambah sebesar 0,188 satuan.
72
Koefisien regresi pada variabel sumber daya sebesar 0,075, hal ini berarti jika variabel sumber daya bertambah satu satuan maka variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bertambah sebesar 0,075 satuan. Kemudian dapat dilihat pada tabel di atas, pada kolom Standardized Coefficients Beta menunjukkan nilai variabel komunikasi yaitu sebesar 0,163, artinya bahwa variabel komunikasi lebih dominan mempengaruhi
variabel
kualitas
pelayanan
pembuatan
e-KTP
dibandingkan variabel sumber daya, hal ini dapat diartikan bahwa penentu keberhasilan pemberian kualitas pelayanan pembuatan e-KTP adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman
yang
nantinya
akan
berdampak
buruk
pada
pelaksanaan kebijakan e-KTP, bila dibandingkan dengan sumber daya komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan pelayanan pembuatan e-KTP terdapat hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsif dan akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan dapat memuaskan masyarakat. maka dengan demikian pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana pelayanan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi 73
sebagai public service (pelayan publik), sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima tentu diperlukan suatu perencanaan yang matang atau strategi komunikasi agar tujuan dapat tercapai. Tujuan strategi komunikasi adalah memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam berkomunikasi dan dalam bentuk pelayanan yang prima yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. strategi komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan pemerintahan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan hal ini dapat dilaksanakan melalui strategi operasional ataupun strategi pendekatan ke masyarakat melalui publikasi ataupun event. Hipotesis 1: Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP Dari hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat terlihat bahwa t hitung koefisien komunikasi adalah 5,827, sedangkan t tabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t tabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 38 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah responden, 40 – 2 = 38). Didapat t tabel adalah 2,021. Variabel komunikasi memiliki nilai p-value 0,014 (0,014 < 0,05), sedangkan t hitung > t tabel (5,827 > 2,021) maka hipotesis alternatif pertama (Ha 1 ) diterima, dan hipotesis nol (H 0 ) ditolak, berarti secara 74
parsial terdapat pengaruh antara variabel independen komunikasi (X 1 ) terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y). Hipotesis 2: Pengaruh Sumber daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP Dari hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat terlihat bahwa t hitung koefisien sumber daya adalah 4,468, sedangkan t tabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t tabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 38 (didapat dari rumus n-2, dimana n adalah jumlah responden, 40 – 2 = 38). Didapat t tabel adalah 2,021. Variabel sumber daya
memiliki nilai p-value 0,022 (0,022 <
0,05), sedangkan t hitung > t tabel (4,468 > 2,021) maka hipotesis alternatif kedua (Ha 2 ) diterima, dan hipotesis nol (H 0 ) ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen sumber daya (X 2 ) terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y). 4.5.3. Hasil Uji F (Hipotesis 3: Pengaruh Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP) Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
75
Tabel 4.10 Hasil Uji F b
ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
df
Mean Square
510.013
2
235.006
41.887
37
14.646
551.900
39
F 16.046
Sig. a
.000
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013 Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 (0.000 < 0.05), ini berarti bahwa variabel independen yaitu komunikasi dan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. 4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 4.6.1. Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberi pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi kebijakan e-KTP dimaksudkan untuk memudahkan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP kepada masyarakat. Penentu keberhasilan e-KTP 76
adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman (miss communication) yang berdampak buruk pada pelaksanaan kebijakan e-KTP. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila aparaturnya dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi dan apa pentingnya komunikasi untuk kelancaran dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik karena kebijakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat terjalin dengan sangat baik. Hubungan aparatur dengan komunikasi adalah dua faktor yang berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Aparatur merupakan orang yang akan menjadi komunikator, dan komunikasi adalah salah satu variabel penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Kebijakan
akan
berjalan
efektif
apabila
aparatur
yang
melaksanakan keputusan dalam suatu kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan
cermat
oleh
pelaksana kebijakan
e-KTP.
Komunikasi
merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interprestasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparatur pelaksana kebijakan tersebut. Komunikasi yang diberikan tidak berbelit-belit dan tidak berteletele, sehingga aparatur pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik. Proses 77
komunikasi
dalam
pelaksanaan
kebijakan
e-KTP,
berdasarkan
mekanisme yang telah ditetapkan bahwa terdiri dari transmission (penyampaian
informasi),
clarity
(kejelasan),
dan
consistency
(konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan e-KTP, dengan komunikasi yang baik tersebut maka aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi. Kenyataan
di
lapangan
bahwa
proses
komunikasi
yang
disampaikan kepada aparatur maupun kepada masyarakat sudah terintegrasi dan terhubung dengan baik, dalam pelaksanaannya bahwa komunikasi dalam kebijakan e-KTP tidak berbelit-belit dan bertele-tele. Penyampaian informasi yang diberikan Kepala Disdukcapil kepada aparatur pelaksana kebijakan jelas dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, dalam penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Adanya komunikasi yang berkesinambungan antara Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sebagai instansi pelaksana dengan aparatur 78
pelaksana kebijakan e-KTP harus terdapat jalur komunikasi dengan penyampaian informasi yang baik. Penyampaian informasi harus tepat dan jelas sesuai dengan jalur komunikasi tersebut. Kenyataan di lapangan Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan. Proses penyampaian informasi dalam kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang direncanakan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui kebijakan e-KTP dan dapat memenuhi serta mencapai target penyelesaian perekaman data kependudukan wajib eKTP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai e-KTP ini dapat membantu
masyarakat
untuk
mengetahui
informasi-informasi
administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat, kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada eKTP tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk melaksanakan proses perekaman data e-KTP tidak hanya dapat dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan namun Disdukcapil membuka
79
dan memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Masyarakat dapat mengikuti proses perekaman data e-KTP langsung di Kecamatan-Kecamatan pada lingkungan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, karena Pemerintah Pusat telah menyediakan perangkat-perangkat khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk digunakan proses perekaman data kependudukan e-KTP bagi masyarakat yang belum melakukan proses perekaman data kependudukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP langsung di instansi pelaksana kebijakan e-KTP. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan e-KTP yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat dimengerti oleh berbagai elemen pemerintah baik pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan elemen-elemen pemerintahan lainnya hingga sampai kepada masyarakatnya. Aparatur pelaksana kebijakan eKTP
memberikan
penjelasan
mengenai
tujuan,
manfaat,
dan
kemudahan lainnya yang terdapat dalam e-KTP. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme masyarakat yang begitu besar pada program e-KTP. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam administrasi kependudukan karena e-KTP ini berlaku di seluruh Indonesia. Sangat berbeda dengan KTP regular sebelumnya yang 80
berlaku di 1 (satu) Provinsi saja dan keuntungan lainnya tidak akan ada pengkloningan KTP lagi. Proses
penyampaian
informasi
yang
dilaksanakan
oleh
Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mengenai implementasi kebijakan e-KTP kepada masyarakat dapat diterima dan dipahami masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang besar untuk ikut berpartisipasi melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP, maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang benar-benar jelas. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan
dalam
penyampaian
informasi.
Kejelasan
dalam
berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami pelayanan yang diberikan supaya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP.
81
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan program e-KTP diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka semua anggaran dan fasilitas menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Disdukcapil Kota Tangerang Selatan hanya sebagai instansi pelaksana kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat. Disdukcapil hanya berwenang dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP termasuk didalamnya fasilitas petugas perekaman yang akan disebarkan ke seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan jika sering berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan e-KTP di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan konsistensi kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur tetap 82
pada alur pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja. Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan
menghasilkan
kualitas
kerja
yang berpengaruh
terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP. Pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dalam kebijakan e-KTP
dimaksudkan
untuk
memberikan
administrasi
kependudukan
dengan
memerlukan
waktu
lama
yang
mudah dan
pelayanan dan
persyaratan
dibidang
efisien
tanpa
administrasi
kependudukan yang berbelit-belit. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan e-KTP ini adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya yang bermanfaat dengan data kependudukan wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pemilu, sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. 4.6.2. Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam kebijakan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang 83
bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam artian birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan e-KTP, dalam pelaksanaannya kebijakan eKTP sangat membutuhkan sumber daya yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam komputer. Kebijakan e-KTP terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan dalam sumber daya ini yaitu sumber daya manusia dari aparatur, informasi, fasilitas, dan wewenang.
84
Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi. Staf selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staf yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil salah satunya dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Staf ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk instansi-instansi khususnya pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Staf merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Staf dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi seperti Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, aparaturnya memiliki keahlian, 85
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya. Staf berperan penting dalam mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi seperti paham mengoperasikan komputer baik hardware maupun software dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah staf tidak memadai dan staf tidak dapat mengoperasikan alat-alat berbasis teknologi. Perkembangan zaman teknologi yang membawa aparatur pelaksana wajib memahami teknologi guna menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Staf merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam kebijakan e-KTP yang harus dinilai dari segi pendidikan, keahlian, keterampilan, inovasi dan kreativitas. Staf yang menangani kebijakan berbasis teknologi ini tentunya dibutuhkan keahlian yang profesional dalam menjalankan suatu program untuk keberhasilan kebijakan e-KTP. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa staf yang bertugas dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak memahami komputer khususnya mengenai hardware. Beberapa diantaranya hanya dapat memahami softwarenya saja tidak dengan hardware. Pemahaman hardware ini penting karena apabila komputer dan alat-alat penunjang lainnya
mengalami
kerusakan
atau
eror,
staf
tersebut
dapat 86
memperbaiki dengan cepat tanpa harus dibawa dan ditukarkan kembali kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP sedikit tersendat karena perangkat komputer atau alat penunjang perekaman e-KTP mengalami kerusakan belum lagi dengan biaya ongkos perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil untuk membawa perangkat tersebut ke Pusat. Selain kendala yang dialami staf dalam mengoperasikan komputer, terdapat kendala lain seperti kurangnya ketelitian dan kejelian dari staf yang melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP pada masyarakat. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa masyarakat yang sudah menerima pendistribusian hasil cetakan e-KTP tidak sesuai dengan identitas diri yang tercantum pada KTP manual dan tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disebabkan oleh staf yang melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak teliti dan tidak jeli dalam memproses data kependudukan mereka. Selain disebabkan oleh aparatur, masyarakatnya juga tidak jeli dalam melakukan konfirmasi penyetujuan data yang akan dimasukkan ke dalam database kependudukan, dan langsung menyetujui keabsahan identitas dirinya tanpa dilihat dan dicermati terlebih dahulu sebelum database kependudukan ini dikirim ke Pemerintah Pusat untuk dilakukan proses pembuatan dan pencetakan e-KTP.
87
Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan biaya perolehan informasi. Informasi
yang
relevan
tentang
bagaimana
cara
mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu
kesalahan
dalam
menginterprestasikan
bagaimana
cara
mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan e-KTP tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan e-KTP supaya diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Implementasi kebijakan e-KTP diperlukan waktu yang cukup lama supaya kebijakan tersebut dapat berhasil sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan sumber daya manusia juga penting. Oleh 88
karena itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan eKTP di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Waktu merupakan suatu penentuan supaya kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam menentukan waktu untuk mencapai keberhasilan kebijakan e-KTP tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal yang dapat mendorong keberhasilan e-KTP juga perlu diperhatikan. Informasi yang didapatkan oleh aparatur pelaksana kebijakan eKTP disampaikan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kebijakan e-KTP. Hal ini dilakukan karena
dengan
memberikan
informasi
yang diberikan
kepada
masyarakat maka kebijakan e-KTP dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Pusat. Informasi yang diberikan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP kepada masyarakat sudah jelas dan konsisten. Prosedur-prosedur dalam melaksanakan kebijakan e-KTP sudah diinformasikan dengan baik melalui berbagai elemen pemerintah dari Disdukcapil sampai kepada elemen Pemerintah Rukun Tetangga (RT). Proses pelayanan perekaman data kependudukan e-KTP dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan.
89
Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah dapat dipahami, dimengerti dan diikuti sesuai dengan prosedur dalam menginformasikan
kebijakan
e-KTP.
Masyarakat
yang
telah
melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP di Kecamatan-Kecamatan pada wilayah Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam hal ini sangat menerima dan legowo dengan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam kebijakan e-KTP adalah pertama, memilih aparatur yang paham mengoperasikan komputer tentunya dapat menguasai hardware dan softwarenya untuk menjadi petugas operator pelayanan perekaman data kependudukan e-KTP di Disdukcapil dan keseluruhan Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Kedua, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang proses pelayanan perekaman data kependudukan e-KTP seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Ketiga, membuat kebijakan baru untuk pelaksanaan kebijakan proses pelayanan perekaman data kependudukan. Keempat, pemberian insentif kepada operator yang sudah ditunjuk oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan yang bertugas untuk melayani 90
proses perekaman data kependudukan baik pelayanan di Disdukcapil dan Kecamatan. Kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam implementasinya diberikan tugas membangun kepercayaan masyarakat pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan dalam proses perekaman data kependudukan eKTP. Ketentuan-ketentuan standar operasional prosedur menjadi tugas pokok aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dalam melaksanakan proses perekaman data kependudukan e-KTP. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada administrasi kependudukan berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP. Masyarakat yang akan melakukan proses perekaman data apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka kewenangan Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk tidak melayani perekaman data. Namun jika persyaratan administrasi kependudukannya terpenuhi maka Disdukcapil Kota Tangerang
Selatan
akan
melayani
proses
perekaman
data
kependudukan e-KTP. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan e-KTP, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan e-KTP tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat91
perangkat berbasis teknologi. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP dan memiliki fasilitas untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP. Fasilitas-fasilitas yang ada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pendukung lainnya dari fasilitas adalah dukungan dari segi informasi baik dari hardware dan software yang akan membantu pelaksanaan kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Fasilitas-fasilitas dalam kebijakan e-KTP tentunya wajib memiliki pendukung lainnya seperti keahlian aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkatperangkat berbasis teknologi. 4.6.3. Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Pelaksanaan pembuatan e-KTP berbasis NIK dalam pelayanan publik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merupakan suatu rangkaian tahapan pelaksanaan pembuatan e-KTP, dalam pemberian pelayanan hendaknya prosedur yang ada dibuat sesederhana mungkin. Prosedur atau tata cara pelayanan yang ada diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 92
masyarakat yang menerima pelayanan. Adanya prosedur tidak dimaksudkan untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan pelayanan. Prosedur yang sederhana tentunya akan mempermudah segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna mencapai tujuan tercapainya pelayanan prima. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah selayaknya diperlukan keterbukaan informasi. Dalam kaitannya dengan pembuatan e-KTP keterbukaan dimaksud seperti prosedur atau tata cara, persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan publik, waktu penyelesaian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan pembuatan e-KTP wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam membuat e-KTP setiap orang berharap ada kepastian waktu pelayanan yang sesuai standarisasi yang ditentukan, sehingga para pemohon dapat mengatur waktu, karena sebagian masyarakat tentunya memiliki aktivitas yang padat. Maka dengan kepastian waktu pelayanan tidak akan mengganggu aktivitas rutin dan semua dapat dilaksanakan sesuai rencana, kepastian pelayanan pembuatan e-KTP sangat penting bagi pemohon agar pemohon tidak perlu berulangkali bertanya walaupun sudah diberikan nomor antrian untuk datang. Oleh karena itu diperlukan kepastian waktu pelayanan pembuatan e-KTP
93
dengan langsung memberitahu secara pasti tentang selesainya pembuatan e-KTP tersebut. Untuk menunjang kelancaran pelayanan pembuatan e-KTP diperlukan petugas yang memiliki kemampuan yang handal atau dengan kata lain didukung dengan kemampuan yang dapat diandalkan, akurat dan
konsisten
dalam
menjalankan
tugas
secara
profesional.
Sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang penelitian bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan hendaknya perlu dipersiapkan sumber daya aparatur yang berkualitas. Pada umumnya keberadaan aparatur belum semuanya memiliki kompetensi profesional. Karena itu tidaklah heran ketika dalam menjalankan tugas sering mengalami kendala dan pada gilirannya kualitas pelayanan yang diberikan kurang optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana memegang peran penting juga selain dari petugas. Sarana disini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penunjang. Fasilitasfasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi peralatan kantor yang digunakan dalam proses pembuatan e-KTP. Peralatan kantor yang tepat guna sangat membantu jalannya suatu proses kegiatan pelayanan masyarakat.
94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Sesuai hasil pembahasan dalam Bab IV, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan pembuatan e-KTP yang lebih dominan atau tinggi adalah komunikasi dan yang lebih lemah adalah sumber daya, hal ini dapat terlihat sebagai berikut: 1. Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan eKTP. Variabel komunikasi lebih dominan mempengaruhi variabel kualitas pelayanan pembuatan e-KTP dibandingkan variabel sumber daya yang menunjukkan nilai 0,092. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa penentu keberhasilan pemberian kualitas pelayanan pembuatan e-KTP adalah
komunikasi
yang
tepat
sasaran
dan
tidak
menimbulkan
kesalahpahaman yang nantinya akan berdampak buruk pada pelaksanaan kebijakan e-KTP. Hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian saudara Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina (2011) yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi program KTP Elektronik (e-KTP) yang memiliki pengaruh paling dominan adalah
95
komunikasi. Oleh karena itu komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. 2. Pengaruh Sumber daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan eKTP. Variabel sumber daya memiliki nilai p-value 0,022 (0,022 < 0,05), sedangkan t hitung > t tabel (4,468 > 2,021). Dengan demikian maka berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen sumber daya (X 2 ) terhadap variabel dependen kualitas pelayanan pembuatan e-KTP (Y). Berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa staf yang bertugas dalam proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak memahami komputer khususnya mengenai hardware. Beberapa diantaranya hanya dapat memahami softwarenya saja tidak dengan hardware. Pemahaman hardware ini penting karena apabila komputer dan alat-alat penunjang lainnya mengalami kerusakan atau eror, staf tersebut dapat memperbaiki dengan cepat tanpa harus dibawa dan ditukarkan kembali kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP sedikit tersendat karena perangkat komputer atau alat penunjang perekaman e-KTP mengalami kerusakan belum lagi dengan biaya ongkos perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil untuk membawa perangkat tersebut ke Pusat. Selain kendala yang dialami staf dalam mengoperasikan komputer, terdapat kendala lain 96
seperti kurangnya ketelitian dan kejelian dari staf yang melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP pada masyarakat. Seperti halnya yang
dialami
oleh
beberapa masyarakat
yang
sudah
menerima
pendistribusian hasil cetakan e-KTP tidak sesuai dengan identitas diri yang tercantum pada KTP manual dan tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini disebabkan oleh staf yang melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP tidak teliti dan tidak jeli dalam memproses data kependudukan mereka. Selain disebabkan oleh aparatur, masyarakatnya juga tidak jeli dalam melakukan konfirmasi penyetujuan data yang akan dimasukkan ke dalam database kependudukan, dan langsung menyetujui keabsahan identitas dirinya tanpa dilihat dan dicermati terlebih dahulu sebelum database kependudukan ini dikirim ke Pemerintah Pusat untuk dilakukan proses pembuatan dan pencetakan eKTP. Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian saudara Heriod Dodopo (2012) yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi program pembuatan kartu keluarga yang memiliki pengaruh paling dominan adalah sumber daya. Oleh karena itu sumber daya berpengaruh secara positif terhadap kualitas pelayanan pembuatan eKTP. 3. Pengaruh Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP).
97
Variabel komunikasi dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 (0.000 < 0.05), ini berarti bahwa variabel independen yaitu komunikasi dan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas pelayanan pembuatan e-KTP. Hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu sesuai dengan penelitian saudari Purnawati Ireine Robot (2012) yang menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan komunikasi dan sumber daya mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan. 5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan e-KTP, beberapa masukan yang penting untuk diperhatikan adalah: 1. Komunikasi Koordinasi antar implementor sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi kejelasan komunikasi tersebut harus ditingkatkan lagi, upaya untuk mempertahankan kejelasan komunikasi antar implementor yaitu dengan diadakannya pelatihan sehingga terjalin kejelasan komunikasi, selain itu ketika
pelatihan
seharusnya
diberikan
mentor
yang
benar-benar
berkompeten dan benar-benar ahli dalam bidangnya serta masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk mempraktekkan penggunaan peralatan yang akan digunakan. 98
2. Sumber daya Sumber daya yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidangnya tidak hanya menguasai software tetapi juga hardware, sehingga dapat melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi secara detail terhadap informasi yang akan disampaikannya. Sebaiknya Informasi yang disampaikan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus lebih dipertahankan sehingga masyarakat Kota Tangerang Selatan mendapatkan pemahaman dengan jelas, pengertian tentang manfaat dan kelebihan e-KTP, keterbukaan mengenai syarat administratif, kapan
waktu
penyelesaian
pembuatannya
harus
relevan
dengan
implementasi kebijakan e-KTP sehingga dapat terintegrasi dengan lebih baik lagi. Sumber Daya Manusia (staff) pada aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus lebih ditingkatkan kemampuan, kepandaian, dan keterampilan, dapat mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi. Selain itu fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan untuk melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP lebih ditingkatkan. Kewenangan Kepala Disdukcapil dan Aparatur Disdukcapil lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan eKTP. 99
3. Kualitas pelayanan pembuatan e-KTP Hendaknya kualitas pelayanan pembuatan e-KTP bisa dilaksanakan secara optimal, hal yang dapat dilihat dari pemberian pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat, serta menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 4.
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya hasil yang diharapkan dari variabel kualitas pelayanan lebih kepada indikator transparansi dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan yang efisiensi dan efektif.
100
DAFTAR PUSTAKA
Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Arief, 2007. Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan. Jakarta: Bayumedia Publishing. Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Fisher, B. Aubrey. 2007. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Pogram SPSS. Edisi Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Heriod Dodopo, 2012. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara). Jurnal penelitian. Irawan, P., 2003. Logika dan Prosedur Penelitian, 5 rd ed. Jakarta: STIA_LAN Press. Kuncoro, M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga. Moenir, H.A.S., 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Muktianto, Ali. 2005. Komponen Sumber Daya Manusia dan Sistem Kelembagaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, R, 2008. Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. 101
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu TandaPenduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. Robot, Purnawati Ireine, 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Penelitian. Roni Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. Jurnal Penelitian. Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Sinambela, Lijan Poltak, 2008. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan e-KTP 2011. Umar, Husein. 2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia. Winarno, B, 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. 102
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / check list (V) pada pertanyaan pilihan. Demografi Responden 1. Nama
: ………………………………………… (Boleh tidak diisi)
2. Umur
: ………………. Tahun
3. Jenis Kelamin :
Laki-laki
Perempuan
4. Tingkat Pendidikan: SMU Diploma (sebutkan:
D1
D2
D3)
Strata Satu (S1) Strata Dua (S2) Lain-lain, sebutkan …………………………… 5. Status
:
Nikah
Belum Menikah
103
B. Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan Bapak/Ibu Kriteria penilaian: (1) STS
= Sangat Tidak Setuju
(2) TS
= Tidak Setuju
(3) R
= Ragu-ragu
(4) S
= Setuju
(5) SS
= Sangat Setuju
Komunikasi (X 1 ) No. Pertanyaan STS 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, sampai dengan RT. 2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lain yang terdapat dalam e-KTP kepada masyarakat. 3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan telah menerapkan komunikasi dengan prioritas kejelasan dalam penyampaian informasi. 4. Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas perekaman yang disebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kota Tangerang Selatan. 5. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 6. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan konsisten dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Kepala Disdukcapil.
TS
R
S
SS
104
Sumber Daya (X 2 ) No. Pertanyaan 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan, kepandaian, dan keterampilan. 2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dapat mengoperasikan alat-alat kerja berbasis teknologi. 3. Informasi yang disampaikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan harus relevan dengan implementasi kebijakan eKTP dan harus terintegrasi dengan baik. 4. Informasi yang didapatkan oleh aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dari Pemerintah Pusat harus disampaikan kembali kepada masyarakat. 5. Informasi yang diberikan aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat harus jelas dan konsisten. 6. Fasilitas-fasilitas yang berada di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada umumnya dibutuhkan aparatur untuk melakukan pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP. 7. Keahlian aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan e-KTP menggunakan perangkatperangkat berbasis teknologi. 8. Kewenangan yang dimiliki Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan dan jajaran aparatur bersifat formal. 9. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan proses perekaman data kependudukan e-KTP.
STS
TS
R
S
SS
105
Kualitas Pelayanan (Y) No. Pertanyaan 1. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan. 2. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. 3. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 4. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas. 5. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan selalu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan pelayanannya. 6. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pembuatan eKTP. 7. Aparatur Disdukcapil Kota Tangerang Selatan memberikan jasa pelayanan selalu mempertimbangkan aspek keadilan kepada masyarakat.
STS
TS
R
S
SS
106
Lampiran 2: Jawaban Karaktersitik Responden Responden JenisKelamin Responden JenisKelamin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
107
Responden Pendidikan Responden Pendidikan 1 1 21 3 2 1 22 2 3 2 23 2 4 2 24 2 5 2 25 2 6 2 26 2 7 2 27 2 8 2 28 3 9 2 29 3 10 3 30 3 11 3 31 3 12 3 32 3 13 3 33 3 14 3 34 3 15 3 35 3 16 3 36 3 17 3 37 3 18 3 38 3 19 3 39 2 20 3 40 2
108
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Status 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Status 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
109
Lampiran 3: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi (X 1 ) Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 Totalitem 1 4 4 4 4 4 3 23 2 4 3 4 3 3 4 21 3 4 4 4 4 3 3 22 4 5 5 5 5 5 5 30 5 3 3 3 3 3 3 18 6 4 4 4 4 4 1 21 7 4 4 4 4 4 5 25 8 4 5 5 5 5 1 25 9 4 4 4 5 4 4 25 10 4 5 5 4 5 5 28 11 4 4 4 3 3 4 22 12 4 5 5 4 5 5 28 13 4 3 1 3 1 1 13 14 5 3 3 3 4 4 22 15 4 4 4 4 5 4 25 16 3 3 3 3 3 4 19 17 4 3 4 4 4 5 24 18 4 4 5 5 3 5 26 19 4 3 4 4 4 5 24 20 4 4 4 4 4 5 25 21 4 4 4 4 4 5 25 22 4 3 4 3 4 4 22 23 4 4 3 4 4 5 24 24 4 4 4 2 4 4 22 25 4 4 4 4 4 5 25 26 5 5 5 5 4 5 29 27 4 4 4 4 4 3 23 28 4 3 4 3 4 4 22 29 4 4 4 4 4 4 24 30 4 4 4 4 4 4 24 31 4 4 4 4 4 4 24 32 5 5 5 5 5 5 30 33 4 4 4 4 4 5 25 34 4 3 3 3 4 5 22 35 4 3 4 3 4 4 22 110
36 4 4 4 4 4 4 24 Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 Totalitem 37 4 4 4 4 4 4 24 38 4 4 4 4 4 4 24 39 3 2 3 4 3 4 19 40 3 3 3 3 3 4 19
111
Lampiran 4: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya (X 2 ) Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 Totalitem 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 5 5 5 4 5 3 4 3 3 37 4 4 3 3 4 4 4 4 3 33 3 3 4 3 4 5 5 5 5 37 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29 5 4 4 5 4 4 4 4 4 38 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33 3 4 4 4 4 5 5 5 5 39 3 4 4 4 4 4 4 5 4 36 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38 5 4 4 5 5 4 4 3 3 37 4 4 4 4 5 5 5 4 5 40 4 4 4 3 4 3 1 3 1 27 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 2 2 2 4 2 4 4 4 5 29 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 3 2 2 2 1 3 4 4 4 25 5 3 4 4 3 4 5 5 3 36 2 2 2 3 2 3 4 4 4 26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 3 3 3 2 3 4 4 4 4 30 3 3 2 3 2 3 4 3 4 27 3 3 2 4 3 4 3 4 4 30 4 3 2 4 3 4 4 2 4 30 5 4 3 2 1 4 4 4 4 31 4 4 4 4 3 5 5 5 4 38 3 2 3 2 3 4 4 4 4 29 4 3 4 3 3 3 4 3 4 31 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 3 3 3 2 3 4 4 4 4 30 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 4 4 4 3 3 5 5 5 5 38 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 5 5 2 2 4 3 3 3 4 31 2 2 2 3 2 3 4 3 4 25 5 4 3 2 1 4 4 4 4 31 4 2 3 3 3 4 4 4 4 31 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 3 3 1 3 2 2 3 4 3 24 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 112
Lampiran 5: Jawaban Responden Berdasarkan Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y) Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 Totalitem 1 3 4 4 3 3 4 3 24 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 5 5 5 5 5 5 5 35 4 4 5 5 5 5 4 5 33 5 3 3 4 4 4 3 4 25 6 3 3 3 5 4 3 5 26 7 4 5 4 4 5 4 4 30 8 3 4 3 3 4 3 3 23 9 5 4 5 5 4 5 5 33 10 3 4 3 3 4 3 3 23 11 4 4 5 5 5 4 4 31 12 5 5 4 4 4 5 5 32 13 3 3 4 4 4 3 3 24 14 4 4 3 3 3 4 4 25 15 4 4 4 4 4 4 4 28 16 5 5 5 5 5 5 5 35 17 4 4 4 4 4 4 4 28 18 3 3 3 3 3 3 3 21 19 5 5 4 4 5 4 4 31 20 5 4 5 5 4 5 5 33 21 4 4 4 4 3 4 4 27 22 5 5 5 4 5 3 4 31 23 4 4 3 3 4 4 4 26 24 3 3 4 3 4 5 5 27 25 3 4 3 4 3 3 3 23 26 5 4 4 5 4 4 4 30 27 3 4 3 4 3 4 4 25 28 3 4 4 4 4 5 5 29 29 3 4 4 4 4 4 4 27 30 4 4 3 4 4 5 5 29 31 4 4 3 3 4 4 3 25 32 4 4 4 4 4 4 4 28 33 5 5 5 5 5 5 5 35 34 4 4 4 4 5 4 5 30 35 3 3 4 4 4 3 4 25 36 5 3 3 4 3 3 5 26 113
Responden item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 Totalitem 37 5 4 5 4 5 4 4 31 38 4 3 4 3 4 3 3 24 39 4 5 4 5 4 5 5 32 40 4 3 4 4 3 3 3 24
114
Lampiran 6: Distribusi Frekuensi Karaktersitik Responden
JenisKelamin Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
laki-laki
19
47.5
47.5
47.5
perempuan
21
52.5
52.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Pendidikan Cumulative Frequency Valid
SMU
Percent
Valid Percent
Percent
2
5.0
5.0
5.0
D3
15
37.5
37.5
42.5
S1
23
57.5
57.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
Status Cumulative Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Percent
Nikah
13
32.5
32.5
32.5
Belum menikah
27
67.5
67.5
100.0
Total
40
100.0
100.0
115
Lampiran 7: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi (X 1 ) Case Processing Summary N Cases
Valid
% 40
a
Excluded Total
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.796
6 Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted item1 item2 item3 item4 item5 item6
19.48 19.68 19.55 19.65 19.60 19.42
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 8.974 7.456 6.869 7.874 7.169 7.687
.529 .667 .789 .559 .708 .536
Cronbach's Alpha if Item Deleted .781 .739 .707 .764 .728 .861
116
Lampiran 8: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber Daya (X 2 )
Case Processing Summary N Cases
Valid a
Excluded Total
% 40
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.780
9 Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9
28.65 28.80 29.03 28.83 29.03 28.42 28.30 28.40 28.35
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 18.131 16.574 15.102 17.020 15.922 16.712 17.497 18.554 19.054
.358 .536 .708 .447 .498 .663 .480 .341 .431
Cronbach's Alpha if Item Deleted .782 .748 .718 .761 .755 .735 .757 .774 .788
117
Lampiran 9: Distribusi Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Pembuatan e-KTP (Y)
Case Processing Summary N Cases
Valid a
Excluded Total
% 40
100.0
0
.0
40
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items
.864
7 Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7
24.10 24.05 24.10 24.02 24.00 24.10 23.92
Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 10.349 10.921 10.503 10.692 10.974 10.554 10.430
.633 .617 .678 .652 .606 .624 .643
Cronbach's Alpha if Item Deleted .846 .848 .840 .843 .849 .847 .844
118
Lampiran 10: Regresi Linear Berganda b
Variables Entered/Removed Variables Entered
Model 1
Variables Removed
Method
sumber daya, a komunikasi
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP b
Model Summary
Change Statistics Model
R
R Square
Adjusted R Square
.618
.532
a
1
.692
Std. Error of the Estimate
R Square Change F Change
3.827
.618
df1
16.046
Sig. F Change
df2 2
Durbin-Watson
37
.000
F
Sig.
2.399
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP b
ANOVA Model 1
Sum of Squares Regression Residual Total
df
Mean Square
510.013
2
235.006
41.887
37
14.646
551.900
39
16.046
a
.000
a. Predictors: (Constant), sumber daya, komunikasi b. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP a
Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant)
B
Std. Error
26.067
4.965
komunikasi
.188
.227
sumber daya
.075
.161
Standardized Coefficients Beta
95% Confidence Interval for B t
Sig.
Lower Bound
Upper Bound
Collinearity Statistics
Correlations Zeroorder
Partial
Part
Tolerance
VIF
5.250
.000 16.007
36.128
.163
5.827
.014
.273
.649
.111
.135
.135
.684
1.463
.092
4.468
.022
.402
.251
.000
.077
.076
.684
1.463
a. Dependent Variable: kualitas pelayanan pembuatan e-KTP
119
120
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test komunikasi N a Normal Parameters Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
40 23.48 3.258 .170 .170 -.150 1.074 .199
sumber daya
kualitas pelayanan
40 32.22 4.599 .130 .130 -.102 .822 .508
40 28.05 3.762 .116 .116 -.084 .735 .652
a. Test distribution is Normal.
121
