PROFIL IPAL YOGYAKARTA
Pengembangan SPAL-T Yogyakarta Sejak Tahun 1994 Direktorat Jenderal Cipta Karya telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALT) di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi 3 Kecamatan di Kabupaten Sleman (Kec. Depok, Kec. Ngaglik dan Kec. Mlati), 13 Kecamatan di Kota Yogyakarta dan 3 Kecamatan di Kabupaten Bantul (Kec. Banguntapan, Kec. Kasihan dan Kec. Sewon) yang meliputi Pipa Induk (dia. > 300 mm), Pipa Lateral (dia. 200 mm – 300 mm) dan Pipa Penggelontor (dia. > 300 mm) dengan panjang total 238 km.
Jenis Pipa Cabang Induk Gelontor
Diameter Oval 200/300 mm Ø 600 mm Ø 1000 mm - Ø 1300 mm Ø 600 mm Ø 560 mm Ø 630 mm Ø 400 mm Ø 300 mm Ø 200 mm Ø 300 mm
Material Beton RCP RCP RCP HDPE HDPE PVC PVC PVC PVC Total
Panjang (m) Yogya Sleman Bantul 113.685 5.887 650 33.129 967 10.092 18.886 557
165.700
Keterangan Total 120.222 34.096 10.092 Pembawa ke IPAL Sewon 19.443 1.468 3.800 6.014 MSMHP Paket 1 19.659 593 22.418 MSMHP Paket 2 7.411 10.742 237.805
Tabel 1.1 Data Jaringan Pipa Existing SPALT Yogyakarta
Berikut adalah Peta Wilayah Pelayanan SPALT existing :
Gambar 1.1 Peta Lay Out Jaringan Pipa Air Limbah Existing
Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan dana APBN TA. 2016, mengembangkan jaringan pipa service existing melalui Paket KL-1 `Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan Pipa Service) di wilayah Kel. Ngestiharjo dan Kel. Bangunharjo, Kabupaten Bantul.
Pekerjaan Paket KL-1 tersebar di 4 lokasi yaitu di daerah Jotawang, daerah Ngestiharjo, daerah randubelang dan daerah Soragan.
Gambar 1.2 Peta Lay Out Paket KL-1 lokasi Jotawang
Gambar 1.3 Peta Lay Out Paket KL-1 lokasi Ngestiharjo
Gambar 1.4 Peta Lay Out Paket KL-1 lokasi Soragan
Gambar 1.5 Peta lay Out Paket KL-1 lokasi Randubelang
Lokasi IPAL IPAL Sewon (existing) terletak di Dusun Cepit, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan berjarak 8 km dari Kota Yogyakarta dan kurang lebih 1 km dari pemukiman.
Wilayah Pelayanan dan Cakupan Pelayanan Wilayah pelayanan SPALT Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta meliputi 3 Kecamatan di Kabupaten Sleman (Kec. Mlati, Kec. Depok dan Kec. Ngaglik); Kota Yogyakarta (13 Kecamatan) dan 3 Kecamatan di Kabupaten Bantul (Kec. Banguntapan, Kec. Kasihan dan Kec. Sewon) Sedangkan cakupan pelayanan yaitu jumlah Sambungan Rumah (SR) existing adalah sebagai berikut : Kabupaten Sleman : 2.197 unit Kota Yogyakarta : 16.170 unit Kabupaten Bantul : 1.763 unit Adapun Paket KL-1 Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan Pipa Service) yang dibangun pada TA.2016 direncanakan untuk melayani 500 unit Sambungan Rumah di wilayah Kabupaten Bantul.
Aspek Kelembagaan Ada beberapa lembaga yang berbagi tugas dalam mengelola Sistem Air Limbah di wilayah aglomerasi Yogyakarta yaitu : 1. Balai IPAL Sewon yang mengelola : o Jaringan Pipa Induk dan Jaringan Pipa Lateral o IPAL Sewon Balai IPAL Sewon ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah DPU Perumahan dan ESDM berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, dan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas dan UPTD pada Dinas PU, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY. 2. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2008, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah ditetapkan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta dibidang pemukiman dan saluran air limbah, pengairan, drainase, bina marga, tata kota dan penerangan jalan umum.
Terkait saluran air limbah, tugas Bidang Permukiman dan saluran Air Limbah adalah mengoperasikan dan memelihara Jaringan Pipa Service dan melaksanakan pelayanan Sambungan Rumah Air Limbah di wilayah Kota Yogyakarta. 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2014 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Persampahan dan Air Limbah merupakan UPT dibawah BLH Kab. Sleman. Terkait Air Limbah, UPT PPAL Kab. Sleman bertugas mengoperasikan dan memelihara Jaringan Pipa Service Air Limbah dan melaksanakan pelayanan Sambungan Rumah Air Limbah di wilayah Kab. Sleman. 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Sesuai Perda No. 16 Tahun 2007, Seksi Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara Jaringan Pipa Service Air Limbah dan melaksanakan pelayanan Sambungan Rumah Air Limbah di wilayah Kab. Bantul. 1.
Regulasi Di Kabupaten Sleman, pengolahan limbah diatur melalui beberapa peraturan perundangundangan, yaitu: 1.
Peratutan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat aerah Pemerintah kabupaten Sleman
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair
4.
Peratutan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
5.
Peraturan Bupati Sleman No. 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fugsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup
6.
Peraturan Bupati Sleman No. 24.6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan dan Air Limbah
2.
Organisasi Berdasarkan Peratutan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat aerah Pemerintah kabupaten Sleman, instansi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, termasuk di dalamnya persampahan dan air limbah. Berdasarkan Perturan Daerah ini, Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; b. pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; d. pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat yang terdiri dari: 1.
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Subbagian Keuangan; dan
3.
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
1. Subbidang Persampahan dan Air Limbah; dan 2. Subbidang Pertamanan. d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari: 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 2. Subbidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan. e. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari: 1. Subbidang Penaatan Lingkungan; dan 2. Subbidang Kajian Lingkungan. f. Unit Pelaksana Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.6 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fugsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan, air limbah, dan pertamanan. Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1. penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, air limbah, dan pertamanan; 3. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan sampah, air limbah, dan pertamanan; 4. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, dan air limbah; 5. pelayanan pelanggan jaringan pembuangan air limbah;
6. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan; 7. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penanaman dan pemeliharaan tanaman perindang jalan; dan 8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Khusus Sub bidang Persampahan dan Air Limbah mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan prasarana sarana persampahan dan air limbah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 24.6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan dan Air Limbah, instansi yang melaksanakan tugas teknis Badan Lingkungan Hidup dalam pelayanan persampahan dan air limbah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Persampahan dan Air Limbah. UPT ini dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan persampahan dan air limbah; b. pelayanan pembersihan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. c. penetapan, pemungutan, dan penagihan retribusi sampah dan retribusi air limbah; d. pemeliharaan rutin prasarana sarana persampahan dan jaringan/ sambungan rumah air limbah; e. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah terdiri dari Kepala UPT, Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 1.7 Susunan Organisasi UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah (1) Kepala UPT 1) Kepala UPT memimpin pelaksanaan tugas pelaksanaan teknis BLH di bidang persampahan dan air limbah 2) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Badan (2) Subbagian Tata Usaha 1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT
2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi. 3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah; b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah; c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah. (3) Kelompok Jabatan Fungsional 1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum. 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah sesuai dengan keahlian. 4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kota Yogyakarta 1.
Regulasi Di Kota Yogyakarta, pengolahan limbah diatur melalui beberapa peraturan perundangundangan, yaitu: 1.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
4.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
5.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman
6.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta
7.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2/1960 Tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan, dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
8.
Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta
2.
Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, instansi daerah yang bertanggunng jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang air limbah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, khususnya Bidang Permukian dan Saluran Air Limbah, Seksi Saluran Air Limbah.
Gambar 1.8 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah yang mempunyai fungsi pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, pemakaman dan saluran air limbah mempunyai rincian tugas: a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, permakaman dan saluran air limbah; b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, permakaman dan saluran air limbah; c.
menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, permakaman dan saluran air limbah;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan, permakaman dan saluran air limbah; e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan Seksi Saluran Air Limbah, mempunyai rincian tugas: a.
mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan saluran air limbah;
b.
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
c.
menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan saluran air limbah;
d.
melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan saluran air limbah;
e.
melaksanakan pemungutan retribusi Saluran Air Limbah (SAL);
f.
melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
g.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kabupaten Bantul 1.
Regulasi Di Kabupaten Bantul, pengolahan limbah diatur melalui beberapa peraturan perundangundangan, yaitu: 1.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Lingkungan Daerah Kabupaten Bantul
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.
Peraturan Bupati Bantul No. 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengolahan Limbah Cair
5.
Peratutan Bupati Bantul No. 65 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
2.
Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Lingkungan Daerah Kabupaten Bantul, instansi daerah yang bertanggunng jawab terhadap urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas perbantuan di bidang pekerjaan umum, termasuk pengolahan air limbah (sanitasi) adalah Dinas Pekerjaan Umum, khususnya Bidang Cipta Karya, Seksi Sanitasi.
Gambar 1.9 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bantul.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Bidang Cipta Karya antara lain mempunyai tugas melaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan pada daerah perkotaaan dan perdesaaan. Sedangkan Seksi Sanitasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja;
c. menyiapkan dokumen pelaksanaan; d. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang penyehatan lingkungan; e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan, bantuan teknis, serta melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan prasaran dan sarana pembunagan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan, persampahan, di perkotaan maupun di perdesaaan; f.
menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang penyehatan lingkungan;
g. melaksanakan penaganana akibat bencana alam; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Status Pelaksanaan Status progres adalah sebagai berikut : Paket KL-1 Peningkatan Infrastruktur Air Limbah Terpusat (Pengembangan Pipa Service)
Status pelaksanaan : -
Sudah PHO pada tanggal 2 September 2016
Progres Keuangan : -
Realisasi : 100%
