i
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PENGGUNAAN PENCAHAYAAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI POLUSI CAHAYA DI KOTA BANDUNG
BIDANG KEGIATAN PKM-GT
Diusulkan Oleh
Ginna Permata Anggraeni (16010266/2010)
: Ketua
Anisah Erika Rahayu (16010106/2010)
: Anggota
Harwindo (13408140/2008)
: Anggota
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG BANDUNG 2011
ii
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
1. Judul Kegiatan
: Penggunaan
Pencahayaan
secara
Efektif dan Efisien sebagai Upaya untuk Mengurangi Polusi Cahaya di Kota Bandung
2. Bidang Kegiatan
: PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT)
3. Ketua Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap
: Ginna Permata Anggraeni
b. NIM
: 16010266
c. Fakultas
: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
d. Perguruan Tinggi
: Institut Teknologi Bandung
e. Alamat Rumah dan No Tel./HP
: Jalan Cemara II/4 Kapling Kridosono Blora, Jawa Tengah 58211 085225974181
f. Alamat email
:
[email protected]
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 3 (Tiga) orang
5. Dosen Pendamping a. Nama Lengkap dan Gelar
: Gunawan Handayani, Ph. D.
b. NIP
: 19600906 198503 1 006
c. Alamat Rumah dan No Tel./HP
: Jalan Pasir Muncang PPR ITB No:M1C Dago Bengkok, Bandung. 08157007727
iii
Bandung, Februari 2011
Menyetujui, Kepala Lembaga TPB
Ketua Pelaksana Kegiatan
Ahmad Nuruddin, MS., Ph.D.
Ginna Permata Anggraeni
NIP. 19600403 198603 1 002
NIM. 16010266
Kepala Lembaga Kemahasiswaaan
Dosen Pendamping
Brian Yuliarto, Ph.D.
Gunawan Handayani, Ph. D.
NIP. 19750727 200604 1 005
NIP. 19600906 198503 1 006
iv
ABSTRAK
Polusi cahaya terjadi pada kondisi cahaya berlebih, baik dari sumber alami maupun buatan, yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar. Banyak alasan yang mendorong manusia menggunakan cahaya buatan di malam hari, antara lain untuk keperluan memperpanjang waktu bekerja, bermain, dan keperluan estetika di malam hari. Fungsi tersebut menjadi masalah jika terdapat sejumlah cahaya dalam porsi di luar kebutuhan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar, terutama lingkungan biotik, termasuk di dalamnya manusia. Dengan kata lain, tidak semua pencahayaan buatan (artificial lighting) itu baik. Jika polusi cahaya terus dibiarkan maka akan berdampak kepada lingkungan dengan terputusnya mata rantai pada siklus ekologi. Polusi cahaya akan menyebabkan satu persatu bintang-bintang hilang dari pemandangan langit malam. Polusi cahaya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Selain itu sudah sangat jelas bahwa penggunaan cahaya yang berlebihan akan mengakibatkan borosnya energi yang terpakai sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi sangat besar dan terbuang percuma. Pendidikan mengenai polusi cahaya bagi publik jelas memberikan tantangan tersendiri, tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga di negaranegara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Menggiatkan pendidikan publik di negara-negara berkembang salah satunya mengenai isu global polusi cahaya jelas memiliki nilai strategis di masa depan. Peran dari pihak-pihak tertentu sangat penting dalam upaya mengurangi polusi cahaya. Pemerintah, pihak BUMN, pihak komersil, dan semua kalangan masyarakat harus mampu bekerja sama dan saling mendukung dengan langkahlangkah strategis dan melaksanakan program yang tepat sasaran. Kata kunci : Polusi Cahaya, Pencahayaan, Lampu, Lingkungan.
v
ABSTRACT
Light pollution happens when the using of light is excessive and inappropriate artificial light. This condition gives effect to the environment and create unbalance ecosystem. There are many reasons of people in using artificial light, such as working, gathering and doing some activities in the evening. It causes problem when the light is over illumination. The light pollution can disturb other living creatures in that area, especially for biotic environment, include human. In other words, we can say that not all of the artificial lighting is beneficial. The amount of the light pollution is increase day by day. If we take no serious action to prevent this problem, the light pollution gives more harm effect and cut the web chain in ecology cycle. Besides that, light pollution covered the night sky and brightening the dark sky. In this case, people in the light pollution area can not see the starry sky. The light pollution also influent the human’s health, especially the cycle of Melatonin hormone which control several human activities. The using of over illumination also needs more energy in electricity. There is no efficiency in using fossil fuel or other source to keep the light on. Then the cost for electricity increase in large amount and just throw away. Educating society about the light pollution gives challenge for the relating part. It is not only happens in the development country, but also in developing country like Indonesia. Empowering people to learn more about the light pollution can be a strategic value and invest for future. Playing duty by each part is very important for reducing the light pollution. The brilliant ideas mean nothing when it is not implemented well. Government, business government, businessman and all of the society layer have to work together and support the strategic steps of effective program. Keywords : Light pollution, Lighting manner, Lamp, Environment.
vi
PRAKATA
Melalui karya tulis ini, kami bermaksud untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama polusi cahaya yang saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat dunia. Dalam upaya mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya polusi cahaya, perlu dilakukan tindakan yang melibatkan berbagai pihak. Kesadaran masyarakat beserta pihak-pihak terkait sebagai elemen dari suatu daerah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini jauh lebih baik, karena pada umumnya polusi cahaya ini adalah masalah global dengan solusi lokal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan dalam penyusunan karya tulis ilmiah di masa mendatang. Semoga karya tulis ini membuat pihak-pihak terkait untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Sudah seharusnya planet bumi yang hanya satu ini dijaga agar jangan sampai terjadi kerusakan sehingga dapat terwariskan kepada generasi selanjutnya dengan keadaan yang lebih baik dari yang dimiliki saat ini.
Bandung, Februari 2011
Penulis
vii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii ABSTRAK ..................................................................................................... iv PRAKATA ..................................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................. vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... viii PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 GAGASAN .................................................................................................... 1 KESIMPULAN .............................................................................................. 11 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 12 LAMPIRAN ................................................................................................... 13 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... 23
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Undang-undang............................................................................... 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ................................................................................................. 13 Perda KBU No. 1 Tahun 2008 ........................................................................ 21
Lampiran Tabel Tabel 1 Karakteristik Jenis Lampu ................................................................. 22
1
PENDAHULUAN
Polusi cahaya merupakan suatu keadaan penggunaan cahaya dengan intensitas sangat tinggi sehingga menyebabkan gangguan/ketidaknyamanan. Polusi cahaya banyak disebabkan oleh sumber cahaya buatan seperti misalnya lampu jalan, billboard, lampu rumah, dan lain-lain. Permasalahan ini banyak terjadi di daerah industri ataupun negara maju, seperti Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Bahkan di kota-kota besar pada negara berkembang pun juga banyak terdapat polusi cahaya. Penyebab polusi adalah karena masyarakatnya tidak peduli terhadap tata letak pencahayaan yang efisien sehingga terjadilah polusi cahaya. Banyaknya aktivitas penduduk yang menggunakan fasilitas cahaya seperti lampu juga merupakan penyebab polusi cahaya. Mengenai daerah yang mengalami polusi cahaya dapat dilihat pada gambar satu pada lampiran. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya polusi cahaya beserta dampak pada lingkungan sekitar. Sedangkan manfaat yang kami inginkan dari penulisan karya tulis ini adalah : 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang tata letak pencahayaan secara efisien sesuai dengan fungsinya. 2. Jika pemahaman dan kepedulian masyarakat telah meningkat, diharapkan masalah polusi cahaya dapat diatasi.
GAGASAN
Polusi cahaya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Gambar-gambar di bawah ini merupakan perkembangan polusi cahaya di Amerika Serikat dari tahun ke tahun.
Gambar 1 Langit Malam Amerika Serikat pada Tahun 1980.
2
Gambar 2 Langit Malam Amerika Serikat pada Tahun 2000.
Gambar 3 Langit Malam Amerika Serikat pada Tahun 2005. Berdasarkan gambar 1 sampai gambar 3 di atas, terlihat bahwa seiring bertambahnya tahun daerah tersebut terlihat lebih terang dari tahun sebelumnya (Dhani,2009). Dengan bertambah terangnya daerah tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan pencahayaan semakin banyak. Sayangnya lampu pencahayaan tersebut mengarah ke langit sehingga terjadilah polusi cahaya. Salah satu contoh lampu yang langsung mengarah ke langit diperlihatkan pada gambar 4 dibawah ini.
Gambar 4 Teknik Pencahayaan Buruk.
3
Gambar 4 menunjukkan bahwa cahaya langsung mengarah ke langit. Akibatnya timbullah polusi cahaya. Di sisi lain, daerah di bawah lampu justru gelap. Padahal yang justru harus mendapat penerangan adalah daerah di bawah lampu. Seharusnya masyarakat menggunakan lampu-lampu seperti gambar 5 dibawah ini. Lampu-lampu tersebut menggunakan tudung lampu luar sehingga cahaya mengarah ke bawah. Dengan demikian, daerah di bawah lampu akan terang dan tujuan penggunaan lampu tercapai secara efektif.
Gambar 5 Tudung Lampu Luar yang Baik. Polusi cahaya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 1. Light Trespass Light Trespass adalah cahaya tak diinginkan yang menyinari sampai di luar batas sinarannya. Misalnya, cahaya lampu sorot taman tetangga yang masuk ke dalam kamar kita di lantai atas melalui jendela kamar. 2. Sky Glow Sky Glow merupakan jenis polusi cahaya yang terjadi karena cahaya yang mengarah ke atas dipantulkan kembali ke bawah oleh angkasa bumi sehingga timbul kecerlangan (brightness) langit latar belakang di atas permukaan bumi, terutama di atas kota besar yang bermandikan cahaya. 3. Glare Glare merupakan cahaya menyilaukan, yaitu cahaya dengan intensitas yang kuat dalam arah yang salah. 4. Over Illumination Over Illumination adalah suatu keadaan saat suatu bangunan atau properti yang diterangi terlalu berlebihan. Polusi cahaya tentu saja juga memberikan dampak kepada makhluk hidup dalam biosfer ini, antara lain sebagai berikut: 1. Dampak pada Observatorium Astronomi Dengan adanya polusi cahaya, langit malam hari di sekitar observatorium akan menjadi terang sehingga para astronom akan kesulitan mengamati benda-benda langit. 2. Dampak pada Manusia Manusia memiliki Hormon Melatonin, yaitu hormon yang berfungsi sebagai jam tubuh. Apabila manusia terlalu banyak menerima cahaya, maka siklus Hormon Melatonin akan terganggu. Akibatnya, siklus jam tubuh akan terganggu sehingga dapat mengganggu aktivitas kehidupan manusia.
4
3. Dampak pada Hewan Hewan ada yang menggunakan cahaya bintang sebagai alat navigasinya. Apabila terjadi polusi cahaya, maka hewan tersebut akan kebingungan terhadap arahnya karena dengan cahaya lampu yang terlalu terang, cahaya bintang akan tertutupi oleh cahaya lampu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis polusi cahaya beserta dampaknya, kami akan mengambil contoh daerah di Indonesia yang mengalami polusi cahaya. Pada karya tulis ini kami mengambil tempat pengamatan di Bandung. Alasannya karena Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Seperti dijelaskan pada bab pendahuluan, kota besar merupakan penyumbang polusi cahaya. Selain itu Bandung merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki observatorium sehingga langit gelap di Bandung sangat penting untuk dipertahankan. Adanya polusi cahaya mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap penelitian yang dilakukan di observatorium tersebut. Gambar di bawah ini adalah gambaran langit pada Observatorium Bosscha.
Gambar 6 Gambar Bandung dilihat dari Observatorium Bosscha Pada gambar 6 di atas, daerah yang menyala terang adalah lampu-lampu yang ada di kota Bandung. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akumulasi cahaya menyebabkan langit sangat terang sehingga cahaya bintang tertutup oleh cahaya lampu kota. Akibatnya, proses pengamatan benda-benda langit yang dilakukan di observatorium akan terganggu. Karena alasan-alasan itulah diperlukan suatu langkah untuk menyelesaikan permasalahan polusi cahaya. Mengenai hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain: UU no. 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. KM.51/OT.007/MKP/2004 tertanggal 10 Agustus 2004 tentang Observatorium Bosscha sebagai cagar budaya dengan nomor inventaris 400.02.10.04 Perda (Propinsi) No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara Bab IV tentang Penataan Lingkungan dan Pelestarian Observatorium Bosscha
5
Undang-undang tersebut secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan beberapa peraturan lain, polusi cahaya tetap terjadi di wilayah sekitar Observatorium Bosscha. Hal ini karena peraturan terseebut tersebut tidak dilaksanakan secara tegas. Pendirian bangunan baru pun semakin banyak karena daerah Observatorium Bosscha memang dikenal sebagai tempat yang nyaman digunakan sebagai vila sehingga tentu saja banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan vila dan fasilitas pendukungnya. Hal ini tentu saja bukannya mengurangi polusi cahaya, akan tetapi justru malah menambahnya. Karena kondisi yang tidak jauh berbeda antara sebelum dan sesudah adanya undang-undang, diperlukan kerjasama yang lebih erat lagi antara berbagai pihak guna mewujudkan langit yang gelap demi mengurangi polusi cahaya. Peran-peran masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut.
Peran Pemerintah
Salah satu sumber polusi cahaya berasal dari lampu penerangan jalan. Secara umum, pemasangan lampu jalan tersebut terkait dengan Dinas Perhubungan dan Perawatan bagian kebersihan kota dan Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (DPKLH). Dinas tersebut memegang kewenangan langsung untuk mengatur tata pencahayaan di jalan, baik itu jalan kota maupun jalan provinsi. Adanya pencahayaan ini dapat membuat jalan menjadi sangat terang sehingga memberikan manfaat bagi pengguna jalan. Akan tetapi di lain pihak juga dapat menjadi sia-sia jika pemasangan lampu jalan dilakukan pada daerah pertokoan yang sudah terang. Selain itu fungsi lampu juga dapat berkurang ketika jarak pemasangan lampu terlalu dekat. Terdapat beragam jenis lampu yang dapat digunakan untuk fungsi penerangan jalan, misalnya lampu Low Pressure Sodium yang memiliki tingkat konsumsi energi paling rendah, baik itu berwarna putih maupun kuning. Namun, terkadang lampu dengan pencahayaan kuning tidak cukup untuk menerangi jalan karena cahayanya memendar dan tidak tepat sasaran. Sebagai solusinya digunakan tudung semi cut-off atau akan lebih baik full cut-off sehingga penyinaran dapat diarahkan secara efektif dan tidak berpendar ke arah atas. Dengan cara seperti ini langit di atas tetap gelap dan terhindar dari polusi cahaya. Pemasangan lampu yang efektif dan tidak menimbulkan polusi cahaya dapat dicapai ketika pemerintah memiliki pemahaman mengenai tata pencahayaan yang baik. Hal ini penting karena jika tidak, dinas pemerintah yang berwenang akan memasang lampu penerangan jalan seadanya, memenuhi fungsi penerangan, tetapi tidak memperhatikan aspek lingkungan terutama polusi cahaya.
6
Langkah Stategis Pemerintah
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata letak lampu dan pencahayaan. Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang sedang melaksanakan pembangunan. Hal ini akan lebih menguntungkan jika pemerintah memulai perhatian terhadap isu polusi cahaya sebelum pembangunan dilaksanakan. Penggunaan lampu jenis LPS dan tudung full cut-off sangat dianjurkan untuk penerangan jalan maupun fasilitas pemerintah, sehingga pencahayaanya menjadi efektif dan efisien. Lampu jenis LPS adalah lampu yang paling efektif karena memiliki tingkat efisiensi tinggi dibandingkan dengan jenis lampu lainnya (Niebel, 1999) Untuk pencahayaan yang sudah ada, pemerintah dapat memperbaiki arah pencahayaan lampu dengan memberi tudung, semi cut-off ataupun full cut-off. Texas Departement of Transportation telah memberlakukan lampu full cut-off sebagai standar lampu jalan tol negara bagian. Bahkan pemerintah Texas menerapkan standar bahwa lampu yang dibeli dengan dana pemerintah harus lampu full cut-off fixtures. Pembuatan kebijakan yang memperhatikan lingkungan seharusnya sudah menjadi standar pihak legislatif. Sudah seharusnya para pembuat kebijakan di Indonesia dapat segera mengambil tindakan awal, seperti yang dilakukan pemerintah Texas dalam mengatasi permasalahan polusi cahaya. Beberapa contoh kebijakan yang perlu ditetapkan oleh pemerintah antara lain pemasangan tudung full cut-off, penggunaan lampu LPS sebagai lampu jalan dan lampu parkir serta larangan penjualan dan penggunaan lampu merkuri. Dengan aturan perundangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka teknis pelaksanaan upaya pengaturan pencahayaan dapat berjalan dengan mudah. Secara otomatis Dinas Perhubungan dan Perawatan bagian kebersihan kota yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akan lebih memperhatikan peraturan perundangan ketika mengatur tata pencahayaan suatu kota, khususnya pada badan jalan. Selain itu pemerintah juga harus tegas terhadap aturan tersebut sehingga polusi udara dapat dikurangi.
Pihak Observatorium
Pihak Observatorium adalah pihak yang paling dirugikan atas polusi cahaya. Para peneliti astronomi harus lebih proaktif terhadap isu ini karena pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kegelapan langit. Langkah yang harus dilakukan oleh pihak observatorium sebagai berikut: 1. Bekerja sama dengan pemerintah dan politikus supaya mereka dapat membuat undang-undang yang berpihak pada observatorium 2. Mengedukasi masyarakat mengenai astonomi dan isu polusi cahaya supaya masyarakat peduli
7
Pihak Komersial
Di kota Bandung, tepatnya di daerah Dago, penerangan dengan tujuan komersial sangat mendominasi. Terdapat banyak jenis lampu yang digunakan untuk menerangi reklame atau billboard. Namun pemasangan lampu cenderung kurang efisien sehingga banyak ditemukan cahaya yang berlebihan. Jenis lampu yang sering digunakan sebagai lampu sorot iklan adalah lampu neon kotak, dengan tudung semi cut-off. Hal ini menjadi masalah ketika billboard tidak memiliki tudung dibagian atasnya, sehingga sinar dari billboard berpendar ke segala arah, termasuk ke arah atas. Semakin banyak cahaya yang berpendar ke arah atas, maka jumlah cahaya yang menerangi langit malam juga semakin banyak. Pada pemasangan lampu penerangan billboard, pihak komersial adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh atas penerangan jenis ini. Seharusnya pada saat perencanaan toko, restoran, maupun pusat perbelanjaan tersebut, pihak komersial juga memperhatikan aspek lingkungan. Selain menjadi salah satu usaha untuk mengurangi polusi cahaya, pihak komersial juga dapat menghemat pengeluaran dalam penggunaan listrik untuk pencahayaan. Usaha penghematan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan pusat perbelanjaan ataupun restoran terang namun dengan daya listrik yang efisien. Tujuan penerangan untuk menarik perhatian masyarakat akan produk atau iklan yang dipasang dalam billboard tersebut. Tujuan tersebut pasti dapat dicapai oleh pihak komersial, namun yang paling penting adalah cara yang digunakan dalam pemasangan penerangan. Pemasangan yang memperhatikan lingkungan ataukah pencahayaan yang mendahulukan kepentingan pribadi menjadi pilihan pihak komersial tersebut.
Tindakan Pihak Komersial
Dalam menanggapi masalah polusi cahaya, pihak komersial dapat mengambil langkah signifikan dengan memperhatikan pencahayaan pada bangunan miliknya sendiri. Tentu saja hal ini dilakukan secara bertahap, mulai dari masing-masing pihak komersial, pengusaha, pemilik restoran, hingga pusat perbelanjaan. Sosialisasi secara proaktif tentang tata pencahayaan yang efisien menjadi bagian awal gerakan para pengusaha. Pihak komersial seharusnya memperhatikan dan mulai menggunakan lampu yang efektif seperti gambar 7. Pentingnya menjelaskan bahwa lampu anti polusi cahaya beserta dampak penggunaannya dapat memperbaiki tingkat kepedulian mereka terhadap masalah polusi cahaya.
8
Gambar 7 Tudung lampu yang “tidak dianjurkan” dan “dianjurkan” Bagi perusahaan atau pusat perbelanjaan yang sudah ada, pihak komersial dapat melakukan perbaikan kualitas lampu, misalnya mengurangi penggunaan lampu 300W dan menggantinya dengan lampu 150W dan memasang tudung sebagai respon awal (Pringsheim, 1943). Untuk perawatan dan perbaikan selanjutnya dapat dilakukan upaya penggantian jenis lampu yang lebih efisien Tindakan ini tentu akan menghabiskan sejumlah biaya. Akan tetapi, dalam jangka panjang pengeluaran untuk pencahayaan dapat berkurang sehingga jumlah biaya yang dihemat akan besar. Artinya biaya perbaikan tersebut jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang nantinya diperoleh dari penghematan listrik. Oleh karena itu pihak komersial pantas menginvestasikan uangnya pada perbaikan lampu iklan.
Pihak BUMN
Di Indonesia listrik dipasok oleh suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada kasus polusi cahaya, peran serta BUMN seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat berpengaruh terhadap penggunaan listrik sebagai fungsi penerangan. Salah satunya adalah dengan memberikan iklan layanan masyarakat tentang program hemat listrik. Program yang sudah berjalan adalah ‘Program 17.00-22.00’, yaitu anjuran untuk menyalakan lampu atau penerangan mulai pukul 17.00 sampai pukul 22.00. Program tersebut didasarkan pada sebagian besar aktivitas masyarakat yang membutuhkan penerangan dilaksanakan pada rentang waktu tersebut. Selebihnya mulai pukul 22.00 penggunaan lampu dibatasi sesuai keperluan sehingga yang tidak dipakai harus segera dimatikan. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang cenderung kurang peduli terhadap rentang waktu ini. Walaupun aktivitas sudah berkurang mulai pukul 22.00 tetapi lampu masih dibiarkan menyala seluruhnya dan tidak dikurangi padahal sudah tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, pihak BUMN selaku penyedia jasa listrik seharusnya dapat memberikan penyuluhan terhadap hal ini.
9
Meskipun pada kenyataannya, kesadaran konsumen merupakan landasan dari program tersebut. Dengan program seperti ini maka langit malam yang terang dapat kembali menjadi gelap sehingga polusi cahaya dapat berkurang. Di samping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah penghematan energi yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih
Langkah BUMN melalui Pelaksanaan Program
BUMN yang memegang kendali di bidang listrik, dapat berkontribusi secara langsung dalam menanggapi polusi cahaya. Langkah nyata yang dapat diambil oleh BUMN dalam hal ini adalah membuat kebijakan pengaturan penggunaan cahaya lampu. Sebelumnya BUMN sudah mempunyai program, memberi penekanan lebih terhadap ‘Program 17.00-22.00’ ini ke semua kalangan masyarakat sehingga program ini dapat terlaksana dengan lancar. Sosialisasi, edukasi publik melalui iklan layanan masyarakat, poster, ataupun penyuluhan adalah tindakan yang harus dilakukan pihak BUMN secara proaktif. Apabila program ini terlaksana dengan baik, maka polusi cahaya dapat berkurang sedikit demi sedikit.
Kalangan Insinyur
Permasalahan polusi cahaya sangat berkaitan erat dengan struktur dan bentuk bangunan. Dalam hal ini para insinyur juga memiliki peran yang penting dalam pengaturan pencahayaan. Insinyur di bidang teknik arsitektur berperan merancang, merencanakan dan membangun struktur bangunan besar. Selain itu, insinyur dalam bidang lain seperti teknik sipil dan teknik fisika, khususnya dalam bidang tata cahaya juga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan polusi cahaya. Pihak desain interior pun juga mempunyai peran mendesain suatu bangunan dan menggunakan cahaya sebagai hiasan dan fungsi penerangan. Peran dari para kalangan tersebut sangat signifikan. Ketika ada suatu pengusaha ingin membuat gedung baru, restoran, maupun pusat perbelanjaan, maka dapat dipastikan kalangan insinyur mengambil bagian dalam proses pembangunan. Pada umumnya pengusaha tidak terlalu peduli detail, karena mereka menyerahkan perancangan kepada pihak insinyur. Tentu saja jika insinyur tidak memahami dan bersikap acuh terhadap permasalahan polusi cahaya, maka mereka akan cenderung membuat bangunan seindah mungkin tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Terlebih lagi jika mereka membangun bangunan komersil yang menarik perhatian masyarakat. Dalam kode etik engineering, baik itu kode etik internasional maupun yang disusun oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dijelaskan bahwa insinyur menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Upaya-upaya tidak melakukan pencemaran atau perusakan
10
lingkungan sudah seharusnya dilaksanankan sebagai usaha mematuhi kode etik keprofesian.
Langkah Strategis dari Kalangan Insinyur
Kalangan insinyur sudah seharusnya memperhatikan dan dapat membantu memecahkan permasalahan polusi cahaya. Kemampuan pemahaman dan problem solving yang dimiliki oleh kalangan insinyur dapat diterapkan langsung dalam pemilihan jenis lampu yang baik, tata letak lampu, dan perancangan dan penggunaan tudung. Dengan memulai untuk peduli terhadap penataan pencahayaan, semakin lama hal ini dapat membentuk suatu kebiasaan memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu kalangan insinyur yang dipandang masyarakat sebagai kaum intelektual, hal ini tentunya memiliki social trust yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sekelompok organisasi tertentu. Kepercayaan masyarakat ini dapat mempermudah langkah untuk sosialisasi tentang tata cahaya yang efektif.
Media
Peranan penting lainnya juga dipegang oleh media karena mereka dapat menjangkau segala lapisan masyarakat secara luas. Peranan tersebut adalah pembentukan pola pikir masyarakat. Ketika suatu media, baik cetak maupun elektronik mengangkat permasalahan polusi cahaya, maka secara tidak langsung hal itu akan menambah pengetahuan masyarakat. Kemudian masyarakat akan merespon dan berfikir. Secara tidak langsung proses tersebut juga akan meningkatkan kepedulian masyarakat. Langkah strategis juga dapat dilaksanakan oleh media. Akhir-akhir ini, banyak program acara di beberapa stasiun televisi yang menyiarkan tentang arsitektur suatu bangunan. Hal ini meliputi tata pencahayaan, pengaturan rumah yang ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi secara efektif dan efisien dalam rumah tersebut. Walaupun memperhatikan lingkungan tetapi seni dan keindahan dari rumah tersebut juga tidak diabaikan, justru terkadang rumah yang mempertahankan suasana lingkungan adalah rumah yang unik, nyaman dan menarik perhatian. Oleh karena itu, akan lebih baik jika permasalahan polusi cahaya dapat dibahas dalam program tersebut beserta penjelasan tentang solusi yang tepat untuk mengatasinya.
11
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya gagasan kami untuk mengurangi polusi cahaya adalah menciptakan langit yang gelap tanpa mengurangi keindahan tata pencahayaan bangunan. Teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan gagasan kami sebagai berikut: 1. Membuat perundangan yang mengatur tentang tata cahaya lampu 2. Mengedukasi masyarakat mengenai astonomi dan isu polusi cahaya supaya masyarakat peduli 3. Memberi masukan pada pihak komersil supaya mengganti lampu menjadi yang bertudung, efisien, dan hemat listrik 4. Lebih menggiatkan ‘Program 17.00-22.00’ 5. Bekerja sama dengan kalangan insinyur supaya mereka hanya mendesain lampu yang tidak menyebabkan polusi cahaya Apabila langkah-langkah di atas dilakukan dengan sungguh-sungguh, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait akan semakin memahami bahaya polusi cahaya. Dampaknya polusi cahaya akan dapat berkurang secara bertahap sehingga akhirnya polusi cahaya dapat dihilangkan. Jika tahap ini telah dicapai, maka langit akan gelap kembali dan para peneliti astronomi dapat melakukan pengamatan benda-benda langit dengan lebih jelas dan akurat.
12
DAFTAR PUSTAKA
Levy, David H. 1991. The Sky. New York : Cambridge University Press. Niebel, Benjamin W dan Andris Freivalds. 1999. Methods, Standard, and Work Design. US: The Mc Graw-Hill Companies, Inc. Hlm. 230 Pringsheim, Peter dan Marcel Vogel. 1990. Luminescene of Liquids and Solids. New York : Interscience Publishers, Inc. Slide Mata Kuliah Astronomi dan Lingkungan. Dosen: Dr. Dhani Herdiwijaya
http://www.cooper.org/cos/SAB/ The status and population of the Newell's Shearwater on Kaua'i.html diakses tanggal 22 November 2010 http://www.urbanwildlands.org/conference/ Ecological Consequences of Artificial Night Lighting.html diakses tanggal 24 November 2010 http://www.islandpress.org/books/detail/Ecological Consequences of Artificial Night Lighting.html/SKU/1-55963-128-7 diakses tanggal 24 November 2010 http://moh.pandoyo.blogspot.com/2010/08/polusi_cahaya.html diakses tanggal 26 November 2010 http://putusukmakurniawan.blogspot.com/2010/08/polusi_cahaya_dan_efeknya.ht ml diakses tanggal 26 November 2010 http://bosscha.itb.ac.id diakses tanggal 27 Februari 2011 pukul 17.00 http://birohukum.pu.go.id/Rumah%20Negeri/UU5-1992.pdf diakses tanggal 28 Februari 2011 pukul 19.02
13
LAMPIRAN
Lampiran Undang-undang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional; b. bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian,perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya; c. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnatie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan undang-undang. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara 3215); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA. BAB I KETENTUAN UMUM
14
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Benda cagar budaya adalah: a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. BAB II TUJUAN DAN LINGKUP Pasal 2 Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 3 Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. BAB III PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN Bagian Pertama Penguasaan dan Pemilikan Pasal 4 1. Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara. 2. Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia. 3. Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan konvensi internasional. Pasal 5 1. Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah, dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik Negara. 2. Ketentuan mengenai penentuan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
15
Pasal 6 1. Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. 2. Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang: a. dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan; b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara. 3. Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara Indonesia, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b. 4. Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing, yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah hanya benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. Pasal 7 1. Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun-temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara. 2. Pengalihan pemilikan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat disertai pemberian imbalan yang wajar. 3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan dan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 8 1. Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan. 2. Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9 Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang benda cagar budayanya hilang dan/atau rusak wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diketahui hilang atau rusaknya benda cagar budaya tersebut. Bagian Kedua Penemuan Pasal 10 1. Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkannya kepada Pemerintah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditemukannya. 2. Berdasarkan laporan tersebut, terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dilakukan penelitian.
16
3. Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukannya proses penelitian terhadap benda yang ditemukan diberikan perlindungan sebagai benda cagar budaya. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menentukan benda tersebut sebagai benda cagar budaya atau bukan benda cagar budaya dan menetapkan: a. pemilikan oleh Negara dengan, pemberian imbalan yang wajar kepada penemu; b. pemilikan sebagian dari benda cagar budaya oleh penemu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b; c. penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti benda tersebut bukan sebagai benda cagar budaya atau bukan sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya; d. pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila benda tersebut ternyata merupakan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 Pemerintah menetapkan lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)sebagai situs dengan menetapkan batas-batasnya. Bagian Ketiga Pencarian Pasal 12 1. Setiap orang dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah. 2. Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 13 1. Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. 2. Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Pasal 14 1. Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah memberikan teguran.
17
2. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungan tetap tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan. 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 1. Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya 2. Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: a. membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; b. memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat; d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya. 3. Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 Pemerintah dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya. Pasal 17 1. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penetapan suatu lokasi sebagai situs disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah yang bersangkutan. 2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB V PENGELOLAAN Pasal 18 1. Pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah 2. Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs 3. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan benda cagar budaya dan situs ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI PEMANFAATAN
18
Pasal 19 1. Benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara atau apabila: a. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); b. semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan. 3. Ketentuan tentang benda cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 20 Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya apabila pelaksanaannya ternyata berlangsung dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). Pasal 21 Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan kembali. Pasal 22 1. Benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki oleh Negara maupun perorangan dapat disimpan dan/atau dirawat di museum. 2. Pemeliharaan benda cagar budaya yang disimpan dan/ atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 23 1. Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah. 2. Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII PENGAWASAN Pasal 24 1. Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan. 2. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 Atas dasar sifat benda cagar budaya, diadakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 27 Barangsiapa dengan sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 28 Barangsiapa dengan sengaja: a. tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/ atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); d. memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; e. memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 29 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah tindak pindana pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 1. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini setiap orang yang belum mendaftarkan benda cagar budaya tertentu sebagaimana diatur dalam Undangundang ini, yang dimiliki atau dikuasainya wajib mendaftarkan kepada
20
Pemerintah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak saat mulai berlakunya Undang-undang ini. 2. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan yang ada sebagai pelaksanaan Monumenten Ordonnantie 3. Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staasblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari Undangundang ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 27
21
Perda KBU No. 1 Tahun 2008
BAB VII PENATAAN LINGKUNGAN DAN PELESTARIAN OBSERVATORIUM BOSSCHA Pasal 17 (1) Penataan lingkungan dan pelestarian kawasan Observatorium Bosscha, diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan fungsi Observatorium Bosscha yang terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya. (2) Dalam rangka penataan lingkungan dan pelestarian Observatorium Bosscha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. membatasi jenis lampu yang dipergunakan untuk penerangan luar, lampu hias, atau lampu iklan; b. pada radius 2 (dua) kilometer dari Observatorium Bosscha diwajibkan untuk melindungi lampu-lampu luar agar tidak menyebar ke langit; c. membatasi penggunaan jenis-jenis lampu yang tingkat pencahayaannya sukar untuk dikurangi; d. membatasi penggunaan lampu-lampu sorot di luar rumah dan pada papan reklame; e. membatasi waktu penggunaan penerangan, yaitu waktu menyalakan lampu hanya pada periode tertentu di malam hari; f. mengurangi wilayah-wilayah perkerasan yang terkena sinar lampu; g. mengharuskan papan-papan reklame berlampu diberi pelindung agar sinarnya tidak menghambur ke langit; h. jenis lansekap ditentukan yang tidak berdaya pantul besar; i. membatasi atau mengatur jenis aktivitas malam pada arena terbuka; j. pembatasan jenis kegiatan yang menimbulkan polusi udara; k. menghijaukan wilayah terbuka untuk mengurangi jumlah partikel debu; l. membatasi lalu lintas kendaraan berat dan penggalian tanah di sekitar Observatorium Bosscha.
22
Tabel 1 Karakteristik Jenis Lampu Jenis Lampu
Keuntungan
Kerugian
Low pressure sodium (LPS)
Konsumsi energi paling rendah Usia relatif lama Menghasilkan terang yang konstan selama kala hidupnya
Warna buruk “redup” Bukan jenis lampu yang umum digunakan Sulit mengontrol cahaya yang dihasilkan (wadahnya besar)
Konsumsi energi rendah Warna cukup Usia relatif lama Mudah mengontrol cahaya yang dihasilkan (wadahnya kecil)
Terang yang dihasilkan berkurang dengan sisa kala hidupnya Tidak tersedia untuk daya rendah
Menyala langsung Biaya awal (harga) murah Warna sangat baik (excellent) Dapat diatur redup - terang Ukuran kompak
Kala hidup pendek (5005000 jam) Operasional tidak efisien Output: panas tinggi
Warna baik 25 % lebih efisien dari lampu pijar
Output: panas tinggi Tidak efisien
Dua kali lebih terang dan panas lebih rendah dibanding lampu pijar dalam besar watt yang sama Tahan lama (10,000 - 15,000 jam) Efisien Warna cahaya lampu: baik
Peka temperatur Bergetar
Tahan lama (16 - 24,000 jam) Biaya awal rendah
Tidak efisien Kualitas cahaya turun dalam 2-3 tahun
High pressure sodium (HPS)
Lampu Pijar
Lampu Halogen
Lampu Neon
Lampu Merkuri
23
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama NIM Fakultas TTL No. Kontak Jenis kelamin Golongan darah Email Alamat rumah
: : : : : : : : :
Ginna Permata Anggraeni 16010266 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Blora, 11 Agustus 1992 085225974181 Perempuan B
[email protected] Jalan Cemara II no.4 Kapling Kridosono Blora Jawa Tengah 58211
Pendidikan Formal Nama Sekolah TK BRI SD Tempelan 1 SMP Negeri 1 Blora
Alamat Blora Blora Blora
Tahun 1996-1998 1998-2004 2004-2007
SMA Negeri 1 Blora ITB
Blora Bandung
2007-2010 2010-……
Pendidikan Informal Nama Instansi Bidang SE B. Inggris
Alamat Blora
Tahun 2007
Prestasi Juara 1 Lomba Bahasa Inggris Tingkat SMA Tahun 2008. Juara 1 Lomba Karya Tulis Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Blora Tahun 2008. Juara 2 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Tingkat Karesidenan Tahun 2008 Juara 1 Beregu LCC Ilmu Pengetahuan Umum (IPU) Tingkat Kabupaten Blora Tahun 2009. Juara Harapan 2 Lomba Esai Nasional oleh Institut Pertanian Bogor Tahun 2009. Peserta seleksi Asean Student Exchange (ASE) dan Sunburst Youth Camp (SYC) tahun 2009. Karya Tulis yang pernah dibuat Pengolahan Air Minum untuk Daerah di Sekitar Sumber Air Tercemar. Tahun 2011. Dengan Bersepeda dapat Menyelamatkan Lingkungan dari Pencemaran Pada Atmosfer. Tahun 2008.
24
Nama NIM Fakultas TTL No. Kontak Jenis kelamin Golongan darah Email Alamat rumah
: : : : : : : : :
Pendidikan Formal Nama Sekolah TK Al-Fajar SDN Cimuncang 2 SMP Negeri 14 Bandung SMA Alfa Bandung ITB
Anisah Erika Rahayu 16010106 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Bandung, 18 Mei 1992 08997831181 Perempuan O
[email protected] Jalan Terusan Citra Green Garden 29 RT/RW 02/05 Cikutra, Bandung, 40124 Alamat Bandung Bandung Bandung
Tahun 1997-1998 1998-2004 2004-2007
Centauri Bandung
2007-2010
Bandung
2010-……
Prestasi Juara 1 Lomba Ngutak Ngatik Nguteuk Matematika (LN3M) Tingkat SMA di UNPAR Tahun 2008. Juara Harapan 1 Mathematical Challenge Festival IV Tingkat SMA SeKota Bandung di UIN SGD Tahun 2008. Peserta Mathematical Challenge Festival IV Tingkat SMA Se-Indonesia di ITB Tahun 2008. Juara 3 Lomba Ngutak Ngatik Nguteuk Matematika (LN3M) Tingkat SMA di UNPAR Tahun 2009. Peserta Siswa Teladan Tingkat SMA Se-Kota Bandung Tahun 2009.
25
Nama NIM Program Studi TTL No. Kontak Jenis kelamin Golongan darah Email Alamat kontak
: Harwindo : 13408140 : Teknik Industri : Blora, 3 Maret 1989 : 085228038085 : Laki-laki :O :
[email protected] : Jl. Cigadung Raya Barat 12, Cigadung, Bandung, Indonesia
Pendidikan Formal Nama Sekolah TK Migas SD Negeri 3 SMP Negeri 3 Cepu SMA Negeri 1 UPN ITB
Alamat Cepu Cepu Cepu Yogyakarta Yogyakarta Bandung
Tahun 1994-1995 1995-2001 2001-2004 2004-2007 2007-2008 2008- sekarang
Lab. Fisika Bencana Alam dan Instrumentasi Early Warning (Peringatan Dini) Kelompok Keahlian Fisika Sistem Kompleks dan Kelompok Riset Rekayasa Geoteknik Pusat Rekayasa Industri Institut Teknologi Bandung
26
Phone (022) 2500977 Fax (022) 2500977 E-mail:
[email protected] HP: 0815 700 7727
GUNAWAN HANDAYANI Pengalaman kerja 1984 - sekarang
Dosen pada Program Studi Fisika ITB Bandung, Indonesia Peneliti Lab Fisika Bencana Alam dan Instrumentasi Early Warning (Peringatan Dini) Kelompok Keahlian Fisika Sistem Kompleks Fakultas MIPA ITB Peneliti pada Kelompok Riset Rekayasa Geoteknik Pusat Rekayasa Industri ITB Pendidikan 1979 - 1984 Sarjana Fisika ITB
Jurusan Fisika ITB, Bandung, Indonesia
1986-1988 Department of Civil Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison, USA Master (MSCE) Master Thesis title: “Workstation software for soil liquefaction” 1988-1993 Department of Civil Environmental Engineering, University of Wisconsin-Madison,USA Ph.D
Ph.D dissertation title: “Time Delay Spectrometry measurements on Civil Engineering materials” Patent Sistem logging gantung, yang tahan derau (noise), untuk mengukur secara serempak kecepatan gelombang P dan S dalam lubang bor (Sertifikat Paten ID Paten 0 014 19 7 Direktorat Paten, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI). Sistem peralatan, yang tahan derau (noise), untuk mengukur tebal dan modulus elastik perkerasan jalan (No. publikasi paten oleh Direktorat patent: 026.198A).
27
Publikasi Metoda Pengukuran Tanpa Merusak (Non-Destructive Test) Struktur Jalan Raya (Seminar Nasional Lustrum Himpunan Mahasiswa Sipil ITB VIII, 75 tahun Perkembangan Rekayasa Sipil di Indonesia, Aula Barat – Aula Timur ITB 26-27 Mei 1995).
Pole-dipole Electrical Resistivity Modeling for Cavity Detection in Karst region (ditulis bersama Frado Tua Sibarani sebagai penulis ke dua) (Technical Program Expanded Abstracts, Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia ke 21, Jakarta 28-30 Oktober 1996.
Perancangan dan Pembuatan Alat Logging Gelombang S Tergantung dengan Metoda Time Delay Spectrometry (TDS) (Proceedings, PIT HAGI ke 22 di ITB Bandung, 16-17 October 1997.
Identifikasi Gelombang S pada seismogram tiga komponen (ditulis bersama Richard Hutasoit, Proceedings, PIT HAGI ke 22 di ITB Bandung, 16-17 October 1997)
Pemodelan Kurva Resistivitas Semu Pole-Dipole Akibat Pengaruh Rongga di bawah permukaan pada model bumi n lapis (ditulis bersama Muslim Nugraha, Proceedings, PIT HAGI ke 22 di ITB Bandung, 16-17 October 1997)
Interpretasi Gaya Berat dengan Transformasi Fourier untuk benda 2D dengan Fungsi Kontras Densitas Eksponensial (ditulis bersama dengan Karmani, Proceedings, PIT HAGI ke 22 di ITB Bandung, 16-17 October 1997)
Pengembangan Perangkat Evaluasi Bahan Elastik Tanah Noise dengan metoda Time Delay Spectrometry (ditulis bersama Unggul Wahyono, Proceedings, PIT HAGI ke 22 di ITB Bandung, 16-17 October 1997).
Non-Destructive Test (NDT) Measurements Using Vibratory Source Method on Concrete Samples and Pavements (Prosiding Seminar Geoteknik di Indonesia menjelang Milenium ke-3, Aula Barat ITB, 14-15 Januari 1998)
28
Menentukan Karakteristik Elastik Beton dengan Metoda Time Delay Spektrometry (ditulis bersama dengan Kosim, Prosiding Seminar Nasional Fisika Terapan dan Lingkungan, Serpong, 8 Desember 1997)
Laporan Akhir Penelitian dibiayai oleh Proyek: Peningkatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dengan kontrak No. 030/P4M/DPPM/L.3311/94/BBI/1994 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul: Evaluasi Likuifaksi dengan tanah dengan menggunakan alat Large Scale Simple Shear Test
Laporan Akhir Riset Unggulan Terpadu III dengan judul: Pembuatan Alat Pantau Struktur Jalan Raya dengan tehnik tanpa merusak (NDT)
Laporan Akhir Penelitian Young Academics Program URGE, Batch I 1996/1998 dengan judul: Pembuatan Alat logging S tergantung dengan metoda Time Delay Spectrometry (TDS) Gunawan Handayani, Iwan Dewantoro, 2006, “ Pavement evaluation by surface wave analysis using time response Measurement of Time Delay Spectrometry (TRM-TDS) Method,” Seminar Instrumentasi Berbasis Fisika, Bandung, 2006 Gunawan Handayani, 2006, “Double Layer Theory Analysis and Geophysical Methods to investigate Soil Dispersion as Environmental Problem,” International Conference on Mathematics and Natural Sciences, ITB, Bandung, 2006. Hibah Penelitian Peneliti Utama Riset Unggulan Terpadu III (1995-1997). Judul penelitian: “Pembuatan Alat Pantau Struktur Jalan Raya tahan derau dengan tehnik tanpa merusak (Non Destructive Test)”. Peneliti Utama pada proyek penelitian SPP/DPP Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1996). Judul Penelitian: ” Evaluasi likuifaksi tanah dengan alat uji geser sederhana skala”. Peneliti Utama pada proyek penelitian yang dibiayai oleh Program Young Academics dari proyek University Research of Graduate Education Program of Ministry of Education (1996-1998). Judul penelitian: “Pembuatan logging gantung S dengan tehnik Time Delay Spectrometry.”
Peneliti Utama pada proyek penelitian yang dibiayai oleh Yayasan Toray (1999-2000). Judul penelitian: “Non Destructive Test on Thick Concrete Slab using 3-D measurement of Ultrasonic wave and Geo Penetrating Radar”
29
Pengalaman profesional
Pengukuran tahanan jenis dan konduktivitas panas untuk perlindungan korosi katodik di Pengilangan Cilacap, 1995. Pengukuran tahanan jenis untuk mendeteksi rongga pada lokasi rencana pondasi dari Proyek Pabrik Olivine, Tuban, 1995-1997. Pengukuran tahanan jenis dan konduktivitas panas untuk perlindungan korosi katodik dari Proyek Pabrik Olivine, Tuban, 1995-1997. Survai seismik bias untuk fasilitas pekerjaan umum di tambang tembaga dan emas Newmont, Sumbawa, 1995-1998.
Survai logging listrik untuk eksplorasi batubara di Muara Lakitan, Lubuk Linggau, 1998-1999.
Survai Ground Penetrating Radar (GPR) untuk tambang emas, Pongkor, 1999
Survai Ground Penetrating Radar (GPR) untuk geoteknik, Pongkor, 1999
Survai Ground Penetrating Radar (GPR) untuk tambang batubara Bukit Asam, PTBA, 1999
Survai Ground Penetrating Radar (GPR) untuk tambang nikel Halmahera, PT Aneka Tambang, 1999
Koordinator Tenaga Ahli Pekerjaan prosessing data & interpretasi seismic di Pertamina DOH Cirebon, Oktober 2002 s/d Desember 2003
Koordinator dan pemimpin survai GPR untuk longsoran di puncak Grasberg PT Freeport, Papua, Maret 2004.
Koordinator pemasangan strong motion accelerograph untuk dam Saguling Indonesia Power (2003-2005)
Koordinator pekerjaan penelitian pemasangan pipa untuk water management bagian dalam terowongan kereta api Sasaksaat PT KAI, Januari-Februari 2005
30
Tenaga ahli Ground Penetratring Radar (GPR) Puslabor Mabes Polri.
Koordinator survai Ground Penetrating Radar untuk deteksi rongga pada Riau Andalan Pulp dan Paper (Pabrik kertas di Riau) (2005)
Koordinator survai Ground Penetrating Radar untuk survai deteksi kebocoran minyak di Central Gathering Station (CGS) 4 Caltex Duri. (2005).
Koordinator survai electrical logging batubara untuk PT Telen Coal di Muara Wahau Kaltim (2005).
Koordinator survai Pile Integration Test (PIT) untuk rekapitulasi klaim PT BAPI terhadap Perumnas di Bekasi (2005).
Koordinator survai magnetometer untuk survai pipa bawah laut di selat Madura Gresik (2005).
Koordinator survai Pile Integration Test (PIT) untuk tiang pancang (Piles) pada Slip Way PT Indonesia Marina Shipyard (IMS) Gresik Jawa Timur (2006).
Koordinator survai electrical logging batubara untuk PT Barata di Jambi (2006).
Ahli geofisika survai magnetometer untuk eksplorasi bijih besi di Aceh (2006)
Koordinator dan ahli geofisika dan geotehnik untuk monitoring limbah dan fasilitas sipil Pabrik Riau Andalan Pulp and Paper Riau (2006).
Ahli geofisika untuk survai SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) untuk microzonasi kegempaan kabupaten Bantul (2006).
Ahli geofisika untuk survai SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) untuk microzonasi kegempaan kabupaten Banda Aceh, 2006.
31
Bandung, Februari 2011
Hormat kami,
Gunawan Handayani, MSCE, Ph.D
