PROFILE SEKRETARIAT DAERAH
A.
GAMBARAN UMUM ORGANISASI Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 2011 serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam susunan organisasi agar mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi Sekretariat Daerah beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi mekanisme kondisi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang membentuk Struktur Organisasi, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan, membawahkan : a. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan : 1) Sub Bagian Bina Kecamatan; 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; 3) Sub Bagian Bina Kelurahan/Desa. b. Bagian Hukum, membawahkan : 1) Sub Bagian Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; 3) Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum. c. Bagian Organisasi, membawahkan : 1) Sub Bagian Kelembagaan; 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3) Sub Bagian Analisa Formasi dan Jabatan. d. Bagian Pertanahan, membawahkan : 1) Sub Bagian Inventarisasi; 2) Sub Bagian Administrasi; 3) Sub Bagian Penyelesaian Masalah. 2. Asisten Pembangunan, membawahkan : a. Bagian Perekonomian, membawahkan : 1) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah Bidang I; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah Bidang II; 3) Sub Bagian Ketahanan Pangan. b. Bagian Pengendalian Program, membawahkan : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : 1) Sub Bagian Bina Keagamaan; 2) Sub Bagian Kebudayaan; 3) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial. 3. Asisten Administrasi, membawahkan : a. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan : 1) Sub Bagian Rumah Tanggal dan Sanditel; 2) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Barang; 3) Sub Bagian Pendistribusian. b. Bagian Administrasi, membawahkan : 1) Sub Bagian Keuangan; 2) Sub Bagian Kepegawaian; 3) Sub Bagian Kearsipan. c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan : 1) Sub Bagian Data dan Sistem Informasi; 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan; 3) Sub Bagian Protokol.
1
Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang perlu terus dibenahi dan disesuaikan dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menyadari hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan kinerja yang dapat memberikan fokus yang jelas terhadap isu-isu yang akan dihadapi serta memberikan antisipasi yang cukup memadai terhadap perubahan-perubahan strategis lain yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Strategi tersebut hendaknya tercantum dalam suatu perumusan perencanaan kinerja yang memadai. Perencanaan kinerja diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan kinerja merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses penyusunan perencanaan dibuat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi. Perencanaan kinerja memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran organisasi, serta memfokuskan perhatian kepada isu-isu penting dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Perencanaan kinerja membantu untuk memformulasikan dan mengkomunikasikan dengan jelas strategi yang diinginkan, serta dengan perhitungan konsekuensi ke masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini. Dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu penting yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja melalui proses pembahasan secara komprehensif yang melibatkan unsur Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dimana dalam pembahasannya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh beberapa referensi. B.
VISI DAN MISI ORGANISASI Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah harus mampu untuk dapat mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat dan kemajuan sistem informasi serta teknologi dengan menciptakan suatu pola organisasi yang efektif. Sebagai konsekuensi kondisi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah perlu menyelaraskan kegiatan-kegiatannya sebagai bagian dari tahapan-tahapan guna mencapai Visi Kabupaten Karawang. Sesuai dengan fungsi organisasi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang diarahkan untuk proporsional dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan adanya suatu arah atau fokus yang jelas untuk menumbuhkan komitmen yang berorientasi pada masa yang akan datang. Mengacu kepada beberapa gagasan hasil kajian/analisis lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah serta tanggapan yang berkembang, dirumuskan VISI Sekretariat Daerah, yaitu : “TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG YANG PROFESIONAL DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KABUPATEN KARAWANG MELALUI PENINGKATAN KINERJA”. Visi tersebut merupakan suatu gambaran mengenai keadaan internal yang diharapkan pada masa yang akan datang serta sejalan dengan kebijakan pengembangan daerah. Rumusan visi tersebut harus tersosialisasikan dan diharapkan mendapat tanggapan berupa masukan kearah perbaikan untuk dapat diwujudkan serta dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada akhirnya memperlihatkan suatu keunggulan yang menyeluruh pada setiap kegitan. 1. Penjelasan Visi. Pemahaman Visi sebagai suatu tujuan yang ingin diwujudkan perlu dipahami sebagai suatu nilai organisasi, sehingga perlu dijelaskan arti dari keseluruhan pengertian Visi sehingga dapat dijadikan komitmen seluruh komponen yang terkait dalam pencapaian tujuan tersebut. Penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut : a. Profesional, menjelaskan adanya keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. b. Mendukung Visi Kabupaten Karawang, menjelaskan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang diarahkan pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang sejahtera berbasis pembangunan yang berkeadilan dilandasi iman dan taqwa. c. Peningkatan Kinerja, menjelaskan bahwa setiap kegiatan untuk mendukung Visi Kabupaten Karawang keberhasilannya terus meningkat dari setiap tahapan periode dan dapat terukur. 2. Misi. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka perlu dijabarkan dengan uraian tugas utama yang harus dilakukan organisasi Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dimana diperlukan pernyataanpernyataan yang menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi Sekretariat Daerah, Adapun Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, adalah : a. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah dan bidang pertanahan; b. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengendalian program pembangunan daerah; c. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penata usahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kehumasan.
2
Dengan rumusan tersebut akan berkaitan dengan apa dan bagaimana harus dilakukan untuk mencapainya serta harus memberikan dampak pada tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI. 1. Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok ”membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah”. Sedangkan fungsinya adalah : a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah. b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah. Sedangkan fungsinya adalah : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah ; Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah ; Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, administrasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. 3. Asisten. a. Asisten Pemerintahan. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan umum, hukum, organisasi dan pertanahan. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pemerintahan umum; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hukum; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang organisasi; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pertanahan. 1) Bagian Pemerintahan Umum. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang bina kecamatan, otonomi daerah serta bina kelurahan/desa. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang bina kecamatan; Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan bidang pemerintahan otonomi daerah; Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan bidang bina kelurahan/desa. 2) Bagian Hukum. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan evaluasi dokumentasi hukum. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, keputusan bupati dan produk hukum lainnya; Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan perundangundangan; Pelaksanaan kegiatan penyelenggaan bantuan hukum; Pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumentasi hukum. 3) Bagian Organisasi. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa formasi dan jabatan. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah; Pelaksanaan kegiatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah; Pelaksanaan kegiatan analisa formasi dan jabatan. 4) Bagian Pertanahan. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan kegiatan bidang pertanahan yang meliputi ; inventarisasi, administrasi dan penyelesaian masalah. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta
3
b.
c.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan kegiatan inventarisasi di bidang pertanahan; Pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang pertanahan; pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah di bidang pertanahan. Asisten Pembangunan. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan kegiatan bidang perekonomian, pengendalian program dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang perekonomian; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengendalian program; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat. 1) Bagian Perekonomian. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi daerah dan ketahanan pangan. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi daerah; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan ketahanan pangan. 2) Bagian Pengendalian Program. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengelolaan kegiatan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan kegiatan penyusunan program pembangunan daerah; Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah; Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dalam pengkoordinasian dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi aspek bina keagamaan dan kebudayaan serta bina kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang bina keagamaan; Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan di bidang kebudayaan; Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyelenggaraan bina kesejahteraan sosial. Asisten Administrasi. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang umum dan perlengkapan, administrasi serta hubungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang umum dan perlengkapan; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang administrasi; Pengkoordinasian dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat. 1) Bagian Umum dan Perlengkapan. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan yang meliputi : rumah tangga dan sanditel, analisa kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian di lingkungan Sekretariat Daerah. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan kegiatan administrasi rumah tangga dan pengelolaan sanditel di lingkungan Sekretariat Daerah; Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah. 2) Bagian Administrasi. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan dan pengendalian urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi : keuangan dan kepegawaian serta kearsipan. Sedangkan fungsinya adalah: Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan meliputi ; keuangan dan kepegawaian serta kearsipan; Pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum meliputi ; keuangan dan kepegawaian serta kearsipan. 2) Bagian Hubungan Masyarakat. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi, pemberitaan serta keprotokolan yang meliputi ; penyusunan dan pelaksanaan penyiapan acara protokoler pemerintah daerah dan pelayanan protokoler. Sedangkan fungsinya adalah : Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi; Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan pemberitaan; Pelaksanaan acara protokoler pemerintah daerah.
4
Uraian tugas pokok dan fungsi tersebut akan dijadikan landasan dalam penyusunan dan penetapan tujuan dari masing-masing unit kerja, dimana ukuran pencapaiannya akan terukur dari implementasi Rencana Kerja dengan pola-pola evaluasi yang obyektif berupa pengukuran indikator-indikator program yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
5
D.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI
VISI
: TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG YANG PROFESIONAL DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KABUPATEN KARAWANG MELALUI PENINGKATAN KINERJA. MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PERANGKAT DAERAH DAN BIDANG PERTANAHAN. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Terwujudnya organisasi 1. Terciptanya kinerja kelembagaan pemerintahan Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Mewujudkan efektivitas dan efisiensi aparatur dalam pemerintahan yang efektif dan yang profesional dan akuntabel dalam perangkat daerah. rangka meningkatkan pelayanan publik. efisien dengan sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif. penyelenggaraan pemerintahan 2. Terciptanya sinergitas tata kelola pemerintahan Harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan antar Peningkatan kerjasama, koordinasi, Konsultasi, yang bersih dan berwibawa. yang efektif dan efisien. SKPD, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah, pembinaan, fasilitasi dan monitoring serta evaluasi Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah penyelenggaraan urusan umum pemerintahan. Kabupaten/Kota lainnya 3. Terciptanya organisasi pemerintahan yang bersih Perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih Menerapkan hukum yang adil, melalui perbaikan sistem dan berwibawa. dan berwibawa. hukum yang profesional, bersih dan berwibawa. 4. Tercapainya tertib hukum, administrasi, penggunaan Pendataan, sosialisasi dan fasilitasi musyawarah Mewujudkan pengelolaan, pendataan, pengadaan tanah dan pemeliharaan tanah. penyelesaian masalah tanah. tanah dan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan. MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan pembinaan dan pengendalian program pembangunan perekonomian daerah dalam menunjang pemenuhan kesejahteraan sosial.
1. Terwujudnya program pembangunan daerah yang berkualitas.
Sinergitas perencanaan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Mewujudkan kebijakan ketahanan pangan dan optimalisasi potensi daerah.
Mewujudkan standarisasi pembangunan daerah.
kebijakan
program
2. Berkembangnya perekonomian daerah dalam Peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian dan menunjang pertumbuhan perekonomian ketahanan pangan. masyarakat. 3. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan kegiatan Mewujudkan mutu, relevansi pelayanan dan Peningkatan mutu, relevansi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dengan mengembangan lembaga pembinaan kegiatan kemasyarakatan. kegiatan kemasyarakatan. sosial masyarakat. MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI BIDANG PENATA USAHAAN, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN DAN KEHUMASAN. TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan sumber daya 1. Meningkatnya kualitas dan penataan SDM aparatur Penataan sistem pengelolaan dan pembinaan Mewujudkan sistem pengelolaan dan pembinaan aparatur, tertib pengelolaan pemerintah dan mewujudkan tertib pengelolaan aparatur pemerintah yang terintegrasi serta aparatur pemerintah yang terintegrasi dan mewujudkan keuangan, sarana dan prasarana administrasi keuangan yang akuntabel. penataan sistem pengelolaan administrasi keuangan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang terpadu. serta kehumasan. yang terpadu. 2. Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah Penataan pengelolaan sarana dan prasarana Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana dalam dengan tersedianya sarana dan prasarana. dalam meningkatkan pelayanan publik. meningkatkan pelayanan publik. 3. Tersosialisasikannya informasi program dan hasil Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan kualitas kehumasan yang profesional pembangunan. (TIK) di bidang pemerintahan. dalam membentuk citra dan reputasi daerah melalui optimalisasi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6
E.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang merupakan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategi organisasi sebagai suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu. Penjabaran tersebut meliputi penetapan kebijakan sebagai acuan dalam penyusunan program operasional dan kegiatan indikatif. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan akan memperlihatkan arah kebijakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan limit waktu rumusan Rencana Strategis ini sehingga program tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 dan prakiraan maju tahun 2014 disajikan dalam Lampiran. Sedangkan kebijakan, program dan masing-masing kegiatan indikatif ditetapkan sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan : 1) Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah. 2) Pembentukan Kelembagaan UPTD Pendapatan. 3) Penyusunan Analisis Jabatan. 4) Analisis Beban Kerja. 5) Penyusunan Persyaratan Jabatan. 6) Penyusunan evaluasi jabatan. 7) Penyusunan indikator kinerja pegawai. 8) Penyusunan Peraturan Bupati Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Khusus/Angka kredit. 9) Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karawang. 10) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 11) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 12) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karawang. 2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Kab. Karawang. 3) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda Kabupaten Karawang. 4) Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kabupaten Karawang. 5) Penyusunan Aplikasi dan Analisa Penghitungan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi PNS Pemerintah Kabupaten Karawang.
2.
Peningkatan Kerjasama, Konsultasi, Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring serta Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Kegiatan : 1) Pembinaan Perangkat Kecamatan. 2) Penataan Kecamatan. 3) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). 4) Pembinaan Perangkat Kelurahan b. Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan. Kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 2) Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). 3) Penyusunan Data Profil Kelurahan. c. Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan : 1) Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan. d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kegiatan : 1) Rapat/Koordinasi Muspida. 2) Rapat/Koordinasi unsur Muspida dan unsur Pejabat Pemerintah di Kabupaten Karawang. e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Kegiatan : 1) Fasilitasi kerjasama antar daerah. f. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Kegiatan : 1) Pembakuan Nama Rupabumi Kab. Karawang.
3.
Menerapkan Hukum Yang Adil Melalui Perbaikan Sistem Hukum Yang Profesional, Bersih dan Berwibawa a. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan : 1) Pembentukan Peraturan Daerah. 2) Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 3) Penyusunan Naskah Akademik. 4) Fasilitasi/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 5) Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum. 6) Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM). 7) Bantuan Hukum Penanganan Perkara.
7
4.
Mewujudkan Pengelolaan, Pendataan, Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Pertanahan a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Kegiatan : 1) Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan. 2) Pendataan Tanah Garapan dan Tanah Kosong aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. 3) Inventarisasi dan verifikasi tanah Fasos Fasum dari Pengembang sebelum menjadi Aset Pemerintah. 4) Pensertifikatan Tanah Aset pemerintah daerah Kabupaten Karawang. 5) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 6) Pemberkasan dokumen kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Karawang. b. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. Kegiatan : 1) Pembinaan PPAT selaku Pembuat Akta Tanah sementara di Wilayah Kabupaten Karawang
5.
Mewujudkan Standarisasi Kebijakan Program Pembangunan Daerah a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan : 1) Penyusunan Standar Satuan Harga. b. Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan. Kegiatan : 1) Penelitian RKA, DPA dan DPPA SKPD. 2) Pembinaan Pengawas Jasa Konstruksi. 3) Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pekerja Konstruksi. 4) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 5) Unit Layanan Pengadaan (ULP). 6) Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Daerah. 7) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. 8) Sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. c. Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan. Kegiatan : 1) Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
6.
Peningkatan Produktivitas Kegiatan Perekonomian dengan Optimalisasi Potensi Daerah a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif. Kegiatan : 1) Pemantauan dan Evaluasi Pertumbuhan Sentra Usaha Kecil Daerah. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan : 1) Pemantauan Pendistribusian dan Evaluasi Raskin. c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Kegiatan : 1) Verifikasi dan Evaluasi Program LDPM. 2) Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah. 3) Inventarisasi Aset Perusahaan Daerah. 4) Penunjang Kegiatan Evaluasi Bantuan Sosial Bidang Perekonomian. 5) Temu Usaha Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. 6) Pembinaan Lembaga Usaha Ekonomi Berbasis Syariah. d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Kegiatan : 1) Monitoring Pengamanan Harga Dasar Gabah. 2) Peringatan Hari Pangan. 3) Verifikasi, Evaluasi dan Pembinaan Bantuan Bergulir Lumbung Pangan. 4) Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Karawang. 5) Penunjang Kegiatan Sinergitas Program Ketahanan Pangan. 6) Penyusunan Neraca bahan makanan. e. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan : 1) Monitoring dan evaluasi Usaha Pasar Semi Modern.
7.
Peningkatan Mutu, Relevansi Pelayanan dan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan : 1) Sapta Lomba Pendidikan Agama Tingkat Kabupaten dan Provinsi. 2) Penunjang Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten dan Provinsi. 3) Penunjang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : 1) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 2) Usaha Kesehatan Sarana Keagamaan. c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan : 1) Pembinaan dan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi. 2) Penunjang Kegiatan sosial. 3) Penunjang Kegiatan Pendistribusian Bantuan Honor Guru TPA, MI, MDA, MTs dan Guru Ngaji. 4) Penunjang Operasional Kegiatan Olahraga Masyarakat dan Kebudayaan.
8
5) 6)
Pospeda (pekan olahraga dan seni Pontren tingkat Prov. Jabar) dan Pospenas tingkat Nasional. Perkemahan Santri Karawang.
8.
Mewujudkan Sistem Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Pemerintah YangTerintegrasi dan Mwejudkan Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan Yang Terpadu a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1) Penataan Dokumen Kepegawaian. 2) Penataan Dokumen Kearsipan. 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran. 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 5) Penyediaan Jasa Pengobatan dan Pemakaman. b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
9.
Mewujudkan Pengeloalan Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 5) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 9) Penyediaan Makanan dan Minuman. 10) Pembinaan KORSIK dan Marchingband. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 4) Pengadaan Mebelair. 5) Pengadaan Cindera Mata. 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan. 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas. 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 12) Pemeliharaan Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional. 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 3) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan : 1) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi. e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kegiatan : 1) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri. f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : 1) Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan barang milik daerah. g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan : 1) Peningkatan manajemen aset/barang daerah.
10. Peningkatan Kualitas Kehumasan yang Profesional dalam membentuk Citra dan Reputasi Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan : 1) Pengolahan Gate Way Pemda Karawang. 2) Rubrik Pembangunan. 3) Penerangan dan Komunikasi Terpadu dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 4) Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet Lingkup OPD. 5) Update dan Upgrade Data Homepage Kab. Karawang 6) Peningkatan Kualitas Sturada AM dan FM. 7) Siaran Berita Pedesaan.
9
b.
c.
8) Relay Lapangan. 9) Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah. 10) Komunikasi Interaktif Bidang Pembangunan. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Kegiatan : 1) Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa. 2) Dokumentasi Pemkab. Karawang. 3) Penyampaian Kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik. 4) Transper Film Kegiatan Peliputan. 5) Penunjang dan Pendukung Keprotokolan. 6) Desain lay out penerbitan majalah pemerintah kabupaten. Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan. Kegiatan : 1) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
10
