1
PROFIL KEPALA BAKAMLA NAMA NRP KODE KORPS JABATAN PANGKAT ANGKATAN TEMPAT/TGL. LAHIR JENIS KELAMIN AGAMA SUKU BANGSA STATUS KAWIN LULUSAN ALAMAT
DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc. 8312/P P KEPALA BAKAMLA & REKTOR UNHAN LAKSAMANA MADYA TNI TNI AL BANDUNG, 22-DESEMBER-1959 LAKI-LAKI KRISTEN PROTESTAN MANADO KAWIN AKABRI LAUT (AKADEMI ANGKATAN LAUT, ANGKATAN -29), SURABAYA, TH. 1984 JL. CILANDAK IX NO. 5 JAKARTA SELATAN
RIWAYAT JABATAN 14-01-1985
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI KEPALA DIVISI NAVIGASI KRI MARTADINATA-342
26-09-1986
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI KEPALA DIVISI PUSAT INFORMASI TEMPUR KRI
20-01-1987
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI KEPALA DIVISI NAVIGASI KRI SAMADIKUN-341
21-07-1987
ARMABAR / SATROL / SEBAGAI KOMANDAN KRI SAWANGI-854
29-04-1988
OJT/ PENUGASAN DI KAPAL PERANG PERANCIS (PH JEANNE D’ARC)
22-12-1989
ARMATIM / SATKAT / SEBAGAI PS KEPALA DEPARTEMEN OPERASI KRI MANDAU-621
01-10-1990
ARMATIM / MAKOARMA / DPB DENMAKO / MELAKSANAKAN DIKPESPA
03-09-1991
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI KEPALA DIVISI KOMUNIKASI KRI OSWALD SIAHAAN-345
23-09-1991
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI WS KEPALA DIVISI NAVIGAS KRI OSWALD SIAHAAN-345
04-06-1992
ARMATIM / SATKOR / SEBAGAI WS KEPALA DEPARTEMEN OPERASI KRI OSWALD
15-01-1994
ARMATIM / SATKOR /SEBAGAI WS PERWIRA STAF OPERASI
01-08-1994
ARMATIM / MAKOAMAR / DPB DENMAKO / MELAKSANAKAN DIKLAPA II
23-02-1995
MABESAL / DEPOPS / DITOPSLATAL / SUBDIT LAT / SEBAGAI KEPALA SUBSI LATIHAN UTAMA & LATIHAN KHUSUS 2
01-07-1995
SEBAGAI UNITED NATIONS MILITARY OBSERVER IN FORMER YUGOSLAVIA (BOSNIA, KROASIA & SERBIA)
SAMADIKUN-341
SIAHAAN-345
OUT LINE 1
PERMASALAHAN UTAMA SEKTOR KELAUTAN
2 3 4
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
KEGIATAN BAKAMLA TAHUN 2015
HARAPAN DAN LANGKAH KEDEPAN
3
PERMASALAHAN UTAMA SEKTOR KELAUTAN
Badan Keamanan Laut RI
4
8 PERMASALAHAN UTAMA SEKTOR KELAUTAN 1. TATA BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA YG BELUM JELAS; 2. PENATAAN RUANG LAUT YG BLM LENGKAP DAN PARSIAL; 3. PER-UU YG BELUM LENGKAP DAN MSIH TUMPANG TINDIH; 4. PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DI LAUT; 5. LEMAHNYA PENGAWASAN DAN GAKKUM DI
LAUT;
6. SISTEM DATA DAN INFORMASI TERKAIT WILAYAH LAUT PENGGUNAAN RUANG LAUT, DAN PEMANFAATANNYA BELUM LENGKAP DAN TIDAK TERINTEGRASI; 7. BELUM OPTIMALNYA PENERIMAAN NEGARA; 8. BELUM OPTIMALNYA PROGRAM PEMERINTAH UTK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MENGGANTUNGKAN HIDUPNYA PADA LAUT. Badan Keamanan Laut RI
5
KONDISI PENEGAKAN HUKUM DI LAUT GARIS PANGKAL
KRI
KRI
KRI
KRI
KKP
KKP
PERIKANAN & ZEE
LANDAS KONTINEN
DJBC
PERIKANAN KKP
PELABUHAN
POLRI DJBC
Laut Lepas 6
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
350 NM
ZEE
LAUT BEBAS/LEPAS (LANDAS KONTINEN)
ZEE
Zona Tambahan
200 NM
PABEAN PABEAN, FISKAL, IMIGRASI & SANITASI
Laut Teritorial
PERIKANAN
24 NM
12 NM
KN HUBLA
KEDAULATAN PENUH
KET: · TNI AL : TZMKO, UU 17/1985 (UNCLOS), UU 5/1985 (ZEEI), UU 5/1990 (SD HAYATI), UU 32/2009 (LH), UU 31/2004 (PERIKANAN), UU 17/2008 (PELAYARAN), UU 43/2008 (WILNEG) · POLRI : TZMKO, STBLD 1918 N0 126, UU 17/ 1985 (UNCLOS), UU 5/1990 (SD HAYATI), UU 32/2009 (LH), UU 31/2004 (PERIKANAN), UU 17/2008 (PELAYARAN), UU 43/2008 (WILNEG), UU 05/1997 (PSIKOTROPIKA), UU 41/1999 (KEHUTANAN), UU 22/2001 (MINERBA), UU 35/2009 (NARKOBA) · HUBLA : TZMKO, UU 17/1985 (UNCLOS), UU 17/2008 (PELAYARAN) · BC : UU 17/1985 (UNCLOS), UU 10/1995 (KEPABEANAN) · KKP : UU 17/1985 (UNCLOS), 31/2004 (PERIKANAN), UU 27/2009 (WILAYAH PESISIR)
DLKR - DLKP
KN HUBLA
KONDISI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LAUT
7
..LANJUTAN KONDISI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI LAUT
JUMLAH UNDANG-UNDANG : 26, INSTANSI BERWENANG : 10 8
TNI AL UU 34 TH. 2004
POLRI UU 2 TH. 2004
KEMENHUB UU NO 6 TH. 1996
KKP UU 31 TH. “04, UU 45 TH “09
BEA CUKAI UU 10TH, 1995
469
480
138
37
120
MULTY AGENCY SINGLE TASK
9
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Badan Keamanan Laut RI
10
UU No.32/2014 tentang KELAUTAN WILAYAH LAUT 1. Wilayah Perairan (Pedalaman, Kepulauan & Laut Teritorial 2. Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, ZEE, Landas Kontinen
PEMBANGUNAN KELAUTAN Pengelolaan Kelautan: 1. Industri Kelautan 2. Wisata Bahari 3. Perhubung an Laut 4. Bangunan Laut
Pengembangan Kelautan: 1. Pengembang an SDM 2. Riset IPTEK 3. Sistem Informasi & Data Kelautan 4. Kerjasama Kelautan
Pertahanan, Keamanan, Penegakkan Hukum & Keselamatan Laut: 1. Pertahanan 2. Keamanan, Penegakkan Hukum & Keselamatan Laut
Pengelolaan Ruang Laut & Perlindungan Lingkungan Laut: 1. Perencanaan 2. Pemanfaatan 3. Pengawasan 4. Pengendalian
Tata Kelola & Kelembagaan Laut: 1. Sistem hukum dan Tata Pemerintahan 2. Sistem Perencanaan, Koordinasi, Pemonitoran, 11 Evaluasi
PERPRES NO. 178/2014 tentang BADAN KEAMANAN LAUT Pasal 2 TUGAS: Melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Pasal 3 FUNGSI: 1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; 5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; 6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
Pasal 4 KEWENANGAN : 1. Melakukan pengejaran seketika; 2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan 3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
12
KEGIATAN BAKAMLA TAHUN 2015
Badan Keamanan Laut RI
13
SUB-ISU STRATEGIS 5 BIDANG HANKAM: SASARAN & ARAH KEBIJAKAN (Sumber BAPPENAS) SASARAN:
Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan; 3. Meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan. 14
SUB-ISU STRATEGIS 5 BIDANG HANKAM : STRATEGI & KELUARAN (Sumber BAPPENAS) STRATEGI
KELUARAN
1. Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillance keamanan laut; 2. Menambah pos pengamanan perbatasan darat; 3. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut, termasuk peningkatan koordinasi dan pemantapan Komando Keamanan Laut; 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut; 5. Pengembangan kemampuan Polri di bidang kemaritiman.
1. Terlaksananya 12 operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia/tahun 2. Terbangunnya sarana dan prasarana pendukungnya keamanan laut 3. Pembangunan pos perbatasan darat (150 pos) dan laut (30 pos) 4. Pengembangan kemampuan Polri untuk mendukung bidang kemaritiman 15
SUB-ISU STRATEGIS 5 BIDANG HANKAM : KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN (Sumber BAPPENAS) KERANGKA REGULASI
NO 5
Sasaran Strategis
Regulasi Terkait Yang Sudah Ada
Penguatan a. UU No. 32/2014 Keamanan Laut Tentang dan Daerah Kelautan Perbatasan b. Perpres 178/2014 Tentang Badan Keamanan Laut
Kebutuhan Regulasi PP Tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Keamanan Laut
KERANGKA KELEMBAGAAN
NO 5
Sasaran Strategis Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan
Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada Badan Keamanan Laut
Kerangka Kelembagaan a. Penguatan Koordinasi Keamanan Laut b. Penguatan Kelembagaan Bakamla Regional/Daerah
16
Kegiatan Bakamla Jan - Juli 2015 1. OPERASI NUSANTARA I S/D VIII DAN OPERASI PALAPA I S/D III SELAMA JANUARI – JULI 2015, DENGAN PERIODE WAKTU TERTENTU (30 HARI PER OPERASI); 2. DAERAH OPERASI PERAIRAN WILAYAH INDONESIA; 3. SASARAN OPERASI : IUU FISHING, PENYELUNDUPAN/PEREDARAN NARKOBA, PEROMPAKAN, ILEGAL BBM, PENGANGKUTAN ILEGAL MELALUI LAUT, PELANGGARAN KEIMIGRASIAN, PELANGGARAN DOK.PELAYARAN, PERLINDUNGAN MARITIM, PENGAWASAN BMKT, DAN PERLINDUNGAN AKTIFITAS NELAYAN.
Badan Keamanan Laut RI
17
Kegiatan Kamla di BALI,NTB & NTT 1. BALI :
SEMILOKA DAN PELATIHAN DENGAN TEMA “MEMBANGUN VISI KEMARITIMAN BALI GUNA MENUNJANG PARIWISATA BAHARI SECARA BERKELANJUTAN” ;
PELATIHAN PENGAMANAN PANTAI (LIFEGUARD) DAN BANTUAN PERALATAN KESELAMATAN (LIFE JACKET)KEPADA KELOMPOK NELAYAN;
PEMBINAAN KEPADA PERSONIL PENGAMANAN PANTAI (LIFEGUARD) DAPAT MENJADI BRENCHMARKING MODEL BAGI PROPINSI LAIN DI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN POTENSI MARITIM WILAYAH;
ADA BEBERAPA ISU KEAMANAN LAUT (PENGEMBOMAN IKAN DAN KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT/TERUMBU KARANG DLL) DI WILAYAH BALI;
PEMANFAATAN RCC BAKAMLA DI KARANGASEM - BALI UNTUK PEMANTAUAN KEAMANAN LAUT DI WILAYAH BALI.
2. NTB :
RAPAT KOORDINASI ADVOKASI HUKUM DAN PELATIHAN HUKUM LAUT DI MATARAM PADA BULAN APRIL 2015; PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM YANG BERTUGAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, BALI DAN JAWA TIMUR SERTA PERSONEL BAKAMLA DARI RCC KARANG ASEM DAN KANTOR ZONA MARITIM WILAYAH TENGAH BAKAMLA.
3. NTT :
OPERASI SHEAR WATER BILATERAL II/ 2015 (BAKAMLA- ACPBS) TGL 22 – 27 FEBRUARI 2015. KANTOR RCC DI KUPANG UNTUK PEMANTAUAN KEAMANAN LAUT DI WILAYAH NTT DAN SEKITARNYA
Badan Keamanan Laut RI
18
PERAN & UPAYA BAKAMLA (Single Agency Multi Task)
Badan Keamanan Laut RI
19
DISPERSI UNSUR/ASSETS BAKAMLA KN 48 MTR
CATAMARAN
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM BARAT
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM TIMUR
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM TENGAH
Tarempa
Belawan
RIB
Bitung
Sibolga Sambas Batam RIB R-01 KSOP SIBOLGA
KETERANGAN : 1. Jumlah Kapal Tipe 48 = 3 unit 2. Jumlah Catamaran = 8 unit 3. Jumlah RIB = 10 unit 4. MRCC = 3 kantor 5.GS = 2 kantor 6.RCC = 11 kantor
CAT KAMLA 1208 SYABANDAR BLW
Ambon
1. KN. BGL-4801 2. CAT. KAMLA 1203 3. RIB R-10 SATGAS I BATAM 1. RIB R-05 2. RIB R-08 LANAL TAREMPA CAT KAMLA 1201 LANAL LAMPUNG CAT. KAMLA 1205 PEMKAB SAMBAS RIB R-07 LANAL BANTEN CAT KAMLA 1204 KPLP JAKARTA
Pangkep Tual Banten
Jakarta
RIB R-02 SATPOLAIR PLORES PANGKEP KN. SGL-4802 SATGAS II MANADO CAT. KAMLA 1206 LANTAMAL VIII MND RIB R-06 LANAL YOGYAKARTA RIB R-04 LANAL CILACAP
Kupang Rotee
CAT. KAMLA 1207 LANAl TUAL KN. KDL-4803 SATGAS III AMBON 1. CAT KAMLA 1202 2. RIB R-09 LANTAMAL VII KPG RIB R-03 LANAl ROTEE
20
SISTEM PERINGATAN DINI BAKAMLA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN LAUT
BADAN KEAMANAN LAUT
21
ILUSTRASI DETEKSI KAPAL VIA AISAT BAKAMLA
22
ILUSTRASI KONSEP DISPERSI KANTOR KAMLA ZONA MARITIM KANTOR KAMLA ZONA MARITIM I/ MEDAN
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM II/ BATAM
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM IV/NATUNA
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM VII/BALIKPAPAN
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM VIII/MANADO
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM XI/JAYAPURA
1A 1C
1F 2H
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM 1D II/ BATAM LEGENDA : 1. RENCANA
2K
1B 1G
1E
3D 2G
1J
1H
1L
2J 3G
2L 2M 3C
2. SUDAH ADA
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM III/ PADANG
3F
3E
1M
1K
2A 2B
2F 2E
2N 2P
3B
3H
3J
1N 2C
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM III/ PADANG
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM V/CILACAP
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM VI/MAKASSAR
2D
3A
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM IX/KUPANG
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM X/AMBON
KANTOR KAMLA ZONA MARITIM XII/MERAUKE 23
MEKANISME OPERASI : PENGINTEGRASIAN POLA & SISTEM OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI PERAIRAN INDONESIA PENGINTEGRASIAN/ TEKNOLOGI KEMARITIMAN (DETEKSI, AISAT, LRIT, EWS) DAN INTELIJEN MARITIM LOGISTIK TERPADU ADVOKASI HUKUM PENANGANAN PERKARA (PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA & KEPASTIAN HUKUM PROSES HUKUM OLEH UNIT PENINDAKAN HUKUM BAKAMLA
SISTEM OPERASI POLA OPERASI :
SATU KOMANDO PENGENDALIAN DIPERKUAT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI (EWS, INTELIJEN)
TERPADU DAN TERINTEGRASI
OPERASI MANDIRI
PATROLI DENGAN MENGEDEPANKAN EWS/SPD
SEMUA GIAT KAMLA DILAPORKAN KE BAKAMLA
EFISIEN & EFEKTIF SINGLE AGENCY MULTY TASK 24
KETERPADUAN DALAM OPS BAKAMLA
MENYUSUN KEBIJAKAN NAS DIBIDABD KAMLA DAN KESLA
PERPRES RI NO. 178/2015
TUGAS POKOK MELAKUKAN PATROLI KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI WIL PER INDONESIA DAN WIL YURIDIKSI INDONESIA
SINERGIKAN DAN MONITOR PELAKS PATROLI PERAIRAN OLEH INSTAMSI TERKAIT
25
HARAPAN BAKAMLA DUKUNGAN INFORMASI DARI STAKEHOLDER DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA MASING-MASING INSTANSI BEKERJA SECARA PROFESIONAL DEMI KEPENTINGAN NASIONAL MEMBANGUN DAN MEMELIHARA SOLIDITAS APARAT MENGHORMATI TUGAS DAN WEWENANG INSTANSI LAIN MEMBANGUN MEKANISME/FORUM KOORDINASI UNTUK SINERGI DAN MENCARI SOLUSI DARI PERBEDAAN YANG TIMBUL DI LAPANGAN OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT BERADA DIBAWAH KENDALI OPERASI BAKAMLA LOGISTIK TERPADU SEMUA GIAT KAMLA DILAPORKAN KEPADA BAKAMLA
26
Langkah Kedepan 1. Bakamla telah menyusun RPP tentang Patroli Keamanan dan Keselamatan, yang merupakan dasar hukum pelaksanaan operasi terintegrasi. Kedepannya sinergitas operasi akan dimulai dari tahap perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya patroli keamanan laut dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi; 2. Operasi keamanan dan keselamatan terpadu dan terintegrasi dalam RPP tentang Patroli Keamanan dan Keselamatan berada dibawah Komando dan Kendali Bakamla, sehingga dislokasi unsur patroli kedepannya tidak overlapping wilayah operasi dan seluruh wilayah Indonesia terdapat unsur patroli nasional; 3. Bakamla akan membentuk UPH yang merupakan representasi penyidik-penyidik dari Instansi Terkait guna melakukan penyelidikan, pendindakan, dan pemeriksaan pendahuluan guna memastikan tangkapan operasi dapat dilanjutkan oleh penyidik lanjutan/penyidik di darat agar penanganan perkara dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan tuntas; 4. Dalam rangka mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut, Bakamla akan mengintegrasikan sistemsistem pemantauan laut yang dimiliki oleh instansi terkait di Puskodal Bakamla; BADAN KEAMANAN LAUT
27
Lanjutan 5. Dalam pelaksanaan tugasnya Bakamla memberikan dukungan teknis dan operasional dalam bentuk : dukungan BBM untuk pelaksanaan patroli, dukungan data dan informasi, telaah dan pendapat hukum, dukungan anggaran untuk penanganan perkara, dll; 6. Bakamla akan mendirikan Akademi Kamla guna mencetak personel Kamla yang memiliki kemampuan multi-sector dalam hal keamanan dan keselamatan laut; 7. Dalam meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Bakamla, kerjasama dengan instansi coast guard negara lain akan terus ditingkatkan; 8. Menyusun Kebijakan Nasional Keamanan dan Keselamatan Laut sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf (a) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
BADAN KEAMANAN LAUT
28
HASIL PANTAUAN KAPAL MELALUI AISSAT BAKAMLA DI PERAIRAN INDONESIA TANGGAL 3 AGUSTUS 2015
HASIL PANTAUAN KAPAL MELALUI AISSAT BAKAMLA DI PERAIRAN BALI, NTB DAN NTT TANGGAL 3 AGUSTUS 2015
31
TERIMA KASIH
Raksamahiva Camudresu Nusantarasya Badan Keamanan Laut RI
32
