LAMPIRAN
CiF =~ :CI :
PEMERINTA.'i
CAE-,~
J. .-;, .;:~
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Kcm 81eks
Ke:ca·~ .. -
-
elepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
55213
12016
!laca Sural
gal
KETUA PROGRAM STUDI 20 JANUARI 2016
ngat
1. I-'eraturan I-'eme/"iruall n:.-:; ~ . I iL-: Asing, Baean Usaha •.:.~ ;) :-=..- ':o=.: ;
Nomor
: 09/A-II/FH/1/2016
Perlhal
: IJIN 'PENELITIAN I RISET
2"":-:-: ~=- ::.=n;; Periz.inan bagi Perguruan Tinggi Asing, r$.-;
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
:.:;~"!\ Mel.akukan Kegiatan Penelilian dan Pengembangan di Indonesia;
2<)11 tentang Pedoman Penelilian dan Pengembangan di Lingkungan Kemenlerian
.. 4. Peraluran GUDemu; Dae.H;,h k Pelaksanaan Survei, Pe
,KAN unluk melakukan keglatan surve!/penelitiGniperr;=.,mtaog a.nfpengkajian/sludi lapangan kepada :
BOGY GUNANDA NIP/NIM : 20120610239 FAKULTAS HUKUM ,UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PENERAPAN AS AS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PAJAK DIINDONESIA 25 JANUARI 2016
sId
25 APRIL 2016
Ketentuan yerahkan suratketerangan/ijin survei/penelitian/pendalaan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan 0) dari Pemerintah Daerah DIY kepada atilWalikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; " yerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Adminislrasi Pembangunan Setda DI Y sm benluk compact disk (CD) maupunmengunggah (upload) melalui website : sdbang.jogjaprov.go./d dan unjukkan naskah cetakan aslll yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap inslilusi; 'ni hanya dipergunakan unlukkeperluan IImiah, dan pemegang ijin wajib menlalali kelenluan yang berlaku di lokasi kegialan; oenelilian dapal diperpanjang makslmal 2 (dua) kali dengan menunjukkan sural ini kembali sebelum berakhir waklunya selelah mengajukan . anjangan melalui websilt;l: adbang .jo91a prov .go.ld; f ang diberikan dapat dibalalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini lidak memenuhl ketentuan yang berlaku.
Dikeluarkan di Yogyakarta
25 JANUARI2016
Pad a tanggal
An. Sekrelaris Daerah ~SI!£~OnOmlan dan Pengembang an ~.-
• ffi ERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAILAPORAN)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOlAAN KEUANGAN DAN ASET DIY OR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA OR WILAYAH (KANWIL) DIREKTORAT KEUANGAN PAJAK (DJP) DIY ' 'tIA PROGRAM STUDI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA BERSANGKUTAN
-:
Ub .
Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-6048IIPPIM.lYB/ 16f20 I
Jenis Pajak
PPN
Tahun Pajak
2007
Pokok Sengketa
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.25.349.220. yang tidak disetujui Pemohon Banding;
'v1enurut Terbanding
bahwa Tim peneliti berpendapat koreksi atas pajak masukan yang nyata-nyata dipergu nakan untuk emnghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (pajak masukan untuk perkebunan) sebesar Rp.25.349.220 sudah selesai dengan ketentuan pasal _ ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.04/2000 dan dipertegas dalam angka 6 huruf b SE-90/P J/20 II. dengan demikian peneliti sependapat dengan pemeriksa dan mengusulkan agar koreksi pajak masukan terse but tetap dipertahankan;
\1enurut )emohon 3anding
bahwa sementara pajak masukan Pemohon Banding yang lain merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan karen a kegiatan usaha Pemohon Banding juga merupakan kegiatan uasana terpadu dengan produk akhir CPO dan Palm Kernel yang bukan merupakan barang strategis sehingga tas penyerahannya terutang PPN. Karena terutang PPN, maka PPN Masukannya dapat dikreditkan;
vienurut ·.1ajelis
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.25 .349.220,00; bahwa berdasarkan pemeriksaan Maje!is atas Laporan Hasil Pemerik.:A.
055/WPJ.071KP.0600/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang diterbitkan
o ;~h ~L~
Pajak Modal Asing Lima, diketahui alasan Terbanding melakukan ko sebesar Rp.25.349 .220,00 adalah dikarenakan terdapat pajak masukan :i:r kena pajak atau jasa ken a pajak yang nyata-nyata digunakan untuk fr~ barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dan . dapat dikreditkan;
bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya dan persidangan, Terbanding menjelaskan bahwa: I. Pajak Masukan tersebut dikoreksi karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan TBS 2. Pajak Masukan yang terkait dengan TBS tersebut dikoreksi dengan pertimbangan bahwa TBS merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2001 jo. PP Nomor 31 Tahun 2007
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pajak masukan yang lain IDet'1.!pakan pajak masukan yang dapat dikreditkan karena kegiatan usaha juga merupakan kegiaian l:--aha terpadu dengan produk akhir CPO dan Palm Kernel yang bukan merupakan barang 5U3Rgis sehingga tas penyerahannya terutangPPN. Karena terutang PPN, maka PPN f\1~-ukmn:a da pat dikreditkan; . bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa : a. tidak ada peuyerahan ke na pajak atas TBS b. sesuai dengan basil pemeriksaan Pemohon Banding tidak pernah membuat faktur pajak atas penyeraban TBS dan hal ini telah dibenarkan oleh pemeriksa bahVlia tidak ada kewajiban pembnataIJ faktur pajak pada saat TBS diolah menjadi CPO atau PK c. sesuai dengan K..\ IK 575 maka apabila tidak ada peredaran atas PPN yang dibebaskan maka PPN masukan yang harus diperhitungkan kembali (dikoreksi paling lambat pada bulan keriga setelah berakhimya tahun buku) adalah nihil bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam sidang atas bukti-bukti dan penjelasan para pihak diketahui bahwa : 1. Pemohon Banding mempunyai usaha kelapa sawit. 2. Pemohon Banding mempunyai unit perkebunan dan unit pengolahan. 3. kegiatan usaha Pemohon Banding juga merupakan kegiatan usaha terpadu dengan produk akhir CPO dan Palm Kernel bahwa Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tent.ang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur sebagai berikut: Ayat(l)
Dengan Peraturan Pell7erintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dib ebaskan dari pengenaan pajak, untuk : a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; c. impor Barang Kena Pajak tertentu; d pemanjaalan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanjaatan Jasa Kena Pajak tertenlu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Ayat(2)
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
Ayat(3)
Pajak Masukan yang dibayar unluk perolehan Barang Kena Pajak dan alau perolehan Jasa Kena Pajak yang alas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Perlambahan Nilai, lidak dapat dikredilka1l. " . bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan NiJai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem'::rintah Nomor 31 Tahun 2007, an tara Jain diatur sebagai berikut : Pasal 1 angka 1 huruf c
Dalam Peraturan Pemerintah illi yang dimaksud dengan : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah : c. barang hasil pertanian. Pasal 1 angka 2 huruf a
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :
a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini; Pasal 2 ayat (2) huruf c
Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: d. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam rasal 1 angka 1 huruf c;
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nitai; Pasal3
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan; bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan PasaJ 16B ayat (3) Undang-undang PPN, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila terjadi penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
bahwa Pasal 3 Kepuhlsan Menteri Keuangan Nornor Desernber 2000 rnenyebutkan:
575/KMK.04/2000 tanggal 26
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayar (2) diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhimya tahun bukll. bahwa dalarn penjelasan Pasal ::I Keputusan Menteri Keuangan Nornor : 5751K.lV1K.04/2000 tanggal 26 Desernber 2000 disebutkan :Penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak
dapat dikreditkan sebagaimmza dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan · Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada akhir tahlln buku, ... ; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis berkesirnpulan bahwa Penghitllngan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada akhir tahun buku, yaitu Masa Pajak Juni 2008; bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Pernohon Banding telah benar dalarn rnenghitung pajaknya yang dilaporkan dalarn SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat
diperhitungkan sebesar Rp.25.349.220,00 tidak dapat dipertahankan; bahwa dalarn sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; Menirnbang
\1enirnbang
Menirnbang
bahwa dalarn sengketa banding ini tidak terdapat sengketa rnengenai sanksi adrninistrasi, keclIali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk rnengabulkan sebagian pern1ohonan banding Pernohon Banding, sehingga DPP dan Pajak Masukan 'yang dapat diperhitungkan dihitung kern bali rnenjadi sebagai berikut : DPP rnenurut Keputusan Terbanding .. ........... .... Koreksi yang tidak dapat dipertahankan .... ........ DPP rnenurut Majelis ......... .. ............ .................
Rp Rp Rp
12.508.869.187,00 0,00 12.508.869.187,00
Pajak Masukan rnenurut Keputusan Terbanding
Rp
957.455 .109,00
Koreksi positifyang tidak dapat dipertahankan Pajak Masukan rnenurut Majelis .........................
\1engingat
Rp Rp
25.349.220,00 982.804.329,00
Undang-undang Nornor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang undangan lainnya serta peraturan hukurn yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
Mengablilkan sebagiall permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-939/WPJ.07/2013 tanggal 28 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00002/207/07/058112 tanggal 16 Maret 2012, atas nama PT XXX, sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN - Ekspor ... .. ... .................. .. .. ........ .... .... .. ............. .. ....... . - Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri ........ .......... . - Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ... ........ ..... ....... - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN .. ....... . Jumlah ... .......... .......... .......... ......... ....... ......................... . Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN .. .. ... . Jumlah seluruh penyerahan ...... .. ..... ..... ..... ........... .. .. ..... .. Penghitungan PPN kurangllebih bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut sen .... .... .............. .. ..... Dikurangi: - PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama ... . - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ............. .......... . - Dibayar dengan NPWP sendiri ............................. .......... .. - Lain-lain ....... ... ... .. .. ...... ......... ..... .. ...... .. .. .. ... .............. ... .. .... . JUlnlah .. .. .............. .. .. ................. .. ............ ... ............... ......... . Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan .. .... .. ...... ............. . Jumlah perhitungan PPN kurang/(Iebih) bayar ..... .............. . Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang/(Iebih) dibayar ........... .. ... ... ........ ....... ..... . Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13 (2) KUP ............. ...... ..... .: .. .... .. ...... .. ... ..... .... . Kenaikan Pasal 13 (3) KUP ....... .. .. ... .. .............. .......... .. ...... . Jumlah Sanksi Administrasi .................. .... ... ............ .. .......... . PPN yang masih harus dibayar ... .. .. ....... ........ ............ ...... ... ..
Rp 0,00 Rp 10.436.694.840,00 Rp............ ....... 0,00 Rp 0,00 Rp 2.072.174.347,00 Rp 12.508.869.187,00 Rp 0,00 Rp 12.508.869.187,00 Rp
1.043 .669.484,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
0,00 982.804.329,00 0,00 0,00 982.804.329,00 982.804.329,00 60.865.155,00 49.445.736,00
Rp
110.310.891,00
Rp Rp
29.215 .274,00 49.445 .736,0 0 78 .661.010,00 188.971.901,00
Rp Rp
Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 November 2014 berdasarkan
Musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti
sebagai berikut:
Idawati, SH, M.Sc -----------------------------Drs. Seno S.B. Hendra, Mt\tl -----------------Hadi Rudjito, SH ------------------------------Muhammad Akhsanul Fata -------------------
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal
26 Maret 2015 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri
